Isi Makalah Jadi

  • View
    71

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Isi Makalah Jadi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah sebagai berikut.1. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan Indonesia dengan Belanda?

2. Bagaimana kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMB?

3. Bagaimana dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda?

4. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, militer, budaya dan sosial RIS?

5. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia menindak lanjuti keputusan dari hasil perundingan KMB?

1.3 Tujuan

Dari beberapa rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penulisan dari makalah ini, di antaranya:1. Mengetahui usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan antara Indonesia dengan Belanda

2. Mengetahui kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMB3. Mengetahui dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda

4. Mengetahui kondisi politik, ekonomi, militer, budaya dan sosial RIS

5. Mengetahui kondisi rakyat Indonesia menindak keputusan dari hasil perundingan KMB

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan perbendaharaan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah;2. Untuk mempraktekkan teori TIK Dan Bahas Indonesia

BAB 2. PEMBAHASAN2.1Usaha yang dilakukan untuk meredam persengketaan Indonesia dengan BelandaBijeenkomst Federaale Overleg (BFO) atau musyawarah istimewa kaum federal dan strategi konseptor negara federal, Ide Anak Agung Gde Agung.BFO (Bijeenkomst voor Federal Overlag) adalah negara bagian yang dibentuk Belanda. BFO Berjumlah 15 negara. Tujuan pembentukan BFO adalah untuk memecah belah Indonesia sehingga Belanda dapat terus mempertahankan pengaruhnya.BFO merupakan daerah daerah bagian republik Indonesia yang selama Agresi militer Belanda berhasil dikuasai dan dijadikan Negara Boneka demi mempersempit ruang lingkup Politik Republik Indonesia. BFO berusaha untuk bagaimana caranya terjadi perundingan antara Indonesia dengan belanda sehingga tercipta kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang selama ini membuat masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan akibat konflik kedua negara.Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian, pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak yang disebut dengan Konferensi Antar Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan bahwa politik adu domba Belanda untuk memisahkan daerah-daerah diluar Republik dari Republik Indonesia, mengalami kegagalan. Pada konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat yaitu sebagai berikut :a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.

b. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

c. Akan dibentuk dua badan perwakilan yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

d. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Selain itu, disetujui pula bahwa bendera kebangsaan adalah sang saka Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia, dan hari nasional adalah tanggal 17 agustusDi bidang militer juga telah tercapai persetujuan sebagai berikut:

a. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.

a. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

b. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Territoriale Bataljons.c. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 diangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Dr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo,dr.J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda,dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto dkk. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949. Berikut merupakan hasil KMB:1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.

2. Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.

3. Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

4. Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.

5. Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.

6. Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.

7. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.

Dalam Konferensi Meja Bundar telah memutuskan untuk membentuk lima Komisi yakni a. Komisi untuk urusan Politik dan Konstitusional

b. Komisi untuk urusan Keuangan dan Ekonomi

c. Komisi untuk urusan Militer

d. Komisi untuk Urusan Kebudayaan

e. Komisi untuk Urusan Sosial2.2 Kondisi sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perundingan KMBDengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur.Dalam sidang bersama-sama Parlemen dan Senat RIS tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Untuk mebentuk kabinet, Presiden menunjuk empat orang formatur, dua orang dari RI yakni Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dan dua orang dari negara federal yakni Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 20 Desember, Kabinet RIS terbentuk dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Kabinet ini terdiri dari atas 13 menteri dan 3 menteri negara, 11 orang diantaranya adalah Republiken. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena dkk sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.Setelah terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden RIS, kabinet RIS pun dibentuk. Dan tanggal 20 Desember 1949 Presiden RIS Soekarno melantik kabinet pertama Republik Indonesia Serikat. Berikut anggota yang menduduku kabinet RIS:

1Perdana Menteri merangkap Menteri Luar NegeriDrs. Mohammad Hatta

2Menteri Dalam negeriIde Anak Agung Gde Agung

3Menteri PertahananHamengkoe Boewono IX

4Menteri PerekonomianIr. Djuanda

5Menteri KeuanganSyarifudin Prawiranegara

6Menteri Perhubungan, Tenaga dan

Pekerjaan UmumIr. Herling Loah

7Menteri KesehatanDr. Johannes Leimena

8Menteri Sosial Mr. Kosasih Poerwanegara

9Menteri Perburuhan Mr. wilopo

10Menteri Pendidikan, Kesenian dan

Ilmu Pengetahuan Dr. Abu Hanifah

11Menteri AgamaKiayi Haji Wahid Hasjim

12Menteri KehakimanProf. Mr. Dr. Soepomo

13Menteri PeneranganArnold Mononutu

14Menteri PeneranganDr. Soeparmo

15Menteri PeneranganMr. Mohammad Roem

16Menteri PeneranganSultan Hamid II

Program Kabinet RIS adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan Angkatan Perang RIS dan mengembalikan tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas lekasnya.

2. Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat singkatnya terjamin berlakunya hak hak demokrasi dan terlaksananya ha hak dasar manusia dan kemerdekaannya.

3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas asas UUD RIS dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Konstituante.

4. Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan social dan penempatan Tenaga kambali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.

5. Menyempurnakan Perguruan Tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun Kebudayaan Nasional, mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.

6. Menyelesaikan soal Irian Barat dalam setahun ini juga dengan jalan damai.

7. Menjalankan Politik Luar Negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa bangsa, memperkuat hubungan moril, politik dan ekonomi antara Negara Negara Asia tenggara. Menjalankan politik dalam UNI, agar supaya UNI ini berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (Mohammad Hatta, dalam Memoir:561-562)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet (mengutamakan keahlian anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Memang ada menteri yang merupakan anggota partai politik tetapi mereka duduk dalam kabinet bukan sebagai wakil partai melainkan sebagai perseorangan. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Arnold Mononutu memang berasal dari negara federal (NIT) tetapi ia lebih republiken daripada federalis. Dalam Parlemen NIT ia memimpin Fraksi Progresif yang lebih berorientasi kepada RI daripada kepada NIT.Kabinet RIS dibawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 . Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Dengan demikian, negara federal itu tidak sampai mencapai satu tahun. Dalam usia yang singkat itu RIS dengan satu-satunya pemerintahannya di bawah Perdana Meenteri Hatta harus memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah yang inherren dengan kehidupan suatu negara muda.Akibat perang kemerdekaan banyak prasarana yang hancur, keadaan ekonomi pada umumnya buruk dan disana sini terdapat pula kerusakan mental. Di bidang ekonomi masalah utama adalah terdapatnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi inflasi pemerintah mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden keatas dipotong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena oleh peraturan ini, pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Selain soal keuangan, ekonomi juga dapat diperbaiki, karena dengan meletusnya Perang Korea perdagangan keluar negeri meningkat terutama untuk bahan mentah seperti karet sehingga ekspor Indonesia meningkat dan pendapatan negara juga bertambah.Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah perang selesai, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak mendukungnya. Mereka perlu mendapat penampungan jika diadakan rasionalisasi. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat-pusat pelatihan yang memberi pendidikan keahlian agar mereka dapat menempuh karier sipil profesional. Juga dilakukan usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian, masalah ini belum dapat diselesaikan.

Dalam pembentukan Angkatan Perang Republk Indonesia Serikat (APRIS) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota angkatan perang Belanda. Personel bekas anggota angkatan perang Belanda dilebur ke dalam APRIS meliputi kira-kira 33.000 orang dengan 30 orang perwira. Pada angkatan udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI sebagai intinya ternyta menimbulkan masalah psikologis. Di satu pihak, TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya, dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa gerakan Angakatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS dan negara Pasundan menuntut untuk diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak untuk mengakui Menteri Pertahanan RIS dan menyatakan bahwa dialah yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul gerakan Andi Azis dan di Ambon gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Keadaan tersebut sengaja diwariskan oleh Belanda dengan tujuan mempertahankan kepentingannya dan mengacau RIS, sehingga di dunia internasional akan timbul citra bahwa RIS tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Selain itu harus tinggal mengatasi suasana instabilitas nasional sebagai akibat bom-bom waktu yang sengaja ditinggalkan oleh pihak kolonialis, pemerintah juga menghadapi pemberontakan DI/TII.Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dilakukan dengan negara-negara Barat daripada dengan negara komunis. Hubungan dengan negri Belanda diusahakan menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Atas inisiatif pihak RI, pada bulan April 1950 di Jakarta dilangsungkan Konferensi Tingkat menteri yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Pada konferensi tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Sebagaimana hasilnya dibentuk Komisi Irian yang anggotanya terdiri dari atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ini adalah mengadakan penyelidikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya. Konferensi selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan Komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950. Delegasi RI yang diketuai oleh menteri luar negeri yakni Mr. Moh. Roem mengajukan dua usul kompromi yaitu agar pengakuan kedaulatan atas Irian Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1950 sedangkan penyerahannya dapat dilakukan pada pertengahan tahun 1951. Delegasi Indonesia juga memberikan jaminan mengenai kemerdekaan agama, hak asasi manusia, dan otonomi seluas-luasnya bagi penduduk Irian Barat serta jaminan perlindungan atas kepentingan-kepentingan Belanda. Namun pihak Belanda tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pada Uni Indonesia-Belanda, sedangkan de facto pemerintahan tetap ditangan mereka. Belanda menyarankan pembentukan Dewan Irian Barat dan dalam dewan ini Indonesia mempunyai wakil-wakil yang sama jumlahnya dengan wakil-wakil Belanda. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, perundingan tidak dapat diharapakan mencapai hasil.2.2.1 Kembali ke Negara KesatuanRIS lahir dari hasil kompromi antara RI dan negara-negara federal ciptaan Belanda yang dicapai dalam konferensi inter-indonesia dan dilanjutkan dalam KMB. Ini merupakan kompromi antarelite politik. Akan tetapi rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949 menjadi negara bagian RIS tetap mengehendaki bentuk negara kesatuan. Sejak awal tahun 1950 sudah muncul gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungannya dengan R. Pemberontakan yang dilancarkan oleh kelompok kecil pendukung federalis seperti APRA, Andi Azis dan RMS semakin memperkuat tuntutan tersebut.2.3 Dampak KMB bagi Indonesia dan Belanda2.3.1 Bagi IndonesiaBerikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:

a.Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.b.Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.

c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

d.Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.

Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secar de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk RIS. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI. Selanjutnya pada tanggal 28 september 1950, Indonesia di terima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah di akui oleh dunia internaisonal2.3.2 Bagi Belanda

2.4 Kondisi politik, ekonomi, militer, budaya dan sosial RIS

a. Politik

Orang orang Belanda yang lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan, berhak memohon kebangsaan Indonesia.

Para kaulanegara yang tak termasuk golongan penduduk belanda, tetapi yang termasuk golongan penduduk orang orang asli di Indonesia, maupun penduduk Republik Indonesia, pada asas berkebangsaan Indonesia. Mereka berhak memilih kebangsaan belanda, jika mereka bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar Indonesia.

Ketentuan ketentuan khusus diadakan untuk para kaulanegara Belanda bukan orang orang belanda, yang termasuk golongan penduduk orang orang asli Indonesia dan bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda atau yang asalnya bukan orang Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:307).

b. Ekonomi

Ekonomi Negara menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, karena untuk Negara yang baru berdiri perlu ditopang oleh ekonomi yang cukup kuat. Hal ini pun tidak terlepas dari program utama Kabinet RIS yaitu : Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan social dan penempatan Tenaga kambali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.Ini menjadi pokok yang sangat substansial, karena masalah ekonomi dan dan keuangan ini pun telah mendapat perhatian dan rekomendasi dari KMB melaui Komisi urusan Keuangan dan Ekonomi. Selama penyelenggaraan KMB, dan sampai selesainya KMB RIS mempunyai utang utang kepada Kerajaan Belanda khususnya dalam hal pengeluaran pengeluaran militer serta utang kepada beberapa Negara pendukung KMB.Pemerintah RIS mengakui bertanggung jawab membayar bunga dan tebusan utang kepada Belanda, sejumlah 817 juta gulden (Rupiah Belanda) dan utang kepada Negara Negara lain yang mencaoai alih hak hak dan kewajiban kewajiban yang timbul dari persetujuan persetujuan yang ada yang mencapai maksimum 268,5 juta gulden utang pemerintah berjangka pendek (Historia66's Blog, 1 Maret 2010).Berdirinya RIS sebagai Negara berdaulat, tidak serta didukung secara ekonomi. Dengan utang utang RIS kepada kerajaan Belanda dan Negara Negara pendukung KMB, RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi RIS selanjutnya. Ini menjadi menjadi tugas yang cukup berat bagi menteri Ekonomi RIS Ir. Djuanda dan Menteri Keuangan Syarif Prawiranegara untuk segera menstabilkan keadaan ekonomi Republik Indonesia Serikat.

c. Militer Setalah terbentuk pemerintahan yang sah dari Republik Indonesia Serikat melalui hasil hasil KMB dalam Komisi urusan Politik dan Konstitusional, maka dengan ini RIS mulai menjalankan roda pemerintahan dengan membangun ekonomi dan keuangan RIS yang sebagaimana telah disepakat dari Komisi urusan keuangan dan Ekonomi dari KMB. Pemerintah RIS mulai berbenah diri dalam hal militer. Karena militer merupakan pertahanan utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara RIS.Sebelum Republik Indonesia menjadi Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, telah memiliki angkatan perang sendiri yaitu tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu tuntutan belanda sebelum adanya KMB adalah membubarkan angkatan perang RI, dengan tujuan melemahkan pertahanan RI dan membuat seolah olah Republik Indonesia tunduk terhadap keinginan Kerajaan Belanda dalam pembentukan Negara federal RIS.Menjadi sebuah dilema, bagi pemerintahan RIS yang memang pucuk pimpinan RIS adalah pimpinan Republik Indonesia. Untuk memutuskan bagaimana caranya mempertahankan TNI sebagai alat pertahanan Negara RI tetap ada dengan tidak bertentang pada tujuan RIS dalam KMB.Tinggal TNI yang menjadi kesulitan. Ketika itu mendengung dengung dalam telinga kita ucapan Mohammad Roem, Ketua Delegasi RI, di Jakarta, yang tidak menyebut kita TNI lagi, melainkan kesatuan bersenjata dan istilah istilah lain seperti Republik pengikut pengikut Republik yang bersenjata, yang semuanya menunjukan seolah olah tidak ada lagi TNI (A.H. Nasution, 1973:317).Sebenarnya, sebelum akan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus 1949 telah bergejolak dalam hati dan pikiran para TNI tentang status mereka sebagai garda terdepan dalam proses mempertahankan Republik Indonesia yang saat terjadinya Agresi Militer Belanda KNIL berhasil menduduki Ibu Kota RI yaitu Yogyakarta. TNI berpikira, setelah KMB dilaksanakan dan terbentuk RIS apa yang akan terjadi dengan TNI ? Dalam Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta telah diambil kesepakatan mengenai angkatan bersenjata RIS setelah terbentuk dengan resminya RIS :1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.

2.Pertahanan Negara adalah semata mata hak pemerintah RIS; Negara Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

3.Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan Perang RI (TNI), bersama sama orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB dan Territorial Bataljons.

4.Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS (Roeslan Abdulgani, 1980:60).

Setelah KMB bergulir dan berdiri RIS, maka semua Negara bagian dari pada RIS dilarang untuk memiliki angkatan perang sendiri termasuk RI. Inilah yang menjadi beban dari pada para petinggi dan Jendral serta para Panglima besar dalam kesatuan Tentara Republik Indonesia. Negara yang telah susah payah direbut dengan darah perjuangan TNI, dan berkat TNI RI sampai saat terbentuknya RIS masih berdiri kokoh sebagai Negara yang berdaulat.Tidak cukup itu saja korban perasaan para prajurit TNI. Mereka juga diharuskan menerima bekas anggota KNIL dalam lingkungannya. Padahal selama perang kemerdekaan anggota KNIL itu mereka anggap pengkhianat. Mereka mengerti, bahwa demi persatuan Indonesia untuk menyingkirkan Belanda dari tanah air, kita harus dapat mengorbankan perasaan. Namun yang dituntut dari mereka tidak mudah, dan memerlukan waktu untuk penyesuaian (A.S.S. Tambunan, 1991:62).Merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengorbanan yang cukup besar demi tercapainya perdamaian dan kesatuan dalam RI. Inilah yang menjadi beban dari kebijakan RIS dalam bidang Militer, yang memang mengacu kepada Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta dan hasil rekomendasi KMB dalam Komisi urusan Militer.

d. BudayaHasil hasil rekomendasi dari Komisi urusan Kebudayaan RIS dalam KMB tidak memberikan pengaruh yang signifikan, dengan kata lain kebudayaan yang dimiliki dan dianut oleh RIS tidak akan jauh berbeda dengan kebudayaan yang telah dianut dan dilakukan oleh Negara Negara lainnya.Untuk memajukan hubungan hubungan di bidang pengajaran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka dibentuklah suatu komisi bersama, yang untuk itu setiap peserta dapat mengengkat tujuh orang anggota. Kedua peserta akan memajukan pengetahuan tentang kebudayaan masing masing, demikian pula tentang penukaran penerangan tentang urusan urusan kebudayaan. Atas permintaan, bantuan di bidang kebudayaan, pendidikan dan karya Ilmiah akan saling diberikan, termasuk soal penukaran guru guru besar, para ahli dan guru guru, sedangkan beasiswa beasiswa disediakan oleh para peserta kepada para ilmuwan kedua pihak secara timbale balik akan diberi kemungkinan untuk melakukan penyelidikan di daerah pihak yang lain (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:312).Telah terjadi kesepakatan antara pihak Kerajaan Belanda dengan RIS tentang pemecahan masalah Kebudayaan. Antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendidikan, serta kebudayaan diadakan kerja sama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula, tentang pemeliharaan benda benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah kerajaan Belanda dan RIS secara bersama sama.e. Sosial

Permasalahan yang dikemukakan dalam sidang KMB lebih kepada status dari para pegawai pemerintahan yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pasal yang terpenting yang dibicarakan di dalam Komisi urusan Sosial ialah kedudukan pegawai pegawai sipil pemerintah pada saat penyerahan kedaulatan.Di dalam soal ini telah dicapai persetujuan, yang pasal pasal utamanya adalah sebagai berikut :Pada asasnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda, yang bekerja di Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan, pemerintah Republik Indonesia Serikat tak akan mengadakan peraturan peraturan yang merugikan pegawai pemerintah tersebut yang berkebangsaan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mempertahankan hak menyaring kembali dan mengelompokkan kembali pegawai pegawai ini, dengan pengertian bahwa, jika pegawai pegawai demikian tersebut diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, maka tanggung jawabnya dipikul oleh pemerintah RIS bagi dibayarkannya ganti rugi (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:314).Pemerintah RIS akan menjamin tiap tiap pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia akan keselamatan dan hajat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegwai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuknbekerja di Indonesia tanpa ada paksaan dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri.Perkembangan Republik Indonesia Serikat tidak bisa dilakukan dengan pesat dan cepat, melihat dari pada komposisi aparatur pemerintahan, serta rekomendasi dan kebijakan hasil Konferensi Meja bundar yang menyegerakan berjalannya roda pemerintahan RIS. Tetapi tidak semua kebijakan dan hasil rekomendasi KMB dapat terlaksana dan dilakukan oleh Pemerintah RIS, dalam hasil masalah keuangan dan ekonomi RIS tidak begitu menguntungkan pemerintah yang baru berdiri itu. Permasalahan Militer sebagai alat pertahanan RIS yang diambil dari peleburan TNI dan anggota anggota bekas KNIL belum bisa menyesuaikan diri satu sama lainnya. Ini menyebabkan kerentanan dalam hal pertahanan RIS, dan dapat menyebabkan perpecahan dan disintegrasi terhadap kedaulatan RIS ke depan

2.5 Kondisi rakyat Indonesia menindak keputusan dari hasil perundingan KMBPada masa RIS tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut kehilangan hak-haknya jika Belanda meninggalkan Indonesia.

Berikut permasalahan gangguan dalam negeri pada masa RIS.

A. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan APRA bulan januari 1950 menyebabkan Wali Negara Pasundan R.A.A Wiranatakusumah mengundurkan diri. Pemerintah RIS mengangkat Sewaka sebagai komisaris RIS untuk negara Pasundan. Pengangkatan itu tidak sesuai dengan tuntutan rakyat Jawa Barat yang menghendaki dibubarkannya negara tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 8 Maret 1950 terjadi demonstrasi di Bandung yang menuntut pembubaran Negara Pasundan dan penggabungan seluruh daerah Jawa Barat ke dalam RI.

Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.Pada 5 Desember malam, sekitar pukul 20.00 Westerling menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Sukarno dan kliknya. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai kelompoknya Westerling.

Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran "penyerahan kedaulatan" pada 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tapi van Vreeden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling.Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalm waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar.Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika A.H.J. Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Saat itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya, Mmoires, yang terbit tahun 1952, Westerling menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling.Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Gtzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Gtzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.Pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar.

Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix melaporkan, bahwa kompi "Erik" yang berada di Kampemenstraat malam itu juga akan melakukan desersi dan bergabung dengan APRA untuk ikut dalam kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.Antara pukul 8.00 dan 9.00 dia menerima kedatangan komandan RST Letkol Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya. Pukul 9.00 Engles menerima kunjungan Letkol. Sadikin. Ketika dilakukan apel pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon telah desersi.Namun upaya mengevakuasi Regiment Speciale Troepen (RST), gabungan baret merah dan baret hijau telah terlambat untuk dilakukan. Dari beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: "Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung."Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban seorang pun.Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan ke Jakarta gagal dilakukan.Setelah puas melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara." Duta Besar Belanda di Amerika Serikat, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de zwarte hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).

B. Pemberontakan Andi AzisAndi Azis adalah seorang mantan Letnan KNIL dan sudah masuk TNI dengan pangkat Kapten, dia ikut berontak bahkan memimpinnya. Dia memiliki riwayat yang sama uniknya dengan petualang KNIL lainnya seperti Westerling. Andi Aziz memiliki cerita hidupnya sendiri. Cerita hidupnya sebelum berontak jauh berbeda dengan orang orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Tidak heran bila Andi Azis menjalanani pekerjaan yang jauh berbeda seperti orang-orang Sulawesi Selatan pada umumnya, sebagai serdadu KNIL. Bisa dipastikan Andi Azis adalah salah satu dari sedikit orang Bugis yang menjadi serdadu KNIL. Bukan tidak mungkin bila Andi Azis adalah orang Bugis dengan pangkat tertinggi dalam KNIL. Pemberontakan Andi Azis terjadi di Sulawesi Selatan (Makassar) pada tanggal 5 April 1950.

Latar belakang timbulnya pemberontakan Andi Aziz adalah sebagai berikut.

1. Timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan Negara bagian Indonesia Timur (NIT) ke dalam negara RI. Ada pihak yang tetap menginginkan NIT tetap dipertahankan dan tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan di satu pihak lagi menginginkan NIT melebur ke negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

2. Ada perasaan curiga di kalangan bekas anggota anggota KNIL yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Setikat (APRIS)/TNI. Anggota anggota KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan menganaktirikannya, sedangkan pada pihak TNI sendiri ada semacam kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selama perang kemerdekaan.

Kedua hal tersebut mendorong lahirnya pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh bekas tentara KNIL, Andi Aziz, pada tanggal 5 April 1950. Padahal sebelumnya, pemerintah telah mengangkat Andi Aziz menjadi Kapten dalam suatu acara pelantikan penerimaan bekas anggota KNIL ke dalam tubuh APRIS pada tanggal 30 Maret 1950. Namun, karena Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Dr. Soumokil yang menginginkan tetap dipertahankannya Negara Indonesia Timur (NIT), akhirnya ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerag Markas Panglima Territorium. Ia bersama anak buahnya melucuti senjata TNI yang menjaga daerah tersebut. Di samping itu, Kapten Andi Abdul Aziz berusaha menghalang halangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar karena dianggapnya bahwa tanggung jawab Makassar harus berada di tangan bekas tentara KNIL.Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.

2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI

3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Dengan anggapan sudah merasa kuat pada tanggal 5 April 1950, setelah menangkap dan menawan Letnan kolonel Mokoginta, Panglima Territorium Sulawesi, Kapten Andi Aziz mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Adapun isi pernyataan itu adalah sebagai berikut :

1. Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari RIS.

2. Tanggung jawab keselamatan daerah NIT agar diserahkan kepada pasukan KNIL yang telah masuk menjadi anggota APRIS. TNI yang bukan berasal dari KNIL tidak perlu turut campur.

3. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan NIT dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

C. Pemberontakan RMS

Di Maluku Selatan, beberapa tokoh politik dan intelektual memprakarsai pemisahan diri Maluku Selatan dari Negara Indonesia Timur dan dengan demikian dari RIS. Mereka adalah a.l. Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur dan kemudian menjadi Menteri Kehakiman NIT. Selain itu Ir. Johannes A. Manusama, Albert Wairisal dan J.H. Manuhutu. Mereka tidak menyetujui bergabungnya Negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia Serikat, dan menginginkan suatu Negara yang mandiri dan berdaulat,tidakdibawah RIS.

Pada 25 April 1950 mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), dan mengangkat J.H. Manuhutu sebagai Presiden dan Albert Wairisal sebagai Perana Menteri. Para menterinya adalah, Mr.Dr.C.R.S.. Soumokil, D.j. Gasperz, J. Toule, J.B. Pattiradjawane, S.J.H. Norimarna, H.F. Pieter, P.W. Lokollo, A. Nanlohy, Ir. J.A. Manusama, Dr. Th. Pattiradjawane, Z. Pesuwarissa.

Pada 27 April 1950 Dr. J.P. Nikijuluw diangkat menjadi Wakil Umum RMS untuk luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan ManuhutusebagaiPreisenRMS.

Pada 9 Mei, dibentuklah Angkatan Perang RMS (APRMS) dan Sersan Mayor KNIL Dantje J. Samson diangkat menjadi Panglima Tertinggi. Sebagai Kepala Staf diangkat Sersan Mayor Pattiwael. Anggota staf lainnya adalah Sersan mayor Kastanja, Sersan Mayor Pieter dan Sersan Mayor Aipassa. Sistim kepangkatannya mengikuti sistem KNIL.

Pemerintah RIS mencoba menyelesaikan secara damai dan mengirim tim yang diketuai Dr. Josef Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi delegasi yang terdiri dari para politikus, rohaniwan dan intelektual yang juga berasal dari Maluku tidak berhasil merubah keputusanparapetinggiRMS.

Pemerintah RIS kemudian memutuskan untuk menumpas RMS dengan kekuatan bersenjata. Kolonel Alex E. Kawilarang kembali ditugaskan menjadi komandan pasukan yang akan menumpasgerakanseparatis ini.Pada 14 Juli 1950 pasukan APRIS mulai penyerbuan terhadap kubu pertahanan RMS. Pada 15 Juli Pemerintah RMS mengumumkan SOB (Staat van Oorlog en Beleg - Negara Dalam Bahaya). Pada 28 September 1950 APRIS menyerbu Ambon dan pada 3 November seluruh Ambon dapat dikuasai pasukan APRIS. Kekuatan bersenjata RMS berhasil ditumpas pada akhirNovember1950.

Pada 4 dan 5 Desember 1950 melalui Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS beserta APRMS mengungsi ke Pulau Seram. Tahun 1952 J.H. Manuhutu tertangkap di Seram, sementara sebagian pemimpin RMS lainnya melarikan diri ke Belanda. RMS kemudian mendirikan di Belanda pemerintahan di pengasingan (government in exile).

D. Pemberontakan DI/TIIPemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953.

Daued Beureueh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh tidak sulit memperoleh pengikut. Daud Beureuh juga berhasil memengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya dapat mengusai sebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.Sesudah bantuan datang dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, operasi pemulihan keamanan ABRI ( TNI-POLRI ) segera dimulai. Setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan perlawanannya di hutan-hutan. Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureuh ini dilakukan dengan suatu " Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel Jendral Makarawong.Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI). Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hadjar sempat menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.

Amir Fatah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo. Hingga kini Amir Fatah dinilai sebagai pembelot baik oleh negara RI maupun umat muslim Indonesia.Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan ABRI (TNI-POLRI) dalam sebuah baku tembak.BAB 3. PENUTUP

3.1Kesimpulan

Periode antara Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, dan saat Belanda mengakui dan memindahkan kedaulatan kepada RI pada tanggal 27 Desember 1949 (disebut sebagai masa Perang Kemerdekaan), kebijakan politik luar negeri Indonesia ditujukan pada usahausaha untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya. Perjuangan diplomasi telah berperan sangat signifikan dalam usaha memperoleh pengakuan dan mempertahankan kemerdekaan RI itu. Status Kemerdekaan RI dipersengketakan oleh pihak Belanda yang ingin kembali meneruskan penjajahannya terhadap Indonesia dengan berbagai cara. Dalam upaya penyelesaian persengketaan ini, pemerintah RI selalu menghindari masalah ini dianggap hanya sebagai masalah antara Indonesia dan Belanda saja. Pemerintah RI selalu berusaha untuk menginternasionalisasi sengketanya dengan Belanda. Pola perjuangan periode 1945-1950 mempunyai ciri utama yaitu perjuangan dilakukan dalam dua front, yaitu front perjuangan yang menggunakan kekuatan bersenjata dan front lainnya adalah front yang menggunakan jalan perundingan melalui diplomasi yang damai. Dua front perjuangan ini pada masa awal kemerdekaan sempat menjadi masalah, dimana para pendukungnya sama-sama berkeyakinan kalau dengan frontnya maka RI akan berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Para pemimpin segera mengambil tindakan bijaksana, yang jika tidak dilakukan dapat berdampak pada perpecahan dalam tubuh RI. Perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi hendaknya tidak dipisah-pisahkan secara harfiah, melainkan harus saling melengkapi, bagaikan dua sisi dalam sebuah mata uang. Ketika perjuangan dengan jalan diplomasi tidak membawa hasil atau mengalami kebuntuan maka perjuangan bersenjatalah yang akan menjadi tumpuan harapan. Melalui jalan diplomasi, RI memperoleh pengakuan, baik secara de facto maupun de jure. Keberhasilan RI memperoleh dukungan, simpati dan goodwill adalah hasil dari perjuangan diplomasi RI baik secara bilateral, regional maupun multilateral.Dengan umur yang masih sangat muda, diplomasi Indonesia sudah dipaksa untuk menjadi matang dan tangguh. Usaha para pemimpin bangsa dan delegasi perwakilan RI dalam setiap perundingan senantiasa berjuang dengan itikad baik dan tujuan yang konsisten, yaitu pembebasan dari belenggu penjajahan Belanda selama-lamanya. Selama periode Perang Kemerdekaan, RI melakukan kegiatan diplomasi yang intensif mengenai berbagai masalah dan peristiwa penting yang menentukan bagi masa depan RI. Dimulai dari perundingan informal di Hoge Veluwe sampai dengan KMB telah memberikan pelajaran bagi perjuangan diplomasi Indonesia.

Pada masa sekarang, prioritas politik luar negeri RI berbeda dengan prioritas ketika masa Perang Kemerdekaan. Bukan lagi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan RI, tapi sekarang lebih pada usaha-usaha untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang dapat memberikan perbaikan bagi keadaan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri RI tersebut, harus dimanifestasikan kedalam bentuk hubungan diplomasi yang intensif dengan berbagai negara, baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Unjuk kekuatan senjata sekarang sudah menjadi hal yang paling ditentang oleh dunia internasional. Aksi unilateral dimusuhi oleh hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah RI melalui Departemen Luar Negeri, harus dapat menjadi ujung tombak perjuangan diplomasi bangsa. Perjuangan diplomasi yang mampu melibatkan seluruh komponen bangsa dan memakai semua keunggulan yang dimiliki oleh Republik Indonesia untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan nasionalnya.3.2Saran Di harapkan semoga pembaca khususnya caloncalon pendidik dapat memahami dan mengerti akan Dinamika hasil perjuangan perang dan diplomasi.DAFTAR PUSTAKA

Poesponegoro, Djoened & Nugroho, Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6. Jakarta : Balai Pustaka.

Nasution, Abdul Haris. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Angkasa.

www.peran-diplomasi-dalam-memenangkan.htmlwww.jalur-diplomasi-yang-ditempuh-indonesia.htmlwww.perjuangan-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perjuangan-diplomasi.htm