MAKALAH PPN jadi

  • View
    3.390

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of MAKALAH PPN jadi

Dasar Pengenaan PajakDiajukan dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah Pajak Pertambahan Nilai

Kelompok 3Gregorius Evan Tumbu Hakiki Samosir Janar Pradita Reza Krishna Mukti Ryan Pratama Senvi Riksi Primananda

Kelas II-H SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA ARIL 2011

Kata PengantarSegala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya penyusun tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik. Makalah ini bertajuk DASAR PENGENAAN PAJAK, kami sajikan berdasarkan hasil studi pustaka yang telah kami lakukan sebelumnya. Penyusun tidak bisa memungkiri bahwa makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini berisi tentang kajian komprehensif tentang Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang telah penyusun sesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Harapan penyusun adalah semoga makalah ini dapat memperjelas pengetahuan kita semua mengenai Dasar Pengenaan Pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Tak lupa, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang kepada dosen pengajar mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai, Bapak Richard Eddy, atas bimbingan, kritik, maupun saran yang telah beliau berikan dalam penyusunan makalah ini. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Jurangmangu, November 2010

Penyusun

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan 1.4 Metode Penyusunan Bab II Pembahasan 2.1 Harga Jual 2.2 Penggantian 2.3 Nilai Impor 2.4 Nilai Ekspor 2.5 Nilai lain Bab III Kesimpulan Daftar Pustaka

2 3 4 4 4 4 4 5 5 7 9 11 11 23 25

3

Bab I Pendahuluan

1.1

Latar Belakang Masalah

PPN dikenal sebagai pajak objektif, maka pengenaan serta pemungutan PPN harus memiliki dasar yang jelas terutama hal-hal bersifat ekonomis. Oleh karena dasar pengenaan PPN adalah objek pajak yang dikenakan PPN itu sendiri maka dibutuhkan pengungkapan tentang dasar pengenaan PPN harus jelas, agar tidak menimbulkan tafsir ganda serta kebingungan dalam penerapannya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan jumlah penerimaan pajak. Untuk itu disusunlah makalah ini agar dapat memberikan penjelasan terkait hal itu. Kami akan mencoba untuk mengulas dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009, beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

1.2

Rumusan Masalah a. Apa saja yang termasuk dalam Dasar Pengenaan PPN berdasarkan undang-undang? b. Bagaimana contoh dari penerapan dan perhitungan peraturan mengenai Dasar Pengenaan PPN dalam kehidupan sehari-hari?

1.3

Tujuan Penyusunan Makalah Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: a. Untuk memperjelas Dasar Pengenaan Pajak dalam UU PPN; b. Memberi contoh mengenai perhitungan DPP PPN dalam kenyataan;

1.4

Metode Penyusunan Topik Metode yang digunakan adalah metode bibliografi, dengan membandingkan sumber-sumber biblik dan referensi seperti Undang-undang atau peraturan pelaksananya.4

Bab II PembahasanDasar Pengenaan PPN

Dasar pengenaan PPN Berdasarkan pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 merumuskan : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Untuk itu akan diuraikan satu per satu mengenai dasar pengenaan pajak terutang.

2.1 Harga JualPenjelasan tentang harga jual dimasukkan dalam Pasal 1 angka 18. Menurut pasal ini, harga jual adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Berarti, ada 3 hal yang bisa kita ambil dari kalimat itu: 1. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, dalam hal ini meliputi biaya pengangkutan (freight), biaya asuransi (Insurance), biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, biaya garansi, dan biaya pendidikan.; 2. Keuntungan penjual (margin profit); 3. Biaya pokok penjualan suatu barang (dalam hal ini adalah BKP), atau CoGS (Cost of Goods Sold)

Tetapi ada contoh nilai diatas yang tidak termasuk dalam pengertian harga jual sebagai dasar pengenaan PPN mereka adalah sebagai berikut: a. Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (trade discount);5

b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut; dan c. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang dipungut.

Sehingga ketiga nilai tersebut harus dikurangkan untuk menghitung PPN nya, untuk lebih jelasnya diberikan contoh berikut ini:

1) PT Intan Cahyawulan menjual kertas kepada PT Evan Hakika dengan harga jual sebesar Rp 2.200.000 sebelum dikurangi potongan 10% dan sebelum PPN. Apabila potongan tersebut diakui dalam faktur pajak, maka besarnya DPP adalah: Penjualan kotor Potongan 10% Penjualan bersih DPP PPN 100/110 Rp 2.200.000,00 Rp 220.000,00

Rp 1.980.000,00 Rp 1.800.000,00

2) PT Melati menyerahkan beberapa unit AC dengan harga yang dirinci sebagai berikut: Harga AC Biaya pengiriman Biaya Pemasangan Rp 100.000.000,00 Rp 5.000.000,00

Rp 10.000.000,00 Rp 115.000.000,00

Jumlah yang dibayar

Maka dasar Pengenaan Pajak adalah Rp 115.000.000,00.

3) PT Merdeka Motor menyerahkan satu unit kendaraan bermotor dengan rincian harga : Harga kendaraan bermotor STNK, BBN, BPKB Biaya Pengiriman Rp50.000.000,00 Rp8.000.000,00 Rp 200.000,00

Jumlah yang dibayar adalah Rp 58.200.000,00 merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Meskipun demikian dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-43/PJ.5/1989 tanggal 7 Agustus 1989 (Seri PPN-155) ditegaskan bahwa biaya BBN, STNK, dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.6

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-31/PJ.3/1985 (Seri PPN-44) ditegaskan bahwa sepanjang bunga dalam perjanjian secara angsuran atau beli-sewa bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Harga Jual, maka DPP untuk menghitung PPN terutang adalah Harga Jual Tunai sebelum diperhitungkan dengan bunga angsuran.

2.2 Penggantian

Definisi tentang Penggantian dijelaskan secara jelas di Pasal 1 angka 19 UU PPN. Penggantian, menurut angka ini, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pasal tersebut memberikan pemahaman kepada kita, bahwa terminologi Penggantian digunakan untuk Dasar Pengenaan Pajak dalam penyerahan: a. Jasa Kena Pajak; dan b. Barang Kena Pajak tidak berwujud. Senada dengan harga jual, dalam ketentuan ini termuat pula unsur unsur pokok mengenai Penggantian, yakni: a. Biaya yang digunakan untuk menghasilkan Jasa Kena Pajak ataupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau CoGS (Cost of Goods Sold); b. Keuntungan penjual (margin profit); c. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, dalam hal ini meliputi biaya pengangkutan (freight), biaya asuransi (Insurance), biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, biaya garansi, dan biaya pendidikan.

7

Namun demikian, tidak termasuk dalam pengertian terminologis penggantian sebagai dasar pengenaan PPN adalah sebagai berikut: a. Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (trade discount); dan b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut.

Adapun contoh yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur Penggantian sehubungan dengan Penyerahan BKP atau JKP, antara lain adalah: biaya pengangkutan; biaya asuransi; biaya bantuan teknik; biaya pemeliharaan; biaya pengiriman; biaya garansi

Dalam pasal 11 PP Nomor 143 Tahun 2000, ditetapkan bahwa dalam Harga Jual/Penggantian menggunakan valuta asing, nilai konversi yang digunakan adalah Nilai Konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. Tetapi apabila berkenaan dengan penyerahan kepada pemungut PPN, maka nilai konversi yang digunakan adalah nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembayaran. Contoh: PT Bangunlah Jiwa memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT Baru Berjuang dengan biaya Rp 320.000 dan pemakaian komponen seharga Rp 1.000.000. Biaya tersebut belum dikurangi potongan 15% dan sebelum PPN. Apabila potongan tersebut tidak diakui pada Faktur Pajak, maka besarnya DPP: Penjualan kotor Potongan 15% Penjualan bersih DPP PPN 100/110 Rp 1.320.000 0 Rp 1.320.000 Rp 1.200.000

8

2.3 Nilai ImporPenjelasan tentang NI (Nilai Impor) terkandung dalam Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984. Menurut pasal ini, Ni