Calk 2011 Dppadg

BAB I

PENDAHULUAN

Mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, terutama pada bidang

pengelolaan keuangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan gambaran ringkasan pencapaian

kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

Kota Kendari adalah bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal ini sesuai yang

amanahkan oleh Perutaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbagai paket peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah antara lain ; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntasi Pemerintah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25

Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintah.

Berbagai peraturan tersebut diatas secara signifikan telah membawa perubahan

mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik dari sisi

pelayanan kepada masyarakat (public service) pemerintah maupun pembangunan. Hal

tersebut berimbas pada penataan dan restrukturisasi kondisi sosial ekonomi di daerah.

Dengan demikian penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 disusun dalam bentuk

satu kesatuan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012, Neraca Per 31

Desember 2011, dan Catata Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Adapun maksud disusunnya Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan

dan transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalm Tahun

Anggaran 2012, sehingga efektivitas, efisien dan kondisi keuangan suatu entitas atau

SKPD dapat dievaluasi dan dinilai.

Secara garis besar tujuan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk memberikan informasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang

berhubungan dengan anggaran keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan

evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja SKPD.

Sedangkan secara khusus penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan adalah :

1. Memberikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta kinerja keuangan SKPD selama periode akuntansi 2012.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi saldo neraca

dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek.

3. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dna menprediksi kondisi

ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi

didalamnya selama satu tahun anggaran.

4. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja dan kesesuaiannya

dengan peraturan perundangan, kontrak yang telah disepakati, ketentuan lain yang

telah disyaratkan.

5. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk

memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian

tujuan operasional.

6. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi antara

lain :

a. Untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu SKPD

sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan

kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya.

b. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas

terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44

tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3206);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)’

6. Undang-undang NJomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan

kinerja instansi pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006

Nomor 25 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

9. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003):

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran

2011 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 31).

1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan SKPD.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri dari VI Bab, diasjikan dengan

sistimatika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ; memuat tentang :

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APBD Tahun Anggaran 2012, memuat tentang :

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2012.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja SKPD, memuat tentang :

3.1. Ihtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Laporan Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah

ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi, memuat tentang

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintah SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD menguraikan :

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD :

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.1. Aset Daerah

5.1.1. Kewajiaban Daerah

5.1.1. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Asset dam Kewajiban dan Kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan

Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Untuk Entitaqs

Akuntansi/ entitaas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD TAHUN ANGGARAN 2012

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Struktur Ekonomi

Dalam struktur perekonomian Kota Kendari, sektor pengangkutan dan

komunikasi masih merupakan sektor yang mempunyai peran terbesar terhadap PDRB

atas dasar harga berlaku. Peranannya pada tahun 2009 relatif menurun dibanding tahun

sebelumnya, dimana pada tahun 2008 perannya sebesar 25,12 persen menjadi 24,90

persen pada tahun 2009. Peranan sub sektor angkutan darat/jalan raya paling banyak

mengalami peningkatan kontribusi, yang paling besar disebabkan karena naiknya jumlah

truk, taksi, dan angkutan obyek dan naiknya harga yang cukup tinggi pada sub sektor ini.

Selain sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor yang kontribusinya mengalami

peningkatan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 20,75 persen menjadi 21,10

persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari 10,96 persen menjadi 10,83

persen. Sementara sektor yang kontribusinya menurun yaitu sektor pertanian dari 16,52

persen menjadi 15,93 persen, sektor pertambangan dan penggalian dari 0,21 persen

menjadi 0,20 persen dan sektor konstruksi/bangunan dari 6,74 persen menjadi 6,60

persen.

Tabel Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Kendari

Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 – 2009

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Pengolahan4. Listrik dan air bersih5. Konstruksi/bangunan6. Perdagangan, hotel dan restoran7. Pengangkutan dan komunikasi8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan9. Jasa-jasa

19,260,196,963,356,6019,3724,228,6111,44

18,280,186,473,186,1419,0724,5210,5811,31

17,180,186,672,956,5019,6725,680,4810,71

16,520,216,642,656,7420,7525,120,9610,42

15,930,207,092,806,6021,1024,9010,8310,54

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang diukur berdasarkan pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan

peningkatan yang cukup menggembirakan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2005 sampai

tahun tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari di atas tujuh persen. Pertumbuhan

PDRB pada tahun 2009 terjadi pada semua sektor ekonomi. Adapun sektor yang

mendukung pertumbuhan tersebut yaitu sektor pertanian tumbuh sebesar 7,19 persen;

sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,13 persen; sektor industri pengolahan

sebesar 19,84 persen; sektor listrik, gas dan air sebesar 18,47 persen; sektor

konstruksi/bangunan sebesar 9,27 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

12,32 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 13,57 persen; sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 12,20 persen dan sektor jasa-

jasa 8,29 persen.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Kendari, 2005 – 2009

( % )

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Pengolahan4. Listrik dan air bersih5. Konstruksi/bangunan6. Perdagangan, hotel dan restoran7. Pengangkutan dan komunikasi8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan9. Jasa-jasa

8,998,845,958,401,507,960,140,686,10

1,347,223,518,558,643,679,53

32,266,43

5,191,308,247,909,228,585,832,455,75

9,3523,7513,236,86

10,2111,5210,0113,037,51

7,1911,1319,8418,479,27

12,3213,5712,208,29

Jumlah 48,56 81,15 54,46 105,47 112,28

Meskipun sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi

yaitu sebesar 18,47 persen, namun tidak cukup mendukung pertumbuhan ekonomi Kota

Kendari karena konstribusinya terhadap total PDRB sangat kecil.

2.1.3. PDRB Per kapita

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat

dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita

penduduk Kota Kendari pada tahun 2005 sebesar 8.753.216,77 rupiah, pada tahun 2006

meningkat menjadi 9.733.457,67 rupiah atau meningkat sebesar 11,20 persen. Kemudian

meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 11.330.240,11 rupiah atau terjadi peningkatan

sebesar 16,41 persen, pada tahun 2008 menjadi 14.280.674,33 rupiah atau meningkat

sebesar 26,04 persen dan pada tahun 2009 menjadi 16.582.355,26 rupiah atau meningkat

sebesar 16,12 persen.

Tabel PDRB Per Kapita Kota Kendari, 2005 – 2009

(Rp)

Tahun ADH Berlaku ADH Konstan 2000(1) (2) (3)

20052006200720082009

8.753.216,779.733.457,6711.330.240,1114.280.674,3316.582.355,26

5.590.799,195.612.836,495.867.363,446.412.612,556.991.880,35

Akibat naiknya pertumbuhan ekonomi Kota Kendari, secara riil sangat

berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dimana

pada tahun 2005 tercatat sebesar 5.590.799,19 rupiah meningkat menjadi 5.612.836,49

rupiah pada tahun 2006 atau terjadi peningkatan sebesar 0,39 persen, tahun 2007

meningkat menjadi 5.867.363,44 rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 4,53 persen,

kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi 6.412.612,55 rupiah atau terjadi suatu

peningkatan sebesar 9,29 persen dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 9,03 persen

menjadi 6.991.880,35 rupiah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 kebijakan keuangan yang ditempuh

oleh Pemerintah Kota Kendari bertumpu pada Kebijakan Umum APBD Kota Kendari

tahun anggaran 2012. Sesuai dengan struktur APBD, realisasi pendapatan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 45.153.793.593,00.

Apabila dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar

Rp.55.655.877.737,00 Sedangkan realisasi belanja tahun anggaran 2012 sebesar

Rp.21.211.346.118,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.23.945.652.160,00.

Dengan demikian jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja

tahun anggaran 2012 terdapat surplus sebesar Rp.23.942.447.475,00.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 posisi dan kondisi keuangan periode

berjalan sesuai dengan laporan realisasi anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Asset Daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN Rp.45.153.793.593,00

Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan pajak daerah Rp. 36.409.812.968,00

- Hasil Retribusi Daerah Rp. 618.246.790,00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah

yang dipisahkan Rp. 2.508.479.673,00

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 1.480.645.300,00

b. BELANJA Rp.21.211.346.118,00

1. Belanja Operasi :

- Belanja Pegawai Rp. 7.788.273.096,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.797.614.322,00

2. Belanja Modal :

- Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 1.187.694.200,00

- Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 1.711.050.500,00

- Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp. 1.726.714.000,00

SURPLUS/DEFISIT Rp. 23.942.447.475,00

Sedangkan realisasi pendapatan tahun anggaran 201 sebesar Rp. 37.669.141.438,21

Sedangkan realisasi belanja tahun anggaran 2011 sebesar Rp.32.652.058.201,00 dari

anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 17.461.596.892,00. Dengan demikian jika

dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2011

terdapat surplus sebesar Rp. 20.207.544.546,21.

Posisi dan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2011 sesuai dengan laporan realisasi

anggaran tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN Rp. 37.669.141.438,21

Pendapatan Asli Daerah


- Hasil Retribusi Daerah Rp. 804.809.015,00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah

yang dipisahkan Rp. 1.590.250.335,00


b. BELANJA Rp. 17.461.596.892,00

1. Belanja Operasi


- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.850.278.613,00

2. Belanja Modal

- Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 197.457.000,00

- Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 0,00

- Belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp. 1.001.764.500,00

SURPLUS/DEFISIT Rp. 20.207.544.546,21

Jika dibandingkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 dengan laporan

realisasi anggaran tahun 2012 maka :

1. Pendapatan terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 7.484.652.155,21

2. Belanja terdapat peningkatan belanja sebesar Rp. 3.749.749.226,00

3. Surplus sebesar Rp. 3.734.902.929,21

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2012

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kota Kendari sampai dengan akhir tahun

anggaran 2012, dapat dilihat dalam pelaksanaan program-program/kegiatan yang telah

dianggarkan dalam APBD Kota Kendari. Sampai dengan tahun anggaran berakhir

realisasi fisik seluruhnya mencapai 92,73% dari total realisasi belanja modal yang

dianggarkan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan sebesar

Rp.4.988.010.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.625.458.700,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

3.1. Ikhisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2012.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 ikhtisar pencapaian target kinerja

keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah sesuai dengan Laporan

Realisasi Anggaran tahun berjalan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Asset Daerah tahun anggaran 2012, realisasi pendapatan berjumlah

Rp. 45.153.793.593,00 atau 81,13 % dari target anggaran pendapatan yang direncanakan

dalam tahun 2012 sebesar Rp. 55.655.877.737,00.

Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 sebagai

berikut :

No Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Realisasi Pendapatan

Lebih/(kurang) %

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

32.923.489.222,00 36.409.812.968,00 3.486.323.746,00 110,59

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

675.000.000,00 618.246.790,00 56.753.210,00 91,59

1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2.500.000.000,00 2.508.479.673,00 (8.479.673,00) 100,34

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah

19.557.388.515,00 4.136.608.862,00 15.420.779.653,00 21,15

Jumlah PAD 55.655.877.737,00 43.673.148.293,00 2.668.528.690,00 78,47

2. Realisasi Belanja Daerah.

Realisasi belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah tahun anggaran

2012 sampai dengan tahun anggaran berakhir seluruhnya berjumlah Rp.

17.461.596.892,00 atau 87,38 % dari total anggaran belanja yang alokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp. 19.982.649.906,00 untuk lebih jelas

mengenai gambaran realisasi belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

Kota Kendari adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi.

Realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya

Rp.16.585.887.418,00 dari total belanja yang terealisasi Rp. 18.957.642.160,00 atau

87,49 %.

Belanja operasi tersebut terdiri dari :

No Jenis belanja operasi Target belanja Realisasi belanja Lebih/(kurang) %1. Belanja Pegawai 8.923.240.160,00 7.788.273.096,00 1.134.967.064 87,28

2. Belanja Barang dan Jasa 10.034.402.000,00 8.797.614.322,00 1.236.787.687,00 87,67

Jumlah 18.957.642.160,00 16.585.887.418,00 101.820.623 87,49

b. Belanja Modal.

Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya

Rp. 4.988.010.000,00 dari total belanja langsung terealisasi Rp. 4.625.458.700,00 atau

92,73 %.

Belanja operasi tersebut terdiri dari :

No Jenis belanja modal Target belanja Realisasi belanja Lebih/kurang %1. Peralatan dan Mesin 1.286.500.000,00 1.187.694.200,00 98.805.800,00 92,32

2. Belanja Bangunan & Gedung 1.873.760.000,00 1.711.050.500,00 162.709.500,00 91,32

3. Jalan, irigasi & Jaringan 1.827.750.000,00 1.726.714.000,00 101.036.000,00 94,47

Jumlah 4.988.010.000,00 4.625.458.700,00 362.551.300,00 92,73

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan Lapoan Keuangan

Pemerintah Kota Kendari, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Entitas Akuntansi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi menyusun Laporan

Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan daerah pemerintah Kota Kendari adalah Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari selaku pengelola keuangan daerah yang

mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Kas (Chas Basic) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Sedangkan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana adalah Basis Akrual (Accrual Basic)

b. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD per 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1. Pendapatan

Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah dalam tahun anggaran 2012

ditargetkan sebesar Rp. 55.655.877.737,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

2012 seluruhnya berjumlah Rp. 45.153.793.593,00 atau 81,13 %

Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari :


- Pendapatan retribusi daerah Rp. 618.246.790,00

- Pendapatan hasil kekakyaan daerah yang dipisahkan Rp. 2.508.479.673,00


Jumlah Rp. 43.673.148.293,00

Rincian pos-pos pendapatan tahun anggaran 2012 tersebut di atas terdiri dari :

5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 43.673.148.293,00

atau 78,47% dari target anggaran pendapata asli daerah sebesar Rp. 55.655.877.737,00

Komponen pendapatan asli daerah tersebut di atas terdiri dari :

a. Pajak daerah

Pajak daerah direncanakan Rp. 36.409.812.968,00 dan realisasi penerimaan sampai

dengan akhir tahun angggaran seluruhnya sebesar Rp. 32.923.489.222,00.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah direncanakan Rp. 675.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai

dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp. 618.246.790,00.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target anggaran sebesar

Rp. 2.500.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran

seluruhnya sebesar Rp. 2.508.479.673,00 yang berarti komponen penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target penerimaan sebesar

Rp.8.479.673,00.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seluruhnya direncanakan sebesar

Rp. 19.557.388.515,00 realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

Rp.4.136.608.862,00.

5.2. Belanja

Realisasi belanja daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota

Kendari sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 21.211.346.118,00 atau

88,58 % dari total anggaran belanja yang ditarget sebesar Rp. 23.945.652.160,00 Belanja

daerah tersebut meliputi :

1. Belanja Operasi


- Belanja Barang Rp. 8.797.614.322,00

2. Belanja Modal

- Belanja peralatan dan mesin Rp. 1.187.694.200,00

- Belanja bangunan dan gedung Rp. 1.711.050.500,00

- Belanja jalan, irigasi & jaringan Rp. 1.726.714.000,00

5.3. Asset

5.3.1. Aset Lancar Rp.493.895.993,00.

Aset lancar per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 21.399.498.837,00 adalah akumulasi kas

di piutang pajak sebesar Rp. 878.982.562,00; Piutang Retribusi sebesar Rp. 9.015.000,00;

dan persediaan sebesar Rp. 88.987.500,00 oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset

Daerah Kota Kendari.

5.3.2. Aset Tetap Rp. 20.422.513.775,00.

Aset tetap per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 20.422.513.775,00 adalah akumulasi aset

tetap tahun anggaran 2012 oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota

Kendari dengan rincian sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin Rp. 8.373.810.700,00

b. Gedung dan Bangunan Rp. 6.912.832.650,00

c. Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 1.749.405.425,00

d. Aset Tetap Lainnya Rp. 138.975.000,00

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 3.247.490.000,00

Jumlah Rp. 20.422.513.775,00

Tanah Rp. 0,00 artinya nilai tanah nihil

Peralatan dan Mesin Rp. 8.373.810.700,00 adalah nilai peralatan dan mesin per 30

Desember 2012 milik Dinas pendapatan dan pengelolaan Asset Daerah Kota

Kendari berupa mesin-mesin dan alat angkutan.

Gedung dan Bangunan Rp. 6.912.832.650,00 adalah nilai gedung dan bangunan

yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari

berupa konstruksi talud dan pembangunan pasar PKL Tobuuha.

Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 1.749.405.425,00 adalah berupa jaringan listrik

milik Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari yang ada di

wilayah Pemerintah Kota Kendari

Aset tetap lainnya Rp. 138.975.000,00 adalah hasil dum kendaraan dinas

pemerintah Kota Kendari

Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 3.247.490.000,00 adalah

5.4. Kewajiban Rp. 161.899.500,00.

Kewajiban per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 161.899.500,00 adalah nilai dari utang

jangka pendek lainnya sebesar Rp. 161.899.500,00 pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari.

5.5. Ekuitas Dana

5.5.1. Eukitas dana lancar Rp. 815.340.701,00.

Ekuitas dana lancar per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 815.340.701,00 adalah

akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 255.139,00;

cadangan untuk piutang sebesar Rp. 887.997.562,00; cadangan untuk persediaan

sebesar Rp. 88.987.500,00; serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang

jangka pendek sebesar Rp.161.899.500,00 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Asset Daerah Kota Kendari.

5.4.2. Ekuitas dana investasi Rp. 20.422.513.775,00.

Ekuitas dana investasi per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 20.422.513.775,00 adalah

dana diinvestasikan dalam aset tetap oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset

Daerah Kota Kendari.

5.4.3. Ekuitas dana yang dicadangkan

Ekuitas dana yang dicadangkan nihil

BAB VI

PENUTUP

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 kebijakan keuangan yang ditempuh

oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari bertumpu pada kebijakan umum APBD Kota

Kendari tahun anggaran 2012 berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2012, realisasi pendapatan Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2012 sebesar Rp.

45.153.793.593,00. Apabila dibandingkan dengan target anggaran pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp.55.655.877.737,00 maka realisasi pendapatan tidak tercapai sesuai

harapan yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya realisasi pendapatan

retribusi daerah lain-lain pendapatan asli daerah yang berupa pembayaran uang muka dan

cicilan pasar Kota Kendari.

Sedangkan realisasi belanja tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 21.211.346.118,00

dari anggaran yang telap ditetapkan sebesar Rp. 23.945.652.160,00.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan dapat kami sampaikan yang

merupakan bagian dari Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah tahun anggaran 2012 meliputi ; Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca

SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kendari, Januari 2013.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DANPENGELOLAAN ASSET DAERAH

KOTA KENDARI

YAN BELA, SE NIP. 19580517 198603 1 015

Documents

Calk 2011 Dppadg