makalah kasus kwn

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    331

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang Dalam negara demokrasi, seluruh rakyat bebas menjalankan kehidupan masing-masing sesuai aturan yang dibuat bersama. Tidak ada halangan untuk hidup bersama secara dinamis, di sela-sela persaingan dan kerja sama. Persaingan untuk memperebutkan kepemimpinan berlangsung lewat pemilihan umum, tanpa kekerasan. Menyatakan pendapat dan berdebat dapat berlangsung bebas tanpa hambatan karena memiliki arti penting bagi proses demokrasi. Cara ini bukan hanya memberikan pencerahan kepada rakyat, tetapi juga perlu sebagai katup pengaman bila ketegangan politik meningkat, dengan demikian dapat mencegah gejolak politik lebih besar Banyaknya kontestan dalam Pemilu menunjukkan keragaman keinginan rakyat untuk menyalurkan aspirasi masing-masing. Semakin banyak partai tentu situasi bertambah rumit karena mempersulit rakyat membuat pilihan. Tapi itu masih lebih baik dibandingkan dengan di negara totaliter atau feodalistis yang sama sekali tidak memberikan chance (kesempatan) kepada rakyat untuk membuat pilihan. Negara totaliter yang hanya memiliki satu partai politik tidak bisa disebut memiliki sistem kepartaian karena esensi sistem kepartaian adalah kompetisi (persaingan). Tanpa ada persaingan, para pemimpin negara bisa menjalankan ke bijakan tanpa pengawasan yang lain. Ini yang seyogianya tidak dilegalkan di negara demokrasi.</p> <p>1.2 Tujuan Dalam penyusunan makalah ini penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya : 1. Mengetahui fungsi warga bukan sekedar objek milik negara; 2. Mengetahui hubungan timbal balik antara negara dan warga negara yang menimbulkan hak dan kewajiban;</p> <p>3. Mengetahuikewajibananggota DPR kepadarakyatsebagaiwakilrakyat di parlemen; serta 4. Mengetahui peranan wakil rakyat dalam memenuhi hak warga negaranya.</p> <p>1.3 Identifikasi Masalah 1. Rencana pembangunan gedung DPR baru menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan; 2. Menggelikan dan menyakitkan hati apa yang telah dipertontonkan para pimpinan DPR yang dinahkodai oleh Marzuki Alie dan anggota DPR pendukung pembangunan gedung baru DPR yang sebagian berasal dari Partai Demokrat yang mengaku sangat menjunjung tinggi demokrasi. Namun anehnya yang dipertontonkan justru sikap sebaliknya dengan ngotot-nya MA dkk untuk membangun gedung baru DPR; 3. Para anggota DPR pendukung pembangunan gedung baru lupa bahwa Negara ini merdeka karena perjuangan rakyat bukan perjuangan segelintir elit, mereka kelihatannya mengalami lupa diri dengan tidak mau belajar dari kesalahan pemerintahan ORBA dibawah Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lamanya yang ternyata mampu ditumbangkan oleh people power.</p> <p>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>2.1</p> <p>Pengertian Bangsa dan Negara Bangsa adalah orang-orang yang memilikin kesamaan asal keturunan, adat, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, hlm. 89). Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah sekolompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah : Nusantara/Indonesia. Banyak para ahli memberikan difinisi tentang negara, tetapi syarat dan pengertiannya mencakup elemen berikut : a. Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. b. Wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya. c. Pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam mencapai tujaun. d. Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain, serta negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Negara memiliki sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, sifat tersebut adalah : a. Sifat memaksa, b. Sifat monopoli, dan c. Sifat totalitas. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta mengekspresikan daya cipta atau</p> <p>kreatifitas sebebasnya, bahkan negara memberikan pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu : a. Fungsi pertahanan dan keamanan; b. Fungsi pengaturan dan ketertiban; c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; serta d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban. Bagaimana fungsi-fungsi negara itu terlaksana, sangat</p> <p>bergantung pada partisipasi politik semua warga negara dan mobilisasi sumber daya kekuatan negara. Adapun elemen kekuatan negara tercermin dalam hal-hal berikut : a. Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. b. Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara (darat dan laut), letak geografis, dan situasi negara tetangga. c. Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buminya, berupa kandungan mineral, kesuburan, serta kekayaan laut dan hutan. d. Kapasitas pertanian dan industri, yaitu tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. e. Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power (kekuatan) yang dimiliki militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tercapainya tujuan negara. f. Elemen kekuatan yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala faktor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan</p> <p>kepemimpinan,</p> <p>efesiensi birokrasi,</p> <p>persatuan bangsa,</p> <p>dukungan</p> <p>internasional, reputasi bangsa (nasionalsime), dan sebagainya.</p> <p>2.2</p> <p>Penduduk dan Warga Negara Penduduk Indonesia menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun warga negara menurut Pasal 26 Ayat (1) ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan</p> <p>dengan Undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, menurut Undang-undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia,</p> <p>dinyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat</p> <p>diklasifikasikan sebagai berikut : a. Penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan warga negara asing (WNA). b. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tingal sementara dalam suatu negara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi) yang bersangkutan, misalnya turis. Dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Pada UU yang sama dijelaskan pula istilah Pewarganegaraan yang diartikan sebagai tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Secara garis besar isi UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, serta syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.</p> <p>2.3</p> <p>Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyaikebesan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu : a. Asas Kelahiran (ios soli) Merupakan penentuan status kewarganegaran berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas</p> <p>kewarganegaraan hanyalah ius soli saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas. Sebagai contoh, orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas ius soli ini tetap dipertahankan, sia anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas ius sanguinis.</p> <p>b. Asas Keturunan (ius sanguinis) Asas keturunan (ius sanguinis) adalah pedoman</p> <p>kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.</p> <p>c. Asas Perkawinan Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu. Disamping itu, asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat. Hal ini karena suatu perkawinan tiak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan setiap pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang laki-laki yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan seorang perempuan di negara tersebut, lalu setelah medapat</p> <p>kewarganegaraan itu, dia menceeraikan istrinya. d. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi) Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Adapun naturalisasi pasif, yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara. Dengan demikian, yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.</p> <p>2.4</p> <p>Problem Status Kewarganegaraan Apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalah sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut : a. Apatride, b. Bipatride, dan c. Multipatride. Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipna bersifat universal sebagaimana dinatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 D</p> <p>Ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu, negara Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh</p> <p>kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut : a. Karena kelahiran, b. Karena pengangkatan, c. Karena dikabulkan permohonan, d. Karena pewarganegaraan, e. Karena perkawinan, f. Karena turut ayah dan ibu, serta g. Karena pernyataan.</p> <p>2.5</p> <p>Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas dan Tanggung Jawab Negara Untuk memahami hak dan kewajiban, terlebih dahulu harus dipahami pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodratif pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Oleh karena itu, hak asasi ini harus dilindungi, dihormati, dikurangi, dan dipertahankan. Selain itu, hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan perlindungan dari negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah, serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. 2.5.1 Hak Warga Negara Dalam UUD 1945, telah dinyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut : 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.</p> <p>2) Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan fikiran. 3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, diskriminasi. 6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalaui pemenuhan kebutuhan dasarnya. 7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam serta perlindungan dari kekerasan dan</p> <p>memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama didepan hukum. 10) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. 12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara juga meninggalkannya serta berhak kembali. 14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.</p> <p>15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan</p> <p>menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Disamping itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik negara lain. 19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 20) Setiap orang berhak mend...</p>