CALK SKPD Dinas Pertanian

PendahuluanPendahuluan

DDinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Sebagai daerah kabupaten yang belum lama dibentuk, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen mengemban amanah berat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bireuen.

Dengan visi “Mewujudkan Masyarakat yang Bermartabat, Mandiri, Adil dan Sejahtera Melalui Pengelolan Usaha Tani yang Tangguh, Efesien dan Modern Menujuh Kancah Dunia Global”, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai segala aspek kehidupan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bahagian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan

CALK - Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Per 31 Desember 2010 1

Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan yang berisi informasi pelaksanaan DPA Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010 yang meliputi:

Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Ihktisar pencapaian kinerja keuangan Kebijakan akuntansi yang penting Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis

akrual dan informasi tambahan lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2006 tentang Pedoaman dan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 7 bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja

2.1. Ekonomi makro

2.2. Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah


4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan

ketentuan yang ada dalam standar akuntansi

pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuangan

5.1.1 Aset

5.1.2 Kewajiban

5.1.3 Ekuitas Dana

5.1.4 Pendapatan

5.1.5 Belanja

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas,

untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual .

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup


Ekonomi Makro, KebijakanEkonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKeuangan dan Pencapaian Target

KinerjaKinerja

2.1. Kebijakan Makro

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar, selain itu diberikan kewenangan untuk memungut pelayanan jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan


oleh Kementrian Pertanian seperti standar penunjang untuk mensejahterakan semua lapisan masyarakat.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen adalah penurunan angka kemiskinan dari tahun 2009 dibandingkan tahun 2010 menunjukkan bahwa program pembangunan di bidang pertanian yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen telah menunjukkan kerangka yang konstruktif bagi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu pemberantasan hama penyakit tanaman pertanian yang dapat ditekan sehingga menunjukan tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2010 telah cukup berhasil.

Kedua hal tersebut hanya sebagian dari indikator pencapaian tujuan yang telah diamanatkan kepada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selaku perangkat dari pemerintah daerah.


Ikhtisar Ikhtisar Kinerja KeuanganKinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pertanian

Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, berupa

realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Realiasasi Pendapatan

NUraian Anggaran Realisasi %

A Pendapatan Asli Daerah295.000.000

388.110.000 131,56

1. Pendapatan Pajak Daerah 0 74.920.000 0

2.Pendapatan Retribusi Daerah 295.000.000 313.190.000 106,17

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0

4. Lain-lain PAD Yang Sah 0 0 0

B Pendapatan Transfer 0 0 01. Transfer Pemerintah Pusat

– Dana Perimbangaan 0 0 0

2.Transfer Pemerintah Provinsi 0 0 0

3. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 0 0 0

Jumlah 295.000.000

388.110.000 131,56

Pendapatan Asli Daerah yang diterima Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen per 31 Desember 2010 tergolong cukup berhasil yakni sebesar Rp. 388.110.000,- sedangkan total anggaran pendapatan keseluruhan adalah sebesar Rp. 295.000.000, sehingga realisasi pendapatan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 93.110.000,- atau sebesar 131,56% dari total anggaran pendapatan. Pendapatan Asli Daerah juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat Kabupaten Bireuen untuk tetap membayar Pajak


Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet yang dianggarkan pada DPA DPKKD Kabupaten Bireuen.

2. Realiasasi Belanja

No Uraian Anggaran Realisasi %

A Belanja Operasi 13.053.642.490

11.470.804.957 87,87

1.Belanja Gaji dan Tunjangan 8.268.625.990

7.322.493.033 88,56

2.Tambahan Penghasilan PNS 259.200.000 235.600.000

90,903. Honorarium PNS 12.300.000 9.100.000 73,984. Honorarium Non PNS 334.400.000 316.700.000 94,715. Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimtek PNS 5.800.000 5.800.000

100,00

6.Belanja Bahan Pakai Habis 41.500.000 15.214.400

36,667. Belanja Jasa Kantor 102.512.000 85.284.024 83,198. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor 54.600.000 0 0,009. Belanja Cetak dan

Penggandaan 12.200.000 7.504.000 61,5110. Belanja Sewa Rumah/

Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000 0 0,0011. Belanja Makanan dan

Minuman 54.236.000 0 0,0012. Belanja Perjalanan Dinas 132.300.000 131.528.700 99,4213. Belanja Pemeliharaan 3.510.282.500 3.249.430.800 92,5714. Belanja Jasa Konsultasi 255.686.000 92.150.000 36,04

B Belanja Modal2.909.332.000

1.933.775.400 66,47

1. Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 567.600.000 567.600.000

100,00

2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.014.700.000 1.286.425.400 63,85

3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 246.800.000 0 0

4. Belanja Instalasi Listrik dan Telepon 30.000.000 29.950.000 99,83

5. Belanja Konstruksi/ Pembelian Bangunan 50.232.000 49.800.000 99,14

C Belanja Tak Terduga 0 0 0 1. Belanja Tak Terduga 0 0 0

Jumlah 15.962.974.490

13.422.042.439

84,08


3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Bireuen tidak ada, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).


Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen meliputi:

4.1. Entitas Akuntansi

Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen diberikan kewenangan oleh Bupati melalui Sekretariat Daerah untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dalam perhitungan realisasi anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak


mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana atau Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja sesuai dengan posnya masing-masing.

Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa

potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menetapkan kebijakan akuntansi berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan..

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dihasilkan mulai dari proses pencatatan jurnal transaksi, pemindahbukuan ke buku besar, penyesuaian-penyesuaian pos-pos akrual, dan pengikhtisaran.

Untuk tahun anggaran 2010, jurnal transaksi atas anggaran dan realisasi anggaran dilakukan secara manual.

Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan adalah Surat Tanda Setor (STS) dan dokumen lainnya yang dipersamankan sedangkan dasar pencatatan pengeluaran adalah Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Format laporan keuangan tahun 2010, sistem, dan prosedur mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan format laporan keuangan telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.


Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan.

1. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan; misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2). Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,


biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

3). Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan;(2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;

(3) Kondisi persediaan;(4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan

persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. ASET TETAP

1). Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan


Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

(1). PengakuanKepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(2). PengukuranTanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

(3). PengungkapanTanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:- Penambahan;- Pelepasan;- Mutasi Tanah lainnya.

2). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk


dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMD yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

(1). PengakuanGedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

(2). PengukuranGedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.


Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

(3). PengungkapanGedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan

nilai.(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir

periode yang menunjukkan:• Penambahan;• Pengembangan; dan• Penghapusan;

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

3. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1). Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.


Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2). Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3). Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukkan:- Penambahan;- Pengembangan; dan- Penghapusan;

(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam


kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1). Pengakuan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut.Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2). Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.


3). Pengungkapan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:(1)Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.(2)Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukkan:- Penambahan;- Pengembangan; dan- Penghapusan;

(3)Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan, dan Tanaman.

1). Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2). Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.


Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3). Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan Aset Tetap Lainnya.

6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1). Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2). Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.


Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga

sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3). Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:(1)Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat

penyelesaian dan jangka(1)Waktu penyelesaiannya;(2)Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;(3)Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;(4)Uang muka kerja yang diberikan;(5)Retensi.

7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

8. ASET BERSEJARAH (Heritage Assets)

Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya

tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran.

Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen telah


mengacu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.


Penjelasan Pos-pos LaporanPenjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos

5.1.1. Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

UraianAnggaran 2010 (Rp.)

Realisasi 2010 (Rp.)

Merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2010.

0 74.920.000

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 74.920.000 terdiri dari:

Pajak Sarang Burung Walet Rp. 74.920.000Jumlah Rp. 74.920.000

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah



Merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2010.

295.000.000 313.190.000

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 313.190.000 terdiri dari:

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Rp. 106.730.000

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 131.386.000


Retribusi Jasa Usaha Pasar Hewan Rp. 75.074.000

Jumlah Rp. 313.190.000


5.1.2. Belanja5.1.2.1. Belanja Operasi

5.1.2.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan



Merupakan saldo Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2010.

8.268.625.9907.322.493.03

3

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 7.322.493.033 terdiri dari:

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp. 5.525.182.140 Tunjangan Keluarga Rp. 540.070.832

Tunjangan Jabatan Rp. 272.695.000

Tunjangan Fungsional Rp. 465.910.692

Tunjangan Beras Rp. 374.809.500

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 143.685.668

Pembulatan Gaji Rp. 139.201Jumlah Rp. 7.322.493.033

Belanja Gaji dan Tunjangan terjadi kelebihan penarikan (Contra Post) sebesar Rp. 6.182.800,- dan telah disetorkan kembali oleh bendahara pengeluaran ke Kas Daerah pada tanggal 05 Agustus 2010.

5.1.2.1.2. Tambahan Penghasilan PNS



Merupakan saldo Tambahan Penghasilan PNS per 31 Desember 2010.

259.200.000 235.600.000

Realisasi Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 235.600.000 terdiri dari:

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp. 100.000.000

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Meugang) Rp. 135.600.000

Jumlah Rp. 235.600.000

Pada Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Meugang) pada Pos Tambahan Penghasilan PNS di atas terjadi selisih antara Anggaran dengan


Realisasi Definitif yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).Dalam hal ini Realisasi Definitif melebihi Anggaran yang telah ditetapkan.Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Meugang) adalah sebagai berikut:

Anggaran Rp. 135.000.000,-Realisasi Definitif Rp. 135.600.000,- Selisih Rp. 600.000,-

Selisih terhadap Realisasi Definitif ini disebabkan oleh Dana untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Meugang) telah dicairkan dan dibayarkan kepada PNS oleh Bendahara Pengeluaran sebelum terjadinya Perubahan Anggaran (DPA).

5.1.2.1.3. Honorarium PNS



Merupakan saldo Honorarium PNS per 31 Desember 2010.

12.300.000 9.100.000

Realisasi Honorarium PNS sebesar Rp. 9.100.000 terdiri dari: Honorarium Panitia Pelaksana

KegiatanRp. 9.100.000

Jumlah Rp. 9.100.000

5.1.2.1.4. Honorarium Non PNS



Merupakan saldo Honorarium Non PNS per 31 Desember 2010.

334.400.000 316.700.000

Realisasi Honorarium Non PNS sebesar Rp. 316.700.000 terdiri dari:

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Rp. 4.200.000 Honorarium Pegawai Honorer Rp. 312.500.000Jumlah Rp. 316.700.000


5.1.2.1.5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS



Merupakan saldo Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS per 31 Desember 2010.

5.800.000 5.800.000

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS sebesar Rp. 5.800.000 terdiri dari:

Belanja Sosialisasi Rp. 5.800.000Jumlah Rp. 5.800.000

5.1.2.1.6. Belanja Bahan Pakai Habis



Merupakan saldo Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2010.

41.500.000 15.214.400

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp. 15.214.400 terdiri dari:

Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 13.714.400 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih Rp. 1.500.000Jumlah Rp. 15.214.400

5.1.2.1.7. Belanja Jasa Kantor



Merupakan saldo Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2010.

102.512.000 85.284.024

Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 85.284.024 terdiri dari:

Belanja Telepon Rp. 5.225.826

Belanja Air Rp. 1.299.400

Belanja Listrik Rp. 74.276.435

Belanja Surat Kabar/Majalah Rp. 680.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet Rp. 3.802.363

Jumlah Rp. 85.284.024


Pada Realisasi Belanja Kawat/Faksimili/Internet pada Pos Belanja Jasa Kantor di atas terjadi selisih antara Anggaran dengan Realisasi Definitif yaitu sebesar Rp. 202.363,- (Dua Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).Dalam hal ini Realisasi Definitif melebihi Anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran untuk Belanja Kawat/Faksimili/Internet adalah sebagai berikut:

Anggaran Rp. 3.600.000,-Realisasi Definitif Rp. 3.802.363,- Selisih Rp. 202.363,-

Selisih terhadap Realisasi Definitif ini disebabkan oleh Dana untuk Belanja Kawat/Faksimili/Internet telah dicairkan dan dibayarkan kepada Penyedia Layanan Kawat/Faksimili/Internet oleh Bendahara Pengeluaran sebelum terjadinya Perubahan Anggaran.

5.1.2.1.8. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor



Merupakan saldo Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2010.

54.600.000 0

Tidak adanya realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran 2010 karena Anggaran Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam daftar Out Standing yang dananya dibayar pada tahun 2011.

5.1.2.1.9. Belanja Cetak dan Penggandaan



Merupakan saldo Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2010.

12.200.000 7.504.000

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 7.504.000 terdiri dari:

Belanja Cetak Rp. 3.885.000 Belanja Penggandaan Rp. 3.619.000


Jumlah Rp. 7.504.000

5.1.2.1.10. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir



Merupakan saldo Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Parkir per 31 Desember 2010.

10.000.000 0

Tidak adanya realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir pada tahun anggaran 2010 karena Anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir termasuk ke dalam daftar Out Standing yang dananya dibayar pada tahun 2011.

5.1.2.1.11. Belanja Makanan dan Minuman



Merupakan saldo Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2010.

54.236.000 0

Tidak adanya realisasi Belanja Makanan dan Minuman pada tahun anggaran 2010 karena Anggaran Belanja Belanja Makanan dan Minuman termasuk ke dalam daftar Out Standing yang dananya dibayar pada tahun 2011.

5.1.2.1.12. Belanja Perjalanan Dinas



Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2010.

132.300.000 131.528.700

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 131.528.700 terdiri dari:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 15.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 116.328.700

Jumlah Rp. 131.528.700

5.1.2.1.13. Belanja Pemeliharaan




Merupakan saldo Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2010.

3.510.282.500 3.249.430.800

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 3.249.430.800 terdiri dari:

Belanja Pemeliharaan Jalan Rp. 1.090.290.800 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Rp. 2.159.140.000Jumlah Rp. 3.249.430.800

5.1.2.1.14. Belanja Jasa Konsultasi



Merupakan saldo Belanja Jasa Konsultasi per 31 Desember 2010.

255.686.000 92.150.000

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp. 92.150.000 terdiri dari:

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp. 92.150.000

Jumlah Rp. 92.150.000

5.1.2.2. Belanja Modal 5.1.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan



Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2010.

567.600.000 567.600.000

5.1.2.2.2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan



Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan per 31 Desember 2010.

2.014.700.000 1.286.425.400

5.1.2.2.3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air




Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air per 31 Desember 2010.

246.800.000 0

5.1.2.2.4. Belanja Instalasi Listrik dan Telepon



Merupakan saldo Belanja Instalasi Listrik dan Telepon per 31 Desember 2010.

30.000.000 29.950.000

5.1.2.2.5. Belanja Konstruksi/ Pembelian Bangunan



Merupakan saldo Belanja Konstruksi/ Pembelian Bangunan per 31 Desember 2010.

50.232.000 49.800.000

5.1.3. Aset

5.1.3.1. Aset Lancar

5.1.3.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan.

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

Sisa saldo Buku Besar pada Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 dan 2010 bernilai Rp. 0, karena Bendahara Penerimaan sudah menyetorkan pendapatan daerah ke kas daerah Kabupaten Bireuen.

5.1.3.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31

51.870.793 19.130


Desember 2010 dan 2009.

Saldo Buku Besar pada Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 yang terdiri dari sisa Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2009 yang bernilai Rp. 10.130,- (Dinas Pertanian) dan Rp. 9000,- (Dinas Perkebunan dan Kehutanan) sudah disetor ke kas daerah Kabupaten Bireuen pada tanggal 16 Agustus 2010 dan 11 Oktober 2010. Dan Sisa Uang Persediaan tahun anggaran 2010 bernilai Rp. 51.870.793,- sudah disetor ke kas daerah Kabupaten Bireuen pada tanggal 07 Maret 2011. Semua saldo Aset lancar tahun 2009 dan 2010 sudah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bireuen.

5.1.3.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Buku Besar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

5.1.3.1.3. Persediaan Bahan Pakai Habis

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo hasil Opname terhadap persediaan berupa ATK yang tersisa per 31 Desember 2010 dan 2009.

885.000 0

Hasil pemeriksaan fisik persediaan terhadap bahan habis pakai berupa ATK dan persediaan lainnya yang tersisa per 31 Desember 2010 terdapat persediaan habis pakai sehingga saldo hasil Opname terhadap persediaan berupa persediaan alat kebersihan yang tersisa per 31 Desember 2010 bernilai Rp. 885.000,- menjadi cadangan untuk persediaan.

5.1.3.2. Aset Tetap

5.1.3.2.1. Tanah

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009.

9.965.373.000

9.965.373.000


Nilai saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 9.965.373.000, Pada tahun 2010 tidak terjadi penambahan aset tetap atas tanah, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo tanah sebesar Rp. 9.965.373.000, seperti tersebut di atas.


5.1.3.2.2. Peralatan dan Mesin

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009.

4.590.980.900

4.023.380.900

Nilai saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 4.023.380.900, Pada tahun 2010 terjadi penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 567.600.000, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.590.980.900, seperti tersebut di atas dan belum dilakukan penyusutan.

5.1.3.2.3. Gedung dan Bangunan

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Buku Besar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 2009.

14.940.890.143

14.891.090.143

Nilai saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 14.891.090.143, Pada tahun 2010 terjadi penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 49.800.000, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo gedung dan bangunan sebesar Rp. 14.940.890.143,-

5.1.3.2.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Buku Besar Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2010 dan 2009.

72.723.289.100

71.406.913.700

Nilai saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 71.406.913.700, Pada tahun 2010 terjadi penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 1.316.375.400, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 72.723.289.100,-

5.1.3.2.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian 2010 2009


(Rp.) (Rp.)Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009.

495.344.500 495.344.500

Nilai saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 495.344.500, Pada tahun 2010 tidak terjadi penambahan Aset Tetap Lainnya, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo Aset Tetap Lainnya tetap yaitu sebesar Rp. 495.344.500,-

5.1.3.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan 2009.

411.198.254 411.198.254

Nilai saldo 411.198.254 per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 411.198.254, Pada tahun 2010 tidak terjadi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan, sehingga per 31 Desember 2010 nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tetap yaitu sebesar Rp. 411.198.254,-

5.1.4. Kewajiban

5.1.4.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

5.1.4.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

Berdasarkan Rincian dan Penjelasan Pos-pos Kewajiban di atas maka tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Dinas


Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan pada Tahun 2009 dan Tahun 2010.

5.1.5. Ekuitas Dana

5.1.5.1. Ekuitas Dana Lancar

5.1.5.1.1. SiLPA

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo SiLPA per 31 Desember 2010 dan 2009.

51.870.793 19.130

Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2010 dan 2009 sudah disetor kembali ke Kas Daerah dengan bukti slip penyetoran Bank yang terlampir di halaman belakang.

5.1.5.1.2. Cadangan Piutang

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

5.1.5.1.3. Cadangan Persediaan

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009.

0 0

5.1.5.2. Ekuitas Dana Investasi

5.1.5.2.1. Di Investasikan Dalam Aset Tetap

Uraian2010 (Rp.)

2009 (Rp.)

Merupakan saldo DiInvestasi Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009.

103.127.075.897

101.193.300.497

Berdasarkan Rincian dan Penjelasan Pos-pos Ekuitas Dana di atas maka jumlah Ekuitas Dana pada Dinas Pertanian, Peternakan,


Perkebunan dan Kehutanan pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 101.193.319.627,- (Seratus Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 103.179.831.690,- (Seratus Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).


Penjelasan atasPenjelasan atas InformasiInformasi

non-Keuangan non-Keuangan

DDinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, yang beralamat di jalan B. Aceh – Medan Km. 214 Blang Bladeh Kabupaten Bireuen. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut di atas adalah:a. Pengelolaan Ketatausahaan dinas;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Peternakan,

Perkebunan dan Kehutanan;c. Pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;d. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian

pembangunan secara makro di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

e. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

f. Menetapkan standar pembibitan/pembenihan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

g. Menetapkan kawasan peternakan terpadu;h. Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia

bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan;

j. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;

k. Menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi hutan lindung;

l. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;


m.Menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah tanam hutan raya;

n. Pembinaan UPTD; dan o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2010 telah terjadi penggabungan dinas, yang sebelum terjadinya penggabungan tersebut dinas yang dimaksud terdiri dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Selanjutnya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 dan tepatnya pada bulan April 2010 ketiga dinas tersebut digabung menjadi satu dinas yaitu Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, yang dikepalai oleh Saudara Ir. H. Azmi Abdullah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor Peg. 821.22/KPTS/1074/2008 tanggal 6 Oktober 2008.

Sebagai daerah kabupaten yang belum lama dibentuk, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen mengemban amanah berat dalam upaya meningkatkan kesejahteranaan masyarakat di bidang Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

Dengan visi “Mewujudkan Masyarakat yang Bermartabat, Mandiri, Adil dan Sejahtera Melalui Pengelolan Usaha Tani yang Tangguh, Efesien dan Modern Menujuh Kancah Dunia Global”, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai segala aspek kehidupan.


PenutupPenutup

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama tahun 2010 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan

1. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran karena masih tidak terkelolanya lahan pertanian.

2. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengindentifikasi tugas-tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah.

3. Perampingan struktur organisasi di tingkat daerah akan membawa dampak negatif bagi pejabat struktural yang hilang jabatannya, sebelum disiapkan jabatan fungsional.

4. Terlambatnya pencairan dana yang bersumber dari DAU dan Migas serta ketidakpastian mengenai Plafon Dana pada setiap tahun anggaran.

5. Terbatasnya aparatur pengelolaan Barang Milik Daerah mengakibatkan pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan barang.

7. Belum adanya sistem pengelolaan barang yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat tentang kondisi barang, sehingga menyebabkan laporan mengenai inventaris barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.

B. Pemecahannya1. Melakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada

pemberdayaan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan untuk mengurangi tingkat pegangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya


postur organisasi yang efisien, efektif, dan profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

3. Diupayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

4. Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi hendaknya dalam pencairan dana DAU dan Migas serta dana perimbangan lebih tepat waktu.

5. Diperlukan akurasi data-data Administrasi Kepegawaian yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan meningkatkan koordinasi, terutama data informasi tentang PNS Guru, khusus mengenai pertumbuhan kepangkatan.

6. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2007 kepada setiap pemegang barang dan pengurus barang dari setiap unit kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.

7. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang melalui sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna mengakomodir kegiatan pengelolaan barang daerah dengan menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta pengawasan.

Bireuen, 31 Desember 2010Mengetahui:

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, PPK-SKPDPerkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bireuen

Amiruddin, SE Nip. 19610309 199403 1 001

Ir. H. Azmi Abdullah Pembina Utama Muda/Nip. 19540114 197603 1 007


Documents

CALK SKPD Dinas Pertanian