16
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi hal tersebut menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono (2003:15) mengatakan bahwa hukum adalah “rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”. Hukum mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut kadang-kadang menibulkan benturan yang dapat melahirkan konflik atau bahkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dan benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu dapat diatasi oleh orang perseorangan. Dengan kata lain, penyelesaian tersebut harus dilakukan oleh kekuasaan pemerintah melalui pemberlakuan hukum yang bersifat memaksa. Peraturan tersebut memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak dalam

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi hal tersebut menandakan

bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum

merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seperti

yang dikemukakan oleh Wirjono (2003:15) mengatakan bahwa hukum adalah

“rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota

masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan

keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

Hukum mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk

menciptakan tata kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki

kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut

kadang-kadang menibulkan benturan yang dapat melahirkan konflik atau

bahkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian

konflik dan benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu

dapat diatasi oleh orang perseorangan. Dengan kata lain, penyelesaian

tersebut harus dilakukan oleh kekuasaan pemerintah melalui pemberlakuan

hukum yang bersifat memaksa. Peraturan tersebut memberi petunjuk kepada

masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak dalam

Page 2: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

2

masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan terjebak untuk melakukan

tindakan kriminal atau kejahatan.

Ketaatan terhadap hukum bersifat memaksa. Paksaan ketaatan

tersebut dilakukan melalui pemberlakuan ancaman sanksi hukuman bagi para

pelanggarnya. Dengan demikian, apabila terdapat anggota masyarakat yang

melanggar kaidah hukum tersebut maka mereka dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum akan dijatuhkan oleh hakim

yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Menurut Wirjono

(1993:16) terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum

yaitu “sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana”. Sanksi-sanksi

tersebut dijatuhkan kepada pelanggar hukum sesuai dengan bidang

hukumannya masing-masing.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan bagi mereka atau

warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Ketentuan

yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga

negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana diatur dalam

KUHP Pasal 10 yaitu terdiri dari: Pidana Pokok (Pidana mati, Pidana penjara,

Kurungan dan denda), dan Pidana Tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu,

Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim)

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat

dalam system hukum pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di

Indonesia. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12

ayat (1) dinyatakan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama

Page 3: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

3

waktu tertentu”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh (1987:

62) bahwa “pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan

kemerdekaan dan pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau

sementara waktu”. Kehilangan kemerdekaan dari terpidana akan

menimbulkan akibat negatif seperti terampasnya kemerdekaan bagi

kehidupannya dan terampasnya kehidupan seksual normal seseorang. Selain

itu juga akan mendapatkan cap jahat (stigma) dari masyarakat yang akan

tetap melekat pada dirinya dan akan menyebabkan terjadinya penurunan

derajat dan harga diri manusia.

Menurut Nawawi Arief dalam Priyatno (2006:2) bahwa pidana

penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering

digunakan sebagai sarana yang masih menjunjung HAM dan orang yang telah

dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Priyatno (2006:82) “Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari

dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat

dan aspek perbaikan si pelaku”. Aspek perlindungan masyarakat bertujuan

untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan

memulihkan keseimbangan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan

aspek perbaikan si pelaku bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan

memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan

sewenang-wenangm di luar hukum. Pidana penjara dengan sistem

pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan

perbaikan terpidana untuk di kembalikan lagi ke masyarakat.

Page 4: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

4

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas

pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan

asas tersebut maka petugas pemasyarakatan lebih menekankan aspek

pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan

menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik

dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga

Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Agar mencapai sistem pembinaan yang baik

maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas pemasyarakatan, tetapi juga

dari masyarakat di samping Narapidana itu sendiri. Seorang petugas

pemasyarakatan dapat dikatakan berpartisipasi jika sanggup menunjukan

sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman

terhadap masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

Peningkatan kasus tindak pidana Narkoba yang meningkat tajam

mengakibatkan proporsi warga binaan lapas dengan kasus Narkoba juga

makin meningkat. Penelitian BNN pada tahun 2004 menemukan bahwa lebih

50% warga binaan lapas terkait dengan kasus narkotika dan psikotropika

dimana sebesar 73% dari jumlah warga binaan dengan kasus Narkoba

tersebut masuk kategori pengguna.

Narapidana kasus narkoba sendiri masih dapat digolongkan ke

dalam beberapa kategori dengan tingkatan kasus yang berbeda yaitu

pengguna, perantara, pengedar sampai dengan produsen. Untuk kategori

Page 5: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

5

perantara, pengedar, dan produsen, hampir semua kalangan sepakat bahwa

kepada mereka treatment yang dikenakan dapat disamakan dengan pelaku

kriminal lain pada umumnya. Sedangkan untuk penyalahguna dengan status

pemakai, masih diperdebatkan, apakah kepada mereka layak dilekatkan status

sebagai seorang kriminal ataukah justru sebagai korban. Pemakai atau

pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana.

Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat

bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai

peredaran dan perdagangan narkoba.

Pada tahun 2003, melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 didirikanlah 12 (dua

belas) Lapas Narkotika. Hal tersebut guna memfungsikan beberapa Lapas

sebagai tempat pembinaan Narapidana kasus Narkotika, salah satunya yaitu:

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung untuk menampung

Narapidana kasus narkotika dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tujuan dasar dari pendirian Lapas Narkotika

adalah adanya pemikiran bahwa Narapidana dengan kasus yang berbeda

membutuhkan perlakuan (treatment) yang berbeda pula. Oleh karena itu,

diperlukan pemisahan Narapidana dengan kasus yang berbeda. Demikian

pula, pada Narapidana Narkoba dipisahkan pemidanaannya dengan

Narapidana non Narkoba, dengan perlakuan (treatment) dan pembinaan yang

spesifik pula. Peningkatan kasus tindak pidana Narkoba yang meningkat

Page 6: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

6

tajam tersebut mengakibatkan proporsi warga binaan lapas dengan kasus

Narkoba juga makin meningkat.

Di bawah ini adalah data mengenai perkembangan kasus Narkoba

di Indonesia berdasarkan jenis Narkoba pada tahun 2003-2009:

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis Narkoba, Tahun 2003-2009

Page 7: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

7

Data mengenai perkembangan kasus Narkoba di atas menunjukkan

mengenai peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

yang nyaris tidak pernah menunjukkan adanya penurunan untuk semua jenis

Narkoba. Bahkan sejak 2003-2009, kenaikan jumlah kasus Narkoba

berdasarkan penggolongan Narkoba naik sekitar 30.52%. Peningkatan ini

tentu saja menunjukkan adanya perkembangan penyalahgunaan yang semakin

menjadi-jadi di Indonesia. Angka peningkatan kasus kejahatan Narkoba ini

tentu saja diiringi dengan angka peningkatan barang bukti yang berhasil di

sita oleh aparat berwajib.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut

bagaimanakah model pembinaan moral yang dilakukan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung terhadap para

Narapidana. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka penulis mencoba

melakukan suatu kajian untuk menyusun skripsi dengan judul sebagai berikut:

“MODEL PEMBINAAN MORAL NARAPIDANA NARKOBA (Studi

Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung)

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pembinaan moral yang dilakukan terhadap para

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Kota Bandung?

Page 8: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

8

2. Program apa saja yang di arahkan untuk pembinaan moral Narapidana

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung?

3. Bagaimana efektivitas model pembinaan moral yang dilakukan terhadap

para Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Kota Bandung?

4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan moral

para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota

Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui model pembinaan moral yang dilakukan terhadap para

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Kota Bandung

2. Untuk mengetahui Program yang di arahkan untuk pembinaan moral

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Kota Bandung

3. Untuk mengetahui efektivitas model pembinaan moral yang dilakukan

terhadap para Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Banceuy Kota Bandung

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan

pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Kota Bandung

Page 9: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

9

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua

macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan suatu gambaran tentang model pembinaan

moral para Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I IA

Banceuy Kota Bandung.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Dapat memberikan gambaran tentang model pembinaan moral

terhadap para Narapidana.

b. Memberikan informasi tentang efektivitas model pembinaan moral

terhadap para Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Banceuy Kota Bandung.

c. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Lembaga

Pemasyarakatan untuk mengkaji dan melakukan perbaikan model

pembinaan moral terhadap para Narapidana.

d. Sebagai literatur bagi pihak yang berminat meneliti lebih lanjut.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembinaan, adalah usaha yang diselenggarakan oleh Lembaga

Pemasyarakatan dalam membentuk sikap, akhlak, susila serta budi pekerti

terhadap tindak pidana agar mereka menjadi manusia seutuhnya menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Page 10: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

10

2. Moral, adalah segala hal yang mengikat, membatasi, dan menentukan

serta harus dianut, dijalankan karena hal tersebut dianut, dilaksanakan atau

diharapkan dalam kehidupan dimana kita berada

3. Narapidana Narkoba, adalah terpidana yang menjalani pidana kasus

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy.

J.Moleong, 2003:3). Selain itu juga penelitian kualitatif menurut Nasution

(2003:18) disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut naturalistik

karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana

adanya tanpa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen atau tes.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan

pada dua alasan, pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang

suatu kajian model pembinaan moral Narapidana ini membutuhkan sejumlah

data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan

pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan

sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari

latar yang diamatinya.

Page 11: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

11

Di samping menekankan faktor peneliti sebagai alat peneliti utama,

peneliti pun memperhatikan pula metode yang digunakan agar hasilnya sesuai

dengan yang diharapkan, maka penulis memilih metode penelitiannya yang

dianggap tepat yakni studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada

kasus secara intensif dan mendetail. Kasus dapat terbatas pada satu orang,

satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu kelompok manusia

dan kelompok objek-objek lain yang mencakup terbatas dipandang sebagai

satu kesatuan. Dalam hal ini segala aspek kasus tersebut mendapatkan

perhatian sepenuhnya dari penyidik dan itu ialah segala sesuatu yang

mempunyai arti dalam riwayat kasus misalnya peristiwa terjadinya,

perkembangannya, dan perubahan-perubahannya (Winarno

Surachman,1988:143)

Sejalan dengan pendapat tersebut, Suharsimi Arikunto (1996:131)

yang menyatakan bahwa: “Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau

gejala tertentu”

Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

Bagaimana Model Pembinaan Moral Narapidana Narkoba di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung. Kasus tersebut di batasi

dalam satu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung.

Dengan studi kasus tersebut, diharapkan dapat terungkap sekumpulan temuan

mengenai kegiatan pembinaan moral yang dilakukan oleh Lembaga

Page 12: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

12

Pemasyarakatan dari awal kegiatan sampai dengan hasil pembinaan moral

tersebut.

G. TEKNIK PENELITIAN

Pada penelitian ini, di mana kedudukan peneliti sebagai alat

peneliti utama yang menyatu dengan sumber data yang di amati, maka

proses pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini menggunakan

beberapa teknik penelitian, yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Arikunto

(1998:129) berpendapat bahwa “observasi dilakukan oleh pengamat dengan

menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen

pengamatan”.

Observasi yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Banceuy Kota Bandung ini meliputi :

a) Pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan moral yang

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota

Bandung.

b) Pengamatan terhadap antusias para Narapidana terhadap kegiatan-

kegiatan yang merupakan proses pembinaan moral di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung

c) Pengamatan terhadap hasil dari pembinaan, seperti hasil kerajinan dan

ketrampilan para Narapidana.

Page 13: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

13

d) Pengamatan terhadap ucapan serta ekspresi muka serta gerak tubuh

para Narapidana selama penulis melakukan interview, khusunya

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peka.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengumpulkan

data tentang tindakan pembimbing/petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam

melaksanakan Pembinaan Moral bagi Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung dan tindakan

Narapidana dalam mengikuti pembinaan moral. Dari observasi ini, peneliti

dapat mempelajari langsung tentang Model Pembinaan Moral Narapidana

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan sebagai lingkungan pembinaan bagi Narapidana.

2. Wawancara mendalam (Indepth Interviewing), merupakan percakapan

antara peneliti dan responden. Dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan

kepada responden guna mendapatkan informasi baik bersifat verbal maupun

non verbal. Wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan

sistem wawancara terbuka yang berarti subjek tahu bahwa mereka sedang

diwawancarai, dan mengerti maksud wawancara.

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh lewat

observasi dan untuk melengkapi data yang tidak mungkin diperoleh dari

kegiatan observasi dan studi dokumentasi. Melalui wawancara peneliti dapat

mempelajari pengetahuan dan sikap (perasaan, keinginan dan harapan)

informan.

Page 14: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

14

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan

data tentang kata-kata atau ungkapan Narapidana, yang telah lama terlibat

dalam kegiatan Pembinaan Narapidana, pembimbing/petugas atau instruktur

kegiatan pembinaan yang secara resmi diberi wewenang untuk membina

Narapidana, baik mereka yang bertugas di bidang pendidikan agama,

pendidikan umum, maupun yang berperan membina ketrampilan kerja yang

berkaitan dengan Pembinaan Moral Narapidana Narkoba di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung beserta kendala-

kendalanya.

3. Studi Dokumentasi (Document of study), setiap bahan tertulis ataupun film,

selain recorder yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang

penyidik. Semua itu guna menunjang perolehan data dari lapangan sesuai

dengan tujuan penelitian.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk

menelusuri dan menemukan informasi tentang Pembinaan Moral

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota

Bandung beserta kendala-kendalanya dari berbagai dokumen yang bersifat

permanen dan tercatat agar data yang diperoleh lebih abash. Dokumen-

dokumen yang ditelusuri adalah program pembinaan Narapidana dan buku

catatan Narapidana.

Seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan

studi dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang memuat deskripsi

yang luas tentang Pembinaan Moral Narapidana Narkoba di Lembaga

Page 15: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

15

Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung beserta kendala-

kendalanya. Pencatatan dilakukan secara selektif sesuai dengan tujuan

penelitian, peneliti memilih fakta dan informasi mana yang harus

diperhatikan/dicatat dan mana yang harus diabaikan, fakta dan informasi

yang dicatat itulah yang dijadikan data.

4. Studi Literatur (Literature of study). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan peraturan perundangan yang terkait dengan lembaga

pemasyarakatan, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap serta mempelajari sejumlah literatur buku, jurnal, surat kabar, dan

sumber kepustakaan lainnya untuk memperoleh informasi-informasi yang

menunjang bahan kajian khususnya yang berkaitan dengan Pembinaan

Moral Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Banceuy Kota Bandung beserta kendala-kendalanya.

H. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung terletak di

Jalan Soekarno Hatta No. 187 A Bandung, sebelumnya terletak di Jalan

Banceuy No. 8 Bandung, nama Banceuy melekat pada nama Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 187 A

Bandung, karena nilai historis pada saat itu mantan presiden Soekarno

pernah ditahan di LembagaPemasyarakatan Banceuy.

Page 16: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia …

16

2. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:122) “Subjek yang dituju

untuk diteliti oleh peneliti”. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian

dikatakan sebagai informan yaitu orang yang memberikan informasi.

Penentuan responden sebagai subjek penelitian dilakukan dengan cara

purposif, hal ini merujuk pada pendapat Nasution (2003: 11) bahwa dalam

metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan

tidak menggunakan populasi dan sample yang banyak. Sample biasanya

sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian.

Berdasarkan hal di atas, responden yang akan dijadikan subjek

penelitian berjumlah 6 orang dengan perincian sebagai berikut:

a) Empat orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani ½

dari masa hukuman pidananya.

b) Dua orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy

Kota Bandung yaitu Kepala dan staf Bimbingan Kemasyarakatan dan

Perawatan (BIMKEMASWAT).