Upload
nguyendat
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan Indonesia saat ini memasuki tahap baru dalam demokrasi
pemerintahan. Jatuhnya orde baru pada tahun 1998 menjadi titik balik sistem
pemerintahan saat ini, dimulai dengan reformasi segala bidang hingga keluarnya
peraturan pemerintahan tentang desentralisasi wewenang yang biasa disebut otonomi
daerah.
Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas
pembangunan di daerahnya. UU No.25/1999 dan UU No.34/2000 serta PP
pendukungnya telah mengatur dengan terperinci sumber-sumber pembiayaan
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya,
menurut ketentuan yang ada tersebut, sumber-sumber keuangan pemerintah daerah
terdiri atas:
1. pendapatan asli daerah,
2. dana perimbangan, yang terdiri atas: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan
bagi hasil (pajak); terutama PBB, BPHTB dan PPh perseorangan, maupun bukan
pajak; khususnya bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam), dan
3. pinjaman daerah.
Sejalan dengan adanya otonomi daerah pemerintah juga mulai melakukan
perubahan sistem keuangan daerah dimulai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105
1
tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka
mulai tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan
daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk
mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan
sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat yang berkembang di daerah.
Laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah
adalah berupa laporan perhitungan anggaran, nota perhitungan, laporan arus kas, dan
neraca daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini
diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Sebelum bergulirnya otonomi daerah,
pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah
daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan dan sistem
yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual
Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.
Kedua jenis laporan yaitu neraca daerah dan laporan arus kas tidak mungkin
dapat dibuat tanpa didasarkan pada suatu standar akuntansi yang berterima umum di
sektor pemerintahan. Untuk mengatasi itu pemerintah mengeluarkan PP no.24 tahun
2005 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah yang digunakan instansi
pemerintah di pusat dan daerah, untuk menuju akuntabilitas laporan keuangan.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis kas menuju akrual (cash
towards accrual). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas
dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan
basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran.
Dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi
Anggaran disajikan dengan basis kas.
Beberapa penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak dilakukan.
Namun penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintah baru dimulai sejak
dikeluarkan PP no. 24 tahun 2005. Sulastri (2006) dalam penelitiannya melakukan
penelitian mengenai tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi PTN dan PTS terhadap
standar akuntansi pemerintahan. Kemudian Dwijayanti (2007) melakukan penelitian
dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi PP no.24 tahun 2005 di
Kabupaten Temanggung khususnya implementasi terhadap PSAP 01, PSAP 02,
PSAP 03, PSAP 04.
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Sulastri (2006) yang meneliti
pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hasilnya adalah sebagian besar mahasiswa akuntansi memahami Standar Akuntansi
Pemerintahan. Tidak terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi di
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan. Sulastri (2006) menggunakan
sampel mahasiswa akuntansi sedangkan penelitian ini sampelnya adalah mahasiswa
akuntansi dan aparat pemerintah. Alasan penambahan sampel staff instansi daerah
karena staff instansi daerah merupakan pengguna langsung Standar Akuntansi
Pemerintah. Di tangan staff instansi daerah akan dihasilkan laporan keuangan baik
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau sebaliknya. Oleh karena
itu, kualitas aparat pemerintah merupakan kunci utama dalam menghasilkan laporan
keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menyusun
laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan
sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia tersebut dapat dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu aparat pemerintah sebagai pengguna langsung Standar
Akuntansi Pemerintahan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan
pemerintahan.
Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Banyumas
sebagai objek lokasi penelitiannya dikarenakan belum adanya penelitian serupa di
Kabupaten Banyumas. Penulis ingin mengetahui pemahaman aparat pemerintah
daerah Kabupaten Banyumas terhadap standar akuntansi pemerintahan dan hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penilaian kinerja pemerintah
daerah dan sejauh mana sosialisasi peraturan pemerintah terebut dilaksanakan.
Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pemahaman
Staff Instansi Daerah dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan. (Studi Komparatif antara Mahasiswa Akuntansi dan Staff Instansi
Daerah)”.
B. Perumusan Masalah
Dari pokok-pokok pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat
dirumuskan hal pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut.
1. Apakah mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman standar akuntansi
pemerintahan sesuai yang tercantum dalam PP no. 24 tahun 2005?
2. Apakah staff instansi pemerintah daerah sub bagian akuntansi dan keuangan
memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintahan sesuai yang tercantum
dalam PP no. 24 tahun 2005?
3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi dengan staff
instansi pemerintah daerah sub bagian akuntansi dan keuangan terhadap standar
akuntansi pemerintahan sesuai yang tercantum dalam PP no. 24 tahun 2005?
C. Tujuan Penelitian
Dari berbagai pembahasan di atas penulis ingin memberikan gambaran secara
umum pemahaman staff pemerintah daerah mengenai standar akuntansi pemerintah.
Penelitian ini digunakan juga sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya yaitu
penelitian Sulastri (2006) mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan.
Sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat pemahaman staff instansi daerah di
Kabupaten Banyumas serta dapat digunakan membandingkan dengan penelitian lain
di daerah yang berbeda dengan obyek penelitian yang sama.
Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adakah perbedaan pemahaman antara
staff instansi daerah sebagai pengguna standar akuntansi pemerintah dengan
mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pemerintah.
D. Manfaat Penelitian
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan
mengenai akuntansi sektor publik dan secara umum dapat memberikan gambaran
pemahaman staff instansi daerah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang
diselenggarakan dalam otoritas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini juga dapat dikembangkan oleh penulis lain sebagai referensi atau dasar
untuk penelitian berikutnya mengenai akuntansi sektor publik.
BAB II
LANDASAN TEORI
E. Pemahaman
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), pemahaman adalah mengerti benar
(akan) suatu atau tahu benar (akan) suatu hal. Sedangkan menurut Bloom dalam Winkle
(1991) dalam Sulastri (2006) pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang
merupakan sasaran evaluasi hasil belajar, mencakup kemampuan untuk menangkap
makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam
menguraikan isi pokok sebuah bacaan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan
dimana individu itu berada. Purwanto (1990) menyatakan bahwa lingkungan merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Selain itu, aktivitas
manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peran
juga.
F. Pengertian Akuntansi
Akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan
informasi keuangan entitas ekonomi, sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan
pengambilan kesimpulan oleh para pemakai. Dari berbagai sudut pandang akuntansi
dapat dikategorikan sebagai berikut.
1. Sebagai penyedia jasa
Akuntansi memberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, informasi
7
kuantitatif yang membantu mereka untuk mengambil keputusan mengenai pelepasan
dan penggunaan sumber daya di dalam kesatuan bisnis dan juga bukan bisnis.
2. Sebagai disiplin ilmu deskriptif atau analitis
Akuntansi mengidentifikasikan sejumlah besar kejadian dan transaksi yang
merupakan ciri dari aktivitas ekonomi.
3. Sebagai suatu sistem informasi
Akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai
suatu entitas bisnis atau kesatuan lain kepada beraneka ragam pihak yang keputusan
dan tindakannya berkaitan dengan aktivitas tersebut.
G. Laporan Keuangan
1. Akuntansi keuangan
Akuntansi Keuangan merupakan proses yang berakhir pada pembuatan laporan
keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh
pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Pemakai laporan keuangan ini meliputi
investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah.
2. Akuntansi Manajerial
Akuntansi Manajerial merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, analisis, dan
pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk
merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sebuah perusahaan.
Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi
keuangan kepada pihak luar perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan meliputi:
neraca, laporan perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas
pemilik atau pemegang saham.
H. Standar Akuntansi Keuangan
Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna
bagi investor, kreditor, dan pemakai lain yang potensial dalam mengambil keputusan
rasional mengenai investasi, kredit, dan yang sejenisnya. Laporan keuangan merupakan
sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar
perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan meliputi: neraca, laporan perhitungan
laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuaitas pemilik atau pemegang saham.
Akuntan menyiapkan laporan keuangan multi guna yang sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP). Badan penyusunan standar yang utama
adalah Finansial Accounting Standards Board (FASB). Kelompok utama lainnya yang
terlibat dalam proses penyusunan standar adalah American Institut Of Certifield Publik
Accountants (AICPA), Governmental Accounting Standard Board (GASB), Securities
And Exchange Commision (SEC), American Accounting Assosiation (AAA). Financial
Executife Institute (FEI), Institute Of Management Accountants (IMA), dan
International Accounting Standards Committee (IASC).
FASB mengeluarkan standar, interpretasi, pernyataan konsep laporan keuangan,
dan buletin teknis. Prinsip-prinsip akuntasi yang diterima umum adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang mempunyai dukungan otoritatif yang besar, seperti standar dan
interpretasi FASB, pendapat dan interpretasi APB, buletin riset akuntansi CAP dan
pengumuman otoritatif lainnya.
Di Indonesia standar akuntansi keuangan yang berlaku adalah Prinsip akuntansi
Indonesia kemudian diganti Standar Akuntansi Keuangan. Suwardjono dalam Sulastri
(2006) mengemukakan bahwa standar akuntansi harus dikembangkan sesuai tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaporan keuangan dengan penalaran yang jelas. Terdapat beberapa
karakteristik yang melekat pada seperangkat standar akuntansi.
1. Standar akuntansi menunjukkan pedoman – pedoman umum yang lengkap
tentang fungsi akuntansi sebagai alat mengungkapkan informasi keuangan suatu
perusahaan.
2. Standar akuntansi harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang
berjalan, karena praktik akuntansi yang sedang berjalan itupun sering dilandasi
oleh prinsip dan konsep yang dalam beberapa hal saling bertentangan dan secara
teoritis tidak konsisten.
3. Standar akuntansi tidak bertentangan atau mendorong pelanggaran terhadap
ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, tetapi penyusunan standar
akuntansi tidak harus menganut konsep, pengertian, pendekatan, kebijakan, dan
praktik hukum atau yuridis tersebut.
4. Standar akuntansi harus merupakan alat di bidang usaha dan keuangan, dapat
diandalkan dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Standar akuntansi juga harus logis dan dikembangkan atas dasar penalaran yang jelas
sehingga dapat diterima oleh mereka yang berkepentingan.
I. Standar Akuntansi pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi
Pemerintahan disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari 11 pertanyaan sebagai berikut ini.
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas
dana.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan pengguna, yang dimaksud dengan pengguna adalah
masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan
keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan
umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan
pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan
pokok adalah:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan
antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target
yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi:
a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan Realisasi Angggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut.
a. Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah serta diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya.
b. Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
(jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
c. Transfer
Transfer terdiri dari transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk adalah
penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Sedangkan transfer ke luar adalah
pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana
perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah
daerah.
d. Surplus atau defisit
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.
e. Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
f. Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum
Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
g. Pembiayaan netto
Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan.
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Informasi arus kas juga
berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta
berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat
sebelumnya.
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.
a. Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan
pengeluaran kas bruto.
b. Metode Tidak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan
(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta
unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan
aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu
ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin
mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di
antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus
dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
a. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan;
e. mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
f. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
Persediaan merupakan aset yang berwujud:
a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah;
b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;
c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat,
d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak
habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga
meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian.
Persediaan harus diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau
kepenguasaannya berpindah. PSAK no. 14 menyatakan bahwa persediaaan harus
diukur berdasarkan biaya atau realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of
cost and net realizable value) sedangkan menurut PSAP no.05 persediaan disajikan
sebesar:
a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka
panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka
pendek dalam rangka manajemen kas.
Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset
lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria:
a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk
investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode berikut ini.
a. Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat
investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan
tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap
nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas;
c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan
karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap
pemerintah adalah sebagai berikut ini.
a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan
oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas,
dan kontraktor.
b. Hak atas tanah
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi
aset tetap yang digunakan:
a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi, dan jaringan;
e. aset Tetap Lainnya; dan
f. konstruksi dalam Pengerjaan.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan
memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk
dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam
suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara
swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.
Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
berlainan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa
kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan
dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak
konstruksi.
Konstruksi dalam pengerjaan d i c a t a t s e s u a i d e n g a n h a r g a
p e r o l e h a n n y a d a n biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan
untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam
pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut
ini terpenuhi:
a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
Pernyataan Standar ini mengatur hal-hal sebagai berikut ini.
a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri
dan Utang Luar Negeri.
b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari
restrukturisasi pinjaman.
d. perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang
pemerintah.
Sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus
menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan,
perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi,
termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa
periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan
mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran
oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam
penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,
kecurangan, atau kelalaian.
Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas
pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja,
dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus
diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan,
pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas
basis akuntansi, Kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh
perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus
dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut
akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian
disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan
entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua
kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.
Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan
cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas
pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun
timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara
organisatoris berada di bawahnya. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa
mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal
balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan,
yang umumnya bercirikan sebagai berikut ini.
a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran.
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun
tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui
anggaran.
Sedangkan entitas akuntansi adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada
entitas pelaporan.
J. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, standar akuntansi
pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi
pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Awami
(2005), Keberadaan standar diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang
disusun pemerintah daerah. Masyarakat yang maju, investor, DPRD, pemerintah pusat,
dan BPK sebagai pihak yang meminta laporan keuangan dengan dilandasi undang-
undang dapat mendorong agar pemerintah daerah dapat menyajikan dan menyampaikan
laporan keuangan sesuai dengan standar.
Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah daerah benar-benar dapat dipakai
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sistem yang rapi, transparan, dan akuntabel, membuat korupsi menjadi mustahil dan
membuat koruptor mati angin.
Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia
tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu aparat pemerintah sebagai pengguna langsung
standar akuntansi pemerintahan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan
pemerintah.
Penelitian mengenai standar akuntansi pemerintahan pernah dilakukan Dwijayanti
(2007) yang mengambil objek penelitian di Kabupaten Temanggung mengenai
implementasi standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 01, PSAP, 02, PSAP, 03,
dan PSAP 04. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya
melaksanakan standar akuntansi pemerintahan sesuai PP no 24 tahun 2005, melainkan
masih banyak menggunakan pedoman dari Kepmendagri no. 29. tahun 2002 terutama
dalam penyusunan anggaran.
Budisantoso (2008) melaksanakan penelitian mengenai persepsi staf Pemerintah
Kabupaten Sragen terhadap standar akuntansi pemerintah, dalam penelitiannya staf
pemerintah Kabupaten Sragen memberikan persepsi positif mengenai penerapan standar
akuntansi pemerintahan sesuai PP no. 24 tahun 2005. Budisantoso (2008) juga
menjelaskan persepsi positif staff instansi daerah belum sejalan dengan penerapan standar
akuntansi pemerintahan dalam praktik akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Sragen.
Kedua penelitian tersebut menemukan bukti bahwa dalam penerapan standar
akuntansi pemerintahan di masing-masing daerah mempunyai kendala, yaitu proses
implementasi standar akuntansi pemerintahan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang
cukup banyak, dan kurangnya sosialisasi standar akuntansi pemerintahan serta kurang
kesiapan sumber daya manusia dikarenakan tenaga keuangan yang berasal dari disiplin
ilmu akuntansi masih terbatas.
Sulastri (2006) melakukan penelitian mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi di
perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hasil
penelitian tersebut adalah mahasiswa akuntansi perguruan tinggi dan swasta tidak
berbeda dalam pemahamannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.
Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan oleh staff pemerintah daerah
dan mahasiswa akuntansi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tujuan akuntansi
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
pemahaman seseorang adalah lingkungan dimana individu itu berada dimana keduanya
memiliki lingkungan yang berbeda dalam mempelajari standar akuntansi pemerintahan.
Purwanto (1990) menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi perkembangan manusia. Selain itu, aktivitas manusia itu sendiri dalam
perkembangannya turut menentukan atau memainkan peran juga. Alder dalam
Suryabrata (1993) menyatakan bahwa faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi
perkembangan manusia dibandingkan faktor pembawaan.
Instansi pemerintahan dan lingkungan pendidikan memiliki karakter yang berbeda.
Karakter tersebut mungkin dalam bentuk kesempatan riset dan program-program
peningkatan pengetahuan yang lainnya. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi
terhadap pemahaman seseorang tentang suatu hal. Kustono dalam Sulastri (2006) berhasil
membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan institusi berpengaruh terhadap
persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui pemahaman
aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan,
peneliti juga ingin meneliti apakah terdapat perbedaan pemahaman antara staff
pemerintah sebagai pengguna dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan
pemerintah dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. maka dapat dirumuskan
suatu hipotesis sebagai berikut.
Ha1 : Terdapat perbedaan antara staff instansi pemerintah sub bagian keuangan
dengan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi
Pemerintahan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
K. Desain Penelitian
Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal
hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif yang dibuat sedemikian rupa
agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada
(Alva, 2005). Tujuannya adalah memahami beberapa aspek yang berbeda, yang
relevan untuk mendesain suatu studi penelitian, menjamin keakuratan penelitian,
meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan penelitian, dan menjamin
kemampuan generalisasi dari penelitian (sekaran, 2000).
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan (field
research) yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam
lingkungan sebenarnya (sekaran, 2000). Menurut Jogiyanto (2004) survey adalah
pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada
responden individu. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode survey yang
digunakan bersifat menyeluruh dan meluas tanpa mengkhususkan perhatiannya pada
gejala tertentu di dalamnya, sehingga data yang dikumpulkan dari sejumlah sampel
tertentu dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpulan data.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jogiyanto (2004) menjelaskan
penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau
mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya,
kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya.
32
L. Populasi, Sampel, Teknik Sampling
Populasi adalah jumlah keseluruhan individu (Singarimbun dan Effendi dalam
Alva, 2005). Sedangkan, menurut Sekaran (2000) populasi menunjuk pada seluruh
orang, kejadian, atau segala sesuatau yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah staff instansi Pemerintah Kabupaten
Banyumas dan mahasiswa PTN dan PTS di Surakarta.
Tabel I di bawah ini merupakan gambaran demografi dari instansi yang menjadi
objek dalam penelitian ini. Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari 2
sekretariat, 24 unit kerja yang terdiri dari 14 Dinas daerah dan 10 Lembaga teknis
daerah.
Tabel I Demografi Instansi Penerima Kuesioner
No UNIT KERJA ALAMAT 1. Sekretariat Daerah Jl. Kabupaten No1 Purwokerto 2. Sekretariat DPRD Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto
DINAS DAERAH ALAMAT 1. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans )
Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto
2. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
3. Dinas Kesehatan Jl. Balai Pengobatan No. 3 Purwokerto
4. Dinas Pendidikan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto
5. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
Jl. Warga Bakti No. 3 Purwokerto
6. Dinas Perhubungan Jl. Margantara No. 460 Tanjung Purwokerto
7. Dinas Pekerjaan Umum ( DPU )
Jl. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto
8. Dinas Lingkungan Hidup Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto
Dilanjutkan….
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Jl. Dr. Suparno No. 24 Purwokerto
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Gatot Subroto No. 102 Purwokerto
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jl. Jend. Soedirman 196 Purwokerto
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Jl. Gatot Subroto No. 108 Purwokerto
14. Dinas Peternakan dan Perikanan
Jl. A. Yani No. 30 A Purwokerto
LEMTEKDA ALAMAT 1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
2. Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.
Jl. Masjid No. 8 Purwokerto
3. Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45B Purwokerto
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD )
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Jl. Dr. Suparno No. 25 Purwokerto
6. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB)
Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas)
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
8. Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas
Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas
9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI)
Jl. Kawedanan Purwokerto
Dilanjutkan….
Tabel I (lanjutan)
10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Jl. Raya Km. 13 Baturaden
Data Alamat Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ( Sumber : www.Banyumaskab.go.id ) Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen yang diharapkan
memliki karakteristik yang mewakili populasinya (Sekaran, 2000). Sementara
menurut Djarwanto dan Subagyo (1985) sampel adalah sebagian populasi yang
karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi
di mana jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Jogiyanto (2004)
mengatakan bahwa sampel harus mempunyai kriteria akurat dan presisi, dimana
dikatakan akurat yaitu sampel yang tidak bias, sedangkan presisi yaitu sampel yang
mempunyai presisi tinggi adalah sampel yang mempunyai kesalahan pengambilan
sampel (sampling error) yang rendah.
Tipe sampling design yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan
menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode ini dilakukan dengan
mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang
digunakan berdasarkan pertimbangan (judgment).
Berdasarkan judgment sampling yang bertujuan mendapatkan keakuratan data
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah staff keuangan daerah yang memiliki masa jabatan
di atas 2 tahun dan pendidikan minimal Diploma Tiga. Sedangkan untuk mahasiswa
pengambilan sampelnya adalah mahasiswa semester empat ke atas terlebih yang
sudah menempuh mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Tabel I (lanjutan)
Dari keterangan di atas, penulis mempunyai gambaran umum mengenai sampel
yang akan digunakan dalam penelitian ini terutama dalam mengambil sampel yang
berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di
Surakarta sesuai dengan tujuan pemilihan sampling dengan menggunakan metode
judgement sampling.
M. Pengukuran Variabel
Variabel dalam penelitian ini adalah pengukuran terhadap pemahaman staff
instansi Kabupaten Banyumas dan pemahaman mahasiwa akuntansi terhadap Standar
Akuntansi Pemerintahan. Kuesioner diajukan kepada responden dengan memberikan
beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman responden terhadap
standar akuntansi pemerintahan. Seluruh pernyataan akan diukur dengan skala
dichomous. Hal ini dilakukan untuk menghindari pernyataan tidak tahu pada skala
median karena scope penelitian di daerah yang notabene menganut budaya netral
dalam memberikan suatu pernyataan sehingga akan menimbulkan efek bias pada hasil
penelitian.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang
diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulastri (2006), Untuk
perbaikan dan pengembangan kuesioner, maka terdapat penambahan dan
pengurangan materi pertanyaan sebelumnya dengan materi pertanyaan baru.
Bagian pertama dari kuesioner ini yaitu berisi pernyataan yang merupakan
identitas responden meliputi nama, jenis kelamin, jenjang pendidikan, jabatan, bidang
pekerjaan, dan lama bekerja khusus untuk staff instansi daerah. Kuesioner untuk
mahasiswa berisikan nama, jenis kelamin, NIM, serta keterangan sudah atau belum
pernah mengikuti mata kuliah akuntansi sektor publik. Bagian pertama ini digunakan
untuk mengidentifikasikan sampel yang diharapkan oleh penulis dalam tujuannya
mendapatkan akurasi data sehubungan dengan topik utama penelitian tersebut yaitu
mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bagian kedua berisikan pernyataan kuesioner yang berisi pernyataan mengenai
pemahaman responden tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai yang
dijabarkan sebagai berikut.
a. Pertanyaan no.1, 2, dan 3 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi
Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
no.1.
b. Pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiwa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 2.
c. Pertanyaan nomor 7, 8, dan 33 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 3.
d. Pertanyaan nomor 9, 10, dan 11 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 4.
e. Pertanyaan nomor 12, 13 dan 14 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 5.
f. Pertanyaan nomor 15, 16, dan 17 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 6.
g. Pertanyaan nomor 18, 19, dan 20 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 7.
h. Pertanyaan nomor 21, 22, dan 23 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 8.
i. Pertanyaan nomor 24, 25, dan 26 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 9.
j. Pertanyaan nomor 27, 28, dan 29 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 10.
k. Pertanyaan nomor 30, 31 dan 32 digunakan untuk mengukur pemahaman staff
instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan no. 11.
Dalam kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan negatif yang tertuang pada
pertanyaan nomor 2, 4, 10, 14, 17, 19, 27, 33. Semakin banyak yang menjawab salah
pada item pertanyaan, maka semakin tinggi pemahaman staff instansi pemerintah
daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pertanyaan dikelompokkan menurut item permasalahan tertentu, hal ini bertujuan
untuk menghindari rasa lelah dan bosan responden dalam menjawab tiap item
pertanyaan sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban-jawaban
yang optimal (Suparmoko,1999).
E. Metode Analisis Data
Dalam analisa data penulis menggunakan bantuan SPSS v16 for windows. Dengan
melakukan beberapa pengujian sebagai berikut.
1. Uji Validitas dan Realibilitas
Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji kualitas terhadap
data penelitian dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas
a. Uji Validitas
Santosa dan Ashari (2005) menyatakan bahwa validitas adalah ukuran
yang menunjukan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa
yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas
Karl Pearson.
Keterangan :
rxy = indeks konsistensi internal untuk butir ke-I,
n = banyaknya subyek yang dikenai tes (instrumen),
X = skor untuk butir ke-i (dari subyek),
Y = total skor (dari subyek).
Suatu instrumen disebut konsisten jika kesemua butir dalam instrument
tersebut mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan yang
sama pula, atau dapat dikatakan harus ada korelasi positif antara skor masing-
masing butir tersebut. Konsistensi internal masing-masing butir dapat dilihat
dari korelasi antara skor butir-butir tersebut dengan skor totalnya. Jika indeks
konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0.3 maka butir tersebut harus
dibuang atau dengan kata lain butir tersebut tidak valid. (Budiyono, 2003)
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah ketetapan ketelitian suatu alat ukur. Alat ukur
dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya, konsisten atau stabil. Mengenai
reliabilitas yang dimaksud pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana
pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila
dilakukan kembali untuk mengukur terhadap subyek yang sama.
Reliabilitas soal dinyatakan dengan indeks reliabilitas (r11) diukur dengan
rumus Kuder dan Richardson 20 yang dikenal dengan rumus K-R 20 yang
dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan :
r11 = indeks reliabilitas tes secara keseluruhan,
p = proporsi subyek yang menjawab benar,
q = proporsi subyek yang menjawab salah,
n = jumlah butir soal, dan
s2 = variansi total.
Setelah diperoleh harga r11 kemudian dikonsultasikan dengan tabel r
product moment. Apabila r11 lebih besar dari rtabel dikatakan instrumen
tersebut reliabel. Namun ada cara lain yang lebih sederhana dan mudah, yaitu
menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh atau
nilai r, digunakan patokan dari Arikunto (2002) sebagai berikut ini.
Besarnya nilai r Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah
2. Pengujian Hipotesis
a. Proporsi
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka untuk mengetahui
jawaban dari permasalahan yang pertama digunakan metode analisis statistik
deskriptif. Jogiyanto (2004), Statistik deskriptif merupakan statistik yang
menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karaktristik data yang
digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Adapun analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah proporsi dan rata – rata (mean). Jawaban dari
kuesioner yang disebar diberi skor dan dinyatakan dalam persentase.
Pemberian skor pada masing – masing item pertanyaan dengan kriteria untuk
jawaban benar diberi skor 1 (satu) dan jawaban salah diberi skor 0 (nol). Setelah
itu, Melakukan analisis proporsi pada setiap item pertanyaan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut ini.
X P =
N Keterangan :
P = Proporsi,
X = Jumlah Responden dengan kriteria, dan
N = Jumlah Responden secara keseluruhan.
Setiap pertanyaan digabungkan berdasarkan kelompok, dalam hal ini
pertanyaan dikelompokkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Kemudian, menghitung rata-rata persentase tiap item pertanyaan.
Sehingga akan diketahui masing-masing tingkat pemahaman satff instansi daerah
Kabupaten Banyumas dan mahasiwa akuntansi terhadap Standar Akuntansi
Pemerintah.
Standar yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis proporsi
adalah segabai berikut ini.
Tabel III.1
Interpretsi hasil analisis proporsi
Besarnya persentase Intrepretasi
80% sampai dengan 100%
70% sampai dengan 79%
60% sampai dengan 69%
40% sampai dengan 59%
0% sampai dengan 39%
Sangat baik atau sangat tinggi
Baik atau tinggi
Cukup
Kurang
Gagal
(Sumber: Sub Bagian Pendidikan Fakultas Ekonomi UNS)
b. Uji Normalitas
Untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak,
maka digunakan uji normalitas (Kolmogorof-Smirnov) pada SPSS 16 for
windows.
c. Uji Hipotesis
Sesuai dengan tujuan penelitian ini sebelumnya, penelitian ini tidak hanya
bertujuan untuk mengetahui pemahaman staff instansi daerah dan mahasiwa
akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini juga untuk
menguji perbedaan pemahaman antar aparat pemerintah dan mahasiswa
akuntansi.
Oleh karena itu, pengujian yang digunakan ada 2 macam yaitu uji beda rata-
rata dengan teknik uji statistik parametrik dan uji statistik non parametrik, jika
parameter dan populasi terdistribusi normal maka digunakan uji Independent
Samples T-Test dan apabila parameter dan populasi tidak terdistribusi normal
maka menggunakan uji Mann-Whitney Test (uji U) (Purnomo, 2006).
Pedoman yang dapat digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis yang
diusulkan adalah sebagai berikut ini.
a. Penghitungan dengan menggunakan uji Mann-Whitney Test (uji U)
1. Dengan menggunakan level signifikan 0,05, maka diperoleh p-value.
Jika p-value lebih dari 0,05 berarti Ha diterima.
2. Ha ditolak jika p-value lebih besar dari nilai 0,05.
b. Penghitungan dengan menggunakan Independent Samples T-Test
1. jika t-hitung > t-tabel maka, Ha diterima dan disimpulkan terdapat
perbedaan kelompok satu dengan kelompok dua.
2. jika t-hitung < t-tabel maka, Ha ditolak dan disimpulkan tidak terdapat
perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dua.
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pengumpulan data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman staff instansi pemerintah
daerah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain
itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan anatara staff instansi
pemerintah daerah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Penelitian ini mengambil sampel dari populasi staff instansi pemerintahan di
Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di UNS dan UMS yang telah
mengambil atau sedang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Data
penelitian ini diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada staff instansi
pemerintah di Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di UNS dan UMS.
Alat penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner.
Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah merancang kuesioner.
Langkah selanjutnya adalah membuat surat pengantar penelitian dan melakukan
penyebaran kuesioner kepada para responden.
Penyebaran kuesioner kepada staff instansi pemerintah dilakukan secara
langsung kepada bagian keuangan dan akuntansi di Kabupaten Banyumas dengan
memberikan maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan cara pengisian. Sampel
staff instansi daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah, staff keuangan
daerah yang memiliki masa jabatan di atas 2 tahun dan pendidikan minimal Diploma.
44
Berdasarkan Perda Kabupaten Bnayumas No. 11 tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Banyumas, perangkat daerah
terdiri dari 2 Unit Kerja, 14 Dinas Daerah, dan 10 Lembaga Teknis Daerah :
Tabel IV.1 Diskripsi Responden Staff instansi Pemerintah Berdasarkan Nama Instansi
No UNIT KERJA ALAMAT 1. Sekretariat Daerah Jl. Kabupaten No1 Purwokerto 2. Sekretariat DPRD Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto
DINAS DAERAH ALAMAT 1. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans )
Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto
2. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
3. Dinas Kesehatan Jl. Balai Pengobatan No. 3 Purwokerto
4. Dinas Pendidikan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto
5. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
Jl. Warga Bakti No. 3 Purwokerto
6. Dinas Perhubungan Jl. Margantara No. 460 Tanjung Purwokerto
7. Dinas Pekerjaan Umum ( DPU )
Jl. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto
8. Dinas Lingkungan Hidup Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Jl. Dr. Suparno No. 24 Purwokerto
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Gatot Subroto No. 102 Purwokerto
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jl. Jend. Soedirman 196 Purwokerto
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Jl. Gatot Subroto No. 108 Purwokerto
14. Dinas Peternakan dan Perikanan
Jl. A. Yani No. 30 A Purwokerto
Dilanjutkan……
LEMTEKDA ALAMAT 1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
2. Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.
Jl. Masjid No. 8 Purwokerto
3. Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45B Purwokerto
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD )
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Jl. Dr. Suparno No. 25 Purwokerto
6. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB)
Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas)
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto
8. Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas
Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas
9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI)
Jl. Kawedanan Purwokerto
10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Jl. Raya Km. 13 Baturaden
Sumber : www.banyumaskab.go.id
Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi dilakukan secara langsung di
UNS dan UMS dengan memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah
mahasiswa akuntansi yang telah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah
Akuntansi Sektor publik. Penyebaran dilakukan dengan memberikan sedikit
Tabel IV.1 (lanjutan)
penjelasan tentang cara pengisian kuesioner. Kuesioner yang disebar untuk
mahasiswa akuntansi kembali kurang lebih 1 (satu) minggu setelah penyebaran.
Jumlah kuesioner yang disebar untuk staff instansi daerah Pemerintah
Kabupaten Banyumas adalah 130 kuesioner yaitu masing-masing dinas/lembaga 5
kuesioner. Sementara itu, terdapat 2 lembaga pemerintahan daerah yang tidak
memberikan partisipasinya dalam pengambilan data yaitu BKD (Badan
Kepegawaian Daerah) dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah). Pengambilan data
mahasiswa akuntansi adalah 130 kuesioner. Kuesioner yang kembali dan dapat
diolah dari staff instansi pemerintah adalah 65 kuesioner, sedangkan dari mahasiswa
akuntansi adalah 73 kuesioner. Tidak semua kuesioner dapat dianalisis. Kuesioner
yang tidak lengkap pengisiannya serta tidak sesuai dengan sampel yang ditentukan
dinyatakan gugur. Distribusi kuesioner, jumlah yang kembali dan jumlah yang dapat
dianalisis sebagai berikut ini.
Tabel IV.2
Distribusi kuesioner
Responden Disebar Kembali Tidak Sah
Sah
Staff instansi Pemerintah 130 120 55 65
Mahasiswa akuntansi 130 73 0 73
Total 260 193 55 138
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.1 dapat diketahui bahwa dari total 260 kuesioner yang
disebar terdapat total 193 kuesioner yang kembali. Dilihat dari tingkat pengembalian
kuesioner, maka total kuesioner yang kembali adalah cukup (74 %).
B. Deskripsi Responden
Responden penelitian ini adalah staff instansi pemerintah daerah dan
mahasiswa akuntansi. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai masing –
masing responden.
Tabel IV.3 Diskripsi Responden Staff instansi Pemerintah Berdasarkan Nama Instansi
No UNIT KERJA Dibagikan Kembali sah Tidak sah
1. Sekretariat Daerah 5 5 3 2 2. Sekretariat DPRD 5 5 3 2 DINAS DAERAH 1. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans ) 5 5 2 3
2. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5 3 1 2
3. Dinas Kesehatan 5 5 5 0 4. Dinas Pendidikan 5 5 2 3 5. Dinas Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi 5 5 2 3
6. Dinas Perhubungan 5 4 1 3 7. Dinas Pekerjaan Umum
( DPU ) 5 5 4 1
8. Dinas Lingkungan Hidup 5 5 2 3 9. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan. 5 5 5 0
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5 5 2 3
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5 5 3 2
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5 5 1 4
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
5 5 3 2
14. Dinas Peternakan dan Perikanan
5 5 2 3
Dilanjutkan….
LEMTEKDA 1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
5 5 2 3
2. Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.
5 5 2 3
3. Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas
5 5 0 0
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD )
5 5 4 1
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5 5 0 0
6. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB)
5 3 2 1
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas)
5 5 4 1
8. Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas
5 5 4 1
9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI)
5 5 3 2
10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan
5 5 3 2
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.2 dapat diketahui tingkat pengembalian dan sah atau tidaknya
kuesioner dalam penelitian. Sah dan tidaknya kuesioner dalam penelitian
dikarenakan sampel dari populasi yang diharapkan oleh penulis dapat mewakili
tujuan penelitian ini, yaitu staff instansi pemerintah daerah yang memiliki masa kerja
lebih dari 2 tahun dan minimal pendidikan adalah diploma ke atas.
Dari beberapa dinas dan Lemtekda terdapat 2 Lemtekda yang tidak berpartisipasi
dalam penelitian ini, yaitu BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah ) dan BKD
Tabel IV.2 Lanjutan
(Badan Kepegawaian Daerah) dikarenakan birokrasi dari lembaga tersebut yang
tidak memungkinkan menerima penelitian di instansinya.
Tabel IV.4 Diskripsi Responden Mahasiswa Berdasarkan Angkatan Kuliah
No Angkatan
Responden 2006 2005 2004 2003 2002
1 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)
20 23 0 0 0
2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
0 8 17 1 4
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden mahasiswa akuntansi
UNS untuk angkatan kuliah 2006 sebanyak 20 mahasiswa (46.51%). Jumlah ini lebih
sedikit daripada responden angkatan kuliah 2005 sebanyak 23 responden (54.49%).
Adapun responden mahasiswa akuntansi UMS untuk angkatan kuliah 2005 sebanyak
8 responden (26.67%). Responden mahasiswa akuntansi untuk angkatan kuliah 2004
sebanyak 17 responden (56.67%). Responden mahasiswa akuntansi untuk angkatan
kuliah 2003 sebanyak 1 responden (3.33%). Sedangkan responden mahasiswa
akuntansi untuk angkatan kuliah 2002 sebanyak 4 responden (13.33%).
C. Hasil analisis data
1. Uji Validitas
Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya
mencapai sasarannya. Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa validitas
menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya
diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau
benar.
Pengujian ini dilakukan dengan menguji tiap-tiap butir pertanyaan. Data yang
digunakan selanjutnya adalah data yang valid. Sebaliknya, data yang tidak
memenuhi kriteria valid tidak akan digunakan untuk pengujian selanjutnya.
Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing butir pertanyaan
dalam setiap PSAP.
1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Pernyataan ini diwakili oleh 3
(tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut
dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas PSAP No.01
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Unsur-unsur laporan keuangan 0,373**
valid
2. Basis akuntansi 0,326** valid
3. Periodeisasi penyajian laporan keuangan 0,441** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran
Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah
dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti
terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas PSAP No.02
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Pos – pos dalam laporan realisasi anggaran
0,172* valid
2. Pengakuan pendapatan 0,285** valid
3. Pengakuan belanja 0,434** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
3. PSAP No. 03 : Laporan Arus Kas
Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian
laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pernyataan ini diwakili oleh 3
(tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir
tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas PSAP No.03
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Entitas penyusun laporan arus kas
0,250** valid
2. Metode penyajian laporan arus kas operasi
0,313** valid
3. Entitas penyusun laporan arus kas 0,213** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
4. PSAP No. 04 : Catatan atas laporan Keuangan
Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan
yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan ini
diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir,
ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas PSAP No.04
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Kewajiban menyajikan catatan atas laporan keuangan
0,372**
valid
2. Ketidakharusan memiliki referensi silang
0,336** valid
3. Pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
0,455** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu
disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga)
pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut
dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas PSAP No.05
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Pengakuan persediaan 0,334** valid
2. Penyajian nilai persediaan 0,266** valid
3. Penyajian nilai persediaan 0,165* valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
harus disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga)
pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut
dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas PSAP No.06
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka pendek
0,325** valid
2. Pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang
0,317* valid
3. Penilaian investasi dengan metode ekuitas
0,299** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
7. PSAP No. 07 : Akuntansi aset tetap
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk
aset tetap. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan
uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat
pada tabel berikut ini.
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas PSAP No.07
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Penilaian aset tetap 0,272** valid
2. Akun yang termasuk dalam aset tetap
0,283* valid
3. Masa manfaat aset tetap 0,320* valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
8. PSAP No. 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan
metode nilai historis. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah
dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti
terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas PSAP No.08
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan
0,205* valid
2. Pencatatan konstruksi dalam pengerjaan
0,225** valid
3. Perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap
0,283** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan
biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Pernyataan ini
diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir,
ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas PSAP No.09
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Pengakuan kewaijban 0,361** valid
2. Kewajiban dalam mata uang asing
0,443** valid
3. Penjabaran mata uang asing 0,468** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
10. PSAP No. 10 : Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan
peritiwa luar biasa
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji
validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada
tabel berikut ini.
Tabel IV.14 Hasil Uji Validitas PSAP No.10
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Saat dilakukan perubahan kebijakan
0,329** valid
2. Saat dilakukan koreksi 0,404** valid
3. Pengungkapan perubahan kebijakan
0,375** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial
statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan
dimaksud. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan
uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat
pada tabel berikut ini.
Tabel IV.15 Hasil Uji Validitas PSAP No.11
Item pertanyaan Korelasi
Pearson
keterangan
1. Unsur – unsur laporan keuangan konsolidasi
0,456** valid
2. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi
0,255** valid
3. Penyajian laporan keuangan konsolidasi
0,323** valid
Sumber:Data primer diolah, 2008
2. Uji reliabilitas
Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2007: 42) menyatakan bahwa suatu
konstruk atau variabel dianggap reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s
Alpha lebih besar dari nilai 0,60. Setelah dilakukan uji reliabilitas, variabel
tersebut reliabel seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.16 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Koefisien Cronbach’s Alpha
Keterangan
Pemahaman 0,717 Reliabel
Sumber: data primer diolah, 2008
3. Analisis proporsi
Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis proporsi dan rata-
rata. Analisis dilakukan terhadap setiap responden dan pertanyaan yang telah
dikelompokkan berdasarkan item yang terdapat dalam PSAP. Setelah dilakukan
analisis tiap responden dan pertanyaan berdasarkan jenis PSAP, dilanjutkan
dengan analisis rata-rata gabungan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar
Akuntansi Pemerintahan serta banyaknya staff instansi pemerintah dan mahasiswa
akuntansi yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Semakin tinggi
persentase maka semakin tingggi pula pemahaman dan responden yang
memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini adalah analisis jawaban
responden terhadap kuesioner yang diajukan.
1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan
Tabel IV.17 Analisis PSAP No. 01 berdasarkan responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 1 73,84 % 74,42 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.01 tentang penyajian laporan
keuangan digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Sebuah laporan keuangan
pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kedua, Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Ketiga,
Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dari
tabel IV.16 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan
terhadap penyajian laporan keuangan sebesar 73,84 %, sedangkan
pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 74,8%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika
dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa
pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap
penyajian laporan keuangan adalah baik.
Tabel IV.18 Analisis PSAP No. 01 berdasarkan tiap pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.1 67,67 % 32,23 % 95,89 % 4,11 % Pertanyaan No.2 70,76 % 29,24 % 42,47 % 57,53 % Pertanyaan No.3 83,07% 16,93 % 86,30 % 13,70 % Rata - rata 73,84 % 26,16 % 74,89 % 25,11 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.17 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.01 tentang penyajian
laporan keuangan. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 1 (satu)
dipahami oleh 67,67 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff
instansi pemerintah yang memahami unsur – unsur laporan keuangan.
Pertanyaan nomor 2 (dua) dipahami oleh 70,76 % staff instansi pemerintah.
Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami basis
akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan. Pertanyaan
nomor 3 (tiga) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya
banyak staff instansi pemerintah yang memahami periodesasi penyajian
laporan keuangan. Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah
yang memahami PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan yaitu
sebesar 73,84 %. Secara umum cukup banyak staff instansi pemerintah yang
memahami unsur – unsur laporan keuangan dan basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 1 (satu) dipahami
oleh 95,89% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahaiswa
akuntansi yang memahami unsur – unsur laporan keuangan. Pertanyaan
nomor 2 (dua) dipahami oleh 42,47% mahasiswa akuntansi. Artinya
mahasiswa akuntansi yang memahami basis akuntansi yang digunakan dalam
laporan keuangan pemerintahan adalah kurang. Pertanyaan nomor 3 (tiga)
dipahami oleh 86,30% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak
mahasiswa akuntansi yang memahami periodesasi penyajian laporan
keuangan. Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan yaitu sebesar 74,89%.
Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa
akuntansi terhadap basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintahan. Karena mahasiswa akuntansi yang memahaminya bisa
dikatakan kurang.
2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran
Tabel IV.19 Analisis PSAP No. 02
Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi
2 82,05 % 66,21 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.02 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos pendapatan,
belanja, dan surplus atau defisit. Kedua, Pendapatan diakui pada saat diterima
pada Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Ketiga, Belanja diakui pada
saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah.
Dari tabel IV.18 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap laporan realisasi anggaran sebesar 82,05 %,
sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 66,21%. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”.
Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan
bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap laporan realisasi
anggaran adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah cukup.
Tabel IV.20 Analisis PSAP No. 02
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.4 63,07 % 36,93 % 45,21% 54,79% Pertanyaan No.5 98,46 % 1,54 % 73,97% 26,03% Pertanyaan No.6 84,61 % 15,39 % 79,45% 20,55% Rata - rata 82,05 % 17,95 % 66,21% 33,79%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dilanjutkan….
Tabel IV.20 Lanjutan
Dari tabel IV.19 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah
dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.02 tentang laporan
realisasi anggaran. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 4
(empat) dipahami oleh 63,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup
banyak staff instansi pemerintah yang memahami pos – pos dalam laporan
realisasi anggaran. Pertanyaan nomor 5 (lima) dipahami oleh 98,46 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami pengakuan pendapatan. Pertanyaan nomor 6 (enam) dipahami
oleh 84,61 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi
pemerintah yang memahami pengakuan belanja. Secara umum, banyak staff
instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 02 tentang laporan realisasi
anggaran yaitu sebesar 82,05 %. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan,
yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap pos – pos dalam laporan
realisasi anggaran. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah yang
memahaminya.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 4 (empat) dipahami
oleh 45,21% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang
memahami pos – pos dalam laporan realisasi anggaran adalah kurang.
Pertanyaan nomor 5 (lima) dipahami oleh 73,97% mahasiswa akuntansi.
Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah kurang. Pertanyaan
nomor 6 (enam) dipahami oleh 79,45% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak
mahasiswa akuntansi yang memahami pengakuan belanja. Secara umum,
cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 02 tentang
laporan realisasi anggaran yaitu sebesar 66,21%. Namun, ada hal yang perlu
diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi pos - pos dalam laporan
realisasi anggaran. Karena mahasiswa akuntansi yang memahaminya bisa
dikatakan kurang.
3. PSAP No. 03 : Laporan Arus Kas
Tabel IV.21 Analisis PSAP No. 03
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 3 64,61% 57,99%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.03 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Entitas pelaporan yang diharuskan menyusun laporan arus kas hanya
yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kedua, Dalam menyajikan laporan
arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak
langsung. Ketiga, Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus
kas. Dari tabel IV.20 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap laporan arus kas sebesar 64,61 %, sedangkan pemahaman
mahasiswa akuntansi sebesar 57,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar jawaban dari responden adalah “salah”. Dengan demikian pemahaman staff
instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap laporan arus kas adalah
cukup rendah.
Tabel IV.22 Analisis PSAP No. 03
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.7 63,07 % 36,93 % 50,68 % 49.32 % Pertanyaan No.8 87,69 % 12,31 % 80,82 % 19,18 % Pertanyaan No.33 43,07 % 56,93 % 42,46 % 57,54 % Rata - rata 64,61 % 35,39 % 57,99 % 42,01 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.22 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.02 tentang laporan realisasi
anggaran. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 7 (tujuh)
dipahami oleh 63,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff
instansi pemerintah yang memahami entitas pelaporan yang diharuskan
menyusun laporan arus kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan.
Pertanyaan nomor 8 (delapan) dipahami oleh 43,07 % staff instansi
pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahami
penyajian laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan
metode langsung dan tidak langsung.
Pertanyaan nomor 33 (tiga puluh tiga) dipahami oleh 43,67 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang
memahami semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas.
Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 03 tentang laporan arus kas yaitu sebesar 64,61 %. Namun, ada hal
yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap
penyajian laporan arus kas. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah
yang memahaminya.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 7 (tujuh) dipahami oleh
50,68 % mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang
memahami pos – pos dalam laporan realisasi anggaran adalah hanya
sebagian.
Pertanyaan nomor 8 (delapan) dipahami oleh 80,82 % mahasiswa
akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami basis
akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan.
Pertanyaan nomor 33 (tiga puluh tiga) dipahami oleh 42,46 % mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami pengakuan belanja
cukup sedikit.
Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No. 03 tentang laporan arus kas yaitu sebesar 57,99 %. Namun, ada hal
yang perlu diperhatikan, yaitu yaitu pemahaman staff instansi pemerintah
terhadap penyajian laporan arus kas. Karena sangat sedikit staff instansi
pemerintah yang memahaminya.
4. PSAP No. 04 : Catatan atas laporan Keuangan
Tabel IV.23 Hasil Analisis PSAP No. 04 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 4 83,58 % 73,52%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.04 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas laporan
keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah
(LKP). Kedua, Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang dengan informasi
terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Ketiga, Dalam menyajikan
Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan
dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dari tabel IV.23
dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap
catatan atas laporan keuangan sebesar 83,58 %, sedangkan pemahaman
mahasiswa akuntansi sebesar 73,52 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar jawaban dari responden “benar”. Dengan demikian pemahaman staff
instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap catatan atas laporan
keuangan adalah baik.
Tabel IV.24 Hasil Analisis PSAP No. 04 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.9 96,92 % 3,08 % 82,19% 17,81% Pertanyaan No.10 76,92 % 23,08 % 50,68% 49,32% Pertanyaan No.11 76,92 % 23,08 % 87,67% 12,33% Rata - rata 83,58 % 16,42 % 73,52% 26,48%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.24 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.04 tentang catatan atas
laporan keuangan.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 9 (sembilan) dipahami
oleh 96,92 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff instansi
pemerintah yang memahami tentang kewajiban menyajikan catatan atas
laporan keuangan.
Pertanyaan nomor 10 (sepuluh) dipahami oleh 76,92 % staff instansi
pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang memahami keharusan
membuat referensi silang antar laporan adalah cukup.
Pertanyaan nomor 11 (sebelas) dipahami oleh 83,58 % staff instansi
pemerintah. Artinya banyak staff instansi pemerintah yang memahami
pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
Secara umum, banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP
No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan dengan persentase sebesar
83,58 %.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 9 (sembilan) dipahami
oleh 82,19% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa
akuntansi yang memahami kewajiban menyajikan catatan atas laporan
keuangan.
Pertanyaan nomor 10 (sepuluh) dipahami oleh 50,68% mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami keharusan memiliki
referensi silang antar laporan keuangan adalah kurang.
Pertanyaan nomor 11 (sebelas) dipahami oleh 87,67% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.
04 tentang catatan atas laporan keuangan dengan persentase sebesar 73,52%.
Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa
akuntansi terhadap keharusan memiliki referensi silang antar laporan
keuangan. Karena hanya sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya.
5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan
Tabel IV.25 Analisis PSAP No. 05 berdasarkan responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 5 63,07 % 68,49%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.05 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan
atau kepenguasaannya berpindah. Kedua, Persediaan disajikan sebesar biaya
standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Ketiga, Persediaan
disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan pembelian. Dari tabel
IV.25 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan
terhadap akuntansi persediaan sebesar 63,07 %, sedangkan pemahaman
mahasiswa akuntansi sebesar 68,49%. Dengan demikian pemahaman staff
instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap akuntansi persediaan
adalah cukup.
Tabel IV.26 Hasil Analisis PSAP No. 05 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah
Pertanyaan No.12 83,07 % 16,93 % 89,04 % 10,96 % Pertanyaan No.13 75,38 % 24,62 % 80,82 % 19,18 % Pertanyaan No.14 30, 76% 69,24 % 35,62 % 64,38 % Rata - rata 63,07 % 36,93 % 68,49 % 31,51 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.26 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.05 tentang akuntansi
persediaan.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 12 (dua belas)
dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff
instansi pemerintah yang memahami pengakuan persediaan.
Pertanyaan nomor 13 (tiga belas) dipahami oleh 75,38 % staff instansi
pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami
penyajian nilai persediaan dengan nilai standar.
Pertanyaan nomor 14 (empat belas) dipahami oleh 30,76 % staff instansi
pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahami
penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar.
Secara umum, hanya sebagian staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan dengan persentase sebesar 52%.
Hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah
terhadap penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar. Karena sangat sedikit
staff instansi pemerintah yang memahaminya.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 12 (dua belas) dipahami
oleh 89,04% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa
akuntansi yang memahami tentang pengakuan persediaan.
Pertanyaan nomor 13 (tiga belas) dipahami oleh 80,82% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
penyajian nilai persediaan dengan nilai standar.
Pertanyaan nomor 14 (empat belas) dipahami oleh 35,62% mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami penyajian nilai
persediaan dengan nilai wajar adalah kurang.
Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan dengan persentase sebesar
68,49%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman
mahasiswa akuntansi terhadap penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar
Karena kurang dari sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya.
6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi
Tabel IV.27 Hasil Analisis PSAP No. 06 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 6 75,89 % 74,43 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.06 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah. Kedua, Pengeluaran untuk perolehan jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Ketiga, Penilaian investasi
pemerintah menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan kurang dari 20%.
Dari tabel IV.27 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap akuntansi investasi sebesar 75,89 %, sedangkan
pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 74,43%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Dengan
demikian pemahaman staff instansi pemerintah terhadap akuntansi investasi
adalah cukup baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah baik.
Tabel IV.28 Hasil Analisis PSAP No. 06 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.15 83,07 % 16,93 % 86,3 % 13,7 % Pertanyaan No.16 93,84 % 6,16 % 91,78 % 8,22 % Pertanyaan No.17 50,76 % 49,24 % 45,21 % 54,79 % Rata - rata 75,89 % 31,56 % 74,43 % 25,57 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.27 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.06 tentang akuntansi
investasi.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 15 (lima belas)
dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff
instansi pemerintah yang memahami pengakuan pengeluaran untuk investasi
jangka pendek.
Pertanyaan nomor 16 (enam belas) dipahami oleh 93,84 % staff instansi
pemerintah. Artinya hampir semua staff instansi pemerintah yang memahami
pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang.
Pertanyaan nomor 17 (tujuh belas) dipahami oleh 50,76 % staff instansi
pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang memahami penilaian
investasi dengan metode ekuitas adalah kurang.
Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 06 tentang akuntansi investasi dengan persentase sebesar 75,89 %.
Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi
pemerintah terhadap penilaian investasi dengan metode ekuitas. Karena
hanya sebagian staff instansi pemerintah yang memahaminya.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 15 (lima belas) dipahami
oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa
akuntansi yang memahami tentang pengakuan pengeluaran untuk investasi
jangka pendek.
Pertanyaan nomor 16 (enam belas) dipahami oleh 91,78% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang.
Pertanyaan nomor 17 (tujuh belas) dipahami oleh 45,21% mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami penilaian investasi
dengan metode ekuitas adalah kurang.
Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.
06 tentang akuntansi investasi dengan persentase sebesar 74,43%. Namun,
ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi
terhadap penilaian investasi dengan metode ekuitas. Karena kurang dari
sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya.
7. PSAP No. 07 : Akuntansi aset tetap
Tabel IV.29 Hasil Analisis PSAP No. 07 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi
7 79,48 % 62,56 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.07 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Dalam laporan keuangan pemerintah, asset tetap dinilai dengan
biaya perolehan. Kedua, Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
termasuk dalam definisi aset tetap. Ketiga, Suatu aset tetap harus berwujud
dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dari tabel
IV.29 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan
terhadap akuntansi aset tetap sebesar 79,48 %, sedangkan pemahaman
mahasiswa akuntansi sebesar 62,56%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat
pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi
pemerintah terhadap terhadap akuntansi aset tetap adalah baik, sedangkan
mahasiswa akuntansi adalah cukup baik.
Tabel IV.30 Hasil Analisis PSAP No. 07 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.18 92,3 % 7,7 % 79,45 % 20,55 % Pertanyaan No.19 61,53 % 38,47 % 53,42 % 46,58 % Pertanyaan No.20 84,61 % 16,39 % 54,79 % 45,21 % Rata - rata 79,48 % 20,52 % 62,56% 37,44%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.30 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah
dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.07 tentang akuntansi
aset tetap. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 18 (delapan
belas) dipahami oleh 92,3 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak
staff instansi pemerintah yang memahami penilaian aset tetap. Pertanyaan
nomor 19 (sembilan belas) dipahami oleh 61,53 % staff instansi pemerintah.
Artinya sangat cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami
akun yang termasuk dalam aset tetap. Pertanyaan nomor 20 (dua puluh)
dipahami oleh 84,61 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff
instansi pemerintah yang memahami masa manfaat aset tetap.
Secara umum, banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP
No. 07 tentang akuntansi aset tetap dengan persentase sebesar 79,48 %.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 18 (delapan belas)
dipahami oleh 79,45% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak mahasiswa
akuntansi yang memahami tentang penilaian aset tetap.
Pertanyaan nomor 19 (sembilan belas) dipahami oleh 53,42% mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami tentang akun yang
termasuk dalam aset tetap adalah kurang.
Pertanyaan nomor 20 (dua puluh) dipahami oleh 54,79% mahasiswa
akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami tentang masa
manfaat aset tetap adalah kurang.
Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap dengan persentase sebesar 62,56%.
Namun, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman
mahasiswa akuntansi terhadap akun yang termasuk dalam aset tetap dan masa
manfaat aset tetap. Karena hanya sebagian mahasiswa akuntansi yang
memahaminya.
8. PSAP No. 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
Tabel IV.31 Hasil Analisis PSAP No. 08 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 8 82,56 % 79,91 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.08 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam
pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Kedua,
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Ketiga,
Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika dapat
memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
Dari tabel IV.31 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sebesar 82,56
%, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 79,91%. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”.
Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan
bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap akuntansi konstruksi
dalam pengerjaan adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah
baik.
Tabel IV.32 Hasil Analisis PSAP No. 08 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi
Pemerintah Benar Salah Benar Salah
Pertanyaan No.21 81,53 % 18,47 % 89,04 % 10,96 % Pertanyaan No.22 76,92 % 23,08 % 80,82 % 19,18 % Pertanyaan No.23 89,63 % 10,37 % 69,86 % 30,14 % Rata - rata 82,56 % 13,78 % 79,91 % 20,09 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.32 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.08 tentang akuntansi
konstruksi dalam pengerjaan.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 21 (dua puluh satu)
dipahami oleh 81,53 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff
instansi pemerintah yang memahami pengakuan konstruksi dalam pengerjaan.
Pertanyaan nomor 22 (dua puluh dua) dipahami oleh 76,92 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami pencatatan konstruksi dalam pengerjaan.
Pertanyaan nomor 23 (dua puluh tiga) dipahami oleh 89,63 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap.
Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dengan
persentase sebesar 82,56 %.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 21 (dua puluh satu)
dipahami oleh 89,04% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak
mahasiswa akuntansi yang memahami tentang pengakuan konstruksi dalam
pengerjaan.
Pertanyaan nomor 22 (dua puluh dua) dipahami oleh 82,02% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
tentang pencatatan konstruksi dalam pengerjaan.
Pertanyaan nomor 23 (dua puluh tiga) dipahami oleh 69,86% mahasiswa
akuntansi. Artinya cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
tentang perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap.
Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.
08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dengan persentase sebesar
79,91%.
9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban
Tabel IV.33 Hasil Analisis PSAP No. 09 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 9 90,76 % 80,82 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.09 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada
saat kewajiban timbul. Kedua, Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Ketiga, Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Dari tabel IV.33 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap akuntansi kewajiban sebesar 90,76 %, sedangkan
pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 80,82 %. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Dengan
demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi
terhadap akuntansi kewajiban adalah sangat baik.
Tabel IV.34 Hasil Analisis PSAP No. 09 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.24 96,92 % 3,08 % 86,3 % 13,70 % Pertanyaan No.25 83,07 % 16,93 % 75,34 % 24,66 % Pertanyaan No.26 92,3 % 7,7 % 80,82 % 19,18 % Rata - rata 90,76 % 9,24 % 80,82 % 19,18 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.34 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.09 tentang akuntansi
kewajiban.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 24 (dua puluh empat)
dipahami oleh 96,92 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff
instansi pemerintah yang memahami pengakuan kewajiban.
Pertanyaan nomor 25 (dua puluh lima) dipahami oleh 83,07 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami kewajiban dalam mata uang asing.
Pertanyaan nomor 26 (dua puluh enam) dipahami oleh 92,3 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami penjabaran mata uang asing.
Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 09 tentang akuntansi kewajiban dengan persentase sebesar
89,33%.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 24 (dua puluh empat)
dipahami oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak
mahasiswa akuntansi yang memahami tentang pengakuan kewaijban.
Pertanyaan nomor 25 (dua puluh lima) dipahami oleh 75,34% mahasiswa
akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang
kewajiban dalam mata uang asing.
Pertanyaan nomor 26 (dua puluh enam) dipahami oleh 80,82% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
tentang penjabaran mata uang asing.
Secara umum, sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No.09 tentang akuntansi kewajiban dengan persentase sebesar 80,82%.
10. PSAP No. 10 : Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan
peritiwa luar biasa
Tabel IV.35 Hasil Analisis PSAP No. 10 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 10 78,46 % 74,89%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.10 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap
kondisi. Kedua, Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera
setelah diketahui. Ketiga, Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Dari tabel IV.35 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
dan peritiwa luar biasa sebesar 78,46 %, sedangkan pemahaman mahasiswa
akuntansi sebesar 74,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat
pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi
pemerintah terhadap koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
peritiwa luar biasa adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi
adalah baik.
Tabel IV.36 Hasil Analisis PSAP No. 10 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.27 67,69 % 32,31 % 50,68 % 49,32 % Pertanyaan No.28 83,07 % 16,93 % 87,67 % 12,33 % Pertanyaan No.29 84,61 % 15,39 % 86,3 % 13,7 % Rata - rata 78,46 % 21.54 % 74,89% 25,11%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.36 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah
dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.10 tentang koreksi
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peritiwa luar biasa. Untuk
staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 27 (dua puluh tujuh) dipahami
oleh 67,69 % staff instansi pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang
memahami tentang saat dilakukan perubahan kebijakan adalah cukup.
Pertanyaan nomor 28 (dua puluh delapan) dipahami oleh 83,07 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami tentang saat dilakukan koreksi.
Pertanyaan nomor 29 (dua puluh sembilan) dipahami oleh 84,61 % staff
instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami tentang pengungkapan perubahan kebijakan.
Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
peritiwa luar biasa dengan persentase sebesar 78,46 %.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 27 (dua puluh tujuh)
dipahami oleh 50,68% mahasiswa akuntansi. Artinya, mahasiswa akuntansi
yang memahami tentang saat dilakukan perubahan kebijakan adalah kurang.
Pertanyaan nomor 28 (dua puluh delapan) dipahami oleh 87,67%
mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang
memahami tentang saat dilakukan koreksi.
Pertanyaan nomor 29 (dua puluh sembilan) dipahami oleh 86,3%
mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang
memahami tentang pengungkapan perubahan kebijakan.
Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP
No.10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
peritiwa luar biasa dengan persentase sebesar 74,89%.
11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
Tabel IV.37 Hasil Analisis PSAP No. 36 Berdasarkan Responden
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 11 84,61 % 85,84 %
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.11 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.
Pertama, Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kedua, Proses
konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun timbal balik (reciprocal
account). Ketiga, Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan
dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
Dari tabel IV.37 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi
pemerintahan terhadap laporan keuangan konsolidasian sebesar 84,61 %,
sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 85,84 %. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”.
Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan
bahwa pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi
terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sangat baik
Tabel IV.38 Hasil Analisis PSAP No. 11 Berdasarkan Setiap Pertanyaan
Staff instansi Pemerintah
Mahasiswa Akuntansi Pertanyaan
Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.30 89,23 % 10,77 % 86,3% 13,7% Pertanyaan No.31 80 % 20 % 82,19% 17,81% Pertanyaan No.32 84,61 % 15,39 % 89,04% 10,96% Rata - rata 84,61 % 15,39 % 85,84% 14,16%
Sumber:Data primer yang diolah, 2008
Dilanjutkan…
Tabel IV.38 Lanjutan
Dari tabel IV.38 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.10 tentang laporan
konsolidasian.
Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 30 (tiga puluh)
dipahami oleh 89,23 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff
instansi pemerintah yang memahami tentang unsur – unsur laporan keuangan
konsolidasi.
Pertanyaan nomor 31 (tiga puluh satu) dipahami oleh 80 % staff instansi
pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami
tentang proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi.
Pertanyaan nomor 32 (tiga puluh dua) dipahami oleh 84,61 % staff
instansi pemerintah. Artinya, sangat banyak staff instansi pemerintah yang
memahami tentang penyajian laporan keuangan konsolidasi.
Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami
PSAP No. 11 tentang laporan konsolidasian dengan persentase sebesar 84,61
%.
Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 30 (tiga puluh) dipahami
oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya, sangat banyak mahasiswa
akuntansi yang memahami tentang unsur – unsur laporan keuangan
konsolidasi.
Pertanyaan nomor 31 (tiga puluh satu) dipahami oleh 82,19% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
tentang proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi.
Pertanyaan nomor 32 (tiga puluh dua) dipahami oleh 89,04% mahasiswa
akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
tentang penyajian laporan keuangan konsolidasi.
Secara umum, sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami
PSAP No.11 tentang laporan konsolidasian dengan persentase sebesar
85,84%.
Setelah dilakukan analisis rata – rata setiap PSAP maka dilakukan analisis
rata – rata gabungan. Dari tabel IV.39 dapat diketahui rata – rata gabungan
dari staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi. Rata – rata gabungan
tersebut menunjukkan tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan
banyaknya banyaknya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi
yang memahami Standar Akuntansi pemerintahan. Pemahaman staff instansi
pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 78,08 %,
sedangkan mahasiswa akuntansi adalah 72,69 %. Dengan demikian
pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah baik.
Banyaknya staff instansi pemerintah yang memahami Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah 78,08 % staff instansi, sedangkan mahasiswa akuntansi
yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 72,69 %
mahasiswa. Artinya, banyak staff instansi pemerintah dan mahasiswa
akuntansi yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tabel IV.39 Hasil Analisis Gabungan
Pemahaman PSAP
Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 1 73,84 % 74,89% 2 82,05 % 66,21% 3 64,61 % 57,99% 4 83,58 % 73,52% 5 63,07 % 68,49% 6 75,89 % 68,49% 7 79,48 % 62,56% 8 82,56 % 79,91% 9 90,76 % 80,82% 10 78,46 % 74,89% 11 84,61 % 85,84%
Total 78,08 % 72,69% Sumber:Data primer yang diolah, 2008
4. Uji normalitas
Ghozali (2007:110) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model, mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian
normalitas ini menggunakan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Dari pengujian ini
dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria
pengujian normalitas menggunakan probabilitas yang diperoleh dengan level
signifikansi 5%. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari level
signifikansi 5%, maka data telah terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai
probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari level signifikansi 5%, maka data tidak
terdistribusi normal.
Tabel IV.40 Hasil Uji Normalitas
No. Kelompok Asymp. Sig
(two-tailed)
Level Signifikansi
(α) Keterangan
1. Pemahaman staff 0,158 0.05 Normal
instansi pemerintah
2. Pemahaman mahasiswa akuntansi
0,130 0.05 Normal
Sumber: Data primer yang diolah, 2008
Dari tabel IV.39 dapat kita ketahui bahwa rata-rata variabel menunjukkan
angka lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel penelitian memiliki sebaran atau distribusi yang normal.
5. Uji Independent Samples T-Test
Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan
teknik uji Independent Samples T-Test karena variabel penelitian telah memenuhi
asumsi sebaran atau distribusi normal. Proses pengujian hipotesis dibantu dengan
program komputer SPSS 16.0 for windows. Adapun kriteria pengujian atas
hipotesis adalah sebagai berikut ini. (Ghozali, 2007)
a. Dengan level signifikansi 0,05, Ha diterima jika nilai p-value lebih kecil dari
nilai 0,05. Hal ini berarti ada perbedaan pemahaman antara staff instansi
pemerintah dan mahasiswa akuntansi.
b. Ha ditolak jika nilai p-value lebih besar dari nilai 0,05. Hal ini berarti tidak ada
perbedaan pemahaman antara staff instansi pemerintah dan mahasiswa
akuntansi.
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel IV.41 Hasil Uji Hipotesis
Kelompok
p-value
(two-tailed) Level
signifikansi Hipotesis
Pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi
0,017 0,05 Ha diterima
Sumber: data primer diolah, 2008
Dari hasil tabel IV.41 diatas dapat diketahui hasil pengujian hipotesis
bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai 0,05, yaitu 0,017 < 0,05 maka Ha
diterima. Hal ini berarti ada perbedaan antara staff instansi pemerintah dan
mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kustono dalam Sulastri
(2006) yang berhasil membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan
institusi berpengaruh terhadap persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan
PABU dan SAK.
Terdapat perbedaaan dalam pemahaman terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan antara staff instansi daerah dan mahasiswa akuntansi dapat
disebabkan oleh lingkungan pemakaian Standar Akuntansi Pemerintahan. Staff
instansi daerah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan secara berkala terhadap
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh pihak terkait BPK
dan KPK serta instansi lainnya yang terkait. Sedangkan mahasiswa hanya
dihadapkan pada pemahaman peraturan atau teori yang terkait dengan
pelaksanaan akuntansi sektor publik.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai pemahaman aparat pemerintah dan mahasiswa
akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan didapatkan kesimpulan sebagai
berikut.
1. Setelah dilakukan analisis terhadap masing – masing PSAP kemudian dilakukan
analisis gabungan, hasilnya adalah pemahaman aparat pemerintah terhadap
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 78,08%, sedangkan pemahaman
mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 72,69%.
2. Setelah dilakukan uji independent samples T test untuk mengetahui ada atau
tidaknya perbedaan antara aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi dalam
memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, hasilnya adalah terdapat perbedaan
antara aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar
Akuntansi Pemerintahan.
3. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kustono dalam Sulastri (2006) yang
berhasil membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan institusi
berpengaruh terhadap persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan
SAK. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut adalah perbedaan institusi juga
mempengaruhi pemahaman individu dalam menyerap informasi serta melakukan
observasi terhadap suatu hal.
B. Keterbatasan. 91
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan
oleh peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:
1. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan hal yang termasuk masih baru dalam
dunia akuntansi, terutama akuntansi pemerintahan. Standar ini ditetapkan pada
tanggal 13 juni 2005 dan diluncurkan pada tanggal 6 juli 2005. Sehingga literatur
yang mendukung penelitian ini masih terbatas.
2. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan media kuesioner sebagai alat
pengumpul data pokok, peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat
langsung dalam aktivitas responden, sehingga simpulan yang diambil hanya
berdasar pada data yang telah dikumpulkan.
3. Pada pemilihan responden terhadap mahasiswa akuntansi Surakarta, responden
penelitian hanya berasal dari mahasiswa UNS dan UMS.
4. Adanya kendala dalam perolehan data responden staff instansi pemerintah di
Kabupaten Banyumas yaitu BKD ( Badan Kepegawaian Daerah) dan BAWASDA
(Badan Pengawasan Daerah)
5. Terdapat kemungkinan adanya respon yang bias dari responden. Hal ini dapat
disebabkan karena responden tidak mengisi secara serius, hati-hati, dan jujur
6. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di
Indonesia. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada
aparat di kabupaten Sragen dan mahasiswa akuntansi di Surakarta.
C. Saran
Menurut kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat diajukan beberapa
saran berikut ini.
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode tambahan
misalnya wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas responden. Hal
ini dapat memperkuat dukungan empiris terhadap teori yang diajukan.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Dengan
demikian hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih
luas.
DAFTAR PUSTAKA
Alva. Tina. 2005. Persepsi aparat Pemerintah daerah terhadap APBD berbasis Kinerja
(Performance Budgeting Approach) di Era Otonomi Daerah. Skripsi UNS. Bastari. Iman. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar
Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan.
Budiyono. 2003. Metodologi Penelitian Matematika. Surakarta: UNS Press. Dewi.Yusna. 2001. Prospek Dan Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Komite kerja KSAP. Handayaningsih. Ani Sri. 2004. Persepsi Aparat Pemerintah daerah Surakarta
Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. SKRIPSI UNS. Jogiyanto. HM. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta. BPFE Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Purnomo. windhu. 2006. “Uji t 2 Sampel Bebas = Independent t Test”. FKM Unair. Purwanto, M. Ngalim . 1990. Psikologi Pendidikan. Edisi ketiga. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya Republik Indonesia. 2003. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara”. _______________. 2004. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara”. _______________. 2004. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”.
_______________. 2005. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. www.depkeu.go.id
Sinaga. Jamason. 2005 Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sulastri. Nina. 2006. Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan. Skripsi UNS. Supriyanto. Joko. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja KSAP. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi
ketiga. BPFE.Yogyakarta.
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Syahroza. Ahmad. 2003. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Public Dan Good Government Governance. Usahawan.
Suryabrata, Sumadi. 1993. Psikologi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Triharta. A.B. 2004. Kenapa Harus Entitas Pelaporan Keuangan. Komite kerja KSAP.
KUESIONER
BAGIAN PERTAMA
Ini adalah bagian identitas. Tulislah dengan lengkap kecuali pada kolom nama boleh
tidak diisi.
Nama :………………………………………(L/P)
NIP :………………………………………
Jabatan :………………………………………
Instansi :………………………………………
Lama bekerja :………………………………………
Pendidikan Terakhir :………………………………………
BAGIAN KEDUA
Berikut ini adalah pernyataan yang terkandung dalam Standar akuntansi Pemerintahan.
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar. B untuk jawaban benar
dan S untuk jawaban salah.
1. Sebuah laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah yaitu basis akrual.
3. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun.
B S
B S
B S
4. Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos
pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit.
5. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
6. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah
7. Entitas pelaporan Yang diharuskan menyusun laporan arus
kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan.
8. Dalam menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi
dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung.
9. Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas
laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari
laporan keuangan pemerintah (LKP).
10. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang
dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
11. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi.
12. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
13. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh
dengan memproduksi sendiri.
14. Persediaan disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh
dengan pembelian.
15. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas pemerintah.
16. Pengeluaran untuk perolehan jangka panjang diakui sebagai
pengeluaran pembiayaan.
17. Penilaian investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas
jika kepemilikan kurang dari 20%.
18. Dalam laporan keuangan pemerintah asset tetap dinilai
dengan biaya perolehan.
19. Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). termasuk
dalam definisi aset tetap.
20. Suatu aset tetap harus berwujud dan Mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
21. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam
pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan
22. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.
23. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap
jika dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan
perolehan.
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
24. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau
pada saat kewajiban timbul.
25. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah.
26. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
27. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap
kondisi.
28. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera
setelah diketahui.
29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
30. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
31. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun
timbal balik (reciprocal account)
32. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan
entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan
periode sebelumnya
33. Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas.
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
KUESIONER
BAGIAN PERTAMA
Ini adalah bagian identitas. Tulislah dengan lengkap kecuali pada kolom nama boleh
tidak diisi.
Nama :………………………………………(L/P)
NIM :………………………………………
Semester :………………………………………
Pernah mengikuti akuntansi sektor publik
BAGIAN KEDUA
Berikut ini adalah pernyataan yang terkandung dalam Standar akuntansi Pemerintahan.
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar. B untuk jawaban benar
dan S untuk jawaban salah.
1. Sebuah laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah yaitu basis akrual.
3. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun.
4. Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos
pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit.
5. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah.
B S
B S
B S
B S
B S
BELUM PERNAH
6. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah
7. Entitas pelaporan Yang diharuskan menyusun laporan arus
kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan.
8. Dalam menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi
dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung.
9. Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas
laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari
laporan keuangan pemerintah (LKP).
10. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang
dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
11. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi.
12. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
13. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh
dengan memproduksi sendiri.
14. Persediaan disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh
dengan pembelian.
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
15. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas pemerintah.
16. Pengeluaran untuk perolehan jangka panjang diakui sebagai
pengeluaran pembiayaan.
17. Penilaian investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas
jika kepemilikan kurang dari 20%.
18. Dalam laporan keuangan pemerintah asset tetap dinilai
dengan biaya perolehan.
19. Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). termasuk
dalam definisi aset tetap.
20. Suatu aset tetap harus berwujud dan Mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
21. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam
pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan
22. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.
23. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap
jika dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan
perolehan.
24. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau
pada saat kewajiban timbul.
25. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan
dalam mata uang Rupiah.
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
26. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
27. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap
kondisi.
28. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera
setelah diketahui.
29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
30. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
31. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun
timbal balik (reciprocal account)
32. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan
entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan
periode sebelumnya
33. Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus
kas
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S
B S