Click here to load reader

REPUBLIK INDONESIA - Mahkamah Agung

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIK INDONESIA - Mahkamah Agung

PENGANTAR PANITERA MAHKAMAH AGUNG
Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2011 menjadi
jawaban atas sejumlah isu yang menjadi harapan publik terhadap penanganan perkara
di Mahkamah Agung yaitu: konsistensi putusan, kesatuan hukum, profesionalitas
hakim, dan kecepatan proses penanganan perkara. Pemberlakuan sistem kamar di
Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Dalam sejarah
Mahkamah Agung, SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 menjadi momentum
perubahan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung dari sistem Tim menjadi
Sistem Kamar. Lahirnya SK ini didahului oleh sebuah proses panjang yang dilakukan
secara terstruktur dan melibatkan berbagai kalangan. Untuk efektifitas implementasi
sistem kamar, Mahkamah Agung pun terus menerus melakukan penataan sistem.
Periode 2011 sampai dengan 2013, lebih dari 10 (sepuluh) kebijakan penataan sistem
kamar yang telah dituangkan dalam berbagai surat keputusan.
Dalam pengantar penerbitan Kompilasi Peraturan Sistem Kamar di Mahkamah
Agung, saya akan menguraikan secara ringkas kronologis terbitnya surat-surat
keputusan tersebut. Diharapkan kita bisa membaca sebuah upaya pembaruan proses
manajemen perkara yang terstruktur, terpadu, dan dilakukan secara berkesinambungan.
2011: Peletakan Fondasi Sistem Kamar
Di awal tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Kelompok Kerja
Penerapan Sistem Kamar. Tim Pokja ini dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua
MA Nomor 010/KMA/SK/1/2011 tanggal 21 Januari-Ztll l , Tim ini mempunyai
tugas yang sangat strategis untuk melakukan perubahan sistem penanganan perkara
di Mahkamah Agung dari Sistem Tim ke Sistem Kamar. Diantara butir tugas Tim
Pokja yang termaktub di surat keputusan tersebut adalah: melaksanakan kajian secara
komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan
sistem kamar pada Mahkamah Agung, menyusun draft-draft kebijakan Mahkamah
Agung dalam rangka penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung.
Delapan bulan setelah Tim Pokja Penerapan Sistem Kamar dibentuk, tepatnya
tanggal 19 September 2011, Mahkamah Agung resmi memberlakukan sistem kamar
melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011. Surat
Keputusan ini dilaunching bersamaan dengan momentum Rapat Kerja Nasional Akbar
di Jakarta.
perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI dilaksanakan
oleh 5 (lima) kamar, yaitu: kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara,
kamar agama, dan kamar militer. Sesuai dengan tujuan sistem kamar untuk menjaga
konsistensi putusan, maka dibentuk pula perangkat baru yaitu rapat pleno kamar dan
rapat pleno antar kamar. Salah satu bahasan dalam rapat pleno kamar adalah ketika
ada perkara peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan
adanya perubahan terhadap yurisprudensi tetap. Sedangkan rapat pleno antar kamar
diselenggarakan apabila terdapat perkara yang mengandung masalah hukum yang
menjadi wilayah kewenangan dua kamar atau lebih sekaligus.
Untuk efektifitas pelaksanaan sistem kamar sesuai pedoman yang diatur dalam
SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan
beberapa surat keputusan yang merupakan paket implementasi sistem kamar. Surat
Keputusan tersebut adalah: Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar di
Mahkamah Agung (SK KMA Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September
2011) dan Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem
Kamar pada Mahkamah Agung RI (SK KMA Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tanggal
19 September 2011, kemudian dirubah dengan SK KMANomor 163/KMA/SKIX/2011
tanggal 24 Oktober 2011).
Oleh karena sistem kamar bagi Mahkamah Agung merupakan sistem barn yang
berbeda sangat jauh dengan sistem Tim, diperlukan strategi agar sistem tersebut
cepat membumi di semua lini yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Perlu
diketahui bahwa sebelumnya ketika MA menerapkan sistem Tim masing-masing tim
diberi nama dari mulai Tim A hingga Tim K. Beberapa nama seringkali diasosiasikan
dengan nama burung, misalnya D= Dadali, F=Falkon, G=Garuda dan lain-lain. Untuk
itu Ketua Mahkamah Agung melakukan penamaan (branding) untuk masing-masing
kamar. Nama yang digunakan adalah nama simbol yang terdapat pada logo hakim.
Kamar Pidana dinamakan Tim Calera yang memiliki 3 (tiga) sub kamar yaitu: Sub
Kamar Pidana Umum : Tim Cakra A (Tim CA}, Sub Kamar Pidana Khusus Tindak
Pidana Korupsi: Tim Cakra B (Tim CB) dan Sub Kamar Pidana Khusus Non Tindak
Pidana Korupsi : Tim Calera C (Tim CC) . Kamar Perdata dinamakan Tim Tirta
yang memiliki tiga sub kamar yaitu: Sub Kamar Perdata : Tim Tirta A (Tim TA),
Sub Kamar Perdata Khusus : Tim Tirta B (Tim TB), dan Sub Kamar Perdata Khusus
Perselisihan Hubungan Industrial : Tim Tirta C (Tim TC). Kamar Agama dinamakan
Tim Kartika (Tim K), Kamar Militer dinamakan Tim Sari (Tim S) sedangkan Kamar
Tata Usaha Negara dinamakan Tim Candra ( Tim C). Kebijakan pemberian nama
kamar ini dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 164/KMA/SKIX/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
2012: Mewujudkan Kesatuan Hukum
prosedur pengambilan keputusan majelis hakim agung ketika terjadi perbedaan
pendapat. Tujuan utama implementasi sistem kamar adalah terciptanya konsistensi
dan kesatuan hukum. Sehingga dalam praktek sistem kamar di pengadilan Belanda,
perbedaan pendapat (dissenting opinion) ini tidak diberikan ruang. MahkamahAgung
RI memberikan sedikit "modifikasi" dalam implementasi sistem kamar. Dissenting
opinion tidak dilarang namun ada prosedur yang harus ditempuh. Prosedur ini belum
diatur dalam SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Oleh karena itu, Ketua MA
menerbitkan Surat Keputusan Nomor O 17/KMA/SK/11/2012tanggal 3 Februari 2012
tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/
KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
RI. Menurut SK ini, apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat
yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota
baru. Apabila setelah ada penambahan anggota baru, perbedaan pendapat masih
ada, maka pihak yang berbeda (minoritas) dapat membuat pendapat yang berbeda
(dissenting opinion).
Awal tahun 2012, isu terciptanya konsistensi dan kesatuan hukum menjadi
perhatian utama dalam implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung. Setelah
menerbitkan surat keputusan penyempurnaan pedoman sistem kamar, Ketua
Mahkamah Agung meminta masing-masing kamar melakukan rapat pleno untuk
membahas persoalan hukum (question of law) yang seringkali memicu perbedaan
pendapat. Rapat pleno masing-masing kamar pun akhimya digelar sepanjang periode
bulan Maret - Mei 2012. Rapat pleno ini berhasil melahirkan rumusan hukum hasil
kamar yang harus menjadi pedoman bagi hakim agung dalam menangani perkara. Agar
daya ikat rumusan hukum pleno kamar dapat menjangkau pengadilan, maka Ketua
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September
2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai
Pedoman Pelalcsanaan Togas bagi Pengadilan.
Hukum adalah isu yang sangat dinamis. Sejumlah rumusan hukum yang dalam
pleno kamar tahun 2012 disepakati sebagai pedoman, setahun berikutnya dianggap
"tidak tepat" karena kehilangan konteks sosio-yuridisnya. Selain itu, sejumlah
perkembangan hukum aktual belum terakomodir dalam rumusan tersebut. Maka
di akhir tahun 2013, tepatnya 19-20 Desember 2013, Mahkamah Agung kembali menggelar rapat Pleno Kamar.
Rumusan hukum hasil rapat pleno kamar ini kembali diberlakukan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014. Menurut
SEMA ini, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno
kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya
diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung
dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya
berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan
rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi
atau secara substansi bertentangan dengan rumusan basil pleno kamar tahun 2013,
rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2013: Menuju Percepatan Penanganan Perkara
Untuk memperkuat implementasi sistem kamar, selain melakukan penataan
di bidang teknis yudisial, Mahkamah Agung juga melaku1canpenataan di bidang
administrasi. Pada tanggal 1 April 2013, Mahkamah Agung melakukan perubahan
nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung sehingga lebih mencerminkan sistem
kamar. Perubahan nomenklatur ini dilandaskan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 50 A/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013. Nomenklatur unsur
pimpinan yang berubah berdasarkan surat keputusan tersebut adalah nomenklatur
ketua muda menjadi ketua kamar. Perubahan nomenklatur ini lebih merefleksikan
peran dan tanggung jawab pimpinan (ketua kamar) dalam menjaga kesatuan hukum
melalui implementasi sistem kamar.
jumlah unsur pimpinan (Ketua Muda) menyesuaikan denganjumlah kamar penanganan
perkara Penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukanoleh 5 (lima) kamar,
yaitu: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha
negara. Untuk menyesuaikan dengan sistem kamar, maka jabatan ketua muda pidana
khusus dan ketua muda perdata khusus yang semula menjadi bagian dari unsur pimpinan
Mahkamah Agung tidak diisi lagi ketika pejabatnya purnabakti dan promosi. Penidaan
kedua jabatan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
50 B/SK/KMA/IV /2013 tanggal 1 April 2013. Berdasarkan SK ini unsur pimpinan
Mahkamah Agung adalah: Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial, Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana,
Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama; Ketua Kamar Militer; Ketua Kamar Tata
Usaha Negara, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan.
Selain penataan di bidang organisasi, di tahun 2013 kembali dilakukan
penyempurnaan dalam bidang teknis terkait implementasi sistem kamar.
Penyempurnaan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/
VIl/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua SK KMA No. 142/KMA/
SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.
Perubahan mendasar yang diatur dalam SK ini adalah menyangkut dua hal, yaitu:
Pertama, kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam Sistem Kamar
tidak merangkap sebagai Ketua Kamar. Mereka dapat bersidang di semua kamar
atas dasar penunju1canKetua Mahkamah Agung. Perkara yang ditangani oleh Ketua
dan Wakil Ketua dikhususkan terhadap perkara-perkara yang membawa dampak luas
kepada negara dan perekonornian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi
kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua
Mahkamah Agung. Kedua, Kriteria perkara yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar
dilakukan penyempumaan dari peraturan sebelumnya. Dalam SK KMA Nomor 112/
KMA/SK/VII/2013, diatur bahwa kriteria perkara yang dibawa ke Rapat Pleno, antara
lain:
putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis
Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut. (Dengan SK baru ini, maka
mekanisme penambahan anggota majelis menjadi ditiadakan)
Ketua Majelis berbeda pendapat dengan dua anggotanya dalam perkara yang
menarik perhatian masyarakat.
Masih terkait dengan penguatan sistem kamar, di tahun 2013 Mahkamah Agung
melakukan perubahan dalam sistem pemeriksaan berkas perkara. Kebijakan ini
dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/
VII/2013 tentang Penetapan Harl Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung
RI. Melalui SK ini Mahkamah Agung merubah sistem membaca berkas bergiliran
menjadi sistem membaca berkas secara serentak atau bersamaan.
Sistem baru ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penanganan
perkara, antara lain: Pertama, keharusan ketua majelis menetapkan hari dan tanggal
musyawarah dan ucapan bagi perkara yang ditanganinya sehingga memberikan
kepastian waktu penyelesaian perkara. Kedua, adanya kalender hari musyawarah
dan ucapan online. Ketiga, Adanya Majelis dan Hari Musyawarah yang Tetap.
Keempat, mendorong lmplementasi e-Dokumen, Hal ini karena penerapan sistem
membaca berkas bersama, mengharuskan berkas bundel B digandakan sesuai jumlah
hakim anggota. Untuk efektifitas sistem membaca berkas sekaligus mengeliminasi
dampak negatif penggandaan berkas fisik, maka pemanfaatan dokumen elektronik
dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali adalah sebuah keniscayaan.
Uraian di atas menggambarkan milestone perjalanan besar implementasi sistem
kamar di Mahkamah Agung. Di setiap surat keputusan yang diterbitkan hakikatnya
adalah sebuah kebijakan. Saya berharap, upaya kompilasi peraturan sistem kamar
selain memudahkan kita untuk mengakses peraturan tersebut juga mengabadikan
sebuah kebijakan monumental dari Mahkamah Agung RI, yaitu beralihnya dari sistem
tim ke sistem kamar.
SK/1/2011 Tanggal 21 Januari 2011 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja
Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung 1
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 142/KMA/SK/
IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar
di Mahkamah Agung 7
IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam
Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia................................... 17
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/2011
Tanggal 19 September 2011 Tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai
Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.................................................................................................................. 22
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : l 631KMA/
SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 Tentang
Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia........................................................... 26
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 164/KMA/
SK/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-
Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.................................. 30
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 017IKMA/
SK/II/2012 Tanggal 3 Februari 2012 Tentang Perubahan Pertama SK KMA
Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada
Mahkamah Agung.................................................................................................... 33
Penyusunan Rencana Aksi lmplementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI............................................................................................................................. 44
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Togas Bagi Pengadilan .
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SOA/KMA/SK/
IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan
MahkamahAgung Republik Indonesia .
IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 Tentang Penunjukan
47
105
..................................................
...................................................
.............
..................................................................................................
................
.........................................
.........................................
................................
...................................................................
...............................................
.................................
..................................
...................................
............
VIl/2013 Tanggal 10 Juli 2013 Tentang Pembentukan Tim lmplementasi Sistem
Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia............................................... 111
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/-
VIl/2013 Tanggal 10 Juli 2013 Tentang Perubahan Kedua SuratKeputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan
Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung 115
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 119/KMA/SK/
VIl/2013 Tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penetapan Harl Musyawarah dan Ucapan
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia...........................................................
124
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :. 1 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014
Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan 128
Pennohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali .
.........................................................
.........................................................
....................................................................
..............................................
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 010/KMA/SKJl/2011
KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG
Menimbang
Mengingat
untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan
dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang
dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan
peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan
Peradilan;
dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035
mengamanatkan pembentukan Sistem kamar pada Mahkamah
Agung;
penting untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi Mahkamah
Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga
kepastian hukum pada Mahkamah Agung dan pengadilan
dibawahnya
2009 tentang Mahkamah Agung;
dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;
dengan Undang-Undang No 8 tahun 2004 dan terakhir kali
diubah dengan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;
Militer;
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Penanggung jawab, Tim Pengarah, Sekretaris dan Anggota
Tim.
A. PenanggungJawab:
B. Tim Pengarah yang terdiri dari :
1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara MA-RI/Koordinator Tim Pembaruan MA-RI
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-Rl
3. Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI
4. Ketua Muda Perdata MA-RI 5. Ketua Muda Pidana MA-RI
6. Ketua Muda Perdata Khusus MA-RI
7. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
MA-RI
Koordinator
I.G. Agung Sumanatha, SH.,:MH
RI)
(Hakim Agung MA-RI)
(Hakim Agung MA-RI)
3 Suwardi, SH
(Hakim Agung MA-RI)
5 Soltoni Mohdally, SH.,MH
8 Ansyahrul SH.,M.HUM
9 Drs. H. Khalillurahman, SH, MBA, MH
(Ketua Pengadilan TinggiAgama DKI Jakarta)
10 Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, SH.,MH
(Kepala Pengadilan Militer Utama)
(Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta)
12 Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,M.S
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah
Agung RI)
14 Fifiek Mulyana, SH.,LLM
(TimAsistensi Pembaruan Peradilan MA-RI)
15 Haemiwan Fathony, S.Kom
(TimAsistensi Pembaruan Peradilan MA-RI)
16 Wiwiek Awiati, SH.,M.HUM
(TimAsistensi Pembaruan Peradilan MA-RI)
18 Astriyani, SH (Peneliti )
19 Arsil, SH (Peneliti )
:
:
:
:
A. Penganggung j awab memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :
tim kelompok kerja penerapan sistem kamar secara
umum.
2. Memberikan persetujuan terhadap hasil kerja tim kelompok kerja penerapan sistem kamar.
B. Tim pengarah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
kegiatan tim kelompok kerja penerapan sistem kamar.
2. Melakukan pengawasan secara umum terhadap
proses kerja dalam rangka penerapan sistem kamar.
3. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh
dukungan terhadap proses penerapan sistem kamar.
4. Mendukung koordinasi proses penyusunan dengan
proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung,
dengan lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat.
C. Anggota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
penerapan sistem kamar.
yang sudah disepakati.
kamar pada Mahkamah Agung.
pihak pihak (narasumber) untuk menyempurnakan
hasil kerja dalam rangka penerapan sistem kamar
pada Mahkamah Agung.
pengadilan mengenai rencana dan penerapan sistem
kamar pada Mahkamah Agung.
kerja penerapan sistem kamar pada Mahkamah
Agung.
9. Melakukan pertemuan-pertemuan anggota kelompok
kerja untuk mendukung kelancaran penerapan sistem
kamar pada Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung.
laporan kegiatan, hasil-hasil kajian dan draft kebijakan
kepada penanggung jawab untuk mendapatkan
persetujuan.
berikut:
2. Memfasilitasi timkelompokkerja dalammendapatkan
Agung dan pengadilan sesuai kebutuhan.
3. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan tim kelompok
kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab dalam penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung. .
4. Melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai
keperluan dalam mendukung pelaksanaan tugas•
tugas tersebut di atas.
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim kelompok
kerja penerapan sistem kamar seperti undangan rapat,
ruang rapat, bahan-bahan dan logistik lain yang
dibutuhkan.
7. Menyusun dokumentasi pertemuan, notulensi,
rekaman, dan lain-lain.
alokasi anggaran Mahkamah Agung RI.
KEEMPAT
KELIMA
untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab di atas apabila diperlukan.
TimKelompokKerjaPenerapanSistemKamarpadaMahkamah
sesuai kebutuhan atas persetujuan dari penanggung jawab.
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
tim kelompok kerja penerapan sistem kamar ini dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan biaya negara melalui DIPA
Mahkamah Agung RI dan sumber-sumber lain yang tidak
mengikat.
pertemuan berkala.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Yang bersangkutan
Ditetapkan di: Jakarta
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 142/KMA/SK/IX/2011
Menimbang
Mengingat
berwenang memeriksa dan memutus perkara pemohonan
kasasi, peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan
hukum, sengketa tentang kewenangan mengadili hak uji
materil dan perkara-perkara lain yang ditentukan oleh
Undang-Undang;
konsistensi putusannya, sehingga dapat dijadikan acuan oleh
pengadilan-pengadilan di tingkat bawah dalam memeriksa
dan memutus perkara-perkara yang serupa;
c. bahwa untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan
Mahkamah Agung, perlu diterapkan penanganan perkara
dengan Sistem Kamar di Mahkamah Agung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai
huruf c di atas, perlu diterapkan pedoman penerapan Sistem
Kamar di Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung;
Kehakiman;
Peradilan Umum;
Peradilan Agama;dan
Peradilan Tata U saha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer;
Agung.
MEMUTUSKAN
MAHKAMAH AGUNG.
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam lampiran Surat
Keputusan ini.
transisi, penerapan Sistem Kamar dilakukan dengan
penyelesaian terhadap kondisi dan struktur organisasi
Mahkamah Agung saat ini.
penanganan perkara sesuai Sistem Kamar yang diatur dalam
keputusan ini.
lampiran 1 Surat Keputusan ini.
Hal-ha! yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan
tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan kebutuhan;
:
:
:
:
:
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Jakarta
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
1 Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2 Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3 Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4 Panitera Mahkamah Agung RI;
5 Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6 Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
7 Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
8 Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan
9 Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
:
Nomor 142/KMA/SK/IX/2011
meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses
penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.
II. Kam ar Penan gana n Perk ara
1. Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung di
bagi menjadi 5 (lima) Kamar, yaitu:
a. Kamar Pidana
b. Kamar Perdata
e. Kamar Militer
2. Pada masing-masing Kamar, dapat dibentuk Sub Kamar oleh Ketua Mahkamah
Agung berdasarkan jumlah perkara yang di tangani oleh kamar tersebut, atas
usul Ketua Kamar .
3. Perkara permohonan grasi, permohonan Fatwa, hak uji materil, dan sengketa
kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan
mekanisme khusus diluar kamar, dengan Majelis Hakim yang terdiri atas
Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus.
III. Susunan Kama r
a. Ketua Kamar
c. Panitera Muda Kamar
d. Panitera Pengganti
2. Masing-masing Kamar dipimpin Ketua Kamar yang ditunjuk oleh Ketua MA.
3. Ketua Kamar adalah Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, atau Ketua
Muda Bidang Teknis Yudisial.
,
Kamar atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
5. Penempatan Hakim Agung dimasing-masing K.amar ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung berdasarkan:
a. Asal lingkungan peradilan, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari
jalur karier,
b. Latar belakang pendidikan formal, khusus untuk Hakim Agung yang
berasal dari jalur non karier, dan
c. Pelatihan yang pemah…

Search related