Lap Pendahuluan Bab Vii Perangkat Pelakasanaan Dan Penyusuna

RTRW Kota Makassar 2030 Page VII -1

BAB VII PERANGKAT PELAKASANAAN DAN

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

A. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, pihak Pemerintah Kota Makassar telah menunjuk

PPTT.. EESSAA PPRRAATTAAMMAA CCIIPPTTAA CCEELLEEBBEESS sebagai konsultan pelaksana. Pihak konsultan

dalam melaksanakan pekerjaan ini dibantu oleh pemerintah kota yang berasal dari

instansi terkait dengan kepentingan untuk perolehan data bagi penyusunan Laporan

RTRWK yang dimaksud. Instansi-instansi tersebut meliputi otonom daerah maupun

instansi sektoral yang meliputi: BAPPEDA Kota, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata

Bangunan, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Biro Pusat Statistik dan lain-lain.

Pihak PPTT.. EESSAA PPRRAATTAAMMAA CCIIPPTTAA CCEELLEEBBEESSsebagai pelaksana pekerjaan yang akan

bertanggung jawab bagi seluruh proses pekerjaan akan menyediakan tim ahli yang terdiri

atas:

a. KETUA TIM

b. Tenaga Ahli Perencana Kota

c. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah

d. Tenaga Ahli Transportasi

e. Tenaga Ahli Lingkungan

f. Tenaga Ahli Perikanan dan Kelautan

g. Tenaga Ahli Sosiologi/Demografi

h. Tenaga Ahli Geografi

i. Tenaga Ahli Geologi

j. Tenaga Ahli Sosial Budaya

k. Tenaga Ahli Hukum/Kelembagaan

l. Tenaga Ahli Sistem Informasi


Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metropolitan

Makassar ini juga didukung/dibantu oleh beberapa pihak, yaitu:

a. Pengelola kegiatan (Penanggung jawab Kegiatan, Bendahara Kegiatan, dan Staf

Pembantu);

b. Tim Supervisi/Teknis Penyusunan RTRW Kota Makassar (dibentuk oleh Bappeda

Kota); dan

c. Tim Koordinasi Penyusunan RTRW Kota Makassar.


B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal penyelesaian pekerjaan Penyusunan Laporan Rencana Tata Ruang Kota

Makassar 2030 memakan waktu 4(empat) bulan hari kerja atau selama kurang lebih 120

hari kerja, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009 hingga 29 Desember 2009. Untuk itu,

disusun sistem alokasi sumber daya dan mobilisasi tenaga kerja secara efisien. Untuk

tujuan tersebut digunakan “jaringan kerja” (Network Planning).

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Penyusunan RTRW Kota Makassar 2030


C. PENGERAHAN TENAGA

Penyusunan RTRW Kota Makassar ini melibatkan beberapa disiplin ilmu yang relevan

dengan lingkup materi rencana yang akan disusun. Pengerahan tenaga dibagi menurut

keahlian masing-masing orang dengan tanggung jawab atas bidang tugas masing-

masing. Adapun susunan Tim Pelaksana Penyusunan RTRWK ini menurut keahlian

tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Distribusi Pengerahan Tenaga Kerja Menurut Keahlian

No Keahlian Personel

(orang)

1 KETUA TIM 1

2 Tenaga Ahli Perencanaan Kota 2

3 Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah 2

4 Tenaga Ahli Transportasi 1

5 Tenaga Ahli Lingkungan 2

6 Tenaga Ahli Perikanan dan Kelautan 1

7 Tenaga Ahli Sosiologi/Demografi 1

8 Tenaga Ahli Geografi 1

9 Tenaga Ahli Geologi 1

10 Tenaga Ahli Sosial Budaya 1

11 Tenaga Ahli Hukum/Kelembagaan 1

12 Tenaga Ahli Sistem Informasi 2

Tenaga ahli dalam tabel 5.2 di atas akan dibantu oleh tenaga-tenaga teknis seperti

Asisten Tenaga Ahli (4 orang), Surveyor (5 orang), PenyusunanDrafter/juru gambar dan

GIS (1 orang), Operator Komputer CAD (1 orang), Anomator (1 0rang) dan

Administrasi/Keuangan (2 orang). Secara keseluruhan jumlah pelaksana dari

penyusunan RTRW Kota Makassar berjumlah 30 orang staf.


Struktur Organisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Metropolitan Makassar

PEMERINTAH

Kota Makassar

Walikota

Bappeda Kota Makassar

Kepala

Rencana Tata Ruang Kota Makassar

Penanggung Jawab Kegiatan

PPTT.. EESSAA PPRRAATTAAMMAA

CCIIPPTTAA CCEELLEEBBEESS Konsultan

Direktur

TIM TEKNIS

Instansi Terkait

Staf Ahli

Tim Ahli

1. Perencanaan Kota 2. Ekonomi Wilayah

3. Transportasi 4. Lingkungan 5. Perikanan dan Kelautan

6. Sosiologi/demografi 7. Geografi 8. Geologi

9. Sosial Budaya 10. Hukum Kelembagaan 11. Sistem Informasi 12. Pemetaan (GIS)

13. Animasi 14. Komputer CAD

Team Leader Penyusunan RTRW

Kota Makassar

Administrasi Teknis

Pengetikan

Studio

Penggambaran/Pemetaan

Team

Surveyor

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Penyusunan Rencana TataRuang Kota Metropolitan Makassar


D. PERINCIAN PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM DAN TENAGA

AHLI

Untuk mendapatkan efisiensi penggunaan tenaga ahli dan koordinasi kegiatan, setiap

tenaga ahli memiliki tanggung jawab dan pembagian kerja dan tugas-tugas yang jelas.

Berikut ini gambaran tugas (jobs description) dari tugas-tugas yang dimaksud, antara

lain:

1. Ketua Tim

1.1 Bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelaksanaan penyusunan RTRW Kota

Makassar sesuai target yang ditentukan;

1.2 Bertanggung jawab penuh kepada pemberi tugas/pekerjaan sejak tahap

persiapan sampai dengan penyusunan pekerjaan terakhir; dan

1.3 Bertugas memberi bimbingan, pengarahan, koordinasi dalam semua aspek

kegiatan survei, analisis maupun penyusunan rencana serta pelaporan kepada

pemberi pekerjaan.

2. Ahli Perencanaan Kota

2.1 Bertanggung jawab sebagai koordinator Pelaksana Proyek Penyusunan RTRW

Kota Makassar;

2.2 Mengevaluasi dan menganalisis rencana-rencana yang pernah dibuat;

2.3 Mengidentifikasi struktur Kota;

2.4 Menganalisis sektor-sektor kegiatan di wilayah perencanaan;

2.5 Mendeteksi dan memproyeksi sektor-sektor pertumbuhan daerah;

2.6 Menyusun strategi/rencana pengembangan RTRW;

2.7 Mengevaluasi kebijaksanaan nasional dan regional untuk merumuskan tujuan

rencana;

2.8 Mengevaluasi rencana/kebijaksanaan pembangunan;

3. Ahli Ekonomi Wilayah

3.1 Meneliti dan mengevaluasi sumber dana pembangunan;


3.2 Merumuskan konsep pengadaan sumber-sumber pembiayaan; dan

3.3 Mengestimasi biaya pelaksanaan teknis RTRW Kota Makassar.

4. Ahli Transportasi

4.1 Bertanggungjawab pada penyusunan rencana transportasi kota;

4.2 Merencanakan program jaringan transportasi regional dan lokal, jaringan

utilitas sistem dan distribusi jaringan utilitas; dan

4.3 Membuat arahan pengembangan sistem transportasi darat dan sungai.

5. Ahli Lingkungan

5.1 Bertugas menganalisis keadaan lingkungan atau ekologi wilayah dan dampak

pembangunan fisik terhadap lingkungan hidup, serta mencari teknik-teknik

pemecahan masalah lingkungan tersebut;

5.2 Untuk lingkungan wilayah laut dan pesisir membantu menganalisis proses

intrusi air laut, abrasi dan sedimentasi; dan

5.3 Menganalisis kemampuan penyediaan air bersih, sistem saluran pembuangan,

dan sistem pembuangan sampah.

6. Ahli Perikanan dan Kelautan

6.1 Menganalisis potensi dan daya dukung lingkungan perairan untuk mendukung

pemanfaatan ruang laut.

6.2 Menganalisis konsep pengelolaan wilayah perairan terpadu.

6.3 Membuat kebijakan pemfaatan ruang pantai.

7. Ahli Sosial/Demografi

7.1 Membantu menganalisis masalah kependudukan;

7.2 Mengamati dan menganalisis struktur sosial budaya masyarakat dalam wilayah

perencanaan; dan


7.3 Membantu menyusun program pembangunan kota khususnya yang berkaitan

dengan masalah sosial demografi.

8. Ahli Geografi

8.1 Menganalisis aspek-aspek keruangan permukiman penduduk dan dan

pengaruhnya timbal baliknya dengan kondisi spasial wilayah tersebut;

8.2 Menganalisis hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan

fisiknya sebagai bagian studi perbedaan area.

8.3 Merancang kerangka kerja regional dan analisis wilayah secara spesifik, terkait

dengan tampilan permukaan wilayah Kota.

9. Ahli Geologi

9.1 Melakukan analisis terhadap struktur tanah secara keseluruhan untuk

mengetahui kondisi daya dukung tanah terhadap rancangan pembangunan

kota;

9.2 Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya geologi seperti bahan bangunan

dan air tanah;

9.3 Mengidentifikasi faktor-faktor dan potensi kerawanan bencana geologi di

wilayah Kota Makassar.

10. Ahli Sosial Budaya

10.1 Melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap aspek-aspek sosial budaya

dalam wilayah perencanaan pembangunan;

10.2 Memprediksi dampak-dampak sosial yang akan terjadi di Masyarakat, terkait

dengan rencana pembangunan;

10.3 Merumuskan sebuah social engineering dalam bingkai perubahan yang dapat

menunjang setiap proses pembangunan kota.


11. Ahli Kelembagaan/Hukum

Melakukan analisis kelembagaan untuk memahami kapasitas pemerintah kota

dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah ini, meliputi:

Struktur Organisasi

Tata Laksana Pemerintahan

Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana Kerja

Produk-Produk Pengaturan dan

Organisasi Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Mengevaluasi dan menganalisis struktur kelembagaan yang sesuai dengan

kebutuhan dengan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien;

12. Ahli Sistem Informasi

12.1 Menyediakan semua dukungan teknis terkait dengan sistem informasi, dalam

penyusunan RTRW;

12.2 Menerapkan pangkalan data yang aksesibel, terkait dengan penyusunan

RTRWK;

12.3 Mengolah dan memproses data yang tersedia untuk kebutuhan penyusunan

RTRW

13. Asisten Ahli

Membantu tenaga ahli di lapangan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengumpulan

data yang selajutnya mengkompilasi data secara sistematis.

12. Draftman

Melaksanakan kegiatan penggambaran peta-peta, simulasi, dan lain-lain yang

diperlukan, sesuai petunjuk dan arahan yang diberikan tenaga ahli sesuai disiplin

ilmunya.


13. Operator Komputer/CAD

14.1 Melaksanakan kegiatan penggambaran rancang bangun wilayah Kota

14.2 Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan manajemen adminstrasi

proyek lainnya.

14. Surveyor

pengumpulan data angka atau peta, uraian mengenai keadaan wilayah dan keadaan

kota secara keseluruhan.

E. PROGRAM KERJA PENYUSUNAN RTRW KOTA MAKASSAR

Sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan, maka rencana kerja yang diusulkan

pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

Pengumpulan Data/Informasi

Pengumpulan data/ informasi primer yang nantinya dipergunakan sebagai pijakan dalam

penyusunan RTRW Kota Makassar, dilakukan melalui cara survey. Adapun langkah

prosedural yang akan menjadi patokan dalam pelaksanaan survey tersebut adalah:

1. Tahapan Persiapan Survey

Pokok-pokok pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1.1 Persiapan dasar, berupa pengkajian data dan literatur yang telah ada, yang

berkaitan dengan rencana kota yang hasilnya dapat berupa asumsi dan

hipotesa mengenai keadaan kota yang direncanakan;

1.2 Mobilisasi dan penempatan tenaga ahli serta tenaga penunjang;

1.3 Penyusunan program kerja untuk keseluruhan kegiatan pelaksanaan secara

lebih terperinci;

1.4 Pemahaman dan pengkajian keadaan/gambaran masalah, kendala serta

potensi pengembangan wilayah pada daerah rencana;

1.5 Menyusun program untuk tahap selanjutnya (pelaksanaan penelitian/survei

lapangan);


1.6 Pelaksanaan kegiatan survei, antara lain:

1.6.1 Kegiatan pada sub butir (1.5)

1.6.2 Kegiatan penyusunan:

1.6.2.1 Daftar rujukan data

1.6.2.2 Daftar isian pertanyaan

1.6.2.3 Daftar rujukan sumber data

1.6.3 Kegiatan penyiapan peta-peta

1.6.4 Kegiat an penyiapan peralatan dan perlengkapan survei lapangan

Keseluruhan kegiatan tahap persiapan ini akan didapatkan dalam Buku Laporan

Pendahuluan. Buku Laporan Pendahuluan ini akan disampaikan kepada pihak

pemberi tugas, karena tahap persiapan ini direncanakan akan memerlukan waktu

persiapan.

2. Tahapan Pelaksanaan Survei Lapangan

Tujuan utama dalam tahap ini adalah mengumpulkan keterangan/data yang akan

digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah utama dalam pengembangan

wilayah, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Rangkaian kegiatan survey ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan/instansi.

Program kerja secara terperinci untuk tahap pelaksanaan survei lapangan akan

dibahas pada bagian berikut. Tahap pelaksanaan survei lapangan/instansi

direncanakan akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan kerja.

Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

2.1 Survey data instansi, berupa pengumpulan data angka atau peta, uraian

mengenai keadaan wilayah dan keadaan kota secara keseluruhan.

2.2 Survey lapangan, berupa pengecekan keadaan lapangan yang selanjutnya

dituangkan dalam peta. Untuk lingkup wilayah, data yang perlu dipetakan

adalah letak instalasi vital, pusat-pusat permukiman dan lain sebagainya

seperti program dan proyek yang sudah dan sedang berjalan yang dipandang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Untuk lingkup kota,


yang perlu dipetakan adalah: pemanfaatan lahan, kondisi

bangunan/lingkungan, topografi/kemiringan tanah, geologi/ sumber air,kondisi

jalan dan sanitasi, kegiatan penduduk (fasilitas sosial dan ekonomi) dan

jaringan utilitas serta program yang ada dan sedang berjalan.

2.3 Survei obyek khusus, berupa pengisian daftar pertanyaan yang diajukan

antara lain kepada: pengusaha transport, pengusaha industri, pedagang,

perhitungan lalu lintas, atau rumah tangga.

2.4 Interview, yaitu untuk melengkapi ketiga survey tersebut apabila dirasakan

sangat penting guna memperoleh bahan/keterangan yang lebih rinci.

2.5 Pada tahap ini agar dimanfaatkan Data Pokok Pembangunan yang sudah

ada.

3. Tahapan Kompilasi Data

Pada tahap ini semua informasi dan data yang telah dikumpulkan pada tahap-tahap

sebelumnya, diseleksi, ditabulasi untuk dikelompokkan secara sistematis.

Pokok– pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

3.1. Pekerjaan kompilasi data adalah suatu tahap proses seleksi data, tabulasi

data dan mengelompokkan/mengsistemasikan data sesuai dengan yang

diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Hasilnya

berupa Laporan Antara yang disajikan menurut urutan sesuai angka – angka

diagram dan peta, yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca

serta siap untuk dianalisis.

3.2. Jenis data dan sistimatikanya adalah sebagai berikut:

3.1.1. Makro/Wilayah, mencakup data pokok tentang:

3.1.1.1. Kebijaksanaan perencanaan nasional dan daerah yang

diduga berpengaruh terhadap perkembangan kota yang

direncanakan. Termasuk dalam hal ini perencanaan

Mamminasata.

3.1.1.2. Aspek kependudukan, antara lain:


3.1.1.2.1. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama,

lapangan kerja, pendapatan dan sebagainya;

3.1.1.2.2. Perkembangan penduduk, dalam hal jumlah,

penyebaran dan komposisi;

3.1.1.2.3. Adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dan

sebagainya.

3.1.1.3. Aspek perekonomian, antara lain:

3.1.1.3.1. Produksi tiap sektor kegiatan ekonomi dan

penyebarannya;

3.1.1.3.2. Perkembangan tiap sektor kegiataan ekonomi

dan hubungannya dengan tenaga kerja;

3.1.1.3.3. Pola aliran barang dan jasa dalam proses

koleksi dan distribusi.

3.1.1.4. Aspek sumber daya alam, antara lain :

3.1.1.4.1. Keadaan tanah, air dan iklim;

3.1.1.4.2. Sumber daya alam yang belum diolah;

3.1.1.4.3. Keadaan dan kondisi pengelolaan tanah.

3.1.1.5. Aspek fasilitas pelayanan dan prasarana, antara lain:

3.1.1.5.1. Jenis fasilitas yang ada, prasarana dan

penyebarannya, baik fasilitas untuk

menunjang kegiatan sosial maupun ekonomi;

3.1.1.5.2. Kemudahan hubungan.

3.1.2 Mikro (kota) mencakup data pokok tentang:

3.1.2.1. Aspek keunikan dan keunggulan lokal

Berupa nilai-nilai “dasar” filosofi dari tata bentuk, irama,

aroma, dan warna satu daerah yang telah lama melekat

dan menjadi “ciri”, “kekhasan” atau “brand” dari daerah

tersebut.


3.1.2.2. Aspek kependudukan, sosial dan kebudayaan

3.1.2.3. Aspek perekonomian

3.1.2.4. Aspek fisik dasar

3.1.2.5. Aspek tata guna tanah yang secara umum dirinci menurut

jenis – jenis penggunaannya: perumahan, pemerintahan

dan bangunan umum, perdagangan, jasa, badan sosial,

jalur hijau, ruang terbuka, transportasi, penggunaan

khusus seperti pariwisata, industri atau pergudangan dan

sebagainya

3.1.2.6. Aspek fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana kota,

antara lain berisikan:

3.1.2.6.1. Transportasi urban

3.1.2.6.2. Menara komunikasi

3.1.2.6.3. Lapangan terbuka (square)

3.1.2.6.4. Jalan dan pedestrian

3.1.2.6.5. Taman kota

3.1.2.6.6. Monumen-monumen Kota

3.1.2.6.7. Tempat eksebisi dan konvensi

3.1.2.6.8. Fasilitas budaya dan museum

3.1.2.6.9. Bangunan berlantai banyak

3.1.2.6.10. dan lain-lain

3.1.2.7. Aspek administrasi/pengelolaan pembangunan kota, antara

lain: Selain data kuantitatif (angka – angka), seyogyanya

diuraikan juga secara kualitatif mengenai kondisi eksisting

(sekarang) mengenai potensinya dan mengenainya

permasalahan yang dihadapi.

Tahap pelaksanaan kompilasi data ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) minggu,

dimana kegiatan hasil tahap kompilasi data akan dilaporkan kepada pihak pemberi


tugas dalam bentuk penyempurnaan Laporan Kompilasi Data sebagai Laporan Hasil

Survei.

4. Tahap Analisis Data

Merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip–

prinsip, pendekatan dan metode serta teknik analisis perencanaan kota yang dapat

dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun praktis. Dalam tahap analisis,

pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

4.1. Didalam keseluruhan analisis pada prinsipnya terdapat empat jenis penilaian

yaitu:

4.1.1. Analisis keadaan dasar adalah menilai kondisi pada saat sekarang

4.1.2. Analisis kecenderungan perkembangan, yaitu menilai kecenderungan

sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan –

kemungkinannya di masa depan

4.1.3. Analisis sistem serta kebutuhan ruang, yaitu menilai hubungan

ketergantungan antar sub system atau antar fungsi dan pengaruhnya

4.1.4. Analisis kemampuan pengelolaan pembangunan kota, yaitu menilai

kondisi keuangan daerah, organisasi pelaksana dan pengawasan

pembangunan, personalia baik pada saat sekarang maupun yang

diperlukan di masa depan.

4.2. Hal – hal pokok yang dianalisis adalah sebagai berikut:

4.2.1. Makro/Wilayah, meliputi:

4.2.1.1. Analisis kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota,

antara lain menilai:

4.2.1.1.1. Potensi wilayah dan permasalahannya,

sehingga terdapat gambaran hubungan atau

ketergantungan kota dengan wilayah

sekitarnya.

4.2.1.1.2. Pengaruh potensi dan permasalahannya

tersebut terhadap perkembangan sektor –


sektor kegiataan di kota sehingga gambaran

hubungan atau ketergantungan antar sektor.

4.2.1.2. Kedudukan kota dalam kerangka perwilayaan antara lain

menilai:

4.2.1.2.1. Kedudukan kota yang direncanakan di dalam

sistem kota – kota yang ada.

4.2.1.2.2. Perkembangan sektor – sektor kegiatan kota

dan pengaruhnya terhadap sistem kota –

kota, sekarang dan masa mendatang.

4.2.1.3. Analisis pengaruh kebijaksanaan sektor dan regional,

antara lain menilai:

4.2.1.3.1. Pengaruh kebijaksanaan terhadap

perkembangan sektor – sektor kegiatan

dalam wilayah perencanaan.

4.2.1.3.2. Pengaruh kebijaksanaan terhadap

perkembangan sektor – sektor kegiatan di

kota – kota/pusat – pusat di wilayah

khususnya terhadap kota yang

direncanakan.

4.2.2. Mikro/Kota, meliputi:

4.2.2.1. Analisis kependudukan

4.2.2.2. Kecenderungan pertambahan, kecenderungan penyebaran

dan karakteristik sosial budaya.

4.2.2.3. Analisis perekonomian, antar lain menilai:

4.2.2.3.1. Kecenderungan perkembangan dan

perkiraan masa depan tiap sektor kegiatan

ekonomi dalam hal kapasitas investasi,

penyerapan tenaga kerja, produksi, sifat –

sifat kegiatan dan perkiraan kebutuhan

investasi


4.2.2.3.2. Karakteristik kelembagaan bidang usaha dan

koperasi.

4.2.2.4. Analisis bentuk dan struktur kota, antara lain menilai:

4.2.2.4.1. Keadaan fisik dasar alamiah dalam hal

kemampuan menerima kegiatan

pembangunan

4.2.2.4.2. Keadaan tata guna tanah, yang diarahkan

untuk dapat menggambarkan

kecenderungan lokasi berbagai kegiatan

4.2.2.4.3. Sistem hubungan antar berbagai fungsi yang

bekerja pada kehidupan sosial ekonomi

masyarakat kota.

4.2.2.4.4. Perkiraan kebutuhan ruang di masa depan,

yang didasarkan pada kebutuhan penduduk

baik untuk permukiman maupun kegiatan –

kegiatan kota serta prasarana permukiman

dan fasilitas sosial/ ekonomi.

4.2.2.4.5. Analisis dampak lingkungan, dalam

kaitannya dengan tata guna tanah,

intensifikasi dan ekstensifikasi ruang.

4.2.2.5. Analisis keadaan fasilitas dan prasarana antar lain menilai:

4.2.2.5.5. Karakteristik keadaan fasilitas dan prasarana

di kota baik yang melayani kegiatan wilayah

maupun kegiatan di dalam kota.

4.2.2.5.6. Perkiraan kebutuhan fasilitas dan prasarana

untuk melayani kegiatan regional dan kota,

yang menyangkut jenis dan jumlah serta

kemungkinan penyediaannya.

4.2.2.5.7. Perkiraan sistem pusat pelayanan yang

dibutuhkan dalam hal pengelompokan


fasilitas dan prasarana, jenjang pelayanan

dan pola jaringan antar pusat pelayanan.

4.2.2.6. Analisis penentuan fungsi bagian wilayah kota.

Merupakan pengenalan jenis kegiatan kota yang dominan

pada bagian wilayah tertentu dan menggambarkan suatu

fungsi tertentu yang didasarkan pada analisis diatas.

Dengan pengkajian lebih lanjut melalui analisis pola

pencapaian di dalam suatu bagian wilayah dan antar

wilayah kota, serta tingkat pelayanan kegiatan kota.

4.2.2.7. Analisis khusus unsur – unsur utama kota antar lain

menilai:

4.2.2.7.1. Karakteristik perumahan, dalam hal keadaan

sosial ekonomi penghuni, keadaan fisik

perumahan, kebutuhan prasarana

lingkungan dan fasilitas sosial lingkungan

dan lain sebagainya.

4.2.2.7.2. Karakteristik kawasan pusat kota,

penggunaan bangunan, keadaan fisik

bangunan, tingkat efesiensi dan intensitas

penggunaan bangunan dan lain sebagainya

transportasi.

4.2.2.7.3. Karakteristik dalam hal pola jaringan jalan

angkutan yang ada, keadaan alat/jenis

angkutan, kecenderungan perkembangan

kebutuhan di masa depan dsb – nya.

4.2.2.7.4. Karakteristik industri, dalam hal jenis – jenis

kegiatan yang ada perkiraan di masa depan,

pola produksi dan pemasaran, kebutuhan


pengembangan pengelolaan dan

sebagainya.

4.2.2.7.5. Karakteristik sektor – sektor strategis, dalam

hal jenis – jenis kegiatan strategis yang ada

maupun perkiraan masa depan, kebutuhan

pengembangan, pengelolaan dan

sebagainya.

4.2.2.8. Analisis keuangan dan pengelolaan, antar lain menilai:

4.2.2.8.1. Perkiraan kemampuan keuangan di masa

depan yang sudah memperhitungkan

sumber dana dari Pusat dan Daerah

atasannya dan kemampuan menggali

pendapatan asli daerah sendiri.

4.2.2.8.2. Perkiraan kebutuhan pembiayaan

pembangunan, dan perkiraan sumber –

sumber untuk membiayai unsur – unsur

kota baik yang berasal dari pusat, pajak,

retribusi dan sebagainya, khususnya yang

bersifat strategis dalam pengembangan

kota dengan menilai sumber – sumber

dominant (leading sektor) maupun dalam

kontribusinya terhadap peningkatan Daerah.

4.2.2.8.3. Keadaan organisasi aparatur pelaksana

dalam struktur, kewenangan, personalia,

dan kebutuhannya di masa depan.

4.2.2.8.4. Peraturan perundang – undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan

pembangunan kota khususnya yang

berkaitan dengan mekanisme pengendalian

dan tertib pembangunan


Perumusan Konsepsi RTRW Kota

Kegiatan perumusan konsepsi RTRW kota terdiri dari perumusan konsepsi

pengembangan wilayah , dan perumusan rencana tata ruang wilayah kota itu sendiri.

a. Kegiatan Perumusan Konsepsi RTRW Kota

Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang

telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif

konsep pengembangan wilayah, yang berisi:

a. Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan

wilayah kota;

b. Konsep pengembangan wilayah kota; Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari

visi dan misi kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi

ideal tata ruang kota yang diharapkan.

Tujuan Penataan Ruang Kota

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan

ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi:

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi

penataan ruang wilayah kota;

b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam

RTRW kota; dan

c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah kota.

Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:


a. Visi dan misi pembangunan wilayah kota;

b. Karakteristik wilayah kota; dan

c. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a. Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam

rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang provinsi, dan

rencana tata ruang kawasan metropolitan (untuk kota yang berada

dalam kawasan metropolitan);

b. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi

dan nasional;

c. Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan

d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang

harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi:

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang

wilayah kota;

b. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah

kota;

c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam

RTRW kota; dan

d. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah kota.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:


a. Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Karakteristik wilayah kota; dan

c. Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan

penataan ruangnya.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan

kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada

wilayah kota bersangkutan;

b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;

c. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun

yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan

d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Strategi

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan

penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana

pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;

b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam

RTRW kota; dan

c. Sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kota.


Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

a. Kebijakan penataan ruang wilayah kota;

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan

penataan ruangnya.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota;

b. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan

ruang wilayah nasional dan provinsi;

c. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan

efektif;

d. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan

rencana pola ruang wilayah kota; dan

e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana Struktur Ruang Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat

pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan

oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota

yang memberikan layanan bagi wilayah kota;

2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan

fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat

pelayanan kota; dan


3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan untuk tahun.

Pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi,

dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional,

yang meliputi:

1. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional

2. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota

3. Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka

mendukung kegiatan sosial ekonomi;

3. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang

berbatasan;

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu


3. Penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus

berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta

saling terkait menjadi satu kesatuan sistem;

4. Sistem jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistem jaringan transportasi

sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem

jaringan prasarana lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:


a. Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan

transportasi, yang terdiri atas:

1) Sistem Jaringan Transportasi Darat, mencakup:

a) Sistem jaringan jalan yang terdiri atas:

i. jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan

jalan sekunder di dalam kota sesuai dengan PP No. 34

tahun 2006 tentang Jalan;

ii. jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

iii. jalan khusus yang berada di wilayah kota;

iv. lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas

pelayanannya; dan

v. pengembangan prasarana dan sarana angkutan

umum.

b) Sistem jaringan kereta api

i. jaringan jalur kereta api termasuk subway dan monorail;

dan

ii. stasiun kereta api.

c) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

i. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau,

dan penyeberangan dalam wilayah kota dan antar

wilayah; dan

ii. pelabuhan/dermaga.


2) Jaringan Transportasi Laut, mencakup:

Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan

mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut:

a) alur pelayaran yang berada pada wilayah kota bersangkutan;

dan

b) pelabuhan laut yang berada di wilayah kota.

3) Jaringan Transportasi Udara, mencakup:

Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara

dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi udara:

yang dapat berupa bandar udara pusat penyebaran primer, pusat

penyebaran sekunder, dan pusat penyebaran tersier beserta

sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan:

a) Ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung

untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang

ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan

dalam Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000);

b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai

jalur penerbangan; dan

c) Bandar udara yang berada di wilayah kota.

b. Sistem prasarana lainnya yang terdiri atas telekomunikasi, sumber

daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya

dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota.

1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

yang meliputi:

a) pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayah kota;


b) jaringan prasarana energi yang mencakup:

i. penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam

wilayah kota (jika ada);

ii. penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran

Utama Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada);

iii. jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit,

gardu induk distribusi, dan sistem distribusi; dan

iv. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti

migas, panas bumi, tenaga surya, dan lain sebagainya.

2) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan

meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang

terdiri atas:

Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi

berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat

automatisasi sambungan telepon;

Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara

telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station

(BTS); dan

Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di

wilayah kota.

3) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dikembangkan

yang terdiri atas:


a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi,

dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota

bersangkutan;

b) wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ, dan

embung pada wilayah kota;

c) sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan

pertanian di wilayah kota;

d) sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan

e) sistem pengendalian banjir di wilayah kota.

4) Infrastruktur Perkotaan yang meliputi prasarana penyediaan air

minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem

drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan

sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.

a) Sistem Penyediaan Air Minum Kota

Sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringan

perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air

pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah

(sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi

pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air

buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun

komunal.

Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi

tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum

masuk ke jaringan air buangan kota.


c) Sistem Persampahan Kota

Sistem persampahan kota meliputi tempat pembuangan

sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir

sampah (TPA).

d) Sistem Drainase Kota

Sistem drainase kota meliputi jaringan primer, sekunder, dan

tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan

(storm water) dan air permukaan lainnya untuk menghindari

genangan air di wilayah kota.

e) Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan

jalan pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang

pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi air, ruang

pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan

kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang

pejalan kaki di atas tanah.

f) Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting

point baik dalam skala kota maupun kawasan.

5. Mengikuti ketentuan pemetaan struktur ruang wilayah kota sebagai

berikut:

a. Sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem prasarana utama harus

digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh;


b. Sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri dari pusat kota, sub-pusat

kota, dan pusat lingkungan harus digambarkan dengan simbol sesuai

ilustrasi pada Gambar 2.1.;

c. Rencana struktur ruang wilayah kota harus menggambarkan jaringan

jalan yang berada dalam wilayah kota yang menjadi kewenangan kota

dan jalan primer yang melalui kota tersebut;

d. Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta

wilayah kota secara utuh dan dapat digambarkan pada peta tersendiri;

e. Sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase

jalan yang sebenarnya;

f. Pengambaran rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan

dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan untuk wilayah kota

yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta

barimetri yang menggambarkan kontur laut; dan

g. Penggambaran peta rencana struktur ruang kota harus mengikuti

peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang

sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang ditentukan

oleh instansi yang berwenang.

6. Harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait;

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan

ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat

dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;

2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;


3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota;

3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan

lingkungan; dan

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta

rencana rincinya;

2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta

rencana rincinya;

3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang

berbatasan;

4. Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;

5. Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah

kota;

6. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota;

7. Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;

8. Menyediakan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial,

budaya, dan ekonomi masyarakat kota; dan

9. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu



10. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas

kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut:

a. Kawasan lindung yang dapat terdiri atas:

1) Hutan Lindung;

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan

resapan air;

3) Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan

pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk,

kawasan sekitar mata air;

4) Ruang terbuka hijau (RTH) Kota, yang antara lain meliputi taman

RT, taman RW, taman kota dan permakaman;

5) Kawasan suaka alam dan cagar budaya;

6) Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan

tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan

rawan banjir; dan

7) Kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan budidaya yang terdiri atas:

1) Kawasan perumahan yang dirinci meliputi perumahan dengan

kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan

perumahan dengan kepadatan rendah;

2) Kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas

pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;

3) Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran

pemerintahan dan perkantoran swasta;


4) Kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan

industri ringan;

5) Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata

budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;

6) Kawasan ruang terbuka non hijau; dan

7) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: ruang untuk

evakuasi bencana (ruang-ruang terbuka atau ruang-ruang

lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika

bencana terjadi), pertanian, pertambangan (disertai persyaratan

yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan

ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan

umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan

keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan

peran dan fungsi kota.

11. Mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah kota sebagai berikut:

a. rencana pola ruang wilayah kota harus digambarkan dengan

ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan

sistem informasi geografis;

b. cakupan rencana pola ruang wilayah kota meliputi ruang darat dan

ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai

di wilayah kota atau sampai batas negara yang disepakati secara

internasional apabila kota terkait berbatasan laut dengan negara lain;

c. rencana pola ruang wilayah kota dapat digambarkan dalam beberapa

lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta

Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Bakosurtanal.

Untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu

dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut)

skala 1:25.000; dan


d. pengambaran rencana pola ruang wilayah kota harus mengikuti

peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata

ruang.

c. Penetapan Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kota berfungsi:

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan

dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;

2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi,

sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam

wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap

wilayah kota bersangkutan;

3. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW

kota; dan

4. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan strategis kota ditetapkan berdasarkan:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;


3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan

terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan

lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;

4. daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan

5. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis kota ditetapkan dengan kriteria:

1. memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis

provinsi yang ada di wilayah kota;

2. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan

ekonomi yang memiliki:

a. potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c. potensi ekspor;

d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan;

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam

rangka mewujudkan ketahanan energi;

h. sumber daya alam yang strategis untuk kepentingan pembangunan

kota; dan/atau

i. pengaruh yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

di dalam wilayah kota.



kepentingan sosial budaya seperti halnya:

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. tempat perlindungan peninggalan budaya;

e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman

budaya;

f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;

g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan

jatidiri maupun penanda (vocal point, landmark) budaya kota;

dan/atau

h. kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan

pembangunan kota.

4. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:

a) kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam

strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

b) memiliki sumber daya alam strategis;

c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan

antariksa;

d) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

atau

e) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.


kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti halnya:


a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora

dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah

yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air

yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan

iklim makro;

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas

lingkungan hidup;

f. kawasan rawan bencana alam; dan/atau

g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis kota dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional

dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian

kewenangan yang jelas.

Kawasan strategis kota perlu digambarkan dalam peta penetapan kawasan

strategis. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kota pada RTRW kota

lebih bersifat indikatif.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah

sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kota. Kawasan strategis

yang ada di kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan

provinsi. Penetapan kawasan strategis kota didasarkan pada kesepakatan

para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.


Documents

Lap Pendahuluan Bab Vii Perangkat Pelakasanaan Dan Penyusuna