BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuanbpbd.kulonprogokab.go.id/files/CALK-smstr-II-2014.pdf · File :Data D Lap Keu BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan

File :Data D Lap Keu

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kulon Progo

1) Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada

Tahun Anggaran 2014

2) Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipergunakan untuk

memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah serta ketaatannya terhadap peraturan Per Undang-Undang an.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon

Progo :

a. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1) Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2014

2) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan sumber penerimaan sampai

dengan bulan Desember 2014

b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menyediakan informasi mengenai belanja, asset, kewajiban, ekuitas

dana.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Pelaporan keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang mengatur keuangan daerah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 12 Tahun 2008;


c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang Bencana;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya

Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan daerah-

daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organsisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organsasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman

Penanggulangan Bencana dan Penangananan Pengungsi di Daerrah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

l. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014.


BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. 1.1 Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan

memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran 2014 sebagai

berikut :

Inflasi pada Tahun 2014 , berturut-turut sebagaiberikut :

No Triwulan Tingkat Keterangan

1.

2.

3.

4.

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Tingkat Bunga berturut-turut sebagai berikut :

No Triwulan Tingkat Keterangan

1.

2.

3.

4.

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Tingkat bunga tersebut berdasarkan SBI.

2. 1.2 Kebijakan Keuangan

Upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja diupayakan

melalui :Perencanaan yang sematang mungkin dalam menentukan anggaran

Belanja diupayakan untuk hal-hal yang benar-benar mengenai sasaran

untukpencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Penanguloangan Bencana Daerah

Belanja selalu diupayakan dengan memperhatikan standarisasi harga dengan tanpa

mengesampingkan kuantitas dan kualitas.

Belanja mencari alternatif-alternatif penyedia barang dan jasa dengan harga yang

terendah.

Pemanfaat sumber daya yang ada (pegawai dan peralatan) yang ada seefekstif

mungkin.


3. 1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja, adalah

sebagai berikut :

No Uraian Program / Kegiatan Satuan Target/ 1 thn

Realisasi

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

A Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Bulan 12 12 100

2 Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik. Bulan 12 12 100

3 Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Unit 15 15 100

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan. bulan 12 12 100

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12 12 100

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Unit 6 6 100

7 Penyediaan ATK Bulan 12 12 100

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen.

Bulan 12 12 100

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bulan 12 12 100

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Bulan 12 12 100

11 Penyediaan makanan dan minuman rapat. Bulan 12 12 100

12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bulan 12 12 100

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bulan 12 12 100

14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. Bulan 13 13 100

15 Penyediaan jasa pelayanan kantpr Bulan 12 12 100

B Program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur.

16 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Unit 1 1 100

17 Pengadaan Meubeleur Buah 1 1 100

18 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Bulan 12 12 100

19

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Unit 3 3 100

C Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Buku 10 10 100

21 Penyusunan pelaporan keuangan Buku 4 4 100

D Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

22 Penyusunan Review Renstra SKPD Buku 1 1 100

23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Buku 6 6 100

E Program : Pengawasan dan Pengendalian Program

24 Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Bulan 12 12 100

25 Fasilitasi Unsur Pengarah Bulan 12 12 100

F Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

26

Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

Bulan 12 12 100

27 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Unit 1 1 100


G Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

28 Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana bulan 12 12 100

29 Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat

desa 4 2 50

30 Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana

Kabupaten 1 1 100

H Program : Respon Tanggap Darrat

31 Penanganan Tangap darurat Bencana Alam Bulan 12 12 100

32 Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana Bulan 12 12 100

33 Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat Bencana

Bulan 12 12 100

34 Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS Bulan 12 12 100

I Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

35 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Bulan 12 12 100


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Dalam Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan 9

program dan dirinci dalam 35 kegiatan.

Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan adalah sebagai berikut :

No Uraian Program / Kegiatan Target / 1

tahun Realisasi

Penye rapan

(%)

1 2 3 4 5

A Program : Pelayanan administrasi perkantoran

127.024.200 115.904.751 91,25

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.020.000 1.020.000 100

2 Penyediaan komunikasi,sumber air dan listrik.

25.875.000 22.822.776 88,22

3 Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

15.095.500 10.432.800 69,11

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan.

12.900.000 12.900.000 100

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.088.400 7.088.400 100

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

820.000 820.000 100

7 Penyediaan ATK 5.496.200 4.994.500 90,87

8 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dokumen.

3.104.500 3.057.775 100

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

1.440.000 1.440.000 100

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

960.000 960.000 100

11 Penyediaan makanan dan minuman rapat.

5.130.000 5.130.000 100

12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

27.532.600 24.676.500 89,63

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.310.000 2.310.000 100

14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap. 12.402.000 12.402.000 100

15 Penyediaan jasa pelayanan kantor 5.850.000 5.850.000 100

B Program : Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur.

143.505.250 126.180.000 87,93

16 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

18.000.000 16.219.500 90,11

17 Pengadaan meubeleur 3.220.000 3.220.000 100

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

121.760.250 106.215.500 87,23

19 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

525.000 525.000 100

C Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.305.250 2.165.725 93,95

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

600.250 527.450 87,87

21 Penyusunan pelaporan keuangan 1.705.000 1.638.275 96,09


D Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

2.437.650 2.390.400 98,06

22 Penyusunan Renstra SKPD 1.937.650 1.900.925 98,10

23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 500.000 489.475 97,90

E Program : Pengawasan dan Pengendalian Program

19.250.000 19.182.950 99,65

24 Monev, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

900.000 860.600 95,62

25 Fasilitasi Unsur Pengarah 18.350.000 18322.350 99,85

F Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

970.835.050 719.445.350 74,11

26 Pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

29.120.100 26.576.500 91,27

27

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

941.714.950 692.868.850 73,58

G Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

103.983.550 102.243.050 98.37

28 Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana

37.275.000 36.670.600 98,38

29 Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat

48.998.550 48.661.150 99,31

30 Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana

17.710.000 16.911.300 95,49

H Program : Respon Tanggap Darurat 189.155.000 186.379.750 98.53

31 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam

8.520.000 8.293.600 97,34

Belanja Bahan Bangunan Belanja Bahan Makanan Belanja Peralatan Tanggap Darurat

400.000.000 200.000.000 400.000.000 -

- -

Tidak masuk capaian karena digunakan untuk belanja Tanggap Darurat

32 Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana

8.910.000 8.570.375 96,19

33 Penilaian Kerusakan, Kerugian akibat Bencana

10.440.000 9.072.900 86,91

34 Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS

161.285.000 160.442.875 99,48

I Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

32.100.000 26.427.925 82,33

35 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

32.100.000 26.427.925 82,33

BELANJA BARANG DAN JASA 1,590,595,950 1,300,319,901 81,75

BELANJA PEGAWAI 1.434.948.814 1.419.164.795 98,90

JUMLAH BELANJA 3.025.544.764 2.719.484.696 89,88

CATATAN : Jumlah belanja barang dan Jasa tersebut tidak termasuk anggaran Belanja Bahan Bangunan Rp. 400.000.000,- Belanja Bahan Makanan Rp. 200.000.000,- Belanja Peralatan Tanggap Darurat Rp. 400.000.000,-


3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.

Permasalahan

a) Program Respon Tanggap Darurat :

Belanja Bahan Bangunan Rp. 4.000.000,-

Belanja Bahan Makanan Rp. 2.000.000,-

Belanja Peralatan Bahan Banugunan Rp. 4.000.000,-

tidak bisa masuk capaian dikarenakan dana ini akan dipergunakan dalam keadaan

tanggap darurat.

b) Pengadaan alat – alat angkutan darat mobil pemadam kebakaran terserap 73,58 %

yaitu Rp. 692.868.850,- dari dana yang tersedia Rp. 941.714.950,-

c) Kebakaran dilaporkan saat bencana terjadi dan petugas butuh waktu untuk sampai ke

tempat kejadian kebakaran sehingga pertolongan pasti terkesan lambat.

d) Petugas Penolong Bahaya Kebakaran (PBK) yang ada 9 orang ( 8 orang PNS + 1

orang kontrak )dari yang ditargetkan 15 orang sehingga untuk rotasi penjadwalan piket

sulit dilakukan dan hal ini menimbulkan kejenuhan karena harus bekerja selama 24

jam.

Solusi

a) Dalam setiap kesempatan baik formal maupun non formal akan selalu disampaikan

cara penyampaian informasi kebakaran bisa melalui Tilpon. (0274) 775113 (PBK)

maupun bisa datang ke Kantor PBK agar penanganan kebakaran bisa secepatnya

dilakukan.

b) BadanPenanggulangan Bencana Daerah telah mengusulkan penambahan personil

PBK ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon Progo.

c) Komunikasi dan koordinasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk

dilaksanakan secara baik. Dengan menggunakan sarana komunikasi yang lebih baik

tentunya akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas.


BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan entitas

pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi SKPD Kulon progo menggunakan

basis kas modifikasian, yaitu :

a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu pengakuan pendapatan, belanja

dan pembiayaan.

b. Basis Aktual untuk Neraca yaitu untuk asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

1.) Laporan Realisasi Anggaran

Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu

membukukan nilai yang tertera dalam bukti.

2.) Neraca

a. KAS

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. PIUTANG

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas

piutang tersebut.

c. PERSEDIAAN

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan

dinilai dalam neraca dengan cara harga pembelian terakhir apabila dieproleh

dengan pembelian.

d. ASET TETAP

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau

seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran

dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.


Aset tetap terdiri dari :

1. Tanah

2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga

perolehan. Apabila asset teatap dengan menggunakan nilai histories tidak

memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang

diestimasikan.

Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai histories maupun harga perolehan

yang diestimasikan tidak memungkinkan, maka asset tetap yang bersangkutan

dinyatakan dalam neraca dengan nilai Rp. 1,00 untuk tiap satuan barang.

Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat

dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun.

Mengingat penyusutan dalam kebijakan akauntansi belum ditetapkan dan

penetapan umur manfaat untuk tiap-tiap kelompok asset belum diputuskan,

dalam periode masa transisi penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 belum

dilakukan penyusutan asset tetap.

e. ASET LAINNYA

Asset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset

lancar dan asset tetap.

Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Penjaualan Angsuran

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- Asset tak berwujud

- Asset lain-lain.

Asset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan.

Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan asset pemerintah,

harga perolehan merupaka harga nominal dari kontrak.


f. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali

atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga

- Pendapatan diterima dimuka/pendapatan yang ditangguhkan

- Utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal.

g. EKUITAS DANA

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara

asset dan kewajiban pemerintah.Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar

dan ekuitas dana investasi.


BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

a. PENDAPATAN

Pendapatan Rp. 0,-

Pendapatan Asli Daerah Rp 0,-

Lain lain pendapatan yang syah Rp 0,-

b. BELANJA

Belanja Rp. 2.719.484.696,-

Jumlah tersebut merupakan :

1. Belanja operasi terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Rp 1.419.164.795,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.300.319.901,-

Jumlah Rp 2.719.484.696,-

2. Belanja Modal terdiri dari :

a. Belanja Tanah Rp 0,-

b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 720.263.350,-

c.. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 0,-

d. BelanjaJalan , Irigasi dan Jaringan Rp 0 ,-

e. Aset Tetap Lainnya Rp 0,-

f. Belanja asset lainya Rp 0,-

Jumlah Rp 720.263.350,-

c. ASET

I. ASET LANCAR

1. Kas di Bendara Penerimaan Rp 0,-

2. Kas di bendahara Pengeluaran Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara Pengeluaran

No Uraian Saldo

1 Saldo Bank Rp 0,-

2 Kas pada Bendahara Penerimaan Rp 0,-

3 Kas pada Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

4 Kwitansi Bend 26a Rp 0,-

5 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-


II. PERSEDIAAN

Sisa persediaan barang per 31 Desember 2014 sebesar Rp 487.250,-

jumlah tersebut dengan perincian sbb :

No Uraian Saldo

1 ATK terdiri dari :

No Nama Barang Jumlah

Barang

Jml Harga

(Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kertas HVS F4 70 gram

Buku Kecil isi 38

Buku Folio isi 100

Bend 26a

Ballpoint biasa

Stopmap Kertas

Stopmap Plastik

Snelhecter Kertas

Staples No 10 Great Wall Asli

Paper Klip

Tinta Refil Komputer Botol

Disposisi

3

4

4

2

5

46

7

40

3

4

1

3

129.000

10.000

60.000

90.000

14.750

23.000

45.500

26.000

4.500

6.000

35.000

43.500

Jumlah 487.250

487.250

2 Logistik terdiri dari :

No Nama Barang Jumlah

Barang

Jml Harga

(Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

Pop Mi Ayam

Sarimi Ayam Bawang

Sarden ABC 155 gr

Kecap ABC 140 ml

Susu Formula SGM 0-6 bl 300gr

Susu Formula SGM bumil 150 gr

Milna Biskuit 75 gr

Minyak goreng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah 0

0

3 Lain lain 0

Jumlah 487.250


III. ASET TETAP

1. Aset Tetap

Merupakan Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Total Asset terdiri dari :

No Uraian Jumlah

1. Tanah Rp 558.250.000,-

2. Peralatan dan Mesin :

a. Alat-alat Angkutan Rp. 3.535.389.262 b. Alat-alat

Pertanian/Peternakan Rp. 4.370.000

c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp. 493.796.800

d. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Rp. 121.822.900

e. Alat-alat Keamanan Rp. 289.001.800 Jumlah Rp. 4.444.380.762

Rp. 4.444.380.762,-

3. Gedung dan Bangunan : Rp 506.968.307,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,-

5. Aset Tetap lainnya Rp 0,-

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-

7. Akumulasi Penyusutan Rp 0,-

Jumlah Rp 5.509.599.069 ,-

Asset Intra Komptabel

No Uraian Jumlah

1. Tanah Rp 558.250.000,-

2. Peralatan dan Mesin :

a. Alat-alat Angkutan Rp. 3.535.389.262 b. Alat-alat

Pertanian/Peternakan Rp. 4.370.000

c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp. 489.558.300

d. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Rp. 121.822.900

e. Alat-alat Keamanan Rp. 284.831.800 Jumlah Rp. 4.435.972.262

Rp. 4.435.972.262,-

3. Gedung dan Bangunan : Rp 506.968.307,-





Jumlah Rp 5.501.190.569,-


Asset ekstra Komptabel

No Uraian Jumlah

1. Tanah Rp 0,-

2. Peralatan dan Mesin : a. Alat-alat Kantor dan Rumah

Tangga Rp. 4.238.500

b. Alat-alat Keamanan Rp. 4.170.000 Jumlah Rp. 8.408.500

Rp. 8.408.500,-

3. Gedung dan Bangunan : Rp 0,-





Jumlah Rp 8.408.500,-

Secara keseluruhan total barang milik daerah yang dikelola SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Per 1 Juli 2014

- Asset Intra Komptabel Rp. 3.605.300.912,-

- Ekstra Komptabel Rp. 8.408.500,-

- Asset lainnya (Usulan Penghapusan) Rp. 3.675.000,-

Rp. 3617.384.412,-

Mutasi s/d 31 Desember 2014 : - Penamabahan Rp. 720.263.350,-

- Menerima Hibah Rp. 1.175.626.307,-

Rp. 5.513.274.069,-

- Penghapusan / pengurangan Rp. 3.675.000,-

Aset tetap per 31 Desember 2014 Rp. 5.509.599.069,-

Jumlah aset Tetap per 31 Desember 2014 Rp. 5.509.599.069,-

5,513,274,069

3,675,000

5,509,599,069

Terdiri dari :

No Uraian Jumlah

1 Aset Intra Komptabel Rp. 5.501.190.569,-

2 Aset Ekstra Komptabel Rp. 8.408.500,-

3 Asset lainnya Rp. 0,-

Jumlah Rp. 5.509.599.069,-

Merupakan saldo per 31 Desember 2014

Jumlah Penghapusan Tahun 2014

Penghapusan Asset tahun 2014 sampai dengan semester II tahun 2014 sebesar : Rp. 11.875.000,-


d. KEWAJIBAN

Merupakan saldo per 31 Desember 2014 Rp. 0,-

e. EKUITAS DANA 1. Ekuitas Dana Lancar Rp 2.550.969.249,-

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

1. Silpa (selisih lebih perhitungan anggaran) Rp 0 ,-

2. R/K PPKD Rp. 2.550.481.996,-

3. Cadangan Piutang Rp. 0,-

4. Cadangan Persediaan (ATK) Rp 487.250,-

5. Cadangan Persediaan Logistik Rp. 0,-

2. Ekuitas Dana Investasi Rp 5.509.554.069,-

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

No Uraian Jumlah

1 Aset Intra Komptabel Rp. 5.501.190.569,-

2 Aset Ekstra Komptabel Rp. 8.408.500,-

3 Asset lainnya Rp. 0,-

Jumlah Rp. 5.509.599.069,-


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas

Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, alamat di Jalan Kawijo No. 5 Pengasih , Kulon

Progo (0274) 774710, 55611.

b. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 11 Tahun

2010, tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan fungsi :

1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penangnan

Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

2) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulngan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyelenggarakan fungsi mempunyai

tugas sebagai berikut :

1) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

2) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana,

penangnan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara.

3) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

4) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

5) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan

peraturan perundang-undangan

6) Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan

barang

7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negaradan

sumbangan pihak lain yang syah serta tidak mengikat

8) Melaksanakan kewajiban lain sesuia ketentuan / peraturan perundang-undangan

9) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bnecana kepada Bupati setiap bulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala

2. Kepala Pelaksana

3. Sekretaris.

4. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

5. Seksi Kedaruratan dan Logistik

6. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi


7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu


BAB VII

PENUTUP

1. Dalam Tahun Anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon

Progo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.025.544.764,- dari jumlah tersebut

sampai dengan akhir bulan Desember 2014 telah digunakan sebesar Rp. 2.719.484.696,-

atau 89,88 % dari anggaran yang tersedia ( anggaran tanggap darurat sebesar tidak

dihitung karena dana tersebut hanya digunakan bila terjadi bencana)

2. Dana sebesar Rp. 3.025.544.764,- tersebut dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

yang meliputi 9 program terdiri 35 kegiatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Drs. UNTUNG WALUYA Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19630510 199003 1 010


PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Alamat : Jln. Kawijo No. 5 Pengasih, Kulon Progo (0274) 774710, 55611

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulonprogo,

yang terdiri dari :

(a) Laporan Realisasi Anggaran ;

(b) Neraca ;

(c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.

( sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang

memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Wates, Januari 2015.

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo


NIP : 19630510 199003 1 010


LAPORAN KEUANGAN SKPD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Tahun Anggaran 2014

Per 31 Desember 2014



CATATAN

LAPORAN KEUANGAN SKPD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Tahun Anggaran 2014

Per 31 Desember 2014


TAHUN 2014


DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN SKPD

D A F T A R I S I

Halaman Judul

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar isi

A Laporan Realisasi Anggaran

B Neraca

C Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab. I Pendahuluan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

D Lampiran – lampiran :

1. Penjabaran Realisasi APBD

2. Surat Tanda Setor Sisa UYHD

3. Laporan Barang Habis Pakai Beserta :

- Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang

- Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang ( Stock Opname )

- Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan Barang

4. Daftar Inventaris Barang dan Daftar Mutasi Barang

5. SPJ Fungsional

E Laporan Akuntansi Bulan Desember 2014.


KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , disebutkan bahwa Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) semester Pertama dan

Pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar penyusunan Laporan Pemerintah

Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulonprogo, menyusun Laporan Keuangan SKPD

Tahun Anggaran 2014 per 30 Juni 2014, sebagai sarana informasi mengenai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun. 2014 sampai dengan akhir bulan Juni 2014,

baik dalam pencapaian kinerja keuangan SKPD, Kebijakan Akuntansi, maupun Pos-pos

laporan keuangan dan penjelasan-penjelasan lainnya atas informasi non keuangan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Laporan Keuangan ini

merupakan realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, Januari 2015

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NIP : 19630510 199003 1 010


Documents

BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuanbpbd.kulonprogokab.go.id/files/CALK-smstr-II-2014.pdf · File :Data D Lap Keu BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan