Pajak Pertambahan

Nilai (PPn) , Pajak

Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) dan

Bea Materai

Nama Anggota :

Fany Octafia 130422505193

Hanifa sazkia Qolba 130422505173

Hasri Nurhanissa 130422505190

Lidya Ratna Sari

130422505167

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar Hukum Undang-ndang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang No 8 tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak,dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai serta dapat dikreditkan.

Subyek pajakSubjek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). • Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk

apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,mengimpor barang,mengekpor barang,melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

• Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984

• Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal

Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan.yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yangmasih terutang

4. Melaporkan penghitungan pajak

Objek pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) berdasarkan UU No.42 th.2009 Pasal 4 antara lain:

• Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan/pekerjaan oleh pengusaha;

• Impor BKP;• Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang

dilakukan oleh pengusaha;• Pemanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah

pabean di dalam daerah pabean;• Pemanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam

daerah pabean;• Ekspor BKP Berwujud oleh PKP;• Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;• Ekspor JKP oleh PKP. 

Barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) antara lain:

Barang hasil pertambangan/hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (misal:minyak mentah,gas bumi,panas bumi,pasir dan kerikil,dll);

Barang-barang kebutuhan pokok yang menyangkut hayat hidup orang banyak (misal:beras,gabah,jagung,kedelai,garam,dll);

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,rumah makan,warung dan

sejenisnya; Uang,emas

batangan,dan surat berharga.

Jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) antara lain:• Jasa pelayanan kesehatan

medik;• Jasa pelayanan sosial;• Jasa pengiriman surat

dengan perangko;• Jasa keuangan;• Jasa asuransi;• Jasa keagamaan;• Jasa Pendidikan;• Jasa Kesenian dan hiburan;• Jasa boga/katering.

Tarif Pajak Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU No.42 th.2009 pasal 7.:a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10%.b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% diterapkan atas:

b.1) Ekpor BKP berwujud;b.2) Ekspor BKP tidak berwujud;b.3) Ekspor JKP.

c. Tarif pajak 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Cara menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut : PPN = Dasar pengenaan Pajak

X tarif pajak

Contoh :

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha Kena Pajak B dengan harga jual Rp 25.000.000,00. PPn yang terutang adalah :

10% X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

PPn sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak B ,PPn tersebut merupakan Pajak Masukan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pengertian

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah.

Subjek Pajak

Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

Objek Pajak

A. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen.)

B. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen),

C. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen),

D. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen),

Obyek Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalahpenyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah.

E. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), F. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), G. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), H. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), I. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,

J. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiK. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.L. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen),M. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),N. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif Pajak

Berdasarkan UU No 42 tahun 2009 tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai berikut:a.) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. b.) Ekispor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPn BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang trergolong Mewah yang diekspor dapat diminta kembali.

Cara menghitung PPn BMCara menghitung PPn BM adalah sebagai berikut :

PPn Bm = Dasar Pengenaan Tarif Pajak X Tarif Pajak

Contoh :

PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000,00. barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarig PPn BM sebesar 40 %. Penghitungan yang harus dipungut adalah sebagai berikut :PPn : 10% X Rp 10.000.000,00 = Rp 1000.000,00PPn Bm : 40 % X Rp 10.000.000,00 = Rp 4000.000,00

Dasar Pengenaan PajakUntuk menghitung besarnya pajak ( PPn dan PPn

BM ) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menjadi DPP antara lain :

1.Harga jual adalah nilai berupa uang, terutama semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan JKP.

2.Penggatian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau eksport BKP tidak berwujud.

3.Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan perunfang-undangan.

4.Nilai ekspor adalah nilai berupa uang , termasuk biaya yang diminta atau yang diminta seharusnya oleh eksportir

Bea Materai

Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Pengertian

Bea Materai adalah pajak atas Dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.Subjek

Subyek Pajak Bea Materai adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, pihak atau pihak-pihak yang menentukan lain

Objek Objek pajak Bea Materai adalah dokumen. Dokumen yang dikeakan pajak antara lain sebagai berikut :• Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang, sebagai

berikut :a.) surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, antara lain : Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan, Surat Pengakuan Utang.b.) Akta-akta Notaris termasuk salinannya.c.) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya.d.) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000, yaitu :

1.) yang menyebutkan penerimaan uang.2.) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank.3.) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank.4.) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya

atau sebagiannya telah dilunasi atau dipenuhi.e.) Surat berharga seperti Wesel, Promes, Aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000.f.) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000.• dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka

pengadilan adalah sebagai berikut : a.) Surat-surat biasa dan surat-surat rumah tanggan.b.) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula. Misalnya surat keterangan dokter, Laporan taksiran, Berita acara pemeriksaan, Keterangan Hak Warisan, dan lain-lain.

Tarif • Tarif Bea Materai RP 6.000,00 dikenakan atas Dokumen :a.) surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.b.) Akta-akta Notaris termasuk salinannya.c.) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya.d.) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000, yaitu :

1.) yang menyebutkan penerimaan uang.2.) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan

uang dalam rekening di bank.3.) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank.4.) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya

atau sebagiannya telah dilunasi atau dipenuhi.e.) Surat berharga seperti Wesel, Promes, Aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000.f.) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000. • Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka

pengadilan adalah sebagai berikut : a.) Surat-surat biasa dan surat-surat rumah tanggan.

b.) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula. Misalnya surat keterangan dokter, Laporan taksiran, Berita acara pemeriksaan, Keterangan Hak Warisan, dan lain-lain.

• Tarif Bea Materai RP 6.000,00 dikenakan atas Dokumen.

a.) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000 :

1.) yang menyebutkan penerimaan uang.2.) yang menyatakan pembukuan uang atau

penyimpanan uang dalam rekening di bank.3.) yang berisi pemberitahuan saldo rekening

di bank.4.) yang berisi pengakuan bahwa utang uang

seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau dipenuhi.b.) Surat berharga seperti Wesel, Promes, Aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000.c.) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000.d.) Cek dan bilyer giro dengan harga nominal berapapun.Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) mempunyai nominal tidak lebih dari Rp 250.000,00, maka atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Cukai

Pengecualian Bea Materai.Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai, antara lain :1.) Dokumen yang berupa :

a.) Surat Penyimpanan Barang.b.) Konosemen.c.) Surat angkutan penumpang dan barang.d.) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c. e.) Bukti pangiriman dan penerimaan barang.

f..) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman.

g.) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut diatas.2.) Segala bentuk ijazah. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran.

3.) tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.4.) Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank.5.) Kuitansu untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank.6.) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.7.) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh Bank, koperasi, dan badan –badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. 8.) Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.9.) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.