1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki satu Badan Usaha Milik Negara bahkan satu – satunya

perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran tenaga listrik ke

seluruh Indonesia, yaitu PLN. Saat ini PLN sedang gencarnya meneriakkan slogan

PLN Bersih, No Suap, No Korupsi dalam hal memberikan citra bersih dari

korupsi. Slogan ini ditunjang oleh adanya empat pilar utama yaitu PITA yang

terdiri dari Partisipasi, Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas. Partisipasi

mempunyai maksud untuk membangun dukungan dan rasa kepemilikan bersama.

Integritas mempunyai maksud untuk membangun manusia dan kultur.

Transparansi bertujuan untuk membangun sistem yang terbuka di PLN, dan

Akuntabilitas bertujuan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban untuk

mewujudkan PLN Bersih.

Dalam hal tindakan dari slogan PLN tersebut, perusahaan yang berbentuk

Perseroan terbatas ini dibantu oleh Transparency International Indonesia (TII)

untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang fokus pada upaya

pemberantasan korupsi dalam tubuh PLN khususnya sektor pengadaan barang dan

jasa serta pelayanan publik. PLN dan TII meyakini salah satu syarat penting bagi

upaya pencegahan korupsi serta penerapan Good Corporate Governance ialah

terciptanya keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian dari prinsip

transparansi sebuah perusahaan. Good Corporate Governance atau sering disebut

2

tata kelola perusahaan yang baik, selalu dicita – citakan menjadi semakin terbuka,

terhindar dari benturan kepentingan, mempunyai akuntabilitas tinggi, bertanggung

jawab serta bertambah wajar dengan menegakkan prinsip fairness.1

Sebagai perusahaan yang memiliki aset dengan nilai yang cukup besar,

PLN menjadi sorotan publik dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat di

Indonesia tidak terkecuali PLN di Bali yang mana melayani hotel – hotel besar

sebagai penunjang pariwisata. Satu – satunya perusahaan listrik di Indonesia ini

berdiri sejak tahun 1927, PLN Bali diberi nama N.V.Ebalon dengan lokasi di

Jalan Diponegoro Denpasar.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangannya, PLN Bali dalam

usahanya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada pelanggan serta untuk

mengantisipasi perkembangan kelistrikan yang semakin pesat, maka PLN Bali

beberapa kali mengadakan perubahan nama dan struktur organisasi sehingga

dirasa lebih tepat dengan tuntutan pelanggan dan tuntutan jaman.

Berubahnya struktur organisasi PLN dari waktu ke waktu tidak dapat

memungkiri bahwa PLN mencoba bergerak dinamis mengikuti gaya hidup

masyarakat yang berubah. Proses bisnis PLN pun dituntut harus berubah apalagi

dengan meneriakkan slogan PLN bersih No Suap, No Korupsi tanggungjawab

PLN lebih berat dikarenakan segala proses bisnisnya bersentuhan langsung

dengan pelanggan dan sebuah perusahaan yang wajib menerapkan Good

Corporate Governance (GCG). Apalagi PLN yang berbentuk perseroan sebagai

1 Bambang Subroto, 2005, Corporate Governance or Good Corruption Governance?,

Gramedia, Jakarta, h.152.

3

organisasi usaha demi mengejar profit pasti sangat memperhatikan efisiensi dan

efektivitas sehingga dibutuhkan Good Corporate Governance dalam perseroan2.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang harus diterapkan oleh

PLN selaku BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan

Usaha Milik Negara, yaitu terdiri atas transparansi (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian

(independency), kewajaran (fairness).

Selain itu, penerapan GCG juga wajib berpedoman pada pedoman umum

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang

mana pedoman tersebut juga memaparkan tentang prinsip dari Good Corporate

Governance (GCG) yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian

(independency), kewajaran (fairness) dan pedoman tersebut dapat digunakan

sebagai acuan walaupun tidak berkekuatan hukum namun dapat dijadikan sebagai

rujukan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (selanjutnya disebut

GCG) dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan jaman agar

perusahaan-perusahaan BUMN mampu bersaing dengan perusahaan lain

khususnya perusahaan multinasional dalam menghadapi persaingan global yang

2 Fahri Hamzah, 2012, Negara,BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat, Faham Indonesia,

h.99.

4

semakin keras. Prinsip-prinsip GCG juga merupakan komponen tata perilaku

(code of conduct) yang diyakini banyak pakar merupakan katalisator pemulihan

sektor perusahaan di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).3

Sebagai salah satu perusahaan penyedia listrik di tanah air, PLN berusaha

untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh komponen masyarakat

Indonesia, antara lain meningkatkan mutu pelayanannya terhadap pelanggan.

Untuk membantu mengatasi hal tersebut PLN mengupayakan beberapa hal

termasuk telah mencanangkan Pengusahaan pendistribusian tenaga listrik dalam

jumlah dan mutu yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam

pembangunan nasional; melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang

sehat; memperhatikan kepentingan stakeholder; serta meningkatkan kepuasan

pelanggan antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaaan pengembangan sistem distribusi tenaga listrik.

b. Pengoperasian sistem distribusi tenaga listrik.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi distribusi tenaga listrik.

d. Penjualan (niaga) tenaga listrik.

e. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik.

f. Pengelolaan hubungan masyarakat sekitar, lingkungan dan keselamatan

ketenagalistrikan.

g. Pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, komunikasi, hukum dan

administrasi.

3 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance:

Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta,h.109.

5

Dalam hal ini bidang pelayanan pelanggan merupakan ujung tombak

proses bisnis di PLN karena kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama.

Berdasar pada kewajiban melayani kebutuhan pelanggan yang tersebut di atas,

PLN Unit Distribusi khususnya PLN Distribusi Bali (selanjutnya disebut PT PLN)

dalam melayani transaksi jual beli tenaga listrik tidak lepas dari proses pengadaan

barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat

penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran

dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang

dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Hampir seluruh dari pelayanan PT

PLN kepada pelanggan tersebut melalui proses pengadaan barang dan jasa, maka

dari itu pengadaan barang dan jasa sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan

infrastruktur yang dilakukan oleh PT PLN.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan tersebut, pengadaan barang

dan jasa di PT PLN bermacam – macam dikarenakan kebutuhan dengan jumlah

besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pada umumnya

dilakukan melalui dua cara, yaitu pengadaan yang dilakukan oleh penyedia

barang/ jasa dan pengadaan dengan cara swakelola.4 Pengadaan barang dan jasa

tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan Direksi

serta ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan hal penting dalam pengadaan

barang dan jasa dikarenakan anggaran ini yang juga menentukan jenis dari

pengadaan barang dan jasa nantinya.PT PLN membagi 2 anggarannya yaitu untuk

anggaran operasi dan anggaran investasi. Maka dari itu dalam proses pengadaan

4 Y.Sogar Simamora,2013, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di Indonesia, Kantor Hukum Wins & Partners,Surabaya, h.140.

6

barang dan jasanya dilihat apakah menggunakan anggaran operasi atau anggaran

investasi karena mempengaruhi kewenangan dan proses berjalannya pengadaan

tersebut. Anggaran Operasi dipergunakan untuk pengadaan yang bersifat rutin.

Sedangkan anggaran investasi dipergunakan untuk pekerjaan yang memiliki nilai

investasi bagi PT PLN sendiri. Untuk anggaran Operasi, jenis pengadaan

Barangnya misalnya pengadaan material fuse dan untuk pengadaan barang dan

jasa seperti:

a. Penggantian cubicle, terminating

b. Pemeliharaan pembersihan ruangan, halaman gardu bangunan, gardu

hubung,

c. Penggeseran gardu

d. Perluasan jaringan untuk penyambungan listrik

e. Perbaikan gangguan SUTM dan SUTR

f. Pemeliharaan pemasangan Cover Arrester (perisai binatang)

g. Perbaikan jaringan distribusi penyulang

h. Pemeliharaan pemindahan kabel out going

i. Perbaikan tegangan drop

j. Penggantian kwh meter bermasalah

k. Perbaikan jaringan distribusi

l. Penggantian kabel tanam

Untuk investasi jenis pengadaanya ialah seperti tabel di bawah ini:

7

JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

ANGGARAN INVESTASI

BARANG BARANG DAN JASA

1. Pengadaan material NH FUSE dan

Kabel NYAF

2. Pengadaan Material Modem GSM

3. Pengadaan material segel Plastik

Putar

4. Pengadaan material, perlengkapan

Wairing Kabel Tis, Spiral Kabel,

Kabel Scon, Timah Segel

5. Pengadaan Material CT TR

6. Pengadaan Jointing 24 KV

7. Box APP III NCBL

8. Material MCB 3 Phasa

9. Lightning Arrester 24kV

10. Material Cut Out 20kV

1. Perluasan Jaringan

2. Pemasangan Perubahan Daya dan

Migrasi

3. Perluasan Jaringan untuk Penyambungan

4. Pemasangan Sambungan Rumah

Pemasangan Perluasan SUTR

5. Pasang Baru Sambungan Rumah (SR)

6. Pembuatan Jembatan Kabel Konstruksi

Baja untuk Penyambungan Listrik

7. Penggeseran Tiang JTM

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak

sehingga diperlukan etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk

dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan

8

jasa.5 Selain itu, pengadaan barang dan jasa didukung oleh sarana elektronik

melalui E-Procurement. Dengan E- Procurement, proses lelang dapat berlangsung

secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan

akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi

dan juga meminimalisasi praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang

yang berakibat merugikan keuangan Negara.6

Pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak hanya diharapkan mampu

meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga sebagai penunjang

pelaksanaan prinsip-prinsip profesionalisme, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban serta kewajaran atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip

GCG sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa dalam melaksanakan

tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan

perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta

kewajaran. Dari banyaknya jumlah proses pengadaan barang dan pengadaan jasa

sangat rentan untuk dimanfaatkan sebagai sarana korupsi karena nilai dari

pengadaan barang dan pengadaan jasa dapat dikatakan dengan nilai rupiah yang

tidak sedikit.

Pada PT PLN dalam proses pengadaan barang dan jasanya berpedoman

pada Surat Keputusan Direksi Nomor 620.K/DIR/2013 (selanjutnya disebut SK

5 Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai

Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta (selanjutnya disebut Adrian Sutedi I), h.1.

6 Ibid,h.203.

9

Dir 620/2013). Dalam SK Dir 620/2013 ini juga memuat beberapa prinsip dasar

dalam pelaksanaan barang dan jasa di PT PLN yaitu; efisien, efektif, kompetitif,

transparan, adil dan wajar serta akuntabel seperti yang diatur juga dalam Per-

15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha

Milik Negara (BUMN). Dalam aturan ini juga mengamanatkan bahwa pengadaan

barang dan jasa pada BUMN harus dilakukan secara cepat, fleksibel, efisien dan

efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian

sehingga masing – masing BUMN memerlukan pedoman pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa di perusahaanya masing – masing dengan tetap memperhatikan

prinsip – prinsip yang tersebut di atas.

Namun, masalah yang biasanya terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan

pelaksanaannya ialah dalam pelaksanaannya vendor atau rekanan sering lalai

dalam proses pengadaan barang dan atau jasa itu sendiri, misalnya saat

pendaftaran keikutsertaan dalam e-procurement, vendor telah mendaftarkan

dirinya tetapi belum mengambil dokumen pengadaan tersebut, sehingga pada saat

waktu yang ditentukan vendor ini tidak mau untuk digugurkan, padahal proses

pengadaan ini memerlukan waktu yang sangat singkat. Kemudian, adanya calon

Penyedia Barang/Jasa yang sudah tahu perusahaanya tidak memenuhi kualifikasi

dan proses pengadaan yang berlangsung tidak memperkenankan adanya

konsorsium tetapi tetap memaksa ikut serta dalam proses pengadaan tersebut

sehingga sering menyebabkan terhambatnya proses ini. Selain itu, dalam

pengadaan barang dan jasa sering kali ada persepsi dari pihak eksternal dan

internal PT PLN bahwa harga termurah dalam suatu pelelangan terbuka yang

10

kompetitif dapat mengalahkan aspek lainnya seperti, kualitas. Sehingga sering

terjadi jika calon penyedia barang/ jasa dapat menawarkan harga sangat murah

dengan menurunkan kualitas barang/ jasa ataupun aspek lainnya.

Sedangkan dari rekanan atau calon penyedia barang dan jasa menyebutkan

bahwa masalah yang mengurangi nilai – nilai dari GCG pada proses pengadaan

barang dan jasa ialah saat penentuan Harga Perkiraan sendiri (HPS), harga yang

diberikan oleh PT PLN adalah harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain

itu calon penyedia barang dan jasa menilai proses prakualifikasi/kualifikasi

kurang jelas atau tidak dapat diakses oleh publik. Kemudian adanya anggapan

aspek kerahasiaan proyek pengadaan dinilai rendah sehingga rentan menimbulkan

konflik kepentingan7. Hal ini jelas menjadi sebuah kewajiban dari segala pihak

agar prinsip GCG dapat terwujud. Apalagi pada SK Dir 620/2013 tentang

pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero)

mencantumkan untuk menerapkan GCG pada Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/

Jasa di PT PLN.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,maka judul yang

diambil dari tulisan ini ialah “ PENJABARAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE (GCG) DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN

JASA PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI “.

7 TII, 2014, Directorate Briefing,Program PLN Bersih : Tanpa Suap, Makalah

disampaikan pada saat Diklat Pelopor PLN Bersih di PLN Udiklat Pandaan tanggal 12 Juni 2014

11

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya ialah ;

1. Bagaimanakah bentuk penjabaran GCG dalam pengaturan pengadaan

barang dan jasa pada PLN Distribusi Bali ?

2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada PLN

Distribusi Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, untuk menghindari

pembahasan keluar dari pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul

penelitian ini perlu ditentukannya ruang lingkup masalah. Menurut Bambang

Sunggono, ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi

area penelitian.8 Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini ialah penjabaran

GCG dalam Pengadaan Barang dan jasa pada PT PLN dan bagaimana bentuk

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Barang dan jasa

pada PT PLN (Persero) Distribusi Bali.

8 Bambang Sunggono, 2009, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,

(selanjutnya disebut Bambang Sunggono I), h. 111.

12

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan

pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis serta pemahaman mengenai

penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Barang

dan jasa di PT PLN.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk penjabaran dari GCG dalam pengadaan

barang dan jasa pada PT PLN.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan barang dan jasa pada PT

PLN

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang

keilmuan (teoritis) khususnya, baik dari pengembangan teori dan asas hukum.

Sehingga melalui penelitian ini dapat dilihat perkembangan pengadaan barang dan

jasa serta bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut pada PT PLN.

13

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi masukan

bagi masyarakat bahwa dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di PT PLN

telah diterapkan GCG dalam pelaksanaannya.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Tesis ini merupakan karya tulis dari penulis tanpa adanya plagiasi dalam

proses penelitian dan penulisannya. Maka dari itu karya tulis ini dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk saran

maupun kritik yang membangun dengan tujuan menyempurnakan tulisan ini.

Sehingga tesis ini dapat dibandingkan dengan tesis yang telah ada sebelumnya.

Tesis – tesis yang menyangkut penerapan GCG dalam Pengadaan Barang dan Jasa

yaitu :

1. Nama : Dhian Indah Astati

Universitas : Diponegoro

Judul : Implementasi Good Corporate Governance bagi

Perusahaan Asuransi

Tahun : 2007

Permasalahan :

1) Bagaimanakah Implementasi Good Corporate Governance bagi

Perusahaan Asuransi?

14

2) Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi dalam implementasi Good

Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi?

2. Nama : Heriyanto

Universitas : Diponegoro

Judul : Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Pengadaan barang dan Jasa di PT Indonesia Power

Semarang

Tahun : 2007

Permasalahan :

1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT

Indonesia Power?

2) Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan

jasa?

3) Apakah upaya – upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila

muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa?

3. Nama : Prista Vitali Saktinegara

Universitas : Indonesia

Judul : Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik untuk

Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah

(Analisis Penerapan E-Procurement di Lembaga XYZ )

Tahun : 2013

Permasalahan :

15

1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang e-procurement

ditinjau dari Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan perubahannya

dibandingkan The Uncitral Model Law On Public Procurement?

2) Apakah penerapan E – Procurement di lembaga xyz telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku?

3) Bagaimana tanggung jawab subjek hukum pada proses e – procurement ?

4. Nama : Nur Hidayati Setyani

Universitas : Diponegoro

Judul : Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip

“Good Corporate Governance” bagi Bank Umum dalam

Praktek Perbankan Syari’ah

Tahun : 2010

Permasalahan :

1). Apakah Urgensi Kebijakan pemerintah tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum dalam Praktek Perbankan

Syariah di Indonesia ?

2). Bagaimana penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

dalam pengelolaan perbankan Syari’ah di Indonesia?

Berdasarkan dari beberapa tesis diatas maka dapat dilakukan perbandingan

terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis

memfokuskan lebih kepada penjabaran Good Corporate Governance (GCG)

dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Barang dan jasa di PT

PLN serta bentuk pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa di PT PLN.

16

Sehingga sudah sangat jelas perbedaan dari masing – masing tesis yang penulis

uraikan dengan apa yang penulis akan teliti.

1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir

1.7.1 Landasan Teoritis

Sebelum membahas dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan di

atas, maka landasan teoritis yang akan dipaparkan terlebih dahulu, sehingga dapat

dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan yang ada. Landasan teoritis ini

akan menguraikan beberapa teori-teori, asas-asas, dan konsep-konsep hukum yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.

Black and Champion mengatakan bahwa:’’ A theory is a set of

systematically related propositions specifiying causal relationship among

variables.’’9 Dalam penelitian ini digunakan teori-teori yaitu pendapat-pendapat

para ahli hukum yang dapat memberikan masukan-masukan dalam memecahkan

permasalahan hukum yang timbul dalampengadaan barang dan jasa. Adapun teori

– teori yang dipergunakan ialah :

1) Agency teory

Teori ini dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari

Harvard yang memandang bahwa pentingnya pemilik perusahaan dalam hal ini

pemegang saham menyerahkan perusahaannya untuk dikelola oleh tenaga –

tenaga profesional yang disebut dengan agents yang mana lebih mengerti dalam

menjalankan bisnis sehari – hari. Tenaga – tenaga profesional bertugas sebagai

9 Supasti Dharmawan, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum Empiris, Universitas Udayana,

Denpasar, h. 26.

17

agents pemegang saham karena merekalah yang memiliki keleluasaan dalam

menjalankan perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan (pemegang saham)

dapat memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Jika

disederhanakan, tujuan utama pemilik perusahaan pada saat menjalankan bisnis

mereka pada umumnya adalah meningkatkan nilai perusahaan dan

memaksimalkan kemakmuran mereka dan atau pemegang saham ( shareholder’s

wealth).10

Pemilik perusahaan (pemegang saham) berkewajiban untuk mengawasi

serta memonitor jalannya perusahaan dan memastikan bahwa pekerjaan yang

dikelola oleh tenaga profesional tersebut telah bekerja untuk kepentingan

perusahaan serta adanya laba yang didapatkan oleh perusahaan karena semakin

tinggi laba yang didapatkan oleh perusahaan semakin tinggi pula keuntungan yang

didapatkan agents.11

Teori ini memberikan wawasan analisis agar dapat mengkaji hubungan

agent (pengelola) dengan principal (pemegang saham) ataupun principal dengan

principal. Dalam buku dari A.C Fernando dinyatakan sebagai berikut :

“The fundamental theoretical basis of corporate governance is agency

cost. Teori ini merupakan teori dasar dari CG”12

.

Dalam perkembangannya, agency theory lebih mencerminkan kenyataan

yang ada sehingga mendapatkan respons yang lebih luas. Maka dari itu, CG

bertumpu pada teori ini dimana pengelolaan perusahaan harus selalu diawasi agar

10

Tony Pramana, 2011, Manajemen Risiko Bisnis, Sinar Ilmu, Jakarta, h.33. 11

Adrian Sutedi, 2012, Good Corporate Governance , Sinar Grafika, Jakarta,

(selanjutnya disebut Adrian Sutedi II) , h.13 – 14. 12

A.C Fernando, 2009, Corporate Governance: Principles, Policies and Practices,

Dorling Kindersley, India,h.45.

18

pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku.

2) Stakeholder Theory

Stakeholder theory atau teori stakeholder diartikan sebagai setiap pihak,

baik individu maupun kelompok, yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap

aktivitas perusahaan.13

Menurut David Wheeler dan Maria Sinlapaa, berdasarkan

prioritasnya stakeholder dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Primary stakeholder, yang terdiri dari pemegang saham, investor,

karyawan dan manajer, supplier, rekanan bisnis dan masyarakat.

b. Secondary stakeholder, terdiri dari pemerintah, institusi bisnis,

kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi serta pesaing.

3) Stewardship theory

Teori ini dibangun berdasarkan nilai filosofis sifat manusia yakni, manusia

dapat dipercaya dan bertindak penuh dengan tanggungjawab yang memiliki

integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Teori ini memandang manajemen

merupakan pihak yang dapat dipercaya bagi kepentingan umum ataupun

stakeholder secara khusus14

.

4) Teori Economic Analysis of Law

Teori ini diperkenalkan oleh Posner, arti dari teori analysis economic of

law itu sendiri ialah teori pendekatan ekonomi yang mana pendekatan ekonomi

13

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Loc.cit., h.67 14

Mas Achmad Daniri,2014, Lead by GCG, Gagas Bisnis Indonesia, Jakarta , hal.5

19

terhadap hukum identik dengan pembahasan hukum anti persaingan tidak sehat

(conspiracy) atau antitrust, hukum pajak, hukum korporasi dan regulasi

kepentingan publik15

. Teori ini mempercayai bahwa adanya hal – hal yang

rasional untuk mendasari keadilan dalam masyarakat digambarkan , yaitu “Like

utilitarianism, those who champion an economic analysis of law believe that our

rational everyday choices ought to form the basis of what is just in society”.16

Untuk substansi teori pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat

digambarkan dengan“Law and economic can be defined as the application of

economic theory (primarily micro economics and their basic concept of welfare

economics) to the examine the formation structure ,processes, and economic

impact of law and legal institution”.17

Sehingga dalam pengadaan barang dan jasa

dapat kita lihat adanya tujuan pemenuhan logika ekonomi didasarkan oleh hukum

yang adil bebas dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Teori – teori diatas dipilih karena dalam pengadaan barang dan jasa

adanya kepercayaan perusahaan untuk diwakilkan oleh pihak – pihak yang dapat

dipercaya dalam menjalankan aktivitas perusahaannya yang tidak lepas dari

keterkaitan para stakeholder untuk mewujudkan perusahaan khususnya dalam

pengadaan barang dan jasa yang adil dalam prosesnya.

15

Ade Maman Suherman, 2010, Pengadaan Barang dan Jasa (Government

Procurement), Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.2 16

Raymond Wacks, 2006, Philosophy of Law, Oxford University Press,Oxford, h.65 17

Nicolas Mercuro, and Steven G. Medema , 1999, Economic and The Law, Princeton

University Press, New Jersey, h.1

20

1.7.2 Kerangka berpikir

1.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah, jadi perlu dibuktikan

untuk menegaskannya apakah suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak,

sesuai dengan fakta atau data empirik yang dukumpulkan dalam penelitian.18

18

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta,h.58.

Penjabaran Good Corporate Governance (GCG) dalam

Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) Distribusi Bali

GOOD CORPORATE

GOVERNANCE (GCG)

Penjabaran GCG

Pengadaan

Barang dan Jasa

Aturan GCG

PLN

Pengadaan Barang

dan Jasa

Pejabat Perencana/

Pelaksana

Pihak Ketiga

21

Berdasarkan pengertian dan fungsi hipotesis di atas, maka hipotesis untuk

rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Ketentuan atau aturan dari GCG ialah Peraturan Menteri Negara

BUMN No. Per – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan untuk Pengadaan barang dan Jasa ialah berdasarkan pada

Putusan Menteri BUMN Nomor 05 tahun 2008 jo Peraturan Menteri

BUMN Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan

Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan untuk PT PLN

menggunakan aturan dari Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor 620 tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta perubahan – perubahannya.

Secara spesifik, ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa di atas

telah mengandung prinsip – prinsip dari GCG.

2. Penerapan GCG dalam Pengadaan barang dan Jasa di PT PLN

(Persero) Distribusi Bali telah terlaksana, karena Pengadaan Barang

dan Jasa di PT PLN memiliki beberapa prinsip yang sama dengan

prinsip yang ada dalam GCG serta didukung dengan adanya kemajuan

di bidang teknologi sehingga proses pengadaan Barang dan Jasa telah

melalui sistem E- Procurement serta saat adanya masa peralihan

penggunaan SK Dir 620/2013, SK Dir 620/2013 ini telah mengatur

agar prinsip GCG tetap terlaksana.

22

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis

empiris), yuridis berarti pemecahan masalah dengan mengkaji peraturan, norma,

ataupun teori – teori hukum yang berlaku sebagai dasar teori pemecahan masalah

dan empiris berarti mengkaji kenyataan praktis dalam kehidupan sehari - hari. Jadi

yang dimaksud dengan yuridis empiris ialah pemecahan masalah yang terjadi

dalam kehidupan sehari – hari dengan mengkaji dari peraturan yang berlaku,

norma hukum serta teori hukum yang didasarkan pada kenyataan yang ada.

Penelitian yuridis empiris terdiri dari 4 komponen, yaitu: (1) penelitian terhadap

identifikasi hukum (hukum tidak tertulis); (2) penelitian terhadap efektifitas

hukum; (3) penelitian perbandingan hukum; dan (4) penelitian sejarah hukum.19

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data

sekunder ialah data yang dari bahan – bahan pustaka.20

1.9.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang

memiliki tujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah dan pada saat

tertentu.21

Penelitian deskriptif menurut Moh.Nazir ialah penelitian yang

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku

19

H. Zainuddin Ali M.A., 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Sinar

Grafika, Jakarta, hal. 30-45 20

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, h.12 21

Bambang Waluyo. 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,h.8

23

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang

sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena.22

Penelitian deskriptif juga

bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan

gejala lain dalam masyarakat.23

1.9.3 Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum dengan aspek empiris ialah data

primer dan data sekunder.

1. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang doperoleh langsung dari sumber

pertama. Dalam penelitian ini data primer yang akan digunakan ialah dengan

penelitian lapangan guna mencari data akurat yang diperoleh dari responden

maupun informan khususnya responden atau informan terkait dengan pengadaan

barang dan jasa di PT PLN.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan,

yaitu dengan cara mengkaji kembali peraturan yang sudah ada, baik dalam bahan

bacaan hukum ataupun dalam dokumen – dokumen yang mempunyai keterkaitan

dengan materi dalam penelitian ini serta untuk menyempurnakan data yang

diperoleh dari lapangan.

22

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,

hal. 21 23

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1-4,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

24

1.9.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum

(baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari

premis normatif.24

Teknik studi dokumen penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini ialah dengan cara mengumpulkan, membaca dan mencatat data –

data atau informasi terkait yang berasal dari literatur hukum (buku – buku

hukum), hasil penelitian sebelumnya dan jurnal hukum yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik wawancara (interview)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan teknik yang

sistematis sesuai dengan pedoman berwawancara dengan tujuan mendapatkan

informasi serta jawaban yang akurat dan sesuai dengan realita. Wawancara

merupakan proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara

lisan dengan dua orang atau lebih dimana orang tersebut saling bertatap muka

untuk mendengarkan secara langsung informasi ataupun keterangan –

keterangan.25

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak – pihak

yang terkait diantaranya, Pihak dari PT PLN (Persero) Distribusi Bali baik itu

24

Burhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta,

Jakarta, hal. 95 25

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara,

Jakarta, h.70

25

dengan Pejabat Perencana Pengadaan Barang dan Jasa ataupun dengan Pejabat

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN.

1.9.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penelitian yang berjudul penerapan dari GCG dalam pengadaan barang

dan jasa khususnya pengadaan Barang dan jasa di PT ini akan menggunakan

teknik penentuan sample penelitian Non Probability Sampling dan bentuk dari

Non Probability Sampling yang digunakan ialah Teknik Purposive Sampling yaitu

penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau

ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel

didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat

atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.

1.9.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan

analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif sifat data yang dikumpulkan adalah

data naturalistik yang terdiri dari atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-

angka, data sukar diukur dengan angka-angka, bersifat monografis atau berwujud

kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan

antar variabel tidak jelas, sampel bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data

menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Keseluruhan data yang didapat

baik secara primer ataupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara

menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan

dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan

26

interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan

penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di

lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis

secara kualitatif kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan

sistematis.