Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …

Penjelasan H ukum
tentang GADAI SAHAM
Suharnoko Kartini Muljadi
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanite[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mah ka
m ah
PENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM
Isi1-ok.indd 1 12/13/2010 11:19:32 PM
Mah ka
m ah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010
Suharnoko, Kartini Muljadi
Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia
Endah Hartati Rosa Agustina Akhmad Budi Cahyono Henny Marlina Abdul Salam Karisa Utami M. Yahdi Salampessy Gita Nurthika
Penulis:
Pengulas:
Peneliti:
Editor:
Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Sebastian Pompe
Gregory Churchill
Mardjono Reksodiputro
Binziad Kadafi
Mah ka
m ah
DAFTAR ISI
Perspektif Internasional ......................................................................................... 19
Laporan Penelitian ...................................................................................................... 28
Peraturan Perundang-undangan .................................................................... 28 1. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham
Menurut Para Ahli ............................................................................................... 28 2. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham
yang Dibahas dalam Tesis-Tesis ..................................................................... 29 3. Permasalahan Hukum Mengenai Gadai Saham
Menurut Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan ....... 34
B. Ekeskusi Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan ........................... 43 1. Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai Saham .............................. 43 2. Arti Gadai, Saham, dan Gadai Saham .......................................................... 44
Isi1-ok.indd 3 12/13/2010 11:19:32 PM
Mah ka
m ah
iv Perspektif Internasional
3. Urgensi Restatement tentang Gadai Saham ............................................ 44 4. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ......... 46
Daftar Putusan .................................................................................................................... 59
Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 61
Mah ka
m ah
KATA PENGANTAR PENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM
Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, social dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subyek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulisnya yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain dari itu, adalah ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah lemahnya lembaga dan profesi hukum.. Itu dapat kita lihat di lingkungan peradilan, dimana hakim terus menerus tidak menjaga konsistensi dalam putusan mereka. Advokasi pun tidak berhasil untuk betul-betul jaga standar profesi mereka. Ketidakpastian hukum juga bersumber dari dunia akademik yang ternyata kurang berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisa peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya ‘legal method’ di dunia akademik adalah alas an pokok kenapa akuntabilitas pengadilan dan lembaga negara tetap lemah.
Proyek Restatement ini merupakan upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mewujudkan suatu gambar yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif. Tujuan kedua dari proyek ini adalah untuk membangun kembali ‘the legal method’, yaitu sistem penelitian dan diskursus hukum yang riil oleh kalangan universitas, institusi penelitian dan organisasi swadaya masyarakat. Tentunya Restatement ini tidak dimaksudkan sebagai kata terakhir atau tertinggi untuk suatu topik hukum yang dibahas di dalamnya. Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukum Indonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan dan literatur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka. Ahli hukum, hakim, dan advokat jelas mempunyai kebebasan untuk menyetujui atau menolak hasil analisis dalam Restatement ini, namun kami berharap supaya Restatement ini bisa mencapai suatu kepastian hukum lebih besar untuk topik-topik tertentu, terutama dalam struktur
Isi1-ok.indd 5 12/13/2010 11:19:32 PM
Mah ka
m ah
vi Perspektif Internasional
Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak “kekosongan hukum” terkait diskursus hukum perdata tentang gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui penetapan pengadilan? Bagaimana bila terdapat parate eksekusi untuk saham tersebut? Bagaimana pula jika dalam parate eksekusi pihak debitur tidak mau bekerja sama atau kooperatif?
Akhir kata, kami berharap “mimpi” kami untuk mewujudkan koherensi, konsistensi dan kesesuaian diskursus hukum perdata dapat terakomodasi dengan baik dalam program Restatement ini sehingga mempunyai faedah bagi para stakeholders.
Hormat kami,
Mah ka
m ah
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pokok-pokok dalam Restatement Eksekusi Gadai Saham adalah sebagai berikut.
A. Pengertian “saham” menurut UPT 2007 1. Penulis diminta untuk membuat Restatement tentang Eksekusi Gadai Saham.
Pada saat ini, sudah berlaku UPT 2007 maka pengertian “saham” dalam Restatement ini adalah saham menurut UPT 2007. Dengan demikian, juga harus di sebutkan cara dan persyaratan penggadaian saham menurut UPT 2007.
2. Penulis juga mengemukakan ketentuan dalam UPT 2007 yang harus diperhatikan dan diatur dalam Perjanjian Gadai Saham, supaya kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan hak atas saham yang digadaikan sebagaimana mestinya.
B. Pengertian “gadai” sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 dan Pasal
1153 KUH Perdata serta dalam Pasal 60 UPT 2007
C. Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang diberikan oleh pemberi gadai kepada kreditor untuk menjual barang yang digadaikan tidak mengakibatkan kreditor secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan.
Menurut hemat penulis, surat kuasa tersebut tidak mengakibatkan kreditor/ pemegang gadai secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan sehingga pemberian kuasa itu tidak melanggar ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata.
D. Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata.
Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali sesuai dengan maksudnya, yaitu sebagai berikut. Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan untuk membayar kembali utang lampau atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diperingati untuk membayar tidak juga membayar utangnya, maka kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (“parate
Isi1-ok.indd 1 12/13/2010 11:19:32 PM
Mah ka
m ah
2 Perspektif Internasional
executie”) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang), menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan. Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa jika debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim.
E. Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali sesuai dengan maksud pasal tersebut, yaitu jika debitor/pemberi gadai cidera janji maka dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai dengan cara penjualan di bawah tangan (bukan lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim, atau hakim dapat menetapkan bahwa barang yang digadaikan boleh dibeli sendiri oleh pemegang gadai dengan harga yang ditetapkan hakim.
F. Persoalan: debitor belum membayar lunas utangnya, tetapi perjanjian gadai saham yang menjaminnya sudah berakhir.
Hal ini dibahas dalam halaman 13 Restatement ini.
G. Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan
Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan hanya didasarkan pada “Bagan Ringkasan Isu hukum mengenai Gadai Saham berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan” karena sayang sekali penulis tidak menerima salinan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang bersangkutan secara lengkap.
2 Ringkasan Eksekutif
Mah ka
m ah
DOKUMEN PENJELAS
EKSEKUSI GADAI SAHAM
A. Pengertian Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
1. Pengertian “Saham” Jika kita akan membicarakan gadai saham, perlu kiranya ditetapkan terlebih dahulu “saham” apa yang digadaikan itu. Yang dimaksud dengan “saham” di sini adalah saham suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang sekarang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 (selanjutnya disebut “UPT 2007”). UPT 2007 hanya mengenal saham atas nama. Sebelum berlakunya UPT 2007, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan saham atas unjuk. Namun, jelas dalam Pasal 48 UPT 2007 ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut UPT 2007 (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah hanya saham atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 UPT 2007, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut “DPS”) dan Daftar Khusus.
2. Tentang Klasifikasi Saham Walaupun menurut UPT 2007 hanya ada saham atas nama, Pasal 53 UPT 2007 menetapkan bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan
Isi1-ok.indd 3 12/13/2010 11:19:33 PM
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniter[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mah ka
m ah
lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu di antaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 mengatur tentang Gadai Saham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu Perseroan diagunkan dengan Gadai atau Jaminan Fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan ditentukan bahwa saham Perseroan yang bersangkutan tidak dapat diagunkan dengan gadai? Menurut hemat penulis, mungkin saja karena adanya kata-kata “sepanjang tidak ditentukan lain”. Yang juga perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 yang menentukan bahwa gadai saham wajib dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus yang memuat keterangan tentang saham yang dipegang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarga mereka dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan “Apakah gadai atas saham yang belum atau tidak dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus tidak sah dan/ atau tidak berlaku sehingga tidak ada dampak hukumnya? Siapa yang berkewajiban untuk mendaftarkan gadai atas saham itu?” Menurut hemat penulis, demi kepastian hukum, setelah akta gadai atas saham ditandatangani, sebaiknya dipastikan agar gadai atas saham tersebut dicatat dalam DPS, dan jika gadai atas saham itu mengenai saham yang dipegang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/ atau keluarga mereka, sebaiknya gadai saham itu dicatatkan dalam Daftar Khusus. Kreditur yang menerima gadai sebaiknya mensyaratkan agar kepadanya dalam perjanjian gadai diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi gadai untuk memberitahukan Direksi Perseroan tentang dibuatnya perjanjian gadai dan supaya Direksi Perseroan mencatatkan gadai saham yang bersangkutan dalam DPS dan Daftar Khusus
4 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 5
Perseroan untuk memastikan keabsahan gadai saham yang bersangkutan. Lagi pula Kreditor sebaiknya memperoleh bukti tertulis tentang pencatatan gadai itu dari Direksi Perseroan yang sahamnya digadaikan itu. Menurut hemat penulis, penting sekali diperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal 60 UPT 2007, yang berbunyi “Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”. Ketentuan tersebut penting untuk dibicarakan dan dipikirkan akibatnya karena jika seandainya pemberi gadai tidak beritikad baik dan ia sendiri menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta misalnya, mengusulkan untuk membagi dividen yang sangat besar jumlahnya atau untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memindahkan hak atas aset utama Perseroan sehingga jika usul-usul itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, nilai intrinsik Perseroan dapat berkurang dan tentunya nilai saham juga dapat berkurang. Hal ini dapat sangat merugikan pemegang gadai. Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, pemberi gadai disyaratkan untuk memberi kuasa kepada pemegang gadai, untuk atas nama pemberi gadai saham, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berkaitan selama utang belum dibayar lunas. Ini merupakan proteksi bagi pemegang gadai.
3. Gadai Pada Pasal 1150 KUH Perdata ditentukan apa yang dimaksud dengan gadai, yaitu sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang, dan yang memberikan kewenangan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada pihak yang berpiutang lainnya; kecuali, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
a. Ciri-Ciri Gadai Ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut. 1) Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah accessoir pada
perjanjian utang-piutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjian
Isi1-ok.indd 5 12/13/2010 11:19:33 PM
Mah ka
m ah
utang-piutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yang berkaitan.
2) Hak gadai bersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite) karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yang digadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor cidera janji.
3) Pemegang gadai berkedudukan “preferen”, yang berarti harus didahulukan di antara para kreditor lainnya, dan untuk didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya dari hasil penjualan benda yang digadaikan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. Misalnya, pembayaran biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai, tagihan pajak negara harus didahulukan (Pasal 1133 jo. Pasal 1137 jo. 1150 KUH Perdata).
4) Pemegang gadai berkedudukan sebagai “separatis”, yaitu pemegang gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitor tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan kepailitan debitor diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
5) Menurut Pasal 1160 KUH Perdata, jika utang yang dijamin dengan gadai dibayar untuk sebagian, hak gadai tidak hapus untuk sebagian.
Di halaman 131, buku karangan J. Satrio S.H., “Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan” Tahun 2002, ditulis: “Setiap hutang (dan setiap bagian dari hutang) menindih setiap bagian maupun seluruh benda jaminan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai benda berdiri sendiri- sendiri, sekalipun benda jaminannya dapat dibagi-bagi.”
6) Menurut Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata, benda yang dijaminkan harus dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya dan harus diserahkan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disetujui kreditor, debitor dan pemberi gadai. Ini adalah syarat pokok gadai.
b. Gadai Saham Pasal 1153 KUH Perdata menentukan bahwa “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada
6 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.”
Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan Pasal 60 UPT 2007 yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut.
1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UPT 2007 kepada pemiliknya.
2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UPT 2007.
4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.
c. Kreditor/Pemegang Gadai Dilarang secara Otomatis Menjadi Pemilik Barang yang Digadaikan jika Debitor Cidera Janji
Pasal 1154 KUH Perdata berbunyi “Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.” Jadi, Pasal 1154 KUH Perdata melarang bahwa dalam perjanjian gadai dicantumkan jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan itu. Namun, Kreditor tidak dilarang untuk membeli benda yang digadaikan, asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya baca Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Pembelian demikian menurut hemat penulis, tidak bertentangan dengan Pasal 1154 KUH Perdata karena dalam hal ini, kreditor tidak otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan. Tentang hubungan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata dengan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diberikan oleh debitor/ pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual benda yang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telah dikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “LKHP”).
Isi1-ok.indd 7 12/13/2010 11:19:33 PM
Mah ka
m ah
Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 “Laporan Penelitian Eksekusi
Gadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin/Pendapat Ahli/Tesis/Buku/Jurnal
Hukum” (selanjutnya disebut “Laporan Literatur”) dan di halaman 14 butir
3) “Laporan Penelitian Peraturan Perundang-undangan Eksekusi Gadai
Saham” (selanjutnya disebut “Laporan Peraturan Perundangan”) serta di
halaman 14 butir 3) “Laporan Penelitian Putusan Eksekusi Gadai Saham”
(selanjutnya disebut “Laporan Putusan”), LKHP menguraikan pendapatnya,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa naskah surat kuasa mutlak atau
irrevocable power of attorney yang isinya, debitor/pemberi gadai memberi
kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor/pemegang gadai
untuk menjual saham yang digadaikan, dengan cara dan harga yang
ditentukan oleh kreditor pemegang gadai sendiri, pada dasarnya tidak
dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditor penerima
gadai sebagaimana dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi,
(masih menurut LKHP) seharusnya surat kuasa tersebut tidak dibuat sebelum
debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie, tetapi seharusnya dibuat
setelah debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie.
Selanjutnya, LKHP setuju dengan pendapat Henk Snijders yang
disampaikan dalam Seminar tentang Eksekusi Gadai Saham di Jakarta,
tahun 2010 bahwa untuk melakukan penjualan benda yang digadaikan
secara tertutup (private sale), surat kuasa mutlak untuk menjual tidak
cukup.
Menurut hemat penulis, surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali
tersebut, tidak mengakibatkan kreditor/pemegang gadai secara otomatis
menjadi pemilik benda yang digadaikan sehingga surat kuasa itu tidak
melanggar Pasal 1154 KUH Perdata; tetapi perlu diperhatikan juga bahwa
pada waktu mempergunakan surat kuasa tersebut, kreditor/pemegang
gadai tidak boleh melanggar prosedur eksekusi sebagaimana diatur, antara
lain, dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata.
Penulis berpendapat bahwa untuk dapat melakukan “private sale”
suatu barang gadai, kreditor/pemegang gadai harus terlebih dahulu
mengajukan permohonan kepada hakim untuk memperoleh izin menjual
barang gadai itu tanpa melalui lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1156 KUH Perdata; jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan surat
kuasa yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud di atas.
8 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
B. Eksekusi Gadai Saham
Dalam membicarakan eksekusi gadai saham, kita harus memperhatikan ketentuan tentang pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercantum berturut-turut dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 UPT 2007 sehingga tidak menjumpai kendala ketika melakukan eksekusi gadai saham yang bersangkutan.
Alangkah baiknya jika pembuat konsep perjanjian gadai saham mengingat bahwa ketentuan tentang pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar Perseroan berbeda dari satu perseroan ke perseroan lain.
1. “Parate Executie” Ketentuan yang berkaitan dengan “parate executie” adalah kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. “Jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka pihak yang berpiutang berhak, jika pihak yang berutang atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang yang digadaikan di muka umum menurut kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya, beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan tersebut.” Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata mengandung kata-kata “jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain”. Kata-kata ini sering disalahtafsirkan, yaitu ditafsirkan bahwa jika debitor/pemberi gadai cidera janji, para pihak dalam perjanjian gadai dapat menentukan bahwa kreditor berhak menyuruh agar benda dijual di bawah tangan (“private sale”). Tafsiran ini tidak benar karena menurut hemat penulis, maksud kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata adalah sebagai berikut.
Jika debitor/pemberi gadai cidera janji sesudah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tenggang waktu tidak ditentukan, maka sesudah disomasi oleh Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya, dan debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Undang- Undang memberi hak kepada kreditor/pemegang gadai untuk melaksanakan gadai dengan “parate executie” (zonder tussenkomst van de Rechter, eigenmachtig verkoop). Pemegang gadai siap (paraat) untuk menjual benda yang digadaikan atas kewenangannya sendiri,
Isi1-ok.indd 9 12/13/2010 11:19:33 PM
Mah ka
m ah
cara lain, yaitu dengan perantaraan hakim (met tussenkomst van de
Rechter).
cara eksekusi dengan atau tanpa perantaraan hakim, mereka tidak boleh
menyetujui bahwa benda yang digadaikan itu dijual di bawah tangan
(“private sale”).
digadaikan atas kekuasaan sendiri (“parate executie”) terjadi demi hukum,
yaitu berdasarkan Undang-Undang dan tidak karena diperjanjikan oleh/
antara kreditor, debitor, dan pemberi gadai.
Di sinilah letak perbedaan antara gadai di satu pihak, dan hipotik serta
hak tanggungan di pihak lain. Pasal 1178 kalimat kedua KUH Perdata dan
Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, pada pokoknya mengatur bahwa dalam Akta Pemberian
Hipotik/Hak Tanggungan dapat diperjanjikan bahwa pemegang Hipotik/
Hak Tanggungan pertama diberi hak untuk menjual atas kewenangannya
sendiri objek agunan, jika debitor/pemberi hipotik/hak tanggungan cidera
janji (beding van eigenmachtig verkoop).
Jadi, “parate executie” pada hipotik dan hak tanggungan tidak terjadi demi
hukum, tetapi harus dengan tegas diperjanjikan antara debitor/pemberi
agunan dan pemegang hipotik/hak tanggungan yang pertama.
Menurut Pasal 1155 KUH Perdata, penjualan barang yang digadaikan
dengan “parate executie” harus dilakukan dengan cara lelang. Jika pemberi
gadai dan kreditor menginginkan penjualan dengan cara di bawah tangan
(“private sale”), harus ditempuh cara yang diatur dalam Pasal 1156 KUH
Perdata. Kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi gadai
atas kewenangan sendiri tanpa parantaraan hakim yang biasanya disebut
“parate executie”, dengan cara melelang barang yang digadaikan itu dengan
perantaraan kantor lelang.
Di halaman 97 s/d halaman 100, Edisi 2007, Buku “Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan tentang cara lelang,
antara lain, sebagai berikut.
Mah ka
m ah
- Pengumuman lelang harus dilakukan di harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak.
- Lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/ PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan S.1908 Nomor 189 jo S.1941 Nomor 3, antara lain, diatur cara penyerahan surat penawaran yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus ditandatangani oleh penawar. Kemudian, surat penawaran setelah memenuhi syarat, disahkan oleh pejabat kantor lelang.
- Penawar tidak boleh mengajukan surat penawaran lebih dari satu kali untuk suatu barang yang sama.
- Untuk dapat ikut serta dalam pelelangan, para penawar diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat lelang, dan uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika penawar bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli.
- Pembeli tidak boleh menguasai barang yang telah dibelinya sebelum uang pembelian dilunasi sesuai dengan akta pemindahan hak atas barang yang digadaikan.
Selanjutnya, akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan kepada Perseroan yang mengeluarkan saham berkaitan, dan Direksi Perseroan wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS/Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemindahan hak untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas (Pasal 56 UPT 2007). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata dirumuskan kembali sebagai berikut.
”Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (“parate executie”) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang) menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud
Isi1-ok.indd 11 12/13/2010 11:19:33 PM
Mah ka
m ah
untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan.”
Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa apabila debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim.
2. Eksekusi Gadai dengan Perantaraan/Izin Hakim Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata menentukan bahwa dalam segala hal, jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor dapat menuntut di hadapan Pengadilan (in rechten vorderen) agar a. benda yang digadaikan dapat dijual menurut cara yang ditentukan
oleh hakim untuk dapat melunasi utang debitor beserta bunga dan biaya, atau
b. atas tuntutan kreditor, hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor agar barang yang digadaikan tetap berada pada kreditor, untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, sampai sejumlah utang debitor beserta bunga dan biaya.
Tentang penjualan benda yang digadaikan, kreditor wajib memberitahukan debitor/pemberi gadai selambatnya pada hari berikutnya jika ada hubungan pos harian atau telegraf, atau jika tidak, dengan pos yang berangkat pertama. Proses di Pengadilan yang ditempuh sesuai dengan Pasal 1156 KUH Perdata harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan. Walaupun diajukan dengan cara mengajukan permohonan (bukan dengan mengajukan gugatan), karena terdapat kepentingan debitor dan pemberi gadai, debitor dan pemberi gadai sebagai pihak yang berkepentingan harus didengar oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan bahwa eksekusi gadai dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan (private sale), dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan hakim dengan adil sehingga kreditor tidak dapat menentukan harga dengan semena-mena, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan itu diperbolehkan tetap dipegang pemegang
12 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
gadai, dengan membeli sendiri benda yang digadaikan itu, dengan harga yang ditetapkan oleh hakim. Di halaman 16 alinea kedua Laporan Literatur, LKHP mengemukakan pendapat Sdr. Fred B.G. Tumbuan sebagai ahli dalam kasus Beckkett Pte. Ltd. versus Deutsche Bank AG dan PT Dianlia Setyamukti di High Court of the Republic of Singapore, sebagai berikut:
“Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai kepada hakim untuk dikeluarkan suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai, dapat melaksanakan penjualan dengan cara tersebut.”
Jadi, meskipun antara pemberi gadai dan pemegang gadai sudah ada persetujuan tentang penjualan gadai tidak dengan lelang (private), penjualan tidak dengan lelang hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan hakim (Pasal 1156 KUH Perdata). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata dirumuskan kembali sehingga pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor/pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai melalui penjualan di bawah tangan (tidak melalui lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dengan adil, untuk melunasi seluruh kewajiban debitor kepada kreditor, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan diperbolehkan tetap ada pada pemegang gadai dengan cara pemegang gadai sendiri membeli barang yang digadaikan dengan harga yang ditetapkan hakim dalam penetapannya.”
C. Persoalan Jika Debitor Belum Membayar Lunas Utangnya, Tetapi Perjanjian Gadai Saham Sudah Berakhir
Di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Peraturan Perundangan, serta di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Putusan, disebut Isu Hukum sebagai berikut:
Isi1-ok.indd 13 12/13/2010 11:19:33 PM
Mah ka
m ah
“Ketika utang debitor belum lunas dibayar dan jangka waktu perjanjian gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang perjanjian gadai saham tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan?”
Selanjutnya, dalam Laporan Peraturan Perundangan dan Laporan Putusan ditulis:
“Menurut hemat kami, bahwa dalam hal tersebut cukup dengan pemberitahuan saja,
merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pemindahan hak atas saham atas nama
dilakukan dengan akta pemindahan hak”, dan kemudian dalam Pasal 49 ayat (2), “Akta
pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau salinannya
disampaikan secara tertulis kepada Perseroan” sehingga perpanjangan gadai saham
cukup dengan pemberitahuan saja, dan tidak memerlukan persetujuan.”
Di halaman 1 Restatement Eksekusi Gadai Saham, LKHP mengemukakan
kembali pendapatnya bahwa sesuai dengan sifat gadai yang accessoir, selama utang
yang dijamin dengan gadai saham belum dilunasi, untuk memperpanjang gadai
saham tidak diperlukan persetujuan debitor/pemberi gadai, tetapi cukup melalui
pemberitahuan oleh kreditor/pemegang gadai saham kepada debitor/pemberi
gadai saham.
Pada praktiknya, hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu perjanjian gadai
saham berakhir sebelum utang yang dijaminnya dibayar lunas. Sifat perjanjian
gadai adalah accessoir pada perjanjian utang yang dijaminnya dan biasanya dalam
perjanjian gadai selalu ada ketentuan bahwa selama kewajiban debitor belum lunas
dibayar debitor, perjanjian gadai akan terus berlaku.
Jika seandainya ada kasus perjanjian gadai saham sudah berakhir padahal utang
yang dijaminnya belum lunas dibayar, bagaimana cara memperpanjang perjanjian
gadai saham tersebut?
Dalam UPT 2007 tidak ada pengaturan mengenai cara menggadaikan saham.
Oleh karena itu, penulis merujuk pada ketentuan KUH Perdata.
Pasal 1153 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat- surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan
14 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.”
Dalam Pasal 1153 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan” adalah Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan.
Jadi berdasarkan Pasal 1153 KUH Perdata, jika debitor belum melunasi utangnya kepada kreditor, tetapi gadai saham yang diberikan oleh pemberi gadai sudah berakhir, maka jika debitor/pemberi gadai beritikad baik, debitor tersebut harus memperpanjang berlakunya perjanjian gadai, dan perpanjangan berlakunya gadai tersebut juga harus diberitahukan secara tertulis oleh debitor/pemberi gadai dan/ atau kreditor/pemegang gadai kepada Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan tersebut.
Dalam hal ini, dapat saja terjadi bahwa Perseroan minta bukti tertulis tentang perpanjangan perjanjian gadai ini, dan jika debitor mau bekerja sama dengan cara menegaskan secara tertulis bahwa benar utangnya belum lunas, maka gadai diperpanjang. Jika pemberi gadai tidak beritikad baik dan tidak setuju memberi konfirmasi bahwa gadai saham itu diperpanjang berlakunya, maka pihak kreditor menghadapi persoalan yang pelik.
Kalau Perseroan menerima pemberitahuan perpanjangan gadai saham dari kreditor/pemegang gadai, dan kemudian debitor membantah/menolak perpanjangan gadai saham itu, menurut hemat penulis, Perseroan kemungkinan besar tidak dapat/tidak mau mencatatkan perpanjangan gadai saham. Dalam hal ini, kreditor dapat kehilangan jaminan berupa gadai saham.
Jadi pada pokoknya, dalam pembuatan perjanjian gadai saham harus dihindari kemungkinan berakhirnya gadai saham sebelum utang debitor dibayar lunas.
Perpanjangan perjanjian gadai saham tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan itu, dan selanjutnya harus dicatat dalam DPS Perseroan dan/atau Daftar Khusus Perseroan yang bersangkutan (Pasal 60 UPT 2007).
Dalam Anggaran Dasar Perseroan, kadang-kadang terdapat faktor yang dapat menghambat penjualan saham yang digadaikan. Misalnya, menurut Pasal 57 ayat (1) UPT 2007, dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu
1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, dan
Isi1-ok.indd 15 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan.
Seandainya terdapat persyaratan seperti dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sahamnya digadaikan, dan kreditor serta pemberi gadai ingin membuat perjanjian gadai, maka dalam perjanjian gadai saham, kreditor harus mensyaratkan supaya para pemegang saham lainnya secara tertulis dengan tegas melepaskan hak untuk membeli saham yang akan digadaikan itu dan mereka setuju jika debitor/pemberi gadai cidera janji, pemegang gadai dapat melakukan penjualan saham yang digadaikan tanpa perlu menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, kreditor juga mensyaratkan adanya persetujuan tertulis semua anggota organ Perseroan yang persetujuannya disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, untuk memberi persetujuan kepada pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan dan selama utang debitor belum terbayar lunas, keanggotaan organ yang bersangkutan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kreditor/pemegang gadai.
D. Isu Hukum Mengenai Gadai Saham dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan
Sayang sekali, penulis hanya menerima Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan, tanpa disertai Putusan dan Penetapan Pengadilan yang lengkap sehingga pendapat penulis yang dikemukakan di sini hanya didasarkan atas Putusan dan Penetapan Pengadilan yang tercantum dalam Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut.
Pendapat penulis adalah sebagai berikut. 1. Isu Hukum: “Maksud unsur “kecuali ditentukan lain” dalam Pasal 1155 ayat (1)
KUH Perdata.” - Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/
PN.Jak.Sel dengan pemohon: Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Di halaman 1 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Berdasarkan
share pledge agreement, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara private atau secara “tidak di muka umum”.”
Menurut penulis, “private sale” benda yang digadaikan harus dilakukan berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak berdasarkan share pledge agreement saja.
16 Dokumen Penjelas
Mah ka
m ah
2. Isu Hukum: “Maksud unsur “tuntutan (vorderen)” dalam Pasal 1156 KUH Perdata”. - Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT. 04.2005 jo
Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/ PN.Jaksel.
Di halaman 2 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata untuk melakukan eksekusi maka lembaga jaminan gadai memerlukan Pengadilan.”
Menurut hemat penulis, kata “Pengadilan” seharusnya diartikan “Izin Pengadilan”.
3. Isu Hukum: “Berakhirnya hak penerima gadai untuk melakukan eksekusi.” - Putusan MA RI No.115 PK/PDT/2007 jo No. 517/PDT.G/ 2003/PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Perjanjian
gadai saham tersebut merupakan perjanjian accessoir. Accessoir, artinya berlakunya hak gadai atas saham tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sahamnya sebagai perjanjian tambahan juga sah. Sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai sahamnya juga tidak sah.”
Menurut penulis, putusan MA RI tersebut sudah tepat karena berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, salah satu sifat perjanjian gadai adalah accessoir pada perjanjian utang-piutang yang dijaminnya.
4. Isu hukum: “Ketika utang belum lunas dan jangka waktu gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang gadai saham harus mendapat persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan saja?” - Putusan PK No. 115PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003 /PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: “Cukup
dengan pemberitahuan, merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1), bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat (2), akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja tidak memerlukan persetujuan.”
Pendapat penulis dalam hubungan ini telah diuraikan di halaman 13 Restatement ini.
Isi1-ok.indd 17 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
Isi1-ok.indd 18 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
PERSPEKTIF INTERNASIONAL
PLEDGE IN GENERAL AND PLEDGE OF SHARES IN PARTICULAR INCLUDING THE ENFORCEMENT UNDER NETHERLANDS LAW Oleh: Dr. Henk Joseph Snijders
A. General Remarks Pledge (“pand”) is a “dismembered”—also translated as “limited”—security right provided for in Title 3.9 of the Burgerlijk Wetboek (BW; Dutch Civil Code). The concept of dismembered or limited right (“beperkt recht”) is described in art. 3:8 BW as one which is derived from a more comprehensive right encumbered with the dismembered right. The principal right is also called the parental right and the person entitled to the parental right is called the principal entitled person (“rechthebbende”). A parental right may be both a full right and a dismembered right. Thus, dismembered rights may exist in “the second degree”. An example is a pledge on a right of usufruct (“vruchtgebruik”) which in turn is vested on the ownership of a motor car.
Only independent and transferable rights may be parental rights (art. 3:81 para. 1 BW). If the dismembered right is extinguished, the principal right ipso iure regains its former status.
The qualification of this right as “dismembered” or “limited” (“beperkt”) is quite misleading, for dismembered rights have a high legal status by their nature. As dismembered rights are proprietary rights by definition, they are also absolute rights. They are effective vis-à-vis everybody. This implies exclusivity first of all: every third party must refrain from behaviour that disturbs the title-holder to a property in his use, management or disposal. This exclusivity is done the most justice in the full rights—ownership (“eigendom”) and other belonging (“toebehoren”). Indeed, seve- ral dismembered rights may apply to property. If two dismembered rights are cre- ated on property, the exclusivity of the oldest right prevails, pursuant to the priority
Isi1-ok.indd 19 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
principle. The effect of a proprietary right on property vis-à-vis third parties implies that no third party can also create a proprietary right on that property unless fully subject to the proprietary right that was first in existence (“prior tempore, potior iure”). The droit de suite is also a consequence of the absolute nature of proprietary rights: the title-holder can exercise his right regardless of who is holding the object of his right. It is also important to note that a person who has a proprietary right on property may exercise that right in spite of a later attachment of that property or the bankruptcy of the principal person entitled to that property and can there- fore separately exercise his proprietary right. For this reason a person with a proprietary right, especially a proprietary security right such as pledge and hypothec (mortgage), is called a separatist. Thus, the pledgee can, in the event of the debtor’s bankruptcy or judicial debt rescheduling, exercise his proprietary rights as if there were no such bankruptcy or judicial debt rescheduling (art. 57 para. 1 Faillissements- wet (Fw; Bankruptcy Act) resp. art. 57 para. 1 in conjunction with art. 299 para. 3 Fw). On the other hand it may be mentioned that the pledge is not allowed to use or to appropriate the pledged property (art. 3:235 BW). Naturally there are also exceptions in the domestic Netherlands law to the legal consequences discussed here. They will be discussed later on as far as applicable to pledge. Now, attention will be paid to a special BW ruling for financial collateral arrangements (security contracts) for the establishment of a right of pledge, as intro- duced in the Netherlands on the basis of the Collateral Directive1. This special ruling has been laid-down in Title 7.2 BW. It applies only to financial security contracts of which at least one of the parties is a government agency or an agency belonging to the governmental sector or a financial institution subject to governmental financial supervision or a similar person (art. 7:52 BW). Furthermore it deals only with pledge on money (a very strange concept under Netherlands law) or on shares and similar “transferable securities”: shares and other securities, bonds and other debt instru- ments traded in the capital market (art. 7:51 BW). Art. 7:53 BW provides, contrary to Netherlands law in general, that if so stipulated, the pledgee is allowed to use the pledge. Art. 7:54 para. 1 BW states that unless the financial security contract for the establishment of a right of pledge otherwise provides, the secured creditor may, when the conditions for execution are met, appropriate such securities and net the value of the securities with the sum due by
1 Directive 2002/47/EC of 6 June 2002.
Isi1-ok.indd 20 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
it. This provision forms an exception to the rule that the pledgee is not entitled to appropriate the pledged property (laid down in art. 3:235 BW). For the case that the conditions for execution are not met, art. 7:54 BW provides in the third paragraph that such appropriation is permitted if so agreed and the valuation of such securities is based on their market value or value on an exchange. As to the enforcement of the pledged shares, there are also exceptions to the domestic Netherlands law. These will be dealt with under 4. Article 3:98 BW is of paramount importance. It states that in principle the provisions relating to the transfer of property apply mutatis mutandis to the establishment, transfer and abandonment of a dismembered right. We will not here discuss the general provisions on transfer of property, but it may be kept in mind that these provisions apply mutatis mutandis, except for derogations in the arrangement per- taining to the pledge itself. Just like hypothec, pledge is provided for in Title 3.9 BW. The regulation for pledge and hypothec commences in Title 3.9, with section 1, General provisions. Subse- quently the right of pledge is provided for (section 3.9.2-3 BW) and, finally hypothec (section 3.9.4 BW). Hypothec is a dismembered security right over registered property, pledge is a dismembered security right over other properties, such as movable things and debts. Pledge or hypothec can be established for an existing claim as well as for a future claim (art. 3:231 para. 1, first sentence BW). It can be a claim against the gran- tor of the pledge or hypothec himself as well as a claim against another person (art. 3:231 para. 1, final sentence BW). Pledge and hypothec are both dependent rights (art. 3:7 and art. 3:82 BW) and accessory rights (6:142 BW). This would mean that the security right is extinguished ipso iure upon the extinction of the secured claim, and that the security right also by operation of law passes to the person who acquires the debt with which the security right is attached, as in the event of assignment or subrogation. However, the law knows exceptions to the dependent nature. This was shown above when it was established that pledge and hypothec may also be established for future claims, like a right of pledge and hypothec for a claim arising from a loan agreement at the mo- ment when the balance of the loan is still nil. An important legal effect that pledge and hypothec have in common, even though it has not been arranged in a common general provision but in art. 3:248 BW respectively art. 3:268 BW (see also art. 7:19 BW and art. 461a-b and 490b respectively 461c and 551 para. 5 BRv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Code of Civil
Isi1-ok.indd 21 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
Procedure)), may be described as the right of summary execution (“parate executie”), that is to say execution without a judicial or comparable title for enforcement. Pursuant to art. 57 para. 1 Fw, pledge and hypothec also have in common that they are unsusceptible to bankruptcy, as pointed out before and explicitly laid down in the Act for these two proprietary rights. As separatists the pledgee and hypothecary creditor can exercise their rights in principle separately from the bankruptcy; unlike other creditors they can, if they like, proceed to execution on their own and take recourse for what is owed to them. However, attention may be drawn to art. 63 (a) Fw, which may cause the pledgee and the hypothecary creditor temporarily not to enforce their rights to summary execution. Of course it is also possible that the receiver fully settles the claim secured by pledge or hypothec, as a result of which the relevant security right is extinguished (art. 58 para. 2 Fw).
B. Types of pledge and their legal consequences Section 3.9.2 BW provides for four kinds of right of pledge, depending on the ques- tion on what kind of property the pledge is established and whether it concerns an undisclosed or public establishment. See art. 3:236 para. 1 BW for the establishment of a public right of pledge on movable things and on similar property and see art. 3:236 para. 2 BW for a public right of pledge on other property (i.e. personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). See art. 3:237 BW for the establishment of an undisclosed right of pledge on movable things and on similar property and see art. 3:239 BW for the establishment of an undisclosed right of pledge on other property (i.e., again, personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). These provisions show that an undisclosed right of pledge may be established by an authentic or registered private instrument (the same form of delivery as for the undisclosed assignment (art. 3:94 para. 3 BW)). A public right of pledge on a property is established in approximately the same manner as has been provided for the delivery of the property itself. This is not only evident from art. 3:236 para. 2 BW, but also from art. 3:236 para. 1 BW. However, for the establishment of a pledge on a movable thing or similar property, the pledgor does not need to give posses- sion of the property to the pledgee, but only control of the property to him or at least control of the property to a third person (so another person than the pledgor and the pledgee), apart from the required endorsement in the event of a pledge of a right to order. The importance of the difference between a public and an undisclosed pledge lies in the existence yes or no of protection against third persons claiming that the
Isi1-ok.indd 22 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
pledge was not validly established, arguing that the pledgor lacked the right to dis- pose of the property. In case of a public pledge this protection is offered indeed to a pledgee in good faith, whereas an undisclosed pledge does not give such protection. See art. 3:238 BW for the right of pledge on movable things and similar property and art. 3:239 para. 4 BW for the pledge of rights not payable to bearer or order. The difference between a public and an undisclosed pledge on a personal right also becomes evident when we read art. 3:246 para. 1 BW, which does not grant the power to collect payment of the debt until notice of the right of pledge has been given to the pledgee.
C. Pledge on shares in general Shares are subject to special rules. A distinction must be made between bearer shares and registered shares. The shares in the capital of a public limited company (PLC; in Dutch “naamloze vennootschap (NV)”) are either bearer shares or registered shares (art. 2:82 BW), shares in the capital of a limited liability company, a private company with limited liability (Ltd.; in Dutch “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)”), are always registered shares (art. 2:175 BW). In principle, the general rules on patrimonial law (including the general law on pledge) apply to the establishment of a pledge on bearer shares (in particular art. 3:98 BW, arts. 3:236 and 237 BW), but there are some particulars to which I shall come back later. A different arrangement applies to the establishment of a pledge on registered shares. A public pledge on registered shares in a public limited company of which the (depositary receipts of ) shares are listed on the stock exchange, is established by a private instrument and a written acknowledgement of the pledge by or service on the public limited company (art. 2:86c, para. 2 BW). An undisclosed pledge on such registered shares (art. 2:89 para. 6 BW) is established in the same manner as an undisclosed pledge on other property, notably by a notarial or private registered instrument (art. 2:86c para. 4 BW). This undisclosed right of pledge may be made public by acknowledgement by or service on the public limited company (art. 2:89 para. 6 BW), in derogation of art. 3:239 para. 4 BW, which provides for a notification that requires no prescribed form. A right of pledge on all other registered shares in a public limited company or a limited liability company can be established by notarial instrument (arts. 2:86 and 2:196 BW). A registered private instrument does not suf- fice here, then. All persons involved—the pledgor and the pledge — must be parties to this instrument (art. 2:86 para. 1 BW and 2:196 para. 1 BW). The establishment of
Isi1-ok.indd 23 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
the pledge shall (ipso iure) also have effect as against the company (art. 2:86a para. 1, first sentence BW and art. 2:196a para. 1, first sentence BW). However, shareholders rights such as voting can only be invoked by the pledgee after acknowledgement by or service to the company. See art. 2:86a para. 1, second sentence BW and art. 2:196a para. 1, second sentence BW, thus providing for disclosed respectively public pledge. The following special provisions for a right of pledge on shares may be interest- ing to note as well (even though this paper priMA RIly concerns the enforcement of pledge on shares). The pledge of registered shares in a public limited company or a limited liability company may be excluded in the articles of association of a company (arts. 2:89 para. 1 and 2:198 para. 1 BW), but the pledge of bearer shares may not be excluded in the articles of association (art. 2:89 para. 1 BW). The shareholder shall have the right to vote in a general meeting, unless this right is attributed to the pledgee (arts. 2:89 and 198 BW; see also art. 2:24a BW). Furthermore, there are special rules applicable to the enforcement of a pledge on shares, on which more will be said here.
D. Enforcement of pledge on shares Articles 3:248 BW respectively 3:268 BW give a pledgee respectively a hypothecary creditor (mortgagee) the right, when the debtor is in default, to sell the pledged or encumbered property and to have recourse for what is owed to them. As mentioned before, this right is a right of summary execution, which means that execution can be effected without any judicial or similar title of enforcement, such as a judicial deci- sion or a notarial deed. The sale must take place in public, barring judicial permission for a private sale. See arts. 3:250–251 BW, resp. art. 3:268 BW; see also art. 3:254 BW. This ruling is mandatory and what is more, it cannot be bypassed by an irrevocable power of attorney.2 As stated, the sale must take place in public subject to judicial permission for a private sale. This private sale may be a sale to a third party or the sale in the form of securities remaining with the pledgee as buyer (3:251 BW). This judicial permission must be requested (art. 3:251 para. 1 BW provides that it can be granted “op verzoek van” (at the request of ) the pledgee or the pledgor, so it concerns request proceedings. The permission will usually not be granted ex parte. The general rules for request proceedings apply (arts. 61 et seq. BRv, particularly arts. 278-279 BRv). Apart
2 HR 1 April 1927, NJ 1927, 601 and Asser/Van Mierlo, Goederenrecht III, Kluwer: Deventer 2003, No. 50.
Isi1-ok.indd 24 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
from these legal options, art. 3:251 para. 2 BW provides the pledgee and the pledgor with the option of agreeing to a manner of sale which deviates from art. 3:250 BW. If the pledged property is encumbered with a dismembered right or is subject to a seizure (attachment), then this form of execution ex contractu also requires the co- operation of the holder of the dismembered right or of the seizor (attachor). It is also worth mentioning that such an agreement can be concluded in a legally valid manner only after the pledgee has become entitled to proceed to the sale. It is difficult to underestimate the statutory requirements applicable to enforcement of pledge on shares:
1. there must be a default of the pledgee (art. 3:248 para. 1 BW); 2. if so provided, the court must, upon the demand of the pledgee, determine
that the obligor is in default (art. 3:248 para. 2 BW); 3. unless otherwise stipulated the pledgee must give at least three days no-
tice to the pledgee, to the extent that this is reasonably possible (art. 3:249 BW);
4. after the power to sell has arisen, the sale shall take place in public, subject to the court’s permission for another way of sale, or a different agreement in that matter (art. 3:250-251 BW);
5. unless otherwise stipulated, and to the extent that this is reasonably possible, the pledgee must, no later than on the day following the sale, give notice of the sale to the pledgor (art. 3:252 BW).
The pledgee must also comply with the restrictions set in the articles of the company for the disposal and transfer of shares. Admittedly, the right to pledge a bearer share in a public limited company may not be restricted or excluded by the articles of association (art. 2:89 para. 1, first sentence BW). Registered shares in a public limited company may be pledged, unless otherwise provided by the articles of association (art. 2:89 para. 1, second sentence BW). The provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal and transfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof (art. 2:89 para. 5 BW). For the limited liability company, art. 2:195 BW provides a share transfer restriction that extends much further. According to this article, insofar as the articles of association do not restrict or exclude such right, a shareholder may transfer one or more of his shares to some of his near relatives, a
Isi1-ok.indd 25 12/13/2010 11:19:34 PM
Mah ka
m ah
co-shareholder and to the company, but in respect of any other transfer the articles of association must contain restrictions on transfer (art. 2:195 paras. 1-2 BW). Such restrictions on transfer must provide that the shareholder shall require the approval of a transfer by a corporate body of the company, designated by the articles, for the same to be valid (art. 2:195 para. 4 BW with a nuance in art. 2:195 para. 5 BW; see also art. 2:195 paras. 6-9 BW and art. 2:195a-195b BW). Article 2:198 para. 5 BW provides that art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares by a pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …

Text of Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …

Keputusan Mahkamah Agung

Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesianomor+… · Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaahliasuransi.com/wp-content/uploads/2015/06/434_Pdt.G_2010_PN.Jkt_.Sel_.pdf · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG - pt-palembang.go.idpt-palembang.go.id/documents/076_kma_sk_vi_2009.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia. keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia

Sejarah mahkamah agung

MAHKAMAH AGUNG Rl

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia fileTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahkamah Agu Mahkamah Agung Republik Indo Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · 2016. 12. 19. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/411_PDT_G_2013_PN_MDN.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah …lab-hukum.umm.ac.id/.../file/318_K_PDT_2017_Tolak_Kasasi.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

ARBITRASE - Mahkamah Agung

Sekretariat Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik … Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung ...2017/10/31 · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...endanghadrian.com/images/3370_K-Pdt-2015.pdf · kepada Endang Hadrian, S.H., M.H., dan kawan, Para Disclaimer Kepaniteraan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA › wp-content › uploads › 2020 › 09 › ...Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eengelollzi adalah Panitera pada

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK … · 2016. 5. 10. · KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik …repository.unika.ac.id/20308/7/15.C1.0065 DANIEL INDRA... · 2019. 11. 19. · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung ...repository.uph.edu/3406/10/Appendices.pdf · 2019. 5. 15. · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

New Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …endanghadrian.co.id/images/3370_K-Pdt-2015.pdf · 2017. 8. 16. · Bahwa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...repository.unair.ac.id/13796/13/12. Lampiran.pdf · terjadi pembatalan secara sepihak polis asuransi jiwa yang dilakukan

VISI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah …jdih.bnpt.go.id/storage/document/putusan_544_pid.b_2011... · 2020. 4. 20. · Direktori Putusan Mahkamah

Documents

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …

Text of Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung …