I * I»

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 59A /Sek/SK/ 11/2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN

BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang

baik dan untuk meningkatkan kinerja

pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah

Agung Republik Indonesia perlu disusun

pedoman untuk mencegah dan menangani

terjadinya benturan kepentingan pejabat dan

pegawai di lingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

-2-

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH

AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

: Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung ini.

: Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi

kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya untuk mengenal, mencegah

dan mengatasi benturan kepentingan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

: Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal(l).

-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 9 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N U R H A D I

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :1. Ketua Mahkamah Agung RI;2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;4. Para Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI.

-4-

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG-RI NOMOR : 59A/SEK/SK/11/2014 TANGGAL : 29 miWEER 2014

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

A, Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good

govemment) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi

masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya serta dalam rangka penciptaan lingkungan

keija yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan

penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat

atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan

tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat

atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya dalam penanganan benturan kepentingan.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang

menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung,

pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi

birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai

berikut:

a. Menciptakan budaya keija organisasi yang dapat mengenal,

mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

-5-

b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya

kerugian negara;

c. Meningkatkan integritas;

d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai

di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap

setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya,

sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau

tindakannya.

B. Benturan Kepentingan

1. Bentuk Benturan Kepentingan sebagai berikut:

a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menerima

gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu

keputusan/jabatannya.

b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

menggunakan aset jabatan untuk kepentingan

pribadi/golongan.

c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan

pribadi/golongan.

d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa

mengikuti prosedur yang seharusnya.

e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam

proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya

pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

-6-

f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

menyalahgunakan jabatan.

g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2. Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut:

a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berpihak akibat

pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau

pemberian gratifikasi.

b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang

diskriminatif.

c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas

jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.

d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya berdasarkan keputusan yang tidak profesional.

e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya melakukan komersialisasi

pelayanan publik.

f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya menggunakan aset dan informasi

rahasia untuk kepentingan pribadi.

g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya melakukan pengawasan tidak

sesuai norma, standar, dan prosedur.

h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya menjadi bagian dari pihak yang

memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat

dalam kasus persidangan.

j. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan

berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

-7-

k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau

membuka jasa profesi lainnya.

3. Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara

membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan

tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara

menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa

menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan

akuntabel.

c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang

dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak

tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan

maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi

keputusannya.

d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian

uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

peijalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi

kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan

penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan

budaya organisasi yang ada.

C. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan

kepentingan.

3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran

terhadap benturan kepentingan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya yang terkait dalam pengambilan keputusan

M H H B N M M M M M M M M M M M M M M N

-8-

dan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan

benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau

tindakan;

2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan

langsung penjabat pengambilan keputusan dan/atau tindakan

dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-

bukti terkait;

3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran

laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka

keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap

berlaku;

5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka

waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau

kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;

dan

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut

hasil pemeriksaan teijadinya benturan kepentingan dilaksanakan

oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

E. Upaya yang Diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan

Kepentingan adalah :

1. Komitmen dan keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan

pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan

mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik,

kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian khusus atas hal tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang

dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan teijadinya

situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat

perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan).

b. Gratifikasi.

c. P e k e r j a a n t a m b a h a n .

d. Informasi orang dalam.

-9-

e. Kepentingan dalam pengadaan barang.

f. Tuntutan keluarga dan komunitas.

g. Kedudukan di organisasi lain.

h. Intervensi pada jabatan sebelumnya.

i. Perangkapan jabatan.

3. Menghindari situasi benturan kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya

benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap

terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan,

antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan

untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri

(recusal) dari pengambilan keputusan secara ad hoc.

4. Pemantauan dan evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan

benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala

untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan

yang terus berubah.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N U RH AD I

S U R A T K E P U T U S A N

K E T U A P E N G A D IL A N N E G E R I K IS A R A N

Nomor: 2 6 /SK/KPN/08/2020

T E N T A N G

P E N E T A P A N T IM P E N Y E L E S A IA N B E N T U R A N K E P E N T IN G A N

D IL IN G K U N G A N P E N G A D IL A N N E G E R I K IS A R A N

a. B ahw a d a la m ra n g ka o p tim a lis a s i k in e rja P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n yang

m e m b a n g u n zo n in te g rita s m e n u ju w ila y a h b e b a s ko ru p s i d a n w ila y a h b iro k ra s i

b e rs ih b e b a s m e la ya n i, m a ka p e rlu d is u s u n p e tu n ju k p e la ksa n a a n s e b a g a i a cuan

u n tu k m e n ce g a h da n m e n a n g a n i te rja d in y a b e n tu ra n ke p e n tin g a n d a la m

pe fa fcsaaan tu g a s -tu g a s cfi lin g k u n g a n P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n ;

b . B a h w a o le h k a re n a itu p e rlu m e n e ta p ka n p e m b e ria ku ka n p e n a n g a n a n b e n tu ra n

k e p e n tin g a n d i lin g ku n g a n P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n ;

1. U n d a n g - u n d a n g R I N o m o r 3 T a h u n 2 0 0 9 T e n ta n g P e ru b a h a n ke 2 U n d a n g -u n d a n g

RI N o m o r 14 T a h u n 1995 T e n ta n g M ahkam ah A g u n g R I;

2. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 2 T a h u n 1 986 T e n ta n g K e ku a sa a n K e h a k im a n {L e m b a ra n

N e g a ra R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 1986 N o m o r 2 0 , T a m b a h a n L e m b a ra n N ega ra

R I N o m o r 3 3 2 7 ); s e b a g a im a n a te la h d iu b a h d e n g a n U n d a n g - und a n g N o m o r 48

T a h u n 2 009 ;

3. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 8 T a h u n 1999 T e n ta n g P e n ye le n g g a ra a n N e g a ra yang

B e rs ih d a ri K o ru p s i, K o lu s i da n N e p o tism e ;

4. K e p u tu sa n S e k re ta ris M a h ka m a h A g u n g R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r: 59AJ SekJ SKJ

1 1 / 2 0 1 4 T e n ta n g P edom an P e n a n g a n a n B e n tu ra n K e p e n tin g a n D i L in g ku n g a n a n

M ahka m a h A g u n g da n B a dan P e ra d ila n d ib a w a h n ya ;

M E M U T U S K A N

; K E P U T U S A N K E T U A P E N G A D ILA N N E G E R I K IS A R A N T E N T A N G P E M B E R LA K U A N

P E N A N G A N A N B E N T U R A N K E P E N T IN G A N P A D A PENGADILAN NEGERI K ISAR AN ;

: M e n ca b u t S u ra t K e p u tu sa n K e tu a P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n K e la s IB N o m o r :

5 6 /S K /K P N /1 1 / 2 0 1 9 , T e n ta n g P e n e ta p a n T im P e n ye le sa ia n B e n tu ra n K e p e n tin g a n d i

L in g ku n g a n P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n ;

: B a h w a P e ja b a t / P e g a w a i yang n a m a -n a m a n ya te rc a n tu m d a la m T im P e n ye le sa ia n

B e n tu ra n K e p e n tin g a n d i L in g ku n g a n P e n g a d ila n N e g e ri K isa ra n ya n g te rla m p ir d a la m

K e p u tu sa n in i d ip a n d a n g c a ka p d a n m am pu d a la m m e la ksa n a ka n tu g a s te rs e b u t;

: K e p u tu sa n in i b e rla k u s e ja k ta n g g a l d ite ta p k a n , d e n g a n ke te n tu a n a p a b ila te rd a p a t

k e k e liru a n a kan d ia d a ka n p e rb a ika n s e b a g a im a n a m e s tin ya ;

M e n im b a n g

M e n g in g a t

M e n e ta p k a n

K esa tu

K e d u a

K e tig a

L A M P IR A N S U R A T K E P U T U S A N

K E T U A P E N G A D IL A N N E G E R I K IS A R A N

Nomor: ^ /SK/KPN/08/2020

T E N T A N G

T IM P E N A N G A N A N B E N T U R A N K E P E N T IN G A N

D IL IN G K U N G A N P E N G A D IL A N N E G E R I K IS A R A N

N O N A M A /N IP G O L /P A N G K A T J A B A T A N

1 2 3 4

1 A H M A D A D IB .S .H ..M .H

N ip . 1 9 8 0 0 3 0 2 2 0 0 7 0 4 1 001

P E N A T A T K . 1 ( l l ld ) H a k im P N . K is a ra n s e b a g a i

K o o rd in a to r

2 ID R IS .S .H ..M .H

N ip . 1 9 6 6 0 8 1 8 1 9 8 7 0 3 1 0 0 2

P E N A T A T K . 1 ( l l ld ) P a n ite ra P N . K is a ra n s e b a g a i

A n g g o ta

3 M E D IA N A B R T A R IG A N .S .H

N ip . 19771203 20 05 02 2 001

P E N A T A T K . 1 ( llld ) S e k re ta r is P N . K is a ra n s e b a g a i

A n g g o ta

kan

L ta n gg a l

K isa ran

S ' A g u s tu s 2 0 2 0

D ite tap ka

P ad a tam

KETUA PENGADILAN NEGERI K IS A R A N ,^ /