MAKALAH Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Ngawi.docx

  • View
    72

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of MAKALAH Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Ngawi.docx

MAKALAHBELANJA DERAH (Studi Kasus Belanja Daerah : Belanja Pegawai Ngawi)Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Keuangan Daerah yang dibina Dr. Moh. Khusaini., SE., Msi., MAOleh1. Anik Fatul Rofiah(135020101111051)2. Nur Azizah(135020101111054)3. Dian Dewi Megadini(135020107111004)4. Mery Maulydia Agustin(135020107111007)

Program Studi Ekonomi PembangunanJurusan Ilmu EkonomiFakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Brawijaya2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. WbSegala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan makalah mengenai BELANJA DAERAH (Studi Kasus Belanja Daerah : Belanja Pegawai Kabupaten Ngawi) dengan baik. Tidak lupa kami mengucapakan terima kasih kepada Dosen Keuangan Daerah oleh Dr. Moh. Khusaini., SE., Msi., MA dan Asisten Dosen Kakak Tiara yang telah membimbing proses pembuatan makalah ini sehingga dapat terselesaikan. Makalah ini menjelaskan mengenai KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Belanja Daerah : Belanja Pegawai Kabupaten Ngawi).Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai konsep belanja daerah, struktur belanja daerah dan fungsi belanja daerah. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.Wassalammualaikum Wr. Wb

Malang, 10 April 2015

Penyusun

BAB IPENDAHULUAN A. Latar BelakangPengelolahan keuangan daerah merupakan faktor yang penting untuk melihat kemandirian suatu daerah. Dilihat dari tingkat kemandirian daerah di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun selama satu dasawarsa terakhir. Pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat dan belum memiliki sumber pendapatan asli daerah yang kuat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menunjukkan secara tegas kesepakatan politis yang menetapkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan desentralisasi pada sisi belanja. Kewenangan yang didelegasikan kepada daerah untuk mendapatkan penerimaan masih relatif terbatas. Sementara di sisi lain, daerah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk membelanjakan dana yang dikelolanya.Dengan diskresi belanja daerah yang luas tersebut, maka kualitas belanja daerah akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh daerah itu sendiri. Dengan input dana publik yang selalu bersifat terbatas, maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikannya secara efisien, sehingga mampu memberikan output layanan publik yang optimal. Selanjutnya diharapkan pilihan atas prioritas output tersebut akan menghasilkan outcome yang signifikan, yang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.Belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor swasta di daerah yang bersangkutan. Belanja yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya aktivitas sektor swasta. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi di daerah semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, belanja pemerintah daerah yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik, belanja yang efisien diyakini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Isu efisiensi belanja pemerintah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi makroekonomi. Belanja pemerintah yang efisien sangat erat kaitannya dengan proses penganggaran baik proses penyusunan anggaran pemerintah pusat maupun penyusunan anggaran pemerintah daerah.

BAB IILANDASAN TEORI A. Definisi Belanja DaerahBeberapa pendapat mengenai belanja daerah, antar lain : Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2001), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaann bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggarann daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka.Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu digunakan untuk melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemeritah daerah. Dalam Permendagri No.59 Tahun 2007, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Tujuan Belanja Daerah1. Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah.2. Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik.3. Sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjaannya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya.4. Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran.5. Sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan.6. Sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, program dan proyek yang dilakukan pemerintah.

B. Klasifikasi Belanja Daerah Klasifikasi Menurut Ketentuan Undang-Undang di Bidang Keuangan NegaraBerdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (di tingkat pemerintah pusat) dan rencana kerja dan anggaran SKPD (di tingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pendekatan prestasi kerja mensyaratkan bahwa kementerian negara/lembaga dan SKPD harus diukur kinerjanya berdasarkan program/kegiatan yang telah direncanakan.Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa di dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahanMenurut Paragraf 34 PSAP Nomor 02, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi