Isi Makalah Jadi

  • View
    64

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Isi Makalah Jadi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah sebagai berikut.1. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan Indonesia dengan Belanda?

2. Bagaimana kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMB?

3. Bagaimana dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda?

4. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, militer, budaya dan sosial RIS?

5. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia menindak lanjuti keputusan dari hasil perundingan KMB?

1.3 Tujuan

Dari beberapa rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penulisan dari makalah ini, di antaranya:1. Mengetahui usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan antara Indonesia dengan Belanda

2. Mengetahui kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMB3. Mengetahui dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda

4. Mengetahui kondisi politik, ekonomi, militer, budaya dan sosial RIS

5. Mengetahui kondisi rakyat Indonesia menindak keputusan dari hasil perundingan KMB

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan perbendaharaan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah;2. Untuk mempraktekkan teori TIK Dan Bahas Indonesia

BAB 2. PEMBAHASAN2.1Usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan Indonesia dengan BelandaBijeenkomst Federaale Overleg (BFO) atau musyawarah istimewa kaum federal dan strategi konseptor negara federal, Ide Anak Agung Gde Agung.BFO (Bijeenkomst voor Federal Overlag) adalah negara bagian yang dibentuk Belanda. BFO Berjumlah 15 negara. Tujuan pembentukan BFO adalah untuk memecah belah Indonesia sehingga Belanda dapat terus mempertahankan pengaruhnya.BFO merupakan daerah daerah bagian republik Indonesia yang selama Agresi militer Belanda berhasil dikuasai dan dijadikan Negara Boneka demi mempersempit ruang lingkup Politik Republik Indonesia. BFO berusaha untuk bagaimana caranya terjadi perundingan antara Indonesia dengan belanda sehingga tercipta kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang selama ini membuat masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan akibat konflik kedua negara.Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian, pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak yang disebut dengan Konferensi Antar Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan bahwa politik adu domba Belanda untuk memisahkan daerah-daerah diluar Republik dari Republik Indonesia, mengalami kegagalan. Pada konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat yaitu sebagai berikut :a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.

b. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

c. Akan dibentuk dua badan perwakilan yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

d. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Selain itu, disetujui pula bahwa bendera kebangsaan adalah sang saka Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia, dan hari nasional adalah tanggal 17 agustusDi bidang militer juga telah tercapai persetujuan sebagai berikut:

a. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.

a. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

b. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Territoriale Bataljons.c. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 diangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Dr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo,dr.J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda,dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto dkk. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949. Berikut merupakan hasil KMB:1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.

2. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.

3. Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

4. Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.

5. Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.

6. Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.

7. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.

Dalam Konferensi Meja Bundar telah memutuskan untuk membentuk lima Komisi yakni a. Komisi untuk urusan Politik dan Konstitusional

b. Komisi untuk urusan Keuangan dan Ekonomi

c. Komisi untuk urusan Militer

d. Komisi untuk Urusan Kebudayaan

e. Komisi untuk Urusan Sosial2.2 Kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMBDengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur.Dalam sidang bersama-sama Parlemen dan Senat RIS tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Untuk mebentuk kabinet, Presiden menunjuk empat orang formatur, dua orang dari RI yakni Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dan dua orang dari negara federal yakni Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 20 Desember, Kabinet RIS terbentuk dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Kabinet ini terdiri dari atas 13 menteri dan 3 menteri negara, 11 orang diantaranya adalah Republiken. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena dkk sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.Setelah terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden RIS, kabinet RIS pun dibentuk. Dan tanggal 20 Desember 1949 Presiden RIS Soekarno melantik kabinet pertama Republik Indonesia Serikat. Berikut anggota yang menduduku kabinet RIS:

1Perdana Menteri merangkap Menteri Luar NegeriDrs. Mohammad Hatta

2Menteri Dalam negeriIde Anak Agung Gde Agung

3Menteri PertahananHamengkoe Boewono IX

4Menteri PerekonomianIr. Djuanda

5Menteri KeuanganSyarifudin Prawiranegara

6Menteri Perhubungan, Tenaga dan

Pekerjaan UmumIr. Herling Loah

7Menteri KesehatanDr. Johannes Leimena

8Menteri Sosial Mr. Kosasih Poerwanegara

9Menteri Perburuhan Mr. wilopo

10Menteri Pendidikan, Kesenian dan

Ilmu Pengetahuan Dr. Abu Hanifah

11Menteri AgamaKiayi Haji Wahid Hasjim

12Menteri KehakimanProf. Mr. Dr. Soepomo

13Menteri PeneranganArnold Mononutu

14Menteri PeneranganDr. Soeparmo

15Menteri PeneranganMr. Mohammad Roem

16Menteri PeneranganSultan Hamid II

Program Kabinet RIS adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan Angkatan Perang RIS dan mengembalikan tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas lekasnya.

2. Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat singkatnya terjamin berlakunya hak hak demokrasi dan terlaksananya ha hak dasar manusia dan kemerdekaannya.

3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas asas UUD RIS dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Konstituante.

4. Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan,