of 22 /22
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KAWASAN KUALA TANJUNG KECAMATAN SEI SUKA BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan wilayah merupakan manifestasi kebutuhan ruang akibat adanya perkembangan penduduk dan segala aktivitasnya menuju arah penggunaan lahan yang tidak efisien dan ekonomis. Apabila pertumbuhan dan perkembangan ini tidak diikuti oleh suatu perencanaan yang matang, dapat menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang, baik secara struktural maupun fungsional. Pada hakekatnya lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. Untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Laporan Fakta dan Analisa BAB I-1

Lap. Faknal__bab 1 Pendahuluan

Embed Size (px)

Text of Lap. Faknal__bab 1 Pendahuluan

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerkembangan wilayah merupakan manifestasi kebutuhan ruang akibat adanya perkembangan penduduk dan segala aktivitasnya menuju arah penggunaan lahan yang tidak efisien dan ekonomis. Apabila pertumbuhan dan perkembangan ini tidak diikuti oleh suatu perencanaan yang matang, dapat menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang, baik secara struktural maupun fungsional. Pada hakekatnya lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. Untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berikut instrumen-instrumen lainnya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun. RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Pada prinsipnya, RDTR juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang secara keseluruhan.Kedudukan Kuala Tanjung berdasarkan arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Batu Bara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan tersebut memiliki nilai strategis ekonomi berbasis kegiatan industri, jasa pelabuhan dan pergudangan. Kawasan strategis Kuala Tanjung mencakup kawasan industri dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional Kuala Tanjung serta kawasan permukiman di sekitarnya. Pengembangan Kawasan Strategis Kuala Tanjung diorientasikan ke Kota Medan, pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta ke pusat-pusat pertumbuhan di pesisir barat Malaysia (Port Klang) dan ke pusat-pusat pertumbuhan kawasan Asean lainnya.Pengembangan Kawasan Strategis Kuala Tanjung direncanakan secara terintegrasi dengan kawasan Perkotaan Indrapura dan Sei Mangkei dalam satu koridor ekonomi serta terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Perupuk dan Tanjung Tiram. Keberadaan kawasan strategis tersebut diharapkan dapat menjadi trigger pengembangan fisik, sosial dan ekonomi wilayah Kabupaten Batu Bara bagian utara/kawasan pesisir.Untuk itu, dalam mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Kuala Tanjung, perlu segera disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memuat rencana pemanfaatan ruang sampai kedalaman blok, sistem infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang terpadu serta peraturan zonasi.Dengan demikian, RDTR ini diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal serta dapat membantu menetapkan prioritas pengembangan kawasan dan menjadi pedoman dalam pemberian perijinan.1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran, Fungsi dan Manfaat1.2.1 MaksudMaksud pekerjaan ini yakni membuat rencana tata ruang dalam skala detail kawasan perkotaan Kecamatan Sei Suka berdasarkan pengkajian terhadap perkembangan kondisi lapangan, permasalahan mutakhir yang ditemui, dan perubahan paradigma pembangunan sehingga Pemerintah mempunyai rencana pembangunan yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah daerah, swasta serta masyarakat.1.2.2 TujuanPekerjaan ini bertujuan mewujudkan rencana tata ruang Ibukota Kecamatan Sei Suka yang berkualitas, serasi, dan optimal sesuai dengan fungsi yang diembannya serta sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang.1.2.3 Sasaran Sasaran penyusunan RDTR Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka yaitu:1. Teridentifikasinya tujuan pengembangan Kecamatan Sei Suka sesuai dengan permasalahan dan sejalan dengan arahan kebijakan berdasarkan prioritas penanganan yang telah ditetapkan di Kabupaten Batu Bara.2. Tersusunnya rencana struktur dan pola ruang Kecamatan Sei Suka yang masing-masing meliputi : Struktur ruang mencakup : distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan Pola ruang mencakup : pengembangan kawasan fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa pemerintahan, pariwisata dan perindustrian) dalam blok-blok peruntukan.3. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional di Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka yang meliputi : Arah Kepadatan Bangunan / KDB untuk setiap blok peruntukan; Arah Ketinggian Bangunan / KLB untuk setiap blok peruntukan; Arah Garis Sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan; Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan; dan Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.4. Tersedianya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional untuk Kecamatan Sei Suka yang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, mecakup mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pengenaan sanksi.5. Tersusunnya indikasi program-program pembangunan Kecamatan Sei Suka untuk 20 tahun mendatang.6. Terselenggaranya peran serta masyarakat dan stakekholders terkait dalam proses penataan ruang Kecamatan Sei Suka.1.2.4 FungsiRencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kuala Tanjung berfungsi untuk:1. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan;1. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;1. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; dan1. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.1.2.5 ManfaatRencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi Pemerintah Kecamatan Sei Suka adalah sebagai pedoman untuk:1. Pemberian Advis Planning;1. Pengaturan bangunan setempat;1. Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan1. Pelaksanaan program pembangunan.1.3 Dasar HukumDasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka diantaranya sebagai berikut:1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;7) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;8) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;9) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008;10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/20011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten; dan13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.1.4 Ruang Lingkup PekerjaanRuang lingkup pekerjaan ini terdiri dari dua bahasan, yaitu: ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup substansi.1.4.1 Ruang Lingkup WilayahKegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dilaksanakan pada bagian Kecamatan Sei Suka yang memiliki karakteristik kawasan perkotaan. Batasan administrasi Kecamatan Sei Suka yang telah mengalami pemekaran terdiri dari 20 desa/kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:Sebelah Utara: dengan Kecamatan Medang DerasSebelah Timur: dengan Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Lima PuluhSebelah Selatan: dengan Kecamatan Air Putih dan Kabupaten SimalungunSebelah Barat: dengan Kabupaten Serdang Bedagai.1.4.2 Ruang Lingkup Substansi/Muatan RDTRSecara garis besar, lingkup pekerjaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, meliputi :1. Kajian kebijakan pengembangan wilayah yang TerkaitMeliputi kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kebijakan serta dokumen perencanaan lainnya yang terkait.2. Kajian mengenai muatan-muatan RDTRMuatan-muatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerajaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa muatan, diantaranya:a. Tujuan penataan BWP; Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.b. Rencana pola ruang; Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.Rencana pola ruang RDTR terdiri atas: 1) Zona lindung yang meliputi: a) zona hutan lindung; b) zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air;c) zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air; d) zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman; e) zona suaka alam dan cagar budaya; f) zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; dan g) zona lindung lainnya. 2) Zona budi daya yang meliputi: a) zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional, rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah; b) zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya);c) zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta; d) zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan; e) zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industri; f) zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang antara lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya; g) zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata; dan h) zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran. c. Rencana jaringan prasarana;Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW kabupaten/kota.Materi rencana jaringan prasarana meliputi:1) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan2) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan3) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum5) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase6) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah7) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya8) Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (apabila ada, disusun sesuai kepentingannya) dapat disiapkan sebagai bagian dari rencana jaringan prasarana, atau sebagai rencana pada bab tersendiri, yang memuat rencana-rencana mitigasi dan/atau adaptasi untuk mewujudkan daya tahan dan mengatasi kerentanan terhadap perubahan iklim pada suatu BWP.d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas dari RDTR. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai: dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR.e. Ketentuan pemanfaatan ruang;Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Program pemanfaatan ruang prioritas merupakan program-program pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataan BWP.Program pemanfaatan ruang dapat memuat kelompok program sebagai berikut: a) program perwujudan rencana pola ruang di BWP yang meliputi: perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan kebutuhan RTH; dan perwujudan zona budi daya pada BWP yang terdiri atas: (a) perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP;(b) perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang; (c) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan/atau(d) perwujudan tata bangunan. b) program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP yang meliputi: perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP; dan perwujudan sistem jaringan prasarana untuk BWP, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam BWP yang terdiri atas:(a) perwujudan sistem jaringan pergerakan; (b) perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan; (c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; (d) perwujudan sistem jaringan air minum; (e) perwujudan sistem jaringan drainase; (f) perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau (g) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. c) program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang terdiri atas: perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan; pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau pelestarian/pelindungan blok/kawasan. program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai kelompok program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program lainnya, disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. 2) Lokasi Lokasi merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan. 3) Besaran Besaran merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. 4) Sumber Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan/atau masyarakat. 5) Instansi Pelaksana Instansi pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dinas teknis terkait, dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyarakat. 6) Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP daerah kabupaten/kota.f. Peraturan ZonasiPeraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai: 1) perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 2) acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; 3) acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 4) acuan dalam pengenaan sanksi; dan 5) rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Peraturan zonasi bermanfaat untuk: menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan; menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.1.5 Keluaran PekerjaanKeluaran Laporan RDTR disajikan dalam dokumen sebagai berikut:a. Laporan RDTRHasil kegiatan penyusunan konsep rencana detail tata ruang didokumentasikan dalam buku RDTR yang merupakan Laporan RDTR. Laporan RDTR terdiri atas:1) Buku Laporan Pendahuluan;2) Buku Fakta dan Analisa yang berisikan Data dan Analisis yang dilengkapi peta-peta;3) Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan4) Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1: 5.00 dalam format A1 dan A3, yang dilengkapi dengan data peta digital yan memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan ole lembaga yang berwenang.b. Naskah AkademisNaskah akademis merupakan pertanggungjawaban secara akademik mengenai perancangan perda RDTR yang mengkaji secara mendalam dasar-dasar teknis detail tata ruang, ekonomi, sosiologis, budaya, lingkungan, yuridis, dan filosofis yang akan diatur dalam perda RDTR. Penyusunan naskah akademis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004. Struktur penulisan naskah akademis untuk penyusunan raperda RDTRc. Naskah RaperdaNaskah raperda tentang RDTR, yang terdiri atas:1. Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada naskah akademis di atas dan disajikan dalam format A4; dan2. Lampiran yang terdiri atas peta rencana detail pola ruang dan peta rencana detail jaringan prasarana yang disajikan dalam format A4 atau A3, serta tableindikasi program utama.

1.6 Sistematika PembahasanSistematika Laporan Fakta dan Analisis RDTR Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:BAB IPENDAHULUANBab ini akan membahas mengenai dasar hukum penyusunan RDTR kota, latar belakang, Maksud, Tujuan, Sasaran, dan manfaat, ruang lingkup pekerjaan yang meliputi : ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup substansi / muatan RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka , dan keluaran pekerjaan serta sistematika pembahasanBAB 2KAJIAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASANBab ini mengungkapkan mengenai tujuan dari perencanaan RDTR Kawasan Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Tinjuaun Kebijakan terkait wilayah perencanaan baik secara internal maupun exsternal.BAB 3GAMBARAN UMUM WILAYAHBab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum wilayah perencanaan dari Kabupaten Batu Bara dan Kecamatan Sei Suka. BAB 4ANALISIS KAWASAN PERENCANAANMengidentifikasi Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung, Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kawasan, Menganalisis aspek fisik, penggunaan lahan, kependudukan, perekonomian, sarana dan prasarana, dan transportasi di kecamatan sei Suka, Menganalisis Penataan Kawasan dan Bangunan, Menganalisis Kebutuhan Ruang, Menganalisis Pembiayaan PembangunanBAB 5KONSEP RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN KUALA TANJUNGMengemukakan mengenai rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan perencanaan, Rumusan Konsep Pengembangan Kawasa Kuala Tanjung dan Perkotaan Kecamatan Sei Suka.Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)KAWASAN KUALA TANJUNG KECAMATAN SEI SUKA

Laporan Fakta dan AnalisaBAB I-16Gambar 1.1 Peta Orientasi Kecamatan Sei Suka

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kajian (Kawasan Kuala Tanjung)