22
1 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual, c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda. d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. e. Pergub 75 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Prov.Jateng f. Surat Edaran Gubenur No 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I PENDAHULUAN BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.jatengprov.go.idbpbd.jatengprov.go.id/PPID/FILE DOWNLOAD/CALK/9b. 2017_Catatan... · Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Embed Size (px)

Citation preview

1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna

Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal

240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD

yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,

c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.

d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah.

e. Pergub 75 tanggal 28 Desember 2017 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah

Prov.Jateng

f. Surat Edaran Gubenur No 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

2

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Dari rumusan prioritas pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode pembangunan 2013-2018, Visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah

Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada pencapaian visi, diperlukan

pemahaman dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata

nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan landasan

filosofis “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, maka pernyataan visi dijabarkan pada 7 (tujuh)

rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik,

berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi Kemiskinan dan

Penggangguran.

c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan

tranparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan

khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian

permasalahan yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover),

serta pengungkit (leverange). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan

pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka

mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokan ke dalam belanja

langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak

langsung dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

3

keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus

mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

4

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BPBD Prov. Jateng

Provinsi : Jawa Tengah

No Program/Kegiatan

Belanja (Rp) Realisasi

Ket Anggaran Realisasi

Fisik (%)

Keu (%)

I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.780.105.000 2.716.555.081 100 97,71

- Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

19.000.000 13.240.500 100 69,69 Efisiensi

- Keg. Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 522.000.000 497.626.801 100 95,33 Efisiensi

- Keg. Jaminan Barang Milik Daerah 100.000.000 99.949.600 100 99,95

- Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas 343.837.000 343.450.000 100 99,89

- Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000 44.739.400 100 99,42

- Keg. Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan 47.000.000 46.566.820 100 99,08

- Keg. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.960.000 17.700.100 100 98,55

- Keg. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 26.308.000 24.565.145 100 93,38 Efisiensi

- Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 14.000.000 14.000.000 100 100

- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 57.000.000 36.992.535 100 64,90 Efisiensi

- Keg. Rapat-Rapat Koord. & Konsultasi di

Dalam dan Luar Daerah 840.000.000 839.824.180 100 99,98

- Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran 748.000.000 737.900.000 100 98,65

II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

698.595.000 667.954.030 100 95,61

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 141.000.000 136.959.400 100 97,13

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000 346.116.475 100 93,54 Efisiensi

- Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 90.000.000 87.478.655 100 97,20

- Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor 97.595.000 97.399.500 100 99,80

III PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

179.000.000 161.693.930 100 90,33

- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal 45.000.000 44.060.415 100 97,91

- Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

45.000.000 44.504.911 100 98,90

- Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

45.000.000 43.761.580 100 97,25

- Keg. Peningkatan Kapasitas/Kualitas

Sumber Daya Manusia 44.000.000 29.367.024 100 66,74 Efisiensi

IV

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

348.000.000 334.017.547 100 95,98

- Keg. Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)

53.000.000 47.497.063 100 89,62 Efisiensi

- Keg. Perencanaan Bidang Kebencanaan 150.000.000 144.652.125 100 96,43

-

Keg. Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan

100.000.000 99.606.000 100 99,61

-

Keg. Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan

45.000.000 42.262.359 100 93,92 Efisiensi

V PROGRAM: POS,TELEKOMUNIKASI & SAR 350.000.000 330.851.000 100 94,53

- Keg. Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kebencanaan 110.000.000 104.385.797 100 94,90 Efisiensi

- Keg. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

200.000.000 184.834.300 100 92,42 Efisiensi

- Keg. Pengembangan PUSDALOPS

Tanggap Darurat/SAR 90.000.000 87.800.500 100 97,56

- Keg. Inventarisasi Data Kerusakan

Infrastruktur Terdampak Bencana 66.500.000 66.500.000 100 100

- Keg. SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah Laut/Sura

60.000.000 58.216.200 100 97,03

5

No Program/Kegiatan

Belanja (Rp) Realisasi

Ket Anggaran Realisasi

Fisik (%)

Keu (%)

VI PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.452.800.000 2.346.420.825 100 95,66

- Keg. Penyusunan Peta Resiko Bencana

Prov. Jateng 142.500.000 139.054.000 100 97,58

- Keg. Pengembangan Budaya Sadar

Bencana 47.500.000 42.864.500 100 90,24 Efisiensi

- Keg. Gladi Manajemen Bencana 190.000.000 183.988.600 100 96,84

- Keg. Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

720.000.000 260.835.500 100 36,23 Sesuai dgn kebutuhan

- Keg. Koord. Teknis Penanggulangan Bencana

95.000.000 94.287.000 100 99,25

- Keg. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment) dan JITU PB

190.000.000 190.000.000 100 100

- Keg. Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana

45.000.000 44.192.050 100 98,20

- Keg. Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana

140.000.000 130.094.900 100 92,92 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

95.000.000 94.100.000 100 99,05

- Keg. Koord. Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah 47.500.000 47.000.000 100 98,95

- Keg. Pembelajaran Wawasan Kebencanaan 43.000.000 34.868.170 100 81,09 Efisiensi

- Keg. Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

95.000.000 89.369.275 100 94,07 Efisiensi

- Keg. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

47.500.000 42.676.600 100 89,85 Efisiensi

- Keg. Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

95.000.000 92.774.800 100 97,66

- Keg. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Berapi

87.300.000 82.801.600 100 94,85 Efisiensi

- Keg. Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility untuk Reduksi Bencana

95.000.000 82.991.500 100 87,36 Efisiensi

- Keg. Penyusunan Rencana Kontijensi (Contigency Plan)

142.500.000 135.320.000 100 94,96 Efisiensi

- Keg. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

47.500.000 45.731.300 100 96,28

- Keg. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana

114.000.000 107.468.000 100 94,27 Efisiensi

- Keg.Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat

598.000.000 583.319.425 100 97,55

- Keg. Koordinasi dan Kerja Sama Data dan Informasi Bencana

160.000.000 159.760.000 100 99,85

- Keg. Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

139.500.000 139.235.200 100 99,81

- Keg. Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana

90.000.000 83.813.664 100 93,13 Efisiensi

- Keg. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana

95.000.000 94.299.260 100 99,26

- Keg. Koordinasi Penanganan Bencana 90.000.000 74.431.238 100 82,70 Efisiensi

- Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Peralatan Bencana Jateng 510.000.000 507.131.950 100 99,44

- Keg. Pengembangan Masyarakat

Tangguh Bencana 760.000.000 718.061.225 100 94,48 Efisiensi

- Keg. Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

1.450.000.000 1.420.526.100 100 97,97

- Keg. Sinergitas Multisektor Pasca

Bencana di Jateng 236.000.000 236.000.000 100 100

- Keg. Koordinasi Pemetaan dan

Monitoring Evaluasi Peralatan PB 140.000.000 132.123.120 100 94,37 Efisiensi

VII PROGRAM : PENGEMB. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

170.000.000 159.730.359 100 93,96

- Keg. Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Prov. Jawa Tengah

170.000.000 159.730.359 100 93,96 Efisiensi

6

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak ada kendala dan hambatan yang mengganggu pencapaian target kinerja.

7

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu

entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun

laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah

basis akrual. Akun ekuitas disebut sebagai sekuitas dana yang terperinci menjadi ekuitas dana

lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi aset.

Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang

dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja

pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen

harga perolehan aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar

imbalan lainnya yang dibayarkan nilai aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

dalam Standart Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan system akuntansi pemerintahan

daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah.

8

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

5.1.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 18.507.944.794,- atau 92,74% dari anggaran

Rp. 20.023.707.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 24.586.973.000,-Dengan

rincian sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Rp. 9.914.607.000,- Rp. 9.255.074.770,- 93,35 Rp 10.400.015.546,-

Belanja Barang & Jasa Rp. 10.109.100.000,- Rp. 9.315.870.022,- 92.15 Rp. 13.122.602.787,

Jumlah Rp 20.023.707.000,- Rp 18.570.944.792 ,- 92,74 Rp. 23.522.618.333,-

5.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.255.074.770,- atau 93,55% dari anggaran Rp.

9.914.607.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.781.849.000,- Dengan rincian

sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Rp. 8.582.707.000.- Rp. 7.940.137.270,- 92,51 Rp 8.641.825.546,-

Belanja Barang & Jasa Rp. 1.331.900.000,- Rp. 1.314.937.500,- 98,73 Rp. 1.758.190.000,-

Jumlah Rp. 9.914.607.000,- Rp. 9.255.074.770,- 93,55 Rp. 10.400.015.546,-

5.1.1.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.197.437.022,- atau 92,07% dari anggaran Rp.

9.990.100.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.626.453.287,- Dengan rincian

sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 1.296.688.000,- Rp. 1.282.324.886,- 98,89 Rp. 1.552.627.603,-

Belanja Bahan/Material Rp. 1.490.120.000,- Rp. 1.034.190.500,- 69,40 Rp. 900.323.500,-

Belanja Jasa Kantor Rp. 2.248.695.000,- Rp. 2.105.070.301,- 93,61 Rp. 2.105.552.085,-

Belanja Premi Asuransi Rp. 100.000.000,- Rp. 99.949.600,- 99,95 Rp. 129.969.824,-

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Rp. 355.875.000,- Rp. 332.157.484,- 93,34 Rp. 799.627.500,-

Belanja Cetak dan Penggandaan

Rp. 302.649.000,- Rp. 291.544.970,- 96.33 Rp. 411.487.175,-

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir

Rp. 317.190.000,- Rp. 289.975.000,- 91,42 Rp. 402.795.000,-

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

- - - -

Belanja Sewa Alat Berat - - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Rp. 21.000.000,- Rp. 16.000.000,- 76,19 Rp. 38.585.000,-

Belanja Makanan dan Minuman

Rp. 584.235.000,- Rp. 552.987.335,- 94,65 Rp. 973.831.500,-

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

- - Rp. 29.575.000,-

Belanja Pakaian Kerja Rp. 147.360.000,- Rp. 147.120.000,- 99,84 Rp. 364.560.000,-

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

- - - -

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.807.788.000,- Rp. 2.739.815.591,- 97,58 Rp. 4.316.628.047,-

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

- - - -

9

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Rp. 25.000.000,- Rp. 20.000.000,- 80,00 Rp. 12.415.000,-

-

Belanja Pemeliharaan Rp. 231.000.000,- Rp. 224.438.855,- 97,16 Rp. 588.476.053,-

Belanja Jasa Konsultasi Rp. 22,500,000,- Rp. 21,862,500,- 97,17 -

Belanja Barang & Jasa BLUD - - - -

Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

- - - -

Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

- - - -

Belanja Hadiah Barang Rp. 40.000.000,- Rp. 40.000.000,- 100,00 -

Jumlah Rp. 9.990.100.000,- Rp. 9.197.437.022,- 92,07 Rp.12.626.453.287,-

5.1.1.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 118,433,000,- atau 99,52% dari anggaran Rp.

119,000,000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 496.149.500,- Dengan rincian

sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Tanah - - - -

Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 119.000.000,- Rp. 118.433.000,- 99,52 Rp. 495.699.500,-

Belanja Gedung dan Bangunan

- - - -

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan

- - - -

Belanja Aset Tetap Lainnya - - Rp. 450.000,-

Jumlah Rp. 119.000.000,- Rp. 118.433.000,- 99,52 Rp. 496.149.500,-

5.1.1.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp.0,-. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 118.433.000,- atau 99,52% dari anggaran Rp.

119.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 495.699.500,- Dengan rincian

sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Berat - - - -

Belanja Alat-alat Angkut - - - -

Belanja Alat-alat Bengkel - - - -

Belanja Alat-alat Pertanian - - - -

Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga

- - Rp. 282.159.500,-

Belanja Alat-alat Studio Rp. 15.000.000,- Rp. 14,988,000,-- - Rp. 29.040.000,-

Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -

Belanja Alat-alat Laboratorium Rp. 104.000.000,- Rp. 103.445.000,- - -

Belanja Alat-alat Keamanan - - - Rp. 184.500.000,-

Pengadaan Alat - -

10

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

- -

Jumlah Rp. 119.000.000,- Rp. 118.433.000,- 99,52 Rp. 495.699.500,-

5.1.1.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp.0,- Dengan rincian sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Gedung - - - Rp. 0,-

Belanja Monumen - - - -

Jumlah - - - Rp. 0,-

5.1.1.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp. 0,- Dengan rincian sebagai berikut:

2017

% Realisasi 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Jalan dan Jembatan - - - -

Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - -

Belanja Instalansi dan Jaringan

- - - -

Jumlah - - - -

5.1.1.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp. 450.000,- Dengan rincian sebagai berikut:

2017

% 2016

Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan - - - Rp. 450.000,-,-

Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

- - - -

Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman

- - - -

Jumlah - - - Rp. 450.000,-

5.1.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 18.570.944.792,- sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp.

Rp.23.522.618.333,-

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.999.495.927,28,- turun sebesar Rp. 1.401.873.491,43,- atau 9,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

14.401.369.418,71,-

11

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 59.917.171,92 turun sebesar Rp. 190.528,50,- atau 0,32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.60.107.700,42.

5.2.1.1.1 Kas

Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016

sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara Penerimaan - -

Kas BLUD - -

Jumlah - -

5.2.1.1.1.1 Kas di Bendaharan Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

No Uraian 2017 2016

1. - - -

2. - - -

Jumlah - -

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1. - - -

2. - - -

Jumlah - -

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31

Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran – Kewajiban Pihak Lain

Tidak ada saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 yang akan

dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga (Semua kewajiban kepada pihak

ketiga kegiatan yang sudah SPJ dan masuk LRA Tahun Anggaran 2017 sudah dibayarkan

kepada pihak ketiga).

5.1.1.1.2 Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat

dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima

dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

PiutangPajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol atau 0 % dibandingkan

saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

12

5.1.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk

membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017

sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa

Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31

Desember 2017 sebesar Rp.49.205.936,92,- turun sebesar Rp. 7.413.853,50,- atau 15,07%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 56.619.790,42 dengan rincian sebagai

berikut :

2017 2016

Asuransi BMD Rp. 49.205.936,92,- Rp 56.619.790,42

Asuransi Pegawai Non PNS - -

Sewa - -

Jumlah Rp. 49.205.936,92,- Rp. 56.619.790,42

5.1.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh

dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.711.235,- naik sebesar Rp.

7.223.325,- atau 67,44% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.487.910,-

dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Persediaan Bahan Pakai Habis Rp. 10.711.235,- Rp. 3.487.910,-

Persediaan Bahan/Material -

Persediaan Cetak -

Persediaan Pakaian Dinas/Kerja -

Persediaan Makanan dan Minuman -

Persediaan Hibah -

Jumlah Rp. 10.711.235,- Rp. 3.487.910,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31

Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1 Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir

Investasi non permanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah.

Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol

atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

13

5.2.1.2.2. Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak

tertagih dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang

tidak tertagih.

Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar

nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 35.652.994.889,- naik sebesar Rp. 6.113.708.900,- atau 20,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

29.539.285.989,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal Rp. 29.539.285.989,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. 118.433,000,-

Belanja Barang/Jasa -

Hibah -

Mutasi Masuk Rp. 6.003.115.900,-

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 97.105.000,-

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya -

Koreksi -

Jumlah Rp. 6.218.653.900,-

Berkurang

Ekstrakontable Rp. 7.840.000,-

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 97.105.000,-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -

Mutasi Keluar -

Koreksi -

Jumlah Rp. 104.945.000,-

Grand Total Rp. 35.652.994.889,-

Jumlah Tambah Aset sebesar Rp.6.218.653.900,- (335 buah) terdiri dari:

1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 118.433.000,- (44 buah)

2) Mutasi Masuk sebesar Rp. 6.003.115.900,- (273 buah):

a. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebanyak 110 buah

senilai Rp. 2.493.842.507,-

- Alat Angkut 12 buah senilai Rp. 2.197.805.000,-

- Alat Besar 6 buah senilai Rp. 93.483.000,-

- Alat Rumah Tangga 92 buah senilai Rp. 202.554.507,-

b. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah sebanyak 85 buah

senilai Rp. 1.886.065.202,-

- Alat Angkut 12 buah senilai Rp. 1.732.120.500,-

- Alat Rumah Tangga 73 buah senilai Rp. 153.944.702,-

14

c. Mutasi dari Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah sebanyak 52 buah

senilai Rp. 1.162.239.597,-

- Alat Angkut 10 buah Rp. 1.120.390.000,-

- Alat Rumah Tangga 42 buah senilai Rp. 41.849.597,-

d. Mutasi dari Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 buah senilai Rp.

297.970.000,-

- Alat Angkut 1 buah mobil 1 buah mobil Innova No Rangka MHFJW8EM5G237823,

No Mesin ITRA182291 senilai Rp.297.970.000,-

e. Mutasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa

Tengah sebanyak 9 buah senilai Rp. 150.736.000,-

- Truck Toyota Dyna No Rangka MHF31BY4320056082, No Mesin 14B1705194

senilai Rp.150.000.000,-

- Alat angkut berupa 8 buah tenda senilai Rp. 736.000,- dan

3) Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap sebesar Rp. 97.105.000 (18 buah)

- 18 (delapan belas) buah alat keamanan (reklasifikasi dari alat laboratorium) senilai Rp.

97.105.000,-

Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp. 104.945.000,- (43 buah) terdiri dari:

1) Ekstrakontable Pengadaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.340.000,- (20 buah).

2) Ekstrakontable Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (5 buah)

3) Reklasifikasi Keluar antar Aset Tetap Alat Laboratorium sebesar Rp. 97.105.000 (18 buah)

5.2.1.3.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.100.000.000,- tetap dibandingkan saldo per 31

Desember 2016 sebesar Rp. 3.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Tanah Rp. 3.100.000.000,- - - Rp. 3.100.000.000,-

Jumlah Rp. 3.100.000.000,- - - Rp. 3.100.000.000,-

Rincian mutasi tanah terdiri dari:

Saldo Awal Rp. 3.100.000.000,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. -

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

15

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Grand Total Rp. 3.100.000.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 25.440.479.966,- naik sebesar Rp. 6.113.708.900,- atau 31,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

19.326.771.006,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Alat Berat Rp. 2.972.653.000,- Rp. 93.483.000,- - Rp. 2.879.170.000,-

Alat Angkut Rp.13.042.385.043,- Rp.5.499.021.500,- - Rp. 7.543.363.543,-

Alat Bengkel dan Ukur Rp. 309.100.000,- - - Rp. 309.100.000,-

Alat Pertanian dan Peternakan

- - -

-

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp. 5.929.008.971,- Rp. 410.611.400,- -

Rp. 5.518.397.571,-,-

Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.625.556.949,- Rp. 14.988.000,- - Rp. 1.610.568.949,-

Alat Kedokteran - - -

Alat Laboratorium - - - -

Alat Keamanan Rp. 1.561.776.003,- Rp. 95.605.000,- - Rp. 1.466.171.003,-

Jumlah Rp.25.440.479.966,- Rp. 676.506.594,- Rp. 104.945.000,- Rp.24.868.918.372,-

Saldo Awal Rp. 19.326.771.066,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. 118.433.000,-

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. 6.003.115.900,-

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 97.105.000,-

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 6.218.653.900,-

Berkurang

Ekstrakontable Rp. 7.840.000,-

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 97.105.000,-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 104.945.000,-

Grand Total Rp. 25.440.479.966 ,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.877.783.968,- tetap dibandingkan

saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.6.877.783.968,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Gedung Rp.6.877.783.968,- - - Rp.6.877.783.968,-

Monumen - - - -

Jumlah Rp. 6.877.783.968,- - - Rp. 6.877.783.968,-

16

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp. 6.877.783.968,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. -

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Grand Total Rp. 6.877.783.968,-

5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringanper 31 Desember 2017 sebesar Rp.180.433.000,- tetap dibandingkan

saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.180.433.000,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Jalan dan Jembatan - -

Bangunan Air/Irigasi Rp. 89.000.000,- Rp. 89.000.000,-

Instalasi Rp. 91.433.000,- Rp. 91.433.000,-

Jaringan - -

Jumlah Rp.180.433.000,- Rp.180.433.000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

Saldo Awal Rp. 180.433.000,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. -

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

17

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Grand Total Rp. 180.433.000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 54.297.955,- tetap dibandingkan saldo

per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 54.297.955,- dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Buku Perpustakaan Rp. 53.422.955,- - - Rp. 53.422.955,-

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Rp. 875.000,- - -

Rp. 875.000,-

Hewan, Ternak dan Tanaman - - -

Jumlah Rp. 54.297.955,- - - Rp. 54.297.955,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp. 54.297.955,-

Penambahan

Belanja Modal Rp. -

Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. -

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Grand Total Rp. 54.297.955,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan,

yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset

tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau/pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai. Kontruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun

dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok

asetnya.

18

Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- tetap dibandingkan saldo

per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016

Jumlah - - - -

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 22.713.416.133,64 naik sebesar Rp. 7.515.391.862,93 atau 49,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

15.198.024.270,71 dengan rincian sebagai berikut : 2017 2016

Alat Besar Rp. 2.225.157.612,50 Rp. 1.987.552.450,-

Alat Angkut Rp. 10.956.059.676,75 Rp. 4.887.427.789,63

Alat Bengkel Rp 278.190.000,00 Rp. 247.280.000,-

Alat Pertanian - -

Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.562.185.876,00 Rp. 4.880.394.862,-

Alat Studio dan Komunikasi Rp. 1.414.865.149,00 Rp 1.304.050.549,-

Alat Kedokteran - -

Alat Laboratorium - -

Alat Keamanan Rp. 1.233.805.753,00 Rp. 990.850.503,-

Gedung Rp. 998.226.290,79 Rp. 860.053.167,08

Monumen - -

Jalan dan Jembatan - -

Bangunan Air dan Irigasi Rp. 28.925.000,00

Rp. 26.700.000,-

Instalasi Rp. 16.000.775,00 Rp. 13.714.950,-

Jaringan -

Jumlah Rp. 22.713.416.133,64 Rp. 15.198.024.270,71

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnyaper 31 Desember 2017 sebesar Rp.- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember

2016 sebesar Rp. 0,-

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31

Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

5.2.3. Ekuitas Dana

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.999.495.927,28,- turun sebesar Rp. 1.401.873.491,43,- atau 9,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.14.401.369.418,71,-

19

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul

hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017

sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- dengan rincian

sebagai berikut:

2017 2016

Pendapatan Asli daerah - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -

Jumlah - -

5.2.2 Beban

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan

dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 20.232.433.652,63 turun sebesar Rp. 6.189.827.837,94 atau 23,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.26.422.261.490,57.

5.2.2.1 Beban Operasional

Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 20.232.433.652,63 turun sebesar Rp. 6.189.827.837,94 atau 23,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.26.422.261.490,57.

2017 2016

Beban Pegawai Rp. 9.225.074.770,00 Rp. 10.400.015.546,00

Beban Barang & Jasa Rp. 9.197.627.550,50 Rp. 12.618.488.024,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 1.779.731.332,13 Rp. 3.403.757.920,57

Beban Lainnya - -

Jumlah Rp. 20.232.433.652,63 Rp. 26.422.261.490,57

5.2.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.255.074.770,- turun sebesar

Rp.1.144.940.776,- atau 11,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp.10.400.015.546,-

2017 2016

Beban Pegawai Tidak langsung Rp. 7.940.137.270.- Rp. 8.641.825.546,-

Beban Pegawai Langsung Rp. 1.314.937.500,- Rp. 1.758.190.000,-

Jumlah Rp. 9.225.074.770,- Rp. 10.400.015.546,-

5.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.197.627.550,- turun sebesar Rp.

3.420.860.473,50 atau 27,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

12.618.488.024,-

20

2017 2016

Beban Persediaan Rp. 3.340.944.366,00 Rp. 4.231.760.193,-

Beban Jasa Rp. 2.540.271.254,50 Rp. 2.669.581.231,-

Beban Pemeliharaan Rp. 556,596,339,00 Rp. 1.388.103.553,-

Beban Perjalanan Dinas Rp. 2.739.815.591,00 Rp. 4.316.628.047,-

Beban Barang & Jasa Lainnya Rp. 20,000,000,00 Rp. 12.415.000,-

Jumlah Rp. 9.197.627.550,50 Rp. 12.618.488.024,-

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.779.731.332,13 turun

sebesar Rp. 1.624.026.588,- atau 47,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar

Rp. 3.403.757.920,57

2017 2016

Beban Penyusutan Aset Tetap Rp. 1.779.731.332,13 Rp. 3.403.757.920,57

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - -

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat - -

Jumlah Rp. 1.779.731.332,13 Rp. 3.403.757.920,57

5.2.2.1.4. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31

Desember 2016 sebesar Rp.0,-

2017 2016

Beban Penyisihan Piutang - -

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen - -

Beban Hibah Aset Tetap - -

Jumlah - -

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

2017 2016

Ekuitas Awal Rp. 14.401.369.418.71 Rp. 15.256.787.479,28

Surplus/Defisit-LO (Rp. 20.232.433.652,63) (Rp. 24.328.576.393,57) RK-PPKD Rp. 18.570.944.792,00 Rp. 23.522.618.333,- Dampak Kumulatif Peruban Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Rp. 259.615.369,20 (Rp. 49.460.000,-)

- Koreksi /Penyesuaian Kurang di Bendahara Pengeuaran

- -

- Koreksi Penyesuian Aset Tetap Rp. 5.995.275.900,00 (Rp. 49.460.000,-)

- Koreksi Penyusutan/Penyesuaian Penyusutan (Rp. 5.735.660.530,80)

Ekuitas Akhir Rp. 12.999.495.927,28 Rp. 14.401.369.418,71

21

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga sebagai amanat UU Nomor 24

Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. BPBD Provinsi Jawa Tengah

dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata

Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Susunan Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 10 terdiri dari:

a. Kalakhar BPBD

b. Bagian Tata Usaha

i. Subbagian Program

ii. Subbagian Keuangan

iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1) Seksi Pencegahan

2) Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang Penanganan Darurat

1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

2) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1) Seksi Rehabilitasi

2) Seksi Rekonstruksi

f. Bidang Logistik dan Peralatan

1) Seksi Logistik

2) Seksi Peralatan

g. Satuan Tugas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

22

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas

laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.