KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN... · Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan

KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2013

http://www.google.com/imgres?start=115&um=1&hl=en&biw=972&bih=546&tbm=isch&tbnid=BUtqbTSbqxTxqM:&imgrefurl=http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=93:bima-8-jagung-hibrida&catid=44:database-varietas-jagung&docid=TSh-_tl22H0z3M&imgurl=http://balitsereal.litbang.deptan.go.id/ind/images/stories/bima8.jpg&w=600&h=1068&ei=dBr2UYSDNIrkrAfDwYDgCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:100,i:67&iact=rc&page=11&tbnh=211&tbnw=123&ndsp=13&tx=70&ty=4�

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Swasembada pangan merupakan salah satu dari empat target utama

pembangunan pertanian ke depan (2010-2014). Program swasembada pangan

ini mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa

karena pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan

pangan seperti terjadinya krisis beras pada tahun 2008 yang ditandai oleh

gejolak harga beras, telah memberikan pelajaran bahwa melindungi pasar dalam

negeri dengan swasembada pangan yang efisien merupakan hal yang sangat

diperlukan.

Indonesia saat ini masih sulit mencapai target swasembada pangan 2014

karena produksi dan produktivitas tanaman pangan terus menurun. Bahkan hasil evaluasi Indeks Ketahanan Pangan Global yang dilakukan oleh Economist

Intelligence Unit pada tahun 2012 menempatkan Indonesia di posisi ke 5 dari 7

negara ASEAN. Posisi ketahanan pangan Indonesia tersebut berada di bawah

Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hal tersebut menunjukan bahwa

dengan demikian, peran diversifikasi konsumsi pangan menjadi penting sebagai

salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi

pada beras sehingga mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan

dapat dijadikan sebagai instrumen peningkatan produktifitas kerja melalui

perbaikan gizi masyarakat.

Analisis terhadap perkembangan pola diversifikasi dan tingkat konsumsi

pangan pokok di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Demikian

pula analisis kebijakan pangan pokok di Indonesia pada saat ini dan waktu

mendatang dalam perspektif percepatan pencapaian swasembada pangan pokok

juga sangat perlu dilakukan melalui serangkaian analisis, yang mencakup: (1)

Dinamika permintaan, penawaran dan kebijakan perdagangan tentang komoditas

pangan pokok di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain di

kawasan ASEAN; (2) Proyeksi perkembangan permintaan dan penawaran

pangan pokok dalam jangka pendek, menengah dan panjang; dan (3) Alternatif

kebijakan perdagangan yang diperlukan untuk mendorong diversifikasi konsumsi

pangan masyarakat dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada

pangan pokok.

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan ii

Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dinamika pola diversifikasi dan

tingkat konsumsi komoditas pangan pokok di Indonesia. Menganalisis

perkembangan permintaan dan penawaran komoditas pangan pokok di

Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Merumuskan opsi-opsi

kebijakan perdagangan untuk mendorong diversifikasi konsumsi komoditas

pangan masyarakat dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada

pangan pokok.

Berdasarkan hasil analisis dan FGD dapat disimpulkan beberapa hal yaitu

1) Pangsa pengeluaran pangan masyarakat Indonesia meningkat dari 52,42

persen pada tahun 2002 menjadi 54,69 persen pada 2011 atau meningkat

sebesar 4,15 persen selama periode 2002-2011. Pola konsumsi masyarakat

masih didominasi oleh padi-padian dan makanan-jadi sehingga kualitas

konsumsi pangan masyarakat dinilai masih rendah, dimana konsumsi karbohidrat

masih tinggi, sedangkan konsumsi protein, kacang-kacangan, dan umbi-umbian

rendah. Padahal, potensi keanekaragaman pangan Indonesia sebenarnya

tergolong besar karena negeri ini kaya akan jenis pangan nabati dan hewani. 2)

Konsumsi energi masyarakat selalu berada di bawah 2.200 kkal selama periode

2002-2011 sehingga tidak sesuai dengan pola pangan yang ditetapkan dalam

Pola Pangan Harapan (PPH). Untuk menuju PPH, konsumsi beras harus

dikurangi, sebaliknya konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah

perlu ditingkatkan secara signifikan. 3) Dilihat dari segi ketersedian energi

pangan, di Indonesia terjadi kesinambungan surplus energi pangan sejak 2005.

Namun terdapat masalah pada keseimbangannya, yang diindikasikan oleh

persentase ketersedian energi dari: (a) Padi-padian terlalu tinggi, (b) Pangan

Hewani terlalu rendah, (c) Umbi-umbian terlalu tinggi, dan (d) Kacang-kacangan

terlalu rendah. Apabila ketersedian energi dibandingkan dengan konsumsi energi

maka kelebihan energi tertinggi diperoleh dari Padi-padian (992 kkal), yang

kemudian diikuti dari Umbi-umbian (56 kkal) dan Pangan Hewani (165 kkal). 4)

Upaya membangun diversifikasi konsumsi pangan telah dilaksanakan sejak

tahun 60-an. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan

lebih ditekankan pada usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, karena

diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan

pokok. Program diversifikasi konsumsi pangan juga dilakukan secara parsial,

baik dalam konsep, target, wilayah maupun sasaran, dan tidak dalam kerangka

diversifikasi secara utuh.

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan iii

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perkembangan Permintaan dan

Penawaran diperoleh gambaran bahwa: 1) Permintaan lima komoditas pangan

yang dianalisis, yaitu beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi mengalami

pertumbuhan yang cepat selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012), yaitu

masing-masing 4,14 persen, 6,16 persen, 7,58 persen, 8,24 persen dan 8,11

persen per tahun. Laju pertumbuhan permintaan tersebut jauh melebihi laju

pertumbuhan jumlah penduduk yang hanya 2,01 persen per tahun. Hal ini

mengindikasikan pertumbuhan yang cepat pada industri pengolahan makanan

dan minuman; 2) Selama kurun waktu 2008-2012, produksi lima komoditas

pangan yang dianalisis mengalami pertumbuhan yang bervariasi dari negatif

yaitu gula (-1,73 persen/tahun), sangat lambat yaitu kedelai (0,75 persen/tahun),

lambat yaitu jagung (3,21 persen/tahun) dan beras (2,85 persen/tahun), dan

sangat cepat yaitu daging sapi (19,50 persen/tahun). Khusus daging sapi, perlu

dicatat bahwa laju pertumbuhan produksi yang sangat cepat tersebut bukan

berasal dari ternak sapi lokal saja tetapi juga termasuk sapi bakalan dari

Australia yang diimpor, digemukkan dan dipotong di Indonesia; 3) Selama kurun

waktu yang sama (2008-2012), secara konsisten terjadi defisit produksi dan

cenderung meningkat cepat. Laju peningkatan defisit rata-rata per tahun sangat

cepat pada beras dan jagung, yaitu masing-masing 62,06 persen dan 69,68

persen, sedangkan deficit gula, daging sapi dan kedelai masing-masing sebesar

24,38 persen, 18,73 persen dan 11,23 persen; 4) Hasil estimasi elastisitas

menunjukkan penurunan sensitivitas dari konsumsi pangan langsung terhadap

perubahan harga sendiri. Elastisitas pengeluaran terhadap permintaan beras dan

gula cenderung meningkatkan namun tetap < 1 (inelastis). Elastisitas

pengeluaran pada 2011 menunjukkan bahwa kelima komoditas yang dikaji

tergolong barang normal. Dengan demikian, permintaan akan terus meningkat

jika pendapatan masyarakat meningkat; 5) Luas panen padi, jagung, kedelai dan

tebu/gula dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh harga output sendiri di

tingkat produsen dengan elastisitas paling rendah pada padi (0,477) dan paling

tinggi pada tebu/gula (0,901). Harga komoditas pesaing yang berpengaruh hanya

harga jagung terhadap luas panen kedelai dengan elastisitas -0.648, namun luas

panen jagung tidak dipengaruhi oleh harga kedelai. Dengan perkataan lain,

perluasan areal panen jagung dapat menurunkan luas areal panen kedelai, tetapi

tidak terjadi yang sebaliknya; 6) Hasil analisis respon produktivitas menunjukkan

bahwa harga output sendiri berpengaruh positif pada produktivitas padi, jagung,

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan iv

kedelai dan tebu/gula dengan elastisitas yang bervariasi dari paling rendah yaitu

0,103 pada jagung dan 0,403 pada tebu/gula. Variabel Trend sebagai proksi

teknologi berpengaruh positif pada produktivitas padi, jagung, kedelai dan gula.

Untuk produksi daging sapi, harga produsen berpengaruh positif dengan

elastisitas 0,381. Produksi daging sapi juga dipengaruhi secara positif oleh

teknologi dengan elastisitas 0,019; 7) Elastisitas transmisi harga impor ke harga

konsumen berkisar dari yang paling rendah sebesar 0,663 (gula) hingga yang

tertinggi sebesar 0,974 (jagung). Elastisitas transmisi TBM ke harga konsumen

bervariasi dari yang paling rendah sebesar 0,175 (beras) sampai dengan yang

tertinggi yaitu 0,320 (gula). Harga produsen dipengaruhi secara positif oleh harga

konsumen dengan elastistas yang bervariasi dari yang paling rendah sebesar

0,884 (gula) hingga yang tertinggi sebesar 0,966 (kedelai). Khusus untuk gabah

dan gula, harga produsen juga dipengaruhi oleh HPP dengan elastisitas masing-

masing 0,080 dan 0,144.

Berdasarkan Proyeksi Permintaan dan Penawaran 2013-2050 dapat

disimpulkan bahwa untuk Beras: pada tahun 2014 masih akan mengalami defisit

produksi 71.818-78.639 ton. Surplus produksi diproyeksikan akan mulai diraih

pada tahun 2015 yang mencapai 693-1.113 ribu ton. Surplus tersebut akan terus

meningkat sampai dengan tahun 2050 yang mencapai 28.962-35.933 ribu ton.

Skenario III (optimis) menghasilkan surplus beras paling besar, sedangkan

Skenario I (pesimis) paling kecil. Jagung: defisit produksi akan terus menurun

sampai dengan tahun 2025 dan mencapai surplus 39.946 ton pada tahun 2026

dengan Skenario I (pesimis) pada tahun 2023 surplus 3.885 ton dengan Skenario

II (sedang) dan pada tahun 2020 surplus 33.579 ton dengan Skenario III

(optimis). Dengan Skenario III (optimis), swasembada jagung dapat dicapai

paling cepat. Surplus terus meningkat sampai dengan 2050 yang mencapai

12.618-15.064 ribu ton. Kedelai: defisit produksi diproyeksikan akan terus

meningkat sampai 2050. Pada tahun 2014, defisit produksi kedelai akan

mencapai 2.053-2.078 ribu ton, dan pada tahun 2050 akan naik menjadi 4.921-

5.051 ribu ton. Skenario I (pesimis) menghasilkan defisit paling besar, sementara

Skenario III (optimis) paling kecil. Gula: defisit produksi diproyeksikan akan terus

meningkat sampai 2050. Pada tahun 2014, defisit produksi gula akan mencapai

2.197-2.198 ribu ton, dan pada tahun 2050 akan meningkat cepat menjadi 8.068-

9.363 ribu ton. Skenario I (pesimis) menghasilkan defisit paling besar, sementara

Skenario III (optimis) paling kecil. Daging sapi lokal: defisit produksi

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan v

diproyeksikan akan terus meningkat sampai 2050. Pada tahun 2014, defisit

produksi daging sapi akan mencapai 101.242-109.986 ton, dan pada tahun 2050

akan meningkat sangat cepat menjadi 2.589-2.650 ribu ton. Kebalikan dari empat

komoditas sebelumnya, pada daging sapi Skenario I (pesimis) menghasilkan

defisit paling kecil, sementara Skenario III (optimis) paling besar.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola konsumsi, analisis trend dan hasil

proyeksi, maka langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil adalah 1)

Pengembangan produk (product development) yang diperankan oleh industri

pengolahan makanan untuk meningkatkan cita-rasa dan citra-produk pangan

khas nusantara; 2) Kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis

sumberdaya pangan lokal bagi aparat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,

individu, kelompok masyarakat dan industri; 3) Pendidikan diversifikasi konsumsi

pangan secara sistematis, terutama mengenai pola pangan beragam, bergizi,

dan berimbang, yang dilakukan sejak dini (perlu dimasukkan ke dalam kurikulum

di SD, SLTP dan SLTA); 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak

memproduksi, menyediakan, memperdagangkan, dan/atau mengkonsumsi

pangan yang tidak aman (mengandung zat adiktif, terkontaminasi mikroba, kotor,

dan lain-lain); 5) Program penganekargaman pangan nasional dan daerah perlu

diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri

pengolahan pangan guna mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi sumber

pangan non-beras, namun tidak menggantungkan pada barang pangan impor; 6)

Fasilitas pengembangan bisnis pangan melalui fasilitasi pengembangan aneka

pangan segar, industri pangan olahan dan pangan siap saji berbasis sumber

daya lokal. Untuk itu, perlu program yang jelas dan terkoordinasi untuk

memproduksi pangan lokal secara memadai.

Sedangkan untuk Kebijakan Perdagangan Luar Negerinya yang feasible

untuk dilakukan adalah Kebijakan perdagangan dalam bentuk TBM (Tarif Bea

Masuk), baik tarif spesifik untuk beras dan gula, maupun tarif ad-valorem untuk

jagung, kedelai dan daging sapi, sebagai salah satu bentuk perlindungan

kuantitatif bagi pertanian kelima komoditas pangan strstegis tersrbut di Indonesia

masih tetap diperlukan. Sehubungan dengan itu, Indonesia berkewajiban untuk

menotifikasi atau merenegosiasi TBM-nya dengan anggota ASEAN dan

ASEAN+mitra, sebagaimana Indonesia juga harus menotifikasikan TBM-nya ke

negara-negara anggota WTO melalui Sekretariat WTO. Tujuan kebijakan

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan vi

perdagangan dalam bentuk TBM tersebut adalah untuk menghambat laju

pertumbuhan konsumsi per kapita bagi komoditas-komoditas yang konsumsi per

kapitanya dinilai sudah berlebihan, sekaligus mendorong pertumbuhan produksi

beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi, sehingga swasembada dapat lebih

cepat tercapai.

Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah Kebijakan Pertanian dan

Prasarana Umum melalui: 1) Pengembangan inovasi teknologi secara terus-

menerus sesuai dengan kondisi alam perdesaan, sosial-budaya dan ekonomi

petani, yang disertai dengan sistem penyuluhan yang efektif untuk diseminasi

teknologi tersebut kepada petani produsen, sehingga produktivitas dan efisiensi

proses produksi makin tinggi; 2) Percepatan peningkatan Harga Pembelian

Pemerintah (HPP) untuk beras dan Harga Patokan (HP) untuk gula untuk

mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih baik sekaligus mendorong

perluasan areal tanam; 3) Perlambatan kenaikan harga subsidi input, yaitu benih

unggul baru, pupuk organik dan pupuk anorganik (Urea, ZA, SP36, NPK) untuk

mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih baik; 4) Pembangunan dan

perbaikan prasarana pertanian, utamanya jaringan irigasi, jalan pertanian,

jembatan dan pelabuhan laut. Jaringan irigasi diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan pengairan sehingga Indeks Pertanamaan (IP) dan produktivitas dapat

ditingkatkan; 5) Pencetakan sawah untuk padi, dan pengadaan lahan untuk

kedelai dan tebu/ gula harus lebih besar dibanding konversinya. Pemerintah

Daerah harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan

kelestarian lahan pangan dan alih fungsi lahan pertanian, dan tidak sekadar

mengejar PAD melalui pembangunan kaawsan industri yang dapat mengancam

produksi pangan pokok, utamanya beras; 6) Pengendalian/pencegahan

pemotongan ternak sapi potong betina produktif untuk mencegah terjadinya

pengurasan populasi ternak sapi potong melalui pengawasan pemotongan di

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik pemerintah, swasta dan pribadi. Untuk

itu perlu diterbitkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pelarangan pemotongan

sapi betina produktif. Pemotongan harus mendapatkan izin Dinas Peternakan

dan para pelaku yang melanggar harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan

Perda terkait; 7) Jalan pertanian diperlukan untuk memperlancar angkutan hasil

pertanian dari lahan/kebun ke jalan desa/jalan raya, sementara jalan raya,

jembatan dan pelabuhan laut diperlukan untuk memperlancar proses distribusi

pangan dalam daerah dan antar daerah (aspek konektivitas).

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan vii

Untuk kebijakan Kebijakan Demografi yang perlu dilakukan adalah

Perlambatan laju pertumbuhan penduduk melalui penggalakan kembali program

Keluarga Berencana (KB) dengan moto “Dua Anak Cukup” dan “Keluarga Kecil

Sejahtera” untuk memperlambat laju pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu

dampak positif dari perlambatan laju pertumbuhan jumlah penduduk adalah

memperlambat laju kenaikan konsumsi pangan. Peran lembaga-lembaga yang

terkait erat dengan masalah kependudukan (PKK, Posyandu, dan lain-lain),

lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan perlu mengajarkan dan

menanamkan pengertian tentang pentingnya melakukan KB.

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan viii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas rahmat dan hidayah-Nya, laporan tentang : Kajian Peran Kebijakan

Perdagangan Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan ini dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kajian ini bertujuan

untuk menganalisis dinamika pola diversifikasi dan tingkat konsumsi komoditas

pangan pokok di Indonesia. Menganalisis perkembangan permintaan dan

penawaran komoditas pangan pokok di Indonesia dalam jangka pendek,

menengah dan panjang. Merumuskan opsi-opsi kebijakan perdagangan untuk

mendorong diversifikasi konsumsi komoditas pangan masyarakat dalam

mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan pokok.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan Data dan informasi

tentang dinamika pola diversifikasi dan tingkat konsumsi komoditas pangan

pokok di Indonesia. Perkembangan permintaan dan penawaran komoditas

pangan pokok di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang serta

Informasi tentang rumusan opsi-opsi kebijakan perdagangan untuk mendorong

diversifikasi konsumsi komoditas pangan masyarakat dalam mendukung

percepatan pencapaian swasembada pangan pokok.

Akhir kata, semoga hasil kajian ini menjadi langkah awal bagi proses

penyusunan rencana dan tindak lanjut kebijakan perdagangan untuk mendukung

pencapaian swasembada pangan yang komprehensif dan berguna bagi

pembangunan perekonomian daerah dan nasional.

Jakarta, Nopember 2013

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan ix

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................

KATA PENGANTAR .......................................................................................

DAFTAR ISI ....................................................................................................

DAFTAR TABEL .............................................................................................

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

Hal

i

viii

ix

xi

xiii

xiv

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ..........................................................................

1.1. Latar Belakang ......................................................................

1.2. Tujuan ...................................................................................

1.3. Keluaran Yang Diharapkan ...................................................

1.4. Dampak Kajian ......................................................................

1.5. Ruang Lingkup ......................................................................

1.6. Sistimatika Laporan ...............................................................

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................

2.1. Konsep Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan .................

2.2. Hukum Permintaan dan Penawaran ......................................

2.3. Konsep Kebijakan Perdagangan – Tarif Bea Masuk .............

2.4. Konsep Ketergantungan Impor ..............................................

2.5. Metode Analisis Penawaran dan Permintaan Pangan ..........

2.6. Pengalaman Kebijakan Perdagangan dan Harga Komoditas

Pangan Strategis di Indonesia ..............................................

2.7. Promosi Diversifikasi Pangan ................................................

METODOLOGI .............................................................................

3.1. Kerangka Teori ......................................................................

3.2. Kerangka Analisis ..................................................................

3.3. Jenis dan Sumber Data .........................................................

3.4. Metoda Analisis .....................................................................

POLA DIVERSIFIKASI DAN TINGKAT KONSUMSI

KOMODITAS PANGAN STRATEGIS ..........................................

4.1. Dinamika Pola Konsumsi .......................................................

4.2. Pola Konsumsi Energi Pangan ..............................................

1

1

3

4

4

4

5

7

7

10

13

15

17

19

36

37

37

42

44

44

57

57

63

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan x

BAB V

BAB VI

BAB VII

4.3. Ketersediaan Energi Pangan .................................................

4.4. Pola Diversifikasi ...................................................................

4.5. Kebijakan Diversifikasi Pangan .............................................

PERKEMBANGAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN

KOMODITAS PANGAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHINYA ................................................................

5.1. Perkembangan Permintaan dan Penawaran .........................

5.2. Faktor-faktor Determinan Permintaan dan Penawaran .........

5.3. Transmisi Harga ....................................................................

PROYEKSI PERMINTAAN DAN PENAWARAN KOMODITAS

PANGAN STRATEGIS THUN 2013-2050 ....................................

6.1. Skenario Kebijakan Pemerintah dan Variabel lain ................

6.2. Proyeksi Konsumsi/Permintaan .............................................

6.3. Proyeksi Produksi/Penawaran ...............................................

6.4. Pencapaian Swasembada Pangan .......................................

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ..............................

7.1. Kesimpulan ............................................................................

7.2. Implikasi Kebijakan ................................................................

67

70

74

79

79

82

87

89

89

93

95

97

101

101

104

Daftar Pustaka ................................................................................................ 108

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan xi

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Rasio Ketergantungan Impor Pangan (Persen) ......................... 16

Tabel 2.2. Regim Kebijakan Pergulaan Nasional ........................................ 26

Tabel 4.1. Pangsa Pengeluaran Kelompok Pangan Pendk Indonesia ...... 59

Tabel 4.2. Dinamika Konsumsi Beberapa Jenis Pangan (Kg/Kp/Th) .......... 60

Tabel 4.3. Besaran Pengeluaran Pangan Penduduk Indonesia Menurut

Kelas Pengeluaran (Kg/Kap/Th) .................................................

61

Tabel 4.4. Susunan Pola Pangan Harapan(PPH) Nasional Kkal/Kap/Hr .... 64

Tabel 4.5. Konsumsi Energi Pangan Penduduk Indonsia MenurutKelas

Pendapatan (Kka/Kap/Hr)Tahun 2011 .......................................

66

Tael 4.6. Pola Ketersediaan dan Konsumsi Energi Bahan Pangan

Penduduk Indonesia Tahun 2010 ..............................................

70

Tabel 4.7. Konsumsi Pangan Sumber Karbohindrat : Beras, Umbi-umbian

dan Terigu Tahun 2002-2011 (Kg/Kp/Th) ..................................

71

Tabel 4.8. Konsumi Pangan Sumber Protein : Daging, Telur, Susu dan

Kedelai Tahun 2002-2011 (Kg/Kp/Th) ........................................

72

Tabel 5.1. Perkembangan Konsumsi Lima Komoditas Pangan Strategis

Tahun 2008-2012 (Ton) .............................................................

79

Tabel 5.2. Perkembangan Produksi Lima Komoditas Pangan Strategis

2008-2012 (ton) ..........................................................................

80

Tabel 5.3. Perkebangan Defisit Produksi Lima Komodta Pangan Strategis

2008-2012 (ton) ..........................................................................

82

Tabel 5.4. Elastisitas Harga Sendiri dan Elastisitas Pengeluaran

Konsumsi Langsung Komoditas Pangan Strategis Per Kap .....

83

Tabel 5.5. Elastisitas Luas Panen dan Prduktivitas Komoditas Pangan

Strategis .....................................................................................

86

Tabel 5.6. Elastisitas Transmisi Harga Impor dan TBM Ke Harga

Konsumen Komoditas Pangan strategis ....................................

88

Tabel 5.7. Elastisitas Transmisi Harga Konsumen dan HPP/HP Ke Harga

Produsen Komoditas Pangan strategis ......................................

88

Tabel 6.1. Skenario Analisis Simulasi Untuk Proyeksi Permintaan dan

Penawaran Komoditas Pangan Strategis ..................................

90

Tabel 6.2. Proyeksi Konsumsi Beras 2013-2050 (ton) ................................ 93

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan xii

Tabel 6.3. Proyeksi Konsumsi Jagung 2013-2050 (ton) ............................. 93

Tabel 6.4. Proyeksi Konsumsi Kedelai 2013-2050 (ton) ............................. 94

Tabel 6.5. Proyeksi Konsumsi Gula 2013-2050 (ton) .................................. 94

Tabel 6.6. Proyeksi Konsumsi Sapi 2013-2050 (ton) .................................. 94

Tabel 6.7. Proyeksi Produksi Beras 2013-2050 (ton) .................................. 95

Tabel 6.8. Proyeksi Produksi Jagung 2013-2050 (ton) ............................... 96

Tabel 6.9. Proyeksi Produksi Kedelai 2013-2050 (ton) ............................... 96

Tabel 6.10. Proyeksi Produksi Gula 2013-2050 (ton) ................................... 96

Tabel 6.11. Proyeksi Produksi Sapi 2013-2050 (ton) .................................... 97

Tabel 6.12. Proyeksi Surplus/Defisit Produksi Beras 2013-2050 (ton) ......... 99

Tabel 6.13 Proyeksi Surplus/Defisit Produksi Jagung 2013-2050 (ton) ....... 99

Tabel 6.14. Proyeksi Surplus/Defisit Produksi Kedelai 2013-2050 (ton) ....... 100

Tabel 6.15. Proyeksi Surplus/Defisit Produksi Gula 2013-2050 (ton) ........... 100

Tabel 6.16. Proyeksi Surplus/Defisit Produksi Dg Sapi 2013-2050 (ton) ...... 100

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan xiii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Kurva Penawaran, Permintaan dan Harga .......................... 11

Gambar 2.2. Teori Dampak Kebijakan TBM ............................................ 14

Gambar 4.1. Pangsa Pengeluaran Masyarakat Perkapita Pertahun........ 57

Gambar 4.2. Pangsa Pengeluaran 2002 .................................................. 62






Gambar 4.8. Konsumsi Energi Pangan Penduduk Indonesia Per Kap

Per Hari................................................................................

63

Gambar 4.9. Konsumsi Energi Pangan dari Beberapa Jenis Kelompok

Bahan Pangan Penduduk Indonesia ...................................

65

Gambar 4.10. Skor Aktual Pola Pangan Harapan (PPH) ........................... 67

Gambar 4.11. Pola Ketersediaan Energi Pangan Dari 4 Kelompok Bahan

Pangan ................................................................................

68

Gambar 4.12. Pola ketersediaan Energi Pangan Tahun 2002-2010 ......... 69

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1 Jenis dan Sumber Data........................................................ 112

Lampiran 2 Proyeksi Konsumsi Beras 2013-2050 (ton) ......................... 113

Lampiran 3 Proyeksi Konsumsi Jagung 2013-2050 (ton) ...................... 114

Lampiran 4 Proyeksi Konsumsi Kedelai 2013-2050 (ton) ...................... 115

Lampiran 5 Proyeksi Konsumsi Gula 2013-2050 (ton) .......................... 116

Lampiran 6 Proyeksi Konsumsi Daging Sapi Lokal 2013-2050 (ton) ..... 117

Lampiran 7 Proyeksi Produksi Beras 2013-2050 (ton) ........................... 118

Lampiran 8 Proyeksi Produksi Jagung 2013-2050 (ton) ........................ 119

Lampiran 9 Proyeksi Produksi Kedelai 2013-2050 (ton) ........................ 120

Lampiran 10 Proyeksi Produksi Gula 2013-2050 (ton) ............................ 121

Lampiran 11 Proyeksi Produksi Daging Sapi Lokal 2013-2050 (ton) ....... 122

Lampiran 12 Proyeksi Surplus/Defisit Prod. Beras 2013-2015 (ton) ........ 123

Lampiran 13 Proyeksi Surplus/Defisit Prod. Jagung 2013-2015 (ton) ..... 124

Lampiran 14 Proyeksi Surplus/Defisit Prod. Kedelai 2013-2015 (ton) ..... 125

Lampiran 15 Proyeksi Surplus/Defisit Prod. Gula 2013-2015 (ton) .......... 126

Lampiran 16 Proyeksi Surplus/Defisit Prod. Daging Sapi Lokal 2013-

2015 (ton) ............................................................................

127

Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Swasembada pangan merupakan salah satu dari empat target utama

pembangunan pertanian ke depan (2010-2014). Program swasembada pangan ini

mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena

pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti

terjadinya krisis beras pada tahun 2008 yang ditandai oleh gejolak harga beras,

telah memberikan pelajaran bahwa melindungi pasar dalam negeri dengan

swasembada pangan yang efisien merupakan hal yang sangat diperlukan (Sawit et

al, 2010).

Dengan permintaan pangan yang terus meningkat seiring dengan laju

pertumbuhan penduduk yang pada 10 tahun terakhir mencapai sekitar 1,49 persen

atau 4,5 juta jiwa per tahun (BPS, 2011), tidak mengherankan untuk memenuhi

kebutuhan pangan dalam negeri, ketergantungan pada bahan pangan impor

semakin tidak dapat dihindari. Hal ini terlihat dari jumlah impor pangan yang terus

bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, impor pangan pada Semester I

tahun 2011 tercatat Rp 45,6 triliun atau bertambah Rp 5 triliun dibanding Semester I

tahun 2010 yang tercatat Rp 39,91 triliun (BPS, 2011).

Bahkan saat ini ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor terus

meningkat. Beras misalnya, dari dari 2,2 persen pada tahun 2008 menjadi 5,8

persen pada tahun 2012. Demikian pula untuk komoditi lainnya, seperti gula dari

34,4 persen (2008) menjadi 65,6 persen (2012), dan jagung dari 8,3 persen (2008)

menjadi 19,5 persen (2012). Khusus komoditi kedelai meskipun ketergantungan

terhadap impor cenderung menurun dari 60,1 persen (2008) menjadi 50,3 persen

(2012), namun proporsi tingkat ketergantungan Indonesia pada impor masih cukup

besar.

Selama ini pemerintah Indonesia selalu berupaya mewujudkan swasembada

pangan terutama beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi, dengan berbagai

program. Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah menargetkan

produksi padi sebanyak 75,7 juta ton, jagung 29 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula

4,81 juta ton, dan daging sapi 0,55 juta ton. Namun untuk mengejar target tersebut


masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya adalah alih fungsi lahan, perubahan

iklim, dan kerusakan infrastruktur pertanian.

Pada sisi permintaan, pemerintah juga terus mendorong percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan untuk mencapai skor pola pangan harapan

(PPH) sekitar 93,3 poin pada tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut,

diperlukan gerakan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan motivasi

masyarakat dalam mengembangkan diversifikasi pangan melalui peningkatan

konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan pangan hewani dengan

mengutamakan produksi pangan lokal. Salah satu sasaran dari gerakan ini adalah

tingkat konsumsi pangan beras per kapita diharapkan dapat turun sekitar 1,5 persen

per tahun.

Apalagi Indonesia saat ini dinilai oleh berbagai pihak masih sulit mencapai

target swasembada pangan 2014 karena produksi dan produktivitas tanaman

pangan terus menurun. Bahkan hasil evaluasi Indeks Ketahanan Pangan Global

yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2012 menempatkaan

Indonesia di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN. Posisi ketahanan pangan Indonesia

tersebut berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oleh karena itu,

isu ketahanan pangan menjadi topik penting di negeri ini karena pangan merupakan

kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumberdaya manusia dan

stabilitas sosial politik sebagai prasayarat untuk melaksanakan pembangunan.

Bagi pemerintah ketahanan pangan merupakan hal yang harus diwujudkan.

Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk besar dan tersebar di ribuan pulau

Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mewujudkan hal

tersebut Kementerian Pertanian telah mentargetkan pencapaian swasembada dan

swasembada yang berkelanjutan yaitu mensukseskan upaya pencapaian surplus 10

juta ton beras dan mencapai swasembada jagung, kedelai, daging, dan gula pada

2014.

Meskipun upaya pencapaian swasembada pangan terus dilakukan, namun

fenomena eskalasi harga pangan masih terus terjadi. Hal ini lebih disebabkan oleh

aspek suplai karena gangguan sistem produksi dan distribusi di beberapa tempat.

Apabila peningkatan harga di titik konsumsi cukup proporsional dengan peningkatan

harga di titik produksi, maka dimensi keadilan masih dapat diharapkan. Akan tetapi,


karena karakter beberapa komoditas pangan di Indonesia memiliki nilai elastisitas

transmisi yang rendah, maka peningkatan harga di titik konsumsi hanya sedikit yang

dinikmati petani. Persentase kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar

dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen. Kenaikan atau

ketidakstabilan harga pangan tersebut menyebabkan turunnya kemampuan

konsumen membeli pangan sehingga berpotensi terjadinya krisis pangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran kebijakan perdagangan dalam

upaya percepatan pencapaian swasembada pangan sangat penting untuk

dirumuskan secara komprehensif. Pada kenyataannya, pemerintah sering kali

berada di posisi yang sulit dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus sama-

sama memikirkan konsumen dan petani, karena kalau harga pangan naik,

konsumen yang dirugikan. Di sisi lain, apabila pemerintah menekan harga, produsen

dan petani yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan peran kebijakan mulai dari

upaya peningkatan kemampuan konsumen membeli pangan yang cukup, hingga

peningkatan kesejateraan petani. Hal ini penting karena target swasembada pangan agak sulit terealisasi jika tidak ada insentif bagi petani. Untuk itu, analisis terhadap

dinamika permintaan dan penawaran komoditas pangan perlu dilakukan sehingga

dapat dirumuskan kebijakan perdagangan pangan yang tepat dan efektif untuk

meningkatkan kemampuan konsumen membeli pangan dan meningkatkan

kesejahteraan petani, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian

swasembada pangan.

1.2. Tujuan

a. Menganalisis dinamika pola diversifikasi dan tingkat konsumsi komoditas

pangan pokok di Indonesia.

b. Menganalisis perkembangan permintaan dan penawaran komoditas

pangan pokok di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan

panjang.

c. Merumuskan opsi-opsi kebijakan perdagangan pangan dalam

mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan pokok.


1.3. Keluaran yang Diharapkan

a. Data dan informasi tentang dinamika pola diversifikasi dan tingkat

konsumsi komoditas pangan pokok di Indonesia.

b. Data tentang perkembangan permintaan dan penawaran komoditas

pangan pokok di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan

panjang.

c. Informasi tentang rumusan opsi-opsi kebijakan perdagangan pangan

dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan. 1.4. Dampak Kajian

Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan masukan yang dapat

dijadikan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan dibidang perdagangan,

khususnya dalam menunjang percepatan swasembada pangan.

1.5. Ruang Lingkup

Kajian ini difokuskan pada peran kebijakan perdagangan pangan, yang

dianalisis melalui dinamika permintaan dan penwaran komoditi pangan di Indonesia.

Selain itu, kajian ini juga akan melakukan proyeksi jumlah penawaran dan

permintaan komoditas pangan pokok di Indonesia di dalam jangka pendek,

menengah dan panjang. Komoditas pangan yang dianalisis adalah beras, jagung,

kedelai, gula dan daging sapi. Pangan tersebut merupakan pangan strategis yang

mendapat perhatian khusus pemerintah dalam mewujudkankan swasembada

pangan. 1.6. Sistematika Laporan

Laporan hasil kajian ini terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, tujuan dan keluaran, ruang lingkup kajian, dan sistematika penulisan

laporan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi hasil studi literatur yang digunakan sebagai referensi di dalam kajian ini, yang meliputi konsep

diversifikasi dan tingkat konsumsi pangan, hukum permintaan dan


penawaran, teori dampak tarif impor, konsep ketergantungan impor,

metode proyeksi penawaran dan permintaan pangan yang pernah

digunakan, dan perkembangan kebijakan perdagangan lima

komoditas yang dikaji.

BAB III : Metodologi. Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan di dalam kajian ini, yang meliputi kerangka pemikiran, metode analisis

data, lokasi kajian dan responden, serta jenis, sumber dan teknik

pengumpulan data.

BAB IV : Pola Diversifikasi dan Tingkat Konsumsi Komoditas Pangan Strategis. Bab ini menguraikan hasil-hasil analisis tentang dinamika pola diversikasi dan tingkat konsumsi komoditas pangan strategis

(beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi) berdasarkan data hasil

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS tahun 2002,

2005, 2008 dan 2011.

BAB V : Analisis Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Strategis. Bab ini berisi hasil-hasil analisis mengenai perkembangan (laju pertumbuhan) permintaan dan penawaran, tingkat

ketergantungan impor, faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan permintaan dan penawaran, transmisi harga, simulasi

dampak kebijakan tarif impor dan kebijakan lain, serta proyeksi

jumlah permintaan dan penawaran dengan berbagai skenario/opsi

kebijakan perdagangan dan lain-lain untuk lima komoditas pangan

strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi).

BAB VI : Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Strategis. Bab ini berisi hasil proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pangan pokok dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2050

dengan skenario kebijakan Tarif Bea Masuk (TBM) dan lain-lain.

BAB VII : Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil-hasil analisis dan rumusan kebijakan perdagangan untuk mempercepat

pencapaian swasembada komoditas pangan pokok (beras, jagung,

kedelai, gula dan daging sapi) di Indonesia.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

2.1.1. Diversifikasi Pangan

Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam terminologi

kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia karena konsep tersebut telah

banyak dirumuskan dan diinterprestasikan oleh para pakar. Kasryno et al (1993)

memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pertanian di bidang

pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek produksi, konsumsi,

pemasaran, dan distribusi.

Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang

saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan

pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Pada kajian ini, diversifikasi yang

dimaksud adalah diversifikasi konsumsi pangan. Pakpahan dan Suhartini (1989)

mendefinisikan diversifikasi konsumsi pangan sebagai pengurangan konsumsi beras

yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Secara

lebih tegas, Suhardjo dan Martianto (1992) menyatakan dimensi diversifikasi

konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada diversifikasi konsumsi makanan pokok,

tetapi juga makanan pendamping.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas terlihat bahwa dimensi diversifikasi

konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan pokok tetapi juga pangan jenis

lainnya. Di Indonesia terdapat pedoman untuk mengukur diversifikasi konsumsi

pangan termasuk pangan pokok yang dikenal dengan indeks Pola Pangan Harapan

(PPH). Indeks PPH ideal diharapkan mencapai angka 100, namun indeks PPH

penduduk Indonesia pada tahun 2008 baru sebesar 81,9. Pemerintah menetapkan

bahwa pada tahun 2015, indeks PPH akan mencapai 95, yang berarti setiap tahun

harus meningkat sekitar 2,5.

Dalam konsep PPH, setiap orang per hari dianjurkan mengkonsumsi pangan

seperti berikut: padi-padian 275 gr, umbi-umbian 100 gr, pangan hewani 150 gr,

minyak+lemak 20 gr, buah/biji berminyak 10 gr, kacang-kacangan 35 gr, gula 30 gr


dan sayur+buah 250 gr. Artinya, dalam setahun kebutuhan padi-padian yang terdiri

dari beras, jagung dan terigu untuk konsumsi langsung penduduk adalah 99

kg/kapita/tahun. Dengan kata lain, susunan hidangan makanan dalam PPH

dianggap baik apabila mengandung 10-12 persen energi dari protein, 20-25 persen

energi dari lemak dan sisanya dari karbohidrat. 2.1.2. Pola Konsumsi Pangan

Pola konsumsi pangan merupakan gambaran mengenai jumlah, jenis, dan

frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi seseorang sehari-hari dan merupakan

ciri khas pada suatu kelompok masyarakat tertentu (Harper, 1985; Suhardjo, 1998).

Pemetaan dan analisis pola konsumsi sangat penting dilakukan karena dapat

dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi indikator-indikator kesejahteraan

penduduk seperti status kesehatan penduduk, status gizi, dan status kemiskinan

penduduk.

Pola konsumsi masyarakat pada masing-masing daerah berbeda-beda,

tergantung dari potensi daerah dan struktur budaya masyarakat (Ariningsih,

2009). Pola konsumsi juga mencerminkan perilaku penduduk yang berkaitan dengan

keadaan sumberdaya manusia yang merupakan modal dasar dalam pertumbuhan

ekonomi suatu negara (Ayiek, 2008). Perubahan perilaku konsumsi penduduk

(rumahtangga) dapat dijadikan sebagai indikator kemampuan rumahtangga tersebut

untuk memenuhi kebutuhannya sebagai akibat dari perubahan pendapatan.

Selama ini pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh padi-

padian, khususnya beras, yang diindikasikan oleh starchy staple ratio yang

tinggi (Ni Made, 2008). Masyarakat umumnya mempunyai ketergantungan yang

kuat terhadap beras sebagai sumber karbohidrat. Hasil analisis Sumaryanto (2009)

dengan menggunakan data SUSENAS 2008 menunjukkan bahwa konsumsi beras

penduduk Indonesia adalah sekitar 107,8 kg/kapita/tahun. Dari jumlah itu yang langsung dari beras konsumsi rumahtangga (beras dari padi cere untuk dimasak)

adalah sekitar 88 %. Sisanya adalah beras dalam bentuk tepung, makanan olahan,

beras ketan, dan sebagainya.

Dari sisi teori ekonomi, pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh beberapa

faktor, di antaranya adalah harga dan pendapatan (yang dapat didekati dari sisi


pengeluaran). Hal ini dapat ditunjukkan dengan teori Engel yang menyatakan bahwa

rumahtangga berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar

pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok (pangan). Sebaliknya, rumah

tangga yang berpendapatan tinggi hanya akan membelanjakan sebagian kecil

lsaja dari total pendapatannya untuk kebutuhan pokok (Nicholson, 2002).

Peningkatan pendapatan akan menurunkan permintaan terhadap pangan

pokok tetapi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan mewah, yaitu

barang yang elastisitas pendapatannya lebih besar dari satu. Hal ini menunjukkan

adanya realokasi dari suatu pemusatan belanja konsumen ke bentuk

pembelanjaan yang lebih menyebar sesuai dengan peningkatan pendapatan.

Teori yang mendasari analisis konsumsi ini adalah teori pendekatan kurva indifferent (indifferent curve), yang mengasumsikan bahwa barang-barang yang

dikonsumsi mempunyai nilai guna batas (utility). Utility adalah kepuasan yang

diterima dari kombinasi jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi.

Variabel-variabel yang mempengaruhi konsumsi masyarakat (seseorang)

sebenarnya tidak hanya harga dan pendapatan saja, akan tetapi juga variabel-

variabel lain di antaranya adalah variabel sosial ekonomi, selera, faktor geografis

seperti perkotaan dan pedesaan, dan sebagainya (Chandra dan Moeis, 2007).

Menurut Riyadi (2003), makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang

dimiliki seseorang umumnya makin tinggi pula kesadaran untuk menseleksi

pangan guna memenuhi pola konsumsi yang seimbang dan memenuhi syarat gizi

berkaitan dengan ketahanan pangan. Hal ini berarti makin tinggi pendidikan formal

masyarakat maka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kualitas pangan

yang dikonsumsi masyarakat makin baik, sehingga makin bervariasi pula komoditas

pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan umumnya merupakan

capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan ruang lingkup wilayah nasional,

sasaran utamanya adalah komoditas pangan dari produk pertanian seperti beras,

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Dengan demikian

strategi yang diterapkan dalam swasembada pangan adalah subtitusi impor.

Ketahanan pangan menurut definisi FAO 1997 merupakan situasi dimana

semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk

memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak

beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Berdasarkan definisi dapat


disimpulkan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi yaitu

berorientasi pada rumah tangga dan individu, dimensi waktu setiap saat pangan

tersedia dan dapat diakses, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan

individu, baik fisik, ekonomi dan social, berorientasi pada pemenuhan gizi serta

ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Capaian utama dalam konsep ini meliputi

peningkatan status gizi (penurunan kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk).

Jumlah anggota rumahtangga juga akan mempengaruhi pola konsumsi

pangan. Makin banyak jumlah anggota rumahtangga maka kebutuhan pangan

yang dikonsumsi akan makin bervariasi karena masing-masing anggota

rumahtangga mempunyai selera yang belum tentu sama. Dengan makin

bervariasinya (beranekaragamnya) komoditas pangan yang dikonsumsi, kondisi gizi

dan kesehatan masyarakat diharapkan akan menjadi makin baik.

Perubahan pola konsumsi pangan secara tidak langsung tergantung pada

kemampuan daya beli masyarakat dan kestabilan harga pangan. Karena itu,

kebijaksanaan pangan mencakup usaha peningkatan produksi dan pemerataan

distribusi pangan, efisiensi perdagangan, pengembangan industri pangan, dan

peningkatan daya beli masyarakat menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera

diupayakan.

2.2. Hukum Permintaan dan Penawaran

Di dunia ini ada dua kelompok barang, yaitu barang publik (public good) dan

barang privat (private good). Suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang

publik jika barang itu mempunyai empat ciri, yaitu: non-rivalry, non-excludable, non-

transferrable, dan ada free rider (George and Shorey, 1978). Non-rivalry berarti

bahwa konsumsi barang/jasa oleh seseorang tidak mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh orang lain karena suplainya tidak terbatas; non-excludable berarti

semua orang bebas mengkonsumsi barang tersebut pada jumlah berapapun; non-

transferrable berarti kepemilikan barang/jasa itu tidak bisa dipindahtangankan; dan

free rider berarti orang yang menggunakan barang/jasa itu tidak perlu membayar.

Karena itu, barang publik tidak mempunyai harga. Contoh klasik barang publik

adalah udara dan pertahanan/keamanan.


Sementara itu, suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang privat jika

barang itu mempunyai karakteristik yang sebaliknya dari karakteristik barang publik,

yaitu: rivalry, berarti bahwa konsumsi barang/jasa oleh seseorang akan mengurangi

jumlah yang dapat dikonsumsi oleh orang lain karena suplainya terbatas; excludable

berarti tidak semua orang dapat mengkonsumsi barang tersebut pada jumlah berapapun; transferrable berarti kepemilikan barang/jasa itu bisa dipindahtangankan

(menjadi milik pribadi, dan lain-lain); dan tidak ada free rider, berarti orang yang

menggunakan barang/jasa itu harus membayar. Karena itu, barang privat

mempunyai harga.

Pada barang privat, termasuk komoditas pertanian, harga barang tersebut

terbentuk pada titik temu (titik keseimbangan) antara permintaan dan penawaran.

Gambar 2.1 memberikan ilustrasi bahwa perpotongan kurve penawaran S1 dan

kurve permintaan D1 pada titik E1, terbentuk harga keseimbangan P1, dimana

jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan yaitu Q1.

Di pasar yang bersaing, harga per unit barang akan bergerak dan berhenti

sampai pada suatu titik dimana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran

yang menghasilkan keseimbangan ekonomi bagi kuantitas dan harga. Ini disebut sebagai keseimbangan statis (static equilibrium), karena jumlah penawaran hanya

bergerak di sepanjang kurve penawaran yang ada, demikian pula jumlah permintaan

hanya bergerak di sepanjang kurve permintaan.

Gambar 2.1.

Kurva Penawaran, Kurva Permintaan dan Harga

Q3

E4 E3

P4 P3

D2

E2 E1

0 Jumlah

Harga

Q1 Q2

P1 P2

D1 S1 S2


Ada empat hukum dasar penawaran dan permintaan, yaitu: (1) Jika

penawaran turun tetapi permintaan tetap, maka terjadi kekurangan penawaran, yang

akan meningkatkan harga keseimbangan; (2) Jika penawaran meningkat tetapi

permintaan tetap, maka akan terjadi surplus penawaran, yang akan menurunkan

harga keseimbangan; (3) Jika permintaan naik tetapi penawaran tetap, maka akan

terjadi kekurangan penawaran, yang akan meningkatkan harga keseimbangan; dan

(4) Jika permintaan turun tetapi penawaran tetap, maka akan terjadi surplus

penawaran, yang akan menurunkan harga keseimbangan.

Jika kurve kurve permintaan tetap D1, tetapi kurve penawaran bergeser kekiri

atas dari S1 ke S2, yang mencerminkan berkurangnya penawaran, maka titik

keseimbangan akan bergerak ke kiri atas dari E1 ke E2, dimana harga akan naik

dari P1 ke P2 dan jumlah permintaan/penawaran akan turun dari Q1 ke Q2. Jika

permintaan meningkat yang tercermin pada bergesernya kurve permintaan ke kanan

atas dari D1 ke D2, tetapi penawaran tetap S1, maka titik keseimbangan akan

bergeser dari E1 ke E3, dimana jumlah permintaan/penawaran akan naik menjadi

Q3 dan harga akan naik menjadi P3. Jika permintaan meningkat yang tercermin

bergesernya kurve permintaan ke kanan atas menjadi D2, dan penawaran menurun

menjadi S2, maka titik keseimbangan akan bergeser ke E4, dimana harga akan naik

menjadi P4 dan jumlah permintaan/ penawaran akan turun lagi menjadi Q1.

Dapat disimpulkan bahwa titik keseimbangan bersifat dinamis (dynamic

equilibrium) dengan pola sebagai berikut: (1) Permintaan tetap tetapi penawaran

turun, maka harga akan naik; (2) Naiknya harga akan direspon secara positif oleh

produsen/pemasok sehingga penawaran naik; (3) Naiknya penawaran akan

menyebabkan harga turun, yang kemudian direspon secara positif oleh konsumen

sehingga permintaan naik; (4) Naiknya permintaan akan meningkatkan harga; (5)

Naiknya harga akan direspon oleh produsen/pemasok kembali sehingga penawaran

akan naik. Tingkat respon produsen/pemasok dan konsumen terhadap harga

berubah dari tahun ke tahun, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga, jumlah

penawaran dan jumlah permintaan dari tahun ke tahun.

Secara teoritis, faktor-faktor selain harga barang itu sendiri yang menentukan

jumlah permintaan adalah: (1) Pendapatan masyarakat; (2) Selera/preferensi; (3)

Harga barang substitusi/komplemen; (4) Ekspektasi konsumen mengenai harga

barang dan pendapatan di masa datang; dan (5) Jumlah konsumen potensial.


Sementara faktor-faktor selain harga barang itu sendiri yang ikut menentukan jumlah

penawaran adalah: (1) Biaya produksi; (2) Harga barang substitusi/komplemen; (3)

Tingkat teknologi produksi yang digunakan; (4) Ekspektasi produsen/pemasok

mengenai harga barang itu sendiri di masa datang; dan (5) Jumlah

produsen/pemasok

Oleh karena itu, dalam analisis permintaan dan penawaran masing-masing

dikenal fungsi respon permintaan (demand response function) dan respon

penawaran (supply response function), sebagaimana ditunjukkan oleh Tomek dan

Robinson (1982). Fungsi respon yang banyak digunakan adalah dari kelas Partial

Adjustment Model yang diperkenalkan oleh Marc Nerlove and Addison (1958), yang

dapat menghasilkan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran jangka pendek

dan jangka panjang. Karena itu, untuk tujuan analisis proyeksi permintaan dan

penawaran jangka panjang, banyak yang mengadopsi Partial Adjustment Model dari

Marc Nerlove dan Addision tersebut.

2.3. Konsep Kebijakan Perdagangan – Tarif Bea Masuk

Terkait dengan tujuan kajian ini, konsep kebijakan perdagangan yang perlu dipahami adalah konsep kebijakan impor, yang terdiri dari tarif dan non-tarif (kuota,

pengaturan, SPS, dan lain-lain). Di dalam kajian ini, kebijakan tarif (selanjutnya

digunakan terminologi Tarif Bea Masuk/TBM) menjadi fokus perhatian utama karena

datanya tersedia paling lengkap dan secara kuantitatif dapat diukur dampaknya.

Tujuan kebijakan TBM adalah untuk melindungi industri di dalam negeri, termasuk

pertanian, dari kejatuhan harga karena jumlah impor yang berlebihan.

Untuk lima komoditas pangan yang dianalisis (beras, jagung, kedelai, gula dan dgaing sapi), Indonesia berada pada posisi sebagai Net Importing Country,

dimana jumlah konsumsi lebih besar daripada jumlah penawaran sehingga

diperlukan impor. Untuk menjelaskan teori kebijakan TBM digunakan Gambar 2.2.

Secara teoritis, pengenaan TBM dapat meningkatkan harga domestik dari P1 ke P2,

dimana P2 = P1 + TBM. Naiknya harga domestik akan berdampak menurunkan

konsumsi dari QD1 ke QD2, sekaligus meningkatkan produksi dari QY1 ke QY2

sehingga jumlah impor berkurang. Besarnya penurunan konsumsi dan peningkatan

produksi masing-masing dipengaruhi oleh elastisitas konsumsi dan elastisitas

produksi terhadap harga domestik dari output komoditas yang bersangkutan.


Dari aspek kesejahteraan ekonomi (economic welfare), kenaikan harga dan

penurunan konsumsi berdampak menurunkan surplus ekonomi konsumen dari

daerah segitiga P1EH menjadi P2GH yang berarti kesejahteraan konsumen

menurun sebesar daerah trapesium P1EGP2. Sementara kenaikan harga dan

peningkatan produksi berdampak meningkatkan surplus ekonomi produsen/petani

dari daerah segitiga ABP1 menjadi AFP2, yang berarti kesejahteraan produsen

meningkat sebesar daerah trapesium P1BFP2. Dengan adanya TBM, pemerintah

juga memperoleh pendapatan dari pajak impor (tax revenue) sebesar daerah

segiempat CDGF sebesar jumlah impor (QD2 – QY2) dikalikan dengan TBM.

Namun kesejahteraan total sebenarnya mengalami penurunan karena jumlah

surplus ekonomi produsen dan pendapatan Negara dari pajak impor lebih kecil

dibanding penurunan surplus ekonomi konsumen sebagai akibat dari timbulnya Deadweight Economic Lost (DEL) yaitu bagian dari surplus ekonomi yang hilang

begitu saja sebesar daerah dua segitiga BCF + DEG. Karena itu, timbulnya DEL

tersebut sebenarnya menyebabkan ekonomi secara keseluruhan menjadi kurang

efisien. Namun jika tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian adalah untuk

meningkatkan produksi dalam upaya mencapai ketahanan pangan sekaligus

memperbaiki kesejateraan petani, maka kebijakan tarif mendapatkan justifikasi untuk

dilakukan. Namun TBM tidak boleh berlebihan karena disamping dapat

menyebabkan penurunan yang berlebihan dari daya beli atau kesejahteraan

konsumen yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia, juga akan bertentangan

Gambar 2.2. Teori Dampak Kebijakan TBM

QY1 A

H

G

E D C

QD1

F

B

0 Jumlah

Harga

QD2 QY2

P1

P2

D S


dengan aturan WTO dan timbul retaliasi dari Negara-negara partner dagang

Indonesia.

2.4. Konsep Ketergantungan Impor

Untuk komoditas pangan pokok, banyak negara yang mempunyai

ketergantungan pada impor karena produksi domestik tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Tingkat ketergantungan impor masing-

masing Negara bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi, yang dapat diukur

dengan menghitung nilai Rasio Ketergantungan Impor (Import Dependency Ratio),

sebagaimana diperlihatkan pada rumus sebagai berikut (FAO, 2012):

( ) QXQMQYQMIDR

−+=

dimana: IDR = Import Dependency Ratio; QM = Jumlah impor (ton); QY = Jumlah produksi domestik (ton); dan QX = Jumlah ekspor (ton). Dengan catatan bahwa impor hanya untuk konsumsi domestik, dan tidak ada yang diekspor kembali (re-export).

Ada beberapa terminologi yang terkait dengan penghitungan rasio

ketergantungan impor, khususnya untuk komoditas pangan, yang perlu dipahami

secara benar (Shapouri et al, 2010), yaitu: (1) Suplai Pangan Domestik = (Total

Produksi Domestik + Impor Komersial + Bantuan Pangan) – Ekspor; (2)

Ketersediaan Pangan Domestik = Suplai Pangan Domestik – Penggunaan Non

Pangan (pakan, bahan baku industri pengolahan pangan dan minuman, tercecer);

dan (3) Konsumsi Pangan Domestik = Ketersediaan Pangan Domestik

Nilai IDR untuk tiga kelompok komoditas pangan, yaitu serealia, gula dan

daging menurut kelompok negara disajikan pada Tabel 2.1. Untuk komoditas

serealia, negara Asia yang sudah maju, mempunyai rasio ketergantungan impor

paling tinggi (83 persen), posisi kedua ditempati Amerika Tengah (46 persen),

sedangkan kelompok negara lainnya berkisar 5-18 persen (rata-rata dunia 15

persen). Untuk komoditas gula, banyak kelompok negara yang rasio ketergantungan

impornya tinggi (29-86 persen), dan hanya Amerika Tengah yang rendah (12

persen). Untuk komoditas daging, hanya kelompok negara Asia maju yang rasio

ketergantungan impornya tinggi (46 persen), sedangkan kelompok negara lainnya

rendah (3-24 persen). Lanchovichina et al (2012) juga menunjukkan bahwa 15


negara Arab dan Timur Tengah mempunyai rata-rata rasio ketergantungan impor yang tinggi, yaitu 78.1 persen (39-101 persen) untuk biji-bijian (grains), 57.1 persen

(23-88 persen) untuk daging, dan 93.2 persen (37-151 persen) untuk gula. Hal ini

erjadi karena Negara-negaar Arab dan Timur tengah tidak atau sedikit memproduksi

komoditas-komoditas tersebut.

Tabel 2.1. Rasio Ketergantungan Impor Pangan (persen)

Countries Cereals Sugar Meat

World 15 32 10 Industrial countries 18 30 17 Europe 18 49 21 Asia (developed) countries 83 51 46 Least developed countries 16 40 3 Central America 42 12 17 Eastern Europe 5 29 6 Transition markets 9 60 13 CIS 13 73 18 Russian Federation 13 86 24 Sumber: FAOSTAT (FAO, 2012)

Negara-negara yang rasio ketergantungan impornya tinggi akan lebih rentan terhadap guncangan (shock) yang terjadi pada produksi karena berbagai sebab,

baik di dalam maupun di luar negeri. Faktor penyebab di dalam negeri antara lain

adalah banjir, kekeringan, dan gempa/tsunami dan serangan hama/penyakit yang

terjadi dalam wilayah yang luas. Sementara faktor penyebab di luar negeri adalah stok pangan dunia yang tipis (thin market) sebagai akibat produksi yang rendah

yang disebabkan oleh perubahan iklim dunia, dan permintaan yang meningkat

karena meningkatnya jumlah penduduk. Situasi demikian akan menyebabkan harga

dunia meningkat, yang akan meningkatkan beban ekonomi Negara-negara yang

rasio ketergantungan impor pangannya tinggi.

Mengenai penghitungan jumlah konsumsi nasional, Bappenas (2012) menggunakaan konsep Domestic Food Supply, namun dengan catatan bahwa

produksi domestik adalah sebesar total produksi kotor (gross production) dikurangi

dengan bibit (khususnya padi, jagung, kedelai) dan tercecer (semua komoditas),

atau disebut sebagai produksi neto (net production). Dengan demikian, maka jumlah


konsumsi domestik mencerminkan total konsumsi, baik yang dikonsumsi rumah

tangga (konsumsi langsung) maupun yang digunakan untuk bahan baku industri

pakan dan industri pengolahan makanan dan minuman (konsumsi tidak langsung).

2.5. Metoda Analisis Penawaran dan Permintaan Pangan

Proyeksi jangka panjang permintaan dan penawaran komoditas pangan pokok di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti atau lembaga penelitian

dengan menggunakan berbagai model kuantitatif (ekonometrik) kelas Cobb-Douglas

dengan persamaan tunggal, antara lain Syafa’at et al (2005). Beberapa kelemahan

yang ditemui di dalam model yang digunakan antara lain pertama, analisis

konsumsi/permintaan menggunakan data cross-section dari hasil SUSENAS BPS

untuk konsumsi langsung (oleh rumah tangga) per kapita, kemudian dilakukan

proyeksi perdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Model yang digunakan bisa Almost

Ideal Demand System dari Deaton and Muelbauer (1980) dengan persamaan

regresi simultan. Analisis fungsi konsumsi langsung per kapita memang lebih tepat

untuk beras dan gula, tetapi kurang tepat untuk komoditas-komoditas pangan yang

sebagian besar digunakan untuk bahan baku industri pengolahan, yaitu jagung

(untuk industri pakan), kedelai (untuk industri tahu dan tempe), dan daging sapi

(untuk bakso), sehingga konsumsi langsungnya sangat kecil. Karena itu hasil

analisis akan cukup baik untuk beras dan gula tetapi kurang baik untuk jagung,

kedelai dan daging sapi.

Kedua, di dalam model produksi/penawaran tanaman pangan menggunakan

data time series dan model Partial Adjustment Model dari Nerlove and Addison

(1958), tetapi tidak memasukkan variabel iklim (utamanya curah hujan), harga

komoditas pesaing dan perkembangan teknologi di dalam model produksi, padahal

ketiga variabel ini sangat menentukan luas panen dan produktivitas tanaman

tersebut. Di Indonesia sudah sering terjadi kekeringan yang menyebabkan gagal

panen di beberapa daerah. Demikian pula, antar komoditas pangan terjadi

persaingan di dalam penggunaan lahan pertanian (utamanya sawah di pulau Jawa).

Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada produktivitas tanaman/ternak.

Hasil analisis Priyanto (2005) yang menggunaan persamaan simultan

penawaran, impor dan harga daging sapi menyimpulkan bahwa tarif impor daging

sapi berpengaruh negatif dan nyata terhadap jumlah daging sapi impor. Selanjutnya


disimpulkan bahwa meningkatnya harga daging impor akan meningkatkan harga

daging di pasar domestik. Namun meningkatnya harga daging di pasar domestik

tidak mampu merangsang perkembangan populasi sapi potong. Pada sisi produksi,

populasi sapi nasional berpengaruh nyata terhadap produksi daging sapi potong

rakyat, walaupun populasi sapi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan

produksi daging sapi karena bobot hidup yang rendah. Program IB (Inseminasi

Buatan) mampu memperbaiki kualitas ternak sapi yang ada. Kebijakan proteksi

melalui pembebanan tarif impor daging dipandang mampu memacu perkembangan

sistem usaha peternakan rakyat di Indonesia. 2.6. Pengalaman Kebijakan Perdagangan dan Harga Komoditas Pangan

Strategis di Indonesia

2.6.1. Kebijakan Perdagangan

1) Beras

Terlepas dari relatif rendahnya tingkat kepentingan perdagangan internasional

beras, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, tujuan untuk meningkatkan volume

perdagangan internasional beras telah mendominasi kebijakan perberasan di tingkat

internasional dan nasional di banyak negara. Di Indonesia, misalnya sejak tahun

1967 berbagai kebijakan beras telah diimplementasikan. Kebijakan tersebut dapat

dikelompokkan menjadi tiga fase.

Fase pertama (1967-1996): Pada fase ini, pemerintah mengendalikan pasar

beras di dalam negeri dengan melakukan intervensi pasar dalam rangka mendorong

produksi padi dan menjaga stabilitas harga. Intervensi dilakukan dengan cara

mengelola persediaan beras nasional melalui BULOG (Badan Usaha Logistik), yaitu

lembaga pemerintah yang bertanggungjawab mengelola logistik. Pada saat itu impor

diatur secara ketat melalui kebijakan pengendalian impor dan tarif dengan tujuan

untuk menutup kesenjangan antara produksi dan konsumsi nasional. Pada tahun

1984, Indonesia mencapai swasembada pangan dan pada tahun 1985-1987 menjadi

pengekspor beras. Setelah masa tersebut Indonesia kembali menjadi negara

pengimpor beras.

Selanjutnya, pada tahun 1995 Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation – WTO) dan mulai menerapkan


Agreement on Agriculture (AoA) atau Perjanjian Pertanian dalam WTO yang

meminta pemerintah Indonesia membuka pasar terhadap produk dari negara-negara

lain, menurunkan dan akhirnya menghapuskan subsidi input pertanian seperti

pupuk, pestisida dan bibit. Lebih jauh, batas harga beras ditetapkan sebesar 160

persen dari harga impor c.i.f dan berdasarkan jadwal AoA Indonesia harus membuka

akses masuknya beras dengan kuota minimal 70.000 ton per tahun. Dengan kuota

tersebut, tingkat tarif preferensi (preferential tariff) ditetapkan maksimum 90 persen.

Indonesia kemudian berkomitmen menurunkan subsidi ekspor yang telah dilakukan

selama tahun 1986-1990. Subsidi tersebut menghasilkan total ekspor 300.000 ton

beras per tahun dengan nilai subsidi US$ 28.000.000 per tahun.

Sejak AoA diberlakukan, Indonesia berhenti mengekspor beras dan berbalik

menjadi pengimpor. Sejak tahun 1995 Indonesia membuka pasar dalam negeri yang

melebihi ketentuan WTO. Pada tahun 1995-1997, tidak ada pengenaan tarif impor,

dan kuota impor diterapkan fleksibel dan mengundang masuknya 3,1 juta ton beras

impor pada tahun 1995, 1 juta ton pada tahun 1996 dan 400 ribu ton pada tahun

1997. Keseluruhan impor tersebut membuat Indonesia menjadi negara pengimpor

beras terbesar dunia selama tahun 1995-1997. Thailand, Vietnam dan Amerika

Serikat adalah pemasok utama beras impor Indonesia selama periode tersebut.

Fase kedua (1997-2000): Pada fase ini, pemerintah Indonesia meliberalkan

pasar berasnya, memprivatisasikan BULOG dan menghapuskan hambatan

perdagangan. Semua ini dilakukan oleh pemerintah atas desakan World Bank dan IMF yang memaksa pemerintah menandatangani surat perjanjian (Letter of Intent -

LOI) sebagai usaha untuk keluar dari dampak krisis ekonomi Asia. Selama kurun

waktu tersebut swasembada pangan Indonesia menurun, ketergantungan terhadap

beras impor meningkat, dan harga di tingkat konsumen dan produsen beras menjadi

tidak stabil. Pada periode ini terjadi lonjakan volume impor beras yang sangat tajam

yaitu dari 911 ribu ton pada periode 1996-1997 menjadi 3,8 juta ton pada 1998-

1999. Pemerintah tidak mampu menahan serbuan impor ini akibat kebijakan

liberalisasi perdagangan ditambah nilai tukar sudah relatif stabil (setelah tahun 1998)

sehingga harga beras juga menurun drastis (Sawit et al, 2007).

Pada tahun 1997, penerapan AoA bertumpang-tindih dengan kebijakan

penyesuaian struktural IMF dan World Bank yang melampaui ketetapan WTO. Pada

tahun yang sama Indonesia dan negara-negara Asia lain mengalami krisis ekonomi


yang parah. Dalam konteks tersebut pemerintah menghapuskan atau menurunkan

dalam jumlah besar semua subsidi pertanian, termasuk subsidi input yang

sebelumnya berperan penting di dalam pengembangan sektor pertanian di

Indonesia. Kebijakan penetapan harga beras di pasar dalam negeri dihentikan dan

BULOG kehilangan hak monopoli impor. Tarif impor menjadi nol persen dan impor

dalam jumlah tak terbatas mengalir antara tahun 1998 dan 1999.

Fase ketiga (sejak 2001): Secara bertahap pemerintah kembali melakukan

pengendalian pasar beras di dalam negeri namun dengan berbagai modifikasi

dibandingkan masa sebelum liberalisasi di tahun 1997. Kebijakan ini diambil karena

dampak negatif liberalisasi pasar terhadap harga di tingkat produsen dan konsumen

beras. Kebijakan terdahulu yaitu harga dasar gabah telah diganti dengan harga

pembelian pemerintah (HPP) dengan batas harga atas yang ternyata tidak efektif.

Kebijakan menerapkan tarif spesifik yang bertujuan untuk melindungi petani dan mengatur pengelolaan impor beras tidak berjalan efektif (Sawit et al, 2007).

Kebijakan perdagangan tersebut bertujuan khusus menstabilkan harga gabah di

dalam negeri melalui pelarangan impor berkala dan mengatur persediaan beras

melalui privatisasi Bulog. Akhir-akhir ini, tarif impor yang dikenakan terhadap impor

beras adalah Rp 400/kg sebagai bentuk proteksi.

2) Jagung

Jagung di Indonesia merupakan komoditas pangan terpenting kedua setelah

padi/beras. Selain sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, komoditas ini

juga dapat menghasilkan devisa negara melalui ekspor, khususnya di masa-masa

mendatang. Di masa datang terdapat indikasi kuat bahwa tingkat permintaan jagung

oleh industri akan terus meningkat, seiring dengan penambahan penduduk dan

peningkatan kebutuhan pakan ternak. Sementara produksi jagung pada 2011 turun

1,1 juta ton atau 5,99 persen menjadi 17,23 juta ton pipilan kering dibandingkan

produksi pada tahun 2010. Sementara kebutuhan jagung di dalam negeri pada

tahun 2011 mencapai 22 juta ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut

harus dipasok melalui impor (BPS, 2011).

Data yang dirilis oleh BPS menyebutkan bahwa impor jagung selama Januari

sampai November 2011 mencapai 3 juta ton, dengan nilai impor USD 967,33 juta.

Nilai impor ini melampaui realisasi impor jagung selama jangka waktu yang sama


pada 2010 sebesar 1,52 juta ton dengan nilai USD 369,07 juta. Masih tingginya

volume impor jagung tersebut antara lain karena minimnya produksi jagung

domestik menyusul sikap petani yang cenderung memilih bertanam padi karena

harga gabah yang relatif makin mahal.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dayasaing jagung Indonesia cukup baik, sebagaimana diperlihatkan oleh nilai koefisien Domestic

Resource Cost Ratio DRCR yang lebih kecil dari satu, yaitu di luar Jawa 0,52-0,73,

dan di Jawa 0,54-0,92. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumberdaya

domestik dalam usaha memproduksi jagung di dalam negeri lebih efisien dibanding

dengan melakukan impor, sebab setiap satuan devisa yang dihasilkan dari produksi

jagung di Indonesia hanya memerlukan modal sumberdaya domestik sekitar 52–73 persen (Hutabarat et al, 1997; Sadikin et al, 1999 dan 2000).

Masalah perdagangan jagung di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai

kebijakan yang diimplementasikan. Instrumen kebijakan pemerintah yang menonjol

pada komoditas ini adalah kebijakan harga dasar dan stabilisasi harga dalam negeri.

Kebijakan harga dasar jagung diawali tahun 1977/78, namun dalam perjalanannya

dinilai tidak efektif karena harga pasar di tingkat petani selalu berada diatas harga dasar. Karena itu sejak 1990 kebijakan harga jagung dihentikan (Rachman et al,

2000). Tataniaga jagung diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta sehingga

harga jagung ditentukan oleh mekanisme pasar.

Kebijakan perdagangan lainnya adalah pengenaan tarif impor jagung dengan

tujuan melindungi petani jagung dalam negeri. Selama 1974-1979, besaran tarif

yang dikenakan adalah 5 persen, kemudian meningkat menjadi 10 persen selama

tahun 1980-1993. Tarif impor kembali diturunkan menjadi 5 persen pada tahun 1994

hingga saat ini. Meskipun tarifikasi dan bentuk-bentuk proteksi lainnya akan

mempengaruhi kesejahteraan petani produsen, semua bentuk proteksi dipandang

sebagai upaya sementara sebelum sistem produksi nasional mampu bersaing

secara efisien.

Saat ini pemerintah sedang mengkaji penurunan tarif bea masuk (TBM) impor

jagung yang saat ini sebesar 5 persen. Langkah ini dilakukan untuk menurunkan

harga pakan ternak. Permintaan penurunan TBM ini juga diusulkan oleh Gabungan

Pengusaha Pakan Ternak Indonesia yang terbebani tingginya biaya impor jagung.


Karena itu, tujuan penurunan TBM ini lebih pada penurunan harga pakan ternak

jangka panjang.

3) Komoditas Kedelai

Di Indonesia kedelai merupakan salah satu komoditas pangan strategis

sehingga mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam kebijakan pangan

nasional. Upaya untuk berswasembada tidak hanya bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan pangan, tetapi juga untuk mendukung agroindustri dan menghemat

devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, tingkat

swasembada kedelai sampai saat ini belum tercapai karena jumlah kebutuhan masih

jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi. Hal ini menyebabkan impor

kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS (2012) volume

impor kedelai sepanjang Januari-Agustus 2010 naik sebesar 33,96 persen dari

periode yang sama tahun 2009, yaitu dari 928.200 ton menjadi 1.243.400 ton. Pada

tahun 2011 volume impor kedelai mencapai 1,9 juta ton dengan nilai US$ 1,2 milyar

dan menjadi 2,1 juta ton atau US$ 1,3 milyar pada 2012. Bahkan Kementerian

Pertanian, mencatat bahwa konsumsi kedelai Indonesia pada 2012 mencapai 2,5

juta ton. Konsumsi ini jauh dari produksi lokal yang hanya 700-800 ribu ton per

tahun. Oleh karena itu, pemerintah sangat membutuhkan impor (sekitar 70-80%)

untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Swasembada kedelai di dalam negeri memang cukup sulit karena tantangan

yang dihadapi cukup berat dan kompleks. Selain terbatasnya lahan, tingkat harga

kedelai di dalam negeri juga tidak selalu berpihak kepada petani. Kedelai impor

yang harganya lebih murah saat ini membuat harga kedelai produksi dalam negeri

terpukul, sehingga petani pun lebih bergairah bertanam padi dan jagung. Agar petani

kembali bergairah mengembangkan komoditi ini, pemerintah harus membuat

kebijakan yang secara nyata melindungi kedelai produksi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2012, sasaran tanaman kedelai

mencapai 600 ribu ton dengan target produksi sebesar 1,92 juta ton sedangkan

tahun 2013 menjadi 2,2 juta ton. Guna mencapai sasaran ini, produktivitas harus

dipacu menjadi 1,5 ton/ha.

Di tengah harga pangan dunia yang melonjak, ancaman terjadinya

kekurangan pasokan pangan menghantui Indonesia. Hal itu ditandai dengan terus


melonjaknya harga beberapa bahan pangan termasuk kedelai. Harga kedelai terus

meningkat, dari sekitar Rp 3.800 per kg pada tahun 2010, menjadi Rp 6.800,

bahkan hingga Rp 8.000 pada tahun 2011, dan naik lagi menjadi Rp 10,300 pada

tahun 2012. Kenaikan tersebut sebagai dampak pemenuhan kebutuhan kedelai

nasional yang masih harus diimpor, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga

di pasar internasional.

Berbagai kebijakan untuk menstabilkan harga kedelai di dalam negeri telah

dilakukan sejak lama. Pada awal tahun delapan puluhan BULOG melaksanakan

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran kedelai. Tujuannya adalah untuk

menjamin ketersediaan kedelai bagi pengrajin tahu/tempe terutama bagi anggota

KOPTI (Koperasi Perajin Tahu-Tempe Indonesia). Pengadaan dalam negeri hanya

berlangsung selama 3 tahun (1979/80-1982/83) dan jumlahnya sangat kecil atau

kurang dari 1 persen dari produksi dalam negeri. Sebaliknya pengadaan melalui

impor berlangsung tiap tahun dengan jumlah yang cukup besar. Pengadaan melalui

impor meningkat hingga mencapai 1,1 juta ton pada tahun 1984, tetapi kemudian

menurun drastis pada tahun berikutnya dan meningkat lagi hingga mencapai 490,9

ton pada tahun 1991 (Purwoto, 1997; Sudaryanto, 1999).

Kebijakan perdagangan internasional yang lain adalah pengenaan tarif ad-

valorem untuk impor kedelai. Tarif tersebut dimulai sejak 1974 sebesar 30 persen

yang dipertahankan sampai tahun 1980. Sejak tahun 1981 sampai tahun 1993 tarif

impor kedelai diturunkan menjadi 10 persen dan kemudian menjadi 5 persen pada

tahun 1994 sampai 1996. Pada tahun 1997 tarif tersebut diturunkan lagi menjadi 2,5

persen dan akhirnya tarif impor kedelai ditiadakan mulai tahun 1998 (Erwidodo dan

Hadi, 1999). Pada Januari 2008, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri

Keuangan atau PMK menetapkan tarif impor nol persen pada komoditas kedelai

akibat meroketnya harga kedelai dunia (Ahmad, 2009).

Selanjutnya, pada tahun 2011 Kementerian Keuangan menerbitkan PMK

Nomor 13/PMK.011/2011 yang menetapkan TBM untuk komoditas kedelai sebesar

nol persen hingga 31 Desember 2011. Hal ini berarti tarif bea masuk untuk kedelai

akan kembali dinaikkan pada 1 Januari 2012 menjadi 5 persen. Langkah ini

dilakukan untuk mendukung program swasembada kedelai pada tahun 2014.


4) Komoditas Gula

Gula juga merupakan salah satu komoditas pokok dan strategis di Indonesia.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang mempunyai efek langsung

dan tidak langsung terhadap pasang-surutnya industri gula nasional. Kebijakan

pergulaan nasional diterapkan secara intensif, identik dengan intensitas kebijakan

yang berkaitan dengan industri beras. Di samping intensitasnya tinggi, kebijakan

pemerintah tersebut juga mempunyai dimensi yang cukup luas, mulai dari kebijakan

lahan, input, produksi, distribusi, kelembagaan, hingga kebijakan harga.

Walaupun dimensi kebijakan yang demikian luas dan sudah diterapkan sejak

lama oleh pemerintah Indonesia, secara garis besar kebijakan tersebut dapat dibagi

ke dalam tiga regim yang dilandasi oleh aspek esensi dan periode waktu (Tabel 2.2).

Ketiga regim kebijakan tersebut adalah: (i) Regim Kebijakan Suportif dan Stabilisasi

(1971-1997); (ii) Regim Kebijakan Liberalisasi (1997-2002); dan (iii) Regim

Kebijakan Proteksi dan Promosi (2002-sekarang).

Regim Kebijakan Suportif dan Stabilisasi

Sejalan dengan isu utama pada tahun 1970-an di negara sedang

berkembang, masalah ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan salah satu

isu nasional yang sangat penting. Oleh sebab itu, upaya pemerintah Indonesia untuk

mendorong pembangunan sektor pertanian secara umum, dan secara lebih spesifik

untuk mencapai swasembada pangan, dalam hal ini, upaya peningkatan produksi

pangan dengan harga yang murah, merupakan fenomena utama kebijakan

pertanian, bahkan kebijakan nasional pada saat itu.

Tabel 2.2. Regim Kebijakan Pergulaan Nasional


Regim Kebijakan Nomor SK/Keppres/ Keputusan Menteri Perihal Tujuan

Suportif dan Stabilisasi (1971 -1997)

Keppres No. 43/1971, 14 Juli 1971

Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula

Me

KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN... · Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan

Text of KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA...

Kajian Terhadap Struktur Rangka Atap Kayu Rumah

POTENSI KOMODITI PERDAGANGAN PISANG DALAM RANGKA …

KAJIAN NILAI LENDUTAN PADA JEMBATAN RANGKA BAJA …

BAB 2 · Web viewPerundingan perdagangan multilateral dalam rangka General Agreement on Tariff and Trade yang bertujuan untuk mening- katkan perdagangan internasional merupakan sesuatu

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementrian ...ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/sideslider/perdagangan...Menimbang Mengingat : a. b. 1. bahwa dalam rangka untuk lebih

KAJIAN OPTIMASI DESAIN SALURAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN …

KAJIAN KARAKTERISTIK KORIDOR JALAN LETJEND. SUKOWATI … · 2013. 12. 23. · kajian karakteristik koridor jalan letjend. sukowati sebagai penunjang aktivitas perdagangan pusat kota

Kajian Kekuatan Sambungan Stuktur Pelengkung Rangka Baja Menerus

Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investment(2)

Kajian Kelayakan Pembentukan FTA Indonesia – Turki dan ... · Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian

TIM KAJIAN PROFIL SEKTOR RIIL : SEKTOR PERDAGANGAN

KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR

DETERMINAN DAN STABILITAS EKSPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA · ekspor Indonesia. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Perdagangan International Perdagangan internasional dapat diartikan

7. Perdagangan - Temanggung, KabLAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 194 7. Perdagangan Pembangunan daerah tahun 2013 pada urusan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran

INDUSTRI & PERDAGANGAN DUNIA - phariyadi.staff.ipb.ac.idphariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2018/06/INDUSTRI-PERDAGANGAN-DUNIA... · Kajian akademik: Peranan Industri ... Pengembangan

KAJIAN PENGUATAN ANGGARAN KECAMATAN DALAM RANGKA

Kajian Tindakan Aktiviti Berkumpulan dalam P&P subjek Perdagangan Ting.4

Kajian Inkubator Bisnis Dalam Rangka Pengembangan UMKM

BONDED WAREHOUSE Peraturan Pemerintah …hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_20_1972.pdfmengembangkan tata-niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasional umumnya; b. mengusahakan

kajian atas landreform dalam Rangka Pembangungan Hukum Ekonomi Indonesia

RANGKA KERJA KESELAMATAN TRANSAKSI BAGI PELANGGAN- PELAYAN BERASASKAN PERDAGANGAN ... · 2013-07-15 · PELAYAN BERASASKAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK (A SECURE TRANSACTION FRAMEWORK FOR

bab 3 : kajian perjanjian kawasan perdagangan bebas asean (afta)

44980587 Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investment 2

PELAKSANAAN E PAYMENT DALAM TEKNIS RANGKA …forwarderforum.com/wp-content/uploads/2017/12/Slide-Sosialisasi-e... · RANGKA PENERBITAN DOKUMEN SKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi

KAJIAN DAMPAK KESEPAKATAN PERDAGANGAN · PDF filekajian dampak kesepakatan perdagangan bebas terhadap daya saing produk manufaktur indonesia jakarta – 2011

REGISTER PERDAGANGAN DI JEJARING SOSIAL … fileREGISTER PERDAGANGAN DI JEJARING SOSIAL BUKALAPAK: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK HayuAnggaridanAgus Budi Wahyudi. Pendidikan Bahasa Indonesia.Fakultas

KAJIAN PERILAKU STRUKTUR RANGKA BERPENGAKU …

KAJIAN PENGEMBANGAN PASAR EKSPOR PRODUK …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/07/Makol.pdfPengembangan Perdagangan Luar Negeri melaksanakan kajian tentang pengembangan pasar ekspor

Kajian Kelayakan Pembentukan FTA Indonesia – · PDF fileTeori Perdagangan Internasional ... .. 29 2.3. Teori Perdagangan Intra Industri..... 37 2.4. Teori Keunggulan Komparatif:

TIM KAJIAN PROFIL SEKTOR RIIL : SEKTOR PERDAGANGAN, … · 2013. 7. 10. · TIM KAJIAN PROFIL SEKTOR RIIL : SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Documents

KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN... · Kajian Peran Kebijakan Perdagangan Dalam Rangka Percepata Swasembada Pangan

Text of KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA...