of 52 /52
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara gugatan dengan acara Hak Gugat Warga Negara ( Citizen Lawsuit atau Actio Popularis), pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut antara : 1 Yusril Darus , Laki - laki, Islam, usia 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sekata Gg. Bersama Lk. III, Nomor : 2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan … . …………………………………………… ; 2 Sopian, Laki - laki, Islam, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina VI Gg. Kasmo Lk. XIV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ………………………………………………………………..……….. ; 3 Eka Putra Z, SH, Laki - laki, Islam, usia 29 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Marelan 5 Pasar 2 Barat Gg. Putri Nomor 3, Kecamatan Marelan, Kota Medan …. ; 4 Arianto Tambunan, Laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prajurit Nomor : 60, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan …..…………………………………………..…. ; 5 Safaruddin, Laki - laki, usia 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Baret Biru Asrama PM 124. Gg. K. B Hati, Kelurahan P. Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan….. ……………………………………………………………….. ; Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/411_PDT_G_2013_PN_MDN.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

    secara gugatan dengan acara Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit atau Actio

    Popularis), pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini,

    menjatuhkan putusan sela sebagai berikut antara :

    1 Yusril Darus, Laki - laki, Islam, usia 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

    pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sekata Gg. Bersama Lk. III, Nomor :

    2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ….

    …………………………………………… ;

    2 Sopian, Laki - laki, Islam, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

    pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina VI Gg. Kasmo Lk. XIV,

    Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan

    ………………………………………………………………..……….. ;

    3 Eka Putra Z, SH, Laki - laki, Islam, usia 29 tahun, kewarganegaraan

    Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Marelan 5 Pasar 2

    Barat Gg. Putri Nomor 3, Kecamatan Marelan, Kota Medan …. ;

    4 Arianto Tambunan, Laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

    Jalan Prajurit Nomor : 60, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan

    Timur, Kota Medan …..…………………………………………..…. ;

    5 Safaruddin, Laki - laki, usia 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

    Wiraswasta, beralamat di Jalan Baret Biru Asrama PM 124. Gg. K. B Hati,

    Kelurahan P. Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan…..

    ……………………………………………………………….. ;

    Halaman 1 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    6 Darwaman Putra, Laki - laki, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

    pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pancing V Lingkungan III,

    Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan …..

    …………………………………………………………………….. ;

    7 Fadillah, Laki - laki, Islam, usia 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia,

    pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Prajurit Nomor : 6, Kelurahan Glugur

    Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ..……………………….. ;

    Selanjutnya disebut sebagai .……………………. PARA PENGGUGAT ;

    Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk

    yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), berkantor di

    Jalan Ambai Nomor : 34, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan

    Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013, baik

    sendiri maupun bersama - sama ;

    L A W A N

    1 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara,

    beralamat di Jalan Brigjend Katamso Km. 5,5, Medan, selanjutnya disebut

    sebagai …..……………………………TERGUGAT I ;

    2 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, beralamat

    di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor : 284 Medan, selanjutnya disebut sebagai …..

    ………………………..…TERGUGAT II ;

    3 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan

    Jaringan Sumut - Aceh - Riau, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo

    2

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Nomor : 12 Medan, selanjutnya disebut sebagai .………………………..

    ……………………………TERGUGAT III ;

    4 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur

    Beban, beralamat di Jalan S. Parman 230 Padang, selanjutnya disebut sebagai

    …..…………………………TERGUGAT IV ;

    5 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden

    Republik Indonesia, beralamat di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara

    Jakarta, selanjutnya disebut sebagai …TERGUGAT V ;

    6 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden

    Republik Indonesia, cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

    beralamat di Jalan Medan Selatan 18 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

    …………………….…..……………………………TERGUGAT VI ;

    7 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden

    Republik Indonesia, cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

    beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor : 2 Jakarta, selanjutnya disebut

    sebagai ……………....……………………………TERGUGAT VII ;

    8 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden

    Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat

    di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor : 2 - 4 Jakarta Pusat, selanjutnya

    disebut sebagai ……………………TERGUGAT VIII ;

    9 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah Daerah Sumatera

    Utara, cq. Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro

    Nomor : 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai ………TERGUGAT IX ;

    Keseluruhan Tergugat untuk selanjutnya disebut juga sebagai………… …..

    ……………………………………………………….PARA TERGUGAT ;

    PENGADILAN NEGERI tersebut ;

    Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat ;

    Halaman 3 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

    Setelah membaca dan meneliti Tanggapan pihak Para Tergugat ;

    TENTANG DUDUKNYA PERKARA

    Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 15

    Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

    tertanggal 17 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.

    Mdn, telah mengajukan gugatan Citizen Lawsuit terhadap Para Tergugat atas hal - hal

    sebagai berikut :

    1 Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti

    halnya Warga Negara Republik Indonesia lainnya yang berstatus sebagai Warga

    Kota Medan, Sumatera Utara, yang selama ini menggunakan Jasa

    Ketenagalistrikan sebagai fasilitas umum, yang berhak atas pelayanan

    ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan

    harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

    rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang

    berkelanjutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30

    tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;

    2 Bahwa Para Penggugat dijamin hak - haknya dalam Konstitusi Negara

    Republik Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

    secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

    sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945 ;

    3 Bahwa Para Penggugat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan mengajukan

    gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

    UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

    4 Bahwa landasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini juga

    sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor

    30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa Konsumen

    berhak untuk mendapatkan gati rugi apabila terjadi pemadaman yang

    4

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin

    usaha penyediaan tenaga listrik ;

    5 Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki

    hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan

    kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)

    Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “setiap

    orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

    yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;

    6 Bahwa Para Penggugat dijamin haknya “mendapatkan pelayanan yang

    berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan” sebagaimana diatur

    dalam pasal 18 huruf I UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

    7 Bahwa telah diketahui, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2), serta pasal 56 ayat

    1 UU Nomor 30 tahun 2009, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat

    IV adalah pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umum

    ;

    8 Bahwa Tergugat IX dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

    hubungan dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII

    sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah ;

    9 Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

    VIII dan Tergugat IX sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah

    pengemban amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang yang terkait dengan pelayanan

    jasa ketenagalistrikan untuk kepentingan umum ;

    10 Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945 dinyatakan ”Cabang - cabang produksi yang penting

    bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

    negara”. Oleh karenanya, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

    Halaman 5 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    pelayanan umum yang layak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3)

    Undang - Undang Dasar 1945 ;

    11 Bahwa berdasarkan pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2009, ayat (1) ”Penyediaan

    tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

    Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.

    Ayat (2) “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

    kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan

    melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik” ;

    12 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

    memiliki kewenangan dibidang ketenagalistrikan sesuai tingkatannya

    sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2009.

    Kewenangan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

    Tergugat IX juga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

    penyediaan tenaga listrik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 UU Nomor

    30 tahun 2009 ;

    13 Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kepentingan hukum Para

    Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

    dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka mewujudkan perlindungan, jaminan

    dan penegakan hukum, sebagaimana ditentukan dalam aturan-aturan hukum

    yang tersebut diatas ;

    14 Bahwa Para Penggugat menggunakan mekanisme hak gugatan warga negara

    (Citizen Lawsuit) terhadap Para Tergugat. Mekanisme ini digunakan untuk

    mengatasi kekosongan hukum acara perdata yang menghendaki setiap orang

    yang menggugat harus memasukkan surat gugatan seperti in casu ;

    15 Bahwa kemungkinan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen

    lawsuit diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku antara lain yaitu :

    a Pasal 5 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok

    Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum

    6

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dengan tidak membeda - bedakan orang”. Ayat (2): “Pengadilan membantu

    pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

    untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” ;

    b Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

    Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,

    mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

    hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

    mengadilinya” ;

    16 Bahwa telah diketahui, penduduk Sumatera Utara jumlahnya sangat besar

    (kurang lebih 13.215.401 jiwa), dan bila masing - masing secara langsung

    mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para

    Tergugat atas pelanggaran hak - hak selaku warga Negara Republik Indonesia

    yang terjadi akibat pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai aturan

    (sebagaimana amanat UU Nomor 30 tahun 2009), maka proses pengajuan

    gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar,

    sehingga menjadi tidak sesuai dengan prinsip - prinsip yang ditetapkan dalam

    sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

    17 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai warga negara

    Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam

    memperjuangkan pemenuhan hak setiap warga Negara Republik Indonesia

    dalam mekanisme hak gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan

    upaya terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan - kesulitan

    teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran

    bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia ;

    18 Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah

    bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai

    pihak yang dirugikan atas pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai

    aturan sehingga terjadi pemadaman listrik secara sewenang - wenang oleh PT.

    PLN (Persero) lebih kurang hingga 4 setiap hari yang menyebabkan kerugian

    bagi Para Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia pengguna jasa

    ketenagalistrikan, dengan ini mengajukan gugatan warga Negara terhadap Para

    Halaman 7 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Tergugat dalam hal terjadinya pelanggaran hak - hak untuk mendapatkan

    ketersediaan tenaga listrik yang cukup, kualitas yang baik untuk meningkatkan

    kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;

    FAKTA HUKUM :

    1 Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

    dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan

    Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tenaga

    listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan

    tujuan pembangunan nasional tersebut ;

    2 Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam

    mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga

    listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan

    dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah

    yang cukup, merata, dan bermutu ;

    3 Bahwa keberadaan tenaga listrik bagi masyarakat dari hari ke hari semakin

    terasa sangat penting. Karena itu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

    masyarakat serta upaya mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan

    dari penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik ;

    4 Bahwa begitu pentingnya penyediaan tenaga listrik, harusnya pemerintah

    menempatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur vital yang

    mendapat dukungan politik dan ekonomi sebagai prioritas utama untuk

    dilaksanakan ;

    5 Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di

    bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan

    sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin

    tersedianya tenaga listrik ;

    6 Bahwa menurut pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang

    ketenagalistrikan, ”Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

    ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan

    8

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

    rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang

    berkelanjutan” ;

    7 Bahwa pembangunan ketenagalistrikan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam

    pasal 2 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2009 harus menganut asas manfaat,

    efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan

    sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha

    yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan

    otonomi daerah ;

    8 Bahwa sejak Tahun 2005, sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero)

    Regional Sumatera Utara (wilyah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

    dan Tergugat IV) oleh pemerintah (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

    Tergugat VIII dan Tergugat IX) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber

    Daya Mineral Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005, dinyatakan sebagai

    daerah krisis penyediaan energi listrik ;

    9 Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

    akan berencana menambah lagi pasokan listrik sebesar 1.100 MW dari

    Pangkalan Susu 2 x 200 MW, Belawan 2 x 200 MW, Arun 2 x 200 MW, Nagan

    Raya 2 x 120 MW, karena saat ini daya listrik mencapi 1.500 MW ;

    10 Bahwa telah diketahui, diakhir tahun 2009, sistem kelistrikan di wilayah PT.

    PLN (Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,

    Tergugat III, dan Tergugat IV) mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 330

    MW yaitu PLTU Labuhan Angin, Sibolga berkapasitas 2 x 115 MW dan task

    force pembangkit disekitar Sumatera Utara berkapasitas 105 MW, dan pada

    Tahun 2010, mendapat pasokan listrik sebesar 180 MW dari PLTA Asahan I

    berkapasitas 2 x 90 MW ;

    11 Bahwa selanjutnya diakhir tahun 2011 sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN

    (Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,

    Tergugat III, dan Tergugat IV) memperoleh tambahan daya dari PLTU

    Halaman 9 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Meulaboh 2 x 100 MW, artinya pada tahun 2010 - 2011 total daya tambahan

    listrik mencapai 780 MW ;

    12 Bahwa prospek tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2012 memperoleh

    tambahan 4 pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer / IPP)

    masing - masing dari PLTU Kuala Tanjung 2 x 125 MW, PLTP Sarulla

    Unit I sebesar 110 MW, PLTP Sarulla Unit II sebesar 110 MW serta

    pengoperasian PLTA Asahan III berkapasitas 2 x 87 MW ;

    13 Bahwa dari dalil gugatan pada fakta hukum point 9, 10 dan 11 seharusnya

    sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara

    (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) semakin

    baik, bagus dan berkualitas dengan adanya penambahan daya dari beberapa

    pembangkit baru seharus dan sepantasnya tidak terjadi lagi pemadaman listrik

    terus menerus ;

    14 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ”wajib

    menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang

    berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan

    masyarakat” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor

    30 tahun 2009 ;

    15 Bahwa pernyataan ”saat ini PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara

    (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV)

    mengalami defisit listrik sebesar 30 MW, namun penambahan pasokan listrik

    tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan untuk menjawab

    tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi kapasitas Interkoneksi PLN

    telah mencapai 270 Kilovolt” (disampaikan oleh Direktur Konstruksi PLN,

    Nasri Sebayang) perlu untuk diuji kebenarannya, sebab hingga saat gugatan ini

    diajukan pemadaman listrik dibeberapa daerah terus terjadi ;

    16 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan

    pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat pada

    wilayah PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara, hampir di setiap harinya

    10

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    merupakan pelanggaran terhadap hak - hak konsumen yang diatur di dalam

    undang - undang ;

    17 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) UU Nomor : 30 tahun

    2009, “Konsumen berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat

    tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,

    mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan

    mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan

    dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan

    tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga

    listrik” ;

    18 Bahwa semestinya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan

    Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 “PLN harus memberikan kompensasi

    sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan jika

    pemadaman lebih dari satu jam” ;

    19 Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

    pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, perlindungan konsumen bertujuan ”Meningkatkan

    kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

    mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

    dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa, meningkatkan

    pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak -

    haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

    mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

    untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha

    mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang

    jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang

    dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau

    jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen” ;

    20 Bahwa semestinya menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

    Konsumen, pasal 19 ayat (1) disebutkan ”Pelaku usaha bertanggung jawab

    memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian

    Halaman 11 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau

    diperdagangkan” ;

    21 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

    sesungguhnya telah mengetahui di wilayah PT PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan tetapi tidak

    membuat atau sekurang - kurangnya melakukan langkah - langkah yang tegas

    sesuai tugas dan wewenang dalam jabatannya guna membuat kebijakan yang

    bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik ;

    22 Bahwa sikap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

    Tergugat IX yang tidak melaksanaka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai

    kewenangan masing - masing berdampak kerugian besar bagi Para Penggugat

    Karena sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik secara bergilir lebih

    kurang 4 (empat) jam perhari hampir di setiap harinya ;

    23 Bahwa dalam rangka pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor

    25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

    VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak pernah berupaya meningkatkan

    kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas

    umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan

    bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di

    dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini ketenaglistrikan ;

    24 Bahwa dari dalil - dalil di atas menunjukkan usaha pengelolaan penyediaan

    tenaga listrik yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak menunjukkan hasil yang

    memuaskan, kemudian dalam rangka penanggulangan krisis energi listrik dan

    atau untuk menyelamatkan sistem listrik di wilayah Regional Sumatera Utara,

    Para Tergugat tidak bersinergi dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai

    dengan kewenangan masing - masing ;

    FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

    1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengurangi

    pelayanan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang

    12

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    baik dengan cara melakukan pemadaman listrik secara bergilir lebih kurang 4

    (empat) jam perhari di berbagai tempat hampir di setiap harinya ;

    2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak dapat

    menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang

    baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara

    adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, padahal

    setiap tahunnya menerima pasokan listrik dari sejumlah pembangkit listrik di

    Sumatera Utara ;

    3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku

    penyelenggara penyediaan tenaga listrik tidak menyediakan tenaga listrik yang

    memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tidak memberikan

    pelayanan yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat

    sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor 30 tahun

    2009 ;

    4 Bahwa terhadap dalil fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 3 di atas,

    Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dikenakan sanksi

    administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan / atau

    pencabutan izin usaha yang ditetapkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan

    Tergugat VII sesuai dengan kewenangannya ;

    5 Bahwa sekalipun sejak awal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

    IV dapat memperhitungkan akan timbul kerugian bagi Para Penggugat terhadap

    pemadaman listrik yang dilakukan, namun Para Tergugat tidak mengambil

    tindakan - tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk mengatasi

    krisis listrik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

    dan Tergugat IV selaku pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk

    kepentingan umum dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII

    dan Tergugat IX yang berwenang mengelola, membina dan mengawasi usaha

    penyediaan tenaga listrik telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban

    hukumnya ;

    Halaman 13 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya selalu

    meminta ma’af melalui media massa tanpa memberikan kompensasi atas

    perbuatan memadamkan aliran listrik lebih kurang 4 (empat) jam setiap harinya,

    dan tanpa menghiraukan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selaku

    konsumen ;

    7 Bahwa secara etika, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

    IV pada fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 6 di atas dapat

    dibenarkan, namun secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

    Tergugat IV tidak melaksanakan amanah pasal 29 ayat 1 UU Nomor 30 tahun

    2009, “Konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi

    pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian

    oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik” dan Surat Keputusan

    Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 harus

    memberikan kompensasi sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan

    kepada pelanggan jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;

    8 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan

    Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas hak konsumen in casu UU

    Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal 29 ayat (1) huruf (a).

    Hak untuk mendapat pelayanan yang baik, (b). Hak untuk mendapat tenaga

    listrik terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, (c). Memperoleh

    tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, dan (d).

    Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik ;

    9 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan

    perbuatan melawan hukum atas kelalaian melaksanakan kewajiban hukumnya

    in casu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7

    menetapkan; ”Kewajiban pelaku usaha adalah; (a)..... (b)...... (c)

    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

    diskriminatif, (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /

    atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau

    jasa yang berlaku” ;

    14

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    10 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak

    mengefektifkan lembaga yang sudah dibentuk yaitu Penyaluran dan Pusat

    Pengatur Beban Sumatera Utara (P3B SUMUT) berdasarkan Kep. Direksi PT.

    PLN (Persero) Nomor : K / 023 / DIR / 2004 untuk mengatasi krisis listrik di

    Sumatera Utara ;

    11 Bahwa telah diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII

    dan Tergugat IX, atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

    Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005 menyatakan di wilayah PT. PLN (Persero)

    Regional Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan

    tetapi tidak membuat atau sekurang-kurangnya melakukan langkah - langkah

    yang bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik. Terbukti

    sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam

    perhari, hampir di setiap harinya ;

    12 Bahwa Tergugat V tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana ditegaskan

    dalam pasal 5 ayat (2) yang meliputi penetapan peraturan daerah provinsi di

    bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah

    provinsi, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang

    ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi,

    pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi dan penetapan sanksi

    administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah

    provinsi ;

    13 Bahwa Tergugat VIII tidak secara nyata dan sungguh - sungguh sesuai tugas

    dan wewenang yang ada dalam jabatannya, untuk menyediakan anggaran dan/

    atau mengajukan anggaran yang cukup di dalam Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Negara (APBN) untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem

    ketenagalistrikan atau sekurang-kurangnya telah membiarkan sistem listrik

    tidak berfungsi dengan baik sesuai keandalannya ;

    14 Bahwa Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu pasal

    22 huruf b jo pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2004

    tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

    mempunyai kewajiban ”meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”. Pasal

    Halaman 15 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    23 ayat (1) disebutkan ”Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud

    dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja

    pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan

    pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan

    daerah” ;

    15 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak menjalankan

    kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 UU Nomor 30 tahun

    2009 untuk segera menetapkan pedoman penyusunan rencana umum

    ketenagalistrikan untuk menanggulangi krisis listrik yang terjadi di wilayah PT.

    PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;

    16 Bahwa Tergugat V telah mengabaikan kewenangannya sebagaimana ditegaskan

    dalam pasal 5 ayat (1) yang meliputi menetapkan kebijakan ketenagalistrikan

    nasional, menetapkan pedoman, standar, dan kriteria di bidang

    ketenagalistrikan, menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional,

    pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan

    yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah, pengangkatan inspektur

    ketenagalistrikan, pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan

    untuk seluruh tingkat pemerintahan dan penetapan sanksi administratif kepada

    badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah ;

    17 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

    sebagaimana tersebut pada fakta Perbuatan Melawan Hukum point 11, 12, 13,

    14 dan 15 di atas, tidak secara nyata dan sungguh-sungguh membantu,

    mendorong dan berusaha melakukan percepatan pembangunan pembangkitan

    serta menyelamatkan atau memulihkan sistem kelistrikan atau sekurang -

    kurangnya telah membiarkan sistem listrik tidak berfungsi dengan baik sesuai

    keandalannya, di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara.

    Terbukti sampai gugatan ini didaftarkan masih terjadi pemadaman listrik lebih

    kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat, hampir di setiap harinya ;

    18 Bahwa tindakan Para Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan asas

    pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun

    2009 pasal 2 ayat (1) yaitu: ”asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

    16

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan

    pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan

    keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan otonomi daerah” ;

    19 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas umum

    Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun

    2004 pasal 20 yaitu: ”asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,

    asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

    profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas” ;

    20 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas

    penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25

    tahun 2009 pasal 4 yaitu: ”asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan

    hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif,

    persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan

    khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan

    keterjangkauan” ;

    21 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan prinsip

    ketelitian, kepatutan dan kehati - hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan

    praktek yurisprudensi ;

    22 Bahwa dari hal - hal tersebut di atas maka terbukti secara fakta hukum bahwa

    Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

    hukum dan melanggar kesusilaan baik atau adanya unsur kesalahan serta

    bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain adanya hak subyektif

    yang dilanggar. Pelanggaran hak tersebut bertentangan dengan undang -

    undang, dan atau Peraturan Pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan

    dengan unsur sengaja. Atau sekurang - kurangnya membiarkan kondisi krisis

    energi listrik terus menerus terjadi ;

    23 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana

    dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh

    Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan melawan hukum

    (onrechtmatigedaad) ;

    Halaman 17 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    SIFAT MELAWAN HUKUM :

    1 Bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum

    sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. pasal 1366 jo. pasal 1367 ayat (3)

    KUHPerdata ;

    Pasal 1365 KUH Perdata :

    “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

    lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

    mengganti kerugian tersebut”.

    Pasal 1366 KUH Perdata :

    "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan

    perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

    kurang hati - hatinya".

    Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata :

    “Majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk

    mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian

    yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawah - bawahan mereka di

    dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

    2 Bahwa menurut arrest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan

    perbuatan melawan hukum terdiri dari “melanggar hak subyektif orang lain,

    bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan

    kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam

    masyarakat terhadap diri atau barang orang lain” ;

    3 Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.

    Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan

    Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau

    bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan

    18

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam

    pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” ;

    KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT:

    1 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas, tindakan Para Tergugat telah

    menimbulkan ketidakpastian penyediaan energi listrik kepada konsumen,

    akibatnya terjadi pemadaman listrik atau setidak - tidaknya pelayanan energi

    listrik di wilayah Regional Sumatera Utara selalu dibayangi perasaan takut akan

    terjadinya pemadaman bergilir ;

    2 Bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik, sejumlah sektor vital tercatat

    mengalami kerugian, seperti sektor investasi dan industri terpukul dan kacau,

    sektor ekonomi usaha kecil dan menengah lumpuh, sektor rumah tangga atau

    perkantoran banyak peralatan elektronika rusak dan aktivitas rutin atau

    pelayanan publik terhenti, sektor parawisata terancam bangkrut, sektor lalu

    lintas macet dan sektor lain yang menimbulkan semakin tingginya risiko

    menurunnya kualitas kehidupan masyarakat ;

    3 Bahwa pemicu terjadinya kebakaran di LP Tanjung Gusta Medan pada hari

    Kamis, 11 Juli 2013 diduga akibat dari pamadaman listrik sejak pagi hingga

    malam hari, sehingga para napi merasa gerah, tidak mendapatkan pasokan air

    menjelang berbuka puasa ;

    4 Bahwa lebih mengkhawatirkan lagi pada sektor penyelenggaraan sistem

    pendidikan bagi anak - anak di setiap jenjangnya terancam ambruk. Matinya

    listrik telah mematikan aktivitas proses belajar mengajar. Aktifitas belajar

    nyaris lumpuh dan ruangan tiba - tiba gelap, karena peralatan teknologi yang

    berhubungan dengan energi listrik tidak bisa beroperasi. Suasana rumah

    menjadi serba gelap, sehingga segenap aktivitas belajar dipastikan terganggu.

    Kondisi demikian jelas dapat mengancam keberlangsungan sistem pendidikan

    yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa ;

    5 Bahwa dari kondisi diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

    bertanggungjawab dan wajib menjamin ketersediaan tenaga listrik yang

    Halaman 19 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan

    yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat, memenuhi ketentuan

    keselamatan ketenagalistrikan dan mengutamakan produk dan potensi dalam

    negeri ;

    6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung

    jawab memberikan ganti kerugian berupa pemberian kompensasi sebesar 10 %

    dari kewajiban listrik bulanan kepada Para Penggugat jika terjadi pemadaman

    lebih dari satu jam sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur

    Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;

    7 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai

    pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung

    jawab hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

    darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan

    keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;

    8 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX memiliki

    kewajiban dan tanggungjawab hukum untuk menjalankan kewenangan yang

    ada padanya serta membuat ketetapan dan kebijakan - kebijakan dalam rangka

    mengatasi krisis tenaga listrik di Sumatera Utara ;

    PERMOHONAN PROVISI :

    1 Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan, pemadaman listrik masih

    terus terjadi, kerugian terus bertambah dan hak - hak Para Penggugat belum

    dipenuhi, maka kami ajukan permohonan provisi ;

    2 Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1)

    HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung

    Republik Indonesia ;

    3 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas yang menunjukkan sifat darurat perkara

    aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

    hukum tetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat

    20

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    (kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan

    sebagai berikut :

    a Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat

    IX mengeluarkan kebijakan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

    dan Tergugat IV mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana

    secara penuh untuk mengatasi dengan segera krisis tenaga listrik ;

    b Memerintahkan Para Tergugat dengan kebijakannya masing - masing

    untuk menjamin agar pemadaman listrik selama 4 (empat) sampai 9

    (sembilan) jam setiap harinya tidak terjadi lagi ;

    c Memerintahkan Turut Tergugat memberikan kompensasi kepada

    seluruh warga Negara yang berada dalam wilayah tersebut dengan nilai

    yang diperhitungkan sesui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal

    Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;

    PETITUM :

    Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya agar

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk

    memutuskan hal - hal sebagai berikut :

    1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

    2 Menyatakan Para Penggugat sah secara hukum untuk mengajukan gugatan

    Citizen Lawsuit dalam upaya penyelamatan dan memulihkan sistem listrik di

    wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar warga negara di

    wilayah tersebut mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan

    keandalan yang baik ;

    3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

    (onrechtmatigedaad) ;

    4 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

    membentuk, merevitalisasi atau mengefektifkan kinerja Lembaga Penyaluran

    Halaman 21 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    dan Pusat Pengatur Beban (P3B) untuk mengatasi krisis listrik di wilayah PT.

    PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;

    5 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV segera

    melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi krisis listrik di wilayah

    PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar tidak terjadi pemadaman

    bergilir yang dapat merugikan Para Penggugat ;

    6 Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

    Tergugat IX secara sungguh - sungguh melakukan pembinaan dan pengawasan

    terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

    7 Memerintahkan Para Tergugat bersinergi membuat kebijakan untuk menjamin

    ketersediaan pasokan tenaga listrik di wilayah PT. PLN (Persero) Regional

    Sumatera Utara cukup dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

    8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV

    memberikan kompensasi 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan

    jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;

    9 Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan ma’af secara

    tertulis kepada Para Penggugat atau keseluruhan pelanggan listrik di wilayah

    PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara yang diumumkan melalui : 1

    stasiun TVRI SUMUT, 1 stasiun radio di SUMUT, 2 (dua) media cetak

    nasional dan 5 media cetak lokal selama tiga hari berturut - turut yang isinya

    sebagi berikut :

    “Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Badan

    Usaha Milik Negara RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Sumatera Utara, PT.

    PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Wilayah

    Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

    SUMUT - Aceh - Riau dan PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur

    Beban, menyatakan penyesalan yang sedalam - dalamnya atas perbuatan

    melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan

    melakukan kewajiban hukum kami terkait dengan terjadinya pemadaman listrik

    22

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    secara bergilir 4 (empat) sampai 9 (sembilan) jam hampir setiap harinya yang

    telah merugikan pelanggan kami dan telah merampas hak - hak para

    penggugat dan pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

    sekitarnya, Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini

    menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak -

    hak seluruh pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

    sekitarnya, serta perubahan sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang

    bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang dapat digunakan sebesar -

    besarnya bagi Warga Negara Indonesia keseluruhan”.

    10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga

    putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

    11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

    walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

    SUBSIDER :

    Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et

    bono).

    Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

    Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Farid Wajdi, SH, MHum dan Faisal

    Riza, SH, MH, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV datang menghadap Kuasa

    hukumnya C.Chandra Sinulingga, SH, Nurleli, SH, Rhamses Hasibuan, SH, Tergugat

    VI datang menghadap Kuasa Hukumnya Henry Y. W. Hutagaol, SH, MH, sedangkan

    Tergugat VII datang menghadap kuasa hukumnya Nani Sukamto, sedangkan Tergugat

    VIII datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat IX hadir kuasa hukumnya

    Fredy, SH, MH dan Tulus Naibaho, SH, masing - masing sebagaimana surat kuasa

    khusus terlampir dalam berkas perkara, sementara Tergugat V tidak pernah hadir dan

    datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut, sementara Tergugat VIII,

    tidak pernah mengajukan Surat Kuasanya, sehingga dianggap tidak pernah hadir, dan

    karenanya dengan demikian Tergugat V dan Tergugat VIII yang telah diberi

    kesempatan untuk mengajukan tanggapannya atas bentuk formalitas gugatan Para

    Penggugat, dianggap tidak akan menggunakan haknya ;

    Halaman 23 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menimbang, bahwa pada proses awal pemeriksaan perkara ini sesuai dengan

    prinsip Cirtizen Lawsuit, majelis telah memeriksa kelengkapan identitas Para

    Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) yang bersangkutan ; Dalam

    pemeriksaan tersebut ternyata Arianto Tambunan sebagai Penggugat dengan nomor

    urut 4 (empat), Kartu Tanda Penduduknya yang merupakan bukti yang sah sebagai

    penduduk dan warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor

    : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak pernah mampu ditampilkan

    kepersidangan, karena yang diajukan ternyata KTP atas nama MHD ARIYANTO

    TAMBUNAN dengan alamat Jalan Prajurit Nomor : 33, Kelurahan Glugur Darat II,

    Kecamatan Medan Timur, yang berarti nama dan alamatnya sangat berbeda satu sama

    lain ;

    Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini merupakan

    gugatan Hak Gugat Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit

    atau Actio Popularis), maka dalam perkara ini akan diberlakukan hukum acara Citizen

    Lawsuit. Dimana sebelum memasuki acara jawab menjawab diantara para pihak,

    terlebih dahulu pada tahap pertama akan dilakukan sertifikasi yakni kepada pihak Para

    Tergugat diberikan kesempatan satu kali untuk memberikan tanggapan atas bentuk

    formal surat gugatan dan dalam tanggapannya tersebut bukanlah menyangkut atau

    berhubungan dengan materi pokok perkara, akan tetapi hanya mengenai persyaratan

    formal tentang sahnya gugatan ini diajukan dalam bentuk Citizen Lawsuit ;

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan Para

    Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV telah menanggapinya sebagai berikut :

    • Bahwa istilah Citizen Lawsuit sebagai suatu hak gugat warga Negara

    banyak dikenal dalam system hukum di Amerika Serikat, India dan

    Australia khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan ;

    • Bahwa di Amerika Serikat hak gugat warga Negara ini diperkenalkan

    pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act (article 304) ;

    • Bahwa setelah itu Citizen Lawsuit juga dapat ditemui pada beberapa undang

    - undang dalam Hukum Lingkungan di Amerika seperti Clean Water Act

    24

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    (article 505), Comprehensive Environmental Response Compensation and

    Liability Act (article 310), Resource Conversation and Recovery Act

    (article 7002. Didalam undang - undang tersebut diatur bahwa gugatan

    dapat dilakukan oleh warga Negara demi perlindungan lingkungan, terlepas

    apakah warga negara tersebut mengalami langsung pencemarannya atau

    tidak ;

    • Bahwa menurut sejarah Citizen Lawsuit dikembangkan di Amerika Serikat

    dan India, berdasarkan suatu pemikiran bahwa pada kenyataannya

    pemerintah (federal) sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk

    menegakkan hukum atua melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan

    oleh undang-undang kepadanya. Dengan alasan ini Citizen Lawsuit

    dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya

    kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari Negara

    atau otoritas Negara ;

    • Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara dengan system Civil Law,

    dimana dalam sistem ini tidak dikenal adanya gugatan warga Negara

    (Citizen Lawsuit) dan aturan yang mendasari adanya gugatan ini tidak

    diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya

    hakim Indonesia harus berkiblat pada sistem hukum negara - negara yang

    mengenal Citizen Lawsuit agar penemuan hukum yang dilakukan tidak asal

    “terobos” dengan dalil bahwa hakim tunduk pada azas Ius Curia Novit

    sebagaimana beberapa putusan perkara Citizen Lawsuit yang pernah ada di

    Indonesia ;

    • Bahwa berdasarkan uraian diatas, mekanisme atau prosedur gugatan warga

    Negara (Citizen Lawsuit) hanya dapat diterima sebagai salah satu bentuk

    gugatan perdata sepanjang memenuhi persyaratan sebagai gugatan warga

    Negara (Citizen Lawsuit). Adapun mengenai persyaratan dari gugatan

    warga Negara (Citizen Lawsuit), hakim dapat membandingkan dengan apa

    yang diterapkan di negara yang mengakui gugatan warga negara (Citizen

    Lawsuit) ;

    Halaman 25 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa dengan mendasarkan pada praktek dalam sistem hukum negara - negara

    yang mengenal Citizen Lawsuit seperti di Amerika Serikat, India dan Australia serta

    beberapa gugatan Citizen Lawsuit yang pernah diajukan di Indonesia, dapat dijabarkan

    karakteristik dari gugatan Citizen Lawsuit yang kemudian menjadi persyaratan yang

    harus dipenuhi oleh suatu gugatan Citizen Lawsuit diantaranya sebagai berikut :

    1 Tergugat dalam Citizen Lawsuit adalah Penyelenggara Negara ;

    • Penyelenggara negara dalam hal ini mulai dari Presiden dan Wakil Presiden

    sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara

    di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak

    warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain penyelenggara Negara tidak

    boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut

    Tergugat. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik

    sebagai Tergugat / Turut Tergugat maka gugatan tersebut manjadi bukan

    Citizen Lawsuit lagi, karena ada unsur warga Negara melawan warga

    Negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bias diperiksa

    dengan mekanisme Citizen Lawsuit ;

    • Bahwa faktanya pada gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Para

    Penggugat, yang menjadi Para Tergugat adalah terdiri atas 2 (dua) unsur

    yaitu :

    a Pemerintah / Penyelenggara Negara yaitu Presiden Republik Indonesia

    (Tergugat V), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat

    VI), Menteri Badan Usaha Milik Negara (Tergugat VII), Menteri

    Keuangan (Tergugat VIII) dan Gubernur (Tergugat IX) ;

    b Non Pemerintah yaitu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera

    Bagian Utara (Tergugat I), PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera

    Utara (Tergugat II), PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan

    dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau (Tergugat III) dan PT. PLN

    (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (Tergugat IV) ;

    26

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2 Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige (overheids) daad) yang

    didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara ;

    • Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan

    oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara.

    Para Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan

    perbuatan melawan hukum (onrechtmatige (overheids) daad) tersebut ;

    • Bahwa faktanya objek sengketa dalam gugatan Citizen Lawsuit yang

    diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum

    (onrechtmatigedaad) atas terjadinya “pemadaman listrik secara bergilir”

    yang muncu