SILABI

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN STATUS MATA KULIAH : PILIHAN KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip pertanggungjawaban, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen, dan kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa pada akhir perkuliahan dapat memahami, melakukan analisa secara kritis dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen.

D. LEVEL KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI I : PENGERTIAN TENTANG KONSEP ISTILAH-ISTILAH HUKUM DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pengertian Konsumen

b. Pengertian Pelaku Usaha

c. Pengertian Perlindungan Hukum

d. Pengertian Perlindungan Konsumen

e. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI II : SEJARAH MUNCULNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS

b. Sejarah gerakan konsumen di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI III : PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen

b. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum perlindungan Konsumen

c. Prinsip Tanggung Jawab produk dan Tanggung Jawab Profesional

LEVEL KOMPETENSI IV : HUBUNGAN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

b. Perilaku Konsumen

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

d. Etika Bisnis

e. Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

LEVEL KOMPETENSI V : ISSU-ISSU YANG TERKAIT DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Periklanan

b. Keamanan Pangan

c. Perjanjian Standar

d. Layanan Purna Jual

e. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

f. Pelayanan Kesehatan

LEVEL KOMPETENSI VI : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

a. Hukum Perdata

b. Hukum Pidana

c. Hukum Administrasi Negara

LEVEL KOMPETENSI VII : LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pemerintah

b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

f. Perguruan Tinggi (PT)

LEVEL KOMPETENSI VIII : UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

a. Penyelesaian sengketa Konsumen Non Litigasi

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui jalur Litigasi

LEVEL KOMPETENSI IX : KETENTUAN TENTANG SANKSI DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Sanksi Perdata

b. Sanksi Administratif

c. Sanksi Pidana

d. Hukum Tambahan

LEVEL KOMPETENSI X : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE

a. Pengertian E-Commerce

b. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce

c. Mekanisme Transaksi melalui E-Commerce

d. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi E-Commerce.

DAFTAR REFERENSI

1. A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, 1988. Perilaku Konsumen, PT Eresco, Bandung.

2. Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan

Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

3. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja

GrafindoPersada, Jakarta.

4. Amri Amir , 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika.

5. Anita Rosen, 1999, The Ecommerce Question and Answer Book, Amacom, New York.

6. Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

7. CST. Kansil, 1999, Pengantar Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Bandung.

8. Dix Noel dan Jerry J Phillip, 1998, Product Liability, Sint Paul, Minn.

9. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

10. Henry R. Cheesman, 2001,Bussnies Law, Ethical, International, E-Commerce and

Environment, Prentice Hall. Inc, Upper Saddle River, New Jersey

11. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,

Bandung.

12. John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen,

Pelangi Cendekia, Jakarta.

13. Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Adtya

Bakti, Bandung.

14. M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam

Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta.

15. M. Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis Dalam Transaksi Electronic Commerce (E-

Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, Jurnal Hukum No 16 Vol

8, Yogyakarta

16. M. Djumhana, 1999, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.

17. OK Saidin,2003. Pengantar HKI, Rajawali Pers, Jakarta.

18. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-Commerce, PT. Elex Media

Komputindo, Jakarta.

19. Rieke Ustadiyanto, 2001, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta.

20. Rachmad Syafaat, Advokasi dan Pilihant Penyelesaian Sengketa, Agritek YPN Malang,

Malang.

21. Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta.

22. Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

23. Sutan Remi Sjahdeni, 2001, Ecommerce, Tinjauan dari Prespektif Hukum, Jurnal Hukum

Bisnis, Jakarta.

24. Taufik H. Simatupang, 2004, Aspek Hukum Periklanan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

25. Van der Mijn, 1992, Health Issues, Erasmus University, Rotterdam.

26. Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Hukum dan Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

27. Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek

Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

28. Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

29. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

STATUS MATA KULIAH : PILIHAN

KODE MATA KULIAH :

JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH Matakuliah ini mempelajari tentang sejarah munculnya hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip pertanggungjawaban , hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen, ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen, dan kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen

C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa pada akhir perkuliahan dapat memahami, melakukan analisa secara kritis dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen

D. LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I : PENGERTIAN TENTANG KONSEP ISTILAH-

ISTILAH HUKUM DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pengertian Konsumen

b. Pengertian Pelaku Usaha

c. Pengertian Perlindungan Hukum

d. Pengertian Perlindungan Konsumen

e. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI II : SEJARAH MUNCULNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS

b. Sejarah gerakan konsumen di Indonesia

LEVEL KOMPETENSI III : PRINSIP-PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen

b. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum perlindungan Konsumen

c. Prinsip Tanggung Jawab produk dan Tanggung Jawab Profesional

LEVEL KOMPETENSI IV : HUBUNGAN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

b. Perilaku Konsumen

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

d. Etika Bisnis

e. Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

LEVEL KOMPETENSI V : ISSU-ISSU YANG TERKAIT DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Periklanan

b. Keamanan Pangan

c. Perjanjian Standar

d. Layanan Purna Jual

e. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

f. Pelayanan Kesehatan

LEVEL KOMPETENSI VI : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

a. Hukum Perdata

b. Hukum Pidana

c. Hukum Administrasi Negara

LEVEL KOMPETENSI VII : LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Pemerintah

b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

f. Perguruan Tinggi (PT)

LEVEL KOMPETENSI VIII : UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

a. Penyelesaian sengketa Konsumen Non Litigasi

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui jalur Litigasi

LEVEL KOMPETENSI IX : KETENTUAN TENTANG SANKSI DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Sanksi Perdata

b. Sanksi Administratif

c. Sanksi Pidana

d. Hukum tambahan

LEVEL KOMPETENSI X : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE

a. Pengertian E-Commerce

b. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce

c. Mekanisme Transaksi melalui E-Commerce

d. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi E-Commerce

E. 1. Mata Kuliah:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEVEL KOMPETENSI I PENGERTIAN TENTANG KONSEP ISTILAH-ISILAH HUKUM DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke- 1

Kontrak Belajar dan Silabi

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : a. Pengertian Konsumen b. Pengertian Pelaku Usaha c. Pengertian Perlindungan Hukum d. Pengertian Perlindungan Konsumen e. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan dan sistem

penilaian dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen

b. Mahasiswa memahami konsep dasar dan istilah hukum dalam perlindungan konsumen

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan model pembelajaran dan

penilaian dalam hukum perlindungan konsumen b. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan istilah hukum

dalam perlindungan konsumen

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Media : LCD +PP

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA: A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, PT Eresco, 1988;

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, 1995;

Gunawan Wijaya, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, 2001;

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, 2000;

Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1996;

Yusuf Shofie, Perlindungan Hukum dan Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, 2000;

UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen

E. 2. Mata Kuliah:

Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI 2 SEJARAH

PERKEMBANGAN HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke – 2 dan

ke-3

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : a. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di AS

Tahapan gerakan perlindungan konsumen di AS Pidato Presiden John.F.Kennedy: “Special Message of

Protection the Consumer Interest” Resolusi PBB 39/248 tgl 16 april 1985--Guidelines for

Consumer Protection b. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia c. Peran pemerintah dalam hukum perlindungan konsumen

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. mahasiswa memahami sejarah gerakan perlindungan konsumen di

AS. b. mahasiswa memahami sejarah gerakan perlindungan konsumen di

Indonesia c. mahasiswa memahami peran pemerintah dalam hukum

perlindungan konsumen

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perlindungan konsumen di

AS b. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah gerakan perlindungan

konsumen di Indonesia c. Mahasiswa dapat menjelaskan peran pemerintah dalam hukum

perlindungan konsumen

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi; c. Penugasan pengumpulan bahan d. Media: LCD dan PP

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA: A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen, PT Eresco, 1988;

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, 1995;

Gunawan Wijaya, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, 2001;

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, 2000;

Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1996;

Yusuf Shofie, Perlindungan Hukum dan Instrumen hukumnya, Citra Aditya Bakti, 2000;

UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen

E.3. Mata Kuliah:

Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI III PRINSIP-PRINSIP

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke-4

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan Konsumen

1. prinsip let the buyer beware (caveat emptor) 2. prinsip the due care theory 3. prinsip the privity of contract

b. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen :

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan 2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggungjawab 3. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab 4. Prinsip tanggungjawab mutlak 5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan

c. Prinsip Tanggung Jawab Produk dan tanggung Jawab Profesional

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dalam transaksi konsumen yang dapat mempengaruhi kedudukan konsumen dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha apabila melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen

INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan :

1. 3 (tiga) prinsip yang berlaku dalam transaksi konsumen yang mempengaruhi kedudukan dari konsumen

2. 5 (lima) prinsip yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban dari pelaku usaha

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;

b. Diskusi

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa untuk berdiskusi dalam proses perkuliahan dan kuis terkait dengan materi dari sub kompetensi yang telah disampaikan.

BAHAN PUSTAKA:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan

Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum

Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor. Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakdi, Bandung

E.4. Mata Kuliah:

Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI IV HUBUNGAN ANTARA

KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Waktu:

Minggu ke…

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam UUPK

b. Perilaku Konsumen

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UUPK

d. Etika Bisnis

1. Prinsip otonomi

2. Prinsip kejujuran

3. Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik

4. Prinsip Keadilan

5. Prinsip hormat pada diri sendiri

e. Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dalam UUPK

1. Tahap pra transaksi konsumen

2. Tahap transaksi konsumen

3. Tahap pasca transaksi konsumen

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami mengenai hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, perilaku konsumen, etika bisnis bagi pelaku usaha, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan :

1. Hak dan Kewajiban konsumen yang termuat dalam UUPK 2. Hak dan Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK 3. Perilaku konsumen dalam transaksi konsumen 4. 5 Etika bisnis bagi pelaku usaha 5. Perbuatan-perbuatan yag dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan tahapan transaksi konsumen

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;

b. Diskusi

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi selama proses perkuliahan dan evaluasi lisan atas materi yang telah disampaikan.

BAHAN PUSTAKA:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum

Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E.5.

Mata Kuliah:

Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI V ISSU-ISSU YANG TERKAIT

DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke-

SUB-SUB KOMPETENSI : a Periklanan

1. Bentuk dan jenis Iklan 2. Etika Periklanan 3. Iklan yang menyesatkan

b. Keamanan Pangan 1. Sistem Pangan 2. Jenis Pangan 3. Ketidakamanan pangan akibat perbuatan pelaku usaha

c. Perjanjian Standar 1. Perjanjian standar dengan kalusula baku 2. Perjanjian dengan klausula eksonerasi

d. Layanan Purna Jual Kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual (pasal 19,25 dan 26 UUPK)

e. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 1. Pengertian dan fungsi merek 2. Perbuatan yang dilarang dalam UU Merek 3. Sanksi pidana dalam UU Merek

f. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Konsumen kesehatan/pasien

2. Hak-hak pasien dalam Pelayanan kesehatan (UU 36/2009 Kesehatan)

3. Malpraktek dalam pelayanan kesehatan

TUJUAN PEMBELAJARAN : Mahasiswa dapat memahami mengenai issu-issu yang berkembang dalam transaksi konsumen dalam wujud:

a. iklan yang menyesatkan,

b. keamanan pangan,

c. perjanjian standar yang diperbolehkan dan dilarang dalam hukum perlindungan konsumen

d. konsep layanan purna jual berkaitan dengan hak-hak konsumen

e. aspek hukum HKI khususnya hukum merek berkaitan dengan hak-hak konsumen

f. hak hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan.

INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat menjelaskan issu-issu dalam hukum perlindungan konsumen mengenai :

1. Kriteria iklan yang menyesatkan dan dilarang 2. Keamanan pangan yang harus dijami oleh pelaku usaha 3. Perjanjian standar yang diperbolehkan dan dilarang dalam

transaksi konsumen 4. layanan purna jual berkaitan dengan hak-hak konsumen 5. aspek hukum HKI khususnya hukum merek berkaitan dengan

hak-hak konsumen 6. Mahasiswa dapat menjelaskan hak hak pasien sebagai

konsumen dalam pelayanan kesehatan

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;

b. Diskusi

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi selama proses perkuliahan dan evaluasi lisan atas materi yang telah disampaikan.

BAHAN PUSTAKA: Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Amri Amir , 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

CST. Kansil, 1999, Pengantar Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Bandung.

Dix Noel dan Jerry J Phillip, 1998, Product Liability, Sint Paul, Minn.

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

M. Djumhana, 1999, Pengantar hak kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK Saidin,2003. Pengantar HKI, Rajawali Pers, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Van der Mijn, 1992, Health Issues, Erasmus University, Rotterdam.

Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

UU HKI , Tata Nusa, 2000

E.6.

Mata Kuliah:

Hukum Perlindungan Konsumen

LEVEL KOMPETENSI VI PERLINDUNGAN

KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Waktu:

Minggu ke-

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata b. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pidana c. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Pemahaman mengenai :

a. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata b. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pidana c. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara

INDIKATOR HASIL BELAJAR: Mahasiswa dapat memahami mengenai :

a. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata b. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pidana c. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah;

b. Diskusi

EVALUASI : Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan mengenai :

a. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata b. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pidana c. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Administrasi Negara

BAHAN PUSTAKA:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Dix Noel dan Jerry J Phillip, Product Liability, Sint Paul, Minn, 1998;

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen,

Mandar Maju, 2000;

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, CitraAditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

___________, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunawan Wijaya, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia

Pustaka Utama, 2001;

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, 2000;

Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya

Bakti, 1996;

Hukum dan Advokasi Konsumen Citra Aditya Bakti,1999;

Health Issues, Van der Mijn, Erasmus University, Rotterdam,1992.

E. 7. Mata Kuliah:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEVEL KOMPETENSI VII LEMBAGA-LEMBAGA

YANG BERPERAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : a. Pemerintah b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa memahami peran pemerintah dalam Hukum Perlindungan

Konsumen melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

b. Mahasiswa memahami peran badan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, juga bertugas antara lain memeberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

c. Mahasiswa memahami peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen melalui advokasi dan dukungan kelompok, apabila membutuhkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa juga tidak dengan persyaratan melalui mediasi.

d. Mahasiswa memahami peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Badan/ Institusi yang dibentuk pemerintah tempat konsumen mengadu apabila dirugikan pelaku usaha, penyelesaian sengketa diselesaikan BPSK.

e. Mahasiswa memahami peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah tempat pemeriksaan makanan dan minuman, obat-obat tradisional, kosmetika yang sudah dikemas dari luar negeri maupun dalam negeri, pemeriksaan tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menyelaraskan peran pemerintah dalam hukum

perlindungan konsumen b. Mahasiswa dapat menjelaskan peran BPKN sebagai badan

pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

c. Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa konsumen dapat mengadu kepada Lembaga perlindugnan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), melalui advokasi dapat minta tolong ganti kerugian apabila dirugikan pelaku usaha tetapi tidak melalui persyaratan mediasi.

d. Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga tempat mengadu dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha, namun hanya konsumen yang dapat mengadu.

e. Mahasiswa dapat menjelaskan peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tempat pelaku usaha wajib memeriksakan makanan dan minuman, obat-obat tradisional aserta kosmetika yang sudah dikemas dari luar negeri maupun dalam negeri.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi kelompok; c. Penugasan pengumpulan bahan d. Membuat makalah take home, dikumpulkan pada waktu UAS

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok dijadikan salah satu komponen tambahan penilaian Tugas Terstruktur II(T2) berbentuk lisan.

BAHAN PUSTAKA:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan

Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E. 8. Mata Kuliah:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEVEL KOMPETENSI VII UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : a. Penyelesaian sengketa konsumen non litigasi b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa memahami upaya penyelesaian sengketa konsumen non

litigasi dapat ditempuh pilihan sukarela, melalui BPAK atau LPKSM (melalui mediasi) upaya disini untuk berdamai

b. Mahasiswa memahami upaya penyelesaian sengketga konsumen melalui jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan negeriyiatu sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikad baik untuk berdamai.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan upaya penyelesaian sengketa

konsumen non litigasi dapat ditempuh melalui pilihan sukarela melalui BPSK (dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase) atau bisa datang ke LPKSM (cara mediasi) untuk berdamai (win-win solution).

b. Mahasiswa dapat menjelaskan upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi ditempuh di pengadilan negeri yaitu merupkanan sengketa kepastian hukum dimana para pihak tidak lagi memiliki iktikad baik untuk berdamai.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi kelompok; c. Penugasan pengumpulan bahan d. Membuat makalah take home, dikumpulkan pada waktu UAS

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok dijadikan salah satu komponen tambahan penilaian Tugas Terstruktur II(T2) berbentuk lisan.

BAHAN PUSTAKA: Rachmad Syafaat, Advokasi dan Pilihant Penyelesaian Sengketa, Agritek

YPN Malang, Malang.

UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen

E. 9. Mata Kuliah:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEVEL KOMPETENSI IX KETENTUAN TENTANG SANKSI DALAM UU NO.

8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Waktu:

Minggu ke

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : a. Sanksi Perdata b. Sanksi Administrasi c. Sanksi Pidana d. Sanksi Tambahan

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa memahami ketentuan sanksi perdata dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b. Mahasiswa memahami ketentuan sanksi administrasi dalam UU No.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Mahasiswa memahami ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. d. Mahasiswa memahami ketentuan sanksi tambahan dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai :

a. Ketentuan sanksi perdata dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Ketentuan sanksi administrasi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Ketentuan sanksi tambahan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi kelompok; c. Penugasan pengumpulan bahan d. Membuat makalah take home, dikumpulkan pada waktu UAS

EVALUASI : Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi selama proses perkuliahan dan evaluasi lisan atas materi yang telah disampaikan.

BAHAN PUSTAKA:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,Citra Adtya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum

Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yusuf Shofie,2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Sofie, 2008, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E. 10. Mata Kuliah:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEVEL KOMPETENSI X PERLINDUNGAN

KONSUMEN DALAM E-COMMERCE

Waktu:

Minggu ke

SUB-SUB LEVEL KOMPETENSI : e. Pengertian E-Commerce f. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce g. Mekanisme Transaksi E-Commerce h. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce i. Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce

TUJUAN PEMBELAJARAN : b. Mahasiswa memahami upaya penyelesaian sengketa konsumen

non litigasi dapat ditempuh pilihan sukarela, melalui BPAK atau LPKSM (melalui mediasi) upaya disini untuk berdamai

c. Mahasiswa memahami upaya penyelesaian sengketga konsumen melalui jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan negeriyiatu sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikad baik untuk berdamai.

INDIKATOR HASIL BELAJAR : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai :

a. Pengertian E-Commerce b. Ruang Lingkup dan Pengaturan E-Commerce c. Mekanisme Transaksi E-Commerce d. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce e. Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi kelompok; c. Penugasan pengumpulan bahan d. Membuat makalah take home, dikumpulkan pada waktu UAS

EVALUASI : Kemampuan mahasiswa memberikan contoh kasus perlindungan konsumen dalam e-commerce dan penyelesaian sengketanya.

BAHAN PUSTAKA: Anita Rosen, 1999, The Ecommerce Question and Answer Book,

Amacom, New York. Henry R. Cheesman , 2001,Bussnies Law, Ethical, International, E-

Commerce and Environment, Prentice Hall. Inc, Upper Saddle River, New Jersey.

M . Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis Dalam Transaksi Electronic

Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, Jurnal Hukum No 16 Vol 8, Yogyakarta.

Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, Mengenal E-Commerce,

PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Sutan Remy Sjahdeini, 2001, Ecommerce, Tinjauan dari Prespektif

Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta. Ustadiyanto, Rieke, 2001, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta.