of 104 /104
Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan i LAPORAN AKHIR Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Daya Saing Produk Ekspor Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2015

LAPORAN AKHIR Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar ...bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/...Pasar_Dalam_Negeri_dan... · Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur

Embed Size (px)

Text of LAPORAN AKHIR Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar...

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan i

LAPORAN AKHIR

Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan

Daya Saing Produk Ekspor

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

2015

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iv

DAFTAR TABEL .................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1.Latar Belakang .................................................................... 1

1.2.Rumusan Masalah .............................................................. 2

1.3.Tujuan dan Output .............................................................. 3

1.4.Manfaat Kajian .................................................................... 3

1.5.Ruang lingkup ..................................................................... 4

1.6. Sistematika penulisan ....................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 7

2.1.Perumusan SNI dan Penetapan SNI Secara Wajib ........... 7

2.2. Peranan Standar Dalam Perdagangan ............................ 9

2.3.Hasil Penelitian Sebelumnya ............................................. 11

2.4. Kerangka Pemikiran ........................................................... 13

BAB III METODOLOGI ....................................................................... 16

3.1. Metode Analisis .................................................................. 16

3.2. Jenis Data dan Metode PengumpulanData ......................... 24

3.3. Operasional Survey

BAB IV PENERAPAN SNI BAGI PENGUATAN PASAR DALAM

NEGERI

4.1. Standar dan Perlindungan Pasar Dalam Negeri.................33

4.2. Peranan SNI Dalam Melindungi Pasar Dalam Negeri .......34

4.3. Dinamika Penerapan Standar oleh Pelaku usaha Dalam

Melindungi Pasar Dalam Negeri ........................................37

BAB V PENERAPAN SNI BAGI PENINGKATAN EKSPOR

5.1. Hubungan Standar dan Daya Saing .............................38

5.2. Peranan SNI Dalam Mendukung Daya Saing.................39

5.3. Dinamika penerapan Standar oleh Pelaku Usaha Dalam

Peningkatan Ekspor ............................................................42

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 ii

BAB VISTRATEGI PEMENUHAN KESESESUAIAN STANDAR...........26

6.1. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian SNI dengan Standar

Negara Tujuan Ekspor ....................................................... 46

6.2. Analisis Kesesuaian Standar............................................... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Standardisasi dan Regulasi Teknis ....................... 10

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .......................................................... 15

Gambar 4.1. Pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan

wajib sebelum beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan

setelah beredar di pasar ................................................... 36

Gambar 5.1. Pengaruh Standar Terhadap Daya Saing ......................... 39

Gambar 5.2. SNI dan Refleksi Pengaruhnya Pada Peningkatan Daya

saing dan Akses Pasar di Dalam dan Luar Negeri ............41

Gambar 6.1. Alur pemrosesan teh hitam ............................................... 48

Gambar 6.2. Beberapa jenis produk teh ................................................ 48

Gambar 6.3. Persyaratan wajib dan tambahan untuk produk teh

di UE ................................................................................. 52

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 iv

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Pertumbuhan Produksi, Ekspor dan Impor Komoditi

yang dikaji ......................................................................... 5

Tabel1.4 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan ..................... 26

Tabel 3.1 Performance Matrix .. 22

Tabel 3.2 Tujuan Meningkatkan Ekspor Melalui Produk yang

Berstandar ... .23

Tabel 3.3 Tujuan Melindungi Pasar Dalam Negeri ... 24

Tabel 3.4 Tujuan Meningkatkan Ekspor Melalui Produk yang

Berstandar ... .25

Tabel 3.5 Tujuan Melindungi Pasar Dalam Negeri ... 26

Tabel 3.6 Pengumpulan dan Analisis Data ... 29

Tabel 3.7 Operasional Survey . 31

Tabel 5.1. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha teh hitam

berdasarkan kriteria ........................................................... 42

Tabel 5.2. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk olahan

kopi berdasarkan kriteria ................................................... 43

Tabel 5.3. Perkiraan Manfaat Biaya untuk Opsi 4 Penerapan

Standar Tujuan Ekspor .......................................................44

Tabel 6.1 Batasan kandungan kafein pada teh di UE ...................... 49

Tabel 6.2. Perbandingan MRL CODEX dan negara-negara maju

pada teh (mg/kg) .............................................................. 51

Tabel 6.3 Batasan MRL bahan kimia agrikultur pada kategori

otehr spices, dried......................................................... 54

Tabel 6.4 Kutipan beberapa persyaratan dalam ISO 3720:2011

Black Tea ......................................................................... 55

Tabel 6.5. Daftar SNI terkait produk kopi dan turunannya ................ 55

Tabel 6.6. Daftar SNI terkait produk mainan dan turunannya............ 62

Tabel 6.7 HS mainan yang diatur dalam Peraturan Menteri..............63

Tabel 6.8 Batasan N-nitrosamines dan N-nitrosatable

sesuai EN 71-12 ............................................................... 66

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 v

Tabel 6.9 Perbandingan klausul pengujian standar

internasional* dan standar EN 71-1 ............................... 67

Tabel 6.10. Rekapitulasi Hasil Survey Tentang Kasus

Penolakan atau Komplain Produk ekspor....................... 73

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Standardisasi dan mutu produk bertujuan untuk mendukung kegiatan

ekonomi, perlindungan konsumen, keselamatan, dan kesehatan. Selain itu,

standardisasi juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan, baik

pada level domestic, regional, maupun internasional (KADIN, 2012). Faktor-

faktor yang mendorong pentingnya pemberlakuan standardisasi yaitu 1)

peningkatan persyaratan mutu oleh negara-negara di dunia sehingga perlu

kepastian akses ekspor ke negara tujuan utama; 2) kebutuhan di tingkat

regional dalam hal standar dan persyaratan teknis dalam rangka kompetisi dan

komitmen baru perdagangan, sehingga diperlukan infrastruktur mutu yang

sejajar; dan 3) peningkatan perekonomian dalam negeri sehingga masyarakat

membutuhkan produk dengan mutu yang baik serta aman dari bahan

berbahaya.

Standar, atau dalam hal ini Standar Nasional Indonesia (SNI), pada

dasarnya diterapkan secara sukarela. Namun demikian, dalam rangka

kepentingan umum, keamanan, keselamatan, pelestarian lingkungan hidup,

serta perkembangan perekonomian nasional, SNI dapat diberlakukan secara

wajib oleh pemerintah. Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan dengan

dengan menerbitkan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang berwenang

atau kementerian teknis. Pemberlakuan tersebut harus mempertimbangkan

berbagai aspek agar tidak tidak terjadi persaingan yang tidak sehat,

menghambat inovasi industri dan menghambat perkembangan UKM.

Saat ini, ada 107 produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, 113

SNI yang diberlakukan secara wajib, dan mencakup 269 HS yang terkena

pemberlakuan SNI secara wajib. Namun demikian, SNI yang diberlakukan

secara wajib juga mengalami permasalahan terkait penerapannya, antara lain

(KADIN, 2012) : 1) Banyaknya SNI yang harus di-review dan di-abolisi; 2)

keterbatasan laboratorium dan fasilitas uji untuk penerapan SNI wajib; 3)

Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib masih relatif sedikit dibandingkan

jumlah SNI secara keseluruhan; dan 4) Belum tersosialisasinya program

program SNI wajib secara luas dan intensif. Dengan demikian, tolak ukur

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 7

keberhasilan penerapan SNI secara wajib dapat dilihat dari hal-hal berikut

(Herjanto, 2011): 1) Industri terkait menerapkan SNI tersebut secara konsisten;

2) diterima oleh pasar atau dengan kata lain memenuhi aspek-aspek

penerapan standar; dan 3) ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang

memadai, yaitu tersedianya lembaga pengujian atau sertifikasi (LSPro).

Dengan demikian, SNI dapat dikatakan berhasil apabila dapat memfasilitasi

perdagangan yaitu diterima oleh pasar dan diterapkan oleh perusahaan.

Dengan kata lain, SNI dapat berperan positif dalam peningkatan daya saing

produk ekspor dan juga dalam menyaring produk-produk impor berkualitas

rendah sehingga SNI sekaligus dapat melindungi konsumen dalam negeri.

Namun demikian, hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa

alasan utama perusahaan belum memiliki SPPT-SNI yaitu bahwa SNI

menambah biaya dan kesulitan teknis, perusahaan menggunakan standar

pembeli (buyer), dan bahwa pasar dianggap tidak memerlukan SNI.

1.2. Perumusan masalah

Saat ini, sesuai dengan target kinerja Kementerian Perdagangan,

berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendongkrak peningkatan ekspor

Indonesia di pasar internasional, salah satunya adalah peningkatan daya saing

melalui penerapan standar atau Standar Nasional Indonesia (SNI) sejalan

dengan penguatan pasar dalam negeri guna untuk perlindungan

konsumen.Dalam kaitannya dengan peningkatan perdagangan internasional,

maka produk-produk ber-SNI yang diperdagangkan akan mempunyai daya

saing di negara tujuan ekspor. Hal yang sama juga berlaku untuk produk impor.

Dalam upaya peningkatan ekspor, maka peranan SNI diharapkan

mempunyai dampak positif terhadap perkembangan produk ekspor

Indonesia.Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah

Apakah penerapan SNI wajib pada produk ekspor berpengaruh

terhadappeningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri dalam rangka

perlindungan konsumen.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 8

1.3. Tujuan dan Output

Tujuan

1. Menganalisis pengaruh SNI bagi peningkatan ekspor dan penguatan pasar

dalam negeri

2. Menganalisis ketidaksesuaian SNI dengan standar di pasar ekspor dan

upaya untuk memenuhi kesesuaian standar

3. Merumuskan usulan kebijakan terkait peran SNI dan upaya pemenuhan

standard

Output

1. Pengaruh penerapan SNI bagi peningkatan ekspor dan penguatan pasar

dalam negeri

2. Strategi untuk memenuhi kesesuaian standar di pasar ekspor

3. Usulan kebijakan terkait peran SNI dan upaya pemenuhan standard

1.4. Manfaat Kajian

a. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan

rumusan kebijakan dalam mendorong peningkatan ekspor dan merumuskan

kebijakan penerapan SNI secara wajib dalam rangka peningkatan daya

saing dan perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah juga dapat

merumuskan strategi pengembangan industri produk ekspor.

b. Manfaat bagi produsen dan industri produk terkait

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi produsen dan industry terkait

sebagai bahan acuan dalam memperbaiki dan mengembangkan standar

mutu produk untuk meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor.

c. Manfaat bagi konsumen

Konsumen dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi

jaminan mutu serta Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan pelestarian

Lingkungan (K3L) atas produk-produk elektronik yang beredar di pasar.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 9

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Produk yang dikaji

Tahapan pemilihan produk yang dikaji

Produk di Kuadran II

(Permintaan dunia tinggi,

ekspor relatif rendah)

a. SNI yang dikaji adalah SNI yang berlaku secara wajib maupun

sukarela

b. Produk/komoditi yang dikaji adalah mainan anak, teh hitam dan kopi

olahan. Alasan pemilihan produk :

- Permintaan dunia bernilai lebih dari 1 milyar US$

- Memiliki tren ekspor yang positif

- Produk tersebut diproduksi di dalam negeri dan memiliki potensi

pertumbuhan produksi yang positif

Strategi Peningkatan Ekspor

(Puska Daglu., 2015)

Permintan dunia bernilai lebih dari 1

milyar US$

Tren ekspor positif

Diproduksi di dalam negeri dan

potensi pertumbuhan positif

Produk Manufaktur

(Mainan Anak)

Produk Primer

(Teh hitam & kopi

olahan)

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 10

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi, Ekspor dan Impor Komoditi yang dikaji

Produk Pertumbuhan rata-rata 2010 - 2014 (%)

Pertumbuhan produksi

rata-rata (%) Permintaan Dunia

Ekspor

Mainan anak 7,05 23,60 4,31

Teh hitam 4,35 5,41 6

Kopi olahan 10,89 76,24 3,5

Sumber :BPS, AEKI, Kemenperind (2015)

1.5.2. Aspek yang dikaji

a. Penerapan standar (SNI) oleh pelaku usaha, pemerintah dan

konsumen antara lain:

- Kemudahan memenuhi persyaratan standar

- Tingkat kepercayaan buyer luar negeri (lebih tinggi)

- Promosi kepedulian (awareness)

- Akses bahan baku yang lebih berkualitas

- Daya saing

- Kepedulian pengusaha

- Kepedulian konsumen

- Pengawasan lebih mudah

- Keberadaan lembaga pendukung

b. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam penerapan

standar (SNI)

c. Perkembangan ekspor dan impor produk yang dikaji

d. Permasalahan industri produk yang dikaji dalam meningkatkan

ekspor

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 11

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan dalam kajian ini terdiri dari beberapa bab yang terdiri :

Bab I Pendahuluan

Dalam bagian ini dijelaskan tentang latar belakang mengapa perlu

dilakukan kajian ini, tujuan dan output, manfaat, ruang lingkup, dan

sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan literature terkait peranan standar dalam

perdagangan serta hasil kajian sebelumnya yang terkait dengan

penerapan standar dan peningkatan ekspor

Bab III Metodologi

Memaparkan kerangka pikir, metode analisis, pengambilan data dan

pengolahannya, serta urutan tahapan kajian.

Bab IV Penerapan SNI Bagi Penguatan Pasar Dalam Negeri

Menganalisis dampak penerapan SNI bagi penguatan pasar dalam

negeri

Bab V Penerapan SNI Bagi Peningkatan Ekspor

Menganalisis permasalahan penerapan SNI dan peranannya dalam

meningkatkan daya saing di pasar ekspor

Bab VI Strategi Pemenuhan Kesesuaian Standar

Menganalisis permasalahan dalam pemenuhan ketidaksesuaian SNI

dengan standar di pasar ekspor dan strategi pemenuhannya

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Menyampaikan kesimpulan dari kajian ini, dan rekomendasi yang

berkaitan dengan kebijakan standar.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan Standar Dalam Perdagangan

Standar merupakan hasil consensus berupa dokumen standar teknis

tentang penetapan keseragaman teknis, kualifikasi/persyaratan, metode,

proses berdasarkan perkembangan teknologi. Menurut studi yang dilakukan

oleh DFC (2011), standar berfungsi untuk: 1) meningkatkan kualitas produk,

sistem maupun pelayanan; 2) mengurangi hambatan teknis perdagangan; 3)

meningkatkan kerjasama teknis; serta 4) pengurangan biaya bagi produsen,

pemasok dan konsumen.

Gambar 2.1. Proses Standardisasi dan Regulasi Teknis

Sumber: DFC, 2011

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang

bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di

Indonesia, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh badan dunia seperti

ISO, CODEX Alimentarius, standar internasional lainnya, serta standar

regional. BSN bersama dengan komisi teknis yang terdiri dari kementerian

teknis terkait serta para pemangku kepentingan merumuskan standar terkait

proses, manajemen, produk dan juga jasa/pelayanan dengan

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 13

mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta

perlindungan konsumen. Standar yang telah dirumuskan tersebut bersifat

sukarela dan dapat ditetapkan pemberlakuannya secara wajib oleh

kementerian teknis terkait untuk kemudian dinotifikasi ke World Trade

Organisation (WTO). Dengan demikian, standar tersebut berlaku wajib tidak

hanya untuk barang-barang yang diekspor namun juga berlaku wajib bagi

barang-barang yang diimpor.

2.2. Perumusan SNI dan Penetapan SNI Secara Wajib

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara

Wajib

Penyusunan peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan

SNI secara wajib dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan

penerapan standar serta pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di

tingkat nasional, regional, dan internasional membutuhkan pedoman yang

dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu BSN menerbitkan Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang

pedoman pemberlakuan SNI secara wajib.

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang

penerapannya bersifat sukarela (voluntary) dengan tujuan meningkatkan

kepastian, kelancaran serta efisiensi transaksi perdagangan. Selain itu juga

digunakan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan

efisiensi produksi. SNI dapat diimplementasikan dengan baik apabila proses

perumusan dan penetapannya dilakukan secara konsensus oleh pemangku

kepentingan seperti produsen, konsumen, pemerintah, pakar, dan pihak lain

sehingga pemberlakuan SNI secara wajib diharapkan lebih mudah

dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Selain pemberlakuan SNI secara wajib, intervensi pasar dapat

dilakukan melalui penerapan regulasi teknis berbasis SNI oleh instansi

teknis. Penetapan regulasi teknis sebaiknya memperhatikan faktor-faktor

seperti kesiapan pelaku usaha, kesiapan lembaga penilai kesesuaian,

validitas SNI, pengawasan, dan perjanjian internasional atau regional.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 14

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-

IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat,

perlindungan konsumen dan meningkatkan mutu dan daya saing industri

dalam negeri telah disusun Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia

(SNI) di bidang industri. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai

perumusan SNI, penerapan SNI, pemberlakuan SNI secara wajib,

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian, pembinaan SNI, dan

pengawasan SNI bagi barang dan atau jasa di bidang Industri.

Perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI di bidang industri

dilakukan oleh panitia teknis atau sub panitia teknis yang diusulkan oleh

BPPI dengan mempertimbangkan masukan Direktorat Jenderal Pembina

industri kepada BSN. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada

pedoman yang ditetapkan oleh BSN dan perjanjian yang telah diratifikasi

oleh pemerintah dan menghasilkan rancangan SNI disampaikan kepada

BSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Penerapan SNI dilakukan secara

sukarela dan wajib. Untuk produsen yang telah memiliki SPPT SNI dan

menerapkan SNI sukarela dapat memproduksi dan memperdagangakan

produk dengan tanda SNI sedangkan yang tidak mengacu persyaratan SNI

tidak boleh mencantumkan tanda SNI dan jika melanggar dapat dikenakan

sanksi administrasi.

Sementara pemberlakuan SNI secara wajib harus terkait dengan

aspek K3L mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BSN dan

perjanjian yang telah diratifikasi. Pemberlakuan SNI wajib berlaku sama

pada produk dalam negeri maupun impor. Dalam rangka penerbitan SPPT

SNI yang berlaku selama 4 (empat tahun), lembaga sertifikasi produk,

laboratorium uji dan lembaga inspeksi ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Lembaga sertifikasi yang ditunjuk adalah lembaga yang telah terakreditasi

oleh KAN, telah memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium penguji

atau lembaga inspeksi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 15

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN01:2007) Tentang Pengembangan

SNI

Pedoman ini dirumuskan bertujuan untuk menciptakan mekanisme

yang seragam dalam mengembangkan SNI, keteraturan dengan praktek

dunia internasional, dan acuan pelaksanaan pengembangan SNI. Ruang

lingkup pedoman ini meliputi program nasional perumusan SNI (PNPS),

pelaksanaan perumusan, penetapan, publikasi, dan pemeliharaan SNI.

PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam

periode tertentu yang dipublikasikan agar dapat diketahui semua pihak yang

berkepentingan. Perkiraan waktu yang digunakan acuan dalam PNPS

minimal 19 bulan tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan.

Prinsip dasar dalam proses perumusan SNI adalah transparansi, konsensus,

efektif dan relevan, koheren, dan dimensi pengembangan. Selain itu

perumusan tidak berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan

sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional (jika tidak mengacu

harus dilakukan validasi). Tahapan perumusan SNI dimulai dengan

penyusunan konsep dilanjutkan dengan rapat teknis, rapat konsensu, jajak

pendapat kemudian perbaikan akhir disusul dengan pemungutan suara dan

penetapan. Untuk publikasi SNI harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan setelah penetapan. Sementara pemeliharaan SNI dilakukan melalui kaji

ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

2.3. Penerapan StandarDalam Perdagangan

Standar umumnya diberlakukan secara sukarela sebagai pedoman bagi

pelaku usaha dalam melakukan proses produksi sehingga menghasilkan

produk dengan kualitas tertentu sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan

teknologi. Seiring dengan makin berkurangnya hambatan perdagangan dari sisi

tarif, maka peran non-tarif seperti standar menjadi kian penting, terutama bagi

negara berkembang yang juga negara eksportir. Bagi negara eksportir

sekaligus negara berkembang, biaya penerapan standar di negara berkembang

bisa jadi lebih besar daripada di negara maju (Maskus, 2005).

Stephenson (1997) juga mengemukakan bahwa negara berkembang

biasanya cenderung menjadi standard-taker daripada standard-maker

karena biaya perumusan dan pengembangan standar lebih mahal daripada

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 16

biaya penyesuaian dengan standar di negara tujuan. Studi oleh Maskus (2005)

juga menambahkan bahwa negara berkembang tidak memiliki sumber daya

yang cukup dalam hal laboratorium pengujian dan sertifikasi atau pun

kapabilitas secara kolektif untuk menaikkan standar mereka. Sehingga, biaya

penyesuaian standar untuk produk ekspor biasanya akan ditanggung oleh

perusahaan, dalam hal ini eksportir.

Berbagai studi telah dilakukan terkait dengan standar produk, terutama

standar swasta yang diberlakukan secara sukarela untuk produk pangan dan

produk pertanian seperti GlobalGAP, EuroGAP, Fair Trade, dan BRC Global

Standards. Studi yang dilakukan oleh Henson, Masakure, dan Boselie (2005)

menunjukkan bahwa produsen produk-produk pertanian skala kecil

menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mengikuti mengikuti

perkembangan keamanan pangan dan standar kualitas, selain kendala biaya

untuk penerapan standar tersebut. Produsen skala kecil tersebut perlu

dimonitor oleh eksportir melalui sistem kontrol yang berlapis dan dinamis untuk

memastikan standar kualitas tetap terjaga. Dengan demikian, peningkatan

kinerja eksportir dapat tercapai.

Sementara itu, retailer sayuran yang berlokasi di Uni Eropa yang

pemasoknya berasal dari negara Afrika terutama Kenya, memiliki konsumen

dengan preferensinya cukup beragam dan standar yang cukup tinggi. Namun

demikian, para eksportir Kenya justru memposisikan diri menjadi pemasok

dengan kategori produk high-end. Strategi ini cukup berhasil dengan

melakukan investasi cukup besar dalam perbaikan sistem pengadaan dan

produksi, meng-upgrade fasilitas pengemasan, dan sistem manajemen kualitas

dan keamanan pangan.

Peran standar swasta yang cukup penting dalam perdagangan sayuran

dan buah dari negara-negara Afrika ke negara-negara Uni Eropa juga dibahas

dalam studi oleh Henson, Masakure, dan Cransfield (2011). Para penulis

melakukan studi kuantitatif tentang faktor-faktor pendorong sertifikasi

GlobalGAP yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana kinerja mereka

setelah sertifikasi tersebut. Responden dari penelitian ini adalah para

perusahaan eksportir produk hasil pertanian di 10 negara Afrika. Mereka

memperoleh keuntungan dari peningkatan ekspor sebesar 2,6 juta Euro. Selain

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 17

sertifikasi GlobalGAP, investasi, infrastruktur, layanan dukungan juga turut

menyumbang kesuksesan dalam peningkatan ekspor mereka.

Sementara, studi terkait penerapan standar dan kinerja ekspor pada

sektor lainnya, seperti industri elektronik tidak banyak ditemukan. Salah satu

dari studi tersebut yang dilakukan oleh Moenius (2004) mengemukakan bahwa

penerapan standar biasanya dianggap sebagai hambatan perdagangan, untuk

itu negara-negara lalu melakukan harmonisasi standar untuk meningkatkan

perdagangan antara negara. Namun demikian, hasil studi ini menunjukkan

bahwa standar bersama antar dua negara secara bilateral terbukti lebih efektif

meningkatkan perdagangan.

Selanjutnya, pemenuhan standar spesifik negara importir untuk produk

manufaktur secara signifikan meningkatkan ekspor. Hal ini terjadi karena

negara eksportir memiliki kesempatan untuk memperoleh infomasi mengenai

persyaratan dalam standar tersebut sehingga eksportir bisa menyesuaikan

spesifikasi produknya sesuai kualifikasi. Dengan kata lain, jika suatu negara

ingin standar negaranya berperan dalam peningkatan ekspor, maka

persyaratan dan kualifikasinya harus disesuaikan dengan standar negara

tujuan ekspor.

2.4. Standar dan Daya Saing (Competitiveness)

Dalam era perdagangan global sekarang ini, daya saing mempunyai kaitan

erat dengan standar.Keterkaitan daya saing dengan standar terutama dalam

hubungannya dengan kualitas produk barang yang beredar di pasar, baik pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri (internasional).

Daya saing produk bisa ditelaah melalui, setidaknya, tiga dimensi daya

saing yaitu (Mbaye dan Gueye, 2015): daya saing harga, daya saing biaya

produksi (efisiensi produksi) dan daya saing kualitas. Dari sisi daya saing biaya

produksi, bagi perusahaan yang mempunyai inovasi produksi dan teknologi

bisa meningkatkan efisiensi produksi, penurunan biaya produksi yang pada

akhirnya mampu meningkatkan daya saingnya (Jaffee dan Henson, 2004).

Dalam konteks perdagangangan global saat ini, isu kualitas menjadi isu sentral

yang menentukan kinerja ekspor (export performance) dan akses pasar suatu

negara (Henson et al., 2002).

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 18

Kualitas suatu produk menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli

suatu barang (Jaffee dan Henson, 2004). Salah satu cara untuk mengetahui

kualitas produk adalah melalui ketelusuran produk (product traceability) menjadi

penting bagi konsumen untuk bertindak (Mbaye dan Gueye, 2015). Traceability

bisa diketahui salah satunya adalah melalui adanya tanda standar tertentu

yanga da pada produk tersebut. Ketika tidak ada traceability yang cukup maka

informasi public yang beredar bisa menjadi pertimbangan konsumen. Namun

demikian, informasi publik ini tidak mudah dikontrol oleh perusahaan.

Dalam kaitannya dengan traceability dalam kualitas produk, ada dua

kondisi yang mempengaruhi konsumen di pasar (Mbaye dan Gueye, 2015).

Pertama adalah kondisi dimana konsumen mengetahui siapa produsen barang

tersebut. Kedua adalah kondisi dimana konsumen tidak mengetahu produsen

dari barang yang bersangkutan. Untuk kondisi kedua, upaya untuk memperoleh

informasi (signaling) menjadi mahal bagi konsumen. Mahalnya upaya

perolehan informasi ini tentu akan mempengaruhi minat konsumen untuk

membeli produk tersebut. Tanpa adanya informasi yang cukup, produk tersebut

cenderung tidak diterima oleh pasar. Dengan kata lain, daya saing dari produk

itu rendah untuk bisa masuk di pasar (internasional). Dalam kondisi inilah peran

standar (adannya tanda standar) bisa menjembatani antara keterbatasn

informasi kualitas produk dan keinginan konsumen/pasar untuk memperoleh

informasi.

Standar dan regulasi teknis merupakan prasyarat dalam perdagangan

dan akses pasar, sehingga eksportir dituntuk untuk selalu memenuhinya. Daya

saing tidak lagi terbatas pada masalah efisiensi produksi. Standar dan teknis

regulasi mempengaruhi daya saing perusahaan dan produk yang dijualnya

melalui penciptaan restriksi bagi perusahaan yang ingin masuk di pasar ekspor

dengan adanya biaya pemenuhan standar (standard compliance cost) yang

harus ditanggung oleh perusahaan (baru) yang bisa menurunkan kemampuan

daya saingnya (dari sisi harga) (Ignacio, 2015). Lebih lanjut, khususnya untuk

produk-produk pertanian atau produk yang mudah rusak (umur produk

terbatas) selain tuntutan standar dan regulasi teknis juga menuntut adanya

kemampuan perusahaan untuk maslah kemanan pangan dan Sanitary Phyto-

Sanitary (SPS).

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 19

Dalam kaitannya dengan ketidaktersediaan infrastruktur pendukung

(pemenuhan standar) yang ada dalam industry/perusahaan mempengaruhi

daya saing produk baik itu melalui penurunan kualitas dan keamanan produk

atau lebih tingginya biaya transaksi (Ignacio, 2015). Lebih lanjut, UNCTAD

(2008) menjelaskan bahwa tingginya biaya transportasi dan ketiadaan system

transportasi yang baik akan mempengaruhi daya saing produk. Tingginya biaya

transaksi ini tentu akan mempengaruhi daya saing dari sisi harga jual produk di

pasar.

Studi yang dilakukan oleh Cao dan Prakash (2011) mengkaji

persaingan dalam perdagangan telah mempengaruhi insentif bagi perusahaan

untuk menerapkan standar dalam rangka meningatkan kualitasnya. Penerapan

standar (ISO) pada produk yang diperdagangankan memberikan tanda

(signaling) bahwa produk tersebut berkualitas dan mempunyai daya saing yang

meningkat. Oleh karena, beberapa negara dan asosiasi perdagangan yang ada

berusaha menerapkan standar untuk meningkatkan daya saing perusahaan

dalam negeri di pasar global.

Standar pada satu sisi bisa bertindak sebagai penghambat ekspor

yang bisa muncul sebagai akibat halangan bahwa suatu produk yang masuk ke

suatu negara harus berstandar (negara yang bersangkutan) (Jaffee dan

Henson, 2004). Di samping itu, standar bisa juga menjadi halangan dalam

kaitannya dengan biaya pemenuhan standar yang bisa mengurangi

kemampuan daya saing ekspor. Terutama untuk produk pertanian, kemampuan

daya saing dari sisi kualitas merupakan tantangan tersendiri yang mungkin

tidak dihadapi oleh produk manufaktur (Jaffee dan Henson, 2004; Mbaye dan

Gueye, 2015).

2.5. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dikeluarkan dengan tujuan

agar SNI bisa memberikan manfaat kepada masyarakat baik sebagai

konsumen maupun produsen. Sebagai konsumen, SNI diharapkan mampu

melindungi mereka menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan serta

lingkungan hidup bagi masyarakat. Sementara itu, bagi perusahaan/dunia

usaha, keberadaan SNI bisa meningkatkan daya saing mereka baik di pasar

local maupun global.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 20

Sampai saat ini, sebagain masyarakat dan pelaku usaha belum

memahami arti penting/manfaat dari SNI, baik SNI yang diberlakukan secara

wajib maupun sukarela. Makna penting SNI bagi pelaku usaha adalah lebih

meningkatnya daya saing. Dengan kata lain, suatu industri yang sebagian

besar pengusahanya menyadari akan arti penting SNI dan standar pada

umumnya cenderung mempunyai daya saing yang lebih besar. Perusahaan-

perusahaan yang berada dalam industri yang bersangkutan mempunyai

kemampuan lebih dalam melakukan penetrasi pasar. Demikian juga perusahan

yang melakukan ekspor akan lebih mudah menyesuaikan permintaan produk

dengan standar tertentu yang dilakukan oleh pihak pemesan/luar negeri.

Masih dimungkinkan adanya ketidakmampuan dunia usaha dalam

memenuhi permintaan produk dengan standar tertentu (standar masing-masing

Negara tujuan ekspor) harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.

Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi standar bisa berasal dari dalam diri

perusahaan menyangkut teknologi, sumber daya dan lainnya yang ada dalam

perusahaan. Ketidakmampuan mereka juga bisa disebabkan oleh faktor

eksternal menyangkut adanya ketidaksesuaian standar yang ada di Indonesia

(SNI) dan juga faktor/lembaga pendukung standar di Indonesia. Pada kondisi

lain, kondisi domestik, keberadaan SNI mampu memberikan perlindungan pada

konsumen di dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar (SNI).

Kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam menerapkan SNI

untuk produk yang beredar di masyarakat sangat diperlukan.

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab berbagai berbagai

permasalahan yaitu masalah peranan SNI yang diberlakukan secara wajib bagi

peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri, kemungkinan

ketidaksesuaian SNI dengan standar di pasar ekspor untuk produk-produk

prioritas dan upaya untuk memenuhi kesesuaian standar.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 21

Perlindungan

Konsumen

Kegiatan

Perdagangan

Standardisasi

SNI

Teh Hitam (sukarela)

Kopi instan (wajib)

Mainan anak (wajib)

Perlindungan pasar

dalam negeri

Peningkatan ekspor

(secara tidak langsung)

RIA:

MCA

Benefit-cost

Analysis

Standar negara

tujuan SCA

Pilihan Kebijakan

Pilihan Kebijakan Kesesuaian/ketidaksesuaian

Rumusan usulan kebijakan

RIA:

MCA

Benefit-cost

Analysis

Strategi Peningkatan Peran SNI dan

Pemenuhan Standar

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Merumuskan usulan kebijakan dalam penerapan SNI secara wajib untuk

produk prioritas yang mendukung pencapaian target ekspor, khususnya produk

elektronik menjadi demikian penting. Oleh karena itu, studi ini diharapkan bisa

memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah perbaikan

terkait dengan penerapan SNI wajib dan mencari solusi terhadap

ketidaksesuaian SNI dengan standar di negara tujuan ekspor (Gambar 2.2).

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 22

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan inventarisasi SNI wajib yang

sudah diberlakukan dan belum diberlakukan (sukarela)pada produk mainan

anak, teh hitam dan produk olahan kopi, kemudian melakukan analisis terhadap

pengaruh penerapan SNI terhadap peningkatan ekspor nasional/pemenuhan

target ekspor, penguatan pasar dalam negeri, dan mencari

kesesuaian/ketidaksesuan SNI dengan standar yang diberlakukan oleh negera

tujuan ekspor (pasar internasional). Dengan diketahuinya kondisi dan

permasalahan yang ada, diharapkan bisa disusun rekomendasi kebijakan

terkait dengan pemberlakuan SNI wajib untuk produk (prioritas)elektronik dan

bisa dicarikan solusi upaya untuk menerapkan standard compliance.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan

kualitatif. Beberapa alasan mengenai pemilihan metode deskriptif kualitatif ini

adalah karena dalam penelitian ini ingin diketahui gambaran langsung dari

pelaku usaha mengenai pengaruh penerapan SNI terhadap peningkatan

ekspor dan perlindungan pasar dalam negeri. Sementara itu deskriptif kualitatif

juga diperlukan dalam upaya mengkaji faktor lain yang menentukan kesiapan

perusahaanproduk prioritas dalam menerapkan SNI wajib.Deskriptif kuantitatif

didasarkan pada model analisis yang dipakai yaitu Regulatory Impact Analysis

(RIA) dan Standard Compliance Analysis.

Ada asumsi mendasar yang dijadikan pijakan dalam menggunakan

metode analisis tersebut untuk mengetahui pengaruh dari penerapan SNI wajib

pada peningkatan ekspor yaitu: bahwa dengan adanya penerapan SNI wajib,

dianggap bahwa industri yang bersangkutan mempunyai kemampuan baik sisi

teknis, infrastruktur, SDM, sumber daya lainnya dan lembaga pendukung.

Dengan dimilikinya berbagai faktor penentu tersebut, industri dengan berbagai

perusahaan yang ada di dalamnya mempunyai kemampuan yang lebih baik

daripada industri di mana SNI tertentu belum diwajibkan. Kemampuan mereka

ini tentu saja akan lebih mudah dipakai untuk memenuhi persyaratan yang

diminta oleh negara mitra dagang (standar negara tujuan ekspor) dengan lebih

mudah. Memang, SNI bukanlah standar utama yang dijadikan ukuran oleh

negara tujuan ekspor untuk bisa menerima produk Indonesia di pasar mereka,

melainkan standar internasional dan bahkan standar mereka sendiri yang harus

dipenuhi oleh produsen di Indonesia.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 23

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 24

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan inventarisasi SNI wajib yang

sudah diberlakukan dan belum diberlakukan (sukarela) pada produk elektronik,

kemudian melakukan analisis terhadap pengaruh penerapan SNI terhadap

peningkatan ekspor nasional/pemenuhan target ekspor, penguatan pasar

dalam negeri, dan mencari kesesuaian/ketidaksesuan SNI dengan standar

yang diberlakukan oleh negera tujuan ekspor (pasar internasional). Dengan

diketahuinya kondisi dan permasalahan yang ada, diharapkan bisa disusun

rekomendasi kebijakan terkait dengan pemberlakuan SNI wajib untuk produk

(prioritas)elektronik dan bisa dicarikan solusi upaya untuk menerapkan

standard compliance.

A. Regulatory Impact Analysis (RIA)

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuat alat analisis yang

digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan tertentu berdasarkan

sejumlah opsi (OECD, 2008; Department of teh Taoiseach, 2009). Analisis

ini bisa membantu untuk menentukan opsi mana yang terbaik dalam

mencapai suatu tujuan terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan

(Department of teh Taoiseach, 2009).1 Dengan RIA ini juga bisa diketahui

kemungkinan berbagai dampak/effect/cost sekaligus juga

keuntungan/benefit yang diperoleh. Beberapa langkah yang perlu dilakukan

dalam RIA adalah menentukan permasalahan/tujuan (objective), identifikasi

opsi, criteria dan sub-kriteria, konsultasi (dengan pihak terkait),

perbaikan/revisi (termasuk kriteria, sub-kriteria) dan melakukan analisis.

RIA dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Multi-Criteria

Anaysis (MCA). MCA ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang

didasarkan pada berbagai criteria yang didasarkan pada tujuan (objective)

tertentu. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan beberapa

1Dalam kajian ini, model RIA yang dipakai merujuk pada referensi utama dari Department of teh Taoiseach

(2009).

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 25

pilihan/kebijakan (option) yang penilaiannya didasarkan pada beberapa

criteria dan sub-kriteria. Selain penggunaan metode MCA, dalam kajian ini

juga dilengkapi dengan Benefit-Cost Analysis (BCA) untuk melihat

keuntungan (benefit) dan biaya (cost) dalam penerapan SNI wajib dalam

rangka untuk mendukung pencapaian target ekspor dan perlindungan

konsumen (di dalam negeri).

Kriteria pembobotan

Pembobotan ini diperlukan untuk melihat relatif pentingnya suatu

kriteria dibandingkan kriteria lain dalam menilai opsi yang diajukan.

Kombinasi pembobotan dan nilai akan menentukan tingkat preferensi dari

berbagai opsi (kebijakan) yang ada. Pembobotan ini bisa dilakukan dengan:

(1) memberikan nilai (score) secara numeric untuk tiap criteria, misalnya

dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 10. Bisa juga dilakukan dengan

membagi angka 100 sesuai dengan tingkat relative pentingnya suatu

criteria.

(2) Memberikan nilai berdasarkan penilaian ordinal (nilai relative).

Penilaian ordinal yang dipakai adalah:

Highly positive (3)

Moderately positive (2)

Slightly positive (1)

Neutral (0)

Slightly negative (-1)

Moderately negative; and (-2)

Highly negative (-3)

Performance matrix

Performance matrix ini disajikan untuk menampilkan hasil/performance

dari beberapa opsi yang diusulkan berdasarkan criteria yang ada. Secara

sederhana performance matrix ditampilkan seperti berikut (Tabel 3.1):

Tabel 3.1: Performance Matrix

Opsi Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D

Opsi I +++ ++ 0 +

Opsi II ++ ++ + 0

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 26

Opsi Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D

Opsi III + - - -

A1. Multi-Criteria Anaysis (MCA): Tujuan, Opsi dan Kriteria Yang

Digunakan

Tujuan ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa pencapaian

tujuan tersebut bisa dilakukan apabila produk yang bersangkutan

sudah memenuhi standar, baik SNI maupun standar yang diterapkan di

pasar internasional. Namun demikian, kajian ini menggunakan

pendekatan SNI untuk menentukan tingkat kemampuan daya saing

produk ekspor kita di pasar internasional dan juga di pasar dalam

negeri.

Seperti diuraikan dalam Bab II (Kerangka Pemikiran) ada asumsi

dasar yang dijadikan pijakan dalam mengkaji bagaimana SNI bisa

mempengaruhi peningkatan ekspor (secara tidak langsung). Meskipun

perusahaan yang melakukan ekspor cenderung menerapkan standar

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan,

keberadaan perusahaan di dalam negeri yang sudah mampu

menerapkan SNI menunjukkan bahwa industri yang bersangkutan

mempunyai kemampuan (yang lebih) baik sisi teknis, infrastruktur,

SDM, lembaga pendukung dan sumber daya lainnya. Study yang

dilakukan oleh Maskus (2005) mendukung asumsi tersebut bahwa

infrastruktur dan layanan dukungan standar terkait dengan

kemampuan mereka dalam memenuhi standar yang diminta oleh pasar

negara tujuan (ekspor).

Dalam kajian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah (1)

meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar dan (2)

Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri melalui produk

yang berstandar. Beberapa opsi yang diajukan adalah: (1) tidak

melakukan apa-apa (do nothing), (2) Penerapan SNI (sukarela), (3)

Penerapan SNI (wajib) dan upaya memenuhi kesenjangan yang ada

dalam standar yang berlaku di negara tujuan/internasional (Standard

Compliance). Opsi do nothing yang dimaksudkan dalam kajian ini

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 27

adalah bahwa industri/perusahaan (khusus yang melakukan ekspor)

hanya memenuhi standar yang ada (yang diminta) oleh negara tujuan.

Berikut ditampilkan ringkasan tujuan, opsi dan criteria yang akan

dipakai dalam kajian ini (Table 3.2 dan Table 3.3).

Tabel 3.2: Tujuan - Meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar

Kriteria Opsi Opsi 1

Do Nothing

Opsi 2 Penerapan

SNI sukarela

Opsi 3 Penerapan SNI wajib

Opsi 4 Penerapan

Standar Tujuan Ekspor

Kemudahan memenuhi persyaratan standar Lebih lengkapnya

peralatan teknis Lebih baiknya SDM Lebih baiknya institusi

pendukung (infrastruktur di luar perusahaan)

Tingkat kepercayaan buyer luar negeri (lebih tinggi) Rendahnya tingkat

penolakan (rejection rate)

Rendahnya jumlah komplain

Promosi kepedulian (awareness) Banyak perusahaan

yang lebih peduli Masyarakat yang lebih

peduli/sadar

Akses bahan baku yang lebih berkualitas Supplier lebih

cenderung memperhatikan kualitas

Jumlah bahan baku berkualitas (lebih banyak)

Harga bahan baku (kompetitif)

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 28

Tabel 3.3: Tujuan - Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri

melalui produk yang berstandar

Kriteria Opsi Opsi 1

Do Nothing Opsi 2

Penerapan SNI sukarela

Opsi3 Penerapan SNI Wajib

Daya saing Produk yang lebih berkualitas Harga yang lebih kompetitif

Kepedulian pengusaha Kesadaran berstandar yang

lebih tinggi

Kepedulian konsumen Produk harus ber-SNI Pelaporan oleh konsumen

Pengawasan yang lebih mudah Labeling

Kehadiran lembaga pendukung Jumlahnya yang memadai Kapasitas, kapabilitas

A2. Benefit Cost Analysis

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan melindungi

konsumen di dalam negeri melalui penerapan standar menimbulkan

konsekuensi tersendiri bagi dunia usaha. Demikian juga standar lain

(internasional) yang diminta oleh negara mitra dagang. Upaya

pemenuhan standar (standard compliance) satu sisi memberikan

manfaat (benefits), pada sisi lain juga merupakan suatu biaya (cost)

yang harus ditanggung oleh dunia usaha/perusahaan.

Analisis BCA ini (baik untuk tujuan ekspor maupun perlindungan

pasar dalam negeri) dilakukan untuk melihat bagimana opsi yang ada

(dalam model MCA) mempunyai manfaat sekaligus biaya yang harus

ditanggung oleh industri/perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi

SNI ataupun melakukan upaya pemenuhan standar yang diminta oleh

negara tujuan (Standard Compliance). Dengan membandingkan

benefit, cost dan melihat impact yang ditimbulkan, bisa dilihat sejauh

mana penerapan SNI bisa memberikan dampak positif (tidak langsung)

bagi peningkatan ekspor sekaligus perlindungan pasar dalam negeri.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 29

Tabel 3.4: Tujuan - Meningkatkan ekspor melalui produk yang berstandar

Opsi BCA Benefits Cost Impact

1 Do Nothing 2 Penerapan SNI (sukarela) 3 Penerapan SNI (wajib)

Seperti halnya tujuan yang ingin dicapai dan berbagai opsi yang

ada dengan menggunakan model MCA, berikut ditampilkan penerapan

BCA dengan menguji berbagai opsi yang ada (Tabel 3.4. dan Tabel

3.5): (1) tidak melakukan apa-apa (do nothing), (2) Penerapan SNI

(sukarela), (3) Penerapan SNI (wajib) dan upaya memenuhi

kesenjangan yang ada dalam standar yang berlaku di negara

tujuan/internasional (Standard Compliance). Selain benefit dan cost, di

kolom berikutnya juga ditampilkan dampak (impact) dari pilihan

kebijakan yang ada.

Tabel 3.5: Tujuan - Melindungi pasar dalam negeri/Konsumen dalam negeri

melalui produk yang berstandar

Opsi BCA

Benefits Cost Impact 1 Do Nothing 2 Penerapan SNI (sukarela) 3 Penerapan SNI (wajib)

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan benefit adalah

keuntungan/nilai tambah yang diperoleh oleh perusahaan dari berbagai

opsi (pilihan kebijakan yang ada). Keuntungan bisa berupa

kenaikan/pertumbuhan penjualan/ekspor sebagai akibat dari dari

pilihan kebijakan yang ada. Benefit/cost tidak harus selalu diukur

dengan nilai Rp atau USD, tapi juga bisa menggunakan penilaian

kualitatif berupa peningkatan/penurunan akses pasar.

Yang dimaksudkan dengan cost adalah biaya/beban baik yang

berkaitan langsung/tidak langsung dengan sertifikasi, teknik produksi,

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 30

dan teknologi dalam upaya pemenuhan standar. Biaya bisa berupa

nilai Rp/USD yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi, pemenuhan

standar yang diminta oleh pasar (Negara tujuan ekspor), maupun biaya

yang ditanggung sebagai akibat dari ketidakmampuan pemenuhan

standar yang diminta oleh pasar.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan dampak (impact)

adalah akibat yang muncul dengan adanya penerapan standar (SNI

ataupun lainnya). Dampak tersebut bisa dalam lingkup

mikro/perusahaan/industri juga dalam lingkup makro/ekonomi nasional.

Dampak tersebut bisa berupa, misalnya, meningkatnya daya saing

perusahaan/industri, menurunnya daya saing perusahaan/industry baik

di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Dampak lain juga

bisa berupa perubahan partisipasi perusahaan/industri dalam ikut/tidak

ikut menerapkan standar (SNI/standar lainnya).

B. Standard Compliance Analysis

Analisis standard compliance ini dilakuan untuk mengetahui adanya

kesesuaian/ketidaksesuaian SNI dengan standar yang berlaku di Negara

tujuan ekspor (internasional) dan mencari tahu berbagai kendala yang

dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan standar untuk

produk-produk prioritas dan upaya yang sudah dilakukannya.

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh UNIDO (Kaeser, 2013),

Analisis standard compliance ini dilakukan dengan melalui beberapa sub-

analisis yaitu:

1. Analisis Penolakan Ekspor (Export rejection analysis)

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi ada tidaknya penolakan

(rejection) yang dilakukan oleh negara pengimpor/mitra dagang.

Penolakan tersebut terkait dengan adanya ketidaksesuaian standar yang

dilakukan oleh pengekspor/perusahaan di dalam negeri. Analisis ini

diharapkan dapat menemukan berbagai permasalahan yang terjadi

dalam proses ekspor-impor produk prioritas, termasuk alasan penolakan

dan standar atau regulasi yang menjadi acuan penolakan.

Semakin sedikit jumlah ekspor yanag dikembalikan/ditolak

(rejected) maka upaya pemenuhan standar yang dilakukan oleh

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 31

industri/perusahaan akan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin

kecilnya penolakan menunjukkan semakin besarnya ekspor yang bisa

dilakukan oleh industri/perusahaan. Demikian juga sebaliknya.

2. Estimasi Kehilangan Ekspor (Export lost estimation)

Analisis ini dilakukan dengan mengestimasi kerugianekonomi secara

nominal yang bisa diperoleh industri/perusahaan dalam upaya

memenuhi standar yang diinginkan untuk berbagai produk prioritas.

Namun demikian, bila tidak ditemukan data riil, diharapkan kerugian

yang bersifat kualitatif dari adanya penolakan oleh pihak negara tujuan

bisa diuraikan. Potensi kerugian akibat penolakan ekspor dilihat dari

berapa nilai produk yang diekspor, estimasi stok produk yang memiliki

spesifikasi yang sama serta berapa besar potensi pasar atau ekspor

lanjutan yang mungkin hilang akibat penolakan.Analisis kehilangan

ekspor ini bisa menunjukkan seberapa besar pasar ekspor yang

seharusnya bisa diperoleh seandainya industry/perusahaan mampu

memenuhi standar yang diminta oleh negara tujuan ekspor.

3. Kualitas Infrastruktur (Quality infrastructure)

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kualitas dan kapasitas

dari infrastruktur pendukung pelaksanaan SNI atau standar lainnya.

Infrastruktur tersebut tidak hanya menyangkut infrastrukturyang berada

dalam perusahaan tetapi juga di luar perusahaan, seperti laboratorium uji

dan sertifikasi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan tingkat

teknologi yang digunakannya.Kualitas infrastruktur bisa menentukan

seberapa besar peningkatan ekspor yang bisa dilakukan oleh

industri/perusahaan apabila infrastruktur pendukung penerapan dan

pemenuhan standar memenuhi kualitas yang bagus.

Analisis standard compliance dengan melalui tiga pokok analisis

(export rejection, export lost dan quality infrastructure) ini diharapkan

mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan permasalahan standar

yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bisa ditemukan

langkah perbaikan oleh pemerintah bersama dengan dunia usaha sehingga

dampak negatif/kerugian bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 32

Dengan kata lain, adanya kemampuan industri/perusahaan dalam

memenuhi standar yang diminta oleh negara tujuan bisa memberikan

dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia.

Tabel 3.6. Pengumpulan dan Analisis Data

Tujuan Analisis Metode analisis/

Pengumpulan Data

Data Sumber Data

Output

Mengkaji pengaruh penerapan SNI Wajib pada peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri

RIA (MCA dan BCA): Survey dan FGD

Primer : respon pelaku usaha thd pertanyaan kuesioner Sekunder : ekspor impor, data terkait perusahaan, SNI, regulasi

Hasil wawancara, BPS, BSN, Kemendag, Kemenperind, asosiasi

Pengaruh penerapan SNI peningkatan ekspor dan perlindungan pasar dalam negeri

Menganalisis ketidaksesuaian standard di pasar ekspor dan upaya pemenuhan standar

Standard compliance analysis: Survey dan FGD

Primer : respon pelaku usaha thd pertanyaan kuesioner Sekunder : ekspor impor, data terkait perusahaan, SNI, regulasi

Hasil wawancara, BPS, BSN, Kemendag, Kemenperind, asosiasi

Strategi untuk memenuhi kesesuaianstandar di pasar ekspor untuk produk-produk prioritas

Merumuskan usulan kebijakan terkait penerapan SNI Wajib dan upaya pemenuhan kesesuaian standar

Sintesa 1, 2: FGD

Pengaruh penerapan SNI wajib, kesesuaian standar, pendapat para pemangku kepentingan

Hasil kajian dan para pemangku kepentingan

Usulan kebijakan terkait penerapan SNI Wajib dan pemenuhan kesesuaian standar

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam kajian ini meliputi data primer maupun sekunder.

a. Data primer antara lain diperoleh melalui hasil survey/wawancara dengan

pelaku usaha, asosiasi pengusaha dan lembaga/institusi terkait.

b. Data sekunder yang diperlukan adalah data ekspor impor produk, data

industri produk, data SNI dan regulasi terkait.Data sekunderdiperoleh dari

instansi terkait seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pusat

Standardisasi Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 33

Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi pelaku usaha, studi pustaka,

hasil kajian terkait SNI dan lain sebagainya..

3.2.2. Metode pengumpulan data

Survei dilakukan pada pelaku usaha yang memproduksi teh hitam, produk

olahan kopi dan mainan anak, khususnya pelaku usaha yang juga merupakan

eksportir. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive

samplingdan dilakukan melalui wawancara secara mendalam (indepth

interview) dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih

dahulu. Respondendalam kajian ini sebagai berikut :

1. Pelaku usaha (produsen dan eksportir) di daerah survey (Sumatera Utara,

Jawa Barat, Jawa Timur, banten dan DKI Jakarta) untuk beberapa produk

prioritas kopi, teh dan mainan anak.

2. Instansi pemerintah dan non-pemerintah terkait : Kementerian

Perindustrian, BSN, lembaga sertifikasi produk (LSPro), Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

3. Asosiasi : KADIN, asosiasi pelaku usaha

Daerah yang menjadi wilayah survey adalah DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Daerah-daerah tersebut merupakan

daerah sentra produksi dan lokasi eksportir.

3.3. Operasional Survei

Pelaksanaan survey dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibagi menjadi 4 (empat)

tim berdasarkan wilayah. Adapun susunan tim survey dan target responden

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Operasional Survey

Daerah Waktu

Pelaksanaan

Petugas Survey Target

Responden

Sumatera Utara M-1 Mei 2015 Erizal Mahatama,

Yudha Hadian Nur,

Pelaku usaha

produk olahan kopi

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 34

Dwi Ariestiyanti,

Riska Pujiati

dan teh hitam

Jawa Barat M-3 Mei 2015 Erizal Mahatama,

Ranni Resnia,

Ratna A Carolina,

Dwi Ariestiyanti

Pelaku usaha teh

hitam dan mainan

anak

Jawa Timur M-1 Juni 2015 Erizal Mahatama,

Rahayuningsih,

Ratna A Carolina,

Nasrun

Pelaku usaha

produk olahan

kopi, tehhitam dan

mainan anak

Banten M-3 Juni 2015 Erizal Mahatama,

Ranni Resnia, Ratna

A Carolina, Dwi

Ariestiyanti

Pelaku usaha

mainan anak

DKI Jakarta M-5 Juli 2015

M-1 Agustus

2015

Erizal Mahatama,

Ranni Resnia, Ratna

A Carolina, Riska

Pujiati

Pelaku usaha

produk olahan

kopi, teh hitam,

dan mainan anak

3.4 Jumlah Perusahaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi sejumlah perusahaan dalam

industry kopi instan, teh hitam dan mainan anak. Perusahaan yang menjadi

responden kajian adalah perusahaan yang memasarkan produknya di pasar

dalam negeri sekaligus melakukan ekspor. Secara keseluruhan jumlah

perusahaan di daerah penelitian yang dikunjungi adalah (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Jumlah Responden Perusahaan

Perusahaan Jumlah

Kopi instan 8 perusahaan (dari 15)

Teh hitam 5 perusahaan (dari 10)

Mainan anak 5 perusahaan (dari 6)

Untuk komoditi kopi, perusahaan yang menjadi responden hanya produsen kopi

hitam instan, tidak termasuk kopi mix atau kopi olahan lainnya. Sementara itu,

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 35

untuk komoditi mainan anak, perusahaan yang menjadi responden khusus

produsen mainan anak jenis mainan beroda (wheeled toys), dan bola yang diisi

udara (inflated balls).

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 36

BAB IV

PENERAPAN SNI BAGI PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI

4.1. Standar dan Perlindungan Pasar Dalam Negeri

Dalam rangka terwujudnya perlindungan konsumen, pemerintah telah menetapkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan

tersebut diimplementasikan melalui pemberian jaminan hak dan kewajiban

konsumen serta mendorong pelaku usaha agar bersikap jujur dan

bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Hubungan antara

konsumen dan pelaku usaha terjadi ketika melakukan transaksi baik secara

konvensional maupun menggunakan sistem online. Oleh karena itu informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai harga, standar/mutu, dan jaminan suatu

barang/jasa yang diberikan pelaku usaha menjadi salah satu dasar bagi konsumen

untuk memutuskan membeli suatu barang/jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Standar adalah persyaratan teknis

atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun

berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang

terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman,

serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya.

Secara jelas telah disebutkan diatas bahwa penerapan standar harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya pelaku usaha dan

konsumen. Dalam hal standar ditetapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya

saing barang/jasa dan sebagai filter bagi barang/jasa berkualitas rendah yang akan

masuk ke pasar dalam negeri. Standar umumnya memuat beberapa parameter yang

dapat dijadikan sebagai acuan terkait pengukuran mutu suatu barang/jasa.

Parameter yang ada di dalam standar tersebut dirumuskan dan disusun melalui

mekanisme yang ketat dan konsensu para pemangku kepentingan sehingga menjadi

paramenter ideal dan dapat diakui atau adanya pengakuan keberterimaan standar

antar negara. Pelaku usaha yang mengacu standar dalam menghasilkan suatu

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 37

barang/jasa akan menerima manfaat dari barang/jasa yang dihasilkan berkualitas

baik dan kepercayaan dari para konsumen. Selain itu juga akan memacu pelaku

usaha untuk berkompetisi secara sehat di pasar dengan cara menghasilkan

barang/jasa yang berkualitas baik agar memiliki daya saing dengan barang/jasa

yang dihasilkan oleh pesaing.

Saat ini standar umumnya digunakan sebagai hambatan perdagangan yang bersifat

non tariff dimana standar diajadikan sebagai persyaratan oleh suatu negara dalam

persyaratan barang/jasa asal impor yang akan memasuki pasar. Sehingga

barang/jasa impor yang berkualitas rendah (tidak memenuhi standar) tidak dapat

beredar di pasar dalam negeri. Apabila barang/jasa beredar di pasar dalam negeri

telah memenuhi parameter yang dimuat didalam standar maka secara langsung

dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa

berkualitas rendah.

4.2. Peranan SNI Dalam Melindungi Pasar Dalam Negeri

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya

bersifat sukarela (voluntary) dengan tujuan meningkatkan kepastian, kelancaran dan

efisiensi transaksi perdagangan, meningkatkan perlindungan K3L bagi konsumen,

dan menciptakan efisiensi produksi serta menciptakan persaingan usaha yang sehat

dan transparan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan, bahwa barang/jasa yang diperdagangkan di dalam negeri harus

memenuhi SNI/persyaratan teknis/kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.

Pemberlakuan SNI/persyaratan teknis/kualifikasi ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas

dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan aspek:

a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;

c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau

d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang/jasa yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib ,

wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat

kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 38

sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar pada Kementerian

Perdagangan. Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain

diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara.

Dalam rangka perlindungan konsumen, salah satu langkah yang diambil oleh

pementah adalah melakukan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa di

pasar mengingat perlindungan yang diberikan kepada masyarakat harus bersifat

preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pengawasan dilaksanakan pada dua tahapan,

yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan (2) setelah barang

beredar di pasar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007

Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar

Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan,

pengawasan tahap pra pasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang yang

akan beredar, telah memenuhi standar dan ruang lingkup pengawasan lainnya

sesuai peraturan yang ada. Tahap pra pasar meliputi pengujian mutu dan

pendaftaran barang kepada Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib, diharapkan dalam implementasinya

bersifat non diskriminasi, baik barang/jasa dalam negeri dan barang/jasa asal impor

mempunyai perlakuan yang sama. Untuk produk dalam negeri yang sudah berlaku

SNI secara wajib, pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh Nomor

Registrasi Produk (NRP) dan mencantumkan NRP tersebut pada setiap barang atau

kemasan dibawah tanda SNI. Sedangkan untuk barang impor yang akan memasuki

daerah pabean harus memperoleh Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang

dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian dan mencantumkan NPB tersebut pada

setiap barang atau kemasan dibawah tanda SNI.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 39

Gambar 4.1. Pengawasan barang yang SNI-nya telah diberlakukan wajib sebelum beredar di pasar

(tahap pra-pasar) dan setelah beredar di pasar

Sumber:Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 dan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/5/2009

Setelah pengawasan pada tahap Pra-Pasar, pengawasan kemudian dilanjutkan

pada tahap setelah barang beredar di pasar. Pengawasan barang beredar

dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan/atau

Jasa, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

(Ditwas), bekerjasama dengan pemerintah daerah, badan lain yang berhubungan,

Barang Impor yang SNI-nya

diberlakukan secara wajib

Barang produksi dalam

negeri yang SNI-nya

diberlakukan secara wajib

PASAR

Pengawasan

Barang Beredar

SPB/NPB NRP

Pengawasan

Pra Pasar

Kementerian Perdagangan/

Direktur Pengembangan

Mutu Barang

Kementerian Perdagangan/

Direktur Pengembangan

Mutu Barang

Permohonan

pendaftaran

Permohonan

pendaftaran

Di-terima Di-tolak Di-terima Di-tolak

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 40

dan masyarakat. Pengawasan barang beredar di pasar berperan penting dalam

melengkapi dan memperkuat pengawasan Pra-Pasar serta memastikan bahwa

barang-barang dan jasa yang beredar di pasar telah sesuai dengan parameter

pengawasan yang ada. Secara rinci dapat dilihat pada gambar tersebut (diatas).

4.3. Dinamika Penerapan Standar oleh Pelaku usaha Dalam Melindungi Pasar

Dalam Negeri

Pada bagian ini dibahas mengenai pilihan (opsi) kebijakan yang diambil oleh

pelaku usaha dalam menerapkan SNI sebagai upaya untuk melindungi pasar dalam

negeri. Dalam menentukan pilihan yang diambil oleh pelaku usaha, sebenarnya

pelaku usaha diberi beberapa opsi/pilihan kebijakan yaitu: tidak melakukan apa-apa

(do nothing)/tidak menerapkan SNI, pilihan SNI sukarela, dan pilihan SNI wajib.

Masing-masing pilihan tersebut di atas disertai dengan beberapa kriteria yang bisa

dijadikan acuan bagi pelaku usaha untuk menentukan pilihan yang ada. Untuk

proses yang lebih lengkap dalam melihat bagaimana perusahaan menentukan

pilihan kebijakan yang ada bisa dilihat dalam Lampiran 1.

Tabel 4.1: Kriteria Dalam Menentukan Pilihan: Opsi Do Nothing, Penerapa SNI

Sukarela dan SNI Wajib

Kriteria Daya saing Produk yang lebih berkualitas Harga yang lebih kompetitif

Kepedulian pengusaha Kesadaran berstandar yang lebih tinggi

Kepedulian konsumen Produk harus ber-SNI Pelaporan oleh konsumen

Pengawasan yang lebih mudah Labeling

Kehadiran lembaga pendukung Jumlah yang memadai Kapasitas, kapabilitas

Dari hasil pengolahan data untuk tiga jenis produk yaitu teh, kopi dan mainan

anak, terlihat baha pelaku usaha melihat penerapan SNI Wajib merupakan pilihan

yang diambil. Pilihan kebijakan penerapan SNI Wajib dinilai oleh pelaku usaha

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 41

mampu untuk melindungi pasar dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing

perusahaan di pasar dalam negeri.

Selanjutnya setelah diketahui opsi kebijakan, pada bagian selanjutnya dilihat

bagaimana perkiraan manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditanggung oleh

pelaku usaha sebagai konsekuensi dari opsi kebijakan yang dibuatnya. Manfaat

yang diperoleh pelaku usaha antara lain peningkatan penjualan, peningkatan

product image, akses pasar dan market share. Sementara itu biaya yang muncul

berupa biaya sertifikasi SNI dan biaya pemenuhan standar yang harus dikeluarkan

oleh pelaku usaha.

a. Teh hitam

Produk teh hitam Indonesia memiliki kualitas yang baik sehingga dapat bersaing

dengan kompetitor di pasar internasional seperti Kenya. Namun hampir mirip

dengan produk asal perkebunan, harga teh hitam tidak mampu bersaing

dikarenakan produktivitasnya rendah dan adanya biaya lain yang timbul akibat

buruknya infrastruktur. Quality control dilakukan melalui penerapan standar yang

mengacu kepada standar internal perusahaan yang menggunakan parameter SNI.

Sementara negara tujuan belum menetapkan standar secara ketat hanya

mewajibkan fumigasi saja.

Tabel 4.2. Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Teh hitam berdasarkan

kriteria

Kriteria SNI Wajib

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar (peralatan

teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Sangat setuju

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur

sertifikasi, biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Sangat setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi) (rendahnya

komplain, pemesanan berulang)

Sangat setuju

4. Daya saing thd produk sejenis (kualitas produk, harga

produk)

Sangat setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing lebih

peduli, standar pendukung daya saing)

Sangat setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar, pelaporan

oleh konsumen)

Sangat setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi

bahan, MKG)

Sangat setuju

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 42

8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah memadai,

kapasitas, kapabilitas)

Sangat setuju

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan untuk produk teh hitam adalah

SNI 01-1902-1995, yang masih berlaku secara sukarela. Penerapan SNI yang masih

bersifat sukarela menyebabkan masih banyaknya ditemui produk teh yang belum

memenuhi standar. Umumnya, konsumen dalam negeri tidak mempertimbangkan

penerapan standar pada produk teh, melainkan hanya melihat dari sisi harga. Hal ini

menyebabkan beberapa produk teh yang menerapkan SNI kalah bersaing (dari sisi

harga) dengan produk teh yang tidak menerapkan SNI. Oleh karena itu, hasil

penelitian di lapangan menyatakan bahwa, dari seluruh kriteria terkait dengan

penerapan SNI, produsen teh (pelaku usaha) sangat setuju apabila penerapan SNI

untuk teh yang dijual di dalam negeri, diberlakukan secara wajib. Hal ini diharapkan

dapat meningkatkan daya saing produk teh hitam di dalam negeri terhadap produk

impor maupun produk lokal lainnya yang tidak memenuhi standar. Selain itu, pelaku

usaha juga berharap dilakukan revisi terhadap SNI Teh Hitam yang saat ini berlaku,

karena SNI tersebut dianggap sudah terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi

perkembangan pasar.

Tabel 4.3 Perkiraan Manfaat Biaya untuk Opsi 3 Penerapan SNI Wajib

Kriteria Penerapan SNI Wajib

Benefit Penjualan meningkat TIDAK

Product image meningkat TIDAK

Akses pasar meningkat TIDAK

Cost Biaya sertifikasi mahal TIDAK

Mudah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi YA

Biaya pemenuhan standar mahal TIDAK

Impact Daya saing meningkat TIDAK

Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan

standar YA

K3L terjamin YA

Pertimbangan untuk memberlakukan SNI teh hitam secara wajib memiliki beberapa

manfaat dan biaya bagi pelaku usaha. Secara umum, pelaku usaha tidak

menganggap bahwa penerapan SNI Teh Hitam secara wajib dapat meningkatkan

penjualan, akses pasar maupun product image. Hal ini dikarenakan pelaku usaha

menganggap bahwa konsumen dalam negeri masih belum terbiasa dalam

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 43

mengkonsumsi teh yang berkualitas. Preferensi konsumen dalam negeri umumnya

hanya pada warna teh, aroma dan terutama pada harga yang terjangkau sehingga

penerapan SNI wajib diperkirakan masih belum mampu untuk meningkatkan

penjualan, akses pasar maupun product image. Namun opsi penerapan SNI wajib

dianggap lebih baik untuk menyaring produk teh yang beredar di pasar dalam negeri

yang tidak memenuhi standar.

Sementara itu, penerapan SNI Teh Hitam secara wajib dianggap tidak terlalu

membebani pelaku usaha. Biaya sertifikasi serta biaya pemenuhan standar

dianggap pelaku usaha masih cukup terjangkau, serta mudah dalam memenuhi

persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, apabila SNI Teh Hitam diberlakukan secara

wajib, maka diperkirakan pelaku usaha lain yang belum memenuhi SNI tidak akan

terbebani dengan biaya penerapan SNI tersebut.

Secara umum, menurut pelaku usaha, dampak dari penerapan SNI Teh

Hitam secara wajib diperkirakan tidak mampu meningkatkan daya saing produk,

Namun penerapan SNI secara wajib dipastikan dapat meningkatkan partisipasi

perusahan dalam menerapkan standar. Dengan demikian, meskipun pelaku usaha

beranggapan bahwa daya saing produk tidak meningkat, namun aspek aspek

dalam K3L (keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan), dapat terjamin.

b. Produk olahan kopi

Di pasar internasional, kopi asal Indonesia dikenal berkualitas baik dan dapat

bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam dan Brazil. Walaupun memiliki daya

saing dari sisi kualitas namun tidak dapat bersaing pada sisi harga yang disebabkan

pengelolaan kopi di negara kompetitor tersebut didukung penggunaan teknologi,

rendhanya produktivitas kopi Indonesia karena usia tanaman yang sudah tua,

tingginya tarif gas dan listrik, dan infrastruktur pendukung seperti jalan dan

pelabuhan di dalam negeri menyebabkan biaya tambahan.

Tabel 4.4 Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk olahan kopi

berdasarkan kriteria

SNI Wajib

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar (peralatan

teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Setuju

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 44

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur

sertifikasi, biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi)

(rendahnya komplain, pemesanan berulang)

Setuju

4. Daya saing thd produk sejenis (kualitas produk, harga

produk)

Setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing

lebih peduli, standar pendukung daya saing)

Setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar,

pelaporan oleh konsumen)

Agak tidak setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi

bahan, MKG)

Setuju

8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah memadai,

kapasitas, kapabilitas)

Agak tidak setuju

Penerapan SNI wajib untuk kopi instant hanya bertujuan untuk melindungi

produsen dan konsumen di dalam negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan

beberapa pelaku usaha kopi instan, opsi penerapan SNI wajib lebih dibutuhkan

untuk menjadi filter yang dapat menyaring produk impor yang berkualitas rendah

dengan harga yang murah sehingga dapat mendorong daya saing produsen di pasar

dalam negeri dan melindungi konsumen. Namun, konsumen dalam negeri dianggap

masih belum cukup peduli dengan penerapan standar pada kopi instan. Umumnya

konsumen dalam negeri lebih memilih kopi dengan harga yang lebih terjangkau

tanpa memperhatikan standar yang diterapkan pada produk tersebut. Selain itu,

kendala yang dihadapi dalam penerapan SNI wajib di dalam negeri adalah

keberadaan lembaga pendukung seperti laboratorium penguji yang masih terbatas.

Saat ini di Indonesia hanya ada satu laboratorium penguji yaitu Balai Besar Industri

Agro (BBIA) sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama untuk

memperoleh sertifikasi SNI. Sementara itu, biaya sertifikasi SNI cukup terjangkau

yaitu sebesar 18 juta rupiah.

Tabel 4.5 Perkiraan Manfaat Biaya untuk Opsi 3 Penerapan SNI Wajib

Kriteria SNI Wajib

Benefit Penjualan meningkat TIDAK

Product image meningkat TIDAK

Akses pasar meningkat TIDAK

Cost Biaya sertifikasi mahal YA

Mudah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi YA

Biaya pemenuhan standar mahal YA

Impact Daya saing meningkat YA

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 45

Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan standar YA

K3L terjamin YA

Pemberlakuan SNI wajib pada kopi instan memiliki beberapa manfaat dan biaya

yang dirasakan oleh pelaku usaha. Secara umum, penerapan SNI wajib dianggap

tidak dapat meningkatkan penjualan, akses pasar maupun product image. Hal ini

terkait dengan kurangnya kepedulian konsumen akan produk kopi instan yang

berstandar. Umumnya, konsumen memilih produk dengan harga yang terjangkau

(lebih murah). Pelaku usaha menganggap hanya segelintir konsumen yang peduli

dengan penerapan SNI pada produk kopi instan. Oleh karena itu, menurut pelaku

usaha, penerapan SNI wajib pada kopi instan tidak dapat memberikan manfaat yang

signifikan bagi pelaku usaha.

Disamping itu, pelaku usaha menganggap biaya untuk pemenuhan SNI relatif

mahal. Saat ini hanya ada satu laboratorium penguji untuk produk kopi instan,

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mememuhi persyaratan sertifikasi SNI cukup

lama. Biaya sertifikasi SNI diperkirakan mencapai 18 juta rupiah, dan bagi sebagian

besar pelaku usaha, jumlah ini dianggap mahal sehingga menjadi kendala dalam

penerapan SNI wajib.

Namun secara umum, penerapan SNI wajib pada produk kopi instan memiliki

dampak positif seperti peningkatan daya saing terutama terhadap kopi impor yang

tidak memenuhi standar. Selain itu, dengan diwajibkannya penerapan SNI pada kopi

instan, jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam menerapkan standar akan

mengalami peningkatan sehingga dapat menjamin aspek K3L pada proses produksi

kopi instan di dalam negeri.

c. Produk Mainan

SNI untuk mainan anak telah diberlakukan wajib sejak tahun 2013 melalui

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 yang kemudian

direvisi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013.

Pemberlakuan SNI wajib untuk mainan anak bertujuan untuk meningkatkan daya

saing mainan anak produk lokal terhadap mainan mainan impor yang tidak

memenuhi standar. selain itiu, tujuan lainnya adalah melindungi konsumen dari

mainan anak yang memang mayoritas anak anak, dari produk yang tidak

memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 46

Tabel 4.6 Pilihan Kebijakan oleh Pelaku usaha Produk Mainan Anak

Berdasarkan Kriteria

SNI Wajib

1. Kemudahan memenuhi persyaratan standar (peralatan

teknis, SDM dan infrastruktur pendukung) Setuju

2. Kemudahan proses sertifikasi/pengujian (prosedur sertifikasi,

biaya, waktu pengurusan, konsultansi)

Setuju

3. Tingkat kepercayaan konsumen (lebih tinggi) (rendahnya

komplain, pemesanan berulang)

Sangat setuju

4. Daya saing thd produk sejenis (kualitas produk, harga

produk)

Setuju

5. Kepedulian (awareness) pengusaha (banyak pesaing lebih

peduli, standar pendukung daya saing)

Sangat setuju

6. Kepedulian konsumen (produk harus berstandar, pelaporan

oleh konsumen)

Agak setuju

7. Pengawasan yang lebih mudah (pelabelan, komposisi bahan,

MKG)

Sangat setuju

8. Lembaga pendukung (Lab uji, LSPro) (jumlah memadai,

kapasitas, kapabilitas)

Setuju

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha mainan anak di

dalam negeri, secara umum mayoritas pelaku usaha setuju dengan pemberlakuan

SNI mainan anak secara wajib. Dari beberapa kriteria dari penerapan standar,

pemberlakuan SNI wajib untuk mainan anak didukung oleh tingkat kepedulian

konsumen akan produk mainan yang berstandar. Selain itu, pelaku usaha juga

beranggapan bahwa saat ini banyak pelaku usaha yang sudah peduli dengan

penerapan standar dengan tujuan meningkatkan daya saing produknya. Oleh karena

itu, opsi penerapan SNI wajib untuk mainan anak menjadi pilihan utama bagi

mayoritas pelaku usaha mainan anak di dalam negeri, dengan tujuan utama untuk

meningkatkan daya saing serta penguatan pasar dalam negeri.

Dari sisi pengawasan, penerapan SNI wajib untuk mainan anak akan

memudahkan pihak pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap produk

mainan yang tidak memenuhi standar. Dengan demikian, dengan adanya penerapa

SNI Wajib untuk produk mainan anak bisa menjadi filter terhadap produk maianan

anak yang tidak memenuhi standar.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 47

Tabel 4.7 Perkiraan Manfaat Biaya untuk Opsi 3 Penerapan SNI Wajib

Penerapan SNI Wajib

Benefit Penjualan meningkat TIDAK

Product image meningkat YA

Akses pasar meningkat TIDAK

Cost Biaya sertifikasi mahal YA

biaya: 7 - 10 juta; 50 juta

Mudah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi YA

Biaya pemenuhan standar mahal YA

Impact Daya saing meningkat TIDAK

Partisipasi perusahaan tinggi dalam menerapkan

standar YA

K3L terjamin YA

Terkait dengan aspek biaya dan manfaat, penerapan SNI wajib pada produk

mainan anak belum dapat memberikan mafaat bagi peningkatan daya saing

produsen mainan anak di pasar dalam negeri. Mereka masih menemui beberapa

halangan tantangan diantaranya adalah masih belum meningkatnya penjualan

secara signifikan dengan penerapan SNI Wajib.

Kemampuan untuk melakukan penetrasi pasar di dalam negeri juga belum

meningkat, meskipun mereka mengakui bahwa dengan penerapan SNI Wajib,

product image yang dijualnya meningkat. Sementara itu di sisi lain, perusahaan

dalam industry mainan anak masih menghadapi kendala yang menurut mereka

adalah masih tingginya biaya pengurusan sertifikasi dan pemenuhan standar yang

mahal. Memang, pada satu sisi mahalnya biaya sertifikasi dan pemenuhan standar

bersifat relative antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, namun perlu

diketahui bahwa banyak dari produsen mainan anak yang merupakan usaha kecil

dan menengah yang menganggap biaya-biaya tersebut sebagai tambahan/beban

tambahan yang harus ditanggungnya.

Ketidakmampuan untuk melakukan penetrasi di pasar dalam negeri yang bisa

dilihat dari tidak signifikannya peningkatan penjualan mereka juga tidak terlepas dari

adanya produk mainan anak lain yang berasal dari luar negeri. Produk impor ini

bahkan sebagian merupakan produk yang tidak ber-SNI yang beredar di pasar

dalam negeri (Republika, 2015). Meskipun sudah diterapkan kebijakan penerapan

SNI Wajib untuk produk mainan anak, akan tetapi masih dijumpai produk mainan

anak impor yang tidak ber-SNI. Hal ini tentu saja merugikan produse mainan anak di

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 48

dalam negeri. Pengawasan barang beredar khususnya untuk produk mainan anak

mutlak harus ditingkakan.

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, 2015 49

BAB V

PENERAPAN SNI DAN PENGARUH TIDAK LANGSUNG

BAGI PENINGKATAN EKSPOR

5.1. Deskripsi Hubungan Standar dan Daya Saing

Standar mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya saing suatu produk

yang dihasilkan oleh industri/perusahaan di suatu negara(Henson et al., 2002; Jaffee

dan Henson, 2004). Daya saing ini bisa dilihat dari kemampuan produk tersebut

untuk bersaing di pasar ekspor (internasional) maupun kemampuan daya saing

produk yang bersangkutan di pasar dalam negeri.

Untuk pasar dalam negeri, standar juga mempunyai kaitan dengan upaya

perlindungan konsumen di dalam negeri dari produk yan