Calk 01 Semester 1 2012

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari Semester I TA 2012

i

BAGIAN ANGGARAN 005 – 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI

PERIODE SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2012

Jl. Krt. Judoningrat Siraman Wonosari

www.pa-wonosari.netEmail : [email protected]

http://www.pa-wonosari.net/


i

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian

laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai

berikut:

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan

Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan

kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang

disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat

nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut

memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut

memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan

keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan

anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab


ii

ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan

keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut

:

pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan

yang disampaikan;

pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;

pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang

dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja

b. Ringkasan Neraca

c. Ringkasan CaLK

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja

berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi

pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing

dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan

dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah

laporan Semester I.

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah

laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan

anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca Satuan Kerja

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan

Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 30 Juni 2012.

b. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif

dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang berjalan dengan


iii

neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang dicantumkan dalam Laporan

Keuangan Satuan Kerja adalah Laporan neraca per 31 Desember 2012.

13. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang

mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. Laporan realisasi anggaran yang

dihasilkan dari aplikasi SAI yang laporan yang harus disampaikan dalam laporan

keuangan, dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan

dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan realisasi pendapatan dan

belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2012.

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan realisasi pendapatan dan belanja

yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2012.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan, yang terdiri

dari:

Dasar Hukum

Kebijakan Teknis

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja semester I dalam CaLK yaitu

dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk

triwulan yang berakhir 30 Juni 2012 dengan laporan realisasi pendapatan dan

belanja untuk triwulan yang berakhir 30 Juni 2011.

Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu

dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk

triwulan yang berakhir 31 Desember 2012 dengan laporan realisasi pendapatan

dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011.

c. Penjelasan pos-pos neraca.


iv

Untuk penjelasan neraca semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan

antara laporan neraca per 30 Juni 2012 dengan laporan neraca per 31 Desember

2011.

Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan

antara laporan neraca per 31 Desember 2012 dengan laporan neraca per 31

Desember 2011.

d. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian

pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.

Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

15. Lampiran Laporan Keuangan

a. Laporan-Laporan pendukung sebagai lampiran

i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.

ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.

iii) Neraca Percobaan.

(Daftar laporan lihat Lampiran III)

b. Laporan Barang

Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan (laporan hanya sampai kelompok

barang).

c. Laporan Keuangan BLU (jika satuan kerja tersebut selain mendapat dana APBN juga

merupakan satker BLU).

d. Daftar Laporan Rekening Pemerintah.

e. Tindak Lanjut atas Temuan BPK.

f. Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Laporan Keuangan

Lampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari laporan keuangan

dapat dijadikan lampiran sebagai lampiran lainnya dalam laporan keuangan, seperti :

a. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun

berjalan yang disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya,

b. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada berjalan

dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya.

c. Daftar Berita Acara Rekonsiliasi.


v

d. Daftar lainnya.


vi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Wonosari adalah entitas akuntansi dari MAHKAMAH AGUNG yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan

keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Wonosari mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 65

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 ini, perlu

kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan

Hibah semester I Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 6.587.535,00 atau 37,79

persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 Sementara itu, realisasi Belanja

Negara adalah sebesar Rp 1.713.399.870,00 atau 35,78 persen dari yang

dianggarkan dalam DIPA 2012;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas

Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2012. Dari Neraca tersebut

diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 8.994.706.107,00 dan

Kewajiban sebesar Rp 30.000.000,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih)

Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 8.964.706.107,00;

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam

laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan

fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau

uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.


vii

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 ini

masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang

membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga

terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan

Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Wonosari, 09 Juli 2012

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ttd & cap dinas

Drs. H. Abdul Ghofur SH, MH

NIP. 19630301 198903 1 007


viii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Singkatan xii

Daftar Lampiran xiii

Daftar Grafik xiv

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan xv

Pernyataan Tanggung Jawab xvii

I. Ringkasan 1

II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan 2012 dan 2011) 1

III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2012 dan 2011) 2

IV. Catatan atas Laporan Keuangan 3

A. Penjelasan Umum 3

A.1. Dasar Hukum 3

A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 3

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 5

A.4. Kebijakan Akuntansi 6

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 13

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 13

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 13

B.3. Catatan Penting Lainnya 18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 19

C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 19

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 19

C.3. Catatan Penting Lainnya 29

D. Pengungkapan Penting Lainnya 29

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 29

D.2. Rekening Pemerintah 29

D.3. Pengungkapan Lain-Lain 29

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER-65 /PB/2010

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan


ix

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

Laporan Barang Pengguna Semesteran

Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK


x

DAFTAR SINGKATAN

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BLU : Badan Layanan Umum

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BUN : Bendahara Umum Negara

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA : Laporan Realisasi Anggaran

MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

SAK : Sistem Akuntansi Keuangan

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP : Uang Persediaan

TA : Tahun Anggaran

TAB : Tahun Anggaran Berjalan

TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR : Tuntutan Ganti Rugi

TPA : Tagihan Penjualan Angsuran

UP : Uang Persediaan


xi

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 13

Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 14

B.2.1.3 Penerimaan Hibah 15

Belanja Negara

Catatan B.2.2 Belanja Negara 15

Catatan B.2.2.1

Belanja Pemerintah Pusat

16

Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai 17

Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang 17

Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal 18

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 20

Catatan C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 20

Catatan C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 20

Catatan C.2.1.4 Piutang bukan Pajak 20

Catatan C.2.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 21

Catatan C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 21

Catatan C.2.1.7 Piutang Lain-lain 21

Catatan C.2.1.8 Persediaan 21

Aset Tetap

Catatan C.2.2 Aset Tetap 22

Catatan C.2.2.1 Tanah 23

Catatan C.2.2.2 Peralatan dan Mesin 23

Catatan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 24

Catatan C.2.2.4 Aset Tetap Lainnya 24

Catatan C.2.2.5 Konstruksi dalam Pengerjaan 25

Aset Lainnya


xii

Catatan C.2.3 Aset Lainnya 25

Catatan C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran 26

Catatan C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 26

Catatan C.2.3.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 26

Catatan C.2.3.4 Aset Tak Berwujud 26

Catatan C.2.3.5 Aset Lain-Lain 26

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan C.2.4 Kewajiban Jangka Pendek 27

Catatan C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN 27

Catatan C.2.4.2 Pendapatan yang Ditangguhkan 27

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

C.2.5 Ekuitas Dana Lancar 27

Catatan C.2.5.1 Cadangan Piutang 27

Catatan C.2.5.2 Cadangan Persediaan 27

Catatan C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek 27

Ekuitas Dana Investasi

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi 28

Catatan C.2.6.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 28

Catatan C.2.6.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 28


xiii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KETUA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosari, 09 Juli 2012

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ttd & cap dinas

Drs. H. Abdul Ghofur SH, MH

NIP. 19630301 198903 1 007


2

I.RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,

menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri

Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari Semester I Tahun 2012 ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,

belanja, selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp

0,00 atau mencapai 0,00 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.587.535,00 atau

mencapai 37,79 persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau mencapai

0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp 1.713.399.870,00 atau mencapai

35,78 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja

Rupiah Murni sebesar Rp1.713.399.870,00 atau 35,78 persen dari anggarannya, Belanja

Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah

sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah) TA 2012 TA 2011 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

17.430.000 6.587.535 187.000 3.638.390

Belanja Rupiah Murni 4.789.155.000 1.713.399.870 7.463.113.000 1.298.351.280 Belanja Pinjaman Luar Negeri 0 0 0 0 Belanja Hibah 0 0 0 0


3

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 8.994.706.107,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp

39.323.325,00, Aset Tetap sebesar Rp 8.955.382.782,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 30.000.000,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 8.964.706.107,00 yang terdiri dari

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 9.323.325,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp

8.955.382.782,00

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

30 Juni 2012 31 Desember 2011Nilai Kenaikan/

(penurunan)Aset 8.994.706.107 8.826.586.657 168.119.450 Aset Lancar 39.323.325 2.240.650 37.082.675 Aset Tetap 8.955.382.782 8.824.346.007 131.036.775

Aset Lainnya - - - Kewajiban 30.000.000 - 30.000.000

Kewajiban Jangka Pendek 30.000.000 - 30.000.000 Ekuitas Dana 8.964.706.107 8.826.586.657 138.119.450 Ekuitas Dana Lancar 9.323.325 2.240.650 7.082.675

Ekuitas Dana Investasi 8.955.382.782 8.824.346.007 131.036.775

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan

Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK

dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis

kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta

informasi tambahan yang diperlukan.


4

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/ Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja

Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Rencana

Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

No. Tujuan Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program 1 2 3 4 5 6 1. Mewujudkan

manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi

Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi

Prosentase peningkatan prosedur dan kwalitas kerja

Terlaksananya manajemen peradilan yang baik

- Penataan kelembagaan

- Pengendalian manajemen

- Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara

2. Meningkatkan

pelayanan penerimaan perkara

Terlaksananya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara tertib

Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara

Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka menerima pendataan perkara

- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan penerimaan perkara


5

3. Meningkatkan

SDM Hakim dan Panitera yang profesional

Terwujudnya peningkatan jumlah Hakim dan Panitera sesuai dengan kebutuhan organisasi

Prosentase peningkatan jumlah Hakim dan Panitera disesuaikan dengan jumlah perkara

Untuk memenuhi jabaran hakim dan panitera dalam mendukung tugas pokok

Peningkatan mutu hakim dan panitera

4. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Prosentase peningkatan persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Menyidangkan perkara selambat-lambatnya satu bulan

Peningkatan mutu pelayanan dalam sidang

5. Meningkatkan pelaksanaan putusan/penetapan dan penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada masyarakat

Terbitnya putusan/ penetapan yang cepat tepat dan memenuhi rasa keadilan

Prosentase peningkatan kwalitas putusan/ penetapan

Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara

Visi :

Menciptakan Pengadilan Agama Wonosari yang SIMPATIK.

Misi:

1. Senyum, Salam, Sapa dan Sopan dalam melayani masyarakat

2. Informatif dalam penanganan perkara

3. Menggalakkan penggunaan Teknologi Informasi

4. Profesional dan Proporsional dalam bekerja

5. Akuntable dan akurat dalam penyusunan program kerja

6. Transparansi dalam penggunaan keuangan

7. Ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan

8. Kreatif dalam bekerja

Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Realisasi pendapatan negara dan hibah Semester I Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp 6.587.535,00 yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp

6.587.535,00, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil. Sedangkan realisasi

pendapatan negara dan hibah Semester I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp

3.638.390,00 yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp 3.638.390,00


6

dan Pendapatan Hibah sebesar nihil

Pendapatan Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan dikarenakan adanya

penambahan/ kenaikan untuk transaksi penerimaan kembali persekot/ uang

muka gaji. Dalam hal ini untuk mutasi pegawai pindah.

Belanja BELANJA PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.713.399.870,00 yang terdiri

dari belanja pegawai sebesar Rp 1.304.734.893,00, belanja barang sebesar Rp

278.055.077,00 dan belanja modal sebesar Rp 130.609.900,00.

Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.298.351.280,00

yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1.001.268.642,00 ,belanja barang

sebesar Rp 160.782.663,00 dan belanja modal sebesar Rp 136.299.975,00.

Belanja Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan, dikarenakan adanya

kenaikan gaji sebesar 5% dan kenaikan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2012 merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi

Pengadilan Agama Wonosari.

Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2012 ini memperoleh anggaran yang berasal

dari APBN sebesar Rp 4.789.155.000,00.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker BLU adalah sebagai berikut :

APBN BLU

2012 4.789.155.000 0

2011 7.463.113.000 0

Tahun

Anggaran

JENIS SUMBER DANA

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang

terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran


7

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah/belum seluruhnya diproses

melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan

Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2012 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan

Agama Wonosari adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat

kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana- lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,


8

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja

disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam

seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui

pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan

persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,


9

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi *1*)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek

dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi

yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam

kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah

investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya,

yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang

tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk

dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya

bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka

panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan

negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar

negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement

(SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana

Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang

dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman

Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana

Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat

Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

**)

jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan


10

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi

permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau

menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN)

pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha

lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan

hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik

Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya

yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu

perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal

bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan

metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh

kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka

digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam

bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning

asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi,

seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional,

menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah

BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam

mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31

Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002

didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:


11

Aset Lainnya

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus

ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka

panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh

tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang

Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua

pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan

kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau


12

hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana

yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan

tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana

reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak

Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat

berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya

kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk

dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan

sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi

karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban

dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang

mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika


13

Ekuitas

Dana

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang

Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai

tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset

dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas

Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang

jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar

dan kewajiban jangka panjang.


14

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETO)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 terdiri dari

Penerimaan Pajak sebesar nihil, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.587.535,00

atau mencapai 37,79 persen dari anggaran, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 1.713.399.870,00

atau mencapai 35,78 persen dari anggarannya. Jumlah Realisasi Belanja Negara terdiri dari

Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 1.713.399.870,00, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar

nihil, Belanja Rupiah Pendamping sebesar nihil dan Belanja Hibah sebesar nihil.

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

c. Penerimaan Hibah

2. Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja Pinjaman Luar Negeri

c. Belanja Rupiah Pendamping

d. Belanja Hibah

%

Real.

Angg.

1

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 17.430.000Rp 6.587.535Rp 37,79%

-Penerimaan Pajak -Rp -Rp 0,00%

- Penerimaan Negara Bukan Pajak 17.430.000Rp 6.587.535Rp 37,79%

-Penrimaan hibah -Rp -Rp 0,00%

2 Realisasi Belanja Negara 4.789.155.000Rp 1.713.399.870Rp 35,78%

- Belanja Rupiah Murni 4.789.155.000Rp 1.713.399.870Rp 35,78%

- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp 0,00%

- Belanja Hibah -Rp -Rp 0,00%

Uraian Anggaran RealisasiNo

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)


15

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah Rp

6.587.5350,00

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 terdiri dari Penerimaan

Pajak sebesar nihil, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.587.535,00 atau

mencapai 37,79 persen dari anggaran, dan Pendapatan Hibah sebesar nihil.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2012 dapat

dilihat pada Grafik dibawah ini:

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan

20

12

2011

0

6.588

Pen

dap

atan

Pajak

Pen

dap

atan

PN

BP

Pe

nd

apatan

H

ibah

Juta

R

up

iah

2012

2011

Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012

Realisasi PNBP

Rp 6.587.535,00

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2012 sebesar 6.587.535,00 atau

mencapai 37,79 persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

dibandingkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 yang

sebesar Rp 3.638.390,00. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan untuk transaksi

penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji.

Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel dibawah ini:

Uraian 30 Juni 2012 30 juni 2011 % Naik/

turun

Pendapatan Jasa (4232) Rp 0 Rp 0 0,00

Pendapatan Penjualan dan sewa (4231) Rp 89.075 Rp 106.890 (16,67)

Pendapatan lain-lain Rp 6.498.460 Rp 3.531.500 84,01

Jumlah Rp 6.587.535 Rp 3.638.390 81,06


16

2012

20110

7.000

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan4232Pend. Kejaksaan dan Peradilan dan hasil tipikor 4234Pend. Lain-lain 4239

Pend. sewa gedung 4231

0

0

6.4

98

89

0

0

3.5

31

107

2012

2011

Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2012

Realisasi

Penerimaan

Hibah Rp0,00

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar nihil, begitu juga Realisasi

Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2010 sebesar nihil.

Realisasi Belanja

Negara Rp

1.713.404.43700

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.713.404.437,00 atau mencapai

35,78 persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp 1.298.537.260,00.

Kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2012 terdapat kenaikan Belanja

Barang berupa kenaikan uang persediaan bendahara pengeluaran dan kenaikan gaji

Pegawai Negeri Sipil sebesar 10%.

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri

(iii) Belanja Hibah.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:


17

2012 2011

0

2.000.000.000

Bela

nja

Rupia

h M

urn

i

Bela

nja

Pin

jam

an L

N

Bela

nja

Rupia

h

Pendam

pin

g

Bela

nja

Hib

ah

2012 2011

Grafik : Komposisi Alokasi Belanja TA 2012

Realisasi Belanja

Rp 1.713.399.870,

00

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.713.399.870,00 atau mencapai 35,78

persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan

dengan Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp 1.298.351.280,00.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan Belanja pegawai, yaitu kenaikan gaji 10%,

adanya kenaikan Belanja Barang berupa kenaikan belanja barang operasional, belanja jasa,

belanja pemeliharaan.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti

Grafik di bawah ini:

Belanja

Pemerintah Pusat

menurut Jenis

Belanja

Belanja Pegawai76,15%

Belanja Barang16,23%

Belanja Modal7,62%

Bantuan Sosial0,00%

Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012


18

Belanja Pegawai

Rp1.304.739.460

,00

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.304.739.460,00 atau

mencapai 48,96 persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

dibandingkan dengan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp

1.001.454.622,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan gaji Pegawai Negeri

Sipil sebesar 10% dan kenaikan uang makan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian 30-Jun-12 30-Jun-11 % Naik/(Turun)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.304.739.460Rp 998.718.622Rp 31%

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri -Rp -Rp 0%

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara -Rp -Rp 0%Belanja Pegawai Perjan -Rp -Rp 0%Belanja Gaji Dokter PTT -Rp -Rp 0%Belanja Honorarium -Rp -Rp 0%Belanja Lembur -Rp 2.736.000Rp -100%Belanja Vakasi -Rp -Rp 0%Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja

Pegawai Transito-Rp -Rp 0%

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu -Rp -Rp 0%Belanja Asuransi Kesehatan -Rp -Rp 0%

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran -Rp -Rp 0%

Jumlah Belanja Bruto 1.304.739.460Rp 1.001.454.622Rp 30%

Pengembalian Belanja 4.567Rp 185.980Rp -98%

Jumlah Belanja Neto 1.304.734.893Rp 1.001.268.642Rp 30%

Belanja Barang

Rp

278.055.077,00

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 278.055.077,00 atau

mencapai 52,02% dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp

160.782.663,00. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan belanja barang

operasional yang semakin tahun semakin meningkat. Kenaikan belanja jasa, berupa

belanja langganan listrik dikarenakan penambahan daya listrik di gedung baru

Pengadilan Agama Wonosari. Kenaikan belanja pemeliharaan dimana adanya

penambahan peralatan dan mesin berupa satu kendaraan dinas dan pemeliharaan

gedung dan bangunan baru serta kenaikan biaya perjalanan biasa.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:


19


Belanja Barang Operasional 146.214.319Rp 108.829.460Rp 34,35%

Belanja Barang Non Operasional -Rp -Rp 0,00%

Belanja Jasa 27.034.861Rp 13.723.403Rp 97,00%

Belanja Pemeliharaan 82.045.897Rp 35.729.800Rp 129,63%

Belanja Perjalanan 22.760.000Rp 2.500.000Rp 810,40%

Jumlah Belanja Bruto 278.055.077Rp 160.782.663Rp 72,94%

Pengembalian Belanja -Rp -Rp -

Jumlah Belanja Neto 278.055.077Rp 160.782.663Rp -

Belanja Modal Rp

130.609.900,00

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 130.609.900,00 atau mencapai

8,21 persen dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan

dengan Realisasi pada Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp 136.299.975,00.

Penurunan tersebut dikarenakan tahun 2012 ini ada belanja modal peralatan dan mesin

berupa pengadaan meubelair serta sarana dan prasarana gedung kantor yang masing-

masing baru masuk dalam tahap perencanaan dan pengawasan.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:


Belanja Modal Tanah -Rp -Rp 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.050.400Rp 68.535.000Rp 24,10%

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan45.559.500Rp 67.764.975Rp -32,77%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan-Rp -Rp 0,00

Belanja Modal Fisik Lainnya -Rp -Rp 0,00

Jumlah Belanja 130.609.900Rp 136.299.975Rp -4,17%

Pengembalian Belanja -Rp -Rp 0,00

Jumlah Belanja Neto 130.609.900Rp 136.299.975Rp 100,00

Catatan Penting

Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Tidak ada catatan penting lainnya.


20

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi neraca per 30 Juni 2012 terdiri atas Aset sebesar Rp 8.994.706.107,00

Kewajiban sebesar Rp 30.000.00,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp

8.964.706.107,00.

Komposisi Neraca per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :

Uraian 30-Jun-12 31-Des-11

% Naik/

(Turun)

Aset 8.994.706.107Rp 8.826.586.657Rp 0,02

Kewajiban 30.000.000Rp -Rp 100,00

Ekuitas Dana 8.964.706.107Rp 8.826.586.657Rp 0,02

Jumlah Aset per 30 Juni 2012 sebesar Rp 8.994.706.107,00 terdiri dari Aset Lancar

sebesar Rp 39.323.325,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 8.955.382.782,00 Aset

Lainnya sebesar Rp 0,00

Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2012 sebesar Rp 30.000.000,00 merupakan

kewajiban jangka pendek sebesar Rp 30.000.000,00

Jumlah ekuitas dana per 30 Juni 2012 sebesar Rp 8.964.706.107,00 terdiri dari

ekuitas dana lancar sebesar Rp 9.323.325,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp

8.955.382.782,00

Grafik komposisi neraca :

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

AsetKewajiban

Ekuitas Dana

8.994.706

30.000

8.964.7068.826.586

0

8.826.586

(da

lam

rib

ua

n)

2012

2011

Grafik. Komposisi Neraca


21

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Aset Lancar

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp

30.000.000,00

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2012 sebesar Rp

30.000.000,00 , sedangkan kas di bendahara pengeluaran per 31

Desember 2011 sebesar Rp 0,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2012 dan per 31

Desember 2011 adalah sbb:

30-Jun-12 31-Des-11Kenaikan /

(penurunan)

Rp30.000.000 Rp0 Rp30.000.000

Kas di Bendahara

Penerima Rp 0,00

C.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Nilai kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2012 adalah sebesar

nihil, sedangkan kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011

sebesar nihil.

Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2012 dan per

31 Desember 2011 adalah sbb:


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp 0,00

C.2.1.3 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2012 sebesar

nihil, sedangkan Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2011 sebesar nihil.

Besarnya Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2012 dan per 31



(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Piutang Bukan Pajak Rp

0,00

C.2.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan Piutang

Bukan Pajak per 31 Desember 2011 sebesar nihil.

Besarnya Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2012 dan per 31


22



(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

BL TPA Rp 0,00 C.2.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2012 sebesar

nihil, sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31


Besarnya Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni

2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sbb:


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

BL TGR Rp 0,00 C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2012 sebesar

nihil, sedangkan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31


Besarnya Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni

2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sbb:


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Piutang Lainnya Rp 0,00 C.2.1.7 Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan Piutang lain-

lain per 31 Desember 2011 sebesar nihil.

Besarnya Saldo Piutang Lain-lain per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember

2011 adalah sbb:


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Persediaan Rp

9.323.325,00

C.2.1.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2012 sebesar Rp 9.323.325. Sedangkan Nilai

Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.240.650,00. Mengalami

kenaikan karena adanya penambahan persediaan kebutuhan operasional


23

kantor.

Besarnya Saldo Nilai Persediaan per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember

2011 adalah sbb:


(penurunan)

Rp9.323.325 Rp2.240.650 Rp7.082.675

Aset Tetap Rp

8.955.382.782,00

C.2.2. Aset Tetap

Nilai aset Tetap per 30 Juni 2012 sebesar Rp 8.955.382.782,00

sedangkan Nillai Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp

8.824.346.007,00.

Terjadi kenaikan karena adanya penambahan Peralatan dan Mesin,

meliputi pengadaan Teknologi Informasi berupa pengadaan internet,

pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop,

komputer/ PC dan printer. Adanya Kontruksi Dalam Pengerjaan untuk

pengadaan meubelair dan pembangunan sarana lingkungan gedung

kantor.

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No. Uraian 30-Jun-12 31-Des-11% Naik /

(Turun)

1 Tanah 2.829.940.000Rp 2.829.940.000Rp 0,00%

2 Peralatan dan Mesin 1.078.680.029Rp 1.003.760.654Rp 7,46%

3 Gedung dan Bangunan 4.974.036.675Rp 4.974.036.675Rp 0,00%

4 Aset Tetap Lainnya 16.908.678Rp 16.608.678Rp 1,81%

5 Kontruksi Dalam Pengerjaan 55.817.400Rp -Rp 0,00%

Jumlah 8.955.382.782Rp 8.824.346.007Rp 1,48%


24

Rp-

Rp500.000

Rp1.000.000

Rp1.500.000

Rp2.000.000

Rp2.500.000

Rp3.000.000

Rp3.500.000

Rp4.000.000

Rp4.500.000

Rp5.000.000

Tanah Gedung dan Bangunan

Konstruksi dalam

Pengej.(dalam ribuan)

2011

2010

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada

SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara

Neraca dan SIMAK BMN per 30 Juni 2012

No. Uraian Aset Tetap dalam

Neraca

Aset Tetap dalam

SIMAK BMN Selisih

1 Tanah Rp 2.829.940.000 Rp 2.829.940.000 Rp 0

2 Peralatan dan Mesin Rp 1.078.680.029 Rp 1.078.680.029 Rp 0

3 Gedung dan Bangunan Rp 4.974.036.675 Rp 4.974.036.675 Rp 0

4 Aset Tetap Lainnya Rp 16.908.678 Rp 16.908.678 Rp 0

5 Kontruksi Dlm Pengerjaaan Rp 55.817.400 Rp 55.817.400 Rp 0

JUMLAH Rp 8.955.382.782 Rp 8.955.382.782 Rp 0

Tanah Rp 2.829.940,00

C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 30 Juni 2012 sebesar Rp 2.829.940.000,00 sedangkan

nilai Tanah per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.829.940.000,00.

Besarnya Saldo Tanah per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011

adalah sbb:


(penurunan)

Rp2.829.590.000 Rp2.829.590.000 Rp0

Peralatan dan Mesin Rp

1.078.680.0290,00

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.078.680.029,00

sedangkan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 sebesar Rp

1.003.760.654,00. Kenaikan terjadi karena adanya penambahan

Peralatan dan Mesin, meliputi pengadaan Teknologi Informasi berupa


25

pengadaan internet, pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi berupa laptop, komputer/ PC dan printer.

Diperoleh dari DIPA No. 0161/005-01.2.01/14/2012 dengan nilai pagu

Rp 790.000.000,00. Dengan rincian Pengadaan Teknologi Informasi Rp

30.000.000,00. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp

45.000.000,00. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp

715.000.000,00.

Besarnya Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2012 dan per 31



(penurunan)

Rp1.078.680.029 Rp1.003.760.654 Rp74.919.375

Mutasi/ Perubahan Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Penambahan:

Saldo Awal Rp 1.003.760.654

Pembelian Rp 73.562.500,00

Transfer masuk Rp -

Reklasifikasi masuk Rp 30.621.750

Pengembangan nilai Rp 1.230.000

Koreksi Nilai Rp 126.875

Jumlah mutasi tambah Rp 105.541.125,00

Pengurangan:

Habis pakai Rp

Transfer Keluar Rp 5.500.000,00

Perubahan Nilai Rp 126.875,00

Reklasifikasi Keluar Rp 24.994.875,00

Jumlah mutasi kurang Rp 30.621.750,00

Jumlah Rp 1.078.680.029,00

Gedung dan Bangunan Rp

4.974.036.675,00

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2012 sebesar Rp

4.974.036.675,00, sedangkan nilai Gedung dan Bangunan per 31

Desember 2011 sebesar Rp 4.974.036.675,00.


26


(penurunan)

Rp4.974.036.675 Rp4.974.036.675 Rp0

Aset Tetap Lainnya Rp

16.908.678,00

C.2.2.4 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2012 sebesar Rp 16.908.678,00,

sedangkan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp

16.608.678,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp 300.000,00, karena

adanya penambahan bahan perpustakaan berupa buku cetak.


(penurunan)

Rp16.908.678 Rp16.608.678 Rp300.000

Mutasi/ Perubahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Penambahan:

Saldo Awal Rp 16.608.678,00

Pembelian Rp 300.000,00

Reklasifikasi masuk Rp -

Koreksi Nilai Rp -

Jumlah mutasi tambah Rp 300.000,00

Pengurangan:

Perubahan Nilai Rp -

Reklasifikasi Keluar Rp -

Jumlah mutasi kurang Rp -

Jumlah Rp 16.908.678,00

Konstruksi dalam

Pengerjaan Rp

55.817.400,00

C.2.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2012 sebesar Rp

55.817.400,00, sedangkan Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31


Saldo awal sebesar Rp 0,00 mutasi tambah Rp 55.817.400,00. Diperoleh

dari DIPA No. 0161/005-01.2.01/14/2012 dengan nilai pagu Rp

715.000.000 untuk Peralatan dan mesin berupa pengadaan Peralatan

dan Fasilitas Perkantoran dan Rp 800.000.000 untuk pengadaan

Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor.


27


(penurunan)

Rp55.817.400 Rp0 Rp55.817.400

Mutasi/ Perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Tanah Rp -

Peralatan dan Mesin Rp 10.257.900,00

Gedung dan Bangunan Rp 45.559.500,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp -

Aset Tetap Lainnya Rp -

Jumlah Mutasi Rp 55.817.400

Aset Lainnya Rp 0,00

C.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan Nilai Aset

Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar nihil.

30-Jun-12 31/11/2011Kenaikan /

(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Tagihan Penjualan

Angsuran Rp 0,00

C.2.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2012 sebesar nihil,

sedangkan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2011

sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Tuntutan Perbendaharaan

Rp 0,00

C.2.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2012

sebesar nihil, sedangkan Nilai Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi per 31 Desember 2011 sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Kemitraan dengan Pihak

Ketiga Rp 0,00

C.2.3.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2012 sebesar nihil,

sedangkan Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011

sebesar nihil.


28


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Aset Tak Berwujud Rp 0,00

C.2.3.4 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan nilai

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Aset Lain-Lain Rp 0,00

C.2.3.5 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan nilai Aset

Lain-lain per 31 Desember 2011 sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Kewajiban Jangka Pendek

Rp 30.000.000,00

C.2.4 Kewajiban Jangka Pendek

Uang Muka dari KPPN Rp

30.000.000,00

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2012 sebesar Rp 30.000.000,00,

sedangkan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 sebesar Rp

0,00. Adanya kenaikan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tahun

2012 menjadi Rp 30.000.000,00.


(penurunan)

Rp30.000.000 Rp0 Rp30.000.000

Pendapatan Yang

Ditangguhkan Rp 0,00

C.2.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 30 Juni 2012 sebesar nihil,

sedangkan Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011

sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Ekuitas Dana Lancar Rp

9.323.325,00

C.2.5 Ekuitas Dana Lancar

C.2.5.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 30 Juni 2012 sebesar nihil, sedangkan nilai

Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 sebesar nihil.


29


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

C.2.5.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 30 Juni 2012 sebesar Rp 9.323.325,00 ,

sedangkan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar

Rp 2.240.650,00


(penurunan)

Rp9.323.325 Rp2.240.650 Rp7.082.675

C.2.5.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

per 30 Juni 2012 sebesar nihil. Sedangkan Dana yang harus disediakan

untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 sebesar

nihil


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0

Ekuitas Dana

Diinvestasikan Rp

8.955.382.782,00

C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 30 Juni 2012 sebesar Rp

48.955.382.782,00, sedangkan Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

per 31 Desember 2011 sebesar Rp 8.824.346.007,00.


(penurunan)

Rp8.955.382.782 Rp8.824.346.007 Rp131.036.775

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2012 sebesar nihil,

sedangkan nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember

2011 sebesar nihil.


(penurunan)

Rp0 Rp0 Rp0


30

Catatan Penting Lainnya C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Tidak ada catatan penting lainnya.

Pengungkapan Penting

Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Selama periode semester I Tahun Anggaran 2012 tidak ada temuan BPK dan

tindak lanjut temuan BPK.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang dimiliki:

1. No. Rekening :0153-01-000302-30-6

Atas nama :Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan

Agama wonosari

Bank :BRI Cabang Wonosari

Saldo per 30 Juni 2012 :Rp 0,00

2. No. Rekening :0153-01-000642-30-8

Atas nama :Bendahara Pengeluaran Kantor Pengadilan

Agama wonosari (04)

Bank :BRI Cabang Wonosari

Saldo per 30 Juni 2012 :Rp 0,00

(Rekening Koran per 30 Juni 2011 terlampir)

D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan Lain-lain.

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang, Semester I - Tahun 2012

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara – Halaman VI. 32

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

SATKER PENGADILAN AGAMA WONOSARI

005.01.0400.401231.000.KD

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemenfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

LAMPIRAN VI




II. LAPORAN BARANG

1. TANAH (131111)

a. Tanah (2.1.01)

Saldo Tanah pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 2.829.940.000,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 6.126 m2 / Rp.

2.829.590.000,- Rp.,- mutasi tambah 0 m2 / Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2 /

Rp. 0,-.

Mutasi tambah tanah tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp. 0,-

- Pertukaran Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai ( Balik Nama Sertifikat Tanah ) Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 0,-

Mutasi kurang tanah tersebut meliputi:

- Penghapusan Rp. 0,-

- Transfer keluar Rp. 0,-

- Hibah (keluar) Rp. 0,-

- Pengurangan Rp. 0,-

- Reklasifikasi keluar Rp. 0,-


- Koreksi pencatatan Rp. 0,-


- Penghentian BMN dari Penggunaan Rp. 0,-

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa - m2/Rp. -

dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi

belum dihapuskan adalah - m2/Rp. - .

LAMPIRAN VI




2. PERALATAN DAN MESIN (131311)

a. Alat Besar (2.01)

Saldo BMN berupa Alat Besar pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit/ Rp. 0,-

mutasi tambah 0 buah/unit/Rp. 0,- mutasi kurang 0 buah/unit/Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomtabel Ekstrakomptabel

- Pembelian Rp. 0,- Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp. 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp. 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp. 0,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp. 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp. 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Koalitas Rp. 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp. 0,- Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi :


- Penghapusan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Transfer keluar Rp. 0,- Rp. 0,-

- Hibah (keluar) Rp. 0,- Rp. 0,-

- Pengurangan Rp. 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi keluar Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0,- Rp. 0,-

- Koreksi pencatatan Rp. 0,- Rp. 0,-


- Penghentian BMN dari Penggunaan Rp. 0,- Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari.

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 488.350.578,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 9

unit / Rp. 0,- mutasi tambah 1 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Angkut tersebut meliputi:

















- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp. 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Angkut tersebut meliputi:











- Penghapusan semu karena rekla dari intra ke ekstra Rp. 0,- Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




c. Alat Bengkel (2.03)

Saldo Alat Bengkel pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0.- mutasi kurang 0 unit / Rp.0.,-.

Mutasi tambah Alat Bengkel tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Bengkel tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




d. Alat Pengolahan (2.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




e. Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 119.927.050,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 74 unit / Rp.

104.905.300,- mutasi tambah 2 unit / Rp. 15.021.750,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:


- Pembelian Rp 0,- Rp. 0,-

- Transfer masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp 15.021.750,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp 0,- Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:












LAMPIRAN VI




f. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per

30 Juni 2012 sebesar Rp. 113.969.914,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 237

unit / Rp. 113.969.914,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 126.875,- mutasi kurang 0 unit /

Rp. 126.875,-.

Mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:



- Transfer masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Hibah (masuk) Rp 0,- Rp. 0,-

- Rampasan/sitaan Rp 0,- Rp. 0,-

- Penyelesaian Pembangunan Rp 0,- Rp. 0,-

- Pembatalan Penghapusan Rp 0,- Rp. 0,-

- Reklasifikasi Masuk Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Serah Guna Rp 0,- Rp. 0,-

- Bangun Guna Serah Rp 0,- Rp. 0,-

- Pertukaran Rp 0,- Rp. 0,-

- Perolehan Lainnya Rp 0,- Rp. 0,-

- Pengembangan Nilai Rp 0,- Rp. 0,-

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp 0,- Rp. 0,-

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp 0,- Rp. 0,-

- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp 126.875,- Rp. 0,-

- Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra Rp 0,- Rp. 0,-

Mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:









- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 0,- Rp 126.875,-



LAMPIRAN VI




g. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 7.620.000,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit / Rp. 3.310.000,-

mutasi tambah 1 unit / Rp. 4.310.000,-. mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Studio tersebut meliputi:








- Reklasifikasi Masuk Rp. 4.310.000,- Rp. 0,-









Mutasi kurang Alat Studio tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




h. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 16.288.000,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 14 unit / Rp.

21.788.000,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,-. Mutasi kurang 1 unit/ Rp. 5.500.000,-

Mutasi tambah Alat Studio tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Studio tersebut meliputi:






- Reklasifikasi keluar Rp. 5.500.000,- Rp. 0,-



- Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp 0.,- Rp. 0,-


LAMPIRAN VI




i. Alat Kedokteran (2.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0.,- mutasi tambah

0 unit / Rp. .0,- mutasi kurang .0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




j. Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30

Juni 2012 sebesar Rp 410.000,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp

4.310.000,- mutasi tambah 1 unit / Rp. 410.000,- mutasi kurang 1 unit / Rp.

4.310.000,-.

Mutasi tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:


- Pembelian Rp. 410.000,- Rp. 0,-















Mutasi kurang Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




k. Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (3.08.03)

Saldo Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada Satuan Kerja

Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.146.000,-, jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp 296.000,- mutasi tambah 1 unit / Rp. 850.000,- mutasi

kurang 0 unit / Rp. 0.,-.

Mutasi tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:


- Pembelian Rp. 850.000,- Rp. 0,-















Mutasi kurang Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




l. Alat Khusus Kepolisian (3.09.04)

Saldo Senjata pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit / Rp. 9.521.750,- mutasi

tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang . 1 unit / Rp. 9.521.750,-.

Mutasi tambah Senjata tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Senjata tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




m. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 255.191.987,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 21 unit / Rp.

188.459.487,- mutasi tambah 7 unit / Rp. 66.732.500,- mutasi kurang 0 unit / Rp.

5.247.000-.

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:


- Pembelian Rp. 65.502.500,- Rp. 0,-






- Reklasifikasi Masuk Rp. 11.290.000,- Rp. 0,-





- Pengembangan Nilai Rp. 1.230.000,- Rp. 0,-




Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




n. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Komputer Unit pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 79.272.500,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 24 unit / Rp.

72.472.500,- mutasi tambah 3 unit / Rp. 6.800.000,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:


- Pembelian Rp. 6.800.000,- Rp. 0,-















Mutasi kurang Komputer tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




o. Topografi (2.13.01) dan Geofisika (2.13.02)

Saldo Topografi dan Geofisika pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,-

mutasi tambah 0 unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Topografi dan Geofisika tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Topografi dan Geofisika tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




p. Sumur (2.15.01) serta Pengolahan dan Pemurnian (2.15.03)

Saldo Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0


Mutasi tambah Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Sumur serta Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




q. Alat Diteksi (2.17.01) dan Alat Pelindung (2.17.02)

Saldo Alat Diteksi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Diteksi dan Alat Pelindung tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Diteksi dan Alat Pelindung tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




r. Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan (2.18.01)

Saldo Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama


unit / Rp. 0,- mutasi tambah 0 unit / Rp. 0- mutasi kurang 0 unit / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




s. Unit Peralatan dan Percontohan (2.19.01)

Saldo Unit Peralatan dan Percontohan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama



Mutasi tambah Unit Peralatan dan Percontohan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Unit Peralatan dan Percontohan tersebut meliputi:











LAMPIRAN VI




3. GEDUNG DAN BANGUNAN (131511)

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 4.824.529.675,-, jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal 4 buah / Rp. 4.937.836.675,- mutasi tambah 0 buah/ Rp. 0,-.mutasi kurang

0 buah/ Rp. 113.307.000,-.

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:







- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 113.307.000,- Rp. 0,-




LAMPIRAN VI




b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 36.200.000,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal 1 buah / Rp. 36.200.000,- mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0

buah/ Rp. 0,-.





























LAMPIRAN VI




c. Tugu/Tanda Batas(4.04.01)

Saldo pada Tugu/Tanda Batas Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 113.307.000,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 buah / Rp. 0,-

mutasi tambah 1 buah / Rp. 113.307.000,-, mutasi kurang 0 m2/ Rp. 0,-.



- Saldo Awal Rp. 113.307.000,- Rp. 0,-


























LAMPIRAN VI




4. JALAN DAN JEMBATAN (131711)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30

Juni 2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 m2 / Rp. 0,- mutasi

tambah 0 m2 / Rp 0,- mutasi kurang 0 m2 / Rp. 0,-.

Mutasi tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-











- Pengembangan Nilai Rp. 0,-




Mutasi kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:










5. IRIGASI (131712)

Saldo Irigasi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 m2 / Rp. 0,- mutasi tambah 0

unit/Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Irigasi tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Irigasi tersebut meliputi:










5. JARINGAN (131713)

Saldo Jaringan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012

sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit / Rp 0,- mutasi tambah 0

unit / Rp. 0,- mutasi kurang 0 m2/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Jaringan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Jaringan tersebut meliputi:










7. ASET TETAP LAINNYA (131911)

a. Bahan Perpustakaan/Buku Tercetak (6.01.01)

Saldo Bahan Perpustakaan/Buku Tercetak pada Satuan Kerja Pengadilan Agama

Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 16.908.678,- jumlah tersebut terdiri dari saldo

awal 1.376 unit / Rp 16.608.678,- mutasi tambah 3 unit / Rp. 300.000,- mutasi kurang 0

unit/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:


- Pembelian Rp. 300.000,- Rp. 0,-















Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:











b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga(7.2.10)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Satuan Kerja

Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni 2012 sebesar Rp.0-, jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal 0 buah / Rp. 0,- mutasi tambah 0 buah / Rp. 0,- mutasi kurang 0

buah/Rp. 0,-.

LAMPIRAN VI




Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

















Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:











Didalam Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja menguasai aset renovasi sebanyak --0--

unit dengan rincian sebagai berikut: (disampaikan informasi mengenai jenis aset

renovasi yang dikelola)

8. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (132111)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari

per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 55.817.400,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0

LAMPIRAN VI




mutasi tambah 2 buah / Rp. 55.817.400,- mutasi kurang 0 buah/Rp. 0,-. dengan perincian

sebagai berikut :

- Tanah Rp. 0,-

- Peralatan dan Mesin Rp. 10.257.900,-

- Gedung dan Bangunan Rp. 45.559.500,-

- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,-

- Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

9. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah Rp. 9.323.325,- yang terdiri dari:

Barang konsumsi Rp. 8.865.625,- , Bahan untuk Pemeliharaan Rp. 457.700,- , Pita Cukai,

Materai dan Leges Rp. 0,- , Bahan Baku Rp. 0,-, Persediaan lainnya Rp. 0,-

(disampaikan jenis persediaan yang masih tersisa dan kondisi dari persediaan tersebut)

Jumlah persediaan yang rusak/usang adalah Rp. 0,-.

Mutasi tambah Persediaan tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 7.082.675,-


- Hibah masuk Rp. 0,-

- Rampasan Rp. 0,-


- Koreksi Rp. 0,-

- Hasil Opname Fisik Rp. 0,-

Mutasi kurang Persediaan tersebut meliputi:

- Habis Pakai Rp. 0,-


- Hibah keluar Rp. 0,-

- Usang Rp. 0,-

- Rusak Rp. 0,-

- Penghapusan Lainnya Rp. 0,-

- Koreksi -Hasil Opname Fisik Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




10. ASET TAK BERWUJUD (153)

Saldo Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari per 30 Juni

2012 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Perolehan 0 m2 /Rp

0,- mutasi tambah 0 m2 / Rp. 0 mutasi kurang 0 m2/Rp. 0

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

- Pembelian Rp. 0,-















Mutasi kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:








LAMPIRAN VI






11. ASET BERSEJARAH

Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari menguasai aset bersejarah sebanyak -0-

unit dengan rincian sebagai berikut:

(disampaikan informasi mengenai jenis aset bersejarah yang dikelola)

III. INFORMASI TAMBAHAN

1. BMN BADAN LAYANAN UMUM

Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp. -0- dengan rincian sebagai

berikut:

Saldo awal mutasi tambah mutasi kurang saldo

Tanah --0-- --0-- --0-- --0--

Peralatan dan Mesin --0-- --0-- --0-- --0--

Gedung dan Bangunan --0-- --0-- --0-- --0--

Jalan dan Jembatan --0-- --0-- --0-- --0--

Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--

Aset Tetap Lainnya --0-- --0-- --0-- --0--

Aset Tak Berwujud --0-- --0-- --0-- --0--

2. INFORMASI LAINNYA

a. BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang

belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:


Tanah --0-- --0-- --0-- --0--




Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

LAMPIRAN VI




Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--



Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada

Pemerintah Daerah.

Dari total BMN tersebut di atas termasuk BMN yang diperoleh dari Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:


Tanah --0-- --0-- --0-- --0--




Irigasi --0-- --0-- --0-- --0--

Jaringan --0-- --0-- --0-- --0--



Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan

kepada Kementerian Negara/Lembaga --0-- sebagai pelaksana BA

b. BMN yang dihentikan penggunaan aktifnya dan belum dihapuskan dengan rincian

sebagai berikut:

Tanah Rp. 0,-

Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

Jalan dan Jembatan Rp. 0,-

Irigasi Rp. 0,-

Jaringan Rp. 0,-

Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

Aset Tak Berwujud Rp. 0,-

LAMPIRAN VI




c. Informasi lainnya terkait dengan BMN yang perlu diungkapkan

Disamping itu dilampirkan Cetakan Laporan Barang Semester 1 Tahun 2012 yang

berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi SIMAK-BMN

Yogyakarta, 02 Juli 2012

Penanggung Jawab UAPB

Panitera/Sekretaris

Ttd & cap dinas A H M A D I, SH NIP. 19590403 198101 1 002

Documents

Calk 01 Semester 1 2012