CALK 1 Tahun 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus

kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan

Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,

dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran;

b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi

dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah,

mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama

periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas

dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah

Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah ;



2

e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Nomor 10);

l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);

m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2013 Nomor 9);

n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Akuntansi jo. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntnansi.

o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Barang Persediaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2010 Nomor 22.2);

p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13);

q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37);

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);

s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa



3

Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa


t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa


u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 57);

v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2013 Nomor 58).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada

Dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja dran Transfer

5.1.3. Pembiayaan Netto

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas Dana

5.1.7. Komponen-Komponen Aliran Kas Netto

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII. Penutup



4

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

a. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan DIY yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah Daerah

Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan

Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan

Sejahtera.

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana,

sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta

berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini

masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang

diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke

dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan

kata lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan

kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi,

Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora

Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam

konteks keistimewaan Yogyakarta didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif,

yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri

dipahami sebagai yang tangible dan intangible serta sebagai bawana alit dan bawana ageng.

Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan

hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang

lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi,

memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan

masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal

dan tempat kembali segala sesuatu (sangkan paraning dumadi). Dunia yang tergelar dengan

seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan

(mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia

beserta isinya (jagad gedhé; makro kosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikro kosmos),

dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang

pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (tan

kena kinaya apa). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan

bersifat sementara (owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan), bahkan manusia

hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk

meneguk air (urip iku bebasan mung mampir ngombé), sedangkan Tuhan merupakan

Kenyataan Sejati (Kasunyatan Jati) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada

berakhir.



5

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan

berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain

secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen

memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila

terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau

komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan

(unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling

Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.

Konsep ini menjadi inspirasi Manunggaling Kawula lan Gusti yang berdimensi vertikal dan

horizontal. Manunggaling Kawula Gusti dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang

merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ketataruangan.

Manunggaling Kawula Gusti memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus

mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan,

makna Manunggaling Kawula Gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita

memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan

yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Konsep Tahta Untuk Rakyat dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep

Manunggaling Kawula Gusti, karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang

sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan

rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X meneguhkan tekad Tahta Bagi

Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha

untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tekad ini melanjutkan tekad ayah beliau, Sultan

HB IX, Tahta Untuk Rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan

Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta

meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami

sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana Hamangku,

Hamengku, Hamengkoni. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan

keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis

Manunggaling Kawula Gusti. Keberadaan Kraton karena adanya rakyat, sementara rakyat

memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari

ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan

terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa Revolusi dulu.

Falsafah Golong Gilig merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk

memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan. Konsep ini melambangkan menyatunya

cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk

kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin

dengan yang dipimpin atau manunggaling Kawula-Gusti.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. Greget, bermakna dinamik dan

semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui

saluran yang wajar. Sengguh, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya

untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. Ora Mingkuh, bermakna

bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan

menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan



6

antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun

bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. Catur

Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid,

alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang

diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti

kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan

terabaikan juga. Lebih ekstrimnya lagi apabila empat elemen ini ditiadakan atau tertiadakan

maka Yogyakarta akan tertiadakan juga secara fisik.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan.

Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam

(gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi humanism metaphoric di atasnya.

Keberadaan sumbu imaginer dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara

Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan cultural landscape (pusaka saujana,

sejauh mata memandang). Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang

memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai

dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan

Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara

implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam,

dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, Pathok Negara

telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat

ini.

Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran kota Yogyakarta berfungsi

sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena

kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan

sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid

Pathok Negara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial

yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan

terhadap anasir-anasir asing.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi,

memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk

masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh

perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar yang

mencakup masyarakat dan lingkungan hidup, dengan mengutamakan darma bakti bagi

kehidupan orang banyak dan tidak mementingkan diri sendiri.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu

diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan

dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang

Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat

yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga

mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian



7

lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan berbudaya, karena kararkter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal

mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang

kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya

masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local

genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi

dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras

mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan

terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses

sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara

selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan

memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana

terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding

daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan

menurunnya ketimpangan antar wilayah.

b. Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah

sebagai berikut:

1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;

2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif

dan kreatif;

3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimaknai sebagai misi yang

diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan

yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan

pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh

masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni

memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing

pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih

menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan



8

pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin

kompetitif.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang

diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola

pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan

masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai

upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta,

dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan

akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban

dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan

publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

c. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1) Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan:

a) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil

budaya;

b) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;

c) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;

2) Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif, dengan tujuan:

a) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang

didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.

b) Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata.

3) Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan:

a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.

4) Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan:

a. Mewujudkan pelayanan publik.

b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

d. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1) Misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dengan sasaran:

a) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

meningkat.

b) Melek huruf masyaraakat meningkat.

c) Aksesibilitas pendidikan meningkat.

d) Daya saing pendidikan meningkat.

e) Harapan hidup masyarakat meningkat.



9

2) Misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif

dan kreatif, dengan sasaran:

a) Pendapatan masyarakat meningkat.

b) Ketimpangan antar wilayah menurun.

c) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

d) Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

e) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

3) Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran:

a) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

b) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

4) Misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan sasaran:

a) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses

masyarakat di pedesaan.

b) Kualitas lingkungan hidup meningkat.

c) Pemanfaatan ruang terkendali.

e. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:

1) Strategi untuk mencapai misi: Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai

kemanusiaan, yaitu:

a) Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam

mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.

b) Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga

riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

c) Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses

pembiayaan bagi penduduk miskin.

d) Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar

mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.

e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup

dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

2) Strategi untuk mencapai misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung

semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, yaitu:

a) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi

subyek dan aset aktif pembangunan.

b) Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.

c) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

d) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan

mengedepankan peran serta masyarakat.

e) Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas,

pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.

3) Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

a) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,

transparan dan akuntabel.



10

b) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi

pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta

optimalisasi pendapatan daerah.

4) Strategi untuk mencapai misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, yaitu:

a) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah

dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

transportasi.

b) Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

c) Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,40 % mengalami peningkatan

dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2012 yang besarnya 5,32%.

Tabel II.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2009-2013

Sumber: Berita Resmi Statistik Februari 2014, BPS DIY

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh

pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi

terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81 persen,

setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar

2,28 persen. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil,

produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar

terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Produksi industri pengolahan

tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata

maupun permintaan ekspor.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih

sebesar 6,54 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30 persen.

5,03

4,43 4,88

5,16 5,32 5,40

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013



11

Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup dominan

dalam struktur perekonomian DIY juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing

sebesar 6,20 persen dan 5,57 persen. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang

memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63

persen dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam menghasilkan

pertumbuhan ekonomi di DIY didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal

besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang

memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah

sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31 persen. Besarnya andil yang

diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan

ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98 persen, meskipun dari sisi pertumbuhan yang

dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Andil yang terendah

terhadap pertumbuhan ekonomi DIY diberikan oleh sektor pertambangan dan

penggalian sebesar 0,03 persen.

Tabel II.2

Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

Sektor Pertumbuhan (%)

2012

Pertumbuhan (%)

2013

Pertanian 4,19 0,63

Pertambangan dan Penggalian 1,98 4,92

Industri Pengolahan -2,28 7,81

Listrik, Gas dan Air Bersih 7,11 6,54

Bangunan 5,97 6,07

Perdagangan, Hotel-Restoran 6,69 6,20

Pengangkutan dan Komunikasi 6,21 6,30

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 9,95 6,23

Jasa-jasa 7,09 5,57

DIY 5,32 5,40

Sumber: Berita Resmi Statistik , 5Februari 2014, BPS DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2013 mencapai Rp. 63,690 trilyun atas harga berlaku atau

sebesar Rp 24,36 trilyun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp. 6,87

trilyun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp. 1,051 trilyun (atas harga konstan). Empat

sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2013 adalah sektor

perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan.

Tabel II.3

Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha ADH Berlaku ADH Konstan

2013 2013

Pertanian 8,861,281 3.730.297

Pertambangan dan Penggalian 416,531 167.669

Industri Pengolahan 8,771,188 3.142.836



12

Lapangan Usaha ADH Berlaku ADH Konstan

2013 2013

Listrik, Gas dan Air Bersih 796,704 229.640

Bangunan 6,908,381 2.459.172

Perdagangan, Hotel-Restoran 13,152,524 5.225.055

Pengangkutan dan Komunikasi 5,400,530 2.744.146

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,543,153 2.552.445

Jasa-jasa 12,840,026 4.316214

PDRB DIY 63,690,318 24,360,798

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2013 di DIY tidak mengalami perubahan

signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun kontribusi beberapa sektor

mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan

Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2013 kontribusi

sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi

sebesar 20,65%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,16%, sektor Pertanian 13,91%

sektor Industri Pengolahan 13,77%, sektor bangunan 10,84%, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan 10,27%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,47%,

sektor listrik, gas dan air bersih 1,25% dan kontribusi paling kecil adalah sektor

pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,65%.

Tabel II.4

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2009-2013

Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

Pertanian 15,38 14,50 14,23 14,65 13,91

Pertambangan dan Penggalian 0,71 0,67 0,70 0,67 0,65

Industri Pengolahan 13,35 14,02 14,36 13,35 13,77

Listrik, Gas dan Air Bersih 1,35 1,33 1,31 1,28 1,25

Bangunan 10,70 10,59 10,78 10,85 10,85

Perdagangan, Hotel-Restoran 19,72 19,74 19,79 20,09 20,65

Pengangkutan dan Komunikasi 9,20 9,03 8,83 8,60 8,48

Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

9,88 9,98 9,96 10,30 10,27

Jasa-jasa 19,71 20,07 20,05 20,23 20,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2013

menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari Rp 33.293,53 milyar atas dasar harga

berlaku atau sebesar Rp 11.937,09 milyar atas dasar harga konstan. Dengan nilai

tersebut, kontribusi sektor rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2013 sebesar

52,27%. Sementara itu konsumsi pemerintah sebesar Rp16.809,33 milyar atas dasar

harga berlaku atau Rp 4.923,54 milyar atas dasar harga konstan, atau tingkat

kontribusinya sebesar 26,39%. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2013



13

berkontribusi sebesar 31,25% yaitu sebesar Rp 19.908,29 milyar atas dasar harga

berlaku atau Rp 6.413,76 milyar atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 banyak disumbang oleh konsumsi rumah

tangga dan konsumsi pemerintah dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar

5,82 % dan 5,31 %.

Tabel II.5

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan

Tahun 2011-2013

No Lapangan Usaha

Atas Dasar

Harga Berlaku

(Milyar Rp)

2013

Atas Dasar

Harga Konstan

(Milyar Rp)

2013

Laju

Pertumb.

2013 (%)

1 Konsumsi Rumah Tangga 33.293,53 11.937,09 5,82

2 Konsumsi Pemerintah 16.809,33 4.923,54 5,31

3 Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) 19.908,29 6.413,76 5,02

4 Lainnya *) 3.143,38 968,84 -2,13

PDRB 63.690,32 24.567,48 5,40

Sumber : BPS DIY

*)termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepansi statistik (residual

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp.

17,98 juta atau meningkat 9,95 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012

yang besarnya Rp. 16,35 juta. Selanjutnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan

pada tahun 2013 mencapai Rp. 6,94 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012

yang besarnya Rp. 6,68 juta, atau ada peningkatan 3,78 persen.

Tabel II.6

Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2009-2013 (Rupiah)

Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan

2009 12.083.874 5.855.379

2010 13.030.767 6.010.224

2011 14.613.135 6.245.315

2012 16.350.082 6.680.202

2013 17.980.000 6.940.000

Sumber: BPS DIY

b. Inflasi

Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 7,32%. Angka inflasi tahun 2013 ini

lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2012 yang besarnya 4,31% atau naik 3,01%.

Kenaikan laju inflasi 2013 dibandingkan tahun 2012 yang relatif tinggi berasal dari

Transpor dan Komunikasi, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau dengan masing-masing sebesar 9,15%, 4,21% dan

1,25%. Untuk kelompok Perumahan sebesar 2,19%, Pendidikan Rekreasi dan Olah raga

sebesar 1,74 % Kesehatan 1,15%, sedangkan penurunan terjadi pada Sektor Sandang

sebesar 3,56%.



14

Tabel II.7

Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013

Menuru Kelompok Pengeluaran

No Kelompok Pengeluaran Laju Inflasi

(%) 2012

Laju Inflasi

(%) 2013

Umum 4,31 7,32

1 Bahan Makanan 8,10 12,31

2 Makanan Jadi, Minuman,Rokok &

Tembakau

6,90 8,15

3 Perumahan 2,99 5,18

4 Sandang 3,56 0,00

5 Kesehatan 1,93 3,08

6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,43 3,17

7 Transpor dan Komunikasi 1,30 10,45

Sumber: Berita Resmi Statistik 2 Januari 2104, BPS DIY

c. Investasi

Perkembangan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) DIY pada tahun 2013 sebanyak

84.234 unit usaha mengalami peningkatan 2,29 %, bila dibandingkan dengan tahun

2012 yang jumlahnya sebanyak 82.344 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri

pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan

industri kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian

diikuti industri kerajinan.

Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga

kerja, pada tahun 2013 dapat menyerap 303.227 orang dan pada tahun 2012 dapat

menyerap tenaga kerja sejumlah 301.385 orang, atau mengalami peningkatan sejumlah

0,61%.

Tabel II.8

Perkembangan IKM di DIY, 2009-2013

IKM 2009 2010 2011 2012 2013

Unit usaha (UU) 77.851 78.122 80.056 82.344 84.234

Tenaga kerja (orang) 291.391 292.625 295.461 301.385 310,173

Nilai investasi (Rp 000) 871.110.097 878.063.496 1.003.678.054 1.151.820 1,064,180

Nilai produksi (Rp 000) 2.325.582.931 2.821.218.797 3.053.031.164 3.500.662 3,294.485

Nilai bahan (Rp 000) 1.321.234.176 1.358.293.612 1.352.479.088 1.369.114 1.449.435

Sumber : Disperindagkop UKM DIY

d. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2012 sebanyak 1.944.858

orang atau sebesar 70,85 % dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah

angkatan kerja pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang

jumlahnya 1.872.912 orang. Dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY tahun

2012, sebanyak 68,04% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,81%

merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan

membandingkan atara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.



15

Tabel II.9

Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY

Kegiatan 2010 2011 2012

Orang % Orang % Orang %

Angkatan Kerja 1.882.296 69,76 1.872.912 68,77 1.944.858 70,85

1. Bekerja 1.775.148 65,79 1.798.595 66,04 1.867.708 68,04

2. Pengangguran 107.148 3,97 74.317 2,73 77.150 2,81

Bukan Angkatan

Kerja 815.838 30,24 850.717 31,23 800.214 29,15

1. Sekolah 279.420 10,36 282.226 10,36 279.521 10,18

2. Mengurus

RumahTangga 437.630 16,22 429.555 15,77 412.624 15,03

3. Lainnya 98.788 3,66 138.936 5,10 108.069 3,94

Jumlah 2.698.134 100,00 2.723.629 100,00 2.745.072 100,00

Sumber: DIY Dalam Angka, 2011-2013 , BPS DIY

Selama periode 2010-2012 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan

pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif

banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan,

hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Penduduk yang

bekerja di sektor pertanian sebanyak 26,91%,sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebanyak 24,87%, sektor jasa-jasa sebanyak 18,76% dan sektor industri pengolahan

sebanyak 15,13%.

Sedangkan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor

konstruksi (7,11%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,28%) , sektor keuangan,

real estate dan jasa perusahaan (3,06%) dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian,

listrik, gas dan air) sebanyak 0,87%.

Tabel II.10

Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,

Februari 2010-Agustus 2013

Lapangan Pekerjaan Utama 2010 2011 2012 2013

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags

Pertanian 32,21 30,40 24,31 23,97 24,24 26,91 23,43 27,86

Industri Pengolahan 15,06 13,92 14,17 14,83 15,65 15,13 13,36 13,45

Konstruksi 4,73 6,19 5,61 7,40 5,88 7,11 6,63 5,55

Perdagangan, Hotel dan

Restoran

22,93 24,69 25,97 26,70 27,00 24,87 26,77 25,98

Pengangkutan dan

Komunikasi

4,45 3,80 4,71 3,79 3,94 3,28 3,9 3,49

Keuangan, Real Estate dan

Jasa Perusahaan

2,18 2,18 2,18 2,78 2,75 3,06 3,36 2,9

Jasa - jasa 17,43 17,93 21,76 19,60 20,33 18,76 21,36 20,0

Lainnya (Pertambangan,

Penggalian , Listrik, Gas dan

Air)

1,01 0,89 1,30 0,93 0,21 0,87 1,19 0.76

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



16

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) 6November 2013, BPS DIY

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja di DIY sebagian bekerja

sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hal ini terlihat pada data Agustus tahun 2013, yaitu

39,88% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya sebanyak

19,60% penduduk bekerja sebagai buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 16,03%

merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar, 12,86% berusaha sendiri, 7,08% merupakan

pekerja bebas, dan sebanyak 4,56% merupakan penduduk yang berusaha dibantu

buruh tetap.

Tabel II.11

Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama,

Februari 2010-Agustus 2013

Status Pekerjaan Utama 2010 2011 2012 2013

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags

Berusaha Sendiri 14,55 13,75 15,29 13,91 13,80 12,69 13,67 12,86

Berusaha dibantu Buruh Tidak

Tetap/Buruh Tidak Dibayar

24,54 24,35 17,49 19,35 20,51 18,78 19,66 19,60

Berusaha dibantu Buruh Tetap 3,49 3,90 4,27 4,27 3,96 4,38 4,05 4,56

Buruh/Karyawan/Pegawai 31,20 30,57 39,34 40,12 38,61 39,06 40,05 39,88

Pekerja Bebas 7,50 8,56 8,59 8,40 7,38 8,70 8,99 7,08

Pekerja Keluarga/tak Dibayar 18,73 18,87 15,02 13,95 15,73 16,38 13,59 16,03

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BRS 6 November 2013, BPS DIY

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk

angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukan

bahwa TPAK di D.I. Yogyakarta adalah sebesar 68,89 persen, angka tersebut lebih

rendah jika dibandingkan keadaan Agustus 2012 yang besarnya 70,85 persen atau

selama kurun waktu satu tahun turun 1,96 poin. Secara umum TPAK tidak banyak

berubah, tetapi terdapat kecenderungan TPAK Agustus lebih rendah dibandingkan

TPAK Pebruari. Pola perbandingan TPAK periode 2011-2013 ditampilkan pada Gambar

I.7. Bila ditinjau menurut jenis kelamin kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari

TPAK perempuan. TPAK laki-laki hasil Sakernas Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar

77,53 persen dan TPAK perempuan sebesar 60,64 persen. Bila dibedakan menurut

wilayah, kecenderungan TPAK pedesaan lebih tinggi dari TPAK perkotaan. TPAK

pedesaan Agustus 2013 di D.I. Yogyakarta sebesar 75,34 persen dan TPAK perkotaan

sebesar 65,67 persen.



17

Tabel II.12

TPAK di DIY, Agustus 2011-Agustus 2013


Selama periode 2009-2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY cenderung

mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 tingkat pengangguran terbuka di DIY

sebesar 6,00%, kemudian pada Agustus 2010 menurun menjadi 5,69%, pada Agustus

tahun 2011 dan 2012 turun menjadi 3,97% selanjutnya pada tahun 2013 turun lagi

menjadi 3,34%. Angka tingkat pengangguran terbuka DIY jika dibandingkan dengan

nasional masih lebih baik, hal ini dapat dilihat selama periode 2009-2013 tingkat

pengangguran terbuka DIY selalu lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka

nasional.

Tabel II.13 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional

Februari 2009-Agustus 2013 (%)


Fluktuasi perkembangan tingkat pengangguran terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta

Agustus 2011 – Agustus 2013 menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar I.9

dibawah ini. Variasi tingkat pengangguran terbuka terjadi pada semua

kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta,



18

yaitu sebesar 6,57 persen dan terendah di kabupaten Kulon Progo yaitu 2,94 persen.

Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul selama Agustus 2011-Agustus 2013

terus mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi.

Tabel II.14

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY,

Agustus 2011 dan Agustu 2013 (%)


e. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 565.350

orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY

pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari tahun 2011 yang

banyaknya ada 16,08%.

Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 305.340 orang

atau 13,13%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 259.550 ribu

orang atau sebesar 21,76%.

Tabel II.15

Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2005-2012

Tahun

Kota/Urban Desa/Rural Jumlah Total

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

Kota

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

Desa

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

DIY

2005 340,30 16,02 285,50 24,23 625,80 18,95

2006 346,00 17,85 302,70 27,64 648,70 19,15

2007 335,30 15,63 298,20 25,03 633,50 18,99

2008 324,16 14,99 292,12 24,32 616,28 18,32

2009 311,47 14,25 274,31 22,60 585,78 17,23

2010 308,36 13,38 268,94 21,95 577,30 16,83

2011 304,34 13,16 256,55 21,82 560,88 16,08



19

Tahun

Kota/Urban Desa/Rural Jumlah Total

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

Kota

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

Desa

Jumlah

(000)

% thd

penduduk

DIY

2012 305,34 13,13 259,44 21,76 565,35 15,88

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Tabel II.16

Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Jumlah penduduk miskin di wilayah desa lebih tinggi dibanding di kota. Hal ini

menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan,

dimana sebagian besar penduduk perdesaan merupakan penduduk dengan tingkat

pendidikan yang relatif masih rendah dan bekerja di sektor pertanian. Karakteristik

tersebut, secara umum menggambarkan bahwa penduduk perdesaan memiliki

pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Namun demikian, jika dilihat trendnya selama periode 2006-2012, jumlah penduduk

miskin cenderung mengalami penurunan, baik itu di wilayah kota maupun desa.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.

Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu

daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh

aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian

global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh

aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti

kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.



20

Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan di DIY didasarkan pada kontribusi sektor terhadap

perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap

pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai

PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Berikut adalah nilai PDRB DIY

selama kurun waktu 2007-2013 berdasarkan lapangan usaha (sektor).

Tabel II.17 Grafik Nilai PDRB DIY Tahun 2007-2013

Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)

Sumber: DIY Dalam Angka 2013 Diolah, BPS DIY

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat sektor yang mendominasi

perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pertanian dan sektor industri pengolahan.

a. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada tahun 2013 mengalami

pertumbuhan sebesar 6.20% dalam struktur PDRB DIY. Sektor PHR menempati

peringkat teratas dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2013. Pertumbuhan di

sektor PHR diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan

banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2013, termasuk kegiatan Meeting,

Incentive, Conference, Exhibition (MICE). Pada tahun 2013 tercatat terdapat 13.695

MICE yang dilaksanakan di DIY atau mengalami peningkatan sebesar 6,12% jika

dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan MICE di DIY menunjukan bahwa DIY

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata MICE. Jumlah

wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu menjadi sebesar

2.837.962 pada tahun 2013 dari angka 2.215.832 pada tahun 2012.



21

Tabel II.18

Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE,

dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2008-2013

Tahun Jumlah Wisatawan

(Orang)

Jumlah MICE

(Kali)

Rata-rata lama Tinggal

Wisatawan (Hari)

2008 1.284.757 4.512 1,82

2009 1.426.057 4.746 2,05

2010 1.456.980 4.509 1,78

2011 1.608.194 8.963 1,82

2012 2.215.832 12.904 1,96

2013 2.837.962 13.695 1,72

Sumber : Dinas Pariwisata DIY

Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan

ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditi unggulan DIY meliputi

pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan

kerajinan batu.

Namun demikian lama tinggal wisatawan Tahun 2013 menurun menjadi 1,72 dari Taun

2012 sebesar 1,96 karena DTW di DIY dapat dikunjungi wisatawan dalam waktu yang

singkat, sementara DTW di wilayah DIY seperti Kabupaten Guningkidul belum tergarap

secara optimal.

Tabel II.19

Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditi (Juta US $)

No Komoditi 2010 2011 2012 2013

1 Pakaian Jadi Tekstil 42,16 47,07 46,79 66,88

2 Sarung Tangan Kulit 17,24 21,75 19,63 22,19

3 STK Sintetis 14,64 16,21 16,39 13,07

4 Mebel Kayu 18,19 16,38 26,89 23,26

5 Minyak Atsiri 2,34 6,91 2,77 3,21

6 Kerajinan Batu 4,05 0,00 3,06 3,07

7 Kerajiinan Kertas 6,02 3,93 3,90 3,27

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY

Sementara itu, lima komoditi impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2010

sampai dengan 2013 berupa tekstil, spare part mesin pertanian, kulit disamak,

aksesoris garmen dan logo.

Tabel II.20

Nilai Impor Berdasarkan Komoditi (Juta US $)

No Komoditi 2010 2011 2012 2013

1 Spare Part Mesin Pertanian 0,47 55,34 4,25 148,34

2 Tekstil 16,00 12,74 5,88 3,48

3 Kulit Disamak 4,47 5,85 0,54 0,00

4 Logo 1,11 0,74 0,06 0,00

5 Aksesoris Garmen 0,37 0,69 0,28 0,16

6 Plastik 0,21 0,18 0,03 0,03

Sumber: Disperindakop DIY 2014



22

b. Sektor Pertanian

Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar

wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih

merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja

yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar. Kabupaten yang

secara konsisten memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sektor

pertanian adalah Kabupaten Bantul.

1) Tanaman Pangan

Tanaman pangan unggulan di DIY meliputi padi, jagung dan kedelai. Ketiga

komoditas itu diunggulkan dengan pertimbangan: 1) merupakan bahan pangan

pokok penduduk DIY; 2) menjadi bahan baku industri; dan 3) pengusahaannya

banyak menyerap tenaga kerja. Gambaran luas panen dan produksi padi, jagung

dan kedelai tahun 2009 sampai dengan 2013 disajikan pada gambar berikut ini.

Tabel II.21

Grafik Luas Panen Tanaman Pangan DIY Tahun 2013


Tabel II.22

Grafik Produksi Tanaman Pangan DIY Tahun 2013


721,674

20,015

28,95831,677

70,834

318

1,013,565

4,951 135 Padi Sawah

Padi Ladang

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

Sorgum



23

Produksi komoditas tanaman pangan unggulan DIY memiliki tingkat produksi yang

tinggi. Khusus produksi padi, baik padi sawah maupun padi ladang terus

mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan produksi dan

produktivitas merupakan hasil dari upaya-upaya terobosan penerapan teknologi

budidaya, antara lain: Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT),

fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa Bantuan Langsung Benih Unggul,

subsidi pupuk anorganik dan penerapan pemupukan berimbang. Sementara di sisi

lain, produksi komoditas tanaman pangan selain padi, selama empat tahun

terakhir cenderung fluktuatif. Fluktuasi dalam produksi tanaman pangan sangat

dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu.

Komoditas yang luas panen dan produksinya mempunyai kecenderungan

meningkat adalah padi ladang. Padi ladang adalah komoditas tanaman pangan

utama yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh

kecamatan di Gunungkidul menghasilkan padi ladang. Hal ini didukung oleh lahan

di kawasan Gunungkidul yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan

lahan kering karena kesesuaian agroekosistemnya.

2) Kelautan dan Perikanan

DIY memiliki wilayah pantai sepanjang ± 113 km yang meliputi tiga wilayah

kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo dengan potensi ikan yang

dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di

Samudra Hindia potensi lestarinya sebesar 906.340 ton per tahun. Potensi serta

pemanfaatan sumberdaya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan

melalui pengembangan pelabuhan perikanan di Sadeng dan Glagah yang

diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya

komoditas ikan tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal

maupun pasar luar negeri.

Penangkapan ikan yang dilakukan selama ini jauhnya sudah melebihi 12 mil ke

arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang sudah menggunakan kapal

diatas 10 GT. Namun demikian, sebagai upaya optimalisasi produksi perikanan

tangkap, maka telah dilakukan pengadaan kapal 30 GT yang nantinya diharapkan

akan memiliki daerah operasi yang lebih luas. Hingga akhir tahun 2013 telah

terdapat 13 unit kapal 30 GT yang akan mendukung perikanan tangkap di DIY.

Selain itu, juga telah dilakukan pelatihan awak yang akan mengoperasionalkan

kapal 30 GT tersebut. Hingga tahun 2012 tercatat 1.003 orang nelayan yang dapat

diketahui berdasarkan kepemilikan Kartu Nelayan. Jumlah kapal perikanan di DIY

dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.23

Kapasitas Kapal Perikanan di DIY Tahun 2012 -2013

Kapasitas Kapal 2012 2013

< 10 GT 304 unit 304 unit

10 – 30 GT 5 unit 5 unit

> 30 GT 9 unit 13 unit

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan



24

Potensi ikan yang dapat diusahakan/dihasilkan dari perikanan budidaya sebesar

lebih kurang 38.700,29 ton per tahun dengan luas lahan potensial lebih kurang

18.129,3 ha. Garis pantai yang cukup panjang dengan topografi lahan yang landai

serta didukung oleh tersedianya air tawar dan air laut yang berkualitas menjadikan

lahan pesisir juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, baik untuk kegiatan

pembesaran ikan/udang, maupun untuk usaha pembenihan/hatchery. Potensi

sumberdaya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak

maupun kolam budidaya (terpal) seluas lebih kurang 650 Ha dengan potensi

produksi kurang lebih sebesar 13.000 ton pertahun.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan

positif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap

dari tahun 2008 hingga tahun 2013 sebesar 13,23%. Sementara itu, produksi

perikanan budidaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini

ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2008

hingga tahun 2013 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar

34,24%. Laju pertumbuhan positif juga dapat dilihat dari peningkatan ketersediaan

ikan perkapita dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan di DIY mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 7,01% dari tahun 2008 hingga 2013.

Produksi perikanan di DIY lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya.

Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam,

sawah, karamba, jaring apung dan telaga. Peningkatan produksi maupun nilai

produksi perikanan budidaya menggambarkan bahwa minat masyarakat terhadap

perikanan budidaya semakin tinggi, serta dipengaruhi oleh harga pasar.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan

prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem

produksi dan pemasaran.

Komoditas unggulan di DIY yang telah ditetapkan yaitu udang (galah, lobster

tawar, vaname, windu/penaide), nila, gurami, dan lele (patin, lele dumbo, lele

lokal). Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pendekatan

kelembagaan dilaksanakan dengan mengutamakan pembudidaya ikan yang

tergabung dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Disamping itu

juga dilakukan dengan menumbuhkan kelompok-kelompok baru sehingga

diharapkan dengan cara usaha bersama akan lebih berdaya dan lebih mampu

bersaing.

Dalam rangka optimalisasi produksi perikanan budidaya, DIY telah

mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Perikanan (KSPP). Pengembangan KSPP

juga untuk mengakomodasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. KSPP tersebut

diharapkan akan menjadi tempat konsentrasi usaha, pengaturan produksi pasar,

pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi, dan pengembangan kemitraan.

3) Hortikultura

Hortikultura merupakan salah satu sub sektor dalam pertanian yang potensial

untuk dikembangkan di DIY. Produksi hortikultura memiliki kecenderungan untuk

meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman unggulan hortikultura di DIY dan sentra



25

produksinya masing-masing adalah bawang merah di Bantul, Kulon Progo, dan

Gunungkidul; salak di Sleman dan Kulonprogo; serta jamur di Sleman dan Bantul

Salah satu komoditas hortikultura unggulan berupa sayuran yang dihasilkan dari

DIY adalah bawang merah varietas Tiron. Keunggulan bawang merah ini

diantaranya tahan busuk ujung daun dan relatif tahan busuk umbi. Penanaman

bawang merah Tiron berkembang luas hingga di kecamatan Sanden, Srandakan,

Bambanglipuro dan Pundong. Bawang merah varietas Tiron dari Kabupaten Bantul

ini juga telah dilepas sebagai varietas unggul oleh Kementerian Pertanian.

Salak Pondoh merupakan komoditas hortikultura buah-buahan dengan nilai

ekonomi tinggi yang telah berkembang di DIY, khususnya Sleman. Salak Pondoh

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran rendah sampai pada

ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang berarti sesuai dengan

agroekosistem di daerah Sleman. Saat ini Salak Pondoh dikembangkan di

Kecamatan Turi, Tempel dan Pakem.

Pemasaran salak pondoh untuk memenuhi kebutuhan domestik di Yogyakarta

maupun kota-kota besar lain di Indonesia umumnya dilakukan melalui pedagang

pengumpul yang ada di masing-masing desa dengan kapasitas 6-8 ton perhari.

Sedangkan sebagai komoditas ekspor, salak pondoh telah dipasarkan hingga ke

China. Salak Pondoh yang diekspor sudah tersertifikasi Prima-3 sehingga

memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Tabel II.24

Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2009-2013

Jenis Tanaman Produksi

2009 2010 2011 2012 2013

Salak (ton) 62.572 57.793 25.807 22.364 100.009

Bawang Merah (ton) 19.763 19.950 14.408 12.326 9.211

Jamur - - 39.629 105 130

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2013

Tabel II.25

Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Unggulan, 2012- 2013

No Komoditas Produksi

Satuan 2012 2013*

1. Cabe ton 16.555 16.040

2. Bawang merah ton 12.326 9.211

3. Salak ton 22.364 100.009

4. Jamur ton 105 130

5. Jahe ton 1.308 1.110

6. Pisang ton 35.568 41.543

Keterangan : * angka sementara


Produksi hortikultura unggulan pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi

produksi, pada tahun 2010 terjadi erupsi Merapi sehingga terjadi penurunan.

Produksi pada tahun 2011 dan 2012 juga masih menuju perbaikan ke produksi



26

normal dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan produksi cukup tajam untuk

komoditas salak pondoh, berbeda untuk komoditas bawang merah yang terus

mengalami penurunan, demikian pula untuk jamur yang masih fluktuatif, meski

mengalami peningkatan pada tahun 2013 namun belum secara signifikan. Berbagai

upaya telah dilakukan untuk mengembalikan produksi hortikultura unggulan,

namun masih terkendala iklim yang tidak menentu.

4) Perkebunan

Berdasarkan kondisi saat ini, lahan yang berpotensi untuk dikembangkan seluas

176.000 ha. Luas areal perkebunan sampai dengan tahun 2010 tercatat 81.462,02

ha dengan luas areal tanaman tahunan 73.188,18 ha dan areal tanaman semusim

8.273,84 ha yang keseluruhan terdiri atas 22 komoditas. Dengan sistem

pengusahaan perkebunan yang hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh

petani dalam bentuk perkebunan rakyat, memungkinkan dilaksanakannya

pengembangan komoditas tanaman perkebunan, terutama untuk tanaman

semusim melalui pola perguliran tanaman. Agribisnis perkebunan ini telah

menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan yang selanjutnya

dikembangkan melalui penanaman dan/atau pengutuhan populasi tanaman sesuai

skala ekonomis usaha di tingkat lokasi melalui rehabilitasi dan intensifikasi.

Operasionalisasinya dengan mengembangkan kebersamaan usaha perkebunan

dalam satu wilayah secara kelompok atau koperasi dengan bermitra usaha dengan

pihak lain yang lebih menguntungkan dalam pendekatan agribisnis utuh, berdaya

saing dan berkelanjutan.

Komoditas unggulan perkebunan DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan

tebu. Sentra produksi kelapa dan kakao berada di Kabupaten Kulon Progo dan

jambu mete berada di Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di

Kabupaten Sleman.

Tabel II.26

Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2008-2013

No. Komoditas Produksi (ton)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Kelapa 52.792,53 53.108,22 55.317,77 56.148,83 54.711 55.752,71

2. Kopi 388,82 417,04 388,05 362,34 801,09 1073,09

3. Jambu mete 707,68 704,69 385,90 576,61 470 260,63

4. Kakao 1.184,46 1.193,43 1.289,19 1.142,63 1353 1.124,10

5. Tebu 15.785,31 18.089,14 17.031,34 15.812,18 17.649 15.960,80

Jumlah 70.858,80 73.512,52 74.412,25 74.042,59 74984,09 74171,33

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013 (diolah)

Produksi komoditas perkebunan unggulan di DIY untuk masing-masing komoditas

cenderung meningkat, kecuali jambu mete yang fluktuatif produksinya karena

dampak anomali iklim. Rata-rata pertumbuhan total dari komoditas unggulan

tersebut dari tahun 2008 hingga 2013 terhitung sebesar 5,52%. Selain itu, jumlah

petani yang telibat dalam usaha perkebunan juga cenderung meningkat.



27

5) Peternakan

Produksi peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan

2011. Peningkatan produksi tahun 2009 hingga tahun 2011 berturut-turut

adalah 4,58%, 5,24%, 0,15%. Namun mengalamai penurunan pada tahun 2012

dan 2013 sebesar 6,6% dan 18,60%.

Kawasan sentra sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul yang memberikan

kontribusi sebesar 43,46% dari total populasi sapi potong di DIY. Sedangkan

Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo berkontribusi masing-masing sekitar

19% terhadap total populasi di DIY. Sejalan dengan fakta tersebut dapat diuraikan

lanjut bahwa Gunungkidul juga mempunyai potensi sebagai daerah pembibitan

ternak dan penyediaan bakalan untuk penggemukan. Sedangkan Kabupaten

Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dapat dijadikan sebagai daerah untuk peternakan

penggemukan.

Peluang pengembangan peternakan sapi potong masih sangat terbuka terkait

dengan kebijakan Kementerian Pertanian untuk swasembada daging sapi pada

tahun 2014. Secara nasional DIY masuk dalam kelompok I Provinsi pendukung

pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014. Hal ini didukung oleh letak

geografis DIY yang strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat dan

Jakarta.

Tabel II.27

Perbandingan Populasi Sapi Potong dengan Produksi Daging Sapi Potong DIY,

2009 -2013

Jenis Ternak 2009 2010 2011 2012 2013

Sapi potong (ekor) 283.043 290.949 292.881 272.374 221.026

Sapi perah (ekor) 5.495 3.466 2.955 3.934 3.877


Secara umum populasi ternak di DIY pada tahun 2013 mengalami penurunan

populasi dibanding tahun 2012, terutama pada ternak sapi potong dan sapi

perah. Penyebab turunnya populasi ternak pada tahun 2013 terutama untuk

komoditas sapi potong, karena terjadinya pengeluaran ternak ke luar daerah

(Jabodetabek). Padahal untuk komoditas sapi potong ini memiliki nilai minimal

unit yang besar sehingga menyebabkan penurunan populasi di tahun 2013.

6) Kehutanan

Hutan negara di DIY seluas 18.715,0640 ha atau hanya sekitar 5,87% dari total luas

seluruh DIY yaitu 3.185,18 km2. Dari luasan tersebut, kawasan hutan yang dikelola

oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai UPTD Dinas Kehutanan

dan Perkebunan DIY seluas 16.358,6 ha yang terdiri dari Hutan Produksi (HP)

seluas 13.411,70 ha. Hutan Lindung (HL) seluas 2.312,80 ha, dan Hutan Konservasi

(Taman Hutan Raya) seluas 634,10 ha.

Penutupan vegetasi pada wilayah hutan Balai KPH Yogyakarta terdiri dari

beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni,

kemiri, gliricidea, akasia, murbei, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Namun



28

demikian diantara keseluruhan jenis yang ditanam, hanya jati dan kayu putih saja

yang ditanam dalam luasan yang besar kerana jenis lain hanya dengan luasan kecil

dan bersifat sporadis. Hal ini berarti hutan DIY memiliki potensi kayu dan non kayu

yang cukup tinggi.

Produksi hasil hutan kayu berupa kayu bulat baik jenis jati maupun rimba belum

semuanya dilakukan secara langsung dalam pengelolaan hutan. Produksi kayu

bulat ini pada dasarnya dari tebangan tak tersangka akibat adanya kegiatan yang

membutuhkan pembukaan lahan atau akibat adanya pencurian yang barang

buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, dan bencana alam. Oleh karena itu,

potensi unggulan dari sub sektor kehutanan justru berupa produksi hasil hutan

bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.

Potensi tanaman kayu putih seluas 4.603,72 ha atau 28% dari luas KPH Yogyakarta.

Potensi tanaman kayu putih ini tersebar pada lima Bagian Daerah Hutan (BDH),

yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.267,6 ha, BDH Playen dengan luas 1.616,37

ha, BDH Paliyan seluas 403,3 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 286,45 ha, dan

BDH Panggang seluas 30 ha.

Tanaman kayu putih dipungut daunnya untuk bahan baku lima unit Pabrik Minyak

Kayu Putih (PMKP), yaitu PMKP Sendangmole (BDH Playen), PMKP Gelaran (BDH

Karangmojo), PMKP Dlingo, PMKP Kediwung, dan PMKP Sermo (BDH Kulon Progo-

Bantul). Pada tahun 2011 kawasan hutan kayu putih di BDH Kulon Progo seluas 68

ha telah dialihkan menjadi Kawasan Konservasi dengan fungsi Suaka Margasatwa

seluas 63 ha sehingga kayu putih pada Suaka Margasatwa ini tidak dapat dipungut.

Hal ini juga berarti PMKP Sermo tidak memproduksi minyak kayu putih lagi sejak

tahun 2011.

Pemanfaatan kayu putih ini telah lama dikelola secara kemitraan dengan

masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemungutan daun kayu putih dilaksanakan

oleh pesanggem penggarap tanah yang kemudian diberikan kompensasi berupa

upah pungutan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga diberi kesempatan untuk

melakukan tumpangsari di hutan kayu putih. Pemungutan daun kayu putih ini juga

dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah konservasi.

Produksi minyak kayu putih pada tahun 2010-2013 selengkapnya disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel II.28

Produksi Minyak Kayu Putih Taun 2010-2013

Tahun Produksi (liter) PAD (Rp)

2010 43.352 5.028.309.000

2011 44.957 6.110.306.400

2012 46.321 7.581.090.000

2013 44.669 7.330.657.000

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2013

Produksi minyak kayu putih pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.652

liter atau - 3,56 % dibandingkan pada tahun 2012. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2013 juga mengalami



29

penurunan sebesar -3,30% dibandingkan tahun 2012. Sementara itu bila

dibandingkan dengan tahun 2010, baik produksi maupun PAD minyak kayu putih

tahun 2011 maupun tahun 2012, mengalami peningkatan masing-masing sebesar

3,7% dan 21,52%. Hal ini berarti baik produksi maupun PAD selama tiga tahun

sejak 2010 mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2013 ini mengalami

penurunan.

Hasil taksasi yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pohon

kayu putih per satuan hektar sebanyak 1.000 pohon dengan rata‐rata produksi per

satuan pohon sebesar 1,2 kg atau dalam satu hektar dapat memproduksi 1,2 ton.

Hal ini berarti realisasi pengolahan daun kayu putih sebesar 4.865 ton/tahun.

Peningkatan produksi daun kayu putih hingga dapat memenuhi kapasitas produksi

PMKP dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan peremajaan hutan kayu putih

dengan intensifikasi jumlah tanaman hingga 3.330 pohon per hektar. Dengan

upaya optimalisasi potensi tersebut diharapkan produksi daun kayu putih dapat

meningkat menjadi 3 ton per ha.

2.1.3. Arah Kebijakan Daerah

a. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis

nilai-nilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan

pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%.

2) Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%.

3) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya

Saing Pendidikan.

4) Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan

berbasis budaya dari 0% menjadi 40%

5) Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55.

b. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah

yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai

berikut:

1) Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5

juta.

2) Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya

Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481.

3) Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita mayarakat yang ditandai dengan

menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.

4) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu

menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut

berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi

2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198.

5) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu

menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut

berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari



30

menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi

2,69 hari.

c. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.

2) Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

d. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan

sarana daerah, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada

pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa

lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi

42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.

2) Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.

3) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota

dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%.

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui

penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional

Provinsi DIY yang digunakan dalam RAPBD Provinsi DIY Tahun 2013 adalah:

a. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1%-5,3%;

b. Tingkat inflasi berkisar pada angka 5,10%- 5,60%;

c. Pertumbuhan investasi berkisar antara 2,59% - 4,36%

d. Tingkat ICOR berkisar di antara 4,80 – 5,00

Dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan

untuk:

a. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi

perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang

lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih

produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta

peningkatan kinerja berkelanjutan;

b. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk

menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang

datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai

sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah,

dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan

stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti

kenaikan bahan bakar minyak); dan

c. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah

mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun

spritual dengan tetap memperhatikan upaya untuk mewujudkan harmonisasi

hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan

lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta

kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai budaya adiluhung.



31

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui

penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY

yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2013 adalah:

Tabel II.29

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013

No Indikator Makro APBD 2013

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1%-5,3%

2 Inflasi (%) 5,10%- 5,60%*

3 Pertumbuhan Investasi 2,59% - 4,36%

4 ICOR 4,80 – 5,00

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan

hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya

pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan

sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang

menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis,

pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas


Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur

dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber

pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan

tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang

bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah



32

dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan

bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.

Struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 mengacu kepada ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta


Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan

perundangan dimaksud, struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 terdiri

atas: (1)Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan

asli daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagfi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai,

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan

Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan; dan (2)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY dari sisi pendapatan

bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Peningkatan pendapatan

daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan penerimaan (intensifikasi)

b. Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi)

c. Optimalisasi Aset Daerah

d. Peningkatan kinerja BUMD

e. Peningkatan Dana Perimbangan

Sementara strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah

melalui:

a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian

dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya



33

manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga

prosedur dapat disederhanakan;

b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini

ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

2.2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp2.658.370.090.569,00

dan direalisasikan sebesar Rp2.583.056.763.524,01 kurang dari yang

direncanakan sebesar Rp75.313.327.044,99 atau 97,17%.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah DIY tahun 2013 tersebut berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.216.102.749.617,00.

b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.356.662.127.537,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.291.886.370,00.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar

Rp1.151.006.344.797,00 dan realisasi sebesar Rp1.216.102.749.617,00

sehingga lebih dari target sebesar Rp65.096.404.820,01 atau 5,66%

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak

Air Permukaan direncanakan sebesar Rp1.021.820.720.000,00 dan realisasi

sebesar Rp1.063.314.117.923,00 sehingga lebih dari rencana sebesar

Rp41.493.397.923,00 atau 4,06%.

Jenis penerimaan pajak daerah terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar

Rp449.704.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp458.210.055.800,00

sehingga lebih dari rencana sebesar Rp8.505.135.800,00 atau 1,89%.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan karena

adanya penambahan kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan

adanya kemudahan atau fasilitas mengurus pajak kendaraan bermotor

juga akan mempengaruhi laju pertambahan pendapatan daerah dari

pajak kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dianggarkan sebesar


sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp9.925.215.350,00 atau 2,30%.



34

Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan tarif BBN-KB I

(kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan adanya pertumbuhan kenaikan

kedaraan bermotor baru.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dianggarkan sebesar


sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp22.983.026.583 atau 16,42%.

Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya jumlah pemakaian Bahan

Bakar Minyak pada tahun 2013 seiring dengan meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan (PAP):

Pajak Air Permukaan (PAP) ditargetkan sebesar Rp111.800.000,00 dan

realisasi sebesar Rp191.820.190,00 sehingga melebihi target sebesar

Rp80.020.190,00 atau 71,57%.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp35.715.599.098,00

dan realisasi sebesar Rp38.043.014.004,85 sehingga lebih dari anggaran

sebesar Rp2.327.414.906,85 atau 6,52%.

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha

dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp4.529.830.300,00 dan

realisasi sebesar Rp5.401.513.409,62 sehingga lebih dari anggaran

sebesar Rp871.683.109,62 atau 19,24%.

Dalam Retribusi Jasa Umum hanya ada tiga kelompok yaitu Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan

Retribusi Pelayanan Pendidikan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp30.577.764.798,00 dan


sebesar Rp1.339.461.597,23 atau 4,38%.

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pergeseran obyek retribusi yang

dahulu masuk pada jenis retribusi jasa umum, dengan diberlakukannya

UU 28 Tahun 2009 masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha.

Peningkatan penerimaan retribusi ini berasal dari pemakaian kekayaan

daerah, tempat penginapan/pesanggrahan/ villa, peningkatan

pelayanan pelabuhan dan tempat rekreasi dan olah raga, penjualan

produksi usaha daerah, retribusi bibit/benih dan sewa lahan dan rumah

dinas. Termasuk jasa pelayanan Bus Trans Jogja yang ada pada jenis

retribusi ini.



35

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp608.004.000,00

dan realisasi sebesar Rp724.274.200,00 sehingga lebih dari anggaran

sebesar Rp116.270.200,00 atau 19,12%.

Penerimaan Perizinan Tertentu berdasakan UU 28 Tahun 2009 hanya

terdiri dari ijin trayek, ijin jasa usaha perikanan dan perpanjangan IMTA

(Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal

dari PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT.

Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha

Kredit Pedesaan (BUKP). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp40.411.499.192,00 dan realisasi

sebesar Rp40.817.517.188,12 sehingga lebih dari anggaran sebesar

Rp406.017.996,62 atau 1% dengan rincian sebagai berikut:

a) Bank Pembangunan Daerah.

Realisasi pendapatan Bank Pembangunan Daerah DIY Tahun 2013

sebesar 100,00% yaitu sebesar Rp36.153.255.604,50 dari target yang

dianggarkan.

b) PD Taru Martani.

Realisasi pendapatan PD Taru Martani Tahun 2013 sebesar 739,14%

yaitu sebesar Rp682.966.411,00 dari target yang dianggarkan sebesar

Rp92.400.000,00.

c) PT Anindya Mitra Internasional.

Pada tahun 2013, Bagian Laba dari PT Anindya Mitra Internasional

direncanakan sebesar Rp500.000.000,00, sedangkan realisasinya

sebesar Rp0,00.

d) PT Yogya Indah Sejahtera (YIS).

Pada Tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan PT Yogya Indah

Sejahtera (YIS) sebesar 100% yaitu Rp455.000.000,00 dari target yang

ditetapkan.

e) PT Asuransi Bangun Askrida.

Realisasi pendapatan dari Bagian Laba PT Asuransi Bangun Askrida

tahun 2013 sebesar Rp98.388.147,00 atau 316,48% dari target sebesar

Rp31.088.429,00.

f) Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Badan Usaha Kredit Perdesaan didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan

Usaha Kredit Perdesaan yang bertujuan untuk ikut serta

mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara

mendekatkan permodalan kepada masyarakat. Pada Tahun 2013,

BUKP mampu memberikan kontribusi PAD sebesar

Rp3.427.907.025,62 naik sebesar Rp248.151.867,62 atau 7,80% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp3.179.755.158,00.



36

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan

dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan

retribusi daerah.

Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas antara

lain:

a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;

b) Jasa Giro;

c) Penerimaan Bunga Deposito;

d) Tuntutan Ganti Rugi Daerah;

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

f) Pendapatan Denda Retribusi;

g) Pendapatan dari Pengembalian;

h) Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat;

i) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

j) Pendapatan dari Pengelolaan BLUD;

k) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP;

l) Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah;

m) Pendapat Denda Lain-lain ;

n) Tindak Lanjut Hasil Temuan;

o) Penerimaan Lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar

Rp53.058.526.507,00 dan realisasi sebesar Rp73.928.100.501,04 sehingga

lebih dari anggaran sebesar Rp20.859.573.994,04 atau 39,34%.

Kenaikan ini sebagian besar berasal dari kenaikan penerimaan jasa giro

sebesar Rp1.258.548.488,21 dan bunga deposito sebesar

Rp14.681.798.911,92.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat,

dianggarkan sebesar Rp1.498.548.269.522,00 dengan realisasi sebesar

Rp1.356.662.127.537,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar

Rp141.886.141.985,00.

Dana Perimbangan antara lain bersumber dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp95.736.872.088,00 dan

realisasi sebesar Rp88.291.984.791,00, sehingga kurang dari anggaran

sebesar Rp7.444.887.297,00 atau 7,78%.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dianggarkan sebesar

Rp10.045.100,00 dan realisasi sebesar Rp6.505.460,00 sehingga kurang

dari anggaran sebesar Rp3.539.640,00 atau 35,24%.

3) Dana Bagi Hasil Cukai dianggarkan sebesar Rp5.818.948.834,00 dan


sebesar Rp613.743.829,00 atau 10,55%.



37

4) Dana Alokasi Umum, secara keseluruhan direncanakan sebesar

Rp828.334.768.000,00 dan terealisasi 100%.

5) Dana Alokasi Khusus, secara keseluruhan direncanakan sebesar

Rp34.495.900.000,00 dan terealisasi 100%.

6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar

Rp534.151.735.500,00 dan realisasi sebesar Rp399.100.276.623,00 atau

74,72% dari anggaran yang ditetapkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Luar

Negeri secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp8.815.476.250,00 dengan

realisasi sebesar Rp10.291.886.370,00 sehingga lebih dari yang direncanakan

sebesar Rp1.476.410.120,00 atau 16,75%.

2.2.1.2. Upaya Pencapaian Target

Pencapaian target PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan

usaha untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat dan

teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali

sumber-sumber pendapatan baru. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan

pendapatan daerah adalah melalui:

a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang

kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di

bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian

alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;

b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam

hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi

dapat merata.

2.2.1.3. Permasalahan dan Solusi

Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber sumber pendapatan. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha

untuk melakukan pemungutan yang intensif, yaitu secara ketat, giat, dan teliti,

sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-

sumber pendapatan baru.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas



38

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib

dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang

jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target

kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD

harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan

(Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan

adalah sebesar Rp 2,250 trilyun, digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 887,681 milyar, digunakan untuk belanja

pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan

pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa

dan belanja tak terduga. Belanja Langsung sebesar Rp 1,363 trilyun digunakan untuk

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang ada di dalam

program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masing-

masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni

2013 dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat serta memperhatikan

sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat, maka kebijakan belanja

perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 diarahkan sebagai berikut:

2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bantuan sosial, belanja bagi

hasil kepada kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota

dan desa, dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Pegawai

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka

perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana

kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD

sesuai formasi pegawai Tahun 2013.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1 persen dari jumlah

belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Penganggaran Tambahan

Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan

maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan



39

peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah.

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji dan

tunjangan sampai bulan Juni 2013 serta memperhatikan perubahan peraturan

tunjangan bagi pejabat fungsional, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-

18/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman,

Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas

Mutu Pakan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-34/PB/2012 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Belanja pegawai pada perubahan APBD

Tahun Anggaran 2013 juga memperhatikan kenaikan tunjangan beras bagi

PNS.

b. Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan

bantuan sosial berpedoman pada peraturan kepala daerah yang ditetapkan.

c. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah

desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan

dari pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan

keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan

kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka

untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai

urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka

akselerasi pembangunan desa.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan

realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang

sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan

belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Kebijakan belanja tidak terduga pada perubahan APBD ini diarahkan untuk

kesiapan Pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Hal ini didasarkan

pada kondisi wilayah di DIY yang rawan bencana.



40

2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas

pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi DIY pada Tahun 2013 adalah:

”Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan

tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY, serta

sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah

Provinsi DIY Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif,

transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata

kelola SKPD yang lebih baik dan meningkatkan penilaian atas Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini

juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas

tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance).

b. Pendidikan;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang

berkualitas melalui:

1) Peningkatan angka dan kualitas lulusan serta standar pencapaian di semua

jenjang dan jalur pendidikan;

2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-

kantong kemiskinan;

3) Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan

wawasan, keterbukaan, dan toleransi;

4) Peningkatan budaya baca masyarakat;

5) Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;

6) Penciptaan iklim belajar yang kondusif bagi pelajar;

7) Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD

(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,

profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya

yang adiluhung).

c. Kesehatan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:

1) Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;

2) Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB untuk meningkatkan kepesertaan

KB dan kesehatan reproduksi.




yang adiluhung).

d. Penanggulangan kemiskinan;



41

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin

terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka

meningkatkan:

1) Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;

2) Kualitas pengelolaan ketransmigrasian;

3) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat.




yang adiluhung).

e. Ketahanan pangan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan

dankecukupan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan untukmemenuhi

konsumsi energi dan protein masyarakat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2RPJMD

(Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkanstruktur ekonomi

daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat

kerakyatan menuju masyarakat yangsejahtera).

f. Infrastruktur;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaaninfrastruktur

yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataanprasarana dan sarana

publik terutama di daerah kantong-kantongkemiskinan, serta dalam rangka

meningkatkan kemanfaatan ruang.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4RPJMD

(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upayameningkatkan

pelayanan publik).

g. Iklim investasi dan usaha;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan

ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan

perekonomian daerah yang adaptif melalui pemberdayaan UMKM dan

penguatan iklim investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna

mengurangi pengangguran.


(Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi

daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat

kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).

h. Energi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap

energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi

serta efisiensi konsumsi energi.


(Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan

pelayanan publik).

i. Lingkungan hidup dan bencana;



42

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang

berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.



pelayanan publik).

j. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah

untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga

diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih

cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah

lain.



pelayanan publik).

k. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:

1) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan

benda cagar budaya;

2) Pengembangan ekonomi kreatif;

3) Pengembangan inovasi teknologi.


(mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional,

humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan Tahun 2013 juga

menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut

dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan

penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Lokasi yang akan

menjadi perhatian utama dalam pembangunan Tahun 2013 adalah di daerah

kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Dilihat dari sebaran

jumlah keluarga miskin, kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di

wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Namun demikian, terdapat 16

titik kecamatan di empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo)

dan 4 kecamatan di Kota Yogyakarta yang menjadi fokus sasaran pembangunan

lintas sektor. Titik-titik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.30 Kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2013

No Kabupaten/Kota Kecamatan

1 Sleman 1 Gamping

2 Seyegan

3 Prambanan

2 Bantul 1 Kasihan

2 Sewon

3 Banguntapan

4 Imogiri



43

3 Gunungkidul 1 Playen

2 Karangmojo

3 Semanu

4 Semin

5 Ponjong

6 Gedangsari

4 Kulon Progo 1 Kokap

2 Kalibawang

3 Samigaluh

5 Kota Yogyakarta 1 Tegalrejo

2 Umbulharjo

3 Mergangsan

4 Gedongtengen

Di dalam Buku III RKP Tahun 2013, salah satu sasaran utama yang harus dicapai DIY

pada Tahun 2013 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang

ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indicator pembangunan, yaitu

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka

harapan hidup serta pengangguran. Target untuk DIY dalam Buku III RKP Tahun

2013 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel II.31 Indikator Sasaran

No Indikator Sasaran % Keterangan

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,85 – 6,50 Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB

2. Kemiskinan 13,28 Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

3. Pengangguran 5,05 – 4,60 Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

4. Angka Kematian Bayi 8 Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun per 1000 kelahiran hidup.

5. Rata-rata Lama Sekolah 9,34 Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

6. Umur-umur Harapan Hidup 76,2 Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan

prioritas pembangunan daerah tersebut. Adapun program prioritas berdasarkan

masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



44

3) Program Pendidikan Menengah

4) Program Pendidikan Non Formal

5) Program Pendidikan Luar Biasa

6) Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8) Program Pendidikan Tinggi

9) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka

10) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD

b. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2) Program peningkatan peran serta kepemudaan

3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan

Hidup Pemuda

4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

c. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

2) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

3) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan

Frekuensi

d. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

e. Sosial

1) Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3) Program Pembinaan Anak terlantar

4) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

7) Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,

dan kesetiakawanan sosial (K3S)

f. Kesehatan

1) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

2) Program Pelayanan Kesehatan

3) Program pengembangan lingkungan sehat

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

5) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan

Makanan



45

6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

7) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

8) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS

Paru/RS Mata

9) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

11) Program Sistem Informasi Kesehatan

12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

13) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

14) Program Kesehatan Keluarga

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

g. Keluarga Berencana

1) Program Keluarga Berencana

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja

4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

5) Program Pelayanan Kontrasepsi

h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Program Pencegahan Dini Bencana

2) Program Penanggulangan Korban Bencana

3) Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

5) Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

10) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun

Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4) Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi

Pemerintah Desa

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

k. Kelautan dan Perikanan



46

1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payaudan Air

Tawar

2) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan

Kelautan

3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

6) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim

Kepada Masyarakat

7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program

Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

l. Pertanian

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

6) Program Peningkatan Produksi Pertanian

7) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis

8) Program Peningkatan Produksi Peternakan

9) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

10) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

m. Ketahanan Pangan

1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

2) Program Pemberdayaan Penyuluhan

n. Pariwisata

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3) Program Pengembangan Kemitraan

o. Koperasi dan UKM

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

3) Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM

p. Industri

1) Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

2) Program Pengembangan IKM

3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4) Program Penataan Struktur industri

5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif



47

q. Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

r. Perdagangan

1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

2) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

3) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan

4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5) Program Persaingan Usaha

s. Ketenagakerjaan

1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis

kompetensi


masyarakat


kewirausahaan

4) Program peningkatan kesempatan kerja

5) Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

6) Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan

7) Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan

t. Ketransmigrasian

1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2) Program Transmigrasi Regional

u. Kehutanan

1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

v. Perencanaan Pembangunan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

5) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

6) Program Pengembangan Data/Informasi

7) Program Pengendalian Pembangunan Daerah

w. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

3) Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH



48

4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

6) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

10) Program Perbaikan Kearsipan

11) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

12) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada

13) Program Analisis Kebijakan Pembangunan

14) Program Penelitian dan Pengembangan

15) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

16) Program Pengembangan Kehidupan Beragama

17) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi Kepegawaian

18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

19) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

20) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian

21) Program Pendidikan Kedinasan

22) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan

23) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah

24) Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi

25) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

26) Program Pengawasan Produk Hukum

27) Program Bantuan dan Layanan Hukum

28) Program Pemanfatan Teknologi Informasi

29) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

30) Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi

31) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

32) Program Pengembangan investasi dan aset daerah

33) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan

Lembaga Keuangan Mikro

34) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

x. Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

3) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

5) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi

y. Kearsipan

1) Program Perbaikan Sistem Kearsipan

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

3) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

z. Statistik

Program Pengembangan Statistik Daerah



49

aa. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

bb. Pertanahan

1) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

2) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan

Pemanfaatan Tanah

3) Program Sistem Pendaftaran Pertanahan

4) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

cc. Pekerjaan Umum

1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

4) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan Lainnya

6) Program Pengendalian Banjir

7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya

9) Program Pelayanan Jasa Pengujian

10) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

11) Program Pengembangan Manajemen Laboratorium

12) Program Pengaturan Jasa Konstruksi

13) Program Pengawasan Jasa Konstruksi

14) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

15) Program Pengelolaan Persampahan

16) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

17) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

18) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

19) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

dd. Perumahan

1) Program Pengembangan Perumahan

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

5) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam

ee. Penataan Ruang

1) Program Perencanaan Tata Ruang

2) Program Pemanfaatan Ruang

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ff. Perhubungan

1) Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

2) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan



50

5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6) Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih

7) Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi

gg. Lingkungan Hidup

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

3) Program Pengembangan Kinerja Persampahan

4) Program Pengelolaan RTH

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan

LH

hh. Perpustakaan

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

2) Program Pengembangan Budaya Baca

3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan penganggaran belanja

langsung diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, di samping itu juga

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;

b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib

untuk dilaksanakan;

c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak

daerah;

d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai;

e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus

(DAK);

f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;

g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD, seperti

kekurangan pembayaran listrik, telepon, dll;

h. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untukmeningkatkan

pelayanan publik;

i. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013.

Tabel II.31

Realisasi Belanja Langsung Menurut SKPD Tahun Anggaran 2013

No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Dinas Pendidikan 144.793.600.553,00 116.471.690.634,00 80,44

2 Dinas Kesehatan 110.903.658.780,00 53.960.730.350,00 48,66

3 Rumah Sakit Grhasia 28.806.300.911,00 25.249.007.703,00 87,65

4 Dinas PU, Perum dan Energi SDM 337.634.653.434,00 312.677.610.666,00 92,61

5 Bappeda 22.614.437.785,00 17.093.983.555,00 75,59

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

73.786.800.654,00 66.935.801.020,00 90,72

7 Badan Lingkungan Hidup 12.596.396.080,00 11.278.479.878,00 89,54



51

No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat

11.479.997.800,00 10.667.835.034,00 92,93

9 Dinas Sosial 52.778.481.840,00 33.813.441.135,00 64,07

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25.455.158.240,00 24.468.756.495,00 96,12

11 Disperindagkop 19.521.194.555,00 17.722.101.180,00 90,78

12 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 9.808.209.730,00 8.996.639.180,00 91,73

13 Dinas Kebudayaan 158.601.987.225,00 45.315.146.222,00 28,57

14 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat

6.940.404.777,00 6.596.493.244,00 95,04

15 Satuan Polisi Pamong Praja 3.500.166.376,00 3.003.953.742,00 85,82

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.500.459.710,00 9.962.920.183,00 94,88

17 Sekretariat Daerah 60.684.294.311,00 51.169.349.358,00 84,32

18 Sekretariat DPRD 43.702.898.105,00 32.836.689.447,00 75,14

19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

63.687.703.379,00 58.090.836.089,57 91,21

20 Badan Pendidikan dan pelatihan 24.705.675.300,00 22.104.993.529,00 89,47

21 Inspektorat 6.234.381.740,00 5.720.410.453,00 91,76

22 Badan Kepegawaian Daerah 13.812.059.978,00 12.075.735.576,00 87,43

23 Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan 9.676.653.680,00 6.908.407.298,00 71,39

24 Badan Perpustakaan dan Arsip 26.055.763.608,00 22.908.622.672,00 87,92

25 Dinas Pertanian DIY 30.839.689.248,00 23.911.350.195,00 77,53

26 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 24.045.171.763,00 21.309.794.126,00 88,62

27 Dinas Pariwisata 15.465.506.739,00 13.459.317.913,00 87,03

28 Dinas Kelautan dan Perikanan 38.626.562.187,00 34.470.981.374,00 89,24

JUMLAH 1.387.258.268.488,00 1.069.181.078.251,57 77,07

2.2.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Belanja daerah disusun untuk

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi

belanja daerah antara lain:

1) Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY sebesar 2% (dua perseratus),

APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada

masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya

terjadi perbedaan persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundangan yang

berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan

keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening

bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota. Perbedaan penafsiran terhadap



52

penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam

menentukan prioritas belanja.

2) Penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah.

Penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib, berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan belum optimal. Namun

demikian pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap

belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun

program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3) Pengelolaan Dana Keistimewaan

Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun

anggaran 2013 masih mengalami kendala, antara lain terkait belum lengkapnya

regulasi sebagai syarat pelaksanaan keistimewaan dan keterbatasan waktu

pelaksanaan program kegiatan.

b. Solusi

1) Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan

yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan

dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta

penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja

daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian

sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang

terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran

belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan

perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai

payung hukumnya.

2) Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan

urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan

masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan

wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi

permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal

masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini

diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber

sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut

diatasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada

program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan

informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan

keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari

aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

3) Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan

dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, dan melaksanakan

program kegiatan dan merealisasikan keuangan sesuai dengan kemampuan

pelaksana, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu.



53

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan

dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada Tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya.

Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan

Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Selanjutnya dalam Perubahan APBD Tahun 2013, Kebijakan Penerimaan

Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) Tahun 2012 disesuaikan

dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2012.

b. Pencairan dana cadangan.

c. Penerimaan kredit bergulir diperhitungkan sampai akhir Tahun 2013 dengan

memperhatikan realisasi penerimaan sampai bulan Juni 2013.

d. Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.

Pada tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar

Rp385.339.434.228,00 dan realisasi sebesar Rp403.200.658.867,84 sehingga lebih

dari anggaran sebesar Rp17.861.224.640,00 atau 4,64%. Penerimaan tersebut

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar

Rp379.241.941.052,56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar

Rp20.367.526.960,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp3.224.600.842,28 dan

Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp366.590.013,00.

2.2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun berikutnya.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian

Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan

(SILPA).

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian



54

Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan

(SILPA).

Pada tahun 2013 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar

Rp126.438.550.276,00 dan realisasi sebesar Rp94.593.950.276,00 atau 74,81%.

2.2.3. Pengelolaan Asset Yang Dipisahkan

a. Bank Pembangunan Daerah DIY

Kinerja Bank BPD DIY pada Tahun 2013 berjalan sesuai yang diharapkan, dimana

total aset, dana pihak ketiga, total modal, total pendapatan, dan total laba melebihi dari

yang ditargetkan. Pada tahun 2013 telah melakukan penambahan 21 jaringan layanan,

yaitu 1 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 16 ATM, 1 ATM Mobil, dan 1 Payment

Point. Dengan adanya penambahan jaringan layanan ini jumlah jaringan layanan pada

Tahun 2013 sebanyak 250 layanan jaringan.

Pada Tahun 2013 Pemda DIY telah dilakukan tambahan penyertaan modal dari

Pemda DIY sebanyak Rp56.000.000.000,00 dalam rangka memenuhi modal dasar PT. BPD

DIY untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan komposisi

modal 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY atau sebesar Rp510.000.000.000,00,

yang harus dipenuhi dari dividen Bank BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4

tahun. Dengan adanya tambahan penyertaan modal ini modal disetor dari Pemerintah

DIY menjadi Rp183.500.000.000,00.

Pada Tahun 2013 BPD DIY dapat menyetorkan PAD sebesar Rp36.153.255.604,50

dengan perincian dividen sebesar Rp27.114.941.703,37 dan dana pembangunan sebesar

Rp9.038.313.901,13. Realisasi penyetoran PAD Tahun 2013 ini sesuai dengan target yang

ditetapkan.

b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

Pada Tahun 2013 PT. AMI melakukan restrukturisasi organisasi menuju organisasi

yang efektif dan efisien baik dalam birikrasi maupun penempatan SDM yang sesuai

dengan kompetensinya. Diharapkan dengan restruktuisasi ini pembagian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya menjadi spesifik dan terarah untuk menghindari tumpang tindih

bagian yang satu dengan yang lain. Menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain

Pembaharuan Bisnis untuk menyehatkan perusahaan dengan cara mengecilkan skala

bisnis. Kerjasama yang dilakukan dengan harapan biaya yang dikeluarkan untuk

mengelola unit yang dikerjasamakan menjadi lebih kecil, dengan kata lain memindahkan

resiko pembiayaan unit. Melakukan revitalisasi existing bisnis dalam rangka

meningkatkan kinerja dan laba pada unit-unit usaha yang ada. Bekerjasama dengan

lembaga keuangan atau lembaga dana pensiun dalam rangka menjamin kewajiban

Perusahaan terhadap para karyawan pada saat yang bersangkutan memasuki usia

pensiun. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang besar pada suatu waktu

tertentu mengingat kondisi cashflow yang ada harus diatur sedemikian rupa untuk

menghindari cashflow negative. Menyelesaikan permasalahan perjanjian kerjasama

dengan PT. MKU terkait dengan pemanfaatan tanah di Baciro yang selama ini terkatung-

katung. Dalam penyelesaian kasus ini sudah dibuat addendum sampai dengan tanggal 31

Agustus 2014, apabila PT MKU tidak melaksanakan maka PT. AMI memiliki hak untuk



55

mengelola kembali tanah tersebut. Menyelesaikan permasalahan perjanjian perjanjian

kerjasama dengan PT WTB terkait dengan pemanfaatan tanah di tanah ex Hotel Trio

yang sudah masuk ke dalam ranah hukum. Melakukan kajian pemanfaatan tanah di Jl.

Sukonandi, yang akan dijadikan kantor pusat PT. AMI dan sebuah guest house sebagai

salan satu unit yang akan dikomersiilkan. Melakukan kajian dan rencana pembangunan

komplek kolombo untuk menyediakan tempat berdagang bagi pelaku UMKM yang

berwawasan lingkungan. Pembangunan komplek kolombo ini yang bekerjasama dengan

pihak ketiga yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2014. Melakukan upaya

mencari pengganti tanah Sewon yang pada Tahun 2012 dijual, yaitu di daerah kecamatan

Pajangan, Kabupaten Bantul. Di samping itu pada Tahun 2013 juga melakukan revitalisasi

unit usaha yang ada yaitu pertambangan, pariwisata, Sagan Resto, realty, percetakan

dan transportasi.

Pada Tahun 2013, Pemda DIY telah melakukan tambahan penyertaan modal

berupa uang tunai sebesar Rp. 700.910.000,00 yang digunakan untuk mendukung

operasionalisasi 20 bus Transjogja yang disewakan kepada PT. JTT sampai dengan tahun

2015.

c. PT. Taru Martani

Perubahan bentuk badan hukum PD. Taru Martani sebagaimana diamanatkan

dalam Perda Nomor 9 Tahun 2004, pada Tahun 2013 dapat direalisasikan. Pada tanggal

18 Februari 2013, Akta Pendirian PT. Taru Martini disahkan dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-06889.AH.01.01 Tahun 2013 tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan usaha produksi cerutu dan tembakau

shag, distribusi produk dalam arti yang seluas-luasnya, industri pengolahan dan

perdagangan serta usaha lain yang sah. Pendiri Perseroan adalah Pemerintah DIY dan

Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00

dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 25% atau sejumlah

Rp12.500.000,00 oleh para pendiri dengan perincian Pemerintah DIY sebesar

Rp12.000.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar Rp500.000,00.

Pada tanggal 30 Juni 2013 dilakukan penutupan PD. Taru Martani dan dengan Keputusan

Gubernur DIY Nomor 269/KEP/2013 tentang Pengalihan dan Penempatan Kekayaan,

Kewajiban, Modal, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Taru Martani kepada PT.

Taru Martani, dilakukan pengalihan dan penempatan kekayaan, kewajiban dan modal

PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani per tanggal 1 Juli 2013 yaitu kekayaan sebesar

Rp15.425.286.586,00, kewajiban sebesar Rp11.582.786.586,00, dan modal sebesar

Rp3.842.500.000,- serta mengalihkan dan menempatkan Badan Pengawas, Direksi dan

Pegawai PD. Taru Martani kepada PT. Taru Martani.

Pada bulan Desember 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar

Rp12.000.000.000,00 sehingga modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada

PT. Taru Martani menjadi sebesar Rp15.843.000.000,00 dengan perincian Pemerintah

DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar

Rp500.000,00.

Pada Tahun 2013 dapat menyetorkan PAD sebesar Rp682.966.411,00 dengan

perincian bagian laba Tahun 2009 sebesar Rp590.393.311,00, bagian laba Tahun 2011

sebesar Rp83.815.737,00 dan bagian laba Tahun 2012 sebesar Rp8.757.363,00.



56

d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha

Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk

mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur

sederhana, cepat, dan murah.

Pada Tahun 2013 telah dilakukan tambahan penyertaan modal pada BUKP DIY

sebesar Rp6.413.040.276,00 sehingga penyertaan modal Pemda DIY yang semula sebesar

Rp13.586.959.724,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 sedang realisasi penyetoran

PAD sebesar Rp3.760.365.522,00 atau 18,80% dari modal disetor dengan perincian

bagian laba pemilik modal sebesar Rp3.427.907.025,97, dana pembinaan sebesar

Rp189.205.843,34 dan jasa produksi sebesar Rp143.252.652,77. Realisasi penyetoran

PAD tersebut meningkat dibanding yang ditargetkan yaitu sebesar Rp3.494.245.358,00.

2.2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Sensus Barang Milik Daerah

Pada Tahun 2013 diadakan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) terhadap seluruh

kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berupa barang yang

bergerak maupun barang yang tidak bergerak untuk memperoleh data barang yang benar,

dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap.

Maksud pelaksanaan Sensus BMD adalah mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap

penggunaan barang milik Pemerintah Daerah, sedangkan Tujuan Sensus BMD adalah

untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Sensus BMD bertujuan untuk :

1) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;

2) Memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

3) Memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah,

kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMD;

4) Mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan

pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD;

5) Mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

Ruang lingkup Sensus BMD meliputi semua barang milik Pemerintah Daerah

dan barang-barang milik Negara yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri maupun

Departemen-Departemen/Lembaga-Lembaga Pusat lain yang dipergunakan dan dikelola

oleh Pemerintah Daerah, yang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Barang Milik Pemerintah Daerah.

2) Barang Milik Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Sensus BMD mengikuti ketentuan yang

tercantum dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah yaitu langkah persiapan dengan menerbitkan Surat Keputusan

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SEKDA/III/2013 tanggal 1 Maret

2013 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah VII Tahun Anggaran 2013,



57

dan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013

tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah agar dalam pelaksanaan sensus BMD

dapat berjalan lancar.

Selanjutnya hasil pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013.

Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus BMD Tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.32

Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No Instansi Jumlah

Barang

Nilai Aset

(Rp.)

1. Sekretariat DPRD 8.547 587.333.941.072

2. Biro Tata Pemerintahan 1.163 2.697.024.940

3. Biro Hukum 6.477 4.463.640.349

4. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 428 1.178.382.112

5. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 620 913.928.276

6. Biro Administrasi Pembangunan 585 1.054.140.413

7. Biro Organisasi 392 1.058.558.130

8. Biro Umum, Humas dan Protokol 7.154 29.681.785.535

9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral 8.592 2.482.276.854.795

10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.859 173.757.054.557

11. Dinas Kesehatan 10.133 55.557.369.682

12. RS. Grhasia 7.960 33.678.281.684

13. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 204.782 339.914.000.364

14. Dinas Kebudayaan 85.682 79.699.992.574

15. Dinas Sosial 18.042 117.167.476.862

16. Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat 974 6.194.239.361

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.512 19.113.918.390

18. Dinas Pertanian 9.875 98.400.836.447

19. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.091 5.281.223.886

20. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 22.684 63.935.912.124

21. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.766 83.381.987.467

22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5.287 37.118.160.131

23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9.745 444.759.343.181

24. Inspektorat DIY 1.757 7.470.513.405

25. BAPPEDA 5.670 8.275.846.830

26. Badan Lingkungan Hidup 1.933 6.468.853.698

27. Dinas Pariwisata 718 3.836.340.940

28. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1.214 4.291.010.203

29. Satuan Polisi Pamong Praja 1.113 2.705.249.700

30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 492 11.192.262.027

31. Badan Kepegawaian Daerah 3.767 13.047.842.189

32. Badan Pendidikan dan Pelatihan 12.088 17.923.662.142

33. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah 5.055 26.627.647.240

34. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 373.178 69.018.988.636



58

b. Persertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah DIY menargetkan pensertifikatan 20

bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, dan telah terealisasi 38 bidang tanah yang

terdiri dari 22 bidang tanah telah selesai disertifikat dan masih dalam proses sebanyak 16

bidang, serta 70 warkah sertifikat tanah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.33

Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY yang Telah dan Masih dalam Proses Sertifikat

Tahun 2013 No. Lokasi Luas (m²) Keterangan

1 Jl.Imogiri No.244, Mendungan, Giwangan, Umbulharjo,Kota Yogyakarta.

25.150 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.112

2 Jl.Jenggotan No.3-5-7 , Bumijo, Jetis,Yogyakarta 3.837 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1031

3 Jl.Panjaitan No.70, Suryodiningratan, Mantrijeron,Yogyakarta


4 Jl.HOS Cokroaminoto, Tegalrejo,Tegalrejo,Yogyakarta.


5 Komplek Kolombo No.59 Caturtunggal Depok Sleman 315 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.482



8 Harjobinangun,Pakem,Sleman Jl. Ke Turi dusun Blembem Lor.


9 Karangjati Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman 1.686 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2017

10 Sitimulyo,Piyungan,Bantul 102.408 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00045

11 Bawuran, Pleret, Bantul 19.897 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002

12 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul 2.331 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : 247

13 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 26 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.4



16 Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo 1.314 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.2


18 Jangkaran, Temon, Kulon Progo 24.220 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.1

19 Sundak, Tepus, Gunung Kidul 1.343 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00003

20 Sundak, Tepus, Gunung Kidul 6.657 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00002

21 Siung, Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul 6.000 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.00004

22 Kepek, Wonosari, Gunung Kidul 300 Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor : P.88

23 Cangkringan, Sleman 5.269 Dalam Proses Sertifikat



26 Bokoharjo,Prambanan, Sleman 7.476 Dalam Proses Sertifikat



29 Tlogoadi, Mlati, Sleman 2.760 Dalam Proses Sertifikat

30 Jl. Tunjung No. 2 Baciro, Gondokusuman Yk 855 Dalam Proses Sertifikat

31 Jl. Kusumanegara No. 168, Yogyakarta 800 Dalam Proses Sertifikat

32 Jl. Parangtritis, Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul

4.000 Dalam Proses Sertifikat

33 Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul 2.500 Dalam Proses Sertifikat

34 Batikan, Wijirejo, Pandak, Bantul 15.000 Dalam Proses Sertifikat

35 Pengkol, Imogiri, Bantul 8.000 Dalam Proses Sertifikat



38 Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul 15.000 Dalam Proses Sertifikat



59

Tabel II.34

Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2013

No. Kab/Kota Jumlah Warkah Tanah

1 Kabupaten Sleman 22

2 Kabupaten Kulon Progo 14

3 Kabupaten Gunung Kidul 19

4 Kabupaten Bantul 15

JUMLAH 70

c. Permohonan Status Hak Atas Tanah Eks Bioskop Indra

Pemerintah Daerah DIY telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Tanah Eks

Bioskop Indra yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani, Kelurahan Ngupasan,

Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan uraian sebagai berikut :

1) Sehubungan dengan sudah terselesaikannya 6 (enam) orang penghuni yaitu Sdr. Djoni

Hartono, Ny. Kinnarti (Ny. Hendra Usmanto), Sdr. Burni BS Tou (Ny. Dennis), Sdr.

Soebagyo Abdullah (Bioskop Indra), Sdr. Nicolas Bambang Sugiyanto (RM. Cirebon),

dan Sdr. Tonny Suliantoro (RM. Cendrawasih), maka dalam rangka pengamanan

administrasi atas 6 (enam) bidang tanah tersebut melalui Surat Gubernur DIY Nomor

593/0066 tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Daerah DIY telah mengajukan

permohonan status hak atas tanah dimaksud kepada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional DIY, serta telah disampaikan pula surat dari Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kota Yogyakarta, Nomor : 593/02769/PBD tertanggal 04 April 2013 tentang

Permohonan Pelaksanaan Pengukuran dalam rangka pensertifikatan.

2) Pada tanggal 15 April 2013, Pemda DIY berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur

TNI-POLRI, Tim JPN Kejaksaan Tinggi DIY, Kanwil BPN DIY, Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta, Pemda Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, dan Kelurahan

Ngupasan melakukan pengambilalihan terhadap tanah dan bangunan di tanah eks

Bioskop Indra yang telah diberikan penggantian uang (tali asih) dan sudah dikosongkan

6 (enam) penghuni, pada total seluas 5.168 m². Hasil pengambilalihan tersebut adalah

dengan terpasangnya papan pengumuman penguasaan tanah dan bangunan oleh

Pemda DIY, pemasangan tanda batas, pengamanan lokasi dengan pemasangan seng,

serta pelaksanaan pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

3) Hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas telah terbit Surat Ukur dari Kantor

Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 00718/Ngupasan/2013 tanggal 06 Mei 2013,

seluas 5.170 m² dan telah terbit pula Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/2013

pada tanggal 08 Mei 2013.

4) Pemda DIY telah menyelesaikan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk penerbitan

sertifikat antara lain surat pernyataan penguasaan fisik; surat pernyataan tidak dalam

sengketa; akta-akta pemberian tali asih; proposal penggunaan Tanah Eks Bioskop

Indra; dan rekomendasi Pemerintah Kota Yogyakarta tentang penggunaan Tanah Eks

Bioskop Indra untuk parkir umum.

5) Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Obyek Prk.5 merupakan kewenangan BPN RI,

maka Kepala Kanwil BPN DIY telah membuat Surat Permohonan kepada Kepala Badan



60

Pertanahan Nasional RI, Nomor : 0990/300-34/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013,

perihal Permohonan Pemda DIY untuk membeli rumah dan tanah obyek Prk.5 terletak

di Jalan Ahmad Yani Nomor 13, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota

Yogyakarta.

d. Pemanfaatan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah telah dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang idle,

sebagai berikut:

1) Aset (Tanah dan/atau Bangunan) yang dioptimalkan melalui sewa sebanyak 35 (tiga

puluh lima) bidang, yaitu:

Tabel II.35

Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah DIY Disewakan

Tahun 2013

No. LOKASI PENYEWA HARGA SEWA (2013—Rp.)

1. Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo PT Formula Land 43.699.900

2. Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan BPD 94.500.000

3. Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo PT Amarta Karya 18.250.000

4. Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan Yayasan YAB 43.000.000

5. Eks Rumah Dinas Jl AM Sangaji Yayasan Wira Husada 98.700.000

6. Eks Gd pangan sbl timur Jl Abubakar Ali Sunarti 14.000.000

7. Tanah bekas OG no.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul

Pemdes Sumbermulyo 610.000

8. Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo Sumantoyo 1.948.700

9. Eks rumah Dinas Jl Munggur 32 Yogyakarta BUKP Gondokusuman 12.006.000

10. Tanah di Jl Wisata, Babarsari, Sleman Yayasan Dharmapala 2.431.000

11. Tanah & Bangunan di Jl Jenggotan PT Cemara Gading 12.000.000

12. Tanah Srimulya, Piyungan, Bantul PemKab Bantul 8.314.000

13. Eks PPK Kulonprogo Agus Sujoko 2.205.000

14. Eks Jembatan Timbang, Jl Bantul, Dongkelan Nanang S 11.000.000

15. Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta dr. Soedarman 9.000.000

16. Tanah dan bangunan di Jl Perwakilan, Wates, Kulonprogo Koperasi Sumber Rejeki 4.537.500

17. Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Krapyak, Yogyakarta

Son Innamor V Paath 6.500.000

18. Tanah dan Bangunan di Kedongkiron, Dongkelan, Yogyakarta UD Surya Tani 6.250.000

19. Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman 1. Sukani 504.700

2. Sukinah 3.022.000

3. Mulyono 1.102.500

4. Surib 4.683.700

20. Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Kelompok Tani Tirto Manunggaal

750.000

21. Tanah dan Bangunan JEC PT Buanaland Agung 2.101.000.000

22. Lahan Parkir Basement Malioboro Mall PT Yogya Indah Sejahtera 996.186.000

23. Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman Suyanto 2.250.000

24. Tanah di Komplek Dishutbun, Baciro 28 person 12.298.783,56

25. Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta CV. Cipta Anugerah Pratama

137.000.000

26. Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta

Badan Anti Korupsi 5.775.000

27. Tanah di Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT) Talenta Body Repair 15.050.000

28. Tanah di Jalan Kenari (Eduhotel) SMK 6 Yogyakarta 9.500.000

29. Tanah di Patehan Tengah No 25 Kraton, Yogyakarta 1. Suka Astuti 600.000



61

2. Tien Setiantoro 2.676.000

3. Roos Ani 840.000

4. Sumartiningsih 1.356.000

5. Aris Purnomo 684.000

30. Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman 1. Anik Suharmini 2.928.000

2. Sri Wahyu 2.928.000

31. Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman

R. RB Aria Putra 8.280.000

32. Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul YB. Pratomo 12.100.000

33. Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul Marmuji 1.500.000

34. Tanah dan bangunan di Jalan Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan)

PT. Buanaland Agung 165.000.000

35. Tanah di Halaman DIPARDA PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

9.000.000

2) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 62 (enam

puluh dua) bidang tanah/bangunan dan 17 (tujuh belas) kendaraan, yang terangkum

dalam 38 (tiga puluh delapan) perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut :

Tabel II.36

Daftar Aset Tetap Dalam Status Pinjam Pakai

Tahun 2013

No LOKASI Jumlah Obyek

1. Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya

2

2. Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY a. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul b. tanah dan bangunan eks. UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul

2

3. Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta 1

4. Bangunan lantai atas sebelah selatan eks. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta

1

5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wiyoro Lor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul 1

6. Tanah-tanah di Kabupaten Bantul: a. tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul b. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul c. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul d. tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul

4

7. Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo c. Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo d. tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo e. tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo

5

8. Tanah dan Bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro 56 Yogyakarta

1

9. Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman 1

10. Tanah di Bantul dan Sleman: a. Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul b. Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten

Sleman

2

11 Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman 1

12. Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman 1

13. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta 1



62

14. Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta 1

15. Tanah yang terletak di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Kabupaten Bantul 1

16. Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman 1

17. Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul

10

18. Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro

1

19. Sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

1

20. Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo: a. Tanah yang terletak di Jalan Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo b. Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo c. Tanah yang terletak Wates, Kulon Progo

3

21. Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta

1

22. Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta

1

23. Tanah yang terletak di Jalan Laksda Adisutjipto Km. 8 Yogyakarta 1

24. Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite

1

25. Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul: a. Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 8 Wonosari Gunungkidul b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gubungkidul

2

26. Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman: a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman b. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman c. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman d. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman e. Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman f. Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman

6

27. Kendaraan jenis Mini Bus/MP (8 unit) dan Sepeda Motor (7 unit) 15

28. Barang Inventaris dan Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

2

29. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta dan bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta

1

30. Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman

1

31. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta 1

32. Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/AB 1660 UA 1

33. Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo 1

34. Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman 1

35. Bangunan gedung kantor bekas Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul di atas tanah milik Kepolisian Resor Gunungkidul

1



63

36. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto 21 Kotabaru, Yogyakarta 1

37. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panembahan Romo 65 Basen, Kotagede, Yogyakarta 1

38. Sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta 1

3) Barang Milik Daerah (Tanah dan/atau bangunan) yang dioptimalkan melalui bentuk

Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Maloboro dengan PT.

YIS.

Hal ini sesuai dengan :

a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi

Keuntungan Nomor 53,

b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi

Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera

dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta

tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.

c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi

Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera

dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl Malioboro Yogyakarta

tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

e. Penghapusan

1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hilang, rusak berat

dan tidak efisien lagi penggunanya untuk kepentingan dinas, layak dihapuskan dari

Daftar Barang Milik Daerah. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan

penghapusan Barang Milik Daerah Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan

adalah :

a) Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan

Gubernur Nomor 2/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan ditindak lanjuti dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor

188/01754/PBD tanggal 25 Februari 2013 yang diubah dengan Keputusan Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/08832/PBD

tanggal 19 Nopember 2013.

b) Mengirimkan Surat Edaran Gubernur Nomor 933/0640 Tanggal 12 Februari 2013

tentang Penghapusan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2013.

c) Menghimpun dan merekap data usulan penghapusan bangunan, kendaraan

bermotor maupun barang inventaris lainnya dari SKPD di lingkungan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

d) Melaksanakan Verifikasi dan Identifikasi data usulan penghapusan barang

e) Melaksanakan Klarifikasi dan koordinasi usulan penghapusan kepada SKPD yang

mengusulkan.

f) Melaksankan peninjauan lokasi barang dalam rangka pengecekan dan penelitian

barang usulan penghapusan.

g) Melaksanakan penarikan/pengangkutan barang-barang usulan penghapusan dari

lokasi SKPD ke Gudang Penyimpanan barang penghapusan.



64

h) Mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan kepada Gubernur.

Permohonan Persetujuan penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2013

yang telah mendapatkan Persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

antara lain :

Keputusan Gubernur Nomor 44/KEP/2013 Tanggal 1 Maret 2013 tentang

Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik

Daerah yang Terletak di Jalan Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta yang

diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 109/KEP/2013 Tanggal 10 April

2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 44/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik Daerah yang Terletak di Jalan

Prof.DR.Sardjito Nomor 5 Yogyakarta. (Bapel Jamkessos, Dinas Kesehatan)


Penetapan Penghapusan dan Pemindahtanganan Bangunan Gedung Milik

Daerah yang Terletak di Jalan Kusumanegara No.9 Yogyakarta.

(Disperindagkop dan UKM)


Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Gondosuli

Nomor 6 Yogyakarta dari Daftar Barang Dinas Pertanian.

Keputusan Gubernur Nomor 97/KEP/2013 Tanggal 2 April 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Senopati

Nomor 4 Palbapang Bantul dari Daftar Barang Rumah Sakit Khusus Paru

Respira Yogyakarta.


Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah di Jalan Kaliurang

KM 17 Yogyakarta dari Daftar Barang Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang diubah

dengan Keputusan Gubernur Nomor 134/KEP/2013 Tanggal 20 Mei 2013

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 98/KEP/2013 Tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung

Milik Daerah Di Jalan Kaliurang Km 17 Yogyakarta Dari Daftar Barang Rumah

Sakit Jiwa Grhasia.


Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Yang Terletak Di

Jalan Argulobang Nomor 19 Baciro Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur Nomor 130/KEP/2013 Tanggal 14 Mei 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Daerah di Kedung Poh dan

Wonocatur Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengembangan Perbenihan

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.

Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2013 Tanggal 17 Mei 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Kenari

Nomor 1 Yogyakarta Dari Daftar Barang Balai Pemuda Dan Olahraga Dinas

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga.

Keputusan Gubernur Nomor 158/KEP/2013 Tanggal 19 Juni 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Ring Road



65

Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Dari Daftar Barang UPTD Balai Pengujian

Informasi Pemukiman Dan Bangunan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral.

Keputusan Gubernur Nomor 199/KEP/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen

Katamso Nomor 4 Wonosari, Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1

Wonosari.


Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran

Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari,

Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari.

Keputusan Gubernur Nomor 214/KEP/2013 Tangggal 20 Agustus 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.

Keputusan Gubernur Nomor 217/KEP/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang

Persetujuan Penghapusan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

(Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.


Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan

Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.

Keputusan Gubernur Nomor 240/KEP/2013 Tanggal 16 September 2013

tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan

Solo Km 9 Yogyakarta Dari Daftar Barang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika.

Keputusan Gubernur Nomor 278/KEP/2013 Tanggal 11 November 2013

tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar

Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.

f. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang milik Daerah

Pemindahtangan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut

dari penghapusan, sedangkan bentuk-bentuk pemindahtanganan antara lain dengan cara

Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal.

1) Penjualan

Tahapan– tahapan yang telah dilaksanakan pada kegiatan penjualan antara lain :

a) Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur

Nomor 3/PAN/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor

188/01757/PBD tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Personalia Panitia

Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor

188/08833/PBD tanggal 19 Nopember 2013.

b) Melaksanakan penilaian dan penaksiran harga barang penghapusan yang akan

dilakukan penjualan.

c) Melaksanakan Penjualan kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik

Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, mendasarkan :



66

Keputusan Gubernur Nomor 382/KEP/2012 Tanggal 3 Desember 2012 tentang

Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari Daftar

Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2012.

Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan

Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara

Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Besi Guaddrill, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika)

Keputusan Gubernur Nomor 396/KEP/2013 tentang Penetapan Penghapusan

Barang Dari Daftar Barang Pengguna Dan/Atau Kuasa Pengguna Serta Cara

Penjualannya Tahun Anggaran 2013. (Mesin Minyak Kayu Putih, Dinas

Pertanian)

Keputusan Gubernur Nomor 281/KEP/2013 Tanggal 15 November 2013

tentang Penghapusan Dan Cara Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Dari

Daftar Barang Pengguna Dan Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2013.

Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5011 Tanggal 28 Desember 2012 tentang

Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehab Gedung Kantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah)

Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/5012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang

Persetujuan Penjualan material bongkaran Rehabilitasi Gedung C Dinas

Pertanian)

Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/4294 Tanggal 03 Oktober 2013 tentang

Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehab Gedung Kantor Biro

Organisasi Setda DIY Dan Rehab Gedung Kantor Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah).

Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/4294 Tanggal 18 Nopember 2013 tentang

Persetujuan Penjualan. (Sisa bongkaran bekas Rehabilitasi Gedung SLB Negeri

Pembina Yogyakarta).

2) Hibah

Adalah salah satu bentuk dari Pemindahtangan dengan cara pengalihan kepemilikan

dengan tanpa adanya kontra prestasi, pelaksanaanya dengan tahapan sebagai

berikut:

a) Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 11/SEKDA/2011

tanggal 22 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Investigasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 188/01939/PBD

Tanggal 4 Maret 2013 tentang Penunjukan Personalia Tim Monitoring dan

Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diubah

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Nomor 188/08831/PBD Tanggal 19 Nopember 2013.

b) Menghimpun dan menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah baik murni untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

maupun rencana pengadaan yang akan dihibahkan.

c) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

terhadap Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.



67

d) Menghimpun dan menyusun permohonan hibah baik untuk kepentingan sosial,

keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

e) Melakukan pemantauan dan pengecekan ke lokasi terhadap barang milik daerah

yang akan dan rencana untuk dihibahkan.

f) Mengkoordinasikan dengan instansi pemerintah/lembaga sosianl/masyarakat

yang akan menerima hibah barang milik daerah.

g) Melaksanakan Proses Hibah. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Tahun

Anggaran 2013 dengan mendasarkan :

Surat Sekretaris Daerah Nomor 933/0950 Tanggal 01 Maret 2013 tentang

Persetujuan Hibah. (Bongkaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Kebudayaan berupa Paving dihibahkan kepada Sanggar Seni Suryo Buwono

yang beralamat di Kampung Karang Pedak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman).

Surat Sekretaris Daerah Nomor 011/3222 Tanggal 23 Juli 2013 tentang

Persetujuan Hibah. (Bongkaran Rehabilitasi Komplek Kepatihan Biro Umum,

Humas dan Protokol berupa Konblok dihibahkan kepada Pondok Pesantren

Yatim Piatu dan Dhu’afa Al Wahid dengan alamat Dusun Sutopadan,

Ngestiharjo, Kasihan, Bantul).


Penghapusan Bangunan Gedung Dan Hibah Barang Bekas Bongkaran

Bangunan Gedung Milik Daerah Di Jalan Brigjen Katamso Nomor 4 Wonosari,

Gunungkidul Dari Daftar Barang SMA 1 Wonosari. (Dihibahkan kepada Komite

Sekolah SMA 1 Wonosari).


Penetapan Penghapusan Dan Pemindahtanganan 1 (Satu) Unit Kendaraan

Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah.

(Dihibahkan kepada MUI Daerah Istimewa Yogyakarta).

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah salah satu bentuk dari

pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dalam rangka pendirian,

pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan

Hukum Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2013 tidak

melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan

Hukum Lainnya.

g. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan teratur baik dalam penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran barang maupun pelaporannya mendasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomr 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah telah ditunjuk Penyimpan dan Pengurus Barang dengan Keputusan

Sekretaris Daerah Nomor 3/SEKDA/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 tentang Pejabat

Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013.



68

Barang Milik Daerah merupakan unsur penting dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu dikelola secara tertib agar dapat

dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Gubernur sebagai Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola

Barang Milik Daerah, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

sebagai Pembantu Pengelola Barang serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, hingga Para Pengurus dan Penyimpan Barang

dalam menjalankan pengelolaan barang dengan benar dan profesional di masing-masing

unit kerjanya.

Mendasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY Tahun Anggaran 2013, dalam

rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik daerah

sehingga tercipta keseragaman pemahaman maupun persamaan persepsi dalam

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah bagi Aparat Pengelola Barang dalam

rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang efisien dan

efektif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah yang berlaku telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah bagi Kepala Bagian Umum/Kepala Tata Usaha dan Penyimpan/Pengurus Barang

di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf Bidang

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober

2013 diHotel University Club di Jl. Pancasila No. 2 Yogyakarta (Komplek Kampus

Universitas Gajah Mada Yogyakarta/Utara Bundaran UGM + 100 m).

h. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TP-TGR).

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah,

dan apabila Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna/Kuasa Pengguna, Penyimpan dan

atau Pengurus Barang yang karena perbuatannya sehingga mengakibatkan adanya

kerugian daerah maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) begitu juga

kepada Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan

dan barang daerah dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan (TP) .

Untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan

sebagai berikut :

1) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Provinsi

DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor : 9/KEP/2011 tanggal 15 Januari 2011

tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

keuangan dan Aset Nomor 931/00769/PBD Tanggal 25 Januari 2013 tentang

Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan



69

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Keputusan

Nomor 931/005472/PBD Tanggal 10 Juli 2013 dan terakhir Nomor 931/08830/PBD

Tanggal 19 Nopember 2013.

2) Memberikan saran, pendapat dan pertimbanagn kepada Gubernur pada setiap

kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan

pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaian melalui

Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan

dalam penagihan melalui instansi terkait.

3) Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaaan Khusus dari Inspektorat Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR .

a) Kepada Mantan Anggota DPRD, PIAD dan Pensiunan PNS DIY selama tahun

2013.

Masih perlu melakukan penyelesaian sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang

Telah melakukan pelunasan sebanyak 5 (lima) orang

b) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pembayaran atas pengembalian

kerugian daerah dalam Tahun 2013

Masih dalam angsuran sebanyak 1 (satu) orang

Telah melakukan pelunasan sebanyak 1 (satu) orang

4) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus

kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan

Daerah dengan surat No. 931/3406 Tgl. 15 Agustus 2013 untuk Laporan

Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I per 30 Juni 2013 dan surat

No. 931/0238 Tgl. 20 Januari 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pemda DIY Semester II per 31 Desember 2013.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1) Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 90,67%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,44%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan

98,41%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Realisasi Keuangan 91,53%.

(5) Program Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi Keuangan 89,54%.

(6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Realisasi Keuangan

87,42%.

(7) Program Pendidikan Menengah. Realisasi Keuangan 96,47%.

(8) Program Pendidikan Non Formal. Realisasi Keuangan 90,06%.

(9) Program Pendidikan Luar Biasa. Realisasi Keuangan 95,86%.

(10) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Realisasi

Keuangan 91,47%.

(11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi Keuangan 83,95%.

(12) Program Pendidikan Tinggi. Realisasi Keuangan 96,00%.



70

(13) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka. Realisasi Keuangan

95,95%.

(14) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD. Realisasi Keuangan

89,29%

(15) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Realisasi Keuangan

97,19%.

(16) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Realisasi Keuangan 90,62%.

(17) Proram Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda. Realisasi Keuangan 96,80%.

(18) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Realisasi Keuangan 95,84%.

(19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Realisasi Keuangan

95,50%.

(20) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. Realisasi Keuangan 97,39%.

(21) Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 23,57%.

(22) Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

15,52%.

(23) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 73,38%.

(24) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 51,76%.

(25) Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana

Keistimewaan). Realisasi Keuangan 34,47%.

2) Dinas Kesehatan.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan 89,26%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan 83,63%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi keuangan

92,27%.


Realisasi keuangan 94,94%

(5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi keuangan

80,87%.

(6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Realisasi keuangan 97,70%

(7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Realisasi keuangan 97,35%.

(8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Realisasi keuangan

94,95%.

(9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 89,86%.

(10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru. Realisasi keuangan 87,41%.

(11) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan.

Realisasi keuangan 99,44%.

(12) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. Realisasi

keuangan 99,01%.

(13) Program Pelayanan Kesehatan. Realisasi keuangan 96,22%.



71

(14) Program Sistem Informasi Kesehatan. Realisasi keuangan 67,33%.

(15) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Realisasi keuangan

83,06%.

(16) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Realisasi keuangan 98,67%.

(17) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan. Realisasi Keuangan 94,22%.

(18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD. Realisasi keuangan

37,37%.

(19) Program Kesehatan Lansia. Realisasi keuangan 96,84%.

(20) Program Kesehatan Balita. Realisasi keuangan 100,00%.

(21) Program Kesehatan Bayi. Realisasi keuangan 100,00%.

(22) Program Kesehatan Ibu. Realisasi keuangan 98,59%

(23) Program Kesehatan Anak dan Remaja. Realisasi keuangan 99,95%.

(24) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana

Keistimewaan). Realisasi keuangan 19,39%.

(25) Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan

0,00%.

(26) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 94,79%.

3) Rumah Sakit Grhasia

(1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD. Realisasi keuangan

87,65%.

4) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM




99,06%.

(4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


(5) Program Pembangunan Saluran Drainage/Gorong-gorong. Realisasi keuangan

84,77%

(6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan

97,42%

(7) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,00%.

(8) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan. Realisasi keuangan

79,57%.

(9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya. Realisasi keuangan 87,69%.

(10) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Target Capaian 93,79%.

(11) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya. Realisasi keuangan 89,21%.

(12) Program Pengendalian Banjir. Realisasi keuangan 93,22%.

(13) Program Pelayanan Jasa Pengujian. Realisasi keuangan 98,87%.

(14) Program Pengaturan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%.



72

(15) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 95,61%.

(16) Program Pengawasan Jasa Konstruksi. Realisasi keuangan 97,69%.

(17) Program Pengelolaan Persampahan. Realisasi keuangan 84,51%.

(18) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan. Realisasi keuangan 93,06%.

(19) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan. Realisasi keuangan 95,01%.

(20) Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan.


(21) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. Realisasi keuangan 95,39%.

(22) Program Pengembangan Manajemen Laboratorium. Realisasi keuangan 99,57%.

(23) Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum. Realisasi

keuangan 98,72%

(24) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur. Realisasi keuangan 97,96%.

(25) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Realisasi keuangan 58,22%.

(26) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Realisasi keuangan 94,63%.

(27) Program Pengembangan Perumahan. Realisasi keuangan 94,63%.

(28) Program Lingkungan Sehat Perumahan. Realisasi keuangan 89,48%.

(29) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Realisasi keuangan 94,57%.

(30) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. Realisasi keuangan

89,90%.

(31) Program Perencanaan Tata Ruang. Realisasi keuangan 96,57%.

(32) Program Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 89,43%.

(33) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi keuangan 95,70%

(34) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. Realisasi keuangan

97,03%.

(35) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi. Realisasi keuangan

97,29%.

(36) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi. Realisasi keuangan

93,11%.

(37) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar. Realisasi

keuangan 97,01%.

(38) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. Realisasi keuangan

88,29%.

(39) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 3,64%.

(40) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana

Keistimewaan). Realisasi keuangan 16,70%.

5) Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA).



(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan

80,42%.



(5) Program Pengembangan Data/ Informasi. Realisasi keuangan 93,61%.



73

(6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 92,80%.

(7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Realisasi keuangan 84,60%.

(8) Program Perencanaan Sosial Budaya. Realisasi keuangan 90,85%.

(9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA. Realisasi keuangan 85,87%.

(10) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan. Realisasi keuangan 91,46%.

(11) Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Realisasi keuangan 88,58%.

(12) Program Pengembangan Statistik Daerah. Realisasi keuangan 96,93%.

(13) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 82,06%.

(14) Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 39,03%.

(15) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 42,98%.

(16) Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan

34,84%.

(17) Program Pengendalian Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan). Realisasi

keuangan 49,98%.

(18) Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

(Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 41,52%.

6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.



(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 94,04%.



(5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Realisasi Keuangan

96,75%.

(6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan. Realisasi Keuangan 98,11%.

(7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Realisasi Keuangan 93,46%.

(8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Realisasi Keuangan 97,47%.

(9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Realisasi

keuangan 90,70%.

(10) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Realisasi Keuangan

93,61%.

(11) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Realisasi

Keuangan 93,51%.

(12) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 95,62%.

(13) Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.


(14) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana




74

7) Badan Lingkungan Hidup.



(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi Keuangan 71,82%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. Realisasi Keuangan 85,70%.

(5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Realisasi Keuangan

98,69%.

(6) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Realisasi

Keuangan 90,88%.

(7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Realisasi Keuangan

94,67%.

(8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 90,03%.

(9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Realisasi Keuangan 88,20%.

(10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Realisasi Keuangan 80,12%.

(11) Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 90,09%.

8) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.



(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Realisasi keuangan 99,70%.


Keuangan.Realisasi keuangan 97,04%.

(5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.


(6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak. Realisasi

keuangan 92,70%.

(7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Realisasi

keuangan 97,05%.

(8) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.


(9) Program Keluarga Berencana. Realisasi keuangan 98,86%.

(10) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Realisasi keuangan 99,99%.

(11) Program Pelayanan Kontrasepsi. Realisasi keuangan 97,34%.

(12) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Realisasi

keuangan 97,32%

(13) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS.

Realisasi keuangan 98,08%

(14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Realisasi keuangan

97,71%.

(15) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Realisasi keuangan

100,00%.



75

(16) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Realisasi

keuangan 100,00%.

(17) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan

96,23%.

(18) Program Peningkatan Prasarana/sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah

Desa. Realisasi keuangan 99,49%.

(19) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi keuangan 89,55%.

(20) Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan).


9) Dinas Sosial.




99,98%.



(5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Realisasi Keuangan

98,94%.

(6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan

95,48%.

(7) Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi Keuangan 68,62%.

(8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Realisasi Keuangan

98,61%.

(9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Realisasi Keuangan 94,33%.

(10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya). Realisasi Keuangan 97,60%.

(11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan

98,68%.

(12) Program Pembinaan Pelestarian, Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial (K3 S). Realisasi Keuangan 97,02%.

(13) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (K A T) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan).


(14) Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan

Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 98,99%.

(15) Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana


(16) Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana




76

10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.




98,66%.



(5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Realisasi Keuangan

98,43%.

(6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Realisasi keuangan 97,11%.

(7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Realisasi

Keuangan 96,86%.

(8) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Realisasi Keuangan 91,54%.

(9) Program Tansmigrasi Regional. Realisasi Keuanga 91,57%.

11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM




99,65%.



(5) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi Keuangan 90,79%.

(6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%.

(7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%.

(8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi Keuangan 88,77%.

(9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi

Keuangan 84,23%.

(10) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Realisasi Keuangan

80,35%.

(11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi Keuangan 97,37%.

(12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi Keuangan

89,44%.

(13) Program Persaingan Usaha. Realisasi Keuangan 88,14%.

(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Realisasi Keuangan 98,58%.

(15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 96,88%.

(16) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi Keuangan 95,62%.

(17) Program Penataan Struktur Industri. Realisasi Keuangan 92,22%.

(18) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Realisasi Keuangan

80,77%.

(19) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Realisasi Keuangan

97,51%.



77

(20) Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Kesitimewaan). Realisasi Keuangan

99,67%.

12) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal




93,83%.



(5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Realisasi Keuangan

94,71%.

(6) Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi. Realisasi Keuangan

88,71%.

(7) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Realisasi

Keuangan 97,95%.

(8) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 99,10%.

(9) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan

74,28%.

(10) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 94,25%.

13) Dinas Kebudayaan.






(5) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 90,76%.

(6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 93,23%.

(7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi Keuangan 90,95%.

(8) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi

Keuangan 75,90%.

(9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Realisasi Keuangan

91,97%.

(10) Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

0,00%.

(11) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

8,56%.

(12) Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 10,63%.

(13) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana


(14) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan).




78

14) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.




99,16%.



(5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan

98,56%.

(6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 83,27%.

(7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan

90,74%.

(8) Program Pendidikan Politik Masyarakat. Realisasi Keuangan 87,08%.

(9) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. Realisasi Keuangan

89,39%.

(10) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan).


15) Satuan Polisi Pamong Praja



(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi keuangan 96,88%.


51,37%.



(6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan

88,75%.

(7) Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal.


(8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi Keuangan

97,60%.

(9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.


16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 83,84%

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 98,70%




(5) Program Pencegahan Dini Bencana. Realisasi keuangan 91,93%.

(6) Program Penanggulangan Korban Bencana. Realisasi Keuangan 94,77%.



79

17) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 91,52%.

18) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 99,84%.

19) Sekretariat Daerah.





99,17%.



(6) Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah. Realisasi keuangan 93,58%.

(7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.


(8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Realisasi keuangan 79,02%.

(9) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Realisasi keuagan 90,29%.

(10) Program Penataan Administrasi Kependudukan . Realisasi keuangan 93,16%.

(11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.


(12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Realisasi keuangan

100,00%.

(13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan

91,70%.

(14) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi keuangan 97,78%.

(15) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Realisasi keuangan 95,48%.

(16) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Realisasi keuangan 96,24%.

(17) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. Realisasi keuangan 91,68%.

(18) Program Analisis Kebijakan Pembangunan. Realisasi keuangan 94,53%.

(19) Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 92,23%.

(20) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum. Realisasi keuangan 97,99%.

(21) Program Pengawasan Produk Hukum . Realisasi keuangan 98,54%.

(22) Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Realisasi keuangan 86,35%.

(23) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasi keuangan

96,11%.

(24) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi keuangan 96,62%.

(25) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Realisasi keuangan 98,41%.

(26) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan

Keistimewaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 73,80%.

(27) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana


(28) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Keistimewaan).




80

(29) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan).


(30) Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan).


(31) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana


(32) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 93,20%.

20) Sekretariat DPRD

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 80,04%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 88,08%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Keuangan 86,73%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan

96,79%.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.


6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi

Keuangan 72,75%.

20) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset




87,54%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.


(5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi

keuangan 86,70%.

(6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. Realisasi

keuangan 93,32%.

(7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kdh. Realisasi keuangan 71,94%.


81,45%.


(10) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi keuangan

95,17%.

(11) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah. Realisasi keuangan 74,04%.

(12) Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro.


21) Badan Pendidikan dan Pelatihan





81


Keuangan . Realisasi keuangan 97,54%.

(4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknlogi Informasi. Realisasi keuangan 92,06%.

(5) Program Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 96,79%.

(6) Program Pendidikan Kedinasan. Realisasi keuangan 87,03%.

(7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 92,23%.

(8) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah. Realisasi keuangan

80,75%.

(9) Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 87,37%.

22) Inspektorat




99,36%.

(4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi

Keuangan 90,94%.

(5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah. Realisasi Keuangan 89,91%.

(6) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan. Realisasi Keuangan 90,89%.

23) Badan Kepegawaian Daerah




(4) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. Realisasi keuangan 94,69%.


98,69%.


Keuangan. Realisasi keuangan 92,73%.


100,00%.


(9) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi keuangan 83,47%.

(10) Program Perbaikan Sistem Informasi Kearsipan. Realisasi keuangan 98,90%.

(11) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan).


24) PPKD

(1) Pendapatan dengan capaian 90,69%.

(2) Pendapatan Transfer dengan capaian 99,29%.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian 75,40%.

(4) Belanja dengan capaian 92,36%.

(5) Belanja Bunga dengan capaian 0,00%.



82

(6) Belanja Hibah dengan capaian 87,33%.

(7) Belanja Bantuan Sosial dengan capaian 54,24%.

(8) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan

capaian 100,00%.

(9) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

dengan capaian 98,42%.

(10) Belanja Tak Terduga dengan capaian 0,00%.

(11) Penerimaan Pembiayaan dengan capaian 104,64%.

(12) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan capaian 100,00%.

(13) Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan dengan capaian 100,00%.

(14) Pengeluaran Pembiayaan Dengan capaian 74,81%.

(15) Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah dengan capaian 74,81%.

25) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan




89,58%.



(5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. Realisasi Keuangan 97,50%.

(6) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. Realisasi

Keuangan 95,36%.

(7) Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana


(8) Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

10,54%.

26) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.




91,05%.



(5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi

Keuangan 92,38%.

(6) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Realisasi Keuangan 94,13%.

(7) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Realisasi

Keuangan 82,92%.

(8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Realisasi Keuangan 82,09%.

(9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Realisasi Keuangan

100,00%.

(10) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana




83

(11) Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

86,94%.

27) Dinas Pertanian




95,43%.


Keuangan. Realisasi keuangan 90,82%.

(5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Realisasi keuangan 86,24%.

(6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Realisasi keuangan 87,97%.

(7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petanian/Perkebunan. Realisasi

keuangan 87,46%.

(8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Realisasi

keuangan 86,52%.

(9) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Realisasi keuangan 75,81%.

(10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Realisasi keuangan

92,63%.

(11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Realisasi keuangan 65,91%.

(12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Realisasi keuangan

98,64%.

(13) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. Realisasi keuangan

95,18%.

(14) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 54,29%.

(15) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan).


28) Dinas Kehutanan dan Perkebunan




78,41%.



(5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan. Realisasi Keuangan 93,15%.

(6) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. Realisasi Keuangan 91,67%.

(7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Realisasi Keuangan 83,70%.

(8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Realisasi Keuangan

92,35%.

(9) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Realisasi Keuangan

98,29%.

(10) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Realisasi Keuangan 86,74%.



84

(11) Program Perlindungan Dan Konservasi Sd Hutan (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 53,67%.

29) Dinas Pariwisata





(4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Realisasi keuangan 96,96%.

(5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Realisasi Keuangan 88,43%.

(6) Program Pengembangan Kemitraan. Realisasi Keuangan 98,79%.

(7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan). Realisasi

Keuangan 67,12%.

(8) Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan

73,93%.

30) Dinas Kelautan dan Perikanan





(4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Realisasi Keuangan 95,29%.

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan. Realisasi Keuangan 99,93%.

(6) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut. Realisasi Keuangan 85,72%.

(7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.


(8) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada

Masyarakat. Realisasi Keuangan 95,64%.

(9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Realisasi Keuangan 89,67%.

(10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Realisasi Keuangan 92,98%.

(11) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Realisasi

Keuangan 94,43%.

(12) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air,Laut, air payau, dan air tawar.


(13) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam. Realisasi

Keuangan 98,47%.

(14) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan.


(15) Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Kelautan Dan Perikanan

(Dana Keistimewaan). Realisasi Keuangan 38,42%.



85

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang

Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) (%)

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PENDAPATAN DISDIKPORA 2.485.610.000,00 3.620.958.630,00 1.135.348.630,00 145,68 %

Pendapatan Asli Daerah 2.485.610.000,00 3.620.958.630,00 1.135.348.630,00 145,68 %

Pendapatan Retribusi Daerah 328.110.000,00 645.697.000,00 317.587.000,00 196,79 %

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.157.500.000,00 2.975.261.630,00 817.761.630,00 137,90 %

BELANJA DISDIKPORA 247.044.102.537,00 215.667.476.690,00 (31.376.625.847,00) 87,30 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 102.250.501.984,00 99.195.786.056,00 (3.054.715.928,00) 97,01 %

Belanja Pegawai 102.250.501.984,00 99.195.786.056,00 (3.054.715.928,00) 97,01 %

BELANJA LANGSUNG 144.793.600.553,00 116.471.690.634,00 (28.321.909.919,00) 80,44 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.481.853.098,00 4.970.482.957,00 (511.370.141,00) 90,67 %

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4.668.724.810,00 4.455.933.987,00 (212.790.823,00) 95,44 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 308.900.000,00 303.976.100,00 (4.923.900,00) 98,41 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

213.620.000,00 195.520.500,00

(18.099.500,00) 91,53 %

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.012.648.400,00 906.679.300,00 (105.969.100,00) 89,54 %

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.101.283.550,00 6.207.652.929,00 (893.630.621,00) 87,42 %

Program Pendidikan Menengah 20.934.189.885,00 20.195.678.073,00 (738.511.812,00) 96,47 %

Program Pendidikan Non Formal 4.068.756.000,00 3.664.232.955,00 (404.523.045,00) 90,06 %

Program Pendidikan Luar Biasa 9.083.081.650,00 8.707.229.366,00 (375.852.284,00) 95,86 %

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.510.890.000,00 7.784.907.420,00 (725.982.580,00) 91,47 %

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.788.239.960,00 9.057.151.060,00 (1.731.088.900,00) 83,95 %

Program Pendidikan Tinggi 5.281.650.000,00 5.070.218.800,00 (211.431.200,00) 96,00 %

Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka 4.215.866.200,00 4.045.210.775,00 (170.655.425,00) 95,95 %

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD 10.097.460.000,00 9.016.107.322,00 (1.081.352.678,00) 89,29 %

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 100.000.000,00 97.187.350,00 (2.812.650,00) 97,19 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.155.942.000,00 1.047.555.150,00 (108.386.850,00) 90,62 %

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1.666.800.000,00 1.613.385.000,00 (53.415.000,00) 96,80 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8.165.000.000,00 7.825.037.900,00 (339.962.100,00) 95,84 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 10.965.000.000,00 10.471.984.915,00 (493.015.085,00) 95,50 %

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 824.775.000,00 803.264.990,00 (21.510.010,00) 97,39 %

Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan) 14.000.000.000,00 3.300.306.000,00 (10.699.694.000,00) 23,57 %

Program Pendidikan Non Formal (Dana Keistimewaan) 2.488.750.000,00 386.139.700,00 (2.102.610.300,00) 15,52 %

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga (Dana Keistimewaan) 582.000.000,00 427.052.200,00 (154.947.800,00) 73,38 %

Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan) 8.162.000.000,00 4.224.315.485,00 (3.937.684.515,00) 51,76 %

Program Peningkatan Peran Serta, Kapasitas Dan Apresiasi Budaya Pemuda (Dana Keistimewaan) 4.916.170.000,00 1.694.480.400,00 (3.221.689.600,00) 34,47 %

URUSAN WAJIB KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN DINAS KESEHATAN 5.928.746.300,00 6.523.262.638,62 594.516.338,62 110,03 %

Pendapatan Asli Daerah 5.928.746.300,00 6.523.262.638,62 594.516.338,62 110,03 %

Pendapatan Retribusi Daerah 4.745.380.300,00 5.607.044.009,62 861.663.709,62 118,16 %



86


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.183.366.000,00 916.218.629,00 (267.147.371,00) 77,42 %

BELANJA DINAS KESEHATAN 133.937.824.520,00 76.731.444.309,00 (57.206.380.211,00) 57,29 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.034.165.740,00 22.770.713.959,00 (263.451.781,00) 98,85 %

Belanja Pegawai 23.034.165.740,00 22.770.713.959,00 (263.451.781,00) 98,85 %






126.420.600,00 120.017.610,00 (6.402.990,00) 94,94 %

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.458.255.000,00 1.179.225.000,00 (279.030.000,00) 80,87 %

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 454.518.000,00 444.055.549,00 (10.462.451,00) 97,70 %

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 508.032.900,00 494.581.800,00 (13.451.100,00) 97,35 %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.504.897.460,00 1.428.851.490,00 (76.045.970,00) 94,95 %

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru

9.074.647.000,00 8.154.893.784,00 (919.753.216,00) 89,86 %

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru

297.496.800,00 260.041.675,00 (37.455.125,00) 87,41 %

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

297.272.660,00 295.618.090,00 (1.654.570,00) 99,44 %

Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

209.790.450,00 207.708.450,00 (2.082.000,00) 99,01 %

Program Pelayanan Kesehatan 1.497.584.200,00 1.440.969.982,00 (56.614.218,00) 96,22 %

Program Sistem Informasi Kesehatan 1.050.065.000,00 707.055.000,00 (343.010.000,00) 67,33 %

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan 565.278.500,00 469.515.540,00 (95.762.960,00) 83,06 %

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 127.840.000,00 126.140.000,00 (1.700.000,00) 98,67 %

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 496.867.320,00 468.130.950,00 (28.736.370,00) 94,22 %

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 77.869.101.000,00 29.096.537.435,00 (48.772.563.565,00) 37,37 %

Program Kesehatan Lansia 130.330.500,00 126.218.500,00 (4.112.000,00) 96,84 %

Program Kesehatan Balita 75.600.000,00 75.600.000,00 - 100,00 %

Program Kesehatan Bayi 36.500.000,00 36.500.000,00 - 100,00 %

Program Kesehatan Ibu 134.487.390,00 132.597.130,00 (1.890.260,00) 98,59 %

Program Kesehatan Anak dan Remaja 62.000.000,00 61.970.000,00 (30.000,00) 99,95 %

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Keistimewaan)

500.000.000,00 96.951.900,00 (403.048.100,00) 19,39 %

Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dana Keistimewaan) 4.608.000.000,00 - (4.608.000.000,00) 0,00 %

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Dana Keistimewaan)

480.000.000,00 455.000.000,00 (25.000.000,00) 94,79 %

URUSAN WAJIB KESEHATAN

RUMAH SAKIT

PENDAPATAN R.S. GRHASIA 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %

Pendapatan Asli Daerah 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 10.133.516.880,00 10.022.859.783,82 (110.657.096,18) 98,91 %

BELANJA R.S. GRHASIA 42.158.086.593,00 38.508.341.349,00 (3.649.745.244,00) 91,34 %


Belanja Pegawai 13.351.785.682,00 13.259.333.646,00 (92.452.036,00) 99,31 %


Program Peningkatan Pelayanan BLUD 28.806.300.911,00 25.249.007.703,00 (3.557.293.208,00) 87,65 %

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM 203.290.000,00 286.741.000,00 83.451.000,00 141,05 %

Pendapatan Asli Daerah 203.290.000,00 286.741.000,00 83.451.000,00 141,05 %

Hasil Retribusi Daerah 165.790.000,00 286.741.000,00 120.951.000,00 172,95 %



87


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 37.500.000,00 42.761.500,00 5.261.500,00 114,03 %

BELANJA DINAS PUP-ESDM 358.929.099.578,00 332.992.526.991,00 (25.936.572.587,00) 92,77 %


Belanja Pegawai 21.322.359.034,00 20.316.482.495,00 (1.005.876.539,00) 95,28 %




Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 49.530.950,00 (469.050,00) 99,06 %


332.346.110,00 325.749.729,00 (6.596.381,00) 98,02 %

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3.420.226.000,00 2.899.263.360,00 (520.962.640,00) 84,77 %

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 108.354.544.377,00 105.560.963.565,00 (2.793.580.812,00) 97,42 %

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 486.854.000,00 462.528.650,00 (24.325.350,00) 95,00 %

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

254.000.000,00 202.100.000,00 (51.900.000,00) 79,57 %

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainya

26.155.387.793,00 22.936.467.440,00 (3.218.920.353,00) 87,69 %

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 2.213.130.740,00 2.075.723.030,00 (137.407.710,00) 93,79 %

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya

14.582.538.953,00 13.008.437.499,00 (1.574.101.454,00) 89,21 %

Program Pengendalian Banjir 1.518.497.075,00 1.415.537.915,00 (102.959.160,00) 93,22 %

Program Pelayanan Jasa Pengujian 254.750.000,00 251.864.225,00 (2.885.775,00) 98,87 %

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 228.937.110,00 218.883.830,00 (10.053.280,00) 95,61 %

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 228.937.110,00 218.883.830,00 (10.053.280,00) 95,61 %

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 439.730.000,00 429.587.500,00 (10.142.500,00) 97,69 %

Program Pengelolaan Persampahan 173.780.000,00 146.864.360,00 (26.915.640,00) 84,51 %

Program Pengembangan Kawasan Perkotaan 3.099.950.000,00 2.884.825.520,00 (215.124.480,00) 93,06 %

Program Pengembangan Kawasan Pedesaan 19.096.609.800,00 18.144.440.140,00 (952.169.660,00) 95,01 %

Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan

127.343.000,00 103.318.600,00 (24.024.400,00) 81,13 %

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 69.878.617.725,00 66.654.585.308,00 (3.224.032.417,00) 95,39 %

Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 424.100.000,00 422.266.960,00 (1.833.040,00) 99,57 %

Program Pengkaji dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

693.275.400,00 684.404.390,00 (8.871.010,00) 98,72 %

Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur 16.346.194.000,00 16.012.463.967,00 (333.730.033,00) 97,96 %

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 4.373.100.000,00 2.546.028.130,00 (1.827.071.870,00) 58,22 %

Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah 4.358.575.431,00 4.124.357.225,00 (234.218.206,00) 94,63 %

Program Pengembangan Perumahan 11.358.600.000,00 10.783.268.431,00 (575.331.569,00) 94,93 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.048.650.000,00 1.833.105.100,00 (215.544.900,00) 89,48 %

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9.959.927.800,00 9.419.140.180,00 (540.787.620,00) 94,57 %

Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh 3.999.040.000,00 3.595.182.860,00 (403.857.140,00) 89,90 %

Program Perencanaan Tata Ruang 992.534.800,00 958.527.320,00 (34.007.480,00) 96,57 %

Program Pemanfaatan Ruang 1.012.909.450,00 905.869.100,00 (107.040.350,00) 89,43 %

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 837.318.500,00 801.349.800,00 (35.968.700,00) 95,70 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

696.828.672,00 676.118.800,00 (20.709.872,00) 97,03 %

Program Pengelolaan Air Bawah Tanah Berwawasan Konservasi

3.499.200.000,00 3.404.529.880,00 (94.670.120,00) 97,29 %

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

1.775.810.000,00 1.653.534.110,00 (122.275.890,00) 93,11 %

Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar

1.225.259.000,00 1.188.572.800,00 (36.686.200,00) 97,01 %

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

4.918.000.000,00 4.341.979.150,00 (576.020.850,00) 88,29 %

Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan)

2.100.000.000,00 76.544.950,00 (2.023.455.050,00) 3,64 %

Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

4.700.000.000,00 737.903.600,00 (3.962.096.400,00) 15,70 %



88


URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA BAPPEDA 28.196.620.059,00 22.665.586.630,00 (5.531.033.429,00) 80,38 %


Belanja Pegawai 5.582.182.274,00 5.571.603.075,00 (10.579.199,00) 99,81 %





Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

113.475.200,00 106.469.090,00 (7.006.110,00) 93,83 %

Program Pengembangan Data /Informasi 931.930.500,00 872.388.500,00 (59.542.000,00) 93,61 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.572.003.900,00 1.458.888.350,00 (113.115.550,00) 92,80 %

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.097.238.600,00 928.218.300,00 (169.020.300,00) 84,60 %

Program Perencanaan Sosial Budaya 1.323.111.550,00 1.202.075.650,00 (121.035.900,00) 90,85 %

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1.405.229.090,00 1.206.661.000,00 (198.568.090,00) 85,87 %

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 1.113.535.950,00 1.018.386.550,00 (95.149.400,00) 91,46 %

Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1.698.578.515,00 1.504.594.445,00 (193.984.070,00) 88,58 %

Program Pengembangan Statistik Daerah 1.426.177.380,00 1.382.404.050,00 (43.773.330,00) 96,93 %

Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan)

530.000.000,00 434.914.500,00 (95.085.500,00) 82,06 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Keistimewaan)

1.723.966.000,00 672.777.940,00 (1.051.188.060,00) 39,03 %

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Dana Keistimewaan)

684.957.000,00 294.400.200,00 (390.556.800,00) 42,98 %

Program Perencanaan Sosial Budaya (Dana Keistimewaan) 2.156.352.000,00 751.199.800,00 (1.405.152.200,00) 34,84 %

Program Pengendalian Pembangunan Derah (Dana Keistimewaan)

606.781.000,00 303.251.200,00 (303.529.800,00) 49,98 %

Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

1.137.955.000,00 472.427.000,00 (665.528.000,00) 41,52 %

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENDAPATAN DISHUBKOMINFO 20.160.532.675,00 21.216.874.759,23 1.056.342.084,23 105,24 %

Pendapatan Asli Daerah 20.160.532.675,00 21.216.874.759,23 1.056.342.084,23 105,24 %

Hasil Retribusi Daerah 17.632.980.000,00 18.498.893.884,23 865.913.884,23 104,91 %

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.527.552.675,00 2.717.980.875,00 190.428.200,00 107,53 %

BELANJA DISHUBKOMINFO 88.010.819.252,00 81.091.563.477,00 (6.919.255.775,00) 92,14 %


Belanja Pegawai 14.224.018.598,00 14.155.762.457,00 (68.256.141,00) 99,52 %


Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1.942.553.766,00 1.855.407.767,00 (87.145.999,00) 95,51 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.657.717.450,00 2.429.108.014,00 (228.609.436,00) 91,40 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 27.000.000,00 25.390.400,00 (1.609.600,00) 94,04 %


189.011.600,00 178.566.170,00 (10.445.430,00) 94,47 %

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.558.763.466,00 1.508.146.640,00 (50.616.826,00) 96,75 %

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fas LLAJ

2.277.842.752,00 2.234.767.010,00 (43.075.742,00) 98,11 %

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 46.111.689.470,00 43.094.774.418,00 (3.016.915.052,00) 93,46 %

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.575.472.250,00 6.409.435.550,00 (166.036.700,00) 97,47 %

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KBM 58.458.000,00 53.021.260,00 (5.436.740,00) 90,70 %

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 415.600.200,00 389.031.540,00 (26.568.660,00) 93,61 %



89


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa

8.614.956.100,00 8.055.518.951,00 (559.437.149,00) 93,51 %

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 325.764.000,00 311.488.200,00 (14.275.800,00) 95,62 %

Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi

31.971.600,00 31.901.100,00 (70.500,00) 99,78 %

Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

3.000.000.000,00 359.244.000,00 (2.640.756.000,00) 11,97 %

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 15.595.207.357,00 14.236.474.595,00 (1.358.732.762,00) 91,29 %


Belanja Pegawai 2.998.811.277,00 2.957.994.717,00 (40.816.560,00) 98,64 %


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 806.387.200,00 663.162.933,00 (143.224.267,00) 82,24 %




118.268.000,00 101.361.550,00 (16.906.450,00) 85,70 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 419.306.125,00 413.806.125,00 (5.500.000,00) 98,69 %

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4.700.452.805,00 4.271.969.710,00 (428.483.095,00) 90,88 %

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.597.515.150,00 1.512.400.380,00 (85.114.770,00) 94,67 %

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH

680.324.990,00 612.481.350,00 (67.843.640,00) 90,03 %

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 269.028.800,00 237.280.800,00 (31.748.000,00) 88,20 %

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.210.856.400,00 1.771.395.200,00 (439.461.200,00) 80,12 %

Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya 500.000.000,00 450.446.830,00 (49.553.170,00) 90,09 %

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

BELANJA BPPM 15.179.695.067,00 14.359.106.917,00 (820.588.150,00) 94,59 %


Belanja Pegawai 3.699.697.267,00 3.691.271.883,00 (8.425.384,00) 99,77 %

BELANJA LANGSUNG 11.479.997.800,00 10.667.835.034,00 (812.162.766,00) 92,93 %


Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 827.120.000,00 800.326.050,00 (26.793.950,00) 96,76 %



89.833.800,00 87.172.900,00 (2.660.900,00) 97,04 %

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

275.500.000,00 268.639.400,00 (6.860.600,00) 97,51 %

Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender & Anak

1.466.482.000,00 1.359.383.330,00 (107.098.670,00) 92,70 %

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 600.378.000,00 582.668.180,00 (17.709.820,00) 97,05 %

Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1.137.500.000,00 1.054.233.240,00 (83.266.760,00) 92,68 %

Program Keluarga Berencana 729.994.000,00 721.639.080,00 (8.354.920,00) 98,86 %

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 220.000.000,00 219.979.860,00 (20.140,00) 99,99 %

Program Pelayanan Kontrasepsi 50.000.000,00 48.669.940,00 (1.330.060,00) 97,34 %

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Korseling

120.000.000,00 116.788.960,00 (3.211.040,00) 97,32 %

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

192.000.000,00 188.322.440,00 (3.677.560,00) 98,08 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.693.000.000,00 1.654.163.900,00 (38.836.100,00) 97,71 %

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 %



90


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 76.000.000,00 73.135.400,00 (2.864.600,00) 96,23 %

Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa

95.000.000,00 94.515.000,00 (485.000,00) 99,49 %

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)

2.400.000.000,00 2.149.083.340,00 (250.916.660,00) 89,55 %

Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Dana Keistimewaan) 500.000.000,00 274.394.550,00 (225.605.450,00) 54,88 %

URUSAN WAJIB SOSIAL

DINAS SOSIAL

PENDAPATAN DINAS SOSIAL 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %

Pendapatan Asli Daerah 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %

Retribusi Daerah 391.650.000,00 391.100.000,00 (550.000,00) 99,86 %

BELANJA DINAS SOSIAL 67.879.910.821,00 48.523.899.900,00 (19.356.010.921,00) 71,48 %


Belanja Pegawai 15.101.428.981,00 14.710.458.765,00 (390.970.216,00) 97,41 %


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.259.597.633,00 9.072.942.423,00 (1.186.655.210,00) 88,43 %



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

146.344.250,00 144.893.490,00 (1.450.760,00) 99,01 %

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.536.716.260,00 1.520.462.060,00 (16.254.200,00) 98,94 %

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.852.171.718,00 3.678.080.458,00 (174.091.260,00) 95,48 %

Program Pembinaan Anak Terlantar 352.384.220,00 241.804.508,00 (110.579.712,00) 68,62 %

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 270.029.640,00 266.288.140,00 (3.741.500,00) 98,61 %

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 5.412.468.016,00 5.105.755.347,00 (306.712.669,00) 94,33 %

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

709.752.400,00 692.726.500,00 (17.025.900,00) 97,60 %

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.923.351.000,00 1.898.045.200,00 (25.305.800,00) 98,68 %

Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

424.099.370,00 411.474.170,00 (12.625.200,00) 97,02 %

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(K A T) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P M K S) Lainnya (Dana Keistimewaan)

15.196.000.000,00 0,00 (15.196.000.000,00) 0,00 %

Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) (Dana Keistimewaan)

355.000.000,00 351.400.700,00 (3.599.300,00) 98,99 %

Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial (Dana Keisitimewaan)

513.248.000,00 504.011.200,00 (9.236.800,00) 98,20 %

Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Dana Keisitimewaan)

4.365.703.000,00 3.288.344.900,00 (1.077.358.100,00) 75,32 %

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PENDAPATAN DISNAKERTRANS 805.501.048,00 819.261.316,00 13.760.268,00 101,71 %


Retribusi Daerah 678.501.048,00 686.649.022,00 8.147.974,00 101,20 %


BELANJA DISNAKERTRANS 39.400.062.325,00 38.251.408.988,00 (1.148.653.337,00) 97,08 %


Belanja Pegawai 13.944.904.085,00 13.782.652.493,00 (162.251.592,00) 98,84 %







91



429.450.000,00 423.055.000,00 (6.395.000,00) 98,51 %

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6.312.461.000,00 6.213.656.500,00 (98.804.500,00) 98,43 %

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8.380.507.000,00 8.138.305.800,00 (242.201.200,00) 97,11 %

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

1.996.409.400,00 1.933.733.720,00 (62.675.680,00) 96,86 %

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.881.194.000,00 1.722.022.418,00 (159.171.582,00) 91,54 %

Program Transmigrasi Regional 372.629.000,00 341.212.400,00 (31.416.600,00) 91,57 %

URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

PENDAPATAN DISPERINDAGKOP-UKM 302.500.000,00 311.364.523,00 8.864.523,00 102,93 %



BELANJA DISPERINDAGKOP-UKM 31.298.522.417,00 29.299.920.875,00 (1.998.601.542,00) 93,61 %


Belanja Pegawai 11.777.327.862,00 11.577.819.695,00 (199.508.167,00) 98,31 %






172.142.300,00 144.637.590,00 (27.504.710,00) 84,02 %

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

240.007.450,00 217.907.450,00 (22.100.000,00) 90,79 %

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

76.377.400,00 76.377.400,00 0,00 100,00 %

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

34.518.000,00 34.518.000,00 0,00 100,00 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 753.145.000,00 668.559.820,00 (84.585.180,00) 88,77 %

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

709.824.955,00 597.872.210,00 (111.952.745,00) 84,23 %

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

1.144.125.960,00 919.311.920,00 (224.814.040,00) 80,35 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 897.574.000,00 873.968.340,00 (23.605.660,00) 97,37 %

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.228.909.909,00 1.993.475.628,00 (235.434.281,00) 89,44 %

Program Persaingan Usaha 236.777.500,00 208.700.100,00 (28.077.400,00) 88,14 %

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 553.234.000,00 545.382.000,00 (7.852.000,00) 98,58 %

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.311.005.500,00 1.270.041.160,00 (40.964.340,00) 96,88 %

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 898.513.418,00 859.181.260,00 (39.332.158,00) 95,62 %

Program Penataan Struktur Industri 272.341.450,00 251.145.950,00 (21.195.500,00) 92,22 %

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 31.984.300,00 25.834.300,00 (6.150.000,00) 80,77 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif 760.880.000,00 741.920.000,00 (18.960.000,00) 97,51 %

Program Pengembangan Industri Kreatif (Dana Keistimewaan)

527.921.000,00 526.162.000,00 (1.759.000,00) 99,67 %

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

PENDAPATAN BKPM 616.000.000,00 804.328.000,00 188.328.000,00 130,57 %



BELANJA BKPM 14.411.640.010,00 13.491.727.095,00 (919.912.915,00) 93,62 %


Belanja Pegawai 4.603.430.280,00 4.495.087.915,00 (108.342.365,00) 97,65 %





92




Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.211.800,00 97.719.300,00 (2.492.500,00) 97,51 %

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.080.662.000,00 1.970.547.000,00 (110.115.000,00) 94,71 %

Program Peningkatan Iklim Investasi &Realisasi Investasi 1.430.136.100,00 1.268.664.500,00 (161.471.600,00) 88,71 %

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 192.837.880,00 188.875.880,00 (3.962.000,00) 97,95 %

Program Pengembangan Nilai Budaya 555.950.000,00 550.932.500,00 (5.017.500,00) 99,10 %

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1.239.938.100,00 921.035.383,00 (318.902.717,00) 74,28 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan) 200.000.000,00 188.500.000,00 (11.500.000,00) 94,25 %

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN

PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN 235.150.000,00 303.358.000,00 68.208.000,00 129,01 %



BELANJA DINAS KEBUDAYAAN 167.644.664.546,00 54.283.630.289,00 (113.361.034.257,00) 32,38 %


Belanja Pegawai 9.042.677.321,00 8.968.484.067,00 (74.193.254,00) 99,18 %






228.358.000,00 204.649.610,00 (23.708.390,00) 89,62 %

Program Pengembangan Nilai Budaya 3.705.871.000,00 3.363.275.670,00 (342.595.330,00) 90,76 %

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.676.586.400,00 14.615.710.716,00 (1.060.875.684,00) 93,23 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 10.251.563.625,00 9.324.261.553,00 (927.302.072,00) 90,95 %

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

664.985.000,00 504.734.800,00 (160.250.200,00) 75,90 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 5.026.370.000,00 4.622.969.000,00 (403.401.000,00) 91,97 %

Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan) 21.500.000.000,00 - (21.500.000.000,00) 0,00 %

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan)

44.088.741.400,00 3.773.063.700,00 (40.315.677.700,00) 8,56 %

Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dana Keistimewaan)

32.073.967.000,00 3.410.801.000,00 (28.663.166.000,00) 10,63 %

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dana Keistimewaan)

650.000.000,00 - (650.000.000,00) 0,00 %

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

18.700.000.000,00 - (18.700.000.000,00) 0,00 %

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BELANJA BAKESBANGLINMAS 10.768.938.761,00 10.229.738.563,00 (539.200.198,00) 94,99 %


Belanja Pegawai 3.828.533.984,00 3.633.245.319,00 (195.288.665,00) 94,90 %



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 552.965.000,00 518.894.393,00 (34.070.607,00) 93,84 %



Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3.496.978.500,00 3.446.599.835,00 (50.378.665,00) 98,56 %

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 234.664.700,00 195.414.380,00 (39.250.320,00) 83,27 %



93


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 151.828.930,00 137.767.640,00 (14.061.290,00) 90,74 %

Program Pendidikan Politik Masyarakat 417.710.300,00 363.761.510,00 (53.948.790,00) 87,08 %

Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat 532.061.630,00 475.630.240,00 (56.431.390,00) 89,39 %

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Dana Keistimewaan)

378.025.000,00 366.256.500,00 (11.768.500,00) 96,89 %


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BELANJA SATPOL PP 9.341.374.351,00 8.794.275.368,00 (547.098.983,00) 94,14 %


Belanja Pegawai 5.841.207.975,00 5.790.321.626,00 (50.886.349,00) 99,13 %




Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000,00 23.250.000,00 (750.000,00) 96,88 %



53.397.060,00 52.966.750,00 (430.310,00) 99,19 %

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.073.110.800,00 952.366.600,00 (120.744.200,00) 88,75 %

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas & Pencegahan TK 456.529.530,00 377.196.900,00 (79.332.630,00) 82,62 %

Program Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

79.306.720,00 77.404.200,00 (1.902.520,00) 97,60 %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kep da dan Wakepda

50.000.000,00 41.340.000,00 (8.660.000,00) 82,68 %


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BELANJA BPBD 13.020.366.120,00 12.458.546.394,00 (561.819.726,00) 95,69 %


Belanja Pegawai 2.519.906.410,00 2.495.626.211,00 (24.280.199,00) 99,04 %


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.094.828.400,00 917.875.950,00 (176.952.450,00) 83,84 %




Program Pencegahan Dini Bencana 1.663.344.920,00 1.529.143.610,00 (134.201.310,00) 91,93 %

Program Penanggulangan Korban Bencana 2.953.634.140,00 2.799.284.040,00 (154.350.100,00) 94,77 %

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BELANJA DPRD 15.474.364.050,00 14.162.411.592,00 (1.311.952.458,00) 91,52 %


Belanja Pegawai 15.474.364.050,00 14.162.411.592,00 (1.311.952.458,00) 91,52 %


GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB 1.814.938.631,00 1.811.978.369,00 (2.960.262,00) 99,84 %


Belanja Pegawai 1.814.938.631,00 1.811.978.369,00 (2.960.262,00) 99,84 %



94



SEKRETARIAT DAERAH

BELANJA SEKRETARIAT DAERAH 83.982.088.468,00 74.007.729.869,00 (9.974.358.599,00) 88,12 %


Belanja Pegawai 23.297.794.157,00 22.838.380.511,00 (459.413.646,00) 98,03 %


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.414.599.126,00 9.630.662.476,00 (1.783.936.650,00) 84,37 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.225.488.360,00 9.616.027.643,00 (1.609.460.717,00) 85,66 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 154.250.000,00 151.050.000,00 (3.200.000,00) 97,93 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.491.278.650,00 1.478.862.950,00 (12.415.700,00) 99,17 %


333.458.950,00 322.889.520,00 (10.569.430,00) 96,83 %

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 379.025.200,00 354.702.300,00 (24.322.900,00) 93,58 %

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

435.136.800,00 422.993.950,00 (12.142.850,00) 97,21 %

Program Penyelesaian Konflik Pertanahan 59.860.000,00 47.304.250,00 (12.555.750,00) 79,02 %

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 82.482.390,00 74.476.390,00 (8.006.000,00) 90,29

Program Penataan Administrasi Kependudukan 964.255.000,00 898.262.559,00 (65.992.441,00) 93,16 %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda

2.620.500.000,00 2.368.943.592,00 (251.556.408,00) 90,40 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 68.875.000,00 68.875.000,00 0,00 100,00 %

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 442.848.500,00 406.092.510,00 (36.755.990,00) 91,70 %

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.595.716.100,00 1.560.306.400,00 (35.409.700,00) 97,78 %

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 359.045.100,00 342.802.100,00 (16.243.000,00) 95,48 %

Program Optimalisasai Penyelenggaraan Pemerintahan 480.952.100,00 462.873.880,00 (18.078.220,00) 96,24 %

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah 2.368.709.700,00 2.171.655.780,00 (197.053.920,00) 91,68 %

Program Analisis kebijakan Pembangunan 4.691.299.595,00 4.434.796.435,00 (256.503.160,00) 94,53 %

Program Penelitian dan Pengembangan 1.147.039.100,00 1.057.970.680,00 (89.068.420,00) 92,23 %

Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum 2.780.313.800,00 2.724.462.353,00 (55.851.447,00) 97,99 %

Program Pengawasan Produk Hukum 645.248.450,00 635.801.770,00 (9.446.680,00) 98,54 %

Program Pengembangan Kehidupan Beragama 2.458.964.240,00 2.123.303.560,00 (335.660.680,00) 86,35 %

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 829.917.160,00 797.669.200,00 (32.247.960,00) 96,11 %

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 494.533.390,00 477.823.400,00 (16.709.990,00) 96,62

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.432.271.600,00 1.409.475.300,00 (22.796.300,00) 98,41 %

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

4.300.000.000,00 3.173.470.000,00 (1.126.530.000,00) 73,80 %

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Urusan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)

2.000.000.000,00 1.258.963.160,00 (741.036.840,00) 62,95 %

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (Dana Keistimewaan)

1.281.314.000,00 390.403.000,00 (890.911.000,00) 30,47 %

Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Dana Keistimewaan)

563.227.000,00 331.945.000,00 (231.282.000,00) 58,94 %

Program Analisa Kebijakan Kebudayaan Dan Pariwisata (Dana Keistimewaan)

350.000.000,00 314.657.900,00 (35.342.100,00) 89,90 %

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Dana Keistimewaan)

2.516.142.500,00 991.053.700,00 (1.525.088.800,00) 39,39 %

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Dana Keistimewaan)

717.542.500,00 668.772.600,00 (48.769.900,00) 93,20 %


SEKRETARIAT DPRD

BELANJA SEKRETARIAT DPRD 48.631.388.195,00 37.674.999.566,00 (10.956.388.629,00) 77,47 %



95



Belanja Pegawai 4.928.490.090,00 4.838.310.119,00 (90.179.971,00) 98,17 %







142.722.235,00 128.408.955,00 (14.313.280,00) 89,97 %

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

35.600.330.930,00 25.898.454.393,00 (9.701.876.537,00) 72,75 %


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PENDAPATAN DPPKA 1.091.374.943.894,00 1.153.105.291.125,12 61.730.347.231,12 105,66 %

Pajak Daerah 1.021.820.720.000,00 1.063.314.117.923,00 41.493.397.923,00 104,06 %


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 40.411.499.192,00 40.817.517.188,12 406.017.996,12 101,00 %

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah 29.008.529.702,00 48.821.480.914,00 19.812.951.212,00 168,30 %

BELANJA DPPKA 114.977.460.615,00 107.383.261.948,57 (7.594.198.666,43) 93,40 %


Belanja Pegawai 51.289.757.236,00 49.292.425.859,00 (1.997.331.377,00) 96,11 %


Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.443.148.216,00 3.635.444.753,57 (807.703.462,43) 81,82 %

Program Peningkatan Peningkatana Sarana dan Prasarana 40.588.734.857,00 38.273.391.515,00 (2.315.343.342,00) 94,30 %

Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 547.228.400,00 479.058.950,00 (68.169.450,00) 87,54 %

Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

141.408.250,00 133.920.250,00 (7.488.000,00) 94,70 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14.675.430.256,00 12.723.644.325,00 (1.951.785.931,00) 86,70 %

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

501.195.200,00 467.729.700,00 (33.465.500,00) 93,32 %

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

461.742.000,00 332.199.450,00 (129.542.550,00) 71,94 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 58.832.000,00 47.918.000,00 (10.914.000,00) 81,45 %

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 41.926.800,00 38.296.800,00 (3.630.000,00) 91,34 %

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

585.195.800,00 556.946.300,00 (28.249.500,00) 95,17 %

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 561.111.600,00 415.430.600,00 (145.681.000,00) 74,04 %

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro

1.081.750.000,00 986.855.446,00 (94.894.554,00) 91,23 %


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDAPATAN BANDIKLAT 8.435.579.000,00 8.520.779.000,00 85.200.000,00 101,01 %


Hasil Retribusi Daerah 1.072.242.750,00 1.041.084.500,00 (31.158.250,00) 97,09 %

Lain-Lain PAD Yang Sah 7.363.336.250,00 7.479.694.500,00 116.358.250,00 101,58 %

BELANJA BANDIKLAT 28.991.654.534,00 26.301.233.594,00 (2.690.420.940,00) 90,72 %


Belanja Pegawai 4.285.979.234,00 4.196.240.065,00 (89.739.169,00) 97,91 %





96




104.050.000,00 101.495.100,00 (2.554.900,00) 97,54 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 34.840.000,00 32.073.000,00 (2.767.000,00) 92,06 %

Program Penelitian dan Pengembangan 305.906.250,00 296.089.850,00 (9.816.400,00) 96,79 %

Program Pendidikan Kedinasan 8.778.724.650,00 7.640.271.400,00 (1.138.453.250,00) 87,03 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 288.770.900,00 266.330.581,00 (22.440.319,00) 92,23 %

Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah 383.397.000,00 309.597.500,00 (73.799.500,00) 80,75 %

Program Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan) 271.305.500,00 237.030.800,00 (34.274.700,00) 87,37 %


INSPEKTORAT

BELANJA INSPEKTORAT 10.366.793.569,00 9.829.424.133,00 (537.369.436,00) 94,82 %


Belanja Pegawai 4.132.411.829,00 4.109.013.680,00 (23.398.149,00) 99,43 %






40.200.400,00 36.558.700,00 (3.641.700,00) 90,94 %

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

3.090.084.200,00 2.778.331.250,00 (311.752.950,00) 89,91 %

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

141.559.000,00 128.657.350,00 (12.901.650,00) 90,89 %


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENDAPATAN 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %

Lain-Lain PAD Yang Sah 234.225.000,00 239.125.000,00 4.900.000,00 102,09 %

BELANJA BKD 97.318.222.839,00 95.342.696.040,00 (1.975.526.799,00) 97,97 %


Belanja Pegawai 83.506.162.861,00 83.266.960.464,00 (239.202.397,00) 99,71 %





Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 154.386.680,00 146.189.520,00 (8.197.160,00) 94,69 %



118.732.000,00 110.098.590,00 (8.633.410,00) 92,73 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 26.125.000,00 26.124.880,00 (120,00) 100,00 %

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 21.280.100,00 20.692.480,00 (587.620,00) 97,24 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.262.748.738,00 4.393.059.440,00 (869.689.298,00) 83,47 %

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 110.000.000,00 108.791.900,00 (1.208.100,00) 98,90 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dana Keistimewaan)

885.000.000,00 871.298.060,00 (13.701.940,00) 98,45 %


PPKD/BUD

PENDAPATAN 1.507.363.745.772,00 1.366.954.013.907,00 (140.409.731.865,00) 90,69 %

Dana Perimbangan 964.396.534.022,00 957.561.850.914,00 (6.834.683.108,00) 99,29 %



97


Lain-Lain Pendapatan yang Sah 542.967.211.750,00 409.392.162.993,00 (133.575.048.757,00) 75,40 %

BELANJA 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.027.845.113.892,00 949.309.308.145,78 (78.535.805.746,22) 92,36 %

Belanja Hibah 500.494.194.950,00 437.072.068.425,00 (63.422.126.525,00) 87,33 %

Belanja Bantuan Sosial 23.062.809.309,00 12.509.468.500,00 (10.553.340.809,00) 54,24 %

Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes 376.702.290.859,00 376.702.290.858,78 (0,22) 100,00 %

Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des 124.994.680.362,00 123.025.480.362,00 (1.969.200.000,00) 98,42 %

Belanja Tak Terduga 2.591.138.412,00 0,00 (2.591.138.412,00) 0,00 %

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BELANJA BKPP 14.480.941.902,00 11.578.851.726,00 (2.902.090.176,00) 79,96 %


Belanja Pegawai 4.804.288.222,00 4.670.444.428,00 (133.843.794,00) 97,21 %






173.463.500,00 166.470.900,00 (6.992.600,00) 95,97 %

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 728.075.400,00 709.853.500,00 (18.221.900,00) 97,50 %

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

2.661.467.430,00 2.538.052.060,00 (123.415.370,00) 95,36 %

Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan (Dana Keistimewaan)

1.270.000.000,00 353.303.698,00 (916.696.302,00) 27,82 %

Program Pemberdayaan Penyuluhan (Dana Keistimewaan) 1.345.466.000,00 141.859.000,00 (1.203.607.000,00) 10,54 %

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

PENDAPATAN BPAD 21.000.000,00 22.511.000,00 1.511.000,00 107,20 %


Hasil Retribusi Daerah 21.000.000,00 16.558.000,00 (4.442.000,00) 78,85 %

Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 5.953.000,00 5.953.000,00 %

BELANJA 33.370.683.546,00 30.141.437.612,00 (3.229.245.934,00) 90,32 %


Gaji pegawai 7.314.919.938,00 7.232.814.940,00 (82.104.998,00) 98,88 %






199.237.800,00 143.472.260,00 (55.765.540,00) 72,01 %

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

6.033.450.050,00 5.573.523.880,00 (459.926.170,00) 92,38 %

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 616.882.000,00 580.650.910,00 (36.231.090,00) 94,13 %

Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

511.577.130,00 424.220.700,00 (87.356.430,00) 82,92 %

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1.231.648.800,00 1.011.042.620,00 (220.606.180,00) 82,09 %

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1.410.976.496,00 1.410.976.496,00 0,00 100,00 %

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana Keistimewaan)

5.512.371.550,00 4.673.202.000,00 (839.169.550,00) 84,78 %

Program Pengembangan Perpustakaan (Dana Keistimewaan)

5.696.999.450,00 4.952.693.070,00 (744.306.380,00) 86,94 %

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN



98


PENDAPATAN DISTAN 1.095.070.000,00 1.274.406.411,00 179.336.411,00 116,38 %


Hasil Retribusi Daerah 1.095.070.000,00 1.208.805.911,00 113.735.911,00 110,39 %

Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 65.600.500,00 65.600.500,00 #DIV/0! %

BELANJA DISTAN 50.966.042.791,00 43.708.640.961,00 (7.257.401.830,00) 85,76 %


Belanja Pegawai 20.126.353.543,00 19.797.290.766,00 (329.062.777,00) 98,37 %






219.739.800,00 199.560.850,00 (20.178.950,00) 90,82 %

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 397.469.375,00 342.761.725,00 (54.707.650,00) 86,24 %

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 993.621.280,00 874.063.220,00 (119.558.060,00) 87,97 %

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1.592.151.000,00 1.392.462.950,00 (199.688.050,00) 87,46 %

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

343.336.030,00 297.056.100,00 (46.279.930,00) 86,52 %

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 7.329.985.720,00 5.557.160.075,00 (1.772.825.645,00) 75,81 %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 553.995.300,00 513.179.150,00 (40.816.150,00) 92,63 %

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.749.163.750,00 2.471.261.275,00 (1.277.902.475,00) 65,91 %

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 491.973.750,00 485.285.400,00 (6.688.350,00) 98,64 %

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

664.483.410,00 632.460.340,00 (32.023.070,00) 95,18 %

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dana Keistimewaan)

1.229.107.000,00 667.227.500,00 (561.879.500,00) 54,29 %

Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Dana Keistimewaan)

479.828.000,00 89.206.400,00 (390.621.600,00) 18,59 %

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PENDAPATAN DISHUTBUN 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %

Pendapatan Asli Daerah 7.866.030.000,00 7.853.271.520,00 (12.758.480,00) 99,84 %

Hasil Retribusi Daerah 7.599.530.000,00 7.370.234.755,00 (229.295.245,00) 96,98 %


BELANJA DISHUTBUN 40.786.086.548,00 37.657.786.939,00 (3.128.299.609,00) 92,33 %


Belanja Pegawai 16.740.914.785,00 16.347.992.813,00 (392.921.972,00) 97,65 %






236.867.500,00 227.383.330,00 (9.484.170,00) 96,00 %

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 1.805.283.700,00 1.681.553.220,00 (123.730.480,00) 93,15 %

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4.107.255.100,00 3.764.986.025,00 (342.269.075,00) 91,67

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7.644.882.050,00 6.398.626.285,00 (1.246.255.765,00) 83,70

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 887.006.700,00 819.117.200,00 (67.889.500,00) 92,35 %

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hsl Hutan 94.566.400,00 92.946.850,00 (1.619.550,00) 98,29 %

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 138.071.600,00 119.768.300,00 (18.303.300,00) 86,74 %

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan (Dana Keistimewaan)

955.765.000,00 512.994.950,00 (442.770.050,00) 53,67 %

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA



99


PENDAPATAN DISPAR 17.000.000,00 23.015.110,00 6.015.110,00 135,38 %



BELANJA DISPAR 19.677.369.754,00 17.610.991.325,00 (2.066.378.429,00) 89,50 %


Belanja Pegawai 4.211.863.015,00 4.151.673.412,00 (60.189.603,00) 98,57 %





83.426.100,00 78.787.550,00 (4.638.550,00) 94,44 %

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.949.657.213,00 2.859.908.682,00 (89.748.531,00) 96,96 %

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.522.110.900,00 1.345.987.200,00 (176.123.700,00) 88,43 %

Program Pengembangan Kemitraan 3.497.882.650,00 3.455.648.150,00 (42.234.500,00) 98,79 %

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dana Keistimewaan)

556.331.000,00 373.402.420,00 (182.928.580,00) 67,12 %

Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan) 5.208.748.600,00 3.850.579.500,00 (1.358.169.100,00) 73,93 %

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAPATAN DISLAUTKAN 697.500.000,00 721.480.300,00 23.980.300,00 103,44 %


Hasil Retrebusi Daerah 697.500.000,00 718.980.300,00 21.480.300,00 103,08 %

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 %

BELANJA DISLAUTKAN 45.742.977.982,00 41.459.676.223,00 (4.283.301.759,00) 90,64 %


Belanja Pegawai 7.116.415.795,00 6.988.694.849,00 (127.720.946,00) 98,21 %





376.741.950,00 332.141.450,00 (44.600.500,00) 88,16 %

Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 79.999.900,00 76.229.900,00 (3.770.000,00) 95,29 %

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan

85.000.000,00 84.940.000,00 (60.000,00) 99,93 %

Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

124.993.000,00 107.143.000,00 (17.850.000,00) 85,72 %

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut

74.958.000,00 74.278.000,00 (680.000,00) 99,09 %

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan & Wawasan Mar itim Kepada Masyarakat

172.750.300,00 165.211.500,00 (7.538.800,00) 95,64 %

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8.961.877.694,00 8.035.877.192,00 (926.000.502,00) 89,67 %

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 20.198.650.390,00 18.781.500.750,00 (1.417.149.640,00) 92,98 %

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

889.409.150,00 839.866.650,00 (49.542.500,00) 94,43 %

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau,dan Tawar

795.009.830,00 758.683.570,00 (36.326.260,00) 95,43 %

Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam

121.896.450,00 120.029.950,00 (1.866.500,00) 98,47 %

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

135.420.500,00 130.333.500,00 (5.087.000,00) 96,24 %

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan (Dana Keistimewaan)

1.927.969.000,00 740.743.700,00 (1.187.225.300,00) 38,42 %

Documents

CALK 1 Tahun 2013