MAKALAH KASUS:

Kasus Klinik Eye Center Diadukan ke Polda

DISUSUN OLEH:

Venosha a/p Rajen

130600159

Dosen Pembina:

Simson Damanik, drg., M.Kes

Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Sumatera Utara

2014

Kasus Klinik Eye Center Diadukan ke Polda

VENOSHA RAJEN

130600159

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara

Jl. Alumni No.3, Kampus USU, Medan 20155

PENDAHULUAN

Seni kedokteran adalah penerapan gabungan ilmu kedokteran, intuisi dan keputusan medis

untuk menghasilkan diagnosis yang tepat. Dokter perlu memberikan penjelasan tentang

penyakit pasien, rencana perawatan, dan proses pengobatannya.Dalam menjalankan tugas

profesinya, seorang dokter akan selalu terkait dengan bioetika maupun etika kedokteran, yang

kemudian akan diatur dalam kode etik kedokteran. Namun kini, tidak sedikit dokter yang

melanggar bioetika atau etikanya sebagai seorang dokter dalam menghadapi pasien, sehingga

menyebabkan hal tersebut menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan persepsi dikalangan

masyarakat bahwa semua dokter dapat melakukannya.Seorang tenaga medis seharusnya

memberikan pelayanan yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sangat berguna,

mengabdi kepada kepentingan umum dan diharapkan memperoleh kepuasan dari pengamalan

ilmu kepada pasien, serta tidak menganggap uang sebagai pemuas utama pekerjaannya.

Malpraktek merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di dunia kesehatan.

Malpraktek dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, kurangnya keterampilan,

kurangnya ketaatan dalam profesi maupun perbuatan salah yang disengaja. Makalah ini

dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang bioetika maupun etika yang baik

bagi seorang dokter.5 Bertujuan untuk menciptakan dokter yang berperilaku baik dan selalu

memegang teguh prinsip-prinsip bioetika dan tidak melanggar etika kedokteran dalam

menghadapi pasien, sehingga bermanfaat agar keluhan dan penderitaan pasien dapat

terselesaikan dengan baik.

BIOETIKA

Bioetik berasal dari bahasa Yunani; bios yang berarti hidup atau kehidupan, dan ethike yang

berarti ilmu atau studi tentang isu-isu etik yang timbul dalam praktik ilmu biologi.Bioetika

adalah biologi dan ilmu kedokteran yang menyangkut masalah di bidang kehidupan, tidak

hanya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga

memperhitungkan kemungkinan timbulnya pada masa yang akan datang2.Dalam bioetika

terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yaitu3,5 :

A) Menghormati martabat manusia (respect for person/autonomy)

Menghormati martabat manusia. Pertama, setiap individu (pasien) harus diperlakukan

sebagai manusia yang memiliki otonomi (hak untuk menentukan nasib diri sendiri), dan

kedua, setiap manusia yang otonominya berkurang atau hilang perlu mendapatkan

perlindungan.

Pandangan Kant : otonomi kehendak = otonomi moral yakni : kebebasan bertindak,

memutuskan (memilih) dan menentukan diri sendiri sesuai dengan kesadaran terbaik

bagi dirinya yang ditentukan sendiri tanpa hambatan, paksaan atau campur-tangan

pihak luar (heteronomi), suatu motivasi dari dalam berdasar prinsip rasional atau self-

legislation dari manusia.

·Pandangan J. Stuart Mill : otonomi tindakan/pemikiran = otonomi individu, yakni

kemampuan melakukan pemikiran dan tindakan (merealisasikan keputusan dan

kemampuan melaksanakannya), hak penentuan diri dari sisi pandang pribadi.

Menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan pasien

demi dirinya sendiri = otonom (sebagai mahluk bermartabat).

Didewa-dewakan di Anglo-American yang individualismenya tinggi.

Kaidah ikutannya ialah : Tell the truth, hormatilah hak privasi liyan, lindungi

informasi konfidensial, mintalah consent untuk intervensi diri pasien; bila ditanya,

bantulah membuat keputusan penting.

Erat terkait dengan doktrin informed-consent, kompetensi (termasuk untuk

kepentingan peradilan), penggunaan teknologi baru, dampak yang

dimaksudkan(intended) atau dampak tak laik-bayang (foreseen effects), letting die.

B) Berbuat baik (beneficence)

Selain menghormati martabat manusia, dokter juga harus mengusahakan agar pasien

yang dirawatnya terjaga keadaan kesehatannya (patient welfare). Pengertian ”berbuat

baik” diartikan bersikap ramah atau menolong, lebih dari sekedar memenuhi kewajiban.

Tindakan berbuat baik (beneficence)

General beneficence :

melindungi & mempertahankan hak yang lain

mencegah terjadi kerugian pada yang lain,

menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain,

Specific beneficence :

menolong orang cacat,

menyelamatkan orang dari bahaya.

Mengutamakan kepentingan pasien

Memandang pasien/keluarga/sesuatu tak hanya sejauh menguntungkan dokter/rumah

sakit/pihak lain

Maksimalisasi akibat baik (termasuk jumlahnya > akibat-buruk)

·Menjamin nilai pokok : “apa saja yang ada, pantas (elok) kita bersikap baik

terhadapnya” (apalagi ada yg hidup).

C)  Tidak berbuat yang merugikan (non-maleficence)

Praktik Kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil risikonya dan paling

besar manfaatnya. Pernyataan kuno: first, do no harm, tetap berlaku dan harus diikuti.

·Sisi komplementer beneficence dari sudut pandang pasien, seperti :

Tidak boleh berbuat jahat (evil) atau membuat derita (harm) pasien

Minimalisasi akibat buruk

Kewajiban dokter untuk menganut ini berdasarkan hal-hal :

Pasien dalam keadaan amat berbahaya atau berisiko hilangnya sesuatu yang penting

Dokter sanggup mencegah bahaya atau kehilangan tersebut

Tindakan kedokteran tadi terbukti efektif

Manfaat bagi pasien > kerugian dokter (hanya mengalami risiko minimal).

Norma tunggal, isinya larangan.

D) Keadilan (justice)

Perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pandangan politik, agama dan faham

kepercayaan, kebangsaan dan kewarganegaraan, status perkawinan, serta perbedaan

jender tidak boleh dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Tidak ada

pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang menjadi perhatian utama dokter.

Treat similar cases in a similar way = justice within morality.

Memberi perlakuan sama untuk setiap orang (keadilan sebagai fairness) yakni :

a. Memberi sumbangan relatif sama terhadap kebahagiaan diukur dari kebutuhan mereka

(kesamaan sumbangan sesuai kebutuhan pasien yang memerlukan/membahagiakannya)

b. Menuntut pengorbanan relatif sama, diukur dengan kemampuan mereka (kesamaan beban

sesuai dengan kemampuan pasien).

Tujuan : Menjamin nilai tak berhingga setiap pasien sebagai mahluk berakal budi

(bermartabat), khususnya : yang-hak dan yang-baik

Jenis keadilan :

a. Komparatif (perbandingan antar kebutuhan penerima)

b. Distributif (membagi sumber) : kebajikan membagikan sumber-sumber kenikmatan dan

beban bersama, dengan cara rata/merata, sesuai keselarasan sifat dan tingkat perbedaan

jasmani-rohani; secara material kepada :

Setiap orang andil yang sama

Setiap orang sesuai dengan kebutuhannya

Setiap orang sesuai upayanya.

Setiap orang sesuai kontribusinya

Setiap orang sesuai jasanya

Setiap orang sesuai bursa pasar bebas

c. Sosial : kebajikan melaksanakan dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan

bersama:

Utilitarian : memaksimalkan kemanfaatan publik dengan strategi menekankan

efisiensi social dan memaksimalkan nikmat/keuntungan bagi pasien.

Libertarian : menekankan hak kemerdekaan social – ekonomi (mementingkan

prosedur adil > hasil substantif/materiil).

Komunitarian : mementingkan tradisi komunitas tertentu

Egalitarian : kesamaan akses terhadap nikmat dalam hidup yang dianggap bernilai

oleh setiap individu rasional (sering menerapkan criteria material kebutuhan dan

kesamaan).

d. Hukum (umum) :

Tukar menukar : kebajikan memberikan / mengembalikan hak-hak kepada yang

berhak.

pembagian sesuai dengan hukum (pengaturan untuk kedamaian hidup bersama)

mencapai kesejahteraan umum.

MALPRAKTEK

Malpraktik adalah praktik yang buruk, dimana seseorang melakukan apa yang seharusnya

tidak dilakukan, atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Malpraktek

merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara

harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan”

atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”.

Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk

menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.1,5

Di dalam setiap profesi berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul

dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang

kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan

dari sudut pandang hukum disebut yuridical malpractice.5 Hal ini perlu difahami mengingat

dalam profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada

kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum

ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi,

maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan

adanya ethical malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda.

Untuk malpraktek hukum atau yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang

hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative

malpractice.

1. Criminal malpractice1,3

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala

perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :

a.       Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan    perbuatan tercela.

b.      Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa

kesengajaan(intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan (negligence).

o Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan

euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat

surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis

pasal 299 KUHP).

o Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan

tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.

o Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati

mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat

individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada

rumah sakit/sarana kesehatan.

2. Civil malpractice1,3

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak

melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah

disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil

malpractice antara lain:

a.       Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.

b.      Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat

melakukannya.

c.       Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.

d.      Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat

pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka

rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan

karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka

melaksanakan tugas kewajibannya.

3. Administrative malpractice1,3

Seorang dokter dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga

dokter tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam

melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan

berbagaiketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi seorang dokter

untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek). Apabila aturan tersebut

dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar

hukum administrasi.

ETIKA KEDOKTERAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIKBUD/1998, etika adalah3 :

1.      Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral.

2.      Kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.

3.      Nilai yang benar dan salah yang diamati suatu golongan atau masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Kedokteran (Ramli dan Pamuncak tahun 1997), etika adalah

pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi.

Praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip

moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai

baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi

moral. Pengetahuan etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika

biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat

keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di

bidang medis.5

Nilai-nilai materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung dengan memberikan

latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter, seperti autonomy

(menghormati hak pasien, terutama hak dalam memperoleh informasi dan hak membuat

keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya), beneficence (melakukan

tindakan untuk kebaikan pasien), non maleficence (tidak melakukan perbuatan yang

memperburuk pasien) dan justice (bersikap adil dan jujur), serta sikap altruisme (pengabdian

profesi).

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik

profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan cabang, serta lembaga

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat pusat, wilayah dan cabang. Selain

itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit) didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di

dalamnya, yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan

di tingkat perhimpunan rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit

(Makersi).

Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan

membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik profesi

dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih

berat seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang

kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK

setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi)

kedokteran.

PERMASALAHAN4

Dewasa ini telah banyak kasus-kasus yang terjadi akibat kurangnya ketelitian dokter dalam

menjalankan tugas profesinya, sehingga memperburuk keadaan pasien. Salah satu contohnya

adalah kasus pencabutan gigi yang dilakukan tanpa persetujuan, seperti dibawah ini:

Jakarta, Pelita-Diduga akibat kelalaian dokter akhirnya mata kiri Aslinda Siregar (42) jadi

buta. Lebih sedih lagi, akibat kebutaan korban juga ditolak untuk mengikuti pendidikan S2. 

Aslinda yang pegawai Departemen Kesehatan sudah pernah maminta pertanggungjawaban

pihak Klinik Eye Center tempat dia berobat. Malah pihak klinik di Jalan Cikditiro No 46

Jakarta Pusat menentang dan meminta korban untuk melaporkan kasusnya kepada Menteri

Kesehatan, mereka tidak gentar menghadapinya. 

Aslinda menilai pihak klinik mau lepas tanggungjawab, karenanya, Selasa (3/4) korban

melaporkan pengelola Klinik Eye Center ke Polda Metro Jaya. \"Ini tindakan malpraktek

sehingga mata kiri saya jadi buta,\" kata Alinda yang didampingi kuasa hukumnya Iskandar

Sitorus dari LBH Kesehatan Jakarta.

Kasus ini berawal September 2006, korban berobat mata ke Klinik Eye Center yang ditangani

dr Waldensius Girsang. Hasil pemeriksaan katanya korban menderita rabun jauh lalu diberi

obat dan disarankan memakai kaca mata agar penyakitnya cepat sembuh. 

Mata korban dikasih tetesan plumantation, tapi bukannya sembuh malah jadi gelap. Korban

sempat bolak balik ke klinik untuk penyembuhan matanya yang sudah tidak bisa melihat,

namun hasilnya tetap nihil. 

Atas saran pihak klinik korban akhirnya konsultasi dengan dr Sudarman lalu dikasih obat dan

matanya mulai bisa melihat lagi. Setelah penyakit matanya mulai kelihatan sembuh, korban

disarankan temui kembali dr Waldensius Girsang di klinik tersebut. Atas suruhan dr

Sudarman pada 6 Maret 2007 korban datang kembali ke khinik tersebut. 

Dokter spesialis mata itu memberi korban argon laser yang katanya untuk mencegah

kebutaan. Namun setelah dilaser malah mata kiri korban jadi buta permanen. \"Saya

menuntut agar mata saya bisa normal kembali,\" tegas korban. 

Sementara dr Waldensius Girsang ketika dikonfirmasi menyayangkan tindakan korban yang

melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. \"Ini tindakan sepihak, mata korban dilaser untuk

menghindari kebutaan,\" tegas Girsang. 

Korban minta kepada polisi untuk memproses kasus malpraktek di klinik itu sesuai hukum

yang berlaku. \"Mata saya sudah buta, saya datang ke klinik minta tanggungjawab, malah

disuruh lapor ke menteri,\" tegas korban.

PEMBAHASAN

 Akhir-akhir ini tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak

rumah sakit dan atau dokternya semakin meningkat kekerapannya. Tuntutan hukum tersebut

dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada

teori hukum kelalaian.Seorangdokter/dokter gigi seharusnya meringankan beban pasien,

bukan malah memperburuk keadaan pasien. Sebelum melakukan suatu tindakan medik,

dokter harus meminta persetujuan pasien atau keluarga setelah menberikan pemahaman yang

benar tentang tindakan yang akan dilakukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman.Dalam ilmu

kedokteran, persetujuan merupakan suatu bagian esensial, perbuatan dokter tersebut

merupakan alasan untuk tidak mengkualifisirnya sebagai suatu tindak pidana dan dapat

menumbuhkan alasan pembenar, asal melakukan suatu tindakan medik itu dengan

kecermatan. Informasi yang diberikan oleh seorang dokter/dokter gigi mencakup tentang:

Diagnosis dan tatacara tindakan medis

Tujuan tindakan medis

Alternatif tindakan lain dan resikonya

Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

Prognosis

           

Pada dasarnya semua pasien berhak mendapatkanpenjelasan sejelas-jelasnya dari dokter dan 

dokter gigi yangmerawat, langsung dari dokternya atau dari brosur yang dokter dandokter gig

i berikan. Pertanyaan bisa diajukan untuk melengkapi hal-hal yang belum jelas, atau bisa dibe

ri penjelasan tambahan olehasisten atau perawat dokter dan dokter gigi.

Seorang dokter dalam melaksanakan praktek kedokterannya juga harus membuat catatan

mengenai berbagai informasi mengenai pasien tersebut dalam suatu berkas yang dikenal

sebagaiStatus, Rekam Medis, Rekam Kesehatan atauMedical Record. Berkas ini merupakan

suatu berkas yang memiliki arti penting bagi pasien, dokter, tenaga kesebatan serta Rumah

Sakit.2 . Berdasarkan data pada Rekam Medis tersebut akan dapat dinilai apakah pelayanan

yang diberikan sudah cukup baik mutunya atau tidak, serta apakah sudah sesuai standar atau

tidak. Untuk itulah, maka pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan merasa perlu

mengatur tata cara penyelenggaraan Rekam Medis dalam suatu peraturan menteri keehatan

agar jelas rambu-rambunya, yaitu berupa Permenkes

No.749a1Menkes/Per/XII/1989 menyatakan bahwa berkas rekam medis itu merupakan milik

sarana pelayanan kesehatan, yang harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5

tahun terhitung sejak tanggal terakhir pasien berobat. Untuk tujuan itulah di setiap institusi

pelayanan kesehatan, dibentuk Unit Rekam Medis yang bertugas menyelenggarakan proses

pengelolaan serta penyimpanan Rekam Medis di institusi tersebut.Rekam medis juga

memiliki 5 manfaat, yaitu :

1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien

2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum

3. Bahan untuk kepentingan penelitian

4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan

5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Dalam UU RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan juga bahwa :

Pasal 46

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedoktcran wajib membuat

rekam medis.

2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien

selesai menerima pelayanan kesehatan.

3. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang

memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47

1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter,

dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik

pasien.

2. Rekarm medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap tenaga medis harus memiliki kemampuan dan pengetahuan medis yang optimal.

Seorang tenaga medis tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus

tahumengapa hal itu dilakukan.Sumpah profesi dokter harus senantiasa dilakukan dalam

melakukan praktik kedokteran, apabila seorang dokter melanggar janji tersebut berarti

menodai kesucian profesi tersebut. Profesi harus dijalankan tanpa pamrih, dimana

kepentingan pasien harus diutamakan, bahkan harus didahulukan dari kepentingan pribadi

atau keluarga Menerapkan prinsip bioetika dan etika kedokteran dalam menjalankan tugas

profesi sangat penting bagi seorang dokter. Dengan selalu mempertahankan prinsip-prinsip

bioetika dan etika kedokteran, maka akan memperlancar tindakan perawatan terhadap pasien

sehingga menghasilkan apa yang diharapkan oleh pasien, tidak memperburuk keadaan pasien.

Seorang dokter tidak dapat sembarangan melakukan tindakan medis terhadap pasien tanpa

adanya persetujuan dari pasien yang bersangkutan atau dari keluarga pasien, karena jika

terdapat kesalahan atau terjadi hal yang buruk sebagai akibat dari kelalaian, maka dokter

tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-undang

Praktik Kedokteran. Pasien memiliki hak-hak tertentu saat menjalani perawatan kesehatan,

seperti hak untuk mendapatkankan informasi, sehingga dokter harus memberikan informasi

secara lengkap dan jelas tentang kesehatan pasien, dan dokter hendaknya meminta

persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis, karena pasien juga memiliki hak

untuk memberi persetujuan. Bila pasien masih dibawah umur, maka seorang dokter harus

meminta persetujuan orang tuanya atau keluarga, dan tidak memberikan perawatan apapun

sebelum adanya persetujuan, sehingga jika terjadi kecelakaan maka dokter tidak dapat

disalahkan. Seorang dokter hendaknya tidak lalai dalam menjalankan tugas profesinya,

sehingga tidak merugikan pasien. Kecelakaan memiliki arti yang berbeda dengan lalai. Jika

dokter telah melakukan Standard Operational Prosedure dengan benar, maka kecelakaan yang

terjadi tidak dapat dipermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Somantri I. Prinsip-prinsip etika penelitian ilmiah. 11 September 2007. http://irmanthea.blogspot.com/2007/09/prinsip-prinsip-etika-penelitian-ilmiah.html. (8 JANUARI 2014).

2) Ahira A. Mengatasi kasus malpraktek kedokteran. http://www.anneahira.com/kasus-malpraktek-kedokteran.htm.(8 JANUARI 2014).

3) NOVERTASARI S B. MALPRAKTIK DAN ETIKA KEDOKTERAN. 23.Desember.2010.http://blisha.wordpress.com/2010/12/23/malpraktik-dan-etika-kedokteran/html.(8 JANUARI 2014)

4) Pelita. Klinik Eye Center Diadukan ke Polda.7 Januari 2014. http://www.pelita.or.id/baca/html. (8 JANUARI 2014)

5) Dewi V A.MAKALAH CONTOH KASUS MALAPRAKTER MEDIS. 15 Juli 2012. http://luvindzdentistry.blogspot.com/2012/07/makalah-contoh-kasus-malaprakter-medis.html. (8 JANUARI 2014)