Makalah KPK jadi

  • View
    1.573

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Makalah KPK jadi

KATA PENGANTARSegala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, yang selalu mendengarkan segala permintaan kami dan yang telah memberikan petunjuk besar pada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan Judul KEDUDUKAN KPK SELAKU LEMBAGA INDEPENDEN DAN PEMBANTU. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Makalah ini dapat di selesaikan dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak motivator. Oleh karena itu kami penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kendatipun demikian, kami penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstrukif kami harapkan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya, kami penulis berharap agar paper ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi kami penulis khususnya baik di dunia dan akhirat. Amiin. Yogyakarta, 5 Januari 2012

Tim Penulis

1

PEMBAHASAN PendahuluanTindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang2

berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Visi, misi dan Tujuan KPKo VISI Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Komisi untuk mewujudkannya. Visi KPK adalah: Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi. o MISI Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah: Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi. Dengan misi ini diharapkan KPK menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan TPK. Peran yang akan dimainkan KPK adalah pendobrak kebekuan penegakan hukum dan pendorong pemberantasan korupsi pada umumnya. o TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin dicapai oleh KPK dalam periode Tahun 2008 2011 adalah: Meningkatnya integritas aparat penegak hukum dan aparat pengawasan dalam pemberantasan korupsi, disertai dengan berkurangnya niat dan peluang untuk melakukan korupsi, sehingga korupsi di Indonesia berkurang secara signifikan; Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan cakupan yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan3

bermasyarakat,

berbangsa,

dan

bernegara.

Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian negara. Berdasarkan kondisi tersebut, pemberantasan TPK harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara KPK dengan instansi penegak hukum dan instansi lain serta seluruh komponen bangsa dan negara. Peran KPK sebagai pemimpin dan pemicu memungkinkan terciptanya kerjasama tersebut, sehingga timbul suatu gerakan pemberantasan korupsi yang masif, dinamis, dan harmonis.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan KorupsiPada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi d. Melakukan tindakan-tindakan pencegajan tindak pidana korupsi. e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara (Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 tahun 2002) 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.4

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. e. Meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002) f. Tertuang dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002. 3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana diamanatkan didalam pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. d. menegakkan sumpah jabatan. e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI1. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Tentang cara pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap pegawai negeri atau penyelenggata negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut. 1) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengesi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikas