of 23 /23
LAPORAN PENDAHULUAN KONSULTAN INDIVIDUAL AHLI LIMBAH SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 FEBRUARI TAHUN 2012

Lap Pendahuluan Ahli Limbah _Februari '12

Embed Size (px)

Text of Lap Pendahuluan Ahli Limbah _Februari '12

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PENDAHULUAN

KONSULTAN INDIVIDUAL

AHLI LIMBAHSATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SATUAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN NTBJl. Semanggi Raya No. 4 5 Telp/Fax. : (0370) 649136 Mataram

KATA PENGANTARSalah satu tugas Konsultan Individual Ahli Limbah pada Program Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 adalah menyusun laporan pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan informasi awal program kegiatan dalam bentuk laporan dalam rangka mendukung implementasi program PPLP NTB,sekaligus mengoptimalkan tahap persiapan kegiatan PPLP NTB sesuai dengan kebutuhan sebelum konsultasi untuk pelaksanaan Anggaran tahun ini 2012, dan untuk persiapan Anggaran tahun depan 2013.

Laporan Pendahuluan ini disusun berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB Tahun A nggaran 2012.Laporan Pendahuluan ini berisi langkahlangkah persiapan yang dilakukan oleh konsultan individu selama membantu proses pelaksanaan program program PPLP NTB, antara lain mempelajari dan memahami serta mengimplementasikan program program Sanitasi berbasis Masyarakat, terutma yang berkaitan dengan Limbah,Pedomandan Petunjuk Teknis dari Pusat cq Dirjen Cipta Karya sudah lebih dari cukup memadai sebagai Panduan untuk setiap kegialan dalam semua kegiatan Proyek/ Diharapkan Laporan Pendahuluan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan demi kelancaran pelaksanaan tugas konsultan individu Ahli Limbah dalam membantu mempersiapkan kelancaran seluruh kegiatan program PPLP-NTB .

Mataram , Maret 2012 Ir. Mudjiarman, Dipl. HE, Msi

Profesional Konsultan Individual Ahli Limbah D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI

iiI. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Maksud dan Tujuan

2

1.3. Sasaran Program

3II.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KONSULTAN INDIVIDU

42.1. Maksud dan Tujuan Mobilisasi

42.2. Lingkup Pekerjaan Konsultan .

42.3. Produk Keluaran

42.4. Penanggung Jawab Kegiatan 5III. PERKEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PPLP_NTB

53.1. Penyesuaian aplikasi untuk PPLP - NTB

53.2. Panduan Pelaksanaan Program PPLP - NTB

53.3. Bantuan Penyusunan KAK (ToR) PPLP - NTB

63.4. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

63.5. Fasilitasi Bantuan Konsultan Individu

73.6. Rapat Koordinasi PPLP-NTB

8IV.MASALAH DAN UPAYA PEMECAHANANNYA

8

4.1. Permasalahan

8

4.2. Upaya Pemecahan Masalah

8

4.3. Rencana Tindak Lanjut

9V.PENUTUP

9

LAMPIRAN

9I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

Hingga saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Indonesia masih relatif rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses sanitasi ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang sering mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah setempat, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jika dilihat lebih jauh, buruknya kondisi sanitasi membawa efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi buruk, hingga menurunnya citra kabupaten/kota, baik sebagai daerah tujuan wisata maupun tujuan investasi, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk: (i) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan bulan November tahun 2007, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs;

(ii) Pertemuan International Year of Sanitation (IYOS) pada tahun 2008, yang menghasilkan komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi; dan

(iii) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada event ini telah pula diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah.

Upaya-upaya di atas menjadi cikal bakal lahirnya komitmen nasional untuk pembangunan sanitasi permukiman dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota sebagian besar memiliki masalah sanitasi dan menjadi target implementasi yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJM 2010 2014; yaitu:

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, melalui penyediaan akses ke sistem saluran limbah terpusat dan sistem pengolahan setempat.

Pengurangan sampah pada sumbernya melaui program 3R dan peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan seperti penerapan sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA dan teknologi yang aman bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Pengurangan genangan air di kawasan strategis perkotaan yang rawan banjir.

1.2. Maksud dan Tujuan Agar sasaran program dapat tercapai, maka Satker PPLP NTB memerlukan struktur organisasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan terkait sektor Persampahan, Drainase dan Air Limbah guna mendukung pencapaian target penanganan sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu diperlukan dukungan Tenaga Ahli yang profesional di Bidang Persampahan, Drainase dan Air Limbah yang dapat memberikan masukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Nusa Tenggara Barat dalam menyusun strategi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DIPA Tahun 2012. Selain itu diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan fisik di Bidang persampahan, drainase dan air limbah. Adapun Lingkup Tugas Kegiatan Konsultan secara umum adalah ;1. Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan interaktif di lingkungan kerja Satker PPLP-NTB dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mampu melakukan fungsinya secara optimal yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi (persampahan, drainase dan air limbah) sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Membantu Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Nusa Tenggara Barat dalam membangun konsensus berbagai pihak terkait dalam upaya mencapai kesepakatan serta mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi.

3. Membantu Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Nusa Tenggara Barat dalam memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun strategi penanganan sanitasi dalam kegiatan penyusunan RPIJM.

4. Memfasilitasi kegiatan swakelola antara lain kampanye dan edukasi bidang PLP sesuai dengan DIPA Satker PPLP-NTB Tahun 2012.

5. Monitoring Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) .Secara Karakteristik Peran Konsultan Individual. 1. Individu yang memungkinkan suatu organisasi dalam hal ini Satker PPLP-NTB untuk bekerja lebih effektif, serta memungkinkan terjalinnya kerjasama aktif dan memiliki sinerjitas. Tenaga Ahli Individual tidak memihak atas materi/konten. Juga tidak mengambil posisi untuk melakukan advokasi berbagai aspek penting selama terjadinya pertemuan, namun mampu mengadvokasi untuk sesuatu proses yang fair, terbuka dan membentuk suatu proses keberhasilan kerja kelompok yang bersangkutan.

2. Tenaga Ahli Individual harus mampu berkontribusi dalam suatu tatanan organisasi dan proses interaksi sehingga organisasi yang difasilitasi mampu melaksanakan fungsinya secara efektif serta menghasilkan keputusan yang kualitasnyia cukup tinggi. Tenaga Ahli Individual menjadi enabler yang tujuannya tidak lebih dari memberikan dukungan kepada Kepala Satuan Kerja tersebut bagi upaya yang memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal.

3. Kerja Tenaga Ahli Individual adalah mendukung Kepala Satuan Kerja untuk menghasilkan pemikiran yang paling baik. Untuk kegiatan ini seorang Tenaga Ahli Individual harus mampu mengembangkan peranserta penuh, menggerakan saling pengertian dan menggali sumbangan tanggungjawab masing-masing staf Satker PPLP. Dengan dukungan Tenaga Ahli Individual setiap staf diharapkan dapat melakukan pemikiran yang paling baik. Tenaga Ahli Individual memungkinkan Kepala Satuan Kerja untuk mengkaji pemecahan permasalahan yang sangat inklusif dan membangun kesepakatan yang langgeng.

1.3. Sasaran Program / Output dan hasil yang diharapkan :1. Terlaksananya fungsi dan peran Satker PPLP dalam rangka membangun konsensus berbagai pihak terkait di di sektor sanitasi.

2. Tersusunnya Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Satker PPLP sesuai DIPA Tahun 2012.

3. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif dan interaktif dengan komunikasi yang intensif dalam orgnisasi Satker PPLP yang difasilitasi.

4. Terlaksananya fungsi monitoring dan evaluasi oleh Satker PPLP dan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

5. Terlaksananya kegiatan Satker PPLP sesuai dengan kualitas dan tercapainya sasaran kegiatan sesuai harapan.

STRUKTUR ORGANISASI SATKER PPLP NTB

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KONSULTAN INDIVIDU (AHLI LIMBAH) 2.1. Maksud dan Tujuan Mobilisasi

Maksud mobilisasi konsultan individual bidang Ahli Limbah, adalah membantu persiapan penyelenggaraan kegiatan program Satker PPLP-NTB Prov. Nusa Tenggara Barat sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membantu memahami petunjuk dan peraturan dari Departemen PU Dijen Cipta Karya sebagai acuan pelaksanaan Project PPLP-NTB. 2. Membantu penyusunan kerangka acuan kerja (ToR) bantuan teknis (technical assistance) program PPLP-NTB tahun Anggaran 2012. 3. Menyediakan bantuan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dalam program PPLP-NTB. 4. Menyediakan bantuan penyusunan instrumen dan format kemajuan kegiatan dan keuangan sesuai kebutuhan pelaksanaan program PPLP-NTB.5. Menyediakan bantuan pengembangan sistem informasi manajemen pelaksanaan kegiatan program PPLP-NTB. 6. Menyediakan bantuan persiapan mekanisme koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam penyusunan Rencana Program Kegiatan Tahunan PPLP-NTB dan implementasi kegiatannya.

2.2. Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Konsultan Individual (Ahli Limbah)Lingkup Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi;1. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan swakelola di bidang air limbah.2. Membantu Kepala Satuan Kerja, Pejabat pembuat Komitmen dan Asisten Teknis dalam proses Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan di bidang Air Limbah.a. Memberikan bantuan teknis kepada Kepala Satker dan Pejabat pembuat Komitmen terkait Kegiatan Air Limbah. b. Menyiapkan bahan dan materi tayang untuk Presentasi Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait kegiatan Air Limbah.c. Membuat laporan kegiatan yang difasilitasi.2.3. Penanggung Jawab KegiatanKonsultan individu Ahli bidang Limbah, Perencanaan dan Pengembangan Program Lim bah mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Membantu pemahaman dan implementasi sesuai dengan aturan penyusunan Anggaran dan mengkonsolidasikan semua persiapan pelaksanaan PPLP-NTB.

III. PERKEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PPLP-NTB3.1. Penyesuaian aplikasi untuk PPLP-NTBKegiatan penyusunan Anggaran dan awal pelaksanaan ini dilaksanakan dari bulan Maret 2012 hingga finalisasi administrasi kegiatan proyek pada tanggal 30 Mei 2012. Referensi pelaksanaan adalah petunjuk teknis, peraturan, ketentuan, kesepakatan yang berlaku bagi kkomponen PPLP-NTB tersebut di atas pada saat kegiatan program PPLP-NTB berlangsung. Oleh sebab itu Petunjuk dan Pedoman PPLP akan senantiasa disesuaikan dengan peraturan, kebijakan, ketentuan dan kesepakatan yang berlaku saat itu agar kegiatan PPLP-NTB dapat dilaksanakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, tentang Pengelolaan sampah,3.2. Panduan Pelaksanaan Program Limbah di satker PPLP - NTBPanduan/pedoman bagi pelaksanaan program PPLP - NTB sangat diperlukan sebagai acuan kegiatan program di daerah. Penyusunan panduan/pedoman ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara/ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penbangunan Nasional. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penbangunan Nasional.UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah,

UU No. 01 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Pemukiman3.3. Bantuan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (ToR) PPLP - NTBToR setiap kegiatan dalam pelaksanaan PPLP - NTB disusun sebagai acuan bagi proses pengadaan setiap item kegiatan Satker pada setipa PPK. Penyusunan ToR dilaksanakan selama bulan Mei - Agustus 2012, dengan melibatkan semua seksi yang ada di Sub Dinas Cipta Karya, dengan maksud supaya terjadi kesepahaman antara pejabat struktural yang ada di Sub Dinas Cipta Karya dan melibatkan bebarap kosultan di NTB., Sampai saat ini sebelum tender pihak PPLP-NTB memberikan tanggapan terhadap ToR (Coment on Term of Reference) dimaksud .Maksud dan tujuannya adalah membantu :

penyelenggaraan kegiatan kampanye penyadaran publik

koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan pedoman regulasi/kebijakan, penyusunan pedoman pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah, dan

fasilitasi pemberdayaan organisasi Perkumpulan Pedesaan. 3.4. Perkembangan Pelaksanaan KegiatanMenyadari pentingnya peran sanitasi dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, maka pembangunan masyarakat masih menjadi salah satu prioritas penting dalam kerangka pembangunan Cipta Karya. Perkembangan kebijakan pembangunan sanitasi selama ini banyak diwarnai oleh perubahan paradigma pengelolaan sanitasi baik pada tingkat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, khususnya dalam aspek kewenangan pengelolaan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemberdayaan lembaga pengelola sanitasi melalui pendekatan partisipatif dengan asas demokratisasi.

Salah satu program yang dikembangkan dalam mewujudkan reformasi kebijakan pengelolaan sanitas adalah program PPLP - NTB sebagai kelanjutan kegiatan program sebelumnya. Beberapa komponen kegiatan sudah disiapkan dan ditetapkan dalam kerangka pelaksanaan untuk mencapai tujuan umum program PPLP - NTB tersebut. Salah satu komponen program PPLP - NTB yang akan dikembangkan terkait dengan penyadaran publik, penguatan lembaga pengelolaan sanitasi baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sinkronisasi dan koordinasi program secara terpadu, penyiapan peraturan daerah, pedoman perencanaan pembangunan daerah bidang Cipta Karya/sanitasi dan keputusan publik daerah lainnya berkaitan dengan pengelolaan sanitasi partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi Kelembagaan TPA Regional, serta kegiatan pendampingan petani dalam rangka pemberdayaan dan penguatan lembaga pengelola sanitasi dan kinerja pengelolaan sanitasi.

Untuk mewujudkan kerangka pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tentunya diperlukan perencanaan program yang sangat matang dan berkelanjutan menuju pencapaian tujuan program PPLP - NTB yang diharapkan melalui suatu format program kegiatan tahunan. Program kegiatan yang disusun dalam program kegiatan tahunan setiap tahunnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai pengembangan tindak lanjut dari program sebelumnya, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam koridor reformasi kebijakan sumberdaya air dan sanitasi.

Salah satu fasilitasi yang cukup baik untuk menampung ide, gagasan, pemikiran dan bentuk kegiatan yang dipandang mampu mencapai tujuan program tersebut antara lain melalui workshop penyusunan program kegiatan tahunan). program kegiatan tahunan merupakan rincian program kegiatan dan budget yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan termasuk jadual pelaksanaan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKAKL) . Pemikiran terhadap aspek yang akan dituangkan dalam program kegiatan tahunan 2012 adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan sebagai input peningkatan kinerja tahun berikutnya.

3.5. Fasilitas Bantuan Konsultan Individu

Fasilitas sementara yang disediakan untuk pelaksanaan fasilitas konsultan individual adalah sebagai berikut Ruangan seluas 3 m X 5 m dengan dilengkapi a. Fasilitas furniture berupa 6 bh meja biro

b. Fasilitas computer dan internet.c. Fasilitas Faximile. Hal tersebut masih cukup membantu dalam pelaksanaan sehari hari untuk menunjang kegiatan pelaksanaan konsultan individu. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :1. Terselenggaranya pelaksanaan program kegiatan tahunan 2012 sesuai dengan jadwal dan petunjuk pelaksanaan .

2. Tersusunnya program kegiatan tahunan PPLP - NTB tahun 2013 baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang dituangkan dalam LK dan RKAKL.

3. Peningkatan pemahaman pengelola program terhadap deskripsi rencana kerja dan mekanisme pembiayaan untuk masing-masing kegiatan.

4. Tersusunnya rencana kegiatan, anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan.5. Tersusunnya sasaran dan target yang ingin dicapai. 3.6. Rapat Koordinasi PPLP - NTB .

ProgramPPLP - NTB akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan desentralisasi sektor penyehatan dan pemukiman serta lembaga pengelola sanitasi tingkat masyarakat yang sudah dibentuk dalam rangka reformasi pengelolaan sanitasi. Program ini akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan proses penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai peningkatan kinerja pengaturan dan perencanaan sektor penyehatan dan pemukiman, serta untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pendanaan dari masyarakat petani pemakai air dan instansi-instansi pemerintah terkait dalam menjaga keberlanjutan sektor penyehatan dan pemukiman, Secara umum, Program PPLP - NTB telah mengadopsi kebijakan sumber daya air yang terbaru (Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang Sanitasi, beserta rancangan produk turunannya. Dalam konteks tersebut, kegiatan program PPLP - NTB yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan kebijakan terbaru dan siap dilaksanakan di seluruh lokasi kegiatan program pada awal tahun kegiatan (2009).Program PPLP - NTB dilaksanakan di Provinsi seluruh Indonesia.IV. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHANANNYA 4.1. Permasalahan Permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan tahun anggaran 2011 merupakann vektor komulasi dari beberapa hal yang dapat diidentifikasi sementara sebagai berikut, Pertama dari segi Organisasi Struktural pelaksana proyek seperti yang disyaratkan oleh Direktorat Pembina..Kedua.keterbatasan personal pelaksana proyek yang berpengalaman dalam penanganan kegiatan pekerjaan. Ketiga panduan untuk pelaksanaan kegiatan PPLP dan pemahaman para pelaksana proyek masih belu memadai. Keempat pengalokasian dana pendamping APBD (pembebasan tanah) jadwal waktunya sering terlambat sehingga sangat mempengaruhi penyerapan proyek. Koordinasi antar instansi kurang memadaii sehingga komunikasi terhambat dan adanya pelaksanaan birokrasi yang kurang menunjang kegiatan pelaksanaan kegiatan proyek PPLP-NTB. Dan masih ada kendala kendala lain yang sedikit banyak dapat mempengaruhi lancarnya kegiatan proyek. 4.2. Upaya Pemecahan Dengan adanya gambaran identifikasi penyebab permasalahan tersebut diatas maka usaha pemecahan dan way out dapat diterapkan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing masing dan diawali dengan niat untuk memperbaiki kinerja masing masing individu dalam organisasi tersebut. Menambah tenaga profesional untuk mempercepat progres pelaksanaan dan meningkatkan penyerapan keuangan untuk menunjang peformance Proyek. Meningkatkan fungsi Kordinasi supaya lebih intens dalam menangani kegiatan PPLP.4.3. Rencana Tindak Lanjut Introspeksi diri adalah faktor utama dalam pentahapan upaya tindak lanjut. Tanpa dapat melihat kekurangan dalam diri masing masing adalah sangat tidak mungkin untuk dapat mengawali kegiatan baru dalam menunjang kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan ini. V. PENUTUP

DIPA Satke PPLP harus dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sehingga akan dapat memberikan kepuasan segala pihak, baik Pemerintah, Pekasana Kegiatan/Satker, Pengguna dan pemanfaat dan tujuan akhir proyek PPLP ini dapat meningkatkan Pengelolaan Sanitasi dn Penyehatan Lingkungan Pemukiman , dan meningkatkan Penguatan Pengelolaan Sanitasi Partisipatif serta Pengelolaan Proyek dan Fungsi kelembagaan khususnya bagi setiap instansi/unit kerja pelaksana PPLP-NTB di pusat, provinsi dan kabupaten.

Oleh karena harapan yang muncul adalah adanya ketaatan dari para pelaksana proyek ini supaya dapat memanfaatkan ,momen yang sangat penting ini. Harapan tersebut didasari dengan latar belakang dan kondisi sistem kelembagan yang sedang berjalan dan penempatan personal yang belum sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Terakhir adanya kesempatan konsultan individu untuk memberikan konsultasi dan bantuan pemikiran dan pengalaman sampai dengan akhir Desember 2012 dapat mempercepat pelaksanaan sesuai dengan tugasnya.LAMPIRAN

No.1: KAK Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB.

No.2: Rencana Kerja Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB.

No.3: Absensi Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB. No. 4: Jumlah Satuan Kerja dan Alokasi Dana Tahun 2012LAMPIRAN

No.1: KAK Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTBLAMPIRAN

No.2: Rencana Jadwal Kerja Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB.

LAMPIRAN

No.3: Absensi Konsultan Individual Ahli Limbah PPLP-NTB.LAMPIRAN

No.4: Jumlah Satuan Kerja dan Alokasi Dana Tahun 2012

FEBRUARI

TAHUN 2012

KONSULTAN INDIVIDUAL

Mudjiarman

Syamsul

Fas Provinsi (3 org)

Fas Kab (9 org)

Basuki

Saripin

Nasrudin

Eko Sujarwadianto, ST

Erwin SP.

Safari, SP.

Miranto Exwandi

Tamrin, SH

Dudy Cahyadi. ST, MT

Ahmad Fadli, A

Pengadminisrasi

Umum

REZA FAHRURROZI ST

Pengadministrasi

Keuangan

SITI FATIMAH

Penyusun Program

& RAB

SUGENG SLAMET ST

PPK PEMB. TEKNIK & PERSAMPAHAN

MARDJOKO, ST, MT

Pengadministrasian

Umum

MUHAMMAD KHOLID

Pengadministrasian

Keuangan

FITRIYATI, A. Md

UAKPB

SAFARI FAJRIN

Penyusun Program

& RAB

MADE MARUTA

PPK DRAINASE & LIMBAH

Ir. I. GST NYOMAN SUJANA

UAKPA

FITRIYANTI, A.Md

BENDAHARA

FAJARUDIN, S.sos

PEJABAT

Penguji SPM

H. RUPENI, A. Adm

KEPALA SATUAN

KERJA

MARDJOKO, ST, MT

KER

< PAGE Laporan Konsultan Individual Ahli Limbah Hal iMudjiarman, Februari 2012, PPLP NTB Dinas PU NTB.