Upload
buinhi
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DINAMIKA KETAHANAN PANGANINDONESIA TAHUN 2000-2014
Oleh:Prof. Dr. Achmad Suryana
Peneliti Utama/Profesor RisetPSEKP Kementerian Pertanian
Disampaikan pada Diskusi Panel Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia
Diselenggarakan PP PERHEPIJakarta, 2 Oktober 2014
TOPIK BAHASAN
2
I. Perkembangan Kebijakan Pangan Nasional
II. Dinamika Kelembagaan Ketahanan Pangan Tahun 2000-2014
III. Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia
IV. Kinerja BKP/Sekretariat DKP 2000-2014
V. Arah Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Pangan 2025
I. Perkembangan Kebijakan Pangan Nasional
II. Dinamika Kelembagaan Ketahanan Pangan Tahun 2000-2014
III. Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia
IV. Kinerja BKP/Sekretariat DKP 2000-2014
V. Arah Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Pangan 2025
I. KEBIJAKAN PANGANA. PERIODE ORDE BARU PARUH I (1966-1997)A. PERIODE ORDE BARU PARUH I (1966-1997)
3
Paradigma Politik Pangan:Kecukupan pangan kunci akseptabilitas rakyat terhadappemerintahan yang masyarakatnya miskin dan kekuranganpangan
Kebijakan Politik: Pemenuhan pangan jangka panjang melalui program swasembada, pemenuhan jangka pendek bila ada kekuranganmelalui impor (kebijakan impor belum dinilai negatif)
Implementasi Operasional: Pemenuhan pangan difokuskan pada pangan pokok beras April 1966 membentuk KOLOGNAS ditranformasi Mei 1967
menjadi BULOG Desember 1968 meluncurkan BIMAS GR = (kelanjutan dan
perluasan dari BIMAS yang dimulai 1963)
Paradigma Politik Pangan:Kecukupan pangan kunci akseptabilitas rakyat terhadappemerintahan yang masyarakatnya miskin dan kekuranganpangan
Kebijakan Politik: Pemenuhan pangan jangka panjang melalui program swasembada, pemenuhan jangka pendek bila ada kekuranganmelalui impor (kebijakan impor belum dinilai negatif)
Implementasi Operasional: Pemenuhan pangan difokuskan pada pangan pokok beras April 1966 membentuk KOLOGNAS ditranformasi Mei 1967
menjadi BULOG Desember 1968 meluncurkan BIMAS GR = (kelanjutan dan
perluasan dari BIMAS yang dimulai 1963)
Tranfer/ diseminasi teknologi usaha tani dengan pendampinganpenyuluh, penyediaan sarana produksi, akses terhadap kredit UT dan jaminan pasar output.INTERGRASI DAN SINERGI DALAM PELAKSANAANNYA Departemen Pertanian: Penyuluhan pertanian / pendampingan
utk tranfer teknonologi usahatani unggul (Panca Usahatani) dengan pengungkit benih unggul.
Litbangtan dan BUMN Benih: Perakitan, pengadaan dandistribusi benih unggul (kerja sama dg IRRI).
Departemen PU: Majanemen irigasi dan air, termasukpengelolaan bendungan Jatiluhur (mengairi 240 ribu ha).
BUMN Pupuk: Produksi, pengadaan dan distribusi pupuk.
INTI BIMAS GOTONG ROYONG (GR)
4
BUMN BRI: Penyaluran kredit UT. BUUUD/KUD: Ketepatan penyaluran input (dan pembelian
output). BULOG: Ketersediaan pasar output padi pada saat panen dan
distribusi beras kepasar serta kemasyarakat.
Notable output: Pencapaian swasembada beras 2004 Penghargaan FAO untuk Presiden RI pada Nop. 2005
di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia.
5
Paradigma Politik Pangan:Pemenuhan pangan dengan fokus swasembada beras danpeningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani denganpengembangan agribisnis berbagai komoditas (Fokus bergeser/melebar tidak hanya pemenuhan pangan)
Kebijakan Politik:Repelita V: Pengembangan pertanian maju, efisien, dan
tangguhRepelitaVI: Peningkatan diversifikasi usaha dan hasil
pertanian Intensifikasi dan diversifikasi pertanian
dengan dukungan industri pertanianRepelita VII: (serupa dengan Repelita VI)
B. PERIODE ORDE BARU PARUH II / MENJELANG REFORMASI (1988-1998)
6
Kebijakan Operasional: Mempertahankan swasembada beras (Repelita VII:
pemantapan); Mengembangkan sistem agribisnis; Memperluas diversifikasi usahatani dan pengolahan hasil.
KEYWORD ERA INI :• Ultimate goal kebijakan pangan adalah pemenuhan kecukupan
pangan.• Swasembada pangan (beras).• Peningkatan produksi dalam negeri/BIMAS dan impor pangan.• Kuantitas over kualitas.
7
MUNCUL UNEXPECTED SHOCKS DAN PRAHARA SERTA PEMBARUAN POLITIK (1997-1998)
8
EL Nino, mengakibatkan kekeringan panjang lebih dari 7 bulan Krisis moneter dunia, tertransmisikan ke Indonesia, antara lain
nilai tukar rupiah merorot tajam Produksi pangan dunia menurun dan stok pangan global
stagnant Pangan pokok beras langka dan harga beras naik tajam; Terjadi kerusuhan sosial di Jakarta dan kota-kota besar di
Indonesia; Muncul kekuatan masa gerakan Reformasi.
14 MEI 1998 BAPAK SOEHARTO MUNDUR DARI JABATANSEBAGAI PRESIDEN RI
Paradigma Politik Pangan:Kemampuan peningkatan produksi domestik denganmemanfaatkan keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.
Kebijakan Politik:Ketahanan pangan difokuskan pada ketersediaan danstabilitas pasokan dan aksesibilitas masyarakat atas pangan(daya beli dan harga)
Kebijakan Operasional: Dua program utama: (1) peningkatan ketahanan pangan
dan (2) pengembangan agribisnis berbagai komoditas. Untuk stabilitas politik nasional impor beras lebih dari
6 juta ton
C. ERA AWAL REFORMASI (1998-1999, Presiden BJ Habibie)
9
1. GBHN 1999-2004 Paradigma Politik Pangan: Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Lingkup ketahanan pangan sesuai dengan pengertian yang
disepakati komunitas internasional.
Kebijakan PolitikMengembangkan sistem ketahanan pangan (ketersedian, keterjangkauan, pemanfaatan), berbasis pada keragamansumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu sesuai, dengan tingkat harga yang terjangkau.
D. ERA PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL (15 TAHUN TERAKHIR, 2000-2014)
10
Kebijakan Operasional Pilot “Corporate Farming” (mengatasi skala usaha kecil) Program Ketahanan Pangan (keanekaragaman ketersediaan
dan konsumsi pangan hasil produksi dalam negeri) Kementerian Negara Pangan dibubarkan Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan
Pangan (Ketua Wakil Presiden, diubah menjadi Presiden) Perubahan status BULOG dariu LPND menjadi Perum (2003) Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Pendekatan agribisnis menjadi acuan kegiatan.
11
2. RPJM 2004-2009 (Perpres No. 7/2005)
Revitalisasi Pertanian (Bab 19)RPPK (dicanangkan di Jatiluhur 11 Juni 2005)
Paradigma Politik Pangan: Pembangunan pangan/ketahanan pangan diletakkan sebagai
subset Revitalisasi Pertanian
Kebijakan Politik: Target swasembada beras 90 % kebutuhan domestik Diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan
terhadap beras. Agribisnis menjadi acuan untuk meningkan value added
pertanian dan pendapatan yang diterima petani
12
Kebijakan Operasional: Ruh pembangunan pertanian : Bersih dan Peduli (birokrasi
pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi)
Sasaran kegiatan fokus pada swasembada beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi di 2009
Peningkatan produksi peternakan dan perikanan utkmeningkatkan konsumsi protein
Ketahanan pangan salah satu dari 5 program di Deptan (ketahanan pangan, agribisnis, kesejahteraan petani, SD perikanan, dan potensi SD kehutanan)
Kegiatan Program Ketahanan Pangan: peningkatan produksi, distribusi, pasca panen dan pengolahan hasil, diversifikasipangan, dan pencegahan & penanggulangan masalah pangan.
13
3. RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5/2010) Paradigma Politik Pangan: Ketahanan pagan salah satu dari 11 prioritas nasional
Kebijakan Politik: Ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk
mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan daya saingproduk pertanain, peningkatan pendapatan petani, sertakelestarian SDA.
Ketahanan pangan bagian dari revitalisasi pertanian
Kebijakan Operasional: Fokus pada peningkatan produksi 5 pangan utama Stabilisasi harga pangan bagi konsumen (beras, daging sapi,
kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe) Percepatan diversifikasi konsumsi pangan Pemberdayaan masyarakat miskin/desa.
14
II. DINAMIKAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN, 2000-2014
A. BADAN KETAHANAN PANGANA. BADAN KETAHANAN PANGAN
15
Mei 2000: BUKP = Badan Urusan Ketahanan Pangan(Keppres 136/1999 dan Kepmentan 166/2010)
Feb 2001: BBKP = Badan Bimbingan Massal KetahananPangan (Keppres 177/2000 dan Kepmentan 01/2001)
Feb 2005: BKP = Badan Ketahanan Pangan (Perpres 10/2005 (KIB1) dan Perpres 24/2010 (KIB2))
Tupoksi BUKP, BBKP, dan BKP relatif sama.
Mei 2000: BUKP = Badan Urusan Ketahanan Pangan(Keppres 136/1999 dan Kepmentan 166/2010)
Feb 2001: BBKP = Badan Bimbingan Massal KetahananPangan (Keppres 177/2000 dan Kepmentan 01/2001)
Feb 2005: BKP = Badan Ketahanan Pangan (Perpres 10/2005 (KIB1) dan Perpres 24/2010 (KIB2))
Tupoksi BUKP, BBKP, dan BKP relatif sama.
16
Tugas: melakukan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan
Fungsi: melakukan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan :(1) Ketersediaan pangan serta pencegahan dan
penanggulangan kerawanan;(2) Distribusi pangan dan cadangan pangan;(3) Pola konsumsi dan penganekaragaman pangan.
Tugas: melakukan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan
Fungsi: melakukan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan :(1) Ketersediaan pangan serta pencegahan dan
penanggulangan kerawanan;(2) Distribusi pangan dan cadangan pangan;(3) Pola konsumsi dan penganekaragaman pangan.
CATATAN BBKP merupakan transformasi dari BUKP (umur <1 tahun)
dengan Setdal Bimas (umur >30 tahun). Tupoksi BBKP melanjutkan tupoksi BUKP dan tidak meneruskan
tupoksi Setdal Bimas. Fungsi Setdal Bimas adalah perencanaan dan pengendalian
saprodi serta permodalan, dan pelaksanaan serta pengendalian bimbingan intensifikasi.
Melalui tranformasi kelembagaan ini, kebijakan dan program bimbingan massal intensifikasi peningkatan produksi dan produktivitas pangn sepenuhnya menjadi tugas Ditjen teknis komoditas.
Tupoksi BBKP melakukan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.
17
Kepres 41/2001: Dewan Bimas Ketahanan PanganKetua : Wapres RI (Ibu Megawati)Anggota : 10 menteri dan 3 kepala lembaga
Kepres 132/2001 Dewan Ketahanan PanganKetua : Presiden RI (Ibu Megawati)Anggota : 12 menteri dan 3 kepala lembaga
Keppres 83/2006 Dewan Ketahanan PanganKetua : Presiden RI (Bpk. SBY, sejak 2014)Anggota : 16 menteri dan 3 kepala KL
Catatan: Sejak berdirinya DBKP/DKPKetua Harian : Menteri PertanianSekretaris : Kepala BKP sebagai Sekretaris merangkap
anggota
B. DEWAN KETAHANAN PANGAN
18
Tugas: Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan
pangan nasional; Melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan
pangan;Aspek Ketahanan Pangan: – Ketersediaan, plus penanganan kerawanan pangan– Distribusi, plus harga pangan– Konsumsi pangan dan gizi, plus diversivikasi– Keamanan pangan.
KEYWORDS ERA INI: • Pertanian, Agribisnis, Ketahanan Pangan. Implementasinya
direduksi pada produksi komoditas pangan.• Swasembada pangan YES, Impor pangan NO. Berlaku tidak
hanya untuk lima komoditas utama.• Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen
menjadi ultimate goal kebijakan pangan• Diversivikasi konsumsi pangan dan kualitas konsumsi gizi
masyarakat mulai lagi dikampanyekan.
III. KINERJA KETAHANAN PANGAN INDONESIA
21
Produksi Padi Produksi Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Swasembada 5 Komoditas Ketersediaan dan Konsumsi Gizi Kemiskinan dan Status Gizi
22
Perkembangan Produksi Padi dan PendudukPra Merdeka dan Orde Lama
Tahun Produksi Padi(000 ton)
Penduduk(000 jiwa)
Ketersediaan/Kap(kg)
Pra Merdeka
1931 3.510 60.025 58,481936 3.990 64.664 61,701939 4.090 67.618 60,49
Orde Lama
1950 11.571 77.207 149,861955 11.432 88.440 163,191960 16.860 95.259 176,991965 17.072 105.414 161,95
23
Perkembangan Produksi Padi dan PendudukEra Orde Baru dan Era Reformasi
Tahun Produksi Padi(000 ton)
Penduduk(000 jiwa)
Ketersediaan/Kap(kg)
1970 19.234 11.469 164,50
1975 22.331 132.110 169,03
1980 29.652 146.777 202,02
1985 39.633 165.154 236,34
1990 45.179 179.248 252,05
1995 49.744 195.283 254,73 1999 50.866 207.437 245,21
24
Perkembangan Produksi Padi dan PendudukPeriode Pasca Reformasi
Tahun Produksi Padi(000 ton)
Penduduk(000 jiwa)
Ketersediaan/Kap(kg)
2000 51.889 205.132 253,00
2005 54.151 216.415 249,53
2010 66.469 238.519 278,67
2011 65.757 241.739 272,02
2012 69.056 245.002 281,86
2013 71.280 248.310 287,06
25
Produksi Tanaman Pangan
Tanaman Produk (000 ton) Ketersediaan (kg/kap.)2000 2013 2000 2013
Jagung 9.677 18.512 47,17 74,55 (+)
Kedelai 1.018 780 4,96 3,14 (-)
Ubi Kayu 16.789 23.937 78,43 96,40 (+)
Ubi Jalar 1.828 2.387 8,91 9,61 (+)
Ubi Tanah 737 780 3,59 3,14 (-)Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa
2013 = 248.310.000 /jiwa
26
Populasi Ternak
TernakPopulasi (000 ekor) Ketersediaan (ekor/kap.)2000 2012 2000 2012
Sapi (potong+perah) 11.362 16.593 0,06 0,07 (+)
Kambing/domba 19.993 31.326 0,10 0,13 (+)
Ayam buras 259.257 274.564 1,26 1,12 (-)
Ayam pedaging 530.874 1.224.402 2,59 5,97 (+)
Ayam petelur 61.366 138.718 0,30 0,57 (+)
Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa2012 = 245.002.000 /jiwa
27
Produksi IkanJenisUsaha
Produk (000 ton) Ketersediaan (kg/kap.)
2000 2011 2000 2011
Budidaya Laut 197 4.606 0,96 19,05
BudidayaTambak 430 1.603 2,10 6,63
Tangkap Perairan Umum 318 369 1,55 1,53
Penduduk : 2000 = 205.132.000 /jiwa2013 = 241.735.000 /jiwa
28
Indeks Swasembada Lima KomoditasPangan Pokok
Komoditas Uraian 2011 2012 2013
Beras ProduksiKonsumsi
41.25633.561
43.32634.061
43.46134.568
Index (%) 122,9 127,2 125,7Jagung Produksi
Konsumsi17.65315.272
19.39016.097
18.84016.225
Index (%) 115,6 120,5 116.1
Kedelai ProduksiKonsumsi
8512.167
8432.075
8472.110
Index (%) 39,3 40,6 40,1
Gula (kons) ProduksiKonsumsi
2.1272.317
2.3181.902
2.4601.982
Index (%) 91,8 121,9 124,1D. Sapi Produksi
Konsumsi292449
410520
420550
Index (%) 65,0 78,8 76,4
*) 2011 dan 2012 angka tetap, 2013 angka ramalan
29
Dalam 5 tahun terakhir ketersediaan perkapita perhari sudah melebihi AngkaKecukupan Gizi (AKG), untuk energi 2.400 kalori dan protein 63 gram;
Ketersediaan Energi dan ProteinTahun 2009 - 2013
Tahun Energi(Kalori/Kap/Hari) Protein (Gram/Kap/Hari)
2009 3.320 87,75
2010 3.754 93,00
2011 3.646 93,13
2012 3.737 94,14
2013 3.881 99,35
RekomendasiWNPG2012 2.400 63
Sumber : NBM *) Angka Perkiraan
30
Sumber : - Susenas 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 BPS;diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
KonsumsiKonsumsi Energi dan Protein Serta SEnergi dan Protein Serta Skorkor PPHPPH 20092009--20132013
31
Number of poor people and poverty rate, Indonesia 1980-2013
Source: CBS
28.07
11.37
0.00
10.00
20.00
30.00
40.0020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Number of the poor (million) Poverty rate (%)
RESUME • Indonesia berhasil dalam peningkatan produksi padi dan
jagung, ayam dan telur, serta ikan (?)• Indonesia tahan pangan in term of energi dan protein• Permasalahan ketahanan pangan ada pada kemempuan
distribusi dan daya beli masyarakat.• Capaian ketahanan pangan di tingkat makro belum
tertransmisikan pada kualitas dan status gizi masyarakat pada tingkat rumah tangga. Ini disebabkan rendahnya daya beli pengetahuan dan pemahaman gizi masyarakat dan kondisi kesehatan jasmani.
• Indonesia berhasil dalam peningkatan produksi padi dan jagung, ayam dan telur, serta ikan (?)
• Indonesia tahan pangan in term of energi dan protein• Permasalahan ketahanan pangan ada pada kemempuan
distribusi dan daya beli masyarakat.• Capaian ketahanan pangan di tingkat makro belum
tertransmisikan pada kualitas dan status gizi masyarakat pada tingkat rumah tangga. Ini disebabkan rendahnya daya beli pengetahuan dan pemahaman gizi masyarakat dan kondisi kesehatan jasmani.
33
V. KINERJA BKP/SEKRETARIAT DKPA. ASPEK KEBIJAKANA. ASPEK KEBIJAKAN
34
2001 Kebijakan Perberasan Nasional, (kebijakan harga beras:
dari HD&HL, menjadi HDPP, HPP) Buku "Bunga Rampai Ekonomi beras“ terbit Pokok
2002 PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan2003 Buku "Kebijakan Perberasan di Asia“ terbit
2004 Buku "Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia" Buku "Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan
Berkelanjutan“ terbit
2001 Kebijakan Perberasan Nasional, (kebijakan harga beras:
dari HD&HL, menjadi HDPP, HPP) Buku "Bunga Rampai Ekonomi beras“ terbit Pokok
2002 PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan2003 Buku "Kebijakan Perberasan di Asia“ terbit
2004 Buku "Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia" Buku "Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan
Berkelanjutan“ terbit
35
2005 Food Insecurity Atlas of Indonesia 2005
2006 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009
2009 Kepres No 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal
Food Security and Vulnerability Atlas 2009
2010 Permentan No 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal bidang Ketahanan Pangan
2011 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014
2005 Food Insecurity Atlas of Indonesia 2005
2006 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009
2009 Kepres No 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal
Food Security and Vulnerability Atlas 2009
2010 Permentan No 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal bidang Ketahanan Pangan
2011 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014
36
2012 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Turut aktif membentuk APTERR (ASEAN Plus Three Emergency
Rice Reserve); Memulai Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan, al. One Day
No Rice.
2013 UU No 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
Petani; APEC Food Security Road Map Towards 2020 (version 2013),
(diapresiasi MAFF Japan dan Kemenlu RI).
2014 Food Security and Vulnerability Atlas 2013 (dalam proses di
tanda-tangan Presiden RI); Peraturan turunan UU Pangan (sudah pada proses akhir): R Prepres tentang Kelembagaan Pangan; R PP Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
2012 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Turut aktif membentuk APTERR (ASEAN Plus Three Emergency
Rice Reserve); Memulai Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan, al. One Day
No Rice.
2013 UU No 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
Petani; APEC Food Security Road Map Towards 2020 (version 2013),
(diapresiasi MAFF Japan dan Kemenlu RI).
2014 Food Security and Vulnerability Atlas 2013 (dalam proses di
tanda-tangan Presiden RI); Peraturan turunan UU Pangan (sudah pada proses akhir): R Prepres tentang Kelembagaan Pangan; R PP Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
B. ASPEK PEMBERDAYAANB. ASPEK PEMBERDAYAAN
37
DEMAPAN, mulai 2006 14.790 Kelompok Miskin, hasil: 30% kemandirian tinggi,
60% sedang Mendapat AGFUND Prize (The Arab Gulf Programme for
Development) 2012, dan hadiah USD $100.000. DPM-LUEP, 2003-2008/ P-LDPM, mulai 2009. 1.341 Gapoktan, Hasil: 71,3 % masuk ke tahap
kemandirian LPM (2002-2005; mulai lagi 2009 3.688 kelompok, hasil: berkelanjutan sekitar 60%
PPPG, mulai 2010 13.500 Kelompok Wanita KRPL; Kampanye diverifikasi pangan berbagai sumberdaya lokal:
B2SA, One Day No Rice.
DEMAPAN, mulai 2006 14.790 Kelompok Miskin, hasil: 30% kemandirian tinggi,
60% sedang Mendapat AGFUND Prize (The Arab Gulf Programme for
Development) 2012, dan hadiah USD $100.000. DPM-LUEP, 2003-2008/ P-LDPM, mulai 2009. 1.341 Gapoktan, Hasil: 71,3 % masuk ke tahap
kemandirian LPM (2002-2005; mulai lagi 2009 3.688 kelompok, hasil: berkelanjutan sekitar 60%
PPPG, mulai 2010 13.500 Kelompok Wanita KRPL; Kampanye diverifikasi pangan berbagai sumberdaya lokal:
B2SA, One Day No Rice.
38
KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
Tingkat PROPINSI BKP sebanyak 22 Prop, 11 BKPP dan eselon 3 pada Dinas/
Badan
Tingkat KABUPATEN/KOTA Eselon 2= 157, eselon 3= 135, dan eselon 3= 167 unit
kerja
KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
Tingkat PROPINSI BKP sebanyak 22 Prop, 11 BKPP dan eselon 3 pada Dinas/
Badan
Tingkat KABUPATEN/KOTA Eselon 2= 157, eselon 3= 135, dan eselon 3= 167 unit
kerja
39
V. 3 UTAMA TANTANGAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN 2025
Supply side: Kendala sumber daya alam
• Konversi dan degradasi kesuburan lahan• Kompetisi pemanfaatan dan degradasi kualitas air
Dominasi Usahatani sekala kecil Kehilangan hasil dan pemborosan (waste) pangan
Demand side: Dinamika demografis
• Pertumbuhan penduduk; • Urbanisasi;• Partisipasi wanita bekerja.
Kompetisi permintaan pangan, pakan, energi Penduduk miskin masih besar dan daya beli rendah
V. 3 UTAMA TANTANGAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN 2025
Supply side: Kendala sumber daya alam
• Konversi dan degradasi kesuburan lahan• Kompetisi pemanfaatan dan degradasi kualitas air
Dominasi Usahatani sekala kecil Kehilangan hasil dan pemborosan (waste) pangan
Demand side: Dinamika demografis
• Pertumbuhan penduduk; • Urbanisasi;• Partisipasi wanita bekerja.
Kompetisi permintaan pangan, pakan, energi Penduduk miskin masih besar dan daya beli rendah
VI. ARAH KEBIJAKAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN PANGAN
1. Penyelenggaraan gerakan kemandirian pangan secara sistematis:– Terencana, fokus dan sistemik– Menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif
(optimalisasi sumber daya lokal)– Peningkatan efisiensi dan daya saing sistem pangan– Identifikasi arah pengembangan setiap komoditas pangan penting
(promosi ekspor, substitusi impor)2. Penciptaan inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas dengan alokasi sumber daya yang besar.3. Percepatan dan pendampingan penerapan teknologi unggul kepada
petani (dalam arti luas); 4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan pengembangan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
40
VI. ARAH KEBIJAKAN.... Lanjutan
5. Pemberian bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis dan transien.
6. Kampanye gerakan pengembangan konsumsi pangan B2SA;7. Pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani dan pertanian
secara berkelanjutan;8. Penyelarasan kegiatan usaha tani skala kecil ke dalam rantai
pasok pangan untuk meningkatkan pendapatan dan value added (food supplay chain).
9. Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah, swasta, danpemangku kepentingan lainnya dalam pembangunanpertanian dan pangan
41
FOKUS PADA INSTRUMEN PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS
1. Perbaikan dan penyediaan lahan, air, dan infrastruktur pertanian;
2. Penyediaan benih unggul;3. Penerapan teknologi: PTT, SRI, pemupukan
berimbang sesuai kondisi lahan dan kebutuhan tanaman, PHT;
4. Penerapan rekayasa sosial diseminasi teknologi; Sekolah lapang (SL), Prima Tani;
5. Pengembangan manajemen dan kelembagaanpetani kecil untuk mencapai ekonomi skala usaha (contract farming atau corporate farming);
6. Mitigasi dampak perubahan iklim ekstrim7. Penanganan pasca panen untuk mempertahankan
kualitas dan menurunkan kehilangan (losses);42
FOKUS PADA .... Lannjutan
8. Pengembangan pengolahan pangan dan makanan/kuliner nusantara yang ber-citra, rasa dan harga bersaing di ASEAN;
9. Gerakan pengurangan food waste (pemborosanpangan);
43
Perpres No.7 Tahun 2005, RPJM 2004-2009
Perpres No.5 Tahun 2010, RPJMN 2010-2014
Kementrian Pertanian, 2010 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, Jakarta.
BKP, 2005. 60 Tahun Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia, Jakarta.
BKP, 2006. Rencana Strategis BKP 2005-2009, Jakarta
BKP, 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, Jakarta.
BKP, 2010. Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009), Jakarta.
BKP, 2011. Rencana Strategis BKP 2010-2014, Jakarta.
BKP, 2011. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014, Jakarta.
BKP, 2014. 12 Tahun Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional, Jakarta.
44
Referensi