1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2007, Kepala Satuan Kerja sebagai

Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan

satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan

anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standart Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

2

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dari

rumusan prioritas pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode

pembangunan 2013-2018, Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari,

Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada pencapaian visi, diperlukan pemahaman

dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata

nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan

landasan filosofis “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, maka pernyataan visi

dijabarkan pada 7 (tujuh) rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang

politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi

Kemiskinan dan Penggangguran.

c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang

bersih, jujur, dan tranparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan

dan kesatuan.

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat.

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah

yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan

dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan

yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover),

serta pengungkit (leverange). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya

peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran

pembelanjaan.

3

Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan

dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan

dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini

dapat dikelompokan ke dalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung dari belanja

pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan

dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus

mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

4

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BPBD Prov. Jateng

Provinsi : Jawa Tengah

No Program/Kegiatan

Belanja (Rp) Realisasi

Ket Anggaran Realisasi

Fisik (%)

Keu (%)

I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.103.063.000 3.968.282.351 100 96,71

- Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 21.866.615 100 87,46

Sesuai dg Kebutuhan

- Keg. Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 510.000.000 480.047.381 100 94,12

Sesuai dg Kebutuhan

- Keg. Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 100 100

- Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas 260.000.000 259.344.000 100 99,74

- Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 179.967.900 100 99,98

- Keg. Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan 115.000.000 114.941.705 100 99,94

- Keg. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000 49.997.650 100 99,99

- Keg. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 170.000.000 169.966.275 100 99,98

- Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 23.259.000 100 77,53

Sesuai dg Kebutuhan

- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 149.184.900 100 99,45

- Keg. Rapat-Rapat Koord. & Konsultasi di

Dalam dan Luar Daerah 1.640.000.000 1.626.306.325 100 99,16

- Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran 817.063.000 745.126.000 100 91,19

Sesuai dg Kebutuhan

- Keg. Penyediaan Logistik dan Sarana Pendukung Poliklinik 36.000.000 28.274.600 100 78,54 Efisiensi

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8.048.242.000 8.038.441.717 100 99,87

- Keg. Pembangunan Gedung Kantor 3.781.362.000 3.779.768.500 100 99,95 .

- Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.082.880.000 1.080.912.500 100 99,81

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 650.000.000 648.360.750 100 99,74

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan 150.000.000 149.018.500 100 99,34

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 700.000.000 699.708.967 100 99,95

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000 250.000.000 100 100

- Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor 539.000.000 536.571.000 100 99,54

- Keg. Rehab Gedung Kantor 895.000.000 894.101.500 100 99,89

III

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

30.225.000 30.225.000 100 100

- Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 30.225.000 30.225.000 100 100

IV

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

771.400.000 713.769.971 100 92,52

- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal 186.800.000 162.427.100 100 86,95

- Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

191.200.000 181.453.030 100 94,90

Efisiensi, sisa bantuan transport narasumber

- Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

193.400.000 180.126.802 100 93,13

Efisiensi, sisa bantuan transport narasumber

- Keg. Peningkatan Kapasitas/Kualitas

Sumber Daya Manusia 200.000.000 189.763.039 100 94,88 Optimalisasi

V PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

985.000.000 842.502.950 100 85,53

5

- Keg. Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)

200.000.000 191.117.000 100 95,55 Efisiensi

- Keg. Perencanaan Bidang Kebencanaan 375.000.000 342.570.150 100 91,35 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Mitra Praja Utama Bidang Kebencanaan

50.000.000 33.711.200 100 67,42 Efisiensi

-

Keg. Penyusunan Dokumen Tematik Bidang Kebencanaan

50.000.000 31.554.800 100 63,10 Efisiensi

-

Keg. Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan

230.000.000 187.149.800 100 81,36 Efisiensi

-

Keg. Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan

80.000.000 56.400.000 100 70,50 Efisiensi

VI PROGRAM: POS,TELEKOMUNIKASI & SAR 685.000.000 563.775.475 100 82,30

- Keg. Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kebencanaan 200.000.000 135.816.675 100 67,90 Efisiensi

- Keg. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

215.000.000 188.822.800 100 87,82 Efisiensi

- Keg. Pengembangan PUSDALOPS

Tanggap Darurat/SAR 95.000.000 83.172.350 100 87,54 Efisiensi

- Keg. Inventarisasi Data Kerusakan

Infrastruktur Terdampak Bencana 100.000.000 93.533.650 100 93,53 Efisiensi

- Keg. SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah Laut/Sura

75.000.000 62.430.000 100 83,24 Efisiensi

VII PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

12.215.164.000 9.991.857.547 100 81,79

- Keg. Penyusunan Peta Resiko Bencana

Prov. Jateng 150.000.000 134.348.500 100 89,56 Efisiensi

- Keg. Pengembangan Budaya Sadar

Bencana 100.000.000 90.958.719 100 90,95 Efisiensi

- Keg. Pengembangan Masyarakat Siaga

Bencana 150.000.000 124.776.000 100 83,18 Efisiensi

- Keg. Gladi Manajemen Bencana 250.000.000 228.545.000 100 91,41 Efisiensi

- Keg. Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

150.000.000 132.723.000 100 88,48 Efisiensi

- Keg. Koord. Teknis Penanggulangan Bencana

150.000.000 134.187.500 100 89,45 Efisiensi

- Keg. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment)

250.000.000 233.196.900 100 93,27 Efisiensi

- Keg. Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana

140.000.000 115.166.800 100 82,26 Efisiensi

- Keg. Koordinasi dan Konsolidasi Logistik 200.000.000 172.774.000 100 86,38 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

150.000.000 137.535.518 100 91,69 Efisiensi

- Keg. Koord. Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah 150.000.000 132.250.000 100 88,16 Efisiensi

- Keg. Pembelajaran Wawasan Kebencanaan

120.000.000 118.985.700 100 99,15 Efisiensi

- Keg. Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

510.000.000 342.520.721 100 67,16 Efisiensi

- Keg. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

150.000.000 117.934.500 100 78,62 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

150.000.000 139.268.036 100 92,84 Efisiensi

- Keg. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Berapi

230.000.000 194.681.000 100 84,64 Efisiensi

- Keg. Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana

100.000.000 80.408.960 100 80,40 Efisiensi

- Keg. Penyusunan Rencana Kontijensi (Contigency Plan)

200.000.000 164.037.100 100 82,01 Efisiensi

- Keg. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

100.000.000 89.287.900 100 89,28 Efisiensi

- Keg. Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

150.000.000 135.841.263 100 90,56 Efisiensi

- Keg. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana

200.000.000 174.144.000 100 87,07 Efisiensi

- Keg.Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat

700.000.000 687.145.000 100 98,16

- Keg. Koordinasi dan Kerja Sama Data dan Informasi Bencana

228.750.000 222.923.900 100 97,45

- Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

150.000.000 105.795.000 100 70,53 Efisiensi

6

- Keg. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana

350.000.000 112.271.600 100 32,07

Menyesuaikan Pedoman Seleksi dari BNPB

- Keg. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana

115.000.000 102.530.250 100 89,15 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Penanganan Bencana 3.000.000.000 2.685.434.910 100 89,51 Efisiensi

- Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Peralatan Bencana Jateng 550.000.000 549.775.050 100 99,95

- Keg. Pengembangan Masyarakat

Tangguh Bencana 700.000.000 438.304.500 100 62,61 Efisiensi

- Keg. Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

1.750.000.000 1.630.908.200 100 93,19 Efisiensi

- Keg. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng

746.414.000 93.508.500 100 12,52

Anggaran APBN, masuk Minggu IV Bulan Desember 2015

- Keg. Koordinasi Pemetaan dan

Monitoring Evaluasi Peralatan PB 175.000.000 169.689.520 100 96,96

VIII PROGRAM : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

620.000.000 589.046.500 100 95,00

- Keg. Pendidikan Kemasyarakatan 620.000.000 589.046.500 100 95,00 Efisiensi

IX PROGRAM : PENGEMB. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

300.000.000 285.670.500 100 95,22

- Keg. Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Prov. Jawa Tengah

300.000.000 285.670.500 100 95,22 Efisiensi

X PROGRAM: OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (OTDA)

100.000.000 90.524.800 100 90,52

- Keg. Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penanggulangan Bencana

100.000.000 90.524.800 100 90,52 Efisiensi

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah

Ditetapkan

Tidak ada kendala dan hambatan yang mengganggu pencapaian target

kinerja.

7

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah

salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas disertai Catatan Atas

Laporan Keuangan.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan disusun dan disajikan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah basis kas

menuju akrual. Akun ekuitas disebut sebagai sekuitas dana yang terperinci menjadi

ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan

kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap

jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja

administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar

imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan aset

tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas

dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

dalam Standart Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan system akuntansi

pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu

pada peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

8

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1 Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1 Kas

5.1.1.1.1.1 Kas di Bendaharan Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00.

No Uraian 2015 2014

1 Tunai - -

2 Bank - -

Jumlah - -

5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)

Tidak ada saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 yang akan

dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (Semua kewajiban

kepada pihak ketiga kegiatan yang sudah SPJ dan masuk LRA Tahun Anggaran

2015 sudah dibayarkan kepada pihak ketiga).

5.1.1.1.2 Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau

jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang

diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah

tanggal neraca.

Piutang Pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan pada

tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan

atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya

dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah

persediaan. Jumlah persediaan akhir dilakukan dengan melakukan stok opname

pada akhir periode.

Persediaan pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31

Desember 2015 sebesar Rp. 2.843.325,-

9

5.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Habis Pakai

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah Satuan Harga Satuan

Nilai Persediaan

1 Kertas Folio 80 gram 3 Rim 45.000 135.000

2 Kertas HVS A4 80 gram 10 Rim 44.000 440.000

3 Kertas Folio 70 gram 4 Rim 42.000 168.000

4 Spidol Whiteboard 1 Dos 90.000 90.000

5 Spidol Besar Permanent 1 Dos 90.000 90.000

6 Bolpoint Bolliner 1 Dos 225.000 225.000

7 Stabillo Bos 11 Buah 15.000 165.000

8 Amplop Panjang 6 Dos 25.000 150.000

9 Amplop Kecil 10 Dos 25.000 250.000

10 Ordner 4 Buah 25.000 100.000

11 Post it 8 Pak 37.500 300.000

12 Film Fax Panasonic 2 Buah 150.000 300.000

13 Vixal 800 ml 5 Buah 3.690 18.450

14 Handsoap 2 Buah 5.230 10.460

15 Tisu gulung 15 Buah 12.240 183.600

16 Wipol 2 Buah 14.765 29.530

17 Sunlight 3 Buah 7.810 23.430

18 Stella 2 Buah 11.190 22.380

19 Sapu 1 Buah 23.100 23.100

20 Cling 1 Buah 14.345 14.345

21 Dahlia RF 2 Buah 15.015 30.030

22 Materai @3000 17 Lembar 3.000 51.000

23 Materai @6000 4 Buah 6.000 24.000

Jumlah 2.843.325

10

5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.1.1.2.1 Investasi Nonpermanen

Investasi non permanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Investasi Nonpermanen pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal

31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.2.2 Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang

dimungkinkan tidak tertagih dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih

sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih.

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa

Tengah per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap pada BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2015

sebagai berikut:

No Uraian 2015 2014

1 Tanah 3.100.000.000 3.100.000.000

2 Peralatan dan Mesin 16.786.846.469 13.689.265.469

3 Gedung dan Bangunan 6.877.783.968 3.098.015.468

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 180.433.000 180.433.000

5 Aset Tetap Lainnya 53.847.955 53.459.955

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan - .-

Jumlah 26.998.911.392 20.121.173.892

Mutasi aset tetap terdiri dari:

Penambahan 2015

Belanja Modal 6.398.412.500

Belanja Barang/Jasa 483.780.000

Hibah -

Mutasi Masuk -

Reklasifikasi 133.950.000

Koreksi -

Penilaian -

Jumlah 7.016.142.500

Pengurangan

Penghapusan -

Ekstrakontable 4.455.000

Reklasifikasi 133.950.000

11

Hibah -

Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah 138.405.000

Mutasi Tambah Aset sebesar Rp.7.016.142.500,- (233 buah) terdiri dari:

1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.398.412.500 (120 buah)

2) Belanja Barang/Jasa TA 2015 sebesar Rp. 483.780.000,- (92 buah)

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Alat Early Warning System (EWS) 2 399.300.000

2 Rambu Evakuasi 30 25.740.000

3 Rambu Evakuasi Sementara 30 29.370.000

4 Rambu Tempat Evakuasi Akhir 30 29.370.000

Jumlah 92 483.780.000

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp.133.950.000,- (11 buah)

a. Reklasifikasi Alat Keamanan ke Alat Besar

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Genset 2 4.900.000

Jumlah 2 4.900.000

b. Reklasifikasi Alat Persenjataan Keamanan ke Alat Angkut

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Perahu Karet 1 44.950.000

2 Perahu Karet Rafting 2 52.800.000

Jumlah 3 97.750.000

c. Reklasifikasi Alat Studio Komunikasi ke Alat Kantor Rumah Tangga

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Mesin Hitung Uang 1 9.750.000

2 TV LED 2 10.000.000

Jumlah 3 19.750.000

d. Reklasifikasi Alat Persenjataan Keamanan ke Alat Studio Komunikasi

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Kamera Pocket 3 11.550.000

Jumlah 3 11.550.000

Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp. 138.405.000,- (21 buah) terdiri dari:

1) Ekstrakontable Pengadaan Tahun Anggaran 2015

No Nama Barang Vol Harga Perolehan

1 Sepatu Gunung 10 445.500

Jumlah 10 445.500

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Rp. 133.950.000,- (11 buah). Tidak mengurangi

nilai aset BPBD Prov Jawa Tengah.

12

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BPBD Provinsi Jawa Tengah per

tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp. 11.796.576.350,14 yang terdiri dari:

No Uraian Saldo Awal

(2014) Penyesuaian Penyusutan

Beban Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

1. Alat Besar 1.488.643.437,50 - 336.086.850,00 1.824.730.287,50

2. Alat Angkutan 2.384.926.759,50 - 738.374.530,76 3.123.301.290,26

3. Alat Bengkel 185.460.000,00 - 30.910.000,00 216.370.000,00

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga

3.702.479.774,00 - 395.217.128,00 4.097.696.902,00

5. Alat Studio dan Komunikasi

935.785.949,00 - 160.981.400,00 1.096.767.349,00

6. Alat Keamanan 460.221.203,00 - 219.705.150,00 679.926.353,00

7. Bangunan Gedung 583.706.919,67 - 138.173.123,71 721.880.043,38

8. Monumen - - - -

9. Bangunan Air/Irigasi 2.225.000,00 - 2.225.000,00 24.475.000,00

10. Instalasi 9.143.300,00 - 2.285.825,00 11.429.125,00

Jumlah 9.772.617.342,67 - 2.023.959.007,47 11.796.576.350,14

5.1.1.3.1 Tanah

No Uraian 2015 2014

1 Tanah 3.100.000.000 3.100.000.000

5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin

No Uraian 2015 2014

1 Alat Berat 2.843.695.000 1.719.692.500

2 Alat Angkutan 6.331.416.446 5.152.753.946

3 Alat Bengkel 309.100.000 309.100.000

4 Alat Pertanian - -

5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.650.888.071 4.436.668.071

6 Alat Studio dan Komunikasi 1.293.564.949 1.293.564.949

7 Alat Kedokteran - -

8 Alat Laboratorium - -

9 Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur - -

10 Alat Keamanan 1.207.652.003 777.486.003

11 Alat Olah Raga - -

Jumlah 16.786.846.469 11.861.984.569

5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan

No Uraian 2015 2014

1 Bangunan Gedung 6.877.783.968 3.098.015.468

2 Monumen - -

Jumlah 6.877.783.968 3.098.015.468

5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

No Uraian 2015 2014

1 Jalan dan Jembatan - -

13

2 Bangunan Air (Irigasi) 89.000.000 89.000.000

3 Instalasi 91.433.000 91.433.000

4 Jaringan - -

Jumlah 180.433.000 180.433.000

5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

No Uraian 2015 2014

1 Buku Perpustakaan 52.972.955 52.584.955

2 Barang Bercorak Seni dan Budaya 875.000 875.000

3 Hewan, Ternak dan Tanaman - -

Jumlah 53.847.955 53.459.955

5.1.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan atau/pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai. Kontruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai

dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap

sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontruksi dalam Pengerjaan pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah per

tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya berupa barang rusak berat. Aset lainnya per tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp. 0,-

5.1.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pada Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp.0,-.

5.1.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset

dengan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana

Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Dicadangkan.

5.1.3.1. Ekuitas Dana Lancar

No Uraian 2015 2014

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (33.711.144.255) (24.374.921.104)

14

2 Pendapatan yang ditangguhkan - (16.271.200)

3 Kas di Bendahara BLUD hutang pihak ketiga (Non SiLPA)

- -

4 Cadangan Piutang - -

5 Cadangan Persediaan 2.843.325 3.103.465

6 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

- -

Jumlah (33.708.300.930) (24.388.088.839)

5.1.3.2. Ekuitas Dana Investasi

No Uraian 2015 2014

1 Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

- -

2 Diinvestasikan dalam aset tetap 15.202.335.041,86 10.370.806.549,33

3 Diinvestasikan dalam aset lainnya - -

4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

- -

Jumlah 15.202.335.041,86 10.370.806.549,33

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas

diterima Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto yaitu dengan membukukan penerimaan dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.2.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan.

5.2.2.1 Belanja Operasi

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Meliputi belanja pegawai baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

No Uraian 2015 2014

1 Belanja Tidak Langsung 8.597.047.444 6.566.552.064

2 Belanja Langsung 951.756.500 1.055.121.320

Honorarium PNS 213.500.000 668.740.000

Honorarium Non PNS 738.256.500 386.381.320

Uang Lembur - -

Belanja Pegawai BLUD - -

Jumlah 9.548.803.944 7.621.673.384

15

5.2.2.1.2 Belanja Barang

No Uraian 2015 2014

1 Belanja Bahan Habis Pakai 2.135.825.620 860.239.321

2 Belanja Bahan/Material 948.077.700 572.126.950

3 Belanja Jasa Kantor 3.475.214.096 2.015.169.601

4 Belanja Premi Asuransi 120.306.000 82.411.700

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.141.136.467 1.004.957.524

6 Belanja Cetak dan Pengadaan 580.201.605 521.625.350

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

337.535.600 749.340.000

8 Belanja Sewa Mobilitas 100.000.000 3.000.000

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

42.200.000 23.000.000

10 Belanja Makanan dan Minuman 1.457.047.900 588.857.662

11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 30.225.000 31.000.000

12 Belanja Pakaian Kerja 557.863.550 279.175.000

13 Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu 75.000.000 38.750.000

14 Belanja Perjalanan Dinas 5.497.454.273 5.618.869.612

15 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

60.400.000 85.726.000

16 Belanja Pemeliharaan 913.270.750 714.506.900

17 Belanja Jasa Konsultasi 206.024.250 292.968.000

Jumlah 17.763.927.811 13.481.723.620

5.2.2.1.3. Belanja Modal

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 26.998.911.392,-. Dan belanja

modal pada tahun anggaran 2015 adalah Rp. 6.398.412.500,-

5.2.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

No Uraian 2015 2014

Belanja Modal Pengadaan Tanah - -

5.2.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No Uraian 2015 2014

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.119.102.500 -

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

1.080.912.500 1.618.206.000

3 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 187.470.000 66.000.000

4 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 7.000.000 -

5 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - 34.967.900

6 Belanja Modal Pengadaan Komputer - 191.895.000

7 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 74.250.000 20.000.000

8 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi - 84.455.000

9 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga - 4.998.000

10 Belanja Modal Pengadaan Alat Persenjataan Keamanan

149.521.000 1.249.210.000

Jumlah 2.618.256.000 3.271.524.100

5.2.2.1.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No Uraian 2015 2014

Belanja Gedung dan Bangunan 3.098.015.468 -

16

5.2.2.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No Uraian 2015 2014

1 Jalan dan Jembatan - -

2 Bangunan Air (Irigasi) - -

3 Instalasi - -

4 Jaringan - -

Jumlah - -

5.2.2.1.3.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

No Uraian 2015 2014

1 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 388.000 1.792.200

Jumlah 388.000 1.792.200

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Tidak ada pendapatan

5.3.2. Beban Operasional

No Uraian Realisasi

1 Beban Pegawai 9.548.803.944,00

2 Beban Persediaan 5.784.501.515,00

3 Beban Jasa 3.767.383.346,00

4 Beban Pemeliharaan 2.054.407.217,00

5 Beban Perjalanan Dinas 5.497.454.273,00

6 Beban Penyusutan 2.023.959.007,47

7 Beban Penyisihan Piutang -

8 Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen -

9 Beban Hibah Aset -

10 Beban Penghapusan Aset -

11 Beban Lain-Lain 60.400.000,00

Jumlah 28.736.909.302,00

5.3.2.1 Beban Pegawai

Perhitungan:

No Uraian Realisasi

Belum Dibayarkan smp

31 Desember 2015

Beban Pegawai

BELANJA PEGAWAI 9.548.803.944 - 9.548.803.944

1 Belanja Pegawai (TLS) 8.597.047.444 - 8.597.047.444

Gaji dan Tunjangan 3.679.916.272 - 3.679.916.272

Tambahan Penghasilan PNS 4.917.131.172 - 4.917.131.172

2 Honorarium PNS 213.500.000 - 213.500.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.150.000 - 3.150.000

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD

173.550.000 - 173.550.000

Upah Piket 36.800.000 - 36.800.000

3 Honorarium Non PNS 738.256.500 - 738.256.500

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

460.912.500 - 460.912.500

Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.000.000 - 18.000.000

Uang Pembinaan - - -

Upah Tenaga Kerja 259.344.000 - 259.344.000

17

5.3.2.2. Beban Persediaan

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Saldo Awal

Beban (Digunakan

Selama 2015)

Sisa Persediaan

Sesuai Stock

Opname Akhir Tahun

BELANJA PERSEDIAAN 5.784.241.375 3.103.465 5.784.501.515 2.843.325

1

BELANJA PAKAI HABIS

2.135.825.620

3.103.465

2.136.085.760

2.843.325

Belanja alat tulis kantor

1.320.217.195

2.716.000

1.320.520.195

2.413.000

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

49.997.650

-

49.997.650

-

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

9.950.000

84.000

9.959.000

75.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

139.983.460

303.465

139.931.600

355.325

Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja

1.067.000

-

1.067.000 -

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

3.600.000

-

3.600.000 -

Belanja Pantry

56.882.815 -

56.882.815

-

Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien

135.425.000 135.425.000

Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu

115.199.000

-

115.199.000 -

Belanja Dekorasi/Dokumentasi

303.503.500 -

303.503.500

-

2

BELANJA BAHAN/MATERIAL

948.077.700

-

948.077.700

-

Belanja bahan obat-obatan

6.000.000 -

6.000.000

-

Belanja bahan baku bangunan

83.129.000 -

83.129.000

-

Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan)

651.651.200

-

651.651.200 -

Belanja Bahan Perlengkapan/ Peralatan Gedung/ Kantor

187.297.500

-

187.297.500 -

Belanja Material Bencana Alam 20.000.000 - 20.000.000 -

3

BELANJA CETAK

580.201.605

-

580.201.605

-

Belanja cetak

303.663.750 -

303.663.750

-

Belanja Penggandaan

276.537.855 -

276.537.855

-

4

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

30.225.000

-

30.225.000

-

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

30.225.000

-

30.225.000 -

5

BELANJA PAKAIAN KERJA

557.863.550

-

557.863.550

-

Belanja pakaian kerja lapangan

557.863.550 -

557.863.550

-

6

BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

75.000.000

-

75.000.000

-

Belanja Pakaian Batik Tradisional

75.000.000 -

75.000.000

-

7

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

1.457.047.900

-

1.457.047.900

-

Belanja makanan dan minuman rapat

692.880.000

-

692.880.000 -

Belanja makanan dan minuman tamu

223.764.900

-

223.764.900 -

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan

540.403.000

-

540.403.000 -

18

5.3.2.3. Beban Jasa

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Beban

Utang Jasa Per 31

Desember 2015

BELANJA JASA 3.767.383.346 3.767.383.346

-

1 BELANJA JASA KANTOR 3.475.214.096 3.475.214.096

-

Belanja telepon 104.074.109 104.074.109 -

Belanja air 25.973.272 25.973.272 -

Belanja listrik 350.000.000 350.000.000 -

Belanja surat kabar/majalah 42.871.000 42.871.000 -

Belanja paket/pengiriman 2.232.615 2.232.615 -

Belanja Kawat/faksimili/internet 5.000.000 5.000.000 -

Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 22.274.600 22.274.600 -

Belanja Jasa Publikasi 1.255.153.500 1.255.153.500 -

Belanja Pengelolaan Sampah 11.434.500 11.434.500 -

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 1.558.800.500 1.558.800.500

-

Belanja Jasa Pengawalan 41.800.000 41.800.000 -

Belanja Jasa Keamanan 55.600.000 55.600.000 2 BELANJA KONSULTANSI 206.024.250 206.024.250

-

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 168.418.000 168.418.000 -

Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi 37.606.250 37.606.250

3 BELANJA JASA LAINNYA 86.145.000 86.145.000 -

Belanja Agen Perjalanan 86.145.000 86.145.000 -

5.3.2.4. Beban Premi Asuransi

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Masa Premi

Saldo Awal Belanja Dibayar Dimuka

Beban (Nilai Premi

Desember 2015)

Total Beban Belanja Dibayar Dimuka

1 BELANJA PREMI ASURANSI

120.000.000

35.707.833

69.181.013

104.888.845 51.124.987

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

120.000.000 35.707.833

68.875.013 104.582.845 51.124.987

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Innova H 9521 ZA - Daihatsu Terios H 9522 KZ - Daihatsu Terios H 9523 KZ - Daihatsu Terios H 9524 KZ

21.910.500 30 Juni 2015 s/d 30 Juni 2016

9.100.500

10.955.250

20.055.750

10.955.250

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA - Sepeda Motor H 9812 RG - Sepeda Motor Kawasaki B 6443 PLQ - Sepeda Motor Kawasaki B 6444 PLQ

-

604.022 15 April 2015 s/d 15 April 2016

15.264

453.016,50

468.280

151.006

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Pick-Up Mitsubishi Strada/Triton H 9565 ZG - Pick-Up Mitsubishi Strada/Triton H 9566 ZG - Minibus Isuzu Mobil Barang B 9732 PQU - Mobil Barang (Mobil Comob) B 9484 PQU - Izusu Mobil Ambulance B 1080 PHX - Mitsibishi Mobil Barang B 9062 PQU

-

24.587.000 15 April 2015 s/d 15 April 2016

- 18.440.250

18.440.250

6.146.750

19

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Kijang LGX Minibus H 9510 NG - Toyota Kijang LGX Minibus H 9528 CR - Toyota Avansa H 365 - Nissan X-Trail Minibus H 9516 SG - Isuzu Ambulance Minibus H 9587 SG - Toyota Hilux Double Cabin H 9582 SG - Isuzu Del Van Pick Up/Box B 9339 PQU

-

24.691.953

1 April 2015 s/d 1 April 2016

5.463.238

18.518.964,75

23.982.203

6.172.988

ASURANSI GEMPA BUMI GEDUNG - Bangunan Gedung Utama - Bangunan Gedung Pusdalops - Peralatan hanya di gedung utama

-

5.729.462

4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016

1.441.642

3.819.641,33 5.264.283 1.909.821

ASURANSI KEBAKARAN GEDUNG - Bangunan Gedung Utama - Bangunan Gedung Pusdalops - Peralatan hanya di gedung utama

-

3.896.034

4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016

982.879

2.597.356 3.580.235 1.298.678

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Mitsubishi Triton Double cabin B 9432 PSC - Isuzu Panther Minibus B 1101 PQQ - Isuzu Double Cabin B 9018 PSC

15.320.725

4 Mei 2015 s/d 4 Mei 2016

3.626.228

10.213.817 13.840.045 5.106.908

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT - Toyota Avansa Veloz H 9510 DZ - Toyota Kijang Innova H 367 - Mitsubishi Triton H 9573 TG - Isuzu Box (Water Treatment) B 9081 PQU - Isuzu NHR H 9519 LG

21.457.204

14 Nop 2015 s/d 14 Nop2016

13.575.500

3.576.200,67

17.151.701

17.881.003

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA - Sepeda Motor Yamaha H 9918 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9919 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9920 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9921 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9922 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9923 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9924 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9925 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9926 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9927 TG - Sepeda Motor Yamaha H 9930 TG - Sepeda Motor Revo H 9982 RG - Sepeda Motor Revo H 9983 RG - Sepeda Motor Revo H 9984 RG

-

1.803.100

14 Nop 2015 s/d 14 Nop2016

1.502.583

300.516,67

1.803.100

1.502.583

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 306.000 - 306.000 306.000 -

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 306.000 - 306.000 306.000 -

5.2.3.5. Beban Sewa

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Beban (Nilai

Sewa Sampai 31 Desember 2015)

Belanja Dibayar DiMuka

BELANJA SEWA

479.735.600

479.735.600 -

1

BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG

337.535.600

337.535.600 -

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 92.500.000 92.500.000 -

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

104.358.000

104.358.000 -

Belanja sewa kamar/akomodasi

140.677.600

102.608.000 -

2

BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

100.000.000

100.000.000 -

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100.000.000 100.000.000 -

3

BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

42.200.000

42.200.000

-

Belanja Sewa Peralatan Praktek

18.000.000

18.000.000

-

Belanja Sewa Generator 24.200.000 24.200.000

20

5.2.3.6. Beban Pemeliharaan

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Beban

Utang Pemeliharaan

Per 31 Desember 2015

BELANJA PEMELIHARAAN

2.054.407.217

2.054.407.217 -

1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

1.141.136.467

1.141.136.467 -

Belanja Jasa Service

408.333.105

408.333.105 -

Belanja Penggantian Suku Cadang 232.559.367

232.559.367 -

Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas

435.238.500

435.238.500 -

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

65.005.495 65.005.495 -

2 BELANJA PEMELIHARAAN

913.270.750

913.270.750 -

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

648.360.750

648.360.750 -

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga

250.000.000

250.000.000 -

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 14.910.000 14.910.000 -

5.2.3.7. Beban Perjalanan Dinas

Perhitungan :

No Uraian Realisasi Beban Utang PerDin

Per 31 Desember 2015

1 BELANJA PERJALANAN DINAS

5.497.454.273

5.497.454.273

-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.581.419.211

3.581.419.211 -

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.916.035.062

1.916.035.062 -

5.2.3.8. Beban Lain-Lain

Perhitungan:

No Uraian Realisasi Beban Utang Beban

Lain-Lain Per 31 Desember 2015

1

BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS

60.400.000

60.400.000

-

Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan

60.400.000

60.400.000 -

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

No Uraian 2015 2014

1 Ekuitas Awal 10.425.889.047,66 16.127.605.696,20

2 Suplus/Defisit LO (29.321.533.747,95) (22.918.500.375,61)

3 RK PPKD 33.711.144.255,00 24.374.921.104,00

4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

440.803.799,57 (7.158.137.376,93)

4.1 Koreksi/Penyesuaian Kas (16.271.200,00) 16.271.200 ,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran

16.271.200,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara (16.271.200,00)

21

Pengeluaran

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas

4.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya

4.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang

4.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang

4.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen

- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen

4.6 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap 479.325.000,00 (1.456.489.500,00)

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa

483.780.000,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap

133.950.000,00 889.130.000,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap

161.700.000,00

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable

(4.455.000,00) (14.830.000,00)

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap

(133.950.000,00) (889.130.000,00)

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya

(94.059.500,00)

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap

(1.509.300.000,00)

4.7 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan (22.250.000,00) (5.811.978.576,93,00)

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan (22.250.000,00) (5.811.978.576,93)

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan

4.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya 94.059.500,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Lainnya

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap

94.059.500,00

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD

4.9 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi

- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi

- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi

4.10 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain (0,43)

5 Ekuitas Akhir 15.256.303.354,28 10.425.889.047,66

22

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga sebagai amanat UU Nomor 24

Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. BPBD Provinsi Jawa Tengah

dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata

Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Susunan Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 10 terdiri dari:

a. Kalakhar BPBD

b. Bagian Tata Usaha

i. Subbagian Program

ii. Subbagian Keuangan

iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1) Seksi Pencegahan

2) Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang Penanganan Darurat

1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

2) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1) Seksi Rehabilitasi

2) Seksi Rekonstruksi

f. Bidang Logistik dan Peralatan

1) Seksi Logistik

2) Seksi Peralatan

g. Satuan Tugas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

23

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.