of 112 /112
Laporan Akhir ANALISIS KELOMPOK KONSUMEN (CONSUMER GROUP) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2016

2.LAPORAN AKHIR ANALISIS KELOMPOK KONSUMEN …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_AKHIR_ANALISIS... · Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), merupakan salah

Embed Size (px)

Text of 2.LAPORAN AKHIR ANALISIS KELOMPOK KONSUMEN...

Laporan Akhir

ANALISIS KELOMPOK KONSUMEN (CONSUMER GROUP)

DALAM UPAYA PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan 2016

iiPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas

rahmatNya laporan Analisis Kelompok Konsumen (Consumer Group) Dalam

Upaya Peningkatan Keberdayaan Konsumen dapat diselesaikan. Salah satu

indikator keberhasilan pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dilihat dari

tingkat keberdayaan konsumennya. Saat ini, secara umum, konsumen di

Indonesia masih berada pada tahap belum berdaya. Pembentukan

kelompok/organisasi konsumen atau lebih dikenal dengan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), merupakan salah satu

bentuk upaya untuk melakukan sosialiasi dan edukasi kepada konsumen

mengenai hak dan kewajibannya, sekaligus membantu konsumen dalam

melakukan advokasi dengan pelaku usaha, yang pada akhirnya diharapkan

dapat membantu meningkatkan keberdayaan konsumen secara umum.

Analisis ini bertujuan untuk memetakan potensi dan prioritas kelompok

konsumen yang dapat dibentuk, mengidentifikasi bentuk kelembagaan dan

pengelolaan kelompok/organisasi konsumen dalam meningkatkan

pemberdayaan konsumen, serta merumuskan usulan kebijakan terkait

kelompok/organisasi konsumen dalam rangka pemberdayan dan perlindungan

konsumen. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa saat ini telah terdapat

beberapa LPKSM yang berperan cukup aktif dalam membantuk meningkatkan

keberdayaan konsumen. Namun, kinerja LPKSM dinilai masih belum optimal dan

seringkali terbentur dengan permasalahan dana dan SDM yang terbatas. Oleh

karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah untuk lebih memberdayakan

LPKSM serta melibatkan LPKSM dalam upaya pelaksanaan perlindungan

konsumen.

Kami sadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan,

namun kami harapkan agar analisis ini dapat menjadi bahan masukan bagi

pimpinan dalam merumuskan kebijakan terutama di bidang standardisasi dan

perlindungan konsumen.

Jakarta, Agustus 2016

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri

iiiPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

ABSTRAKSI

Tingkat keberdayaan konsumen Indonesia masih relatif rendah, konsumen belum cukup terdidik dan terinformasi dengan baik sehingga belum mampu memilih barang dan jasa yang terbaik dan belum aktif melindungi dirinya. Kelompok/lembaga konsumen (LPKSM) menjadi penting karena dapat membentuk kesadaran kritis konsumen individu sehingga menjadi kesadaran komunal untuk meningkatkan keberdayaan konsumen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan prioritas pembentukan kelompok konsumen, menganalisis kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan dengan metode Case Study Approach dan AHP. Hasilnya, LPKSM masih menemui hambatan yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan dana operasional serta persepsi negatif masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu dibentuk LPKSM berbasis sektor prioritas yaitu finansial, properti, fasilitas umum, jasa telekomunikasi, dan kesehatan sehingga pelaksanaan kegiatan edukasi dan advokasi lebih efektif. Sebagian LPKSM belum berbadan hukum, masih fokus pada kegiatan advokasi, dan koordinasi masih kurang antar LPKSM dan antara LPKSM dengan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu lebih memberdayakan LKPSM, menyusun modul edukasi konsumen yang terstandar, serta bersama LPKSM membangun citra positif dan memperbaiki koordinasi dengan meningkatkan peran asosiasi LPKSM.

Kata kunci : keberdayaan konsumen, edukasi, advokasi, kelompok konsumen

ABSTRACT

Indonesia consumers empowerment level is still low which causes consumers incapability to protect themselves actively. Role of consumers group (LPKSM) become important in developing individual critical conscious into communal level. This study objects to prioritize assorted leading sectors as basis for developing consumers group, analyze organization and management of the groups in conducting education and advocacy programs. Three factors hampering development of the groups are limitation in human resource quality and quantity, limitation on funding, and negative perception of consumers group in society. Result shows five priority sectors consecutively are finance, property/housing, public utilities, telecommunication service, and health service. Some consumer groups do not have legal standing, only focus on advocacy programs, and lack of coordination not only among themselves but also between the groups and government. Therefore, government need to put more effort on consumer groups empowerment, produce standardized consumers education modules, together with consumer groups build their positive image, and improve coordination by enhance the role of existing consumer groups association.

Keywords : consumer empowerment, consumer group, education, advocacy

ivPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

ABSTRAK .......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1.Latar Belakang .................................................................... 1

1.2.Rumusan Masalah .............................................................. 4

1.3.Tujuan dan Output .............................................................. 4

1.4. Keluaran Analisis 5

1.4.Dampak Analisis .................................................................... 5

1.5.Ruang lingkup ..................................................................... 5

1.6. Sistematika penulisan ....................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 7

2.1.Tinjauan regulasi ...................................................... 7

2.2. Tinjauan empiris ............................ 14

2.3. Kelompok/organisasi konsumen di beberapa negara .................. 25

2.4. Kerangka Pikir ............................................................ 29

BAB III METODOLOGI ....................................................................... 32

3.1. Data dan Sumber Data ................................................................ 32

3.2. Metode PengumpulanData .......................... 32

3.3. Metode Analisis Data . 33

3.4. Jadwal Operasional 35

BAB IV KELOMPOK ORGANISASI KONSUMEN DI DAERAH PENELITIAN.. 39

4.1. Kelompok Konsumen dan Pengelolaannya................................ 39

4.2. Layanan Produk atau Jasa............................................................. 65

4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kelompok Konsumen.................. 68

4.4. Peran Pemerintah............................................................... 71

BAB V HASIL ANALISA. 74

5.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kelompok Konsumen.................. 74

vPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

5.2. Profil, Hambatan serta Yang Dilakukan oleh Kelompok

Konsumen . 76

5.3. Potensi dan Prioritas Kelompok Konsumen yang Dapat

Dibentuk . 82

5.4. Peran Pemerintah Terhadap Kelompok Konsumen...................... 85

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN............................ 91

6.1. Kesimpulan ....................................................... 91

6.2. Rekomendasi Kebijakan............................ 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

viPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembobotan dalam Dimensi Indeks Keberdayaan

Konsumen................................................................................... 20

Tabel 3.1. Skala Penilaian Metode AHP ..................................................... 39

Tabel 3.2. Skala Penilaian ..................................................... 39

Tabel 3.3. Perbandingan Antar Kriteria ....................................................... 40

Tabel 3.4. Sintesa Penilaian ...................................................... 41

Tabel 3.5. Sektor-sektor Penting Terkait Perlindungan Konsumen........... 41

Tabel 3.6. Operasional Survey....................................................... 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir ........................................................ 35

Gambar 4.1. Prosedur Penanganan Sengketa Konsumen..... 45

Gambar 4.2. Majalah Consumers yang diterbitkan YLKIT....... 59

Gambar 5.1. Hasil Penilaian Sektor-sektor Prioritas........ 89

viiPuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

1PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Upaya perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil apabila

konsumen Indonesia sudah berdaya, dalam arti bahwa konsumen memahami

hak dan kewajibannya serta mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari

potensi kerugian. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan

perlu mengoptimalkan upaya dalam pemberdayaan konsumen. Hal ini

dilatarbelakangi beberapa faktor (Puska Dagri, 2016), pertama yaitu

pelanggaran hak-hak konsumen masih sering terjadi, kedua adalah perlunya

kesejajaran antara penghormatan atas hak konsumen dengan kewajiban

pelaku usaha. Kemudian yang ketiga adalah makin terbukanya pasar bagi

masuknya berbagai jenis produk dan jasa. Kewenangan Kementerian

Perdagangan terkait perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan khususnya pasal 5 ayat (2)

dan (3) yang menyatakan bahwa kebijakan perdagangan dalam negeri

diarahkan dan mengatur tentang perlindungan konsumen dimana

pemberdayaan konsumen menjadi salah satu upaya dalam perlindungan

konsumen. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58

Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan pasal 4 poin (e) bahwa menteri terkait harus berkoordinasi

untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan

dan keterampilan.

Keberdayaan konsumen adalah peningkatan kontrol konsumen yang

berdampak positif pada perilaku konsumen terkait konsumsi barang dan jasa

(Direktorat Pemberdayaan Konsumen, 2015). Keberdayaan konsumen

memiliki tiga dimensi utama yaitu dimensi ketegasan konsumen, dimensi

pengalaman praktik tidak adil pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen,

dan dimensi keterampilan konsumen (Simanjuntak, 2014). Konsumen yang

berdaya adalah mereka yang paham dengan baik mengenai hak dan

kewajibannya, sehingga memiliki ketrampilan dasar yang memadai dalam

perilakunya sehari-hari sebagai konsumen. Keterampilan dasar tersebut

antara lain mampu membandingkan harga, mengecek tanggal kadaluarsa,

label dan nomor registrasi produk, serta memperhatikan kualitas produk yang

2PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

dibeli (Simanjuntak, 2014). Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam

memperjuangkan hak-haknya. Namun demikian, hasil studi yang dilakukan

oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen (2015) menunjukkan bahwa

tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia, yang diukur melalui Indeks

Keberdayaan Konsumen (IKK), masih rendah yaitu 34,17%. Artinya,

konsumen di Indonesia ada pada tahap memahami hak dan kewajibannya,

namun belum mampu berperan aktif melindungi dirinya.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu untuk melakukan upaya-upaya

dalam rangka meningkatkan keberdayaan konsumen. Seperti yang telah

disebutkan dalam salah satu regulasi di atas, pemberdayaan konsumen

dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan. Upaya

tersebut diimplementasikan dalam bentuk penyuluhan ke kelompok-kelompok

masyarakat, seminar dan workshop di perguruan tinggi dan instansi terkait,

serta kampanye Konsumen Cerdas. Namun demikian, berdasarkan hasil

survey yang dilakukan oleh Puska Dagri (2016) pada hampir 5.000

konsumen di seluruh Indonesia, rata-rata lebih dari 80% dari mereka tidak

mengetahui dan tidak ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Konsumen

Cerdas. Dengan demikian, pemerintah dinilai perlu menggunakan sarana

lain dalam upaya pemberdayaan konsumen. Salah satunya adalah menyasar

program pemberdayaan kepada kelompok konsumen tertentu, misalnya

penggalakan sadar SNI melalui Masyarakat Standarisasi (MASTAN).

Kelompok konsumen ini berfungsi melakukan edukasi dan advokasi terkait

perlindungan konsumen kepada para anggotanya.

Keberadaan kelompok konsumen atau kelompok konsumen merupakan

hal yang lumrah di negara-negara lain, terutama negara maju. Sebagai

contoh, di negara ASEAN seperti Malaysia memiliki Consumers Affairs and

Protection Society of Sabah (CAPS) yang merupakan lembaga independen

beranggotakan masyarakat umum. Beberapa kegiatan utama lembaga ini

antara lain 1) melindungi konsumen dari penipuan, pemalsuan, penindasan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; 2) memupuk kesadaran

konsumen akan hak-hak mereka dan mendorong konsumen untuk berperan

aktif dalam memperjuangkan haknya; 3) menyerahkan masalah yang

dihadapi konsumen kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti; dan

4) menyampaikan saran, komentar dan teguran kepada pihak yang

berwenang. Dengan kata lain, organisasi konsumen ini memberikan edukasi

3PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

kepada anggotanya, melakukan advokasi, serta menjadi perantara antara

anggotanya dengan pihak-pihak berwenang terkait. Sementara di Australia,

salah satu organisasi konsumen non-profit yang dibentuk sejak tahun 1959

adalah CHOICE. Organisasi ini beranggotakan masyarakat umum dan

melakukan kampanye melalui penerbitan majalah, jurnal dan buku-buku.

Kegiatan utamanya adalah melakukan tes dan review terhadap berbagai

produk yang beredar di pasar untuk memastikan konsumen anggotanya

memperoleh produk yang aman dan sesuai ketentuan.

Beberapa contoh kelompok konsumen di atas menunjukkan bahwa

keberadaan kelompok/organisasi konsumen dapat meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman konsumen akan hak-haknya dan

mendampingi konsumen dalam memperjuangkan hak mereka, sehingga

konsumen memiliki hak tawar yang lebih tinggi secara kolektif. Sebagai

contoh, pembentukan kelompok konsumen di daerah yaitu Kelompok

Konsumen Sadar di Daerah Istimewa Yogyakarta membawa perubahan

kepada konsumen yang menjadi anggotanya: 1) konsumen menjadi lebih

aktif dalam berbagi pengalaman terkait masalah pelanggaran konsumen; 2)

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hak-hak

mereka sebagai konsumen; dan 3) masyarakat lebih berani memperjuangkan

haknya dan menuntut pelaku usaha (Purnomo, 2014). Inisiasi pembentukan

kelompok konsumen dapat dilakukan baik oleh kelompok

masyarakat/konsumen maupun pemerintah. Namun demikian,

kelompok/organisasi konsumen belum banyak berkembang di Indonesia.

Hasil studi yang dilakukan oleh AIPEG (2015) menyatakan bahwa lembaga

advokasi masyarakat belum berkembang secara memadai. Kapasitas

masing-masing organisasi konsumen di daerah juga sangat bervariasi

sehingga belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan konsumen.

Selain itu, sampai saat ini belum ada asosiasi yang berfungsi sebagai

coordinator dari para lembaga/organisasi konsumen.

Pentingnya peranan kelompok/organisasi konsumen belum diiringi

dengan perkembangan yang memadai. Padahal dengan jumlah konsumen

sebesar 250 juta dan beragamnya jumah barang dan jasa yang beredar di

masyarakat, seharusnya para konsumen dapat direpresentasikan melalui

kelompok/organisasi.

4PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

1.2. Rumusan masalah

Pentingnya peran konsumen dalam perekonomian harus diiringi usaha

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan konsumen.

Salah satu sebab masih kurang berdayanya konsumen yaitu konsumen

belum cukup terdidik dan terinformasi dengan baik sehingga tidak mampu

memilih barang dan jasa yang terbaik dan tidak mampu melindungi dirinya

(AIPEG, 2015). Untuk itu, kelompok/organisasi konsumen dapat

dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan upaya

pemberdayaan konsumen. Berdasarkan gambaran tersebut, maka

pemerintah perlu mendorong dan mendukung pembentukan kelompok

konsumen dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan konsumen.

Kelompok/organisasi konsumen dapat dibentuk berdasarkan kelompok

barang dan jasa yang dikonsumsi, berdasarkan wilayah atau domisili para

anggotanya, dan juga berdasarkan kesamaan profil social ekonomi.

Walaupun potensi pembentukannya besar, namun jumlah dan

perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, hasil literature

menunjukkan kelompok/organisasi konsumen ini merupakan lembaga non-

profit, non-pemeritah, pembiayaannya swadaya, serta keanggotaannya

sebagian besar relawan. Keanggotaan dan pengelolaan organisasi ini

menghadapi berbagai kendala dari kurangnya komitmen anggota sampai

kurang terorganisirnya berbagai program dan kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peranan kelompok/organisasi

konsumen maka perlu dilakukan pemetaan potensi pembentukannya,

kemudian bagaimana bentuk lembaga dan pengelolaannya yang efektif/ideal,

serta sejauh mana pemerintah dapat berperan dalam mendukung peran

kelompok konsumen dalam pemberdayaan dan perlindungan konsumen.

1.3. Tujuan analisis

1. Memetakan potensi dan prioritas kelompok/organisasi konsumen yang

dapat dibentuk

2. Mengidentifkasi bentuk kelembagaan dan pengelolaan

kelompok/organisasi konsumen dalam meningkatkan pemberdayaan

konsumen

5PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

3. Merumuskan usulan kebijakan terkait kelompok/organisasi konsumen

dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan konsumen

1.4. Keluaran analisis

1. Peta potensi dan prioritas kelompok/organisasi konsumen yang dapat

dibentuk

2. Hasil identifkasi bentuk kelembagaan dan pengelolaan

kelompok/organisasi konsumen dalam meningkatkan pemberdayaan

konsumen

3. Merumuskan usulan kebijakan terkait kelompok/organisasi konsumen

dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan konsumen

1.5. Dampak analisis

1. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat mengoptimalkan kelompok/organisasi konsumen

sebagai sarana dalam mengimplementasikan program-program

pemberdayaan konsumen, antara lain edukasi dan advokasi dalam

rangka optimalisasi perlindungan konsumen

2. Bagi masyarakat

Masyarakat atau konsumen secara umum dapat memanfaatkan

consumer group sebagai media atau sarana untuk meningkatkan

pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen serta

menyalurkan aspirasi dan keluhan terkait konsumsi barang dan jasa di

masyarakat.

1.6. Ruang lingkup analisis

a. Aspek yang dikaji

Regulasi yang terkait dengan pemberdayaan konsumen, kelompok dan

organisasi konsumen di tingkat pusat maupun daerah

Potensi pembentukan kelompok/organisasi konsumen : berdasarkan

kelompok barang dan atau jasa dan wilayah

6PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Prioritas pembentukan kelompok/organisasi konsumen berdasarkan

indikator : jumlah aduan konsumen, potensi kerugian konsumen, dan

proporsi pengeluaran konsumen

Aspek kelembagaan, pengelolaan serta kegiatan kelompok/organisasi

konsumen dalam mencapai tujuan

b. Daerah penelitian

Daerah yang menjadi ruang lingkup dalam analisis ini adalah lokasi

keberadaan kelompok/organisasi konsumen yang telah terbentuk di

masyarakat yang dibatasi pada 4 daerah yaitu Daerah Istimewa

Yogyakarta, Banten, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

1.7. Sistematika penulisan laporan

Laporan kajian ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan, output, dampak dan ruang lingkup analisis yang

dilakukan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir. Bab ini menjelaskan

kerangka berpikir dalam pengkajian dan tinjauan literatur yang akan

digunakan sebagai referensi dalam kajian ini.

BAB III

BAB IV:

: Metode Pengkajian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan

dalam kajian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan

untuk menjawab tujuan kajian meliputi metode analisis, serta sumber

data dan teknik pengumpulan data.

Hasil Studi Lapangan. Bab ini membahas hasil studi lapangan di

daerah survey antara lain profil kelompok konsumen, pelaksanaan

kegiatan, pengelolaan dan hambatan yang dihadapi.

BAB V : Hasil Analisis dan Pembahasan. Bab ini akan menggambarkan potensi

pembentukan, bentuk kelembagaan, dan pengelolaan

kelompok/organisasi konsumen dalam mendukung upaya

pemberdayaan konsumen, serta peran pemerintah dalam

pengembangannya

BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini memberikan kesimpulan hasil

analisis dan rekomendasi.

7PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Tinjauan Regulasi

2.1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

Perlindungan konsumen, menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Sementara itu, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tingkat optimalisasi perlindungan konsumen dapat ditunjukkan dari

seberapa besar upaya pemerintah dalam memenuhi tujuan dari

perlindungan konsumen seperti yang tertera di dalam Pasal 3 UU PK, yakni:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

8PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Disamping itu, optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen juga

dapat dilihat dari seberapa besar upaya pemerintah dalam memberikan

perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh haknya serta

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai kewajiban

konsumen, hingga pada akhirnya diharapkan dapat tercipta konsumen yang

lebih berdaya. Terkait hal tersebut, yang dimaksud dengan hak dan

kewajiban konsumen menurut Pasal 4 dan 5 UU PK antara lain adalah:

(1) Hak Konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

(2) Kewajiban konsumen adalah:

9PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

Pada Pasal 44 dan juga dijelaskan dalam PP No. 59 Tahun 2001 Tentang

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), maka

tugas LPKSM adalah menjalankan fungsi :

i. Edukasi; dengan cara

- menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas

hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa. Meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan

mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.;

- memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan secara lisan

atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya;

- melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen yaitu dengan cara pertukaran informasi

mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau

jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

ii. Advokasi; dengan cara membantu konsumen dalam memperjuangkan

haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar

mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara

perorangan maupun kelompok.;

iii. Pengawasan; dengan cara melakukan pengawasan bersama

pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan

konsumen atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan

cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

10PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

2.1.2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan

pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku

usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan

oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk :

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat

antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dilakukan terkait :

1. Penyusunan perundangan di bidang PK,

2. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan,

3. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan

kualitas SDM dan lembaga,

4. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan

konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing

5. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan,

pelatihan, keterampilan

6. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang

menyangkut perlindungan konsumen

7. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa

8. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku

usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa

9. meningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam

memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta

pencantuman label dan klausula baku.

b. Pengembangan lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat (LPKSM) terkait dalam hal pemasyarakatan peraturan

perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen, pembinaan dan peningkatan sumber daya

manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan

keterampilan; dan

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan

kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan

konsumen dilakukan dengan cara peningkatan kualitas PPNS,

11PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

tenaga Peneliti dan penguji barang/jasa; pengembangan dan

pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan penelitian dan

pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang

dan/atau jasa serta penerapannya.

Dalam melakukan ketiga upaya di atas, Menteri melakukan koordinasi

penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis.

Menteri teknis bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan

oleh :

1. Pemerintah Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha

dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa,

pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual

barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam proses

produksi, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang/ jasa

dimana hasil dari pengawasan tersebut dapat disebarluaskan

kepada masyarakat. Ketentuan tata cara pengawasan ditetapkan

oleh menteri dan atau menteri teknis yang terkait.

2. Masyarakat Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang

dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian,

pengujian, dan atau survey. Aspek pengawasan meliputi

pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika

diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang

disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Hasil dari

pengawasan tersebut dapat disebarluaskan dan dapat

disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

3. LPKSM Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau

jasa yang beredar di pasar dilakukan dengan cara penelitian,

pengujian dan atau survey terhadap barang dan/atau jasa yang

diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan

12PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

dan keselamatan konsumen. Aspek pengawasan meliputi

pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika

diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang

disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Hasil dari

pengawasan tersebut dapat disebarluaskan dan dapat

disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Pengujian

terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui

laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 Tentang LPKSM

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang

selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang

terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan

menangani perlindungan konsumen. LPKSM yang di akui oleh

pemerintah yaitu LPKSM terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

yang bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum

dalam anggaran dasarnya.

Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas

hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meliputi penyebarluasan

berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

perlindungan konsumen;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan secara

lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya;

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya

mewujudkan perlindungan konsumen yaitu dengan cara pertukaran

informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas

barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta

pendidikan konsumen;

13PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

menerima keluhan atau pengaduan konsumen. LPKSM dapat

melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu

memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan

maupun kelompok;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen atas barang

dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian,

pengujian dan/atau survei.

Dalam melaksanakan tugasnya LPKSM dapat bekerja sama dengan

organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun

internasional dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota setiap tahun.Pemerintah dapat membatalkan pendaftaran

LPKSM, apabila LPKSM tersebut tidak lagi menjalankan kegiatan

prlindungan konsumen dan terbukti melakukan kegiatan pelanggaran

ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai tata cara

pembatalan pendaftaran diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri

(Kepmenperindag No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran

LPKSM).

2.1.4. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan Tahun 2015-

2019 merupakan dokumen perencanaan kementerian Perdagangan untuk

periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu isu penting yang juga

dibahas dalam renstra tersebut, karena perlindungan konsumen merupakan

salah satu prasayarat dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui

keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku

usaha. Hingga tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah membuat 9

(Sembilan) nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU)

dengan beberapa instansi teknis terkait. Selain itu, dalam lingkup penguatan

kelembagaan perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan telah

memfasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) yang

14PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 111 unit BPSK yang tersebar di

kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen,

Kementerian Perdagangan melalui Renstra tahun 2015-2019 telah

menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yakni meningkatnya

pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan

pengawasan barang/jasa. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan

konsumen sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas

barang/jasa yang berada di pasar dalam negeri. Meningkatnya

pemberdayaan konsumen ditunjukkan dengan semakin meningkatnya

pelaksanaan edukasi konsumen yang menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, semakin cerdasnya konsumen serta ketersediaan infrastruktur

dan lembaga perlindungan konsumen. Adapun indikator yang digunakan

sebagai ukuran kinerja dari peningkatan pemberdayaan konsumen adalah

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). IKK merupakan indeks yang

mengukur tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia. Semakin tinggi nilai

IKK menunjukkan bahwa konsumemn di Indonesia semakin berdaya. Dalam

periode tahun 2015-2019, nilai IKK ditargetkan meningkat dari 37 pada tahun

2015 menjadi 50 pada tahun 2019. Langkah strategis untuk peningkatan

perlindungan konsumen antara lain adalah:

(i) Edukasi konsumen cerdas (Gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta

produk dalam negeri); dan

(ii) Publikasi perlindungan konsumen secara lebih masif melalui pelaksanaan

tot dalam upaya pembentukan motivator perlindungan konsumen kepada

mahasiswa, pelatihan motivator mandiri serta aktivasi motivator-motivator

perlindungan konsumen yang telah dilatih.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Studi diagnostik perlindungan konsumen

Salah satu studi mengenai konsumen yang membahas mengenai

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumsen di

Indonesia adalah studi yang dilakukan oleh AIPEG (2015). Faktor-faktor

terkait perlindungan konsumen yang ditelaah adalah persaingan usaha yang

15PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

sehat, konsumen yang berdaya, dan kerangka kebijakan perlindungan

konsumen yang efektif. Hasil studi menunjukkan bahwa hambatan pertama

adalah UU PK yang selama ini menaungi upaya perlindungan konsumen

memiliki beberapa kelemahan. Undang undang ini tidak mengakomodir

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diamandemen.

Panduan mengenai tata kelola dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga

pelaksana perlindungan konsumen tidak diatur secara jelas, sehingga

menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, upaya perlindungan konsumen dianggap tidak memberikan

insentif bagi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak

menyediakan dana operasional yang memadai. Bidang perlindungan

konsumen belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dalam menyusun

kebijakan dibandingkan bidang social lainnya seperti pendidikan dan

kesehatan. Selain itu, program perlindungan secara nasional belum terarah

dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak sinkron satu sama lain.

Hambatan pelaksanaan perlindungan konsumen yang kedua adalah

masih rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, terutama di kota-

kota kecil dan luar pulau Jawa. Dengan demikian, program-program edukasi

konsumen sebaiknya dievaluasi pelaksanaan dan efektifitasnya mengingat

besarnya jumlah konsumen dan luasnya wilayah Indonesia. Temuan

hambatan selanjutnya adalah persaingan usaha yang kurang sehat, tidak

hanya disebabkan oleh perilaku pelaku usaha namun juga akibat dari

kebijakan pemerintah.

Ada beberapa penyebab tidak berdayanya konsumen, pertama adalah

tidak terwakilinya konsumen dalam pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan kesejahteraannya karena lembaga swadaya

masyarakat yang lemah. Kedua, konsumen kurang terdidik karena

keterbatasan informasi sehingga konsumen tidak dapat membuat keputusan

yang terbaik dalam melakukan pembelian atau konsumsi barang dan jasa.

Keterbatasan tersebut juga menghambat konsumen dalam memperjuangkan

hak-haknya.

Lebih lanjut mengenai lembaga konsumen, khususnya lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), dari keseluruhan

jumlah LPKSM sebanyak 426, sebagian besar masih berlokasi di pulau Jawa

dan hanya 3 yang menjadi anggota lembaga Consumer International yaitu

16PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

YLKI, Lembaga Konsumen Yogya, dan LP2K Semarang. Keanggotaan

LPKSM pada lembaga internasional tersebut menunjukkan tingkat

kemampuan LPKSM dalam membangun jaringan. Kemampuan LPKSM

dinilai variatif dan tidak merata sehingga ini merupakan indikasi bahwa tugas

pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional kurang efektif. Forum komunikasi

antar LPKSM juga belum terbentuk sehingga kegiatan antar mereka belum

terkoordinasi dengan baik.

2.2.2. Indeks Keberdayaan Konsumen

Analisis mengenai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dilakukan oleh

Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan

bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan dilatarbelakangi

fakta bahwa dengan makin beragamnya barang dan jasa yang tersedia di

pasar sehingga konsumen seharusnya berdaya sehingga mampu melindungi

dirinya sendiri dari hal-hal yang merugikan. Studi ini bertujuan untuk

menganalisis indeks keberdayaan konsumen dan dimensinya berdasarkan

wilayah, demografi, aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di 13

provinsi dengan 1.950 responden yang dibagi antara responden yang tinggal

di perkotaan dan pedesaan. Variabel utama dalam studi ini adalah indeks

keberdayaan konsumen yang terdiri dari tahapan pembelianya itu, pra

pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian. Masing-masing tahapan

pembelian tersebut memiliki beberapa dimensi yang dirinci dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pembobotan dalam Dimensi Indeks Keberdayaan Konsumen

Tahapan

Pembelian Dimensi Pembobotan

Pra pembelian Pencarian informasi

Pengetahuan tentang undang-

undang dan lembaga perlindungan

konsumen

20%

10%

Saat pembelian Pemilihan barang dan jasa

Preferensi barang dan jasa

Perilaku pembelian

5%

5%

15%

Pasca pembelian Kecenderungan untuk bicara 5%

17PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Perilaku komplain 40%

Kemudian, tingkat keberdayaan konsumen atau skor IKK dikelompokkan

menjadi 5 yaitu :

1. Sadar; mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen (skor

indeks 0.0 20.0)

2. Paham; memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk

melindungi dirinya (skor indeks 20.1 40.0)

3. Mampu; mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk

menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri

bagi diri dan lingkungannya (skor indeks 40.1 60.0)

4. Kritis; berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan

kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri (skor indeks

60.1 80.0)

5. Berdaya; memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar

dan memperjuangkan kepentingan konsumen (skor indeks 80.1 100.0)

Hasil studi menunjukkan bahwa secara rata-rata di Indonesia,

konsumennya masih belum berdaya dengan skor 34,17. Dengan kata lain,

konsumen Indonesia ada dalam tahap paham yaitu mereka memahami

apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, namun

belum memperjuangkan hak maupun menjalankan kewajibannya. Dimensi

yang memiliki skor indeks tertinggi adalah pereferensi barang dan jasa yaitu

78,60, sementara dimensi dengan skor indeks terendah adalah perilaku

komplain yaitu 11,14.

Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan karakter demografi responden,

maka konsumen yang paling berdaya adalah berjenis kelamin perempuan,

tinggal di wilayah perkotaan, memiliki rentang usia 25-54 tahun,

berpendidikan tinggi setara sarjana atau lebih tinggi, dan berpendapatan

rata-rata di atas 10 juta per bulannya.

2.2.3. Pemetaan Kebutuhan Konsumen

Identifikasi kebutuhan konsumen dapat dilihat dari hasil survey Analisis

Pemetaan Kebutuhan Konsumen, yang telah dilakukan pada awal tahun

2016 oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian

dan Pengembangan Perdagangan, bekerjasama dengan Institut Pertanian

18PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Bogor (IPB). Penelitian ini merupakan program kerja sama dengan

Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka merancang strategi nasional dan

rencana aksi penguatan perlindungan konsumen di Indonesia yang

bertujuan untuk menciptakan harmonisasi penyelenggaraan program dan

implementasi kebijakan perlindungan konsumen di berbagai sektor serta

memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen di Indonesia.

Penelitian atau survey ini dilakukan terhadap 4829 responden yang

berada di 15 provinsi di Indonesia. tujuan penelitian ini antara lain adalah: (1)

melakukan identifikasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan

pemerintah terkait perlindungan konsumen, hak-haknya selaku konsumen,

prosedur pengaduan konsumen, serta lembaga tempat pengaduan

konsumen; (2) melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi

masyarakat selaku konsumen dalam penggunaan barang dan jasa serta

cara penyelesaian masalahnya; dan (3) Melakukan identifikasi kebutuhan,

permasalahan, dan harapan masyarakat terhadap program dan sistem

perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kebutuhan perlindungan konsumen

dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar, yakni:

1) Sosialisasi dan edukasi terhadap hak dan kewajiban konsumen

Hasil survey menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak

konsumen yang belum memahami hak dan kewajibannya seperti yang

tertera di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-

haknya sangat rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa sekitar 67%

konsumen memiliki pengetahuan yang rendah terhadap haknya, hanya

sekitar 4% konsumen yang memliki pengetahuan yang tinggi akan haknya.

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia rentan terhadap

pelanggaran atak hak-haknya yang disebabkan oleh rendahnya

pengetahuan atas hak-haknya tersebut.

Sementara itu, tingkat kesadaran konsumen dalam menjalankan

kewajibannya dapat dilihat dari tingkat kepedulian konsumen dalam

melakukan pengecekan terhadap kualitas produk, tanggal kadaluarsa, ada

tidaknya label halal, komposisi produk, aturan penggunaan produk, nomor

layanan pengaduan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 32% dari konsumen yang

19PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

tidak peduli dengan kewajibannya dalam membeli atau mengkonsumsi

barang atau jasa. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi masih menjadi

kebutuhan utama konsumen dalam menciptakan konsumen berdaya yang

mengetahui hak-haknya serta mampu melaksanakan kewajibannya sebagai

konsumen yang baik.

2) Advokasi (saluran pengaduan, pemberian kompensasi/ganti rugi atas

kerugian akibat penggunaan barang/jasa)

Pemberian perlindungan kepada konsumen tidak hanya dilakukan saat

pembelian atau saat mengkonsumsi barang atau jasa, tetapi juga harus

diberikan jika konsumsi barang atau jasa tersebut menimbulkan kerugian

atau dampak buruk bagi konsumen di kemudian hari. Dalam hal ini,

konsumen membutuhkan jaminan advokasi dari pemerintah apabila suatu

saat konsumen memperoleh kerugian akibat mengkonsumsi barang atau

jasa. Advokasi dalam hal ini dapat berbentuk saluran pengaduan, pemberian

kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang atau

jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 37% konsumen pernah

mengalami masalah dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Masalah

tersebut dapat berasal dari pedagang maupun pengecer. Dari sejumlah

konsumen yang mengalami masalah, hanya terdapat sekitar 54% konsumen

yang melakukan pengaduan. Sebagian besar (44%) konsumen langsung

mengadu pada penjual produk, sementara sisanya ke produsen (15%) dan

keluarga atau kerabat (9%). Hanya sebagian kecil (1%) yang melakukan

pengaduan ke Lembaga Pengaduan Konsumen (LPK).

Rendahnya pengaduan yang dilakukan pada LPK disebabkan masih

rendahnya tingkat pengenalan konsumen pada LPK yang ada di Indonesia.

Diantara beberapa LPK yang ada saat ini, hanya YLKI yang paling dikenal

oleh konsumen, sementara pengenalan masyarakat terhadap Badan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya

masih relatif rendah. Selain itu, sekitar 44% konsumen menyatakan

alasananya tidak melakukan pengaduan antara lain adalah karena tidak

mengetahui lokasi tempat mengadu, prosedur pengaduan yang rumit, serta

prosesnya yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi

20PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

terkait dengan bentuk bentuk advokasi yang diberikan oleh pemerintah

serta lembaga terkait didalamnya.

3) Pengawasan barang (meliputi label, timbangan, standar mutu produk (SNI),

manual kartu garansi (MKG), dll)

Pengawasan terhadap barang dan jasa dapat dilakukan oleh pemerintah

untuk mencegah konsumen dari kerugian yang lebih besar akibat

mengkonsumsi barang atau jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat sekitar 37% konsumen yang pernah mengalami masalah dalam

mengkonsumsi barang atau jasa. Umumnya masalah yang ditemukan oleh

konsumen antara lain meliputi kualitas produk atau jasa yang tidak sesuai

dengan yang dijanjikan, kebenaran atau kejujuran informasi yang

disampaikan, adanya diskriminasi dalam pelayanan, serta tidak adanya

informasi mengenai efek samping dari produk yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengawasan barang atau jasa menjadi

salah satu kebutuhan vital konsumen dalam mengkonsumsi barang atau

jasa, sekaligus menjadi bentuk upaya pemerintah dalam menjaga kualitas

mutu barang dan jasa agar memenuhi syarat keamanan dan kesehatan.

2.2.4. Peranan Kelompok/Organisasi Konsumen, Kelembagaan dan

Pengelolaan

Kelompok konsumen, dalam hal ini LPKSM, menurut Peraturan

Pemerintah No.59 Tahun 2001 Tentang LPKSM merupakan lembaga yang

bertugas dalam bidang perlindungan konsumen dan memiliki fungsi :

a. Edukasi; dengan cara

- Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa. Meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan

mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen;

- Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan secara lisan

atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya;

- Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen yaitu dengan cara pertukaran informasi

21PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau

jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

b. Advokasi; dengan cara membantu konsumen dalam memperjuangkan

haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. LPKSM

dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu

memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun

kelompok.

c. Pengawasan; dengan cara melakukan pengawasan bersama pemerintah

dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen atas barang

dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian

dan/atau survei.

Sementara itu, studi empiris menunjukkan bahwa kegiatan edukasi

konsumen meliputi menyediakan informasi seluasnya sehingga konsumen

dapat memilih barang/jasa dgn lebih baik (informed choice), melindungi

konsumen dari praktek tidak adil dan eksploitatif, dan merubah perilaku

konsumen sehingga menjadi konsumen kritis yang dapat berdampak secara

sosial dan politik bagi lingkungannya (ASIC, 2001). Sekanjutnya untuk

pelaksanaan fungsi advokasi memerlukan infrastruktur advokasi yang efektif.

Menurut hasil studi Brown (2011), infrastruktur advokasi konsumen yang

efektif antara lain meliputi pengetahuan dan pemahaman, kredibilitas,

networks, dan consumers engagement yang kesemuanya diimplementasikan

melalui kampanye aktif dan advokasi yang responsif.

Kemudian, beberapa hasil studi juga menunjukkan pentingnya peranan

kelompok/organisasi konsumen. Pembentukan kelompok konsumen yang

menjalankan tugas dan fungsinya secara baik akan memberikan dampak

yang positif sehingga masyarakat (konsumen) lebih berdaya. Sebagai

contoh adalah pembentukan Kelompok Konsumen Sadar Di DIY

berdasarkan hasil studi Purnomo (2014) yaitu bahwa Pembentukan

kelompok konsumen tersebut membawa perubahan kepada konsumen yang

menjadi anggotanya. Perubahan tersebut meliputi : 1) konsumen menjadi

lebih aktif dalam berbagi pengalaman terkait masalah pelanggaran

konsumen; 2) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat

akan hak-hak mereka sebagai konsumen; dan 3) masyarakat lebih berani

memperjuangkan haknya dan menuntut pelaku usaha.

22PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Lebih lanjut, studi yang dilakukan di New Zealand pada sektor pelayanan

kesehatan (Coney, 2004) menekankan pentingnya partisipasi konsumen,

khususnya yang tergabung dalam kelompok, untuk meningktakan kualitas

layanan kesehatan yang mereka terima. Hasil studi di Amerika Serikat dan

Inggris Raya menunjukkan bahwa kelompok konsumen yang aktif

berpartisipasi mampu memperbaiki pelayanan kesehatan di negara-negara

tersebut. Partisipasi konsumen yang efektif membutuhkan dukungan

pemerintah, komitmen, serta organisasi konsumen yang kuat. Dengan

demikian, hasil studi yang dilakukan Coney ini mendorong pembentukan

kelompok/organisasi konsumen di sektor kesehatan karena New Zealand

saat itu belum memiliki kelompok konsumen tingkat nasional dan belum

memiliki sistem yang terorganisir sebagai wadah komunikasi dan berbagi

informasi bagi konsumen, baik dari pihak pemerintah maupun penyedia

layanan kesehatan.

2.2.5. Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Prioritas

AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan salah satu metode

pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali ditemukan dan

dikembangkan oleh Thomas L Saaty, seorang ahli matematika dari

Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP merupakan

metode penelitian yang dapat digunakan untuk membantu menyusun suatu

prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi

criteria). Selain bersifat multi kriteria, AHP juga didasarkan pada suatu

proses yang terstruktur dan logis. Pemilihan atau penyusunan prioritas

dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur, dan dilakukan

oleh para ahli yang representatif berkaitan dengan alternatif alternatif yang

akan disusun prioritasnya (Bourgeois, 2005). Dengan menggunakan metode

AHP, prioritas pilihan yang dihasilkan akan lebih bersifat konsisten dengan

teori, logis, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, metode AHP akan

sangat cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang

menuntut transparansi dan partisipasi.

Dalam perkembangannya, metode AHP dinilai memiliki beberapa

kelebihan dalam sistem analisanya, antara lain (Syaifullah, 2010):

23PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

1) Kesatuan (Unity). AHP mampu menjadikan permasalahan yang luas dan

tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah

dipahami.

2) Kompleksitas (Complexity). AHP memecahkan permasalahan yang

kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara

deduktif.

3) Saling ketergantungan (Inter Dependence). AHP dapat digunakan pada

elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan

hubungan linier.

4) Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring). AHP mewakili pemikiran alamiah

yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang

berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

5) Pengukuran (Measurement). AHP menyediakan skala pengukuran dan

metode untuk mendapatkan prioritas.

6) Konsistensi (Consistency). AHP mempertimbangkan konsistensi logis

dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

7) Sintesis (Synthesis). AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan

mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

8) Trade Off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada

sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan

tujuan mereka.

9) Penilaian dan konsensus (Judgement and Consensus). AHP tidak

mengharuskan adanya suatu konsensus, melainkan menggabungkan

hasil penilaian yang berbeda.

10) Pengulangan Proses (Process Repetition). AHP mampu membuat orang

menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan

penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Sementara itu, kelemahan metode AHP terletak pada ketergantungan

model AHP pada input utamanya yang berupa persepsi seorang ahli,

sehingga melibatkan subyektifitas sang ahli yang berpotensi menjadikan

model tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

Selain itu, metode AHP tidak disertai pengujian secara statistik sehingga

tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

Susila & Munadi (2007), dalam penelitiannya, telah menggunakan metode

AHP untuk menyusun prioritas proposal penelitian Badan Litbang

24PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Terdapat lima proposal penelitian

yang akan ditentukan prioritas pelaksanaannya oleh para ahli, berdasarkan

kriteria penilaian yang ditentukan. Adapun kriteria penilaian yang telah

ditentukan dan digunakan untuk menyusun prioritas proposal penelitian,

sesuai dengan urutan bobot prioritas masing masing kriteria antara lain

adalah:

(i) Efektifitas dari penelitian untuk mencapai visi dan misi dari Kementerian

Perdagangan. Semakin dianggap efektif penelitian tersebut, maka nilai

yang diberikan akan semakin tinggi dan sebaliknya.

(ii) Urgensi penelitian (penelitian bersifat responsif terhadap isu isu

penting yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan dan merupakan

isu terkini). Semakin urgen atau penting isu yang disebutkan didalam

penelitian tersebut, maka nilai yang diberikan akan semakin tinggi dan

sebaliknya.

(iii) Kemudahan secara teknis. Semakin mudah penelitian tersebut, maka

nilai yang diberikan akan semakin tinggi dan sebaliknya.

(iv) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Semakin lama

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian maka nilai yang

diberikan akan semakin kecil dan sebaliknya.

(v) Biaya atau total anggaran yang tersedia untuk sebuah penelitian.

Semakin tinggi biaya yang diperlukan, maka nilai yang diberikan akan

semakin kecil dan sebaliknya.

Hasil analisis dengan metode AHP dengan menggunakan kriteria tersebut

diatas menunjukkan urutan prioritas proposal penelitian yang diajukan oleh

Badan Litbang Perdagangan adalah sebagai berikut:

1) Kajian dampak peraturan perijinan perdagangan dalam negeri terhadap

keinginan untuk melakukan bisnis di Indonesia;

2) Dampak penurunan tarif impor di sektor perikanan, kehutanan, dan

produk produk kimia;

3) Kajian pengembangan pasar distribusi regional untuk produk agro;

4) Kajian minuman beralkohol asal impor;

5) Kajian tentang strategi yang kompetitif dalam pemasaran hasil industri

kerajinan tangan di Indonesia.

Sementara itu Kusdiana & Gunardi (2014), dalam penelitiannya berjudul

Pengembangan Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Sukabumi,

25PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

menggunakan metode AHP untuk melihat produk unggulan UMKM di

berbagai sektor di Kabupaten Sukabumi, yang cocok untuk dikembangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pengembangan potensi

unggulan produk UMKM yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Sukabumi sehingga diharapkan dapat membantu Pemerintah

Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menetapkan program yang lebih fokus

untuk mengembangkan produk unggulan UMKM. Metode AHP yang

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas produk

unggulan di setiap sektor melalui penilaian yang dilakukan oleh para ahli

terkait. Terdapat tiga sektor yang akan diteliti yakni sektor pertanian, industri

dan jasa, dengan lima produk unggulan pada masing masing sektor. Untuk

menentukan produk unggulan pada setiap sektor digunakan tiga kriteria

yakni keunikan, aspek pasar dan kontribusi ekonomi. Hasil penelitian dengan

menggunakan metode AHP menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria

keunikan, potensi pasar, dan manfaat ekonomi, potensi unggulan produk

UMKM prioritas di Kabupaten Sukabumi adalah manggis, pengolahan

logam, dan jasa perbengkelan.

Penelitian lainnya dengan menggunakan metode AHP juga telah

dilakukan oleh Soebagiyo & Wahyudi (2008). Penelitiannya bertujuan untuk

menganalisis kompetensi unggulan daerah pada produk batik tulis dan batik

cap Solo di Daerah Tingkat II Kota Surakarta. Terdapat beberapa metode

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: (i) Metode Bayes,

untuk memperoleh peringkat produk unggulan prioritas; (ii) AHP, dengan

mengaplikasikan Software Expert Choice, yang bertujuan untuk mengetahui

kompetensi unggulan IKM di daerah Surakarta; (iii) Analisis Ekonomi Rantai

Nilai, yang diawali dengan pemetaan rantai (chain map) atas produk

unggulan prioritas yang tergolong sebagai peringkat utama, kemudian setiap

mata rantai nilai diidentifikasi kekuatan atau kompetensinya, untuk

selanjutnya dikuantifikasi dan dinilai analisis ekonomi rantai nilainnya.

Analisis dengan menggunakan metode AHP dilakukan melalui diskusi

dengan narasumber yang kompeten serta memiliki kewenangan dan fokus

terhadap produk kompetensi daerah. Metode AHP dilakukan untuk

menentukan produk kompetensi unggulan prioritas dari kompetensi-

kompetensi produk unggulan yang telah diidentifikasi. Adapun kriteria yang

digunakan dalam melakukan penilaian antara lain adalah: (i) keunikan; (ii)

26PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

daya saing; (iii) keterbukaan terhadap pasar baru; dan (iv) manfaat yang

lebih baik bagi pelanggan. Hasil analisis dengan menggunakan metode AHP

menunjukkan bahwa batik dan produk batik yang berada di peringkat

pertama dalam produk unggulan IKM di Kota Surakarta atau Solo adalah

yang memiliki keunikan dalam motif, memiliki daya saing unggulan yang

dominan dalam karakteristik, desain dan daya inovasi, serta memiliki makna

filosofis atas motifnya.

2.3. Kelompok/Organisasi Konsumen di Beberapa Negara

2.3.1. Thailand

Foundation for Consumers (FFC), 1994

Merupakan lembaga non-profit dan non-pemerintah yang terbentuk tahun

1983 dengan nama The Coordinating Committee for Primary Health Care of

Thai NGOs (CCPN) yang bergerak dibidang kesehatan. Lembaga bertujuan

untuk:

a. Melakukan koordinasi antara konsumen dan organisasi konsumen untuk

melindungi hak-hak mereka sendiri;

b. Untuk mempromosikan dan memperkuat organisasi konsumen dan

konsumen untuk berpartisipasi dalam perlindungan konsumen;

c. Untuk penelitian dan studi tentang masalah konsumen untuk

mempromosikan perlindungan konsumen;

d. Melakukan koordinasi dengan organisasi nasional dan Internasional

untuk perlindungan konsumen

2.3.2. Malaysia

1. Consumers Affair and Protection Society of Sabah (CAPS)

Merupakan lembaga independen yang anggotanya berasal dari

masyarakat umum dengan membayar iuran. Kegiatan utama lembaga ini

sebagai berikut :

a. Melindungi dan menjaga masyarakat pengguna dari berbagai unsur

penipuan, pemerasan, pemalsuan dan penindasan oleh pihak-pihak

yang tidak bertanggung jawab.

b. Memupuk kesadaran pengguna sehingga membedakan dengan hak-hak

mereka dan bersuara berdasarkan landasan hak dasar pengguna

seperti berikut:

27PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

- Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar

- Hak untuk mendapatkan keamanan

- Hak untuk mendapatkan informasi

- Hak untuk membuat pilihan

- Hak untuk berekspresi

- Hak untuk mendapatkan ganti rugi

- Hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna

- Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman

c. Membantu pemerintah melalui pemantauan harga barang kebutuhan

harian terutama harga barang-barang terkendali di seluruh daerah

d. Menyampaikan saran, komentar dan teguran kepada pihak yang

berwajib agar keluhan atau permasalahan konsumen dapat

ditindaklanjuti.

e. Membentuk masyarakat konsumen ke arah konsumen cerdas melalui

penerapan kebiasaan 'berhemat' dalam mengelola urusan keuangan

pribadi dan keluarga.

f. Mengusulkan seminar, lokakarya, kampanye, kursus, dialog dan lain-lain

kegiatan konsumen yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada

pengguna di tingkat desa, mukim, daerah dan zona seluruh negeri

dengan kerjasama dan izin pemerintah daerah yang bersangkutan.

g. Bekerjasama dengan asosiasi, organisasi atau organisasi lain baik di

dalam atau di luar negeri yang memiliki misi, visi dan tujuan yang sama

untuk melindungi masyarakat pengguna.

2. Consumers' Association of Subang and Shah Alam, Selangor

(CASSA)

Merupakan lembaga non pemerintah untuk masyarakat Malaysia kelas

bawah. Lembaga ini bertujuan untuk :

a. Melindungi hak-hak konsumen dibidang makanan, perumahan dan

tempat tinggal, perawatan kesehatan, sanitasi, transportasi umum,

pendidikan, kebijakan publik, hak asasi manusia dan lingkungan.

b. Mendidik masyarakat menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan

melindungi konsumen dari penyalahgunaan dan malpraktek yang terjadi

di Pasar.

28PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

3. FOMCA: Federation of Malaysian Consumers Associations -

Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia

Merupakan lembaga dengan lingkup nasional, non pemerintah, bersifat

sukarela, dan non-profit. Lembaga ini terdiri dari 13 asosiasi konsumen di

Malaysia yaitu asosiasi di setiap negara bagian. Tujuan utama lembaga

adalah melaksanakan kegiatan dalam rangka melindungi hak-hak

konsumen; hak untuk membuat pilihan, hak untuk mendapatkan keamanan,

hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bersuara, hak untuk

mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan

aman, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar, dan hak untuk

mendapatkan pendidikan pengguna.

Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) merupakan

organisasi non pemerintah yang bersifat sukarela, non-profit, berorientasi

kepada masyarakat. FOMCA adalah sebuah badan organisasi yang

memayungi beberapa asosiasi/organisasi konsumen yang terdaftar di

Malaysia. FOMCA telah berdiri sejak 10 Juni 1973. Sebagai payung

organisasi konsumen di Malaysia, FOMCA berperan dalam menghubungkan

segala aktivitas dari berbagai asosiasi konsumen baik di dalam negeri

(Malaysia) maupun di tingkat internasional yang terkait dengan penguatan

perlindungan konsumen melalui pengaruh, jaringan, perwakilan, kampanye

dan edukasi.

Kegiatan FOMCA berfokus pada peningkatan keberdayaan konsumen

terutama di negara berkembang dengan jumlah konsumen yang terus

bertumbuh.

Visi FOMCA antara lain adalah:

1. Mewujudkan konsumen yang berdaya, berdikari dan mampu melindungi

dirinya sendiri;

2. Mewujudkan konsumen yang cerdas, yang membeli sesuai dengan

kebutuhan hidup dan daya beli konsumen (tidak boros).

Peranan FOMCA terkait dengan visi di atas antara lain adalah:

1. Sebuah badan yang memberi dan menyebarkan informasi;

2. Sebuah badan penyidik yang memberi pendidikan kepada semua

anggota (konsumen);

3. Sebuah badan bertindak yang memberi perlindungan kepada konsumen;

29PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

4. Sebuah badan yang menyusun strategi, membuat kajian dan ujian untuk

mendapatkan informasi yang benar.

Beberapa aktivitas atau kegiatan FOMCA antara lain adalah:

1. Melakukan kajian terkait isu-isu konsumen dan dampaknya pada rakyat;

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen;

3. Memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik;

4. Bila perlu, menjalankan pemeriksaan produk.

Beberapa tujuan dari FOMCA antara lain adalah:

1. Memperkuat perkembangan pergerakan konsumen di Malaysia;

2. Meneliti isu-isu dan masalah konsumen dan berjuang untuk hak-hak

konsumen;

3. Mengusahakan perlindungan konsumen melalui daya beli konsumen

untuk mendapatkan satu orientasi pembangunan yang akan menjamin

keadilan sosial ekonomi dan kualitas perdagangan yang lebih baik bagi

semua stakeholder;

4. Menngkoordinasikan dan menjadi badan konsultasi bagi organisasi

konsumen lain di Malaysia.

Beberapa fungsi utama dan peran FOMCA antara lain adalah:

1. Memberikan pelayanan sebagai koordinator, konsultan dan agen

penasehat terhadap asosiasi konsumen di Malaysia yang terdaftar

sebagai anggotanya;

2. Menampung dan memberikan saran sesuai minat konsumen dalam

rangka mempromosikan kesejahteraan konsumen;

3. Membantu menyelesaikan permasalahan konsumen melalui kebijakan

yang berkembang dan advokasi;

4. Menyediakan perwakilan bagi anggota asosiasi dalam hal hubungan

dengan pemerintah;

5. Menyebarkan informasi kepada konsumen dan memberikan edukasi

kepada konsumen.

Adapun beberapa prinsip FOMCA antara lain adalah:

1. Bekerjasama dengan pemerintah tetapi bukan untuk pemerintah;

2. Bekerjasama dengan konsumen tetapi bukan untuk konsumen;

3. Mengawal kaidah perdagangan yang bersifat mengeksploitasi dan tidak

beretika tetapi bukan menentang kaidah perdagangan yang bertanggung

jawab.

30PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

FOMCA juga mewakili konsumen dalam hal pembuatan kebijakan dan

implementasi kebijakan di berbagai Kementerian dan Badan, seperti

Kementerian Perdagangan Domestik dan Urusan Konsumen (The Ministry of

Domestic Trade and Consumer Affairs), Kementerian Kesehatan (The

Ministry of Health), Kementerian Keuangan (The Ministry of Finance), dan

lain sebagainya.

2.4. Kerangka pikir

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu mengoptimalkan

upaya dalam pemberdayaan konsumen. Bagian penting dari aspek

pemberdayaan konsumen adalah peningkatan peran kelompok konsumen

untuk memperjuangkan kepentingan konsumen. Hasil studi sementara dari

berbagai literatur menunjukkan masih sedikit LPKSM yang memiliki lingkup

kerja yang spesifik. Pembentukan LPKSM dengan lingkup spesifik akan

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan advokasi

karena LPKSM menguasai materi secara spesifik. Potensi pembentukan

LPKSM tersebut termasuk berdasarkan kelompok barang dan jasa (sector)

dan berdasarkan wilayah. Kemudian, potensi tersebut akan dibahas dan

dianalisis dengan menggunakan metode case study dan juga Analytical

Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan potensi mana yang

memungkinkan serta untuk menentukan prioritas yang mana yang akan

menjadi basis pembentukan kelompok konsumen.

Selain itu, dari hasil studi lapangan juga akan dijabarkan bagaimana

bentuk kelembagaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh LPKSM. Secara umum, LPKSM merupakan lembaga non-

profit dan non-pemerintah yang membiayai dirinya sendiri dan bersifat

sukarela. Selanjutnya akan dibahas bagaimana bentuk kelembagaan

tersebut mempengaruhi LPKSM dalam menjalankan program dan

kegiatannya dengan metode pendekatan studi kasus. Lebih lanjut, studi

literatur menyatakan bahwa selain frekuensi kegiatan yang memadai, ada

beberapa unsur atau elemen dalam pelaksanaan program edukasi dan

advokasi yang perlu dipenuhi sehingga kegiatan tersebut memberikan

dampak yang positif dan signifikan. Dalam pelaksanaan edukasi, konsumen

perlu: 1) memperoleh informasi yang memadai terkait pilihan barang dan

jasa yang tersedia (informed choice); 2) memperoleh perlindungan dari

31PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

eksploitasi yang mungkin terjadi; dan 3) program edukasi juga harus

memupuk daya pikir kritis konsumen sehingga konsumen dapat secara aktif

melindungi dirinya sendiri (critical view). Sementara itu, yang diperlukan

dalam pelaksanaan kegiatan advokasi adalah pengetahuan yang cukup,

kredibilitas sudah dibangun secaa baik oleh LPKSM, memperkuat jaringan,

serta penting untuk selalu melibatkan konsumen dalam proses advokasi.

Kelompok/OrganisasiKonsumendalamMendukungPemberdayaan

Konsumen

Potensi

PembentukanBentuk

KelembagaanPelaksanaanProgram

Program- Berdasarkankelompokbarangdanjasa

- Berdasarkanwilayah

- Berdasarkankesamaansosialekonomi

- Non-profit- Non-government- Self/memberfunding

- Voluntary

a. Edukasi:- Informedchoice- Perlindungandari

eksploitasi- Criticalview

b. Advokasi:- Knowledge- Kredibilitas- Networks- Consumer

engagement

MetodeAnalisis:

CaseStudyApproach

32PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB 3

METODOLOGI

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer berasal dari para responden yaitu key person pada

consumer group yang sudah terbentuk di masyarakat serta lembaga terkait

lainnya untuk menggali informasi tentang pembentukan consumer group,

perekrutan anggota, pembentukan jaringan, serta program dan kegiatan

yang dilaksanakan dalam rangka mengedukasi dan mengadvokasi anggota

dan masyarakat secara umum. Sementara data sekunder yang dikumpulkan

meliputi regulasi, literatur dan referensi yang terkait, data jumlah consumer

group dan LPKSM, program edukasi dan advokasi yang dilaksanakan

pemerintah dan pihak lainnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

- Purposive sampling

33PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling, yaitu

responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain merupakan

penggagas terbentuknya kelompok konsumen, pengurus, anggota, dan

mitra terkait.

- In-depth interview

In-depth interview dilakukan untuk memperoleh keterangan secara

mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan

dengan tatap muka antara pewawancara dengan responden atau

orang yang diwawancarai. Penggalian dilakukan untuk

mengetahui pendapat responden dalam memandang sebuah

permasalahan. Salah satu kelebihan teknik ini adalah topik atau

pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks

atau sangat sensitif.

- Group discussion

Dalam diskusi grup ini akan diundang seluruh pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan pemberdayaan konsumen, antara lain perwakilan

pihak pemerintah, akademisi, penggiat perlindungan konsumen,

termasuk key person yang terlibat dalam kelompok/organisasi

konsumen. Bahasan yang didiskusikan dalam diskusi grup ini meliputi

program dan regulasi pemerintah dan pihak lainnya dalam mendukung

perkembangan kelompok/organisasi konsumen, pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan konsumen baik oleh pemerintah maupun oleh

kelompok/organisasi konsumen, hambatan dan permasalahan yang

dihadapi serta dukungan yang diharapkan.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Case-study approach

Metode analisis yang digunakan untuk memetakan potensi pembentukan

kelompok/organisasi konsumen adalah dengan analisis deskriptif terhadap

data dan informasi yang diperoleh melalui studi literatur maupun hasil in-

depth interview. Kemudian, pendekatan yang digunakan terkait

kelembagaan/organisasi dan pengelolaan kelompok konsumen adalah case

study atau studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam

mengenai kelompok/organisasi konsumen yang sudah terbentuk.

Pendekatan ini menekankan pada analisis kontekstual pada aspek

34PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

pembentukan, kelembagaan, pengelolaan dan kemudian menganalisis relasi

atau hubungannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan

analisis case study adalah sebagai berikut :

1. Menentukan dan mendefisinikan pertanyaan penelitian

2. Menentukan contoh kasus yang dijadikan obyek analisis

3. Menyiapkan pengumpulan data termasuk menyusun kuesioner atau

panduan wawancara (in-depth interview)

4. Pengumpulan data

5. Penyusunan laporan

Setelah in-depth interview dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan

analisis deskriptif. Beberapa tahapan sebelum melakukan analisis :

a. Meninjau ulang data dan informasi yang dikumpulkan

b. Membuat transkrip atau verbatim dan membaca ulang transkrip

c. Melakukan koding terhadap sikap, pendapat responden yang

memiliki kesamaan

d. Menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks

yang berbeda

e. Menentukan persamaan istilah yang digunakan, termasuk

perbedaan pendapat terhadap istilah tersebut

f. Mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi yang ada

untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan

pendapat

3.3.2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Secara garis besar, terdapat tiga tahapan pelaksanaan AHP dalam

penyusunan prioritas (Susila & Munadi, 2007):

1. Dekomposisi dari masalah

Untuk menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus

mampu didekomposisi menjadi tujuan dari suatu kegiatan, identifikasi

pilihan-pilihan, dan perumusan kriteria untuk memilih prioritas.

2. Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi

Pada bagian ini, terdapat dua tahap penilaian atau pembandingan antar

elemen yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan

untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria bertujuan untuk

menentukan bobot untuk masing masing kriteria. Sementara itu,

35PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria dimaksudkan untuk

melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Dengan demikian,

tujuan dari penilaian ini adalah untuk melihat seberapa penting suatu

pilihan dilihat dari kriteria tertentu.

Pada awalnya, penilaian atau perbandingan yang digunakan oleh Saaty

(2008) adalah dengan menggunakan skala dari 1/9 sampai dengan 9. Jika

pilihan A dianggap sama (indifferent), maka A dan B masing masing diberi

nilai 1/3. Jika A jauh lebih disukai dibanding B, maka A diberi nilai 3 dan B

diberi nilai 1/3. Atau dengan penilaian lainnya dimana jika A jauh lebih

disukai dibanding B, maka A misalnya diberi nilai 7 dan B diberi nilai 1/7.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Metode AHP Skala Penilaian

(Tingkat Kepentingan) Definisi Keterangan

1 Sama penting 2 Lemah atau sedikit lebih

penting

Dua kegiatan memiliki kontribusi yang sama terhadap pencapaian tujuan

3 Cukup penting 4 Lebih penting

Pengalaman dan penilaian sedikit lebih mendukung satu kegiatan dibanding yang lainnya

5 Kepentingan yang kuat 6 Kepentingan yang lebih

kuat

Pengalaman dan penilaian sedikit lebih mendukung satu kegiatan dibanding yang lainnya

7 Sangat kuat atau kepentingan yang didemonstrasikan

8 Sangat, sangat penting

Sebuah kegiatan yang sangat didukung dibanding kegiatan lainnya; dominan dari kegiatan tersebut ditunjukkan oleh praktek di lapangan

9 Sangat penting (kepentingan yang ekstrim)

Terdapat bukti pendukung untuk mendukung suatu kegiatan dibanding pilihan kegiatan lainnya

1.1-1.9 Jika kegiatan-kegiatannya sangat berdekatan

Kondisi dimana sulit untuk menetapkan kegiatan mana yang lebih penting, namun tetap dapat diputuskan melalui kepentingan relatif antar kegiatan.

Sumber: Saaty, 2008.

36PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Alternatif penilaian lainnya adalah seperti yang digunakan oleh Bourgeois

(2005) yang menggunakan skala antara 0,1 sampai dengan 1,9. Sebagai

contoh, misalkan A sedikit lebih baik/disukai dari B, maka A diberi nilai 1,3

dan B dinilai 0,7. Namun, jika A jauh lebih disukai dibanding B, maka nilai A

menjadi 1,6 dan B menjadi 0,4 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Skala Penilaian Hasil Penilaian Nilai A Nilai B

A sangat jauh lebih disukai dari B 1,9 0,1 A jauh lebih disukai dari B 1,6 0,4 A sedikit lebih disukai dari B 1,3 0,7 A sama dengan B 1,0 1,0 A sedikit kurang disukai dari B 0,7 1,3 A jauh kurang disukai dari B 0,4 1,6 A sangat jauh kurang disukai dari B 0,1 1,9 Sumber: Bourgeois, 2005.

Dengan menggunakan penilaian seperti tabel diatas, maka perbandingan

antar kriteria akan menghasilkan seperti Tabel 3.3 berikut. Jika diasumsikan

hanya terdapat empat kriteria, maka dari tabel tersebut dapat dirangkum

sebagai berikut:

Cij merupakan hasil penilaian/perbandingan antara kriteria i dengan j;

Ci merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki kriteria ke-i;

C merupakan penjumlahan semua nilai ci;

Bobot kriteria ke I diperoleh dengan membagi nilai ci dengan c.

Tabel 3.3 Perbandingan antar Kriteria Kriteria CR1 CR2 CR3 CR4 Jumlah Bobot

CR1 - C12 C13 C14 C1 Bc1=c1/c CR2 C21 - C23 C24 C2 Bc2=c2/c CR3 C31 C32 - C34 C3 Bc3=c3/c CR4 C41 C42 C43 - C4 Bc4=c4/c

Jumlah C

Proses penilaian antar pilihan dilakukan untuk semua kriteria dan

dilakukan oleh ahli atau stakeholder utama. Jumlah ahli yang diikutsertakan

bervariasi tergantung pada ketersediaan sumber daya. Penilaian ini dapat

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masing masing ahli

ataupun dengan melakukan suatu pertemuan para ahli untuk melakukan

penilaian tersebut.

37PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

3. Sintesis Penilaian

Sintesis penilaian merupakan tahap akhir dari AHP. Sintesis merupakan

penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing masing

kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut. Secara umum, nilai suatu

pilihan adalah sebagai berikut:

!"#$= $=1%!"$& * !'&

(1)

Bop = nilai/bobot untuk pilihan ke-i

Formula tersebut dapat juga disusun dalam bentuk tabel. Untuk

memudahkan penilaian, diasumsikan ada empat kriteria dengan empat

pilihan seperti Tabel 3.4 berikut. Sebagai contoh, nilai prioritas/bobot pilihan

1 (OP1) diperoleh dengan mengalikan nilai bobot pada kriteria dengan nilai

yang terkait dengan kriteria tersebut untuk pilihan 1 sebagai berikut:

Bop1 = bo11 * bc1 + bo12 * bc2 + bo13 * bc3 + bo14 * bc4

..(2)

Hal yang sama dilakukan untuk pilihan ke-2, 3 dan 4. Setelah diperoleh

nilai untuk masing masing pilihan, prioritas dapat disusun berdasarkan

besarnya nilai tersebut. Smakin tinggi nilai suatu pilihan, maka semakin

tinggi prioritasnya dan sebaliknya.

Tabel 3.4 Sintesa Penilaian CR1 CR2 CR3 CR4 Prioritas bc1 bc2 bc3 bc4 bopi

OP1 bo11 bo12 bo13 bo14 bop1 OP2 bo21 bo22 bo23 bo23 bop2 OP3 bo31 bo32 bo33 bo34 bop3 OP4 bo41 bo42 bo43 bo44 Bop4

Sektor Prioritas Dalam Pembentukan LPKSM

Selanjutnya, dengan metode AHP maka disusun prioritas sektor atau

kelompok barang yang menjadi basis pembentukan kelompok konsumen

atau LPKSM. Untuk itu diperlukan pilihan sektor-sektor prioritas, indikator

atau kategori penilaian, dan bobot dari masing indikator tersebut.

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dan diskusi dengan expert, maka sektor-

38PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

sektor yang penting untuk dijadikan basis pembentukan LPKSM tercantum

dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Sektor-sektor penting terkait perlindungan konsumen

3.4. Jadwal Operasional Pengumpulan Data di Daerah

Pelaksanaan survey dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibagi menjadi 4

(empat) tim berdasarkan wilayah. Adapun susunan tim dan target

responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Operasional Survey

Daerah Waktu

Pelaksanaan

Petugas Survey Target

Responden

Sumatera

Utara

M5 Mei 2016 Michael

Manurung, Yudha

Hadian Nur Ratna

Anita

Key person pada

kelompok

konsumen yang

sudah ada, dinas

dan lembaga

terkait

D.I.Yogyakarta M4 Juni 2016 Ratna Anita, Riska

Pujiati, Deasy

Key person pada

kelompok

39PuskaDagri,BPPP,KementerianPerdagangan,2016

Hariyani konsumen yang

sudah ada, dinas

dan lembaga

terkait

Banten M5 Juni 2016 Ranni Resnia,

Bagus Wicaksena,

Riska Pujiati

Key person pada

kelompok

konsumen yang

sudah ada, dinas

dan lembaga

terkait

Jawa Barat M4 Juli 2016 Sri Hartini, Ranni

Resnia, Ratna