32
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JL. Mayjen Soetoyo, No. 105 F ASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014

Lap. Pendahuluan - Rp2kp-Sppip (Kabupaten Purworejo)

Embed Size (px)

Citation preview

  • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJOBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    JL. Mayjen Soetoyo, No. 105

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    TAHUN ANGGARAN 2014

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    2

    MATERI PAPARAN

  • BA

    GIA

    NI

    3

    1. Latar Belakang2. Maksud Tujuan dan Sasaran3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAHJL. Letjen S. Parman No. 18 Semarang Telp : (024) 8456509

    PENDAHULIUANFASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP

    KABUPATEN PURWOREJO

  • LATAR BELAKANG

    UU PR No. 26/2007. Pasal 32 Pemanfaatan ruang dilakukan melalui

    pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

    Pemanfaatan ruang dilaksanakandengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana

    UU No.1/2011. Pasal 98 Pemerintah kabupaten/kota dalam

    melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN.

    UU. No. 1 Tahun 2011. Pasal 64 Perencanaan kawasan permukiman harus

    dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman

    PP No.15/2010. Pasal 98 Pelaksanaan program pemanfaatan ruang

    merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan.

    Dalam Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disususn rencana indukmasing masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik.

    PP NO. 38/2007 Urusan Pemerinta Sub Bidang Perkotaan dan

    Perdesaaan

    Pe

    rlu

    nya

    pe

    nye

    len

    gg

    ara

    an

    pe

    mb

    an

    gu

    na

    n k

    aw

    as

    an

    pe

    rmu

    kim

    an

    da

    n in

    fra

    str

    uk

    tur

    pe

    laya

    na

    na

    n d

    as

    ar

    pe

    rmu

    kim

    an

    ISU DAN PERMASALAHAN: Meningkatnya kemiskinan di perkotaan; Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan; Menurunnya tingkat keamanan dan ketertiban di perkotaan; Kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan

    pengelolaan perkotaan.

    PERLU PENYUSUNAN RP2KP/SPPIPKABUPATEN PURWOREJO

    Tingginya kebutuhan pelayanan permukiman dan infrastrukturperkotaan yang belum didukung oleh kebijakan dan strategipembangunan yang terpadu dalam skala pelayanan kota/ kabupaten;

    Kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastrukturperkotaan yang seringkali masih bersifat sesaat (responsif), sertaberorientasi pada ketersediaan program atau proyek pendukung;

    Belum tersedianya strategi khusus untuk pelaksana pembangunandan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang konsisten terhadap rencana penataan ruang; dan

    Masih seringnya terjadi tumpang tindih kebijakan dan strategipenanganan/ pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaanpada tingkat operasional (skala kabupaten/ kota maupun kawasanpermukiman).

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    4

  • MAKSUD DAN TUJUAN

    5

    Memfasilitasi pemangku kepentingan kabupaten/ kota untuk dapat

    menghasilkan dan menyepakati strategi pembangunan permukiman dan

    infrastruktur perkotaan secara terpadu dan berkesinambungan yang dituangkan

    dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

    Permukiman (RP2KP) sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan dan

    pengembangan kawasan permukiman.

    TUJUAN

    MAKSUD

    Memberikan bantuan teknis berupa pendampingan kepada pemangku

    kepentingan kota/kabupaten dalam melaksanakan penyusunan dokumen Rencana

    Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP)/ Strategi

    Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • SASARAN

    6

    1. Tersosialisasikannya konsep penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan peran strategi pembangunan

    permukiman dan infrastruktur perkotaan;

    2. Terjadinya penguatan kepedulian dan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan kota/kabupaten dalam

    penyusunan RP2KP/SPPIP;

    3. Terlaksananya koordinasi yang berkesinambungan antara tenaga ahli pendamping, Pokjanis, tim teknis provinsi dan

    pihak satuan kerja bidang permukiman di tingkat provinsi melalui konsolidasi persiapan pelaksanaan di tingkat provinsi;

    4. Terwujudnya pemahaman yang baik oleh semua pemangku kepentingan kabupaten/kota terhadap semua dokumen

    perencanaan yang dimiliki, serta hubungan fungsionalnya dengan dokumen perencanaan pada tingkat makro di

    atasnya, terutama dengan dokumen rencana tata ruang;

    5. Teridentifikasinya arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pembangunan permukiman.

    6. Terselenggaranya tahapan-tahapan pokok dalam suatu rangkaian proses penyusunan untuk menghasilkan

    kesepakatan,

    7. Terpilihnya kawasan permukiman yang menjadi prioritas penanganan;

    8. Terjadinya interaksi melalui keterlibatan komponen-komponen masyarakat dalam proses penyusunan strategi dan

    program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan melalui penyelenggaraan konsultasi publik;

    9. Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang muatan dokumen RP2KP dan strategi pelaksanaannya, melalui

    penyelenggaraan Diseminasi pada tingkat kabupaten/kota;

    10. Terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar pemangku kepentingan kabupaten/kota dalam mewujudkan

    strategi dan sinkronisasi program penyelenggaraan pembangunan permukiman di kawasan perkotaan.

    11. Terlaksananya hubungan koordinatif dan integratif antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan

    kabupaten/kota yang mengacu pada arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan

    kawasan permukiman perkotaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;

    12. Terwujudnya keberlangsungan perencanaan kabupaten/kota secara visioner, akuntabel, efektif dan berkelanjutan

    sebagai tanggung jawab kinerja, prinsip dan moril (legacy) terhadap perencanaan rinci selanjutnya hingga tahapan

    pelaksanaan;

    13. Terwujudnya komitmen dari pemangku kepentingan kota/kabupaten untuk menjamin pemanfaatan dokumen yang

    dihasilkan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

    7

    METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

    4

    1. PENDEKATAN NORMATIF

    Pelaksanaan penyusunan RP2KP/SPPIP ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen

    perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kabupaten/kota tersebut.

    2. PENDEKATAN PARTISIPATIF DAN FASILITATIF

    Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang

    terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pendekatan

    fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses

    penyusunan RP2KP/SPPIP kepada tim Pokjanis kabupaten/kota bersangkutan. Hal ini

    selain ditujukan untuk mendapatkan proses pembelajaran bersama di tingkat pemangku

    kepentingan daerah, juga untuk mendapatkan hasil yang disepakati bersama.

    3. PENDEKATAN TEKNIS AKADEMIS

    Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat

    dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisa,

    penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • BA

    GIA

    N2

    8

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAHJL. Letjen S. Parman No. 18 Semarang Telp : (024) 8456509

    TINJAUAN KEBIJAKANFASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP

    KABUPATEN PURWOREJO

    1. Kebijakan Nasional2. Kebijakan Kabupaten Purworejo

  • Visi pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu; semua orang menghuni rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan

    VISI KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

    Misi pembangunan perumahan dan permukiman, adalah; Membantu semua orang agar dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan

    Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahannya dalam permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

    Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, teratur, rukun, produktif dan berkelanjutan.

    Terdorongnya pertumbuhan wilayah melalui pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang selaras, seimbang dan terpadu.

    9

    KEBIJAKAN NASIONAL - KSNPP

    MISI KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • Kabupaten Purworejo dalam jangka panjang 20 tahun kedepan, maka dirumuskanlah visi jangka panjang Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

    Purworejo Daerah Agribisnis yang Maju, Berdaya Saing, Mandiri, Lestari dan Sejahtera

    VISI KABUPATEN PURWOREJO

    1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, melalui pendayagunaan, pengembangan, dan

    mengoptimalkan potensi pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan

    industri, perdagangan, dan jasa;

    2. Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri,

    jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah;

    3. Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan;

    4. Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis

    dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi

    masyarakat yang tinggi;

    5. Mewujudkan masyarakat yang produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan yang

    terkendali;

    6. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya,

    SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan yang berkelanjutan;

    7. Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera lahir batin, berakhlak mulia dengan penghayatan yang tinggi

    terhadap ideologi Pancasila, dan penghargaan yang tinggi terhadap agama, HAM, kesetaraan dan keadilan

    gender serta perlindungan anak. 10

    KEBIJAKAN KABUPATEN PURWOREJO

    MISI KABUPATEN PURWOREJO

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • Visi pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu; Setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dalam lingkungan aman, nyaman dan berkesinambungan tanpa merusak jatidiri.

    VISI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWOREJO

    11

    MISI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWOREJO

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

    Misi pembangunan perumahan dan permukiman, adalah :

    Menetapkan arahan lahan perumahan dan permukiman yang terjangkau masyarakat.

    Meningkatkan Sumber Daya Manusia seluruh stakeholder.

    Membangun fasilitas fisik sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman.

    Mengendalikan pertumbuhan pembangunan dibidang permukiman sesuai dengan pemanfaatan ruang.

    Sumber: Hasil sosialisasi RP4D, Tahun 2002

  • Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

    1. Menetapkan kawasan perumahan dan permukiman sesuai rencana RUTRW dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.

    2. Menyiapkan produk hukum tentang perumahan dan permukiman

    3. Memberikan kemudahan dalam proses kepemilikan rumah (perijinan, persertifikatan, kredit perbankan).

    4. Memperkuat kelembagaan di bidang permukiman.

    5. Menyiapkan SDM di bidang permukiman.

    6. Melakukan inventarisasi rencana yang ada yang terkait dengan bidang permukiman.

    7. Meningkatkan kerja sama regional dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman.

    Sumber: Hasil sosialisasi RP4D, Tahun 2002

    STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWOREJO

    12

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

  • 13

    BA

    GIA

    N 3

    1. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo2. Kondisi Eksisting

    Penduduk dan Kepadatan Fasilitas Utilitas

    3. Potensi dan Permasalahan

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAHJL. Letjen S. Parman No. 18 Semarang Telp : (024) 8456509

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIPKABUPATEN PURWOREJO

    GAMBARAN UMUM

  • Utara : Berbatasan dengan Kabupaten

    Wonosobo dan Magelang.

    Barat : Berbatasan denganKabupaten Kebumen.

    Selatan : Berbatasan denganSamudera Indonesia

    Timur : Berbatasan denganKabupaten Kulon Progo

    dan Provinsi DIY.

    PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PURWOREJO

    GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

    14

    Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 Kecamatan dan 494 Desa/Kelurahan. Wilayah Kabupaten Purworejo pada tahun 2012 mempunyai luas 103.481 ha atau sekitar 3,18% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    LUAS WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO

    NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)

    1 LAHAN PERTANIAN 83.396

    A. Lahan Sawah 30.573

    Sawah Irigasi 27.659 Tadah Hujan 2.914

    Pasang Surut -

    Tanah Sawah Lebak, Polder dll. -

    B. Bukan Lahan Sawah 52.823

    Tegal/Kebun 36.286

    Ladang Huma 4.505

    Pekebunan 1.580

    Ditanami Pohon?hutan Rakyat 8.949

    Padang Pengembalaan/Padang Rumput 191

    Sementara Tidak Diusahakan 16 Lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman Pertanian, dll 1.296

    2 LAHAN BUKAN PERTANIAN 20.085

    JUMLAH 103.481

    LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2012

    Sumber: BPS, Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2012-2013

    PERSENTASE PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2012

    15

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    LUAS WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO

    DIAGRAM LUAS WILAYAH KAB. PURWOREJO TAHUN 2012

    Sumber: BPS, Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2012-2013

    16

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

    NO KECAMATANJUMLAH

    DESAJUMLAH

    KELURAHANJUMLAH

    LINGKUNGANJUMLAH DUSUN

    1 Grabag 32 0 0 1172 Ngombol 57 0 0 823 Purwodadi 40 0 0 1024 Bagelen 17 0 0 735 Kaligesing 21 0 0 816 Purworejo 11 14 69 617 Banyuurip 24 3 16 1058 Bayan 25 1 21 899 Kutoarjo 21 6 0 77

    10 Butuh 41 0 0 10511 Pituruh 49 0 0 15612 Kemiri 40 0 0 14313 Bruno 18 0 0 10514 Gebang 24 1 4 11815 Loano 21 0 0 11216 Bener 28 0 0 134

    JUMLAH 469 25 127 1660

    Sumber: BPS, Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2012-2013

    PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KAB. PURWOREJO TAHUN 2012

    17

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PENGGUNAAN LAHAN DI KAB. PURWOREJO

    Sumber: BPS, Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2012-2013

    PENGGUNAAN LAHAN DI KAB. PURWOREJO TAHUN 2012

    18

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

    NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

    1 Grabag 21.502 21.931 43.4332 Ngombol 15.583 15.775 31.3583 Purwodadi 18.411 18.709 37.1204 Bagelen 14.395 14.853 29.2485 Kaligesing 14.706 14.945 29.6516 Purworejo 41.288 43.179 84.4677 Banyuurip 19.927 20.811 40.7388 Bayan 22.688 23.808 46.4969 Kutoarjo 29.403 29.863 59.266

    10 Butuh 19.331 20.184 39.51511 Pituruh 22.856 23.666 46.52212 Kemiri 25.521 26.037 51.55813 Bruno 21.929 22.157 44.08614 Gebang 19.982 20.595 40.57715 Loano 17.490 17.702 35.19216 Bener 24.309 24.947 49.256

    JUMLAH 349.309 359.162 709.483

    Sumber: BPS, Kabupaten Purworejo Dalam Angka, 2012-2013

    JUMLAH PENDUDUK KAB. PURWOREJO TAHUN 2012

    PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK

    19

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PEREKONOMIAN KAB. PURWOREJO

    PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS HARGA BERLAKU

    LAJU PERTUMBUHAN

    Berdasarkan data BPS, Kabupaten Purworejo

    dalam angka tahun 2012-2013 PDRB Kabupaten

    Purworejo tahun 2012 menurut harga berlaku

    adalah sebesar 7.871,11 Milyar Rupiah, dan

    menurut harga Konstan adalah sebesar 3.327,68

    Milyar Rupiah.

    20

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PETA STRUKTUR RUANG KAB. PURWOREJO

    21

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PETA POLA RUANG KAB. PURWOREJO

    22

  • FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

    PETA KAWASAN PERKOTAAN KAB. PURWOREJO

    23

  • PERMASALAHAN PERUMAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO

    PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

    24

    Permasalahan perumahan dibedakan menjadi dua, yaitu :

    Permasalahan perumahan yang terjadi akibat adanya kekurangan penyediaan perumahan dibanding permintaan (supply and demand), sehingga harga rumah dan tanah menjadi lebih mahal.

    Permasalahan akibat sebagian masyarakat tinggal di unit-unit hunian permukiman yang kurang layak huni, karena tingkat pendapatan yang rendah (kurang memadai) atau adanya keengganan untuk menempati lokasi baru yang jauh dari tempat kerja (perlu penanganan yang komprehensif).

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • BA

    GIA

    N 4

    25

    1. Pendekatan2. Kerangka Berfikir3. Metodologi

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAHJL. Letjen S. Parman No. 18 Semarang Telp : (024) 8456509

    PENDEKATAN DAN METODOLOGI

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIPKABUPATEN PURWOREJO

  • PENDEKATAN DAN METODOLOGI

    26

    PENDEKATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

    1. Pembangunan berkelanjutan dan konsep TRIDAYA

    2. Penyelenggaraan secara multisektoral dan terdesentralisasi

    3. Pembangunan berwawasan kesehatan

    4. Penyelenggaraan dengan pengembangan sistem insentif

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • KERANGKA BERFIKIR

    27

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • BA

    GIA

    NI

    28

    1. Rencana Kerja2. Jadwal Waktu Pelaksanaan

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAHJL. Letjen S. Parman No. 18 Semarang Telp : (024) 8456509

    RENCANA KERJAFASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP

    KABUPATEN PURWOREJO

  • RENCANA KERJA

    29

    Berdasarkan lingkup kegiatan tersebut, Konsultan menyusun tahapan kerja sebagai berikut:

    1) Kegiatan Persiapan

    2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan,

    3) Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

    4) Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

    5) Finalisasi dan Sosialisasi

    RENCANA KERJA

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

    30

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

    31

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP KABUPATEN PURWOREJO

  • DEMIKIAN PRESENTASI

    TENTANG

    T E R I M A K A S I H

    FASILITASI PENYUSUNAN RP2KP/SPPIPKABUPATEN PURWOREJO

    (LAPORAN PENDAHULUAN)