LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_DINAMIKA_POLA... · laporan akhir analisis dinamika konsumsi pangan masyarakat

LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN

MASYARAKAT INDONESIA

PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2013

Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan juga terkait dengan upaya

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga nantinya akan diperoleh kualitas

sumber daya Indonesia manusia (SDM) yang mempunyai daya saing tangguh dan unggul

sebagai bangsa. Sumber daya manusia berkualitas digambarkan sebagai manusia sehat

yang cerdas, produktif dan mandiri (Menteri Kesehatan, 2005). Pemenuhan kecukupan

pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan

masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah

satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan

perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada saat ini secara global, beberapa negara sedang mengalami berbagai macam

kemungkinan terjadinya krisis. Salah satu potensi krisis yang memiliki dampak serius adalah

ancaman terjadinya krisis pangan global. Isu kelangkaan pangan dunia (world food crisis)

saling berkaitan erat dengan isu perubahan iklim global (global climate changes) dan

dinamika ekonomi global, yang dicirikan oleh krisis ekonomi di negara-negara maju dan

volatilitas harga pangan serta energi (Menteri Pertanian, 2012). Permasalahan global ini

pasti mempunyai pengaruh pada kondisi ketahanan pangan domestik, karena saat ini tidak

ada satu negarapun yang dapat mengisolasi diri dari komunitas dunia. Pada skala dunia,

diperkirakan lebih dari 900 juta penduduk dunia masih terancam kelaparan dan rawan

pangan (FAO, 2010). Di Indonesia, proporsi rumahtangga yang mengalami rawan pangan

pada tahun 1999 sebesar 14,2% dan pada tahun 2008 turun menjadi sebesar 8,7%. Bila

dikaitkan dengan dinamika perekonomian selama kurun waktu tersebut, masih tingginya

proporsi rumahtangga rawan pangan tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi tahun

1997/1998 dan kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005. Krisis ekonomi

menyebabkan penurunan konsumsi pangan secara kuantitas dan kualitas (Ariani, dkk;

2000).

Selain pengaruh faktor ekonomi, pangan juga sangat tergantung pada perubahan

iklim. Perubahan iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan perubahan pola tanam,

perubahan pola hujan sehingga waktu kapan akan terjadi musim kering atau musim hujan

sulit diprediksi, munculnya hama/penyakit tanaman yang tidak terprediksi dan lainnya.

Perubahan beberapa faktor ini, berdampak pada sulitnya pencapaian produksi pangan

sesuai yang telah dicanangkan. Menyikapi berbagai kendala tersebut, maka mengharuskan

melakukan pemanfaatkan sumberdaya pertanian dan pangan secara efisien dan optimal

dengan memperhatikan potensi lahan, tingkat kesuburan lahan dan pola permintaan

pangan. Pertimbangan ini dilakukan dengan harapan pangan yang dibutuhkan semaksimal

mungkin diperoleh dari produksi sendiri atau produksi dalam negeri. Di satu sisi, pola

konsumsi pangan masyarakat berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat yang

satu ke tempat yang lain. Pola konsumsi pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya

dapat berbeda tergantung dari lingkungannya termasuk sumberdaya dan budaya setempat,


ii

selera dan pendapatan masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan juga akan

berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, perubahan

kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi serta perubahan gaya hidup. Dengan

demikian, perubahan-perubahan tersebut, baik antar daerah maupun antar waktu akan

menentukan perubahan berapa pangan yang harus disediakan dan bagaimana distribusinya

agar harga pangan tersebut dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar.

Oleh karena itu, pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu entry

point dan sub system untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola

konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan

pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor . Kebijakan produksi

pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan

memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan

memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa

banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu

dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan

harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia.

Analisis ini bertujuan (a) menganalisis dinamika struktur pengeluaran pangan

masyarakat untuk mengetahui bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat, (b)

menganalisis dinamika konsumsi energi, protein dan kualitas konsumsi pangan untuk

mengetahui bagimana perubahan pola konsumsi pangan masyarakat, serta (c) melakukan

proyeksi permintaan beberapa jenis pangan untuk mengetahui perkiraan jumlah pangan

yang dibutuhkan masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang

diukur dengan pangsa pengeluaran pangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan

semakin membaik. Terdapat perubahan pola pengeluaran masyarakat dari dominan pada

kelompok padi-padian ke kelompok makanan/minuman jadi. Sementara pola pengeluaran

untuk kelompok pangan yang lain relatif sama dari tahun ke tahun. Perubahan ini menuntut

pengembangan usaha di sektor makanan/minuman jadi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan masyarakat. Usaha makanan/minuman jadi juga harus memperhatikan faktor

keamanan pangan, sehingga perlunya pembinaan terutama bagi usaha rumah tangga dan

kecil.

Hasil analisis lainnya juga menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat sudah

mengarah kepada pola konsumsi anjuran, baik dari segi kebutuhan energi, protein, namun

untuk keragaman konsumsi masih perlu ditingkatkan. Pangan dominan masih dari beras

sebagai sumber energi dan protein, sementara pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu

menurun tingkat konsumsinya. Sebaliknya konsumsi terigu dan turunannya meningkat.

Diantara pangan sumber protein hewani, konsumsi daging sapi mengalami penurunan

selama 15 tahun terakhir. Demikian pula konsumsi gula pasir juga menurun, sebaliknya

konsumsi minyak goreng terus meningkat. Peningkatan pendapatan berdampak pada

perubahan pola konsumsi pangan yaitu mengurangi pangan sumber karbohidrat dan

meningkatkan pangan sumber protein, vitamin dan mineral. Namun perubahan pola

konsumsi tidak hanya ditentukan oleh faktor pendapatan tetapi juga pengetahuan

masyarakat akan pangan dan gizi.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa permintaan pangan pada tahun 2020 pada

umumnya masih tinggi terutama pada kelompok menengah, yang jumlahnya masih relatif


iii

besar dalam struktur penduduk. Secara agregat, permintaan beras pada tahun 2020

diperkirakan sekitar 16,1 juta ton, sedangkan untuk terigu, kedelai dan gula pasir masing-

masing sekitar 2,1 juta ton; 1,9 juta ton dan 2,6 juta ton. Untuk minyak goreng sekitar 3,0

juta ton dan daging sapi diperkirakan sekitar 90,2 ribu ton. Perlu diingatkan lagi bahwa

permintaan pangan ini adalah permintaan pangan untuk rumah tangga biasa, dengan kata

lain tidak termasuk permintaan hotel, restaurant, catering dan industri.

Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah mengingat pola konsumsi

masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan pendapatan, maka pengetahuan

masyarakat akan pangan dan gizi harus terus ditingkatkan, sehingga masyarakat hanya

akan mengkonsumsi makanan yang berkualitas, yang menyehatkan dan mencerdaskan.

Upaya penyadaran ini tidak dapat hanya bersandarkan pada kebijakan pemerintah, namun

juga semua elemen, seperti swasta dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya edukasi

konsumen, khususnya dalam hal mempromosikan produk makanan secara benar dan tidak

menyesatkan konsumen.

Dalam upaya diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal, peran

pemerintah harus secara signifikan dapat mewujudkan hal tersebut, seperti peran

pemerintah dalam mengalihkan pola makan masyarakat dari beras dan produk terigu ke

makanan lokal (umbi-umbian, jagung, sagu). Pemerintah juga harus berperan dalam

pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan penyadaran

masyarakat. Langkah awal yang dapat dilakukan, salah satu diantaranya adalah pemberian

produk olahan berbasis pangan lokal secara gratis oleh pemerintah melalui raskin, pangan

darurat dan lainnya. Di samping itu, perlu penyadaran baik kepada media (elektronik/surat

kabar) ataupun semua elemen bahwa mengkonsumsi pangan produk lokal bukan karena

kelaparan atau miskin.


iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga Tim Peneliti dapat menyelesaikan laporan Analisis Dinamika

Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia tepat pada waktunya. Untuk itu, Tim

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya para nara

sumber dan Pimpinan BP2KP yang telah membantu memberikan arahan, pemikiran,

dan berbagai informasi, termasuk memfasilitasi kelancaranan kegiatan kajian ini.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan

pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin di dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan juga terkait dengan

upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sehingga diperoleh kualitas

sumberdaya Indonesia yang mempunyai daya saing yang tangguh dan unggul

sebagai bangsa. Oleh karena itu, pangan dan gizi berperan sebagai penentu daya

saing bangsa, mempunyai peran penting dalam pencapaian Indek Pembangunan

Manusia (IPM). Laporan United Nation Development Program tahun 2010

menempatkan Indonesia dalam kelompok medium human development dan

menduduki peringkat 108 dari 182 negara.

Dengan memahami dan mengetahui bahwa dinamika atau perkembangan

konsumsi pangan rumah tangga merupakan salah satu informasi dasar dalam

kebijakan pangan, baik dari sisi ekonomi seperti pangsa pengeluaran untuk pangan

maupun dinamika komposisi/diversifikasi asupan pangan , maka pemerintah

diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan pangan yang efektif, baik dari sisi

penawaran, permintaan, termasuk kebijakan distribusinya.

Sejalan dengan hal ini, Tim Peneliti melakukan suatu kajian untuk menganilisis

dinamika konsumsi pangan RT dengan menggunakan data SUSENAS tahun 1989-

2011. Dinamika yang dianalisis antara lain mencakup dinamika pangsa pengeluaran

untuk kelompok dan jenis pangan secara spesifik yang dinilai strategis, dinamika

komposi dari sisi kontribusi terhadap energi, protein, dan vitamin, dan mineral

berdasarkan kolompok masyarakat yang digariskan dalam data SUSENAS. Di

samping itu, kajian ini mencoba memberikan proyeksi dinamika konsumsi pangan,

baik dari sisi pangsa pengeluaran maupun kandungan nutrisinya.

Hasil studi menunjukan bahwa sebagai akibat peningkatan kesejahteraan, ada

indikasi perubahan pola konsumsi pangan yaitu mengurangi pangan sumber

karbohidrat dan meningkatkan pangan sumber protein, vitamin dan mineral. Hal ini

terutama terjadi untuk kelompok masyarakat yang tingkat kesejahteraannya lebih

tinggi. Namun perubahan pola konsumsi tidak hanya ditentukan oleh faktor

pendapatan tetapi juga pengetahuan masyarakat akan pangan dan gizi. Di samping

itu, telah terjadi perubahan pola pengeluaran masyarakat dari dominan pada

kelompok padi-padian ke kelompok makanan/minuman jadi.

Catatan penting lainnya adalah pola konsumsi masyarakat sudah mengarah

kepada pola konsumsi anjuran, baik dari segi kebutuhan energi, protein, namun

diversifikasi konsumsi masih perlu ditingkatkan. Ada indikasi konsumsi beras per


v

kapita menurun, namun konsumsi terigu dan turunannya meningkat. Diantara

pangan sumber protein hewani, konsumsi daging sapi mengalami penurunan selama

15 tahun terakhir.

Tim peneliti berharap hasil kajian ini dapat menjadi salah satu acuan atau

masukan dalam perumusan kebijakan pangan baik untuk aspek penawaran,

permintaan, dan distribusi Kami juga berharap, hasil kajian ini dapat menjadi

referensi untuk kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan kebiajkan pangan.

Kami menyadari bahwa kajian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti

dalam hal ruang lingkup, metode analisis, maupun kualitas data. Oleh sebab itu,

masukan-masukan dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan kajian ini, sangat

kami harapkan.

Jakarta, Juni 2013

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri


vi

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................. i

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv

DAFTAR ISI ................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 4

1.3. Keluaran Penelitian .................................................................................. 4

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................... 4

1.5. Ruang Lingkup .......................................................................................... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pangan ......................................................................................... 6

2.2. Konsep Ketahanan Pangan ...................................................................... 6

2.3. Struktur Pengeluaran Masyarakat ............................................................. 9

2.4. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ......................................................... 11

2.5. Pola Pangan Harapan (PPH) .................................................................... 12

2.6. Konsumsi Pangan dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional

(SUSENAS): Kekuatan dan Kelemahan .................................................... 16

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Sumber dan Jenis Data ............................................................................. 18

3.2. Analisis Data ............................................................................................. 21

BAB IV. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: MEMBAIK ATAU MENURUN

4.1. Pengeluaran Pangan Agregat ................................................................... 23

4.2. Pengeluaran Pangan Menurut Kelompok Pangan ................................... 26


vii

BAB V. KUANTITAS KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT : ENERGI DAN PROTEIN

5.1. Konsumsi Masyarakat dari Sisi Kecukupan Konsumsi Energi dan

Protein ........................................................................................................ 31

5.2. Konsumsi Energi dan Protein Menurut kelompok Pangan dan

Pengeluaran .............................................................................................. 35

BAB VI. KUALITAS POLA KONSUMSI PANGAN: HARAPAN DAN KENYATAAN

6.1. Program Diversifikasi Konsumsi Pangan .................................................. 37

6.2. Pencapaian Kualitas Konsumsi Pangan menurut PPH ............................ 39

6.3. Kendala Pencapaian Diversifikasi Pangan Secara Signifikan.................. 41

BAB VII. TINGKAT KONSUMSI DAN PERMINTAAN PANGAN

7.1. Tingkat Konsumsi Pangan ........................................................................ 44

7.2. Proyeksi Kebutuhan Pangan untuk Konsumsi tahun 2020 ...................... 50

7.3. Perspektif Pola Konsumsi Pangan ke Depan ........................................... 55

BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

8.1. Kesimpulan ................................................................................................ 58

8.2. Implikasi Kebijakan .................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 60

LAMPIRAN .................................................................................................... 64


viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan ............. 8

Tabel 2.2. Perbandingan PPH FAO-RAPA, Meneg.Pangan 1994, dan Deptan

2001 ............................................................................................................ 13

Tabel 2.3. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional*) ............................................ 14

Tabel 3.1. Jenis Pangan Menurut Kelompok Pangan .............................................. 19

Tabel 3.2. Jumlah dan Besaran Kelompok Pengeluaran SUSENAS

tahun 1996,1999, 2002, 2005,2008 dan 2011 ......................................... 20

Tabel 3.3. Pengelompokkan Beberapa Jenis Pangan ............................................. 21

Tabel 4.1. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kelompok Pengeluaran (%) ..... 26

Tabel 4.2. Pangsa Pengeluaran Beberapa Jenis Pangan Menurut Wilayah (%) .... 29

Tabel 4.3. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Pangan Menurut Kelompok

Pengeluaran (%), 2011 .............................................................................. 30

Tabel 5.1. Ketersediaan Energi dan Protein, 2006-2011 ......................................... 34

Tabel 5.2. Pangsa Energi dan Protein Beberapa Kelompok Pangan

Menurut Wilayah (%).................................................................................. 35

Tabel 5.3. Pangsa Energi Kelompok Pangan Menurut Kelompok Pengeluaran,

2011 (%) ..................................................................................................... 36

Tabel 6.1. Perkembangan Kebijakan/Program/Kegiatan Diversifikasi Konsumsi

Pangan ....................................................................................................... 37

Tabel 6.2. Pola Konsumsi Pangan : Harapan dan Kenyataan ................................. 40

Tabel 7.1. Tingkat Konsumsi Pangan : Beras, Umbi-umbian dan Terigu

Menurut Wilayah, (kg/kap/th) ..................................................................... 45

Tabel 7.2. Tingkat Konsumsi Pangan : Daging, Telur, Susu, dan Kedelai

Menurut Wilayah, (kg/kap/th) ..................................................................... 47

Tabel 7.3. Tingkat Konsumsi Pangan : Sayuran, Buah-buahan, Gula Pasir dan

Minyak Goreng Menurut Wilayah, (kg/kap/th) .......................................... 48

Tabel 7.4. Tingkat Konsumsi Pangan : Beras, Ubi kayu, Ubi jalar, Sagu, Umbi

Lainnya dan Terigu Menurut Kelompok Pengeluaran, 2011 (kg/kap/th) .. 49

Tabel 7.5. Tingkat Konsumsi Pangan : Daging, Telur, Susu, dan Kedelai

Menurut Kelompok Pengeluaran, 2011 (kg/kap/th) ................................... 49

Tabel 7.6. Tingkat Beberapa Komoditas Pangan dan Laju Perubahannya


ix

Menurut Kelompok Pengeluaran ............................................................... 51

Tabel 7.7. Proyeksi Jumlah Penduduk (Orang) ......................................................... 51

Tabel 7.8. Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran (Orang) ................ 52

Tabel 7.9. Proyeksi Permintaan Beberapa Jenis Pangan untuk

Konsumsi Masyarakat (kg/kap/th) .............................................................. 53

Tabel 7.10. Proyeksi Permintaan Beberapa Pangan untuk Konsumsi Masyarakat

(ribu ton) ..................................................................................................... 53

Tabel 7.11. Proyeksi Permintaan Pangan Menurut Kelompok Pangan, 2020

(kg/kap/th) .................................................................................................. 53

Tabel 7.12. Proyeksi Permintaan: Beras, Terigu, Kedelai dan Gula Pasir

Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020 (ton) ............................................ 54

Tabel 7.13. Proyeksi Permintaan: Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam

dan Telur Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020 (ton) ............................ 54

Tabel 7.14. Capaian Indeks Swasembada Komoditas Pangan Utama 2011-2012 ... 55


x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pembobotan pada Kelompok Pangan .................................................... 15

Gambar 4.1. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Wilayah (%) .............................. 24

Gambar 4.2. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Pangan di Perkotaan dan

Pedesaan (%)............................................................................................ 27

Gambar 4.3. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Pangan di Perkotaan (%) .. 28

Gambar 4.4. Pangsa Pengeluaran Beberapa Kelompok Pangan di Pedesaan (%) .. 28

Gambar 5.1. Konsumsi Energi Menurut Wilayah ........................................................ 31

Gambar 5.2. Konsumsi Protein Menurut Wilayah ....................................................... 32

Gambar 5.3. Pangsa Konsumsi Protein Hewani Menurut Wilayah ............................. 34

Gambar 6.1. Kualitas Konsumsi Pangan Menurut PPH .............................................. 40


xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Wilayah (%) .............................. 65

Lampiran 2. Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Menurut Wilayah (%) ................. 65

Lampiran 3. Pola Konsumsi Pangan Menurut PPH ................................................... 65

Lampiran 4. Perkembangan Tingkat Konsumsi Beras, Terigu, Kedelai,

Gula pasir dan Minyak Goreng Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2006-2011 ...................................................................................... 66

Lampiran 5. Perkembangan Tingkat Konsumsi Daging Sapi, Daging Ayam

dan Telur ................................................................................................... 67

Lampiran 6. Perkembangan Tingkat Konsumsi Daging Sapi, Daging Ayam

dan Telur ................................................................................................... 68

Analisis Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia tahun 1945. Pemenuhan kebutuhan pangan juga terkait dengan upaya

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sehingga diperoleh kualitas sumberdaya

Indonesia yang mempunyai daya saing tangguh dan unggul sebagai bangsa. Sumber daya

manusia (SDM) berkualitas digambarkan sebagai manusia sehat yang cerdas, produktif dan

mandiri (Menkes, 2005).

Untuk menjadi sehat, syarat utama yang diperlukan adalah SDM dapat mengkonsumsi

pangan sesuai kebutuhan proses basal metabolisme tubuh. Dalam hal ini pangan berfungsi

sebagai sumber energi dan zat gizi lain yang dibutuhkan tubuh untuk pekerjaan dan proses-

proses dalam tubuh (Suhardjo, dkk; 2006). Pangan dan gizi berperan sebagai penentu daya

saing bangsa, mempunyai peran penting dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Laporan United Nation Development Program (UNDP, 2010) dalam Rencana Aksi

Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) 2011-2015 menunjukkan bahwa IPM Indonesia

dikategorikan dalam medium human development dan menduduki peringkat 108 dari 182

negara, lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand

atau Filipina (BAPPENAS, 2011).

Pada saat ini secara global di berbagai negara sedang mengalami krisis. Salah satu

potensi krisis yang memiliki dampak serius adalah ancaman terjadinya krisis pangan global.

Isu kelangkaan pangan dunia (world food crisis) saling berkaitan erat dengan isu perubahan

iklim global (global climate changes) dan dinamika ekonomi global, yang dicirikan oleh krisis

ekonomi di negara-negara maju dan volatilitas harga pangan serta energi (Menteri

Pertanian, 2012). Permasalahan global ini pasti mempunyai pengaruh pada kondisi

ketahanan pangan domestik, karena saat ini tidak ada satu negarapun yang dapat

mengisolasi diri dari komunitas dunia.

Menurut Firmansyah (2012), perekonomian Indonesia pada tahun 2012 telah

menerima dampak atas pelemahan ekonomi global. Secara akumulatif Januari-November

2012, defisit Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) mencapai 1,33 miliar dollar AS dengan

nilai impor mencapai 176,09 miliar dollar AS dan ekspor sebesar 174,76 miliar dollar AS.

Potensi ancaman krisis dunia tahun 2013 masih tetap tinggi yang bersumber pada

pemulihan krisis di zona Eropa dan pelemahan ekonomi Amerika Serikat akibat program

pengetatan belanja publik dan kenaikan pajak. Selain itu, akibat adanya perubahan iklim dan

cuaca ikut meningkatkan volatilitas harga pangan dunia. Pada beberapa waktu yang lalu,

ekonomi Indonesia mendapatkan ujian dari meningkatnya harga sejumlah komoditas

pangan dunia seperti kedelai akibat tidak tercapainya target produksi negara penghasil

utama. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini yaitu kekeringan yang terjadi di Amerika

Serikat ditambah dengan aksi borong negara importir untuk mengamankan pasokan dalam

negerinya. Resiko akan hal ini masih akan tetap tinggi mengingat unpredictability perubahan

iklim dan cuaca pada 2013.


2

Padahal sampai saat ini masalah kerawanan pangan masih merupakan isu penting

yang harus segera ditangani. Pada skala dunia, diperkirakan lebih dari 900 juta penduduk

dunia masih terancam kelaparan dan rawan pangan (FAO, 2010). Di Indonesia, selama

tahun 1996-2008 proporsi rumah tangga yang mengalami rawan pangan pada tahun 1999

sebesar 14,2% dan pada tahun 2008 masih sebesar 8,7%. Bila dikaitkan dengan dinamika

perekonomian selama kurun waktu tersebut, masih tingginya proporsi rumah tangga rawan

pangan tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan kenaikan harga

bahan bakar minyak pada tahun 2005. Krisis ekonomi menyebabkan penurunan konsumsi

pangan secara kuantitas dan kualitas (Ariani, dkk; 2000). Hasil penelitian yang dilakukan

Hardono (2012) menggunakan data mikro pada rumah tangga petani di beberapa provinsi

menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani yang rawan pangan mengalami

peningkatan dari 28,1%(2007) menjadi 60,3% (2010).

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan

kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum,

karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan

kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan

dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau dengan harga yang wajar, serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,

aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia yang mempunyai

penduduk dalam jumlah besar, Kebutuhan pangan nasional akan terus bertambah dari

tahun ke tahun sebagai akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk

tahun 2010 sebesar 237,5 juta jiwa, dimana 53,45% berada di Pulau Jawa dengan laju

pertumbuhan sebesar 1,49% (BPS, 2011). Diperkirakan pada tahun 2020, penduduk

Indonesia berjumlah 250 juta.

Di Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai lokomotif

pembangunan nasional karena berkontribusi secara nyata dalam penyediaan pangan bagi

lebih dari 245 juta penduduk Indonesia dan secara empiris telah terbukti mampu meredam

dari krisis pangan. Pada triwulan II tahun ini (2012), sektor pertanian menyediakan 87%

bahan baku industri kecil dan menegah, penyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar

14,72%, menghasilkan devisa negara (US$ 43,37 M), menyerap 33,32% total tenaga kerja,

dan 70% penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (Pidato Pengarahan

Kementerian Pertanian, 2012).

Kebijakan pembangunan pertanian nasional yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Kementerian Pertanian Tahun 20102014, diarahkan untuk mencapai empat

target sukses, yaitu: (1) Pencapaian swasembada untuk komoditas kedelai, daging, gula

dan swasembada berkelanjutan untuk komoditas beras dan jagung; (2) Peningkatan

diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, (4) Peningkatan

kesejahteraan petani. Telah disadari bahwa untuk mencapai program tersebut, tidaklah

mudah karena masih terdapat beberapa permasalahan mendasar untuk pembangunan

pertanian dan peningkatan ketahanan pangan.

Permasalahan mendasar seperti telah disebutkan terdahulu, adalah: (1) Meningkatnya

kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan

infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air, (3) status dan luas kepemilikan lahan (9,55


3

juta KK < 0.5 Ha), (4) lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (5) keterbatasan

aksesibilitas petani terhadap permodalan, (6) lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani

dan penyuluh, (7) belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, dan (8) belum

terpadunya kebijakan antarsektor dalam pembangunan pertanian (Rencana Strategis

Kementerian Pertanian, 2009). Hasil analisis yang dilakukan oleh Sumaryanto (2009),

kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan ketersediaan produksi pangan per kapita

adalah: (1) pertumbuhan luas panen sangat terbatas karena (a) laju perluasan lahan

pertanian baru sangat rendah dan (bi) konversi lahan pertanian ke non pertanian sulit

dikendalikan, (c) degradasi sumberdaya air dan kinerja irigasi serta turunnya tingkat

kesuburan fisik dan kimia lahan pertanian; dan (2) adanya gejala kemandegan dalam

pertumbuhan produktivitas.

Perubahan iklim yang terjadi saat ini yang mengakibatkan perubahan pola tanam,

perubahan pola hujan sehingga waktu kapan akan terjadi musim kering atau musim hujan

sulit diprediksi, munculnya hama/penyakit tanaman yang tidak terprediksi dan lainnya.

Perubahan beberapa faktor ini, berdampak pada sulitnya pencapaian produksi pangan

sesuai yang telah dicanangkan. Sehingga Kementerian Pertanian terpaksa melakukan

revisi target produksi tahun 2012 seperti target produksi padi diturunkan dari 71 juta ton

menjadi 67,8 juta ton dan pada tahun 2013, yang target awalnya 73,3 juta ton diturunkan

menjadi 72,0 juta ton. Penurunan target juga terjadi pada komoditas jagung, kedelai dan

gula. Penurunan target produksi tersebut juga disebabkan belum adanya tambahan lahan

seperti dijanjikan Badan Pertanahan Nasional yang menjanjikan akan menyediakan lahan

sekitar dua juta hektar untuk dapat ditanami produk pertanian.

Menyikapi berbagai kendala tersebut, maka mengharuskan melakukan pemanfaatkan

sumberdaya pertanian dan pangan secara efisien dan optimal dengan memperhatikan

potensi lahan, tingkat kesuburan lahan dan pola permintaan pangan. Pertimbangan ini

dilakukan dengan harapan pangan yang dibutuhkan semaksimal mungkin diperoleh dari

produksi sendiri atau produksi dalam negeri.

Pola konsumsi pangan masyarakat akan berbeda dan berubah dari waktu ke waktu.

Pola konsumsi pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat berbeda tergantung

dari lingkungannya termasuk sumber daya dan budaya setempat, selera dan pendapatan

masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan juga akan berubah dari waktu ke waktu

yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, perubahan kesadaran masyarakat akan

pangan dan gizi, serta perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perubahan-perubahan

tersebut, baik antar daerah maupun antar waktu akan menentukan perubahan jumlah

pangan yang harus disediakan dan upaya pendistribusiannya agar harga pangan tersebut

dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar.

Oleh karena itu, pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu entry

point dan sub sistem untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola

konsumsi pangan masyarakat, maka akan dapat disusun kebijakan penyediaan pangan,

baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor). Kebijakan produksi

pangan mencakup besaran volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan

memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan

memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan jumlah dan

jenis pangan yang harus disediakan . Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi

pangan masyarakat juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar


4

masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia dengan harga yang wajar. Dengan

demikian, kebijakan-kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek sumberdaya

dan pola permintaan pangan masyarakat tersebut merupakan upaya untuk mencapai

kemandirian pangan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun

2012 tentang Pangan. Dalam UU ini disebutkan kemampuan negara dan bangsa dalam

memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dapat menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara

bermartabat.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika atau perkembangan

pola konsumsi pangan masyarakat. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

a. Menganalisis dinamika struktur pengeluaran pangan masyarakat untuk mengetahui

bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Menganalisis dinamika konsumsi energi, protein dan kualitas konsumsi pangan untuk

mengetahui bagaimana perubahan pola konsumsi pangan masyarakat.

c. Melakukan proyeksi permintaan beberapa pangan untuk konsumsi untuk mengetahui

perkiraan jumlah pangan yang dibutuhkan masyarakat.

1.3. Keluaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a. Struktur pengeluaran masyarakat dengan pola konsumsi masyarakat.

b. Informasi mengenai perubahan pola konsumsi masyarakat.

c. Rumusan usulan kebijakan dalam rangka mendukung upaya perubahan pola konsumsi

pangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat berdasarkan

struktur pengeluaran.

b. Sebagai bahan masukan bagi para perumus kebijakan dalam upaya mendukung

perubahan pola konsumsi masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup

Bahasan dinamika atau perkembangan analisis konsumsi pangan masyarakat

mencakup kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2011 atau perkembangan 15 tahun

terakhir. Ruang lingkup konsumsi pangan masyarakat yang dianalisis adalah:

a. Pengeluaran pangan yang dibedakan antara pengeluaran pangan secara total,

pengeluaran menurut kelompok pangan dan beberapa komoditas tertentu;


5

b. Tingkat konsumsi energi dan protein serta pangsa protein hewani;

c. Kualitas konsumsi pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH); dan

d. Tingkat konsumsi beberapa jenis pangan.

Analisis konsumsi rumah tangga dibedakan menurut agregat nasional (kota+Desa),

wilayah (kota/desa) dan kelompok pengeluaran sebagai proksi pendapatan masyarakat.

Selain itu, juga dilakukan proyeksi permintaan untuk beberapa pangan sampai tahun 2020

menurut agregat nasional dan kelompok pendapatan.


6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pangan

Dalam Undang Undang (UU) No. 7 tahun 1996 tentang Pangan bahwa pangan

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang

diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau

minuman. Namun dalam UU Pangan yang baru yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang

Pangan, pengertian pangan lebih diperluas terutama dalam hal ruang lingkup jenis

pangannya. Dalam UU Pangan tersebut, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang

berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Perubahan konsep pangan yang secara eksplisit menyebutkan cakupan pangan

dalam arti luas dapat diartikan dalam perumusan kebijakan pangan harus proposional

antara komoditas pangan yang satu dengan komoditas pangan yang lainnya. Kebijakan

pangan yang disusun tidak mengakibatkan matinya kinerja pangan lainnya. Sebagai contoh,

kebijakan pemerintah yang bias pada komoditas padi, sehingga sebagian besar dana

pemerintah hanya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara, kebijakan pangan

lainnya seperti umbi-umbian (sagu) seolah-olah dibiarkan dan terlupakan.

2.2. Konsep Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan (food security) dikenal luas sekitar tahun 1980-an untuk

menggantikan konsep food policy yang diperkenalkan pada awal tahun 1970-an ketika

terjadi krisis pangan melanda dunia. Dalam perkembangannya, konsep ketahanan pangan

mengalami perubahan dan bervariasi. Hasil studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999)

dalam Hanani (2009) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan

pangan. Beberapa definisi ketahanan pangan yang sering digunakan sebagai berikut:

a. USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara

fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan

produktif.

b. FAO (1997): situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun

ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah

tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

c. FIVIMS (2005): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan

ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan

kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan

yang aktif dan sehat.


7

d. Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses

fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk

kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Dengan pengertian tersebut, dalam mewujudkan ketahanan pangan diharapkan dapat

terpenuhinya pangan sebagai berikut: (a) kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan

ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman,ternak,

dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral

serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia; (b) kondisi yang

aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah

agama; (c) kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan

merata di seluruh tanah air dan (d) kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh

rumah tangga dengan harga yang terjangkau (Hanani, tanpa tahun)

Dalam UU Pangan yang baru yaitu No. 18 tahun 2012, definisi ketahanan pangan

adalah sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Dengan definisi ketahanan pangan yang baru ini, maka cakupan ketahanan

pangan lebih luas, selain unsur-unsur yang telah diuraikan dalam UU No. 7 tahun 1996,

juga secara eksplisit dapat terpenuhinya: (a) pangan tidak hanya secara agregat wilayah

tetapi terpenuhinya pangan juga sampai tingkat individu, (b) pangan yang beragam dan

bergizi, tidak hanya mencakup ragam pangan pokok tetapi juga pangan secara keseluruhan.

Diversifikasi atau penganekaragaman pangan juga menjadi hal yang harus dipenuhi dalam

konsep ini dalam upaya untuk mencapai status gizi masyarakat yang baik, (c) pangan yang

disajikan tidak hanya pangan yang tidak diperbolehkan atau yang bertentangan dengan

agama tetapi juga yang berentangan dengan keyakinan dan budaya setempat, serta (d)

pangan harus tersedia secara berkelanjutan atau terus menerus sepanjang waktu.

Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada

produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa

menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan

barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Namun

demikian, dalam UU Pangan yang baru sangat ditekankan dalam mencapai ketahanan

pangan harus berbasis kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

Seperti tertuang dalam Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara

adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan

Ketahanan Pangan. Definisi kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara

mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan

yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai

dengan potensi sumber daya lokal. Sementara itu, kemandirian pangan adalah kemampuan

negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri


8

yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat

perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi,

dan kearifan lokal secara bermartabat.

Sampai saat ini di Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami

pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut

konsep ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun

penyediaan pangan yang cukup. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian

peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan

lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk

sehat dan produktif. Hanani (2009) membuat perbedaan antara swasembada pangan

dengan ketahanan pangan mulai dari ruang lingkup, sasaran, strategi, output dan outcome.

Perbedaan kedua hal tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan

Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan

Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu

Sasaran Komoditas pangan Manusia

Strategi Subsitusi impor Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan

Output Peningkatan produksi pangan

Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)

Outcome Kecukupan pangan oleh produk domestik

Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Sumber : Hanani (2009)

Ketahanan pangan mencakup tiga dimensi yaitu: (a) ketersediaan pangan (food

availability), (b) akses/distribusi pangan (access to sufficient food), dan (c)

pemanfaatan/konsumsi pangan (utilization of food, which is related to cultural practices).

Namun ketiga dimensi tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas pangan (stability

of food stock). Oleh karena itu, ketiga dimensi tersebut sering digunakan untuk mengukur

pencapaian ketahanan pangan. Ketersediaan pangan diartikan bahwa pangan tersedia

cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta

aman, sedangkan distribusi pangan diartikan pasokan pangan dapat menjangkau seluruh

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga. Konsumsi, yaitu setiap

rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi

kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan

sinergi dan interaksi dari ketiga dimensi tersebut..

Ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan

antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa,

sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah,

volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil

penyediaannya dari waktu ke waktu. Ketersediaan pangan di suatu daerah atau negara

ditentukan oleh beberapa faktor seperti keragaan produksi pangan, tingkat kerusakan, dan

kehilangan pangan karena penanganan yang kurang tepat, serta tingkat ekspor dan impor


9

pangan. Ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar daripada

kebutuhan penduduk terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang cukup di suatu wilayah

(pasar) tidak dapat menjamin tersedianya pangan di tingkat rumah tangga, karena

tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, dalam arti fisik

(daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli). Oleh karena itu, dalam konsep ketahanan

pangan mengamanakan tersedianya pangan yang dapat dijangkau sampai tingkat

perseorangan. Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik

secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam

pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi

memicu keresahan dan berdampak pada masalah sosial, keamanan, dan ekonomi.

Distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas atas pangan secara merata, baik

secara fisik maupun ekonomi. Hal ini berarti bahwa sistem distribusi bukan semata-mata

mencakup aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi

juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli

masyarakat. Meskipun ketersediaan pangan secara mikro/nasional maupun per kapita

mencukupi, namun belum tentu setiap rumah tangga memiliki akses yang nyata secara

sama. Dengan demikian surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan

pangan bagi individu. Selain aspek ekonomi, fisik dan sosial, kelancaran distribusi pangan

juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana seperti keadaan jalan, transportasi, kondisi

pasar dan kelembagaan pasar dan lainnya.

Konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan

masyarakat agar mempunyai kemampuan atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik,

sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya

memperhatikan konsumsi pangan dan gizi yang cukup dan seimbang sesuai dengan

kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Konsumsi

pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang

menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi

pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan

budaya masyarakat. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang

dimiliki Indonesia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

peningkatan konsumsi masyarakat menuju pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah,

masih dapat dikembangkan untuk memenuhi keanekaragaman pangan masyarakat pada

wilayah yang bersangkutan.

2.3. Struktur Pengeluaran Masyarakat

Aspek yang terkait dengan tingkat pendapatan adalah tingat pengeluaran masyarakat,

secara umum diketahui bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi pola dan tingkat

pengeluaran (Nurmanaf, dkk; 2000). Penelitian Sudaryanto, dkk (1999) membuktikan bahwa

tingkat pendapatan mempunyai hubungan negatif dengan porsi pengeluaran pangan.

Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga semakin rendah porsi pengeluaran

pangan. Menurut Pakpahan, dkk (1993) disebutkan bahwa ada hubungan antara porsi atau

pangsa pengeluaran pangan dengan ketahanan pangan rumah tangga. Pangsa

pengeluaran pangan berhubungan terbalik dengan ketahanan pangan, semakin besar


10

pangsa pengeluaran pangan maka semakin rendah ketahanan rumah tangga yang

bersangkutan.

Secara garis besar, kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua

kategori besar, yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Dengan demikian pada tingkat

pendapatan tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. Secara alamiah, kebutuhan pangan akan mencapai titik jenuh

sementara kebutuhan non-pangan termasuk kualitas pangan tidak demikian halnya.

Menurut Badan Pusat Statistik-BPS (2008) data konsumsi dan pengeluaran dapat

digunakan untuk penelitian penerapan hukum ekonomi.

Seperti yang diungkapkan oleh Ernest Engel, dalam Salvatore (2006), yang dikenal

sebagai Hukum Engel bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk

pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi

pengeluaran rumahtangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan

ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk pangan terhadap total

pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk. Sebaliknya, semakin besar

pangsa pengeluaran pangan semakin kurang sejahtera rumahtangga yang bersangkutan.

Dalam kondisi pendapatan terbatas maka pemenuhan kebutuhan makanan akan

didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akan

terlihat sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli pangan.

Proporsi antara pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai

indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga

atau masyarakat. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah

tangga tersebut semakin rawan pangan (Melgar-Quinonez et al, 2006). Secara lebih detail,

menurut Soekirman (2000), rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan 60%

dapat dikategorikan rawan pangan dan sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi

pengeluaran pangan


11

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

berbagai program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Usaha ini membawa hasil yang

ditunjukkan dengan semakin rendahnya pangsa pengeluaran pangan. Secara agregat,

pangsa pengeluaran, sudah dibawah 60%. Namun pembangunan perekonomian,

tampaknya masih belum merata, bias pada masyarakat perkotaan, sehingga kesejahteraan

mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan

perekonomian ke depan lebih memprioritaskan pada masyarakat pedesaan, yang

sebenarnya adalah masyarakat petani.

2.4. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Suatu makanan memenuhi selera atau tidak bukan hanya ditentukan oleh fisik

pangan, akan tetapi karena pengaruh sosial budaya. Faktor penting dalam pemilihan

pangan adalah flavor yang meliputi bau, tekstur, dan suhu. Penampilan yang meliputi warna

dan bentuk juga akan mempengaruhi sikap terhadap pangan. Selain pengaruh reaksi indera

terhadap pemilihan pangan (warna atau bentuk), kesukaan pribadi semakin terpengaruh

oleh pendekatan melalui media radio, televisi, pamflet, iklan dan bentuk media masa lain

(Suhardjo 1989).

Menurut Elizabeth dan Sanjur (1981) yang diacu dalam Suhardjo (1989), ada tiga

faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu karakteristik individu, karakteristik

pangan, dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin,

pendidikan, pendapatan, pengetahuan gizi, keterampilan memasak dan kesehatan.

Sementara itu karakteristik pangan seperti rasa, rupa, tekstur, harga, tipe makanan, bentuk,

bumbu dan kombinasi makanan. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi preferensi

konsumsi panga adalah musim, pekerjaan, mobilitas, perpindahan penduduk dan tingkat

sosial pada masyarakat. Menurut Suryana (tanpa tahun), penganekaragaman konsumsi

pangan dan gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: (a) faktor yang bersifat internal

(individual), seperti pendapatan, preferensi, keyakinan (budaya dan religi), serta

pengetahuan gizi, maupun (b) faktor eksternal seperti faktor agro-ekologi, produksi,

ketersediaan dan distribusi, anekaragam pangan, serta promosi/iklan.

Konsumsi pangan adalah informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang

dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang (keluarga atau rumah tangga) pada waktu

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa telaahan terhadap konsumsi pangan dapat ditinjau dari

aspek jenis pangan yang dikonsumsi dan jumlah pangan yang dikonsumsi. Susunan jenis

pangan yang dapat dikonsumsi berdasarkan kriteria tertentu disebut pola konsumsi pangan

(Martianto 1992). Pola konsumsi pangan adalah jenis dan frekuensi beragam pangan yang

biasa dikonsumsi, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah

ditanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang (Suhardjo 1996). Sanjur (1982)

menyatakan jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap pola

konsumsi pangan. Pola konsumsi masyarakat dapat menggambarkan alokasi dan komposisi

atau bentuk konsumsi yang berlaku secara umum pada anggota masyarakat. Konsumsi

dapat diartikan sebagai kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan saat ini guna

meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, alokasi konsumsi sangat tergantung

pada definisi dan persepsi masyarakat mengenai kebutuhan dan kendala yang mereka

hadapi.


12

Menurut Hattas (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, diantaranya:

(a) tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan dapat digunakan untuk dua tujuan

yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan

mempengaruhi pola konsumsi. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya

akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang

rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula; (b) selera konsumen, Setiap

orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi.

Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang

lainnya; (c) harga barang, Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi

barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami

penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan; (d) tingkat

pendidikan masyarakat, Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi

terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya; (e) jumlah keluarga, Besar kecilnya

jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsinya dan (f) lingkungan, keadaan

sekeliling dan kebiasaan lingkungan akan mempengaruhi perilaku konsumsi pangan

masyarakat setempat.

2.5. Pola Pangan Harapan (PPH)

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi

kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat

gizi lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi

keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik

dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan

pangan, ekonomi, budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari

skor pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin

beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan

penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan

dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi

pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada

tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan

perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas,

kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi,

budaya, agama dan cita rasa. Dengan demikian, dapat diklasifikasikan kegunaan analisis

PPH sebagai berikut: (a) menilai jumlah dan komposisi konsumsi atau ketersediaan

pangan; (b) indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau ketersediaan pangan; (c)

baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah; (d) baseline

data untuk menghitung proyeksi penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah dan (e)

perencanaan konsumsi, kebutuhan dan peyediaan pangan wilayah.

Dalam upaya mengoperasionalkan konsep diversifikasi konsumsi pangan, FAO RAPA

pada tahun 1998 mengadakan pertemuan para ahli pangan dan gizi di Bangkok dengan

merumuskan komposisi pangan yang ideal yang terdiri dari 56 - 68% dari karbohidrat, 10

13% dari protein dan 20 30% dari lemak. Rumusan ini kemudian diimplementasikan

dalam bentuk energi dalam sembilan kelompok pangan yang dikenal dengan istilah Pola

Pangan Harapan (PPH). Sejak diperkenalkan di Indonesia, konsep PPH ini mendapat


13

perhatian dari kalangan ilmuwan dan peneliti di bidang pangan dan gizi untuk dapat

diterapkan dengan kondisi Indonesia. Pada tahun 1994, konsep PPH pertama kali yang

diterapkan di Indonesia berdasarkan hasil kesepakatan para ahli di bidang pangan dan gizi

diakomodasi oleh Menteri Negara Pangan pada tahun 1994. Secara detail, persentase

energi dari masing-masing kelompok pangan, pembobotan (bobot) yang digunakan dan skor

dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada saat itu, total skor hanya

93, dengan alasan, pola konsumsi pangan Indonesia untuk mencapai skor 100 masih

membutuhkan waktu lama baik terkait ketersediaan pangan maupun pola konsumsi

pangannya.

Kritik terhadap PPH muncul sehubungan dengan adanya perbedaan rekomendasi pola

energi (terutama dari pangan hewani dan lemak) antara PPH dengan Pedoman Gizi

Seimbang (PUGS). Pada tahun 2000, Badan Urusan Ketahanan Pangan telah melakukan

diskusi pakar dan lintas sub sektor dan sektor terkait pangan dan gizi tentang harmonisasi

PPH dengan PUGS. Pertemuan ini menjadi dasar untuk penyempurnaan PPH yang disebut

Pola Pangan Harapan 2020 (PPH 2020), kemudian diadopsi oleh Kementerian Pertanian

dan menjadi acuan nasional. Hasil keputusan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 pada

kolom Deptan 2001. Sampai saat ini, acuan tersebut masih digunakan dalam menganalisis

terkait PPH.

Dalam dasar penghitungan skor PPH menggunakan angka kecukupan energi 2000

Kalori per kapita per hari pada tingkat konsumsi, dan 2200 Kalor per kapita per hari pada

tingkat ketersediaan sebagai Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat Nasional berdasarkan

hasil Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 dan IX tahun 2008. Untuk

keperluan perencanaan, AKE tersebut perlu diterjemahkan dalam satuan yang dikenal oleh

perencana kebijakan pengadaan pangan menjadi bahan pangan atau kelompok pangan.

PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna

Makanan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya

keseimbangan gizi (Triguna Makanan yang Beragam, dan Bergizi Seimbang).

Tabel 2.2. Perbandingan PPH FAO-RAPA, Meneg. Pangan 1994, dan Deptan 2001

No Kelompok Pangan

FAO-RAPA Meneg Pangan (1994) Deptan (2001)

Energi (%)

Min-Max Energi

(%) Bobot Skor

Energi (%)

Bobot Skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Padi-padian

40 40-60 50 0,5 25 50 0,5 25

2 Umbi-umbian

5 0-8 5 0,5 2.5 6 0,5 2,5

3 Pangan Hewani

20 5-20 15,3 2 30,6 12 2,0 24

4 Minyak dan Lemak

10 5-15 10 1 10 10 0,5 5


14

5 Buah/Biji Berminyak

3 0-3 3 0,5 1, 3 0,5 1

6 Kacang-kacangan

6 2-10 5 2 10 5 2,0 10

7 Gula 8 2-15 6,7 0,5 3,4 5 0,5 2,5

8 Sayur dan Buah

5 3-8 5 2 10 6 5,0 30

9 Lain-lain 3 0-5 0 0 0 3 0 0

Total 100 100 93 100 100

Sumber : Hardinsyah, N.Sinulingga, D. Martianto (2000)

PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat

konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan

evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Dalam PPH, pangan

dikelompokkan menjadi sembilan kelompok pangan, yaitu kelompok: (a) padi-padian, (b)

umbi-umbian, (c) pangan hewani, (d) minyak dan lemak, (e) buah dan biji berminyak, (f)

kacang-kacangan, (g) gula, (h) sayuran dan buah-buahan, (i) lain-lain. Setiap kelompok

pangan diberi bobot, kriteria dan besarnya bobot dapat dilihat seperti Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional*)

No Kelompok Pangan

% AKG (FAO RAPA)

Pola Pangan Harapan Nasional

Gram Energi (kkal)

% AKG

Bobot Skor PPH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Padi - padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur dan Buah Lain lain

40.0 60.0 0.0 8.0 5.0 20.0 5.0 15.0 0.0 3.0 2.0 10.0 2.0 15.0 3.0 8.0 0.0 5.0

275 100 150 20 10 35 30

250 -

1.000

120 240 200 60

100 100 120

60

50.0

6.0 12.0 10.0 3.0 5.0 5.0 6.0 3.0

0.5 0.5 2.0 0.5 0.5 2.0 0.5 5.0 0.0

25.0 2.5 24.0 5.0 1.0 10.0 2.5 30.0 0.0

Jumlah 2.000 100.0 - 100.0

Sumber : Harmonisasi PPH Nasional PPKP BKP dan GMSK IPB (2002)

Penetapan besaran pembobot/rating seperti pada kolom 7 pada Tabel 2.3. sebagai

berikut: (a) setiap kelompok pangan utama dari tiga kelompok pangan utama berdasarkan

triguna makanan, diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33,3 bagi setiap

kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3); (b) untuk kelompok pangan sumber


15

karbohidrat dan energi (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak,

dan gula), total kontribusi energi (% AKE) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini

adalah 0,5 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 74); (c) untuk kelompok pangan sumber

protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%,

diperoleh rating 2,0 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 17) dan (d) untuk kelompok pangan

sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan kontribusi energi 6%, diperoleh rating

5,0 (berasal dari nilai 33,3 dibagi 6). Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dalam konsep PPH, setiap kelompok pangan dalam bentuk energi mempunyai

pembobot yang berbeda tergantung dari peranan pangan dari masing-masing kelompok

terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai contoh pembobot pada

kelompok padi-padian, umbi-umbian dan gula hanya sebesar 0,5 karena pangan tersebut

hanya sebagai sumber energi untuk pertumbuhan manusia. Sebaliknya pembobot 2 (dua)

untuk pangan hewani dan kacang-kacangan, yang merupakan sumber protein, berfungsi

sebagai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk sayur dan buah-buahan sebagai

sumber mineral dan vitamin, serat dan lain-lain yang diperlukan untuk pertumbuhan,

perkembangan dan kesehatan manusia diberi pembobot 5 (lima). Dengan mengkalikan

proporsi energi dengan masing-masing pembobotnya, maka dalam konsep PPH akan

diperoleh skor sebesar 100. Dalam arti diversifikasi konsumsi pangan sesuai dengan PPH

yang sempurna harus mempunyai skor PPH sebesar 100.

Gambar 2.1. Pembobotan pada Kelompok Pangan

Sumber : Badan Ketahanan Pangan (2012)

Tiga Guna Makanan

Sumber Zat Tenaga (KH, lemak)

Sumber Zat Pembangun

(Protein)

1. Pangan hewani 12 %

2. Kacang-kacangan 5 %

33,3 : 17 = 2

Sumber Zat Pengatur

(Vit & Mineral)

Sayur dan Buah 6 %

33,3 : 6 = 5

1. Serealia 50 % 2. Umbi-umbian/ 6 % makanan berpati 3. Minyak & lemak 10 % 4. Biji dan buah 3 % Berminyak 5. Gula 5 % 33,3 : 74 = 0,5

33,3

33,3

33,3

Lain-lain 3 %


16

2.6. Konsumsi Pangan dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS):

Kekuatan dan Kelemahan

Salah satu survei yang dilaksanakan oleh BPS dan sangat dibutuhkan pemerintah

sebagai alat monitoring program pembangunan khususnya di bidang sosial adalah Survei

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hampir setiap analisis situasi konsumsi pangan,

pada umumnya menggunakan data hasil SUSENAS tersebut. Data ini tersedia setiap tahun

yang berasal dari SUSENAS Panel. Modul Konsumsi mencakup sebanyak 68.000 rumah

tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah geografis Indonesia. Kekuatan estimasi dari

hasil SUSENAS Panel dapat disajikan baik tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi

dibedakan menurut daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Namun sebelum

tahun 2011, data konsumsi provinsi dalam data SUSENAS modul hanya dapat disajikan

setiap tiga tahun sekali dengan total sampel sekitar 68.000 rumah tangga. Namun sejak

tahun 2011, data SUSENAS disajikan dalam data triwulanan dengan total sampel survei

mencakup 300.000 rumah tangga. Pada data triwulanan SUSENAS BPS dapat diestimasi

hingga level kabupaten/kota (BPS, 2012).

Pengumpulan data dari rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka

antara pencacah dengan responden. Responden adalah kepala rumahtangga, suami/isteri

kepala rumahtangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik

yang ditanyakan. Referensi waktu survei yang digunakan adalah seminggu yang lalu untuk

konsumsi makanan dan sebulan atau tiga bulan yang lalu untuk konsumsi bukan makanan.

Sejak tahun 2007, proses pengolahan data SUSENAS sampai menghasilkan data

mentah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS daerah. Hal ini untuk lebih

memaksimalkan kualitas data melalui proses pengecekan data yang lebih dekat ke sumber

utamanya. Proses pengolahan dimulai dengan editing (cek kelengkapan isian, kewajaran,

konsistensi), dilanjutkan dengan proses data entri untuk menghasilkan data mentah. Setelah

terbentuk data mentah, proses pengolahan selanjutnya dilakukan di BPS Pusat. Setelah

data mentah terbentuk, dilakukan pengecekan terhadap data-data pencilan (outlier) antara

lain konsumsi energi dengan membuang rumahtangga yang mempunyai konsumsi energi

per kapita per hari dibawah 1.000 kalori dan di atas 4.500 kalori.

Definisi rumah tangga yang digunakan dalam SUSENAS adalah seorang atau

sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik (pada waktu

sensus) dan umumnya makan bersama dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah

mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah

semua orang yang umumnya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di

rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang

telah bepergian enam bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang

dari enam bulan tetapi bertujuan akan pindah/meninggalkan rumah, tidak dianggap sebagai

anggota rumah tangga.

Data konsumsi hasil SUSENAS yang dilaksanakan oleh BPS memiliki kekuatan dan

kelemahan. Beberapa kekuatan SUSENAS adalah sebagai salah satu data konsumsi yang

dapat digunakan untuk penghitungan perencanaan pangan nasional. Hasil SUSENAS

tersedia setiap tahun dapat diakses dan diestimasi untuk wilayah provinsi hingga kabupaten

dan kota. Pencatatan konsumsi pangan dalam SUSENAS mencakup 215 jenis pangan yang

umum dikonsumsi oleh rumahtangga meliputi pangan segar, olahan dan makanan jadi yang


17

merupakan hasil dari industri pangan, yang tersedia menurut spasial wilayah perdesaan,

perkotaan dan nasional.

Di sisi lain, data konsumsi hasil SUSENAS memiliki beberapa kelemahan. Hasil

SUSENAS merupakan data konsumsi menurut pengeluaran yang diambil dengan cara

wawancara (recall) atau metode mengingat kembali untuk setiap jenis pangan dalam bentuk

kuantitas dan harga pangan baik yang berasal dari pembelian maupun berasal dari produksi

sendiri, dan pemberian kepada rumah tangga sampel. Dengan menggabungkan kuantitas

dan harga pangan dianggap sebagai pengeluaran belanja untuk konsumsi pangan.

Kelemahan metode ini adalah: (a) mengandalkan pada ingatan responden. Jumlah

jenis pangan dan bukan pangan sangat banyak dan referensi yang ditanyakan juga relatif

panjang yaitu satu minggu yang lalu; (b) data konsumsi hasil wawancara tersebut tidak

dikoreksi dengan kuantifikasi berat pangan yang dikonsumsi namun dengan pendekatan

pengeluaran untuk konsumsi pangan, sehingga secara tidak langsung recall data konsumsi

pangan hasil SUSENAS dapat dikatakan bukan merupakan intake konsumsi; (c) data

konsumsi dalam SUSENAS sering dikatakan underestimate yaitu bahwa beberapa jenis

pangan yang sudah banyak dikonsumsi masyarakat namun tidak tercatat dalam SUSENAS

dan adanya konsumsi makanan jadi serta makanan di luar rumah tangga yang belum

tergambar dalam data SUSENAS. Sehingga dibutuhkan suatu koreksi terhadap data

konsumsi pangan untuk mengetahui kebutuhan konsumsi nasional. Sesuai dengan tujuan

SUSENAS yaitu untuk mengetahui gambaran sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan

penduduk, maka dalam pengambilan sampel SUSENAS belum sepenuhnya sesuai dengan

tujuan survei konsumsi pangan dengan tujuan pemenuhan gizi karena sampel rumah tangga

yang disurvei berdasarkan blok sensus belum tentu dapat menggambarkan konsumsi

menurut kelompok umur sesuai dengan pengelompokkan kecukupan gizi.


18

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber dan Jenis Data

Data utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah SUSENAS berbagai tahun,

mulai dari tahun 1996,1999, 2002, 2005, 2008 dan 2011 yang dipublikasikan oleh BPS,

bukan diolah dari data mentah. Data ini digunakan untuk mengetahui perkembangan

pengeluaran pangan, konsumsi energi dan protein, kualitas konsumsi pangan menurut PPH

dan tingkat konsumsi beberapa pangan (beras, terigu, ubi kayu, ubi jalar, sagu, umbi

lainnya, sayuran, buah-buahan, daging sapi, daging ayam, telur, susu, kedelai, gula pasir

dan minyak goreng). Untuk tujuan proyeksi konsumsi pangan berdasarkan kelompok

pengeluaran, data dasar yang digunakan adalah SUSENAS tahun 2006, 2007, 2008, 2009,

2010 dan 2011. Data tahun tersebut digunakan karena jumlah kelompok pangan pada

beberapa tahun SUSENAS tersebut sama yaitu ada delapan kelompok pengeluaran.

Kategori dan pengelompokan pengeluaran pangan dan bukan pangan mengikuti

kategori/pengelompokan yang dilakukan oleh BPS. Terdapat 215 komoditas pangan yang

termasuk dalam pengeluaran yang selanjutnya dikelompokkan menjadi 14 kelompok,

sedangkan pada bukan pangan terdapat 109 item yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok.

Pada kelompok pangan terdiri dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur

dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman,

bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, minuman yang

mengandung alkohol, serta tembakau dan sirih. Secara lengkap, jenis pangan dari setiap

kelompok pangan disajikan pada Tabel 3.1. Sementara itu, kelompok bukan pangan

mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga; barang dan jasa; pakaian, alas kaki dan

tutup kepala; barang-barang tahan lama; pajak dan asuransi; serta keperluan pesta dan

upacara.

Jumlah pengelompokan untuk tahun SUSENAS yang dianalisis tidak sama yaitu untuk

SUSENAS tahun 1999 terdapat 10 kelompok pengeluaran, sedangkan SUSENAS tahun

1999 dan 2002 terdapat sembilan kelompok pengeluaran. Sejak tahun 2005, data

SUSENAS dikelompokkan menjadi delapan kelompok pengeluaran. Gambaran

perkembangan perubahan jumlah dan besaran dari masing-masing kelompok pangan

disajikan pada Tabel 3.2.


19

Tabel 3.1. Jenis Pangan Menurut Kelompok Pangan

No. Kelompok Pangan Jenis Pangan

1 Padi padian Beras, beras ketan, jagung basah dengan kulit, jagung

pipilan, tepung jagung, tepung terigu, lainnya.

2 Umbi umbian Ketela pohon, ketela rambat, sagu, talas, kentang

gaplek, tepung gaplek, tepung ketela pohon, laiinya

3 Ikan

Ikan segar Ekor kuning, tongkol tuna, tenggiri, selar, kembung,

bandeng, gabus, mujair, mas, lele, kakap, baronang,

lainnya.

Udang dan hewan

air lainnya yg segar

Udang, cumi, ketam, kerang, lainnya

Ikan di awetkan Kembung, Tenggiri, tongkol, teri, selar, sepat,

bandeng, gabus, ikan dalam kaleng, lainnya

Udang dan hewan

air lainnya yg

diawetkan

Udang, cumi, lainnya

4 Daging

Daging segar Daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging

babi, daging ayam ras, daging ayam kampong, daging

unggas lainnya, daging lainnya

Daging diawetkan Dendeng, abon, daging dalam kaleng, lainnya.

Lainnya Hati, jeroan, tetelan, tulang, lainnya

5 Telur dan susu Telur ayam ras, telur ayam kampong, telur itik, telur

puyuh, telur lainnya, telur asin, susu murni, susu cair

pabrik, susu kental manis, susu bubuk, susu bubuk

bayi, hasil lain dari susu.

6 Sayuran Bayam, kangkung, kol, sawi putih, sawi hijau, buncis,

kacang panjang, tomat sayur, wortel, mentimun, daun

ketela pohon, terong, touge, labu, jagung muda kecil ,

sayur sup, sayur asam, nangka muda, papaya muda,

jamur, petai, jengkol, bawang merah, bawang putih,

cabe merah, cabe hijau, cabe rawit, sayur dalam

kaleng, lainnya.

7 Kacang - kacangan Kacang tanah tanpa kulit, kacang tanah dengan kulit,

kacang kedele, kacang hijau, kacang mede, kacang

lainnya, tahu, tempe, tauco, oncom, lainnya.

8 Buah buahan Jeruk, mangga, apel, alpokat, rambutan, duku, durian,

salak, nanas, pisang ambon, pisang lainnya, papaya,

jambu, sawo, belimbing, kedondong, semangka,

melon, nangka, tomat buah, buah dalam kaleng,

lainnya.

9 Minyak dan lemak Minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng lainnya,

kelapa, margarine, lainnya.

10 Bahan minuman Gula pasir, gula merah, the, kopi bubuk biji, coklat

instan, coklat buuk, sirup, lainnya.


20

11 Bumbu-bumbuan Garam, kemiri, ketumbar, merica, asam, biji pala,

cengkeh, terasi, kecap, penyedap rasa, sambal jadi,

bumbum masak jadi, bumbu dapur lainnya

12 Konsumsi lainnya Mie instan, mie basah, bihun, macaroni, kerupuk

emping bahan agar- agar, bubur bayi kemasan,

lainnya

13 Makanan dan

minuman jadi

Roti tawar, roti manis, kue kering, kue basah,

makanan gorengan, bubur kacang hijau, gado gado,

nasi campur, nasi goreng, nasi putih, lontong,

soto/gule/sop/rawon/cincang,

mie(bakso/rebus/goreng), mie instan, makanan ringan

anak anak, ikan (goreng, bakar, dan sebagainya)

ayam/dagig (goreng, bakar, dan sebgainya), makanan

jadi lainnya

Minuman non alkohol , air kemasan, air kemasan gallon, air teh kemasan,

sari buah kemasan, minuman ringan mengandung

CO2(soda), minuman kesehatan/ minuman berenergi,

minuman lainnya, es krim, es lainnya.

Minuman yang

mengandung

alkohol

Bir, anggur, minuman keras lainnya

14 Tembakau dan sirih Rokok kretek filter, rokok kretek tanpa filter, rokok

putih, tembakau, sirih, lainnya

Pengeluaran rata-rata per kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk

konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota

rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pangan rumah tangga hanya benar-benar berupa

pengeluaran untuk memenuhi konsumsi rumah tangga saja, tidak termasuk

konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Angka

konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh

rumah tangga baik yang mengkonsumsi makanan maupun yang tidak terhadap jumlah

penduduk.

Tabel 3.2. Jumlah dan Besaran Kelompok Pengeluaran SUSENAS

Tahun 1996,1999, 2002, 2005, 2008 dan 2011

No. Kelompok Pengeluaran pada SUSENAS 1996

(Rp/kap/bulan)

Kelompok Pengeluaran pada SUSENAS 1999,

2002 (Rp/kap/bulan)

Kelompok Pengeluaran pada SUSENAS 2005,

2008, 2011 (Rp/kap/bulan)

1


21

9 150,000 199,999 >/ 500,000

10 200,000 299,999

11 >/ 300,000 Sumber : BPS (berbagai tahun)

Dalam perhitungan tingkat konsumsi beberapa pangan, telah dilakukan

pengelompokkan dari jenis pangan yang bahan bakunya sama seperti pada Tabel 3.3. Hal

ini dilakukan agar data tingkat konsumsi pangan yang dianalisis secara komprehensif

mencerminkan data konsumsi pangan, terutama bila dikaitkan dengan perencanaan

kebutuhan pangan. Sebagai gambaran, untuk menghitung tingkat konsumsi beras, beras

yang dianalisis mencakup beras, beras ketan, tepung beras dan bihun yang bahan bakunya

dari beras. Perhitungan bihun ke dalam bentuk beras sudah memasukkan konversi bihun ke

beras. Demikian pula untuk komoditas lainnya, juga memperhitungkan faktor konversi dari

bahan setengah jadi/jadi ke bahan bakunya.

Namun demikian, dari data SUSENAS ini masih banyak item yang tidak dapat

dilakukan penghitungan terutama makanan yang termasuk dalam kelompok

makanan/minuman jadi. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam menghitung konversi

dari bentuk makanan jadi ke dalam bentuk jenis pangan tertentu. Sebagai contoh, dalam

makanan/minuman jadi terdapat pengeluaran pangan berupa nasi rames. Untuk

mendapatkan beras yang dikonsumsi dari nasi rames tersebut harus diketahui berapa

jumlah nasi yang dikonsumsi dan berapa konversi dari nasi rames ke beras.

Tabel 3.3. Pengelompokan Beberapa Jenis Pangan

Jenis Pangan Jenis Pangan dalam SUSENAS

Beras Beras, beras ketan, tepung beras, bihun

Terigu Tepung terigu, mi instan, macaroni, mi basah

Ubi kayu Ubikayu, gaplek, tepung gaplek, tapioka

Ubi jalar ubijalar

Sagu Sagu

Umbi lainnya Talas, kentang, lainnya

Daging sapi Daging sapi

Daging ayam Daging ayam ras, daging ayam kampung

Telur Telur ayam ras, telur ayam kampong, telur itik, telur asin

Susu Susu murni, susu cair pabrik, susu kental manis, susu bubuk, susu bubuk bayi

Sayuran Semua jenis sayur (27 jenis) kecuali sayur sop, sayur asam/lodeh

Buah-buahan Semua jenis buah-buahan (23 jenis)

Kedelai Kedelai, tahu, tempe

Gula pasir Gula pasir

Minyak goreng Minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng lainnya Sumber : SUSENAS (berbagai tahun)

3.2. Analisis Data

Data dianalisis dalam bentuk agregat nasional (kota+desa), wilayah (kota/desa) dan

kelompok pengeluaran pangan. Untuk menghitung besaran konsumsi zat gizi (energi dan


22

protein), data konsumsi pangan dikonversi ke dalam zat gizi. Angka konversi zat gizi yang

digunakan oleh BPS mengacu pada daftar komposisi bahan makanan, daftar komposisi zat

gizi pangan Indonesia dan daftar kandungan gizi bahan makanan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel

dan grafik. Untuk menghitung kualitas konsumsi pangan dilakukan berdasarkan konsep

PPH . Proyeksi permintaan konsumsi pangan tahun 2020 dilakukan untuk beberapa jenis

pangan terutama dikaitkan dengan komoditas strategis pemerintah, yaitu beras, terigu dan

turunannya, kedelai, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur.

Proyeksi permintaan pangan disajikan secara agregat nasional dan menurut kelompok

pengeluaran pangan. Dalam menentukan proporsi penduduk tahun 2020 selain

memperhatikan laju pertumbuhan penduduk juga laju pertumbuhan ekonomi. Ana

LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_DINAMIKA_POLA... · laporan akhir analisis dinamika konsumsi pangan masyarakat

Text of LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN...

Studi kasus mengenai konsumsi pangan reaktif, food

Proses bisnis bpkad - lamongankab.go.id · • Perencanaan yang Baik ... Seksi Harga Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Seksi Penganekaragaman Pangan Seksi Konsumsi Pangan

KONSUMSI PANGAN DAN SENG, SERTA DETERMINAN STATUS …

Perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat

Konsumsi pangan dan gizi

ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN DAN TINGKAT KONSUMSI …

Statistik Konsumsi Pangan 2012

Distribusi Pendapatan, Konsumsi Beras dan Ketahanan Pangan

Hubungan Tingkat Konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan …

KONSUMSI PANGAN MILLENILAS, SEHAT ATAU TIDAK?stikesmuhmanado.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/... · Tips Konsumsi Pangan Pangan yang sehat, aman dan bergizi OUTLINE teguhjatiprasetyo

kajian rantai Pasokan dan PenganekaragaMan konsuMsi Pangan

Buletin Konsumsi Pangan TWI 2014

analisis hubungan proporsi pengeluaran dan konsumsi pangan

Perencanaan konsumsi pangan

DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA …

ANALISIS ELASTISITAS PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI PANGAN …

ANALISIS POLA KONSUMSI PANGAN RUMAHTANGGA MISKIN DI

Diversifikasi pangan pendorong konsumsi b2 sa

POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN …

ANALISIS PERKEMBANGAN KONSUMSI PANGAN DAN …pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/WP_67_2004.pdf · 1 ANALISIS PERKEMBANGAN KONSUMSI PANGAN DAN GIZI Mewa Ariani Pusat Penelitian

keragaan konsumsi pangan, status kesehatan, tingkat depresi dan

Konsumsi Pangan Dan Gizi Ekopzi

DINAMIKA KONSUMSI PANGAN - …pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/patanas/3_1_buku_1.pdf · kategori bahagia dan sangat bahagia. Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks

Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Pola Konsumsi Pangan,

ANALISIS HUBUNGAN PROPORSI PENGELUARAN DAN KONSUMSI PANGAN ... fileANALISIS HUBUNGAN PROPORSI PENGELUARAN DAN KONSUMSI PANGAN DENGAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI DI KABUPATEN

KONSUMSI PANGAN, BIOAVAILIBILITAS ZAT BESI DAN …

KONSUMSI PANGAN BERAGAM DAN AMAN SERTA PERILAKU …

m1 an Konsumsi Pangan Rev

SKRIPSI GAMBARAN KONSUMSI PANGAN LOKAL … · 3.4.2 Definisi Operasional ... Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi

Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia 2000-2014 2-10 · PDF filekedelai, bawang merah, bawang putih, cabe) Percepatan diversifikasi konsumsi pangan Pemberdayaan masyarakat miskin/desa

Documents

LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/LAPORAN_DINAMIKA_POLA... · laporan akhir analisis dinamika konsumsi pangan masyarakat

Text of LAPORAN AKHIR ANALISIS DINAMIKA KONSUMSI PANGAN...