makalah kwn : pertahanan negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia setelah berjuang tanpa lelah melawan

kemiskinan, kebodohan, penindasan dan penjajahan hingga

memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945. Bahkan

setelah merdeka pun, bangsa ini harus terus berjuang dan

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Berbagai gejolak baik

yang berupa ancaman, gangguan dan tantangan terus terjadi, baik

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Baik yang bersifat fisik

maupun nonfisik, yakni yang bersifat ideologis. Memang sejak

terbentuknya Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan

bangsa Indonesia. Memang sudah sejak lama Indonesia menjadi

incaran banyak Negara atau bangsa karena potensinya yang besar

dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak.

Kenyataanya ancaman datang tidak hanya dari luar tetapi juga

dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan

terbentuknya Negara kesatuan republic Indonesia, ancaman dari

dalam dan dari luar timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai

yang ideologis. Misalnya, pada sekitar tahun 50-an telah terjadi

pemberontakan PKI Madiun, agresi Belanda, DI/TII Kartosuwiryo,

PRRI Permesta, gerakan separasi RMS, pada 60-an terjadi perebutan

1 | P e r t a h a n a n N e g a r a

Irian Jaya, pemberontakan PKI yang terkenal dengan G 30 S PKI.

Pada zaman pembangunan pun masih terjadi gejolak, misalnya

keinginan menyelenggarakan pemerintah sendiri di Timor Timur yang

pernah menyatakan diri berintegrasi dengan Indonesia, meskipun

akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah

tersebut menjadi negara Timor Leste. Ancaman separasis deawasa

ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau propinsi yang ingin

melepaskan diri dari Negara kesatuan republic Indonesia seperti Aceh

dan Irian Barat. Begitu pula beberapa aksi provokasi yang

mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadi beberapa

kerusuhan yang diwarnai nuansa konflik etnis dan agama.

Pada sisi lain, posisi geografis, potensi sumber kekayaan

alam , serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki

Negara Indonesia, sering menjadi ajang persaingan kepentingan dan

perebutan pengaruh Negara-negara besar dan adikuasa. Hal tersebut

secara tidak langsung maupun langsung akan menimbulkan dampak

negative terhadap segenap aspek kehidupan dan mempengaruhi,

bahkan apabila tidak diatasi dengan baik dan bijaksana akan dapat

membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Negara kesatuan

republik Indonesia.

Dengan keuletan, kesabaran dan semangat kesatuan dan

persatuan bangsa Indonesia, berbagai ancaman, gangguan dan

tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi dengan baik, terbukti


sampai sekarang NKRI ini masih tetap tegak berdiri sebagai satu

bangsa dan Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal ini juga

membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ketangguhan dan

ketahanan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalm mengtasi

setiap bentuk ancaman, gangguan dan tantangan dari manapun

datangnya. Oleh karena itu dalam rangka menjamin eksistensi bangsa

dan Negara dimasa kini dan masa yang akan datang, bangsa

Indonesia harus tetap memiliki keuletan, ketangguhan dan pertahanan

yang kokoh yang dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

(Margono, 2001: 103)

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pokok permasalahan,

antara lain:

1. Apa pengertian pertahanan negara?

2. Apa saja landasan pertahanan negara?

3. Apa saja sifat pertahanan negara?

4. Apa saja asas pertahanan negara?

5. Apa hakikat dan tugas pokok pertahanan negara?

6. Apa saja unsur-unsur dalam pertahanan negara?

7. Apa komponen pertahanan negara?

8. Apa jenis-jenis pertahanan negara?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:


1. Pengertian pertahanan Negara

2. Landasan pertahanan Negara

3. Sifat pertahanan Negara

4. Asas pertahanan Negara

5. Hakikat dan tugas pokok pertahanan Negara

6. Unsur-unsur pertahanan Negara

7. Komponen pertahanan Negara

8. Jenis-jenis pertahanan Negara

D. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode

pustaka.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan tinjauan secara umum mengenai Pertahanan

Negara.

Bab II : Pembahasan

Meliputi perincian tentang Pertahanan Negara.

Bab III : Penutup

Meliputi kesimpulan dan saran dari penulisan ini.


BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertahanan

Pertahanan negara atau pertahanan nasional adalah kondisi

dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional

yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yan mengandung

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi

dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan

baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Untuk

menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan

negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional ( Lemhanas,

2000 : 98 ).

Dari definisi tersebut, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Daya tahan : kekuatan yang menyebabkan seseoraang atau

sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung

beban.

2. Keuletan : suatu usaha yang terus menerus secara giat dengan

kemauan keras didalam menggunakan segala kemampuan dan

kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita.


3. Identitas : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas, yaitu

negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah,

pemerintahan dan tujuan nasional.

4. Integritas : kesatuan yang menyeluruh didalam kehidupan bangsa

baik sosial maupun alamiah, potensial maupun real.

5. Tantangan : usaha yang bersifaat menggugah kemampuan.

6. Ancaman : usaha yang bersifat mengubah atau merombak

kebijakan secara konsepsional, dari sudut kriminal atau politis.

7. Hambatan : usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau

menghalangi kebijakan, yang tidak bersifat konsepsional dan yang

berasal dari dalam.

8. Gangguan : usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau

menghalangi kebijakan, yang tidak bersifat konsepsional dan yang

berasal dari luar.

B. Landasan Pertahanan Negara

1. Landasan Ideal

Landasan ideal ketahanan nasional adalah Pancasila.

Sebagai landasan ideal, pancasila tidak dapat dilepaskan dengan

kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia. Menurut Kaelan (1999:57), pandangan hidup

merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang merupakan

suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan.

Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik


untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi

dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Peranan Pancasila dalam kapasitasnya sebagai dasar

Negara sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 pada hakikatnya

mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yaitu keseimbangan,

keserasian dan keselarasan, persatuan dan kesatuan. Nilai-niloai

dasar ini telah mewadahi seluruh kondisi objektif bangsa

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan

berbagai macam corak budayanya. Pancasila juga menjadi asas

kerohanian tertib hokum Indonesia yang dalam pembukaan UUD

1945 dijelmakan dalam empat pokok pikirannya, yang meliputi

suasana kebatinan dari UUD 1945 dan memberikan acuan dalam

mewujudkan cita-cita hokum dasar Negara baik yang tertulis

maupun tidak tertulis. Pancasila juga mengandung norma, bahwa

dalam penyelenggaraan Negara harus tetap dipelihara budi

pekerti dan tetap dipegang teguh cita-cita bangsa. Pancasila

hendaknya juga sebagai sumber semangat penyelenggaraan

Negara. (Kelompok Kerja Tannas 2000:5)

2. Landasan Konstitusional UUD 1945

Bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum

Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang

termuat dalam pembukaan UUD 1945, maka UUD 1945 sendiri

merupakan keputusan politik ini kemudian diturunkan dalam


norma-norma konstitusional untuk menentukan system Negara

dengan pemerintahan Negara dengan bentuk-bentuk konsep

pelaksanaannya secara spesifik. Oleh karena itu, maka sudah

semestinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara tercakup dalam peraturan perundang-undangan mulai

dari lingkup nasional kebawah, dari yang mengandung pokok-

pokok sampai dengan peraturan yang terinci bahkan sampai

petunjuk teknisnya. Dengan demikian diharapkan dapat

terselenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

yaitu sesuai dengan hukum konstitusional yang diderifikasi dari

system pemerintahan Negara sebagaimana dijelaskan dalam

penjelasan UUD 1945.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada

aturan konstitusional, berdasarkan asas hukum. Kekuasaan dan

kewenangan itu jelas ada tetapi tetap dalam kerangka aturan

penyelenggaraan Negara menurut hukum yang berlaku. Hukum

disini berasaskan kesamaan dan keadilan yang berlaku untuk

semua rakyat bahkan termasuk pemerintah. Oleh karena itu,

pemerintah sebagai institusi yang berwenang mengatur Negara

juga tidak boleh melawan hukum begitu pula oknum penguasa

secara pribadi. Hukum akan mengatur seluruh kehidupan bangsa

dan Negara untuk menjaga ketertiban hidup dimasyarakat.


3. Landasan Visional Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara melandasi upaya meningkatkan ketahanan

nasional berdasarkan dorongan mewujudkan cita-cita, mencapai

tujuan nasional, dan menjamin kepentingan nasional. Dalam

rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut cara

pandang bangsa sangat diperlukan untuk menjaga kesatuan

langkah. Wawasan ini harus ditambah konsep pembinaan

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional yang disebut Ketahanan

Nasional. (Kelompok Kerja Tannas, 2000:7)

C. Sifat pertahanan Negara

Sebagai suatu konsepsi yang sangat penting dalam tatanan

kehidupan dan kelangsunga hidup bangsa dan Negara, pertahanan

Negara atau ketahanan nasional mempunyai beberapa sifat yang

menggambarkan karakterisitiknya, sifat tersebut adalah:

1. Mandiri

Mandiri maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan

kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan

syarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu didasari

oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak

lain.


2. Dinamis

Dinamis adalah tidak tetap, tidak stagnan, naik turun,

tergantung situasi dan kondisi bangsa dan Negara serta

lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke

masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

3. Wibawa

Kewibawaan adalah derajat yang mampu meningkatkan

harga sehingga patut untuk dihormati dan dimuliakan.

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara

berkelanjutan dan berkesinambungan akan mampu meningkatkan

kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan

nasional Indonesia semakin tinggi pula nilai kewibawaan dan

tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan Negara

Indonesia. Dengan kewibawaan diharapkan bangsa Indonesia

mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai

dengan kualitas yang melekat padanya.

4. Konsultasi dan Kerjasama

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak

mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak

mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih

mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling

menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan

kepribadian bangsa. Hubungan kedua pihak yang bersangkutan


perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada

ketebukaan dalam melihat kondisi masing-masing.

D. Asas pertahanan Negara

Asas pertahanan Negara atau ketahanan nasional adalah tata

laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan pancasila,

UUD 1945, dan wawasan nusantara. Asas-asas tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Asas kesejahteraan dan keamanan

Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang

sangat mendasar dan esensial dan wajib dipenuhi bagi individu

dan masyarakat atau kelompok. Dalam kehidupan nasional,

tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai

merupakan tolak ukur ketahanan nasional.

2. Asas komprehensif integral

Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek

kehidupan bangsa, dan segenap aspek tersebut berkaitan dalam

bentuk kesatuan dan perpaduan secara utuh, menyeluruh dan

terpadu (komprehensif integral), seimbang, selaras dan serasi.

3. Asas mawas kedalam dan mawas keluar

Berkaitan dengan hal diatas, tentunya saja tidak terlepas

dari munculnya dampak, baik yang bersifat positif maupun

negative. Oleh karena itu, perlu adanya sifat mawas kedalam

maupun keluar.


a. Mawas kedalam

Mawas kedalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat,

dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-

nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan

kuatlitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.

Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung

sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b. Mawas keluar

Bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan

serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan

menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan

dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu

mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan

dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar.

Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk

kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas kekeluargaan

Asas ini mengandung sikap hidup dan nilai-nilai keadilan,

kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa,

dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan dan

keragaman agama dan budaya.


E. Hakikat dan tugas pokok pertahanan nasional

1. Hakikat pertahanan Negara

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan

bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada

kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan

pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan

dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan

militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin

integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga

kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh

Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai

kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang),

Angkatan Bela Diri.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk

menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika

sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri

sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan

udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA),

pertahanan rudal, dan lain-lain.

Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk

menentang/membalas serangan.


2. Tugas pokok pertahanan negara

Tugas pokok pertahanan negara adalah membela

kepentingan-kepentingan nasional yang meliputi negara, wilayah,

dan revolusi bangsa indonesia terhadap setiap ancaman, baik dari

luar maupun dari dalam yang dapat membahayakan :

a. Kemerdekaan dan kedaulatan serta integritas negara wilayah

dan rakyat indonesia.

b. Nilai-nilai kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa

indonesia.

F. Unsur-unsur pertahanan Negara

1. Unsur penduduk

Penduduk suatu Negara menentukan kekuatan atau

ketahanan nasional Negara yang bersangkutan.

2. Unsur wilayah

Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional Negara.

Hal yang terkait dengan wilayah Negara meliputi : bentuk wilayah,

luas wilayah, posisi geografis, astronomis, geologis Negara dan

daya dukung wilayah Negara.

3. Unsur sumber daya alam

Hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai

elemen ketahanan nasional meliputi : potensi sumber daya alam

yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya


alam, pemanfaatan sumber daya alam, dengan memperhitungkan

masa depan dan lingkungan hidup serta kontrol atas sumber daya

alam.

4. Unsur dibidang ideologi

Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena

ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu :

a. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang

bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam

ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara

bersama.

b. Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang

bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam

itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan

menjadikannya bersatu.

5. Unsur dibidang politik

Pollitik penyelenggaraan bernegara amat mempengaruhi

kekuatan nasional suatu Negara. Penyelenggaraan bernegara

dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti:

a. Sistem politik yang dipakai

b. Sistem pemerintahan yang dijalankan

c. Bentuk pemerintahan yang dipilih

d. Susunan Negara yang dibentuk


6. Unsur dibidang ekonomi

Ekonomi yang dijalankan suatu Negara merupakan kekuatan

nasional Negara yang bersangkutan terlebih diera global sekarang

ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian

dan distribusi kebutuhan warga Negara. Kemajuan pesat dibidang

ekonomi tentu saja menjadikan Negara yang bersangkutan

tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh, jepang dan cina.

Setiap Negara memiliki system ekonomi dalam rangka

mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. System ekonomi

secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu

system ekonomi liberal dan system ekonomi sosialis. Suatu

Negara dapat pula mengembangkan system ekonomi yang

dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideology bangsa yang

bersangkutan. Contoh bangsa Indonesia menyatakan system

ekonomi pancasila yang bercorak kekeluargaan.

7. Unsur dibidang sosial budaya

Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan integrasi

nasional sehingga dapat memperkuat ketahanan nasionalnya.

Integrasi ini dapat dibagi menjadi dua cara yaitu assimilation policy

(dengan penghapusan sifat-sifat kultural) dan bhineka tunggal ika

policy (penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan

kebudayaan lokal).


8. Unsur dibidang pertahanan Negara atau pertahanan nasional

Pertahanan keamanan suatu Negara merupakan unsure

pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer Negara lain.

Oleh karena itu, unsure utama pertahanan keamanan berada

ditangan tentara (militer). Pertahanan keamanan Negara juga

merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara.

G. Komponen pertahanan Negara

Di Indonesia, sistem pertahanan Negara dalam menghadapi

ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai

“komponen utama” dengan didukung oleh “komponen cadangan” dan

“komponen pendukung”. Sistem pertahanan Negara dalam

menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah

diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk

dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur

lain dari kekuatan bangsa.

1. Komponen utama

Adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan

untuk tugas-tugas pertahanan Negara.

2. Komponen cadangan

Komponen cadangan (komcad) adalah sumber daya

nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui


mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan

kemampuan komponen utama.

3. Komponen pendukung

Komponen pendukung adalah "sumber daya nasional" yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan

komponen utama dan komponen cadangan. Komponen

pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk

perlawanan fisik.

Sumber daya nasional terdiri dari sumber daya manusia,

sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya

nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri

darisumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan

prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil

strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di

darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur

perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

a. Para militer

Polisi (Brimob), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP), Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal

dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip), Satuan

pengamanan (Satpam), Resimen Mahasiswa (Menwa),


Organisasi kepemudaan, Organisasi bela diri, Satuan tugas

(Satgas) partai.

b. Tenaga ahli/profesi

Sumber daya manusia sesuai keahlian atau

berdasarkan profesi.

c. Industri

Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan

dalam menghadapi ancaman.

d. Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung

dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya

dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan

negara.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah

ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan

negara

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya

manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang

untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka

mendukung kepentingan nasional.


e. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah warga negara yang

secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan

kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan

pertahanan keamanan negara.

Seluruh warga negara secara individu atau kelompok,

misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb)

H. Jenis-jenis pertahanan Negara

Pertahanan Negara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pertahanan militer

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan

negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk

menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen

utama sertakomponen cadangan dan komponen pendukung.

Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam

penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi

Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang

(OMSP).

Tujuan pertahanan militer adalah sebagai kekuatan

bersenjata ditampilkan melalui SDM dan Alutsista, dibangun, dan

dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat

kekuatan sampai pada standar penangkalan. Namun,

pembangunan kekuatan pertahanan negara harus dipersiapkan


untuk menghadapi setiap ancaman militer yang sewaktu-waktu

dapat timbul. Upaya penangkalan tidak bersifat pasif, tetapi

dikembangkan dalam suatu strategi penangkalan yang memiliki

sifat dinamis, melalui kesiapsiagaan kekuatan pertahanan untuk

menghadapi kondisi terburuk, yakni menghadapi ancaman aktual

dalam bentuk perang atau bentuk ancaman militer lainnya. Dalam

konteks “menghadapi ancaman militer”, kekuatan pertahanan

yang dimiliki didayagunakan untuk mengatasi situasi negara yang

terancam oleh suatu serangan militer dari negara lain, atau

sedang diperhadapkan dengan adanya jenis ancaman yang akan

mengganggu kepentingan nasional.

Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer

disesuaikan dengan jenis ancaman dan besarnya risiko yang

dihadapi. Strategi Pertahanan untuk menghadapi ancaman militer

berupa agresi militer berbeda dengan strategi pertahanan dalam

menghadapi ancaman yang jenisnya bukan agresi militer. Agresi

militer mengancam totalitas eksistensi bangsa dan negara

sehingga harus dihadapi dengan strategi pertahanan dalam

kerangka operasi militer perang dengan pengerahan segenap

kekuatan nasional. Sebaliknya, ancaman militer yang lain tidak

selalu harus dihadapi dengan OMP. Ancaman militer yang

jenisnya bukan agresi militer dihadapi dengan kekuatan

pertahanan yang besarnya terbatas dan proporsional dengan


besarnya ancaman yang dihadapi serta dengan pola OMSP.

Penerapan strategi pertahanan berlapis berlaku untuk konteks

menghadapi jenis ancaman militer agresi militer dan ancaman

militer yang bukan agresi. Apabila ancaman aktual berupa

ancaman militer yang karakteristiknya memerlukan penanganan

melalui OMP, lapis pertahanan militer didayagunakan sebagai inti

kekuatan. Dalam hal ini lapis pertahanan militer yang berintikan

komponen utama, dan didukung oleh komponen cadangan dan

komponen pendukung, di samping disokong oleh lapis pertahanan

nirmiliter yang melaksanakan fungsi-fungsi diplomasi serta upaya-

upaya lain dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata. Apabila

ancaman aktual berupa ancaman militer yang karakteristiknya

tidak memerlukan penanganan melalui OMP, lapis pertahanan

militer didayagunakan sebagai inti kekuatan pertahanan untuk

melaksanakan OMSP.

Bentuk-bentuk ancaman militer antara lain :

a. Agresi

Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh

negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah,

dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan

cara-cara:

Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara

musuh, misalnya Invasi Teluk Babi.


Bombardemen berupa penggunaan senjata/bom yang

dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara.

Blokade terhadap pelabuhan, pantai, wilayah udara.

Serangan unsur Angkatan Bersenjata yang berada dalam

wilayah negara dimana tindakan atau keberadaannya

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya

sebagai daerah persiapan Agresi.

Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan

tindakan kekerasan.

b. Pelanggaran wilayah

Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan

memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang

tempur maupun kapal-kapal perang.

c. Spionase

Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer

atau negara.

d. Sabotase

Sabotase dilakukan untuk merusak instansi penting

militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan

keselamatan bangsa.


e. Aksi teror bersenjata

Aksi teror bersenjata dilakukan oleh

jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama

dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang

bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Aksi terorisme pada prinsipnya adalah suatu tindak pidana

kriminal tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri-

ciri, bergerak dalam kelompok, anggotanya memiliki militansi

tinggi, beroperasi di bawah tanah (rahasia), menggunakan

perangkat/senjata yang canggih dan mematikan serta

umumnya terkait dalam jaringan internasional.

f. Pemberontakan bersenjata

Pemberontakan merupakan proses, cara, perbuatan

memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang

sah. Vladimir Lenin mengatakan bahwa kaum Marxist dituduh

sebagai Blanquisme karena memperlakukan pemberontakan

sebagai suatu seni.

g. Perang Saudara

Perang Saudara terjadi antar kelompok masyarakat

bersenjata dalam satu wilayah yang sama.


2. Pertahanan nonmiliter

Pertahanan nonmiliter disebut juga dengan pertahanan

nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun

dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai

kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk

menghadapi ancaman nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter

tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang

mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan

lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada

intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan

pengembangan teknologi.

Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik

yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh

Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui

profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Bentuk-bentuk ancaman nonmiliter antara lain :

a. Ancaman berdimensi ideologi

Sistem politik internasional mengalami perubahan

sejak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak

populer lagi, namun potensi ancaman berbasis ideologi masih

tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi dapat pula


dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme)

sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa.

b. Ancaman berdimensi politik

Politik merupakan instrumen utama untuk

menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman

politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan

bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat

Internasional mengintervensi suatu negara melalui politik

seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi,

penanganan lingkungan hidup, dan

penyeleggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

c. Ancaman berdimensi ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu penentu posis tawar

setiap negara dalam pergaulan internasional.

Kondisi Ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan

negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi

menjadi internal dan eksternal.

Ancaman dari internal dapat berupa inflasi,

pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan

sistem ekonomi yang tidak jelas.

Ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang

buru, daya saing rendah, ketidaksiapan


mengahadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap

pihak asing.

d. Ancaman berdimensi social budaya

Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan,

kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi

dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan

daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan

antar golongan (SARA).

Pada tahun 1994 saja, misalnya, 18 peperangan dari

23 peperangan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh

sentimen-sentimen budaya, agama dan etnis. Sementara itu,

75 persen dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai

negara lainnya didorong oleh alasan yang sama pula.

Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang

dijalankan PBB ditujukan untuk mengupayakan terciptanya

perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia.

e. Ancaman berdimensi teknologi dan informasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat

pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat

tapi kejahatan mengikuti perkembangan tersebut seperti

kejahatan siber dan kejahatan perbankan.


f. Ancaman berdimensi keselamatan umum

Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena

bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung,

dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya

penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan

limbah industri, kebakaran dan kecelakaan transportasi.


Bab III

Penutup

A. Kesimpulan

Implementasi UU no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara

merupakan konsep bela Negara yang dapat diuraikan secara fisik

maupun nonfisik. Secara nonfisik yaitu dengan cara “memanggul

bedil” dalam artian menghadapi serangan atau agresi musuh. Adapun

bela Negara secara nonfisik didefinisikan sebagai “segala upaya untuk

mempertahankan NKRI dengan meningkatkan kesadaran berbangsa

dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta

berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara”. Bela Negara

dapat kita pahami dalam arti sempit yaitu secara fisik dan arti luas

yaitu secara fisik maupun nonfisik.

B. Saran

1. Harus senantiasa meningkatkan kesadaran berbangsa dan

bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan

menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan

kehendak.

2. Senantiasa menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui

pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

3. Ikut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara

melalui karya nyata bukan retorika.


4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum atau

undang-undang dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.


DAFTAR PUSTAKA

Junaedi, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan.

Pamudji. 1985. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional. Jakarta:

PT Bina Aksara.

Syahid, Bakri. 1976. Pertahanan Keamanan Nasional. Yogyakarta:Bagus

Arafah.

Winarno. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Bumi Aksara.

www. google. com


Documents

makalah kwn : pertahanan negara