BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini partai politik telah mengambil peran penting dalam proses pemungutan suara sistem demokrasi yang ada di Indonesia melalui Pemilihan Umum, rakyat dapat memilih beberapa wakilnya untuk duduk dan mewakili mereka di parlemen serta mengambil bagian dalam struktur pemerintahan. Di beberapa Negara yang menganut faham demokrasi, memandang bahwa partisipasi dari rakyat sangat penting di karenakan rakyat memegang hak untuk menentukan siapa saja orang-orang yang nantinya akan menjadi wakil dan duduk dalam struktur pemerintahan serta berpengaruh pada penetapan kebijakan pemerintah (Public Policy) yang efeknya juga akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri (Darmawan,2009). Pada umumnya peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum ialah menjadi peserta dan menyalurkan aspirasi rakyat serta mengajukan calon-calon untuk kemudian dapat dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum. Selain itu Partai Politik juga dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern maupun yang sedang memodernisasikan. Pada awal sejarah berdirinya Partai Politik mempunyai gagasan untuk memaksimalkan peran rakyat. Partai Politik mempunyai peran yang signifikan dalam negara demokrasi serta peran lainnya yang tak kalah pentingnya. Hal inilah yang kemudian memotivasi kami untuk membuat makalah dengan judul "Rekrutmen Warga Negara Menjadi Anggota Partai Politik Legislatif " (Pickles,1990). 1.2 Rumusan Masalah Permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Apakah pengertian dan fungsi partai politik? 2. Apakah pengertian, Hak dan kewajiban warga negara? 3. Apakah pengertian badan legislatif? 4. Bagaimana syarat dan peran warga negara dalam partai politik? 5. Bagaimana rekrutmen anggota partai politik bidang legislatif?1

1.3 Tujuan 1. 2. 3. 4. 5. Menjelaskan pengertian dan fungsi partai politik Menjelaskan pengertian, Hak dan kewajiban warga negara. Menjelaskan pengertian badan legislatif Menjelaskan syarat dan peran warga negara dalam partai politik Menjelaskan rekrutmen anggota partai politik bidang legislatif

2

BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Partai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Pickles,1990). Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik (Pickles,1990). Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partai kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil (Darmawan,2009). Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka (Darmawan,2009). Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongangolongan lain yang tidak sepaham (Pickles,1990). Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakannya(Darmawan,2009).

3

2.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik Menurut Darmawan (2009) bahwa tujuan partai politik sesuai dengan yang tertuang dalam UndangUndang No. 2 tahun 2008 yaitu: 1. Tujuan umum: a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa. b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. 2. Tujuan khusus: a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintaan. b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Pickles (1990)bahwa fungsi partai politik diantaranya yaitu: 1. Sebagai sarana komunikasi politik Sebagai sarana komunikasi politikyaitu artai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik Sebagai sarana sosialisasi politik yaitu partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan normanorma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.4

3. Sebagai sarana rekrutmen politik Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik artinya partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. 4. Sebagai sarana pengatur konplik Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum. 2.3 Pengertian Warga Negara Istilah warga negara berasal dari bahasa Inggris Citizen yang berarti warga negara, penduduk dari suatu kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, dan bawahan atau kawula. Citizen yaitu anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri (Mallarangeng,2008). MenurutMallarangeng (2008) bahwa Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan, sedangkan warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah anggota dari suatu negara. Selanjutnya, kewarganegarann atau Citizenship artinya keanggotaan yang menunjukan hubungan dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologisa yaitu: a. Kewarganegaraan dalam yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara. b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah tanah air.

5

2. Kewarganegaraan dalam arti Formal dan Materiala yaitu: a. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjukan pada tempat kewarganegaraan. b. Kewarganegaraan dalam arti material yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab (Mallarangeng,2008). 2.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Pengertian Hak dan KewajibanDalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Darimasing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. MenurutMallarangeng (2008) Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima ataudilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun jugayang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individumaupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuaidengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yangmenerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yangmutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akansenagtiasa akan belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itutidak penting pasti tidak akan melakukan hal itu (Mallarangeng,2008). Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Mallarangeng (2008) wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan ataudiberikan6

melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnyadapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatuyang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakankewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lainkewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab (Mallarangeng,2008). Penentuan warga negara Indonesia siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara, setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukankewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkankelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan (Mallarangeng,2008). Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asasius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinyanegari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah (Mallarangeng,2008). a. Asas Ius SoliAsas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orangtersebut dilahirkan. b. Asas Ius SanguinisAsas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunandari orang tersebut (Mallarangeng,2008). Menurut Mallarangeng (2008) bahwa selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinanyang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat : a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yangtidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalahkewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istriadalah sama dan satu.7

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahanstatus kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukansendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianutnegara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat olehnegara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara (Mallarangeng,2008). Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problemkewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalahmunculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang

memilikikewarganegaraan ganda (rangkap dua) (Mallarangeng,2008). Menurut Mallarangeng (2008) bahwa dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orangorang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebuttercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut : 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainyang disahkan undang-undang sebagai warga negara 2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang Beradasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negaraIndonesia adalah :

8

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwakewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.Asasasas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang

KewarganegaraanRepublik Indonesia meliputi : a). Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakanketurunan bukan negara tempat kelahiran b). Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakannegara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undang-undang. c). Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiaporangd. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Mallarangeng,2008).

9

Hubungan warga Negara dengan Negara Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yangdimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesiatercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesiaantara lain sebagai berikut : a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, b). Hak membela negara. c). Hak berpendapat. d). Hak kemerdekaan memeluk agama. Hak mendapatkan pengajaran. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah : a). Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, b). Kewajiban membela negara c). Kewajiban dalam upaya pertahanan negara selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara (Mallarangeng,2008). Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara

(Mallarangeng,2008). Menurut Darmawan (2009) bahwa hak dan kewajiban warga negara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.Hak warga Negara Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:

a). Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b). Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

c). Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

d). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta

10

e). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

f). Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau demi kesejahteraan hidup manusia.

g). Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

h). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

i). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan /imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

j). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

k). setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

l). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali.

m). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nurani.

n). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.11

o). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

p). Setiap orang berhak ats perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

q). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain.

r). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

s). Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

t). Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimanusia yang bermartabat.

u). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

v). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai12

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

w). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

x). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Kewajiban warga negara diantaranya:

a). Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air (Pasal 27)

b). Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (Pasal 29)

c). wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertulis dalam peraturan (pasal 28)

d). Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.

e). Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

f). Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

g). Wajib mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga negara tidak lepas dariidiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan utama bangsa indonesia adalah Pancasila.Tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah13

laku, termasuk segala mekanisme pemerintahan pemerintahan. Pancasila sebagai penggali dijelaskan bahwa Pancasila telah mampumempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan Persatuan Indonesia. Hal inilahyang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia. Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkan pada sumpah pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan menjunjung bahasa persatuan. Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan atas pondasi persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu disatukan atas nama persatruan.Dengan demikian bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara nasionalis (Mallarangeng,2008). Kewajiban NasionalismeMenurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel, pada dasarnya individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif individu mengenal hubungan antara manusia yang satu dan lainnya. Setelah individu mecapai tahapan roh objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui komunitas beragam ego individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan, bangsa atau peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu. Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam kepentingan individu dengan meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi kepentingan bersama. Negara tidak mungkin memberikan kepuasan atas setiap kepentingn individu dan beragam kehendak yang saling bersebragan. Maka demi tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara menentukan pilihan atas beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-kepentingan individu telah melebur menjadi kepentingan bersama. Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah kepentingan egois yang menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak mungkin tanpa ototritas yag kuat sebuah negara mampu menentukan pilihan yang terbaik bagi masa depan suatu bangsa. Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari tujuan dibentuknya negara. Pada14

kondisi yang seperti ini harus terdapat persamaan persepsi atas seluruh warganegara. Warga negara harus rela memberikan loyalitasnya kepada negara diatas kepentingan pribadi. Karena negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom bangsanya (Mallarangeng,2008). Hak Warga sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga negara yangmelebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat. Kehendak yang dimulai dari kehendak individu, berinteraksi dengan konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka terbentuklah nilai komunalitas yang disebut kesadaran objektif, hingga merambah pada kesadaran mutlak. Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan tatanan hidup bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang tak dapat diingkari.Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi kepentingan-kepentingan yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil keputusan terbaik. Bukan sajaterbatas kepentingan individu, akan tetapi hasil dari kepentingan banyak individu yang terakumulasi hubungan mahluk sosial (Mallarangeng,2008). Hal ini menandakan era keterbukaan. Keberadaan opini publik berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui jalur non strukturalis, beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik seseorang maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut serta mempengaruhi kestabilan negara. Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu mempengaruhi negara adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam proses kekuasaan, kapitalis mampumempegaruhi keberadaan para pejabat untuk berkonspirasi mencari keuntungan. Proses pemerintahan yang tidak sehat dan dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya aktor-aktor yang non legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok penekan.(Westergard dan Resler, 1976). Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor signifikan mempengaruhi kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang jelas antara kepentingan perseorangan sebagai saudagar dan pelaku birokrat. Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini15

mewariskan permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai kapitalis. Hal yang banyak terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak lepas dari modal awal untuk memasuki ranah bagian penyelenggara pemerintahan. Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara sebagai harapan masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan maksimal. Pada posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan pedagang. Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak dibenarkan adanya kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Ini menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki kekuasan menjadikan permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi negara tidak sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal (Mallarangeng,2008). Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak melalui ruang publik. Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan provokasi yang berlanjutkepada distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari kebebasan tersebut adalah beragam kelompok kepentingan yang terakumulasi dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSOdan birokratis terjadi persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban kapitalis. Tujuan negara sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang persaingan kepentingan. Tentu berakibat pada lepasnya kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang memberikan pengabdiannyakepada negara (Mallarangeng,2008). 2.5 Pengertian Badan Legislatif Legislatif berasal dari kata legislate yang berarti lembaga yang bertugas membuat undangundang. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan sebagai badan atau dewan perwakilan rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah parlemen, kongres, ataupun asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang menujuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Di negara yang menganut sistem16

pemerintahan presidensil ini, legislatif berfungsi sebagai Penetapan Undang-Undang, yang terdiri atas MPR dan DPR (Samsu,2009). Menurut Pickles (1990) bahwa jenis lembaga legislatif terdiri dari MPR (Majelis Perwakilan Rakyat) dan DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat), diantaranya:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas, yaitu: a. memberikan masukan dan mengawasi pelaksnaan dari rencana pembinas. b. Melantik Presiden dan Wapres.

Memiliki anggota diantaranya yaitu DPR dan DPD, dalam UUD 1945 hanya ada 3 pasal yang berbicara tentang wewenang MPR. Ketiga pasal itu adalah:

1. Pasal 3, majelis permusyawaratan rakyat menetapkan uud dan garis garis besar haluan Negara. 2. Pasal 6 ayat (2) presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR deengan suaraterbanyak. 3. Pasal 37, ayat (1) untuk mengubah uud sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir, dan ayat (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Dari isi ketiga pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Menurut UUD 1945 kekuasaan majelis itu dapat dibagi atas kekuasaan legislatif dan yang bukan merupakan kekuasaan legislatif. Yang termasuk kekuasaan legislatif adalah menetapkan UUD, dan garis-garis besar haluan Negara. Sedangkan kekuasaan majelis berdasarkan pasal 37 adalah mengenai perobahan UUD. Kekuasaan majalis yang bukan merupakan legislatif adalah mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.17

2. Walaupun hanya 3 pasal tersebut mengatur wewenag majelis, tidak berarti bahwa kekuasaan mejelis terbatas mengenai keempat hal, menetarkan UUD, dan garis-garis besar haluan Negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta merobah UUD dasar, karena berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya kekuasaan majelis itu sangat luas. Batas kekuasaan majelis itu hanyalah azas-azas yang terdapat dalam UUD 1945 kepada majelis berdasarkan pasal 1ayat (2).

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui pemiluPs 20 (1) DPR berkuasa membentuk UU, Ps 20 (5) jika 30 hari tidak disahkan oleh presiden maka sah menjadi UU, Ps 20 A (1): DPR punya fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, Ps 20 A (2): DPR punya hak interplasi, angket, menyatakan pendapat, Ps20 A (3): DPR punya hak mengajukan pertanyan, usul dan pendapat serta hak imunitas (Samsu,2009).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yaitu:

1. Hak bertanya 2. Hak interpelasi 3. Hak angket 4. Hak inisiatif 5. Hak budget 6. Hak amandemen

Dengan adanya wewenang DPR seperti tersebut yang di atas, maka sepanjang tahun dapat terjadi musyawarah yang teratur antara pemerintah dengan dewan DPR. DPR mempunyai kebijaksanaan dan politik pemeritah. Model lembaga legislatif terdiri dari:

18

a. Sistem dua kamar atau dua majelis (bicameral system)

Merupakan Lembaga perwakilan dibentuk sebagai lembaga untuk mewakili kepentingan khususnya negara-negara bagian. Contohnya negara federal Amerika Serikat, Australia, dan India. Dalam negara kesatuan, sistem dua majelis biasanya lebih terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan majelis lainnnya. Biasanya, dua majelis terdiri dari badan perwakilan rakyat yang dikenal sebagai majelis rendah (lower house) dan majelis tinggi (higher house). Keanggotaan badan majelis tinggi bermacam-macam, mulai dari turun-temurun, ditunjuk (di Inggris), ataupun dipilih (AS, India, Filipina), sedangkan majelis rendah dipilih melalui pemilu atau partai politik. Karena itu meskipun disebut sebagai majelis rendah, mereka mempunyai wewenang yang lebih tinggi daripada majelis tinggi.

b. sistem satu kamar atau satu majelis (monocameral system). Menurut Pickles (1990) bahwa badan legislatif memiliki fungsi diantaranya:

1. Fungsi Legislatif

Merupakan wewenang badan legislatif untuk menentukan kebijakan dan membuat undang undang disertai dengan hak hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak inisiatif, hak amandemen dan hak budget.

2. Fungsi Kontrol

Merupakan fungsi yang bertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah atau badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang undangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi kontrol ini, badan legislatif mempunyai beberapa hak tertentu lainya; hak untuk mengajukan pertayaan, hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya19

didalam suatu bidang, hak angket yaitu hak bagi anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah dengan harapan agar

diperhatikan oleh pemerintah, hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak percaya kepada pemerintah yang dalam sistem parlementer dapat berujung pada pengunduran diri kabinet atau terjadi krisis kabinet (hak mosi tidak dikenal dalam sistem presidensial).

3. Fungsi Anggaran

Merupakan badan legisltif bersama sama dengan pemerintah (eksekutif) dalam menyusun dan mengesahkan anggaran negara.

`

Menurut Pickles (1990) bahwa Menurut Pickles (1990) bahwa badan legislatif memiliki Hak

dan Kewajiban diantaranya:

1. Hak Bertanya

Merupakan hak ini dipakai badan legislatif untuk mengkontrol kegiatan eksekutif, badan legislatif dapat bertanya kepada eksekutif mengenai suatu hal atau kebijakan yang diambil oleh eksekutif.

2. Hak Interpelasi

Merupakan hak ini digunakan dalam meminta keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan suatu bidang. Dalam hal ini badan eksekutif wajib memberikan penjelasan pada saat sidang Pleno di DPR. Jika tidak ditemukan forum setelah eksekutif memberikan penjelasan, maka akan dilakukan pemungutan suara.

20

3. Hak Angket

Merupakan wewenag anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan tersebut, maka biasanya suatu panitia angket dibentuk oleh DPR yang dalam menjalankan tugasnya akan melaporkan hasilnya kepada badan legislatif, yang selanjutnya menjadi acuan perumusan pendapat DPR mengenai hal yang telah diselidiki, dengan harapan pemerintah memperhatikan pendapat DPR tersebut.

Perkembangan badan legislatif pada masa sebelum kemerdekaan lembaga legislatif pertama adalah Vilkskraad (1918) bentukan Belanda. Ketika kemerdekaan direbut Indonesia dibentuklah Komiti Nasional Indonesia (1945-1949). Pada tahun 1949-1950 KNI berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan terdapat juga Senat Republik Indonesia Serikat. Dilanjutkan dengan DPR Sementara (1950-1956). Kemudian dari hasil PEMILU 1955 terbentuklah DPR yang bertugas 1056-1959. Pada masa transisi terbentuk DPR Peralihan (1959-1960). Pada tahun 1960 dibentuk DPR Gotong Royong dalam demokrasi terpimpin (Orde Lama), yang bertugas sampai tahun 1966. Pada 1966-1971 di dalam masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif adalah DPR Gotong Royong. Dimulai sejak tahun 1971 ketika Orde Baru berkuasa, diadakan PEMILU setiap 5 tahunan yang manghasilkan DPR hingga pada tahun 1997, namun 1999 terjadi Era Reformasi dan membentuk DPR baru. Legislatif dalam pembuatan undang undang. Indonesia tidak menganut asal trias politica murni, sehingga yang digunakan adalah pembagian kekuasaan. Artinya, dalam pembuatan undang undang, badan legislatif bekerjasama dengan badan eksekutif. Bukan hanya lembaga legislatif, badan eksekutif juga dapat mengajukan rancangan undang undang. Meskipun RUU sudah disetujui oleh DPR, RUU tersebut belum dapat di sahkan atau berlaku apabila belum disetujui oleh Presiden. Demikian juga rancangan ndang undang yang diajukan oleh badan eksekutif, jika tidak disetjui oleh DPR, maka tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu (Samsu,2009).21

Karena itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini, baik DPR maupun eksekutif atau presiden, harus memiliki kerjasama yang serasi sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang.

2.6 Syarat Warga Negara Masuk Partai Politik Bidang Legislatif

MenurutMallarangeng (2008)bahwa berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif / caleg, yaitu sebagai berikut di bawah ini :

1. Warga Negara Indonesia / WNI.

2. Berumur / Berusia Minimal 21 Tahun.

3. Bertempat Tinggal di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Repubik Indonesia).

4. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Minimal Tamat / Lulus SMA atau sederajat.

6. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

7. Sehat Jasmani dan Rohani.

8. Bersedia bekerja penuh waktu / full time.

9. Terdaftar sebagai pemilih pada pemilu.

10. Anggota Parta Politik.

11. Siap bersedia tidak praktek notaris, akuntan dan advokat.

12. Pegawai / Anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri.22

13. Bersedia tidak rangkap Jabatan Negara, Badan Negara, BUMD dan BUMN.

14. Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

15. Dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan.

16. Cakap berbicara, menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia.

17. Bisa Membaca Al-Quran (khusus caleg lokal NAD).

MenurutMallarangeng (2008)bahwa agar masyarakat tidak salah memilih maka ada beberapa kriteria yang dirancang oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Beberapa kriteria calon anggota legislatif yang layak dijadikan wakil rakyat meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tidak pernah memerintahkan atau melakukan kejahatan maupun kecurangan politik Tidak pernah mengunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat Tidak memiliki gagasan atau pikiran yang mendukung tindak kekerasan Tidak pernah dipidana, diber hentikan atau dipindahkan karena korupsi Tidak memiliki kekayaan yang diduga hasi korupsi, kolusi dan nepotisme Tidak memiliki jabatan pada lembaga atau perusahaan negara Tidak melakukan kecurangan dalam bisnis yang merugikan negara dan pelayanan masyarakat Tidak pernah menyalahkan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni Tidak mendapatkan fasilitas karena kedekatannya dengan pejabat pemerintah.

2.7 Rekrutmen Anggota Partai Politik Bidang Legislatif Rekrutmen politik adalah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2003: 23). Dengan kata lain rekrutmen politik adalah pengisian jabatan-jabatan politik (Mallarangeng,2008).

23

Pola rekrutmen calon legislatifsalah satu faktor lemahnya sistim demokrasi kita dalam pemilu legislatif adalah, terkait mekanisme tahap penjaringan hingga penentuan caleg. Pola rekrutmen partai, jarang dilakukan dengan mekanisme penjaringan aspirasi dari bawah (by bottom up demand) untuk mempertimbangkan daya serap caleg-caleg tersebut di tingkat masyarakat akarrumput. Pola rekrutmen caleg pada pemilu selama ini, cenderung langsung ditetapkan di tingkat elit DPC, DPW dan DPP. Rekrutmen tidak dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari struktur partai paling bawah. Seperti PAC atau Anak Ranting yang lebih akrab dan bersentuhan langsung dengan aspirasi basis konstituen (Mallarangeng,2008). Pola penjaringan caleg yang dilakukan oleh partai politik hanya asal-asalan tanpa seleksi yang memadai. Asal orang itu anggota partai ataupun terkenal, memiliki massa dan uang, serta jalinan persaudaraan, jadilah mereka caleg. pola penjaringan caleg yang dilakukan oleh partai politik hanya asal-asalan tanpa seleksi yang memadai. Asal orang itu anggota partai ataupun al orang itu anggota partai ataupun terkenal, memiliki massa dan uang, serta jalinan persaudaraan, jadilah mereka caleg. a penjaringan caleg yang dilakukan oleh partai politik hanya asal-asalan tanpa seleksi yang memadai. Asal orang itu anggota partai ataupun terkenal, memiliki massa dan uang, serta jalinan persaudaraan, jadilah mereka caleg (Mallarangeng,2008). Contoh perekrutan lain yang sering terjadi adalah dengan metode asal comot, misalnya mengambil publice figure dengan tujuan dari partai politik tersebut untuk menarik masa dan banyak yang memilih calon dari yang diajukan partai politik tersebut.

24

BAB III PENUTUP3.1 Simpulan Rekrutmen politik adalah proses individu untuk menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Dengan kata lain rekrutmen politik adalah pengisian jabatan-jabatan politik. Pola rekrutmen calon legislatifsalah satu faktor lemahnya sistim demokrasi kita dalam pemilu legislatif adalah, terkait mekanisme tahap penjaringan hingga penentuan caleg. Pola rekrutmen partai, jarang dilakukan dengan mekanisme penjaringan aspirasi dari bawah (by bottom up demand) untuk mempertimbangkan daya serap caleg-caleg tersebut di tingkat masyarakat. Pola penjaringan caleg yang dilakukan oleh partai politik hanya asal-asalan tanpa seleksi yang memadai. Asal orang itu anggota partai ataupun terkenal, memiliki massa dan uang, serta jalinan persaudaraan, jadilah mereka caleg. 3.2 Saran Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya dalam pemilihan rekrutmen politik harus sesuai dengan tahap- tahap mekanisme yang benasr. Jangan melakukan rekrutmen politik secara asal- asalan tanpa melakukan tahap seleksi yang memadai.

25

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, Cecep.2009.Pengantar Ilmu Politik.Bandung.Laboratorium PKn UPI Bandung. Pickles, Dorothy.1990.Pengantar Ilmu Politik . Jakarta. Rineka Cipta. Alfian.1986.Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia.Jakarta.PT Gramedia. Mallarangeng, Rizal.2008.Tentang manusia, masyarakat dan kekuasaan.Jakarta.KPG.. Samsu, Rizal. 2009. Demokrasi. Jakarta: Paramadiana

26