Makalah Pajak PPn & PPnBM

  • View
    741

  • Download
    125

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perpajakan

Text of Makalah Pajak PPn & PPnBM

Komunikasi BisnisPage iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya.Makalah ini berisikan tentang informasi mengenai PPn & PPnBM. Diharapkan Makalah ini dapat menjawab segala pertanyaan yang ada mengenai hal tersebut.Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Bandung 09 November 2015

Penyusun

DAFTAR ISIKATA PENGANTARiBAB I PENDAHULUAN1A.Latar Belakang Masalah1B.Rumusan dan Batasan Masalah2C.Tujuan Penulisan2BAB II PEMBAHASAN3A.Pengertian PPN dan PPnBM3B.Subjek PPN dan PPnBM dan yang Dikecualikan3C.Objek Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) dan yang dikecualikan10D.Tarif PPN dan PPnBM15E.Dasar Hukum Pengenaan PPN dan PPnBM16F.Contoh dan Kasus Soal Perhitungan PPN dan PPnBM17BAB III PENUTUP23A.Kesimpulan23Daftar Pustaka24

PerpajakanPage i

BAB IPENDAHULUANLatar Belakang MasalahPajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang ditimbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu. Dikenakan setiap rantai distribusi (multi stage tax). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke kas Negara dan kemudian melaporkannya.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Service Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan suatu paket dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN.

Rumusan dan Batasan Masalah Rumusan masalah-masalah yang menjadi batasan masalah, yang akan kami coba jabarkan dalam makalah ini adalah: A. Apakah pengertian PPN dan PPn-BM?B. Bagaimanakah Subjek PPN dan PPn-BM dan yang Dikecualikan?C. Bagaimanakah Objek PPN dan PPn-Bm dan yang Dikecualikan?D. Bagaimanakah Tarif PPN dan PPn-BM? E. Bagaimanakah Dasar Hukum Pengenaann PPN dan PPn-BM?F. Bagaimanakah Contoh dan Kasus Perhitungan PPN dan PPn-BM?Tujuan PenulisanTujuan utama penulisan makalah ini adalah sebagai bentuk konkret dari subbagian kegiatan pengajaran pada matakuliah Perpajakan, sebagai salah satu bentuk penjabaran kegiatan perkuliahan yang biasa disebut sebagai tugas yang sudah menjadi salah satu kewajiban mahasiswa yang mengontrak matakuliah tersebut. Makalah ini pun disusun dengan beberapa tujuan lain diantaranya:1. Mengumpulkan teori-teori serta PPN dan PPn-BM pada pustaka yang kami lakukan;2. Untuk memberikan gambaran terhadap kasus PPN dan PPn-BM;3. Untuk lebih mempelajari dan memahami dari kajian yang penulis paparkan;

BAB IIPEMBAHASAN1. Pengertian PPN dan PPnBMPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.b. Impor Barang Kena Pajak.c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, danh. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Subjek PPN dan PPnBM dan yang DikecualikanA. PengusahaDalam pasal 1 angka 14 UU PPN :Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengertian orang pribadi dirasa cukup jelas, sedangkan pengertian badan dalam pasal 1 angka13 UU PPN adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.Untuk memperjelas ruang lingkup dari arti pengusaha maka perhatikan ilustrasi ini:Dika seorang mahasiswa mendapatkan kiriman DVD Player dari saudaranya yang berada di Singapura. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Dika mengimpor DVD Player, tetapi berdasarkan pasal 1 ayat 14 Dika bukan seorang pengusaha di bidang impor karena kegiatan yang dilakukan tidak berhubungan dengan pekerjaan atau usahanya. Arry, Seorang pengusaha di bidang jual beli barang elektronik. Ia mengimpor televisisecara berkala dari Cina. Berdasarkan uraian tersebut Arry bisa dikatakan seorang pengusaha karena ia melakukan impor berkaitan dengan pegerjaan atau kegiatan usahanya. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha\ Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan Bentuk Usaha Tetap.B. Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajakberdasarkan Undang-undang ini. Demikian definisi PKP berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009. Dengan kata lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila Pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka Pengusaha tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.Yang dimaksud penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah penyerahan Barang dan/atau Jasa sesuai pasal 4 UU PPN. Termasuk dalam kelompok PKP adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU PPN, serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000. Lebih rinci lagi, penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud meliputi :a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;b. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;danc. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.Pengertian PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN itu kemudiandisempurnakan lagi di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000, yaitu termasuk di dalam pengertian PKP adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud mengadakan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP.Terdapat pengecualian untuk pengusaha kecil sesuai dengan pasal 3A ayat 1 UU PPN yang berbunyi Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah yang terutang. Sehingga kepada pengusaha kecil diberikan kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Jika memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,maka wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3A ayat 1 UU PPN.Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang diatur dalamKMK no.571/KMK.03/2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.C. Bukan Pengusaha Kena PajakSubjek PPN yang bukan PKP adalah orang atau badan yang mengimpor BKP,memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dimaksud dalam Pasal 4