jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang mengadili perkara perdata pada peradilan

tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sebagai

berikut antara :

1. HAMZAH, beralamat di Kp. Muncul 010/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

2. AYUMAH, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

3. ROHAYATI, beralamat di Batujaya Utara 003/003 Batu Jaya, Ceper, Tangerang

Selatan;

4. JAKARIA, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

5. YAHYA, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

6. DEDE KURNIAWAN, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang

Selatan;

7. AWALUDIN, beralamat di Kp. Barusasih 009/003 Muncul Setu, Tangerang Selatan;

8. NURJANAH, beralamat di Kp. Baruasih 009/003 Muncul Setu,Tangerang Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H, Tessa

Simanjuntak, S.H., M.H, Fritzgerald Papilaya, S.H, Annissa Nindya Sandra, S.H,

dan Aldo Priatno, S.H, advokat dan asisten advokat pada Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum “JAT & Co”, beralamat di Ruko Glaze Blok 2D No. 15 Gading

Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 434/JAT&Co//SK/VIII/

2017, tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Nomor : 2118/Sk.Pengacara/2017/PN.Tng,

tanggal 06 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Lawan

1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. BADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang saat ini telah berubah nama

menjadi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL berdasarkan Keppres No.

197 Tahun 1998, beralamat di Jl. Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN,

beralamat di Golden Road Blok C27 No.59-61 , BSD Kota Tangerang

Selatan-Banten; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Hal 1 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.Tng.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

740/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Negeri

Tangerang Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng, tertanggal 6 Oktober 2017

tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim

dalam mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 11 Oktober

2017, tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

5. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6

Oktober 2017 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Oktober 2017, dan tercatat di

bawah register perkara perdata dibawah Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN.Tng telah

mengajukan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

A. DUDUK PERKARA (POSITA)

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Para Ahli Waris dari alm. Sait Wakeng yang

mempunyai sebidang tanah berdasarkan Persil Nomor 47.a.D.I Kohir Nomor C-

281 yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 876/Setu yang terletak

di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan surat ukur

tertanggal 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 yang diterbitkan oleh TURUT

TERGUGAT tanggal 27 Oktober 2015.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan “hak milik Atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan

pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan

dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata

untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak terhadap

barang itu.”

3. Bahwa Tanah milik Penggugat merupakan Tanah Warisan dari Alm Sait bin

Wakeng didasarkan dari Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/169 Kec.Setu/

2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setu Kecamatan Muncul.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm. Sait bin Wakeng telah

Mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

Tangerang Selatan (TURUT TERGUGAT) pada tahun 2015 dan telah

mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.876/Setu yang terletak di

Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan surat ukur

tertanggal 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 yang diterbitkan oleh TURUT

TERGUGAT tanggal 27 Oktober 2015 ;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah membayarkan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) secara teratur sampai tahun 2015 terhadap objek SHM No.

876/Setu.

6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual / menjaminkan tanah

tersebut kepada pihak lain dan sampai saat ini SHM No. 876/Setu masih

dimiliki oleh PARA PENGGUGAT.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT berkeinginan untuk menggunakan tanah

tersebut, tetapi sekitar Bulan Februari 2017 di atas tanah tersebut

sebelumnya telah ada bangunan pihak lain yang digunakan untuk berjualan

dan untuk tempat tinggal.

8. Bahwa untuk melakukan pengosongan PARA PENGGUGAT melalui kuasa

hukumnya pada Tanggal 3 April 2017 PARA PENGGUGAT telah memasang

Spanduk Pemberitahuan pada lokasi tanah tersebut dikarenakan tanah

tersebut diketahui tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh orang lain tanpa

seijin PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

(PUSPIPTEK) adalah salah satu unit kerja di bawah KEMENTRIAN RISET,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEKDIKTI) yang

memiliki fasilitas dan asset yang berada di sekitar lokasi tanah PARA

PENGGUGAT.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


10.Bahwa setelah pemasangan spanduk tersebut, TERGUGAT I juga melakukan

Pemasangan Papan pengumuman pada tanggal 12 April 2017 yang bertulis

kan “TANAH INI DIKUASAI OLEH PUSAT PENELITIAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PUSPITEK) KEMENRISTEKDIKTI

SERTIFIKAT HAK PAKAI NO. 0005 ”.

11.Bahwa kemudian ada pihak yang mengaku dan mengatasnamakan kepala

keamanan Aset PUSPITEK yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah

hak dari TERGUGAT I berdasarkan dokumen Sertifikat Hak Pakai No. 00005

tertanggal 31 Mei 2002 dengan Nama Pemegang Hak BADAN TENAGA

ATOM NASIONAL, Surat Ukur Nomor 111/setu/2002 seluas 1.425.685 m2

(satu Juta empat ratus dua puluh lima ribu ratus delapan puluh lima meter

persegi) yang pada bagian bawah tertera keterangan Pengganti Sertifikat

Hak Pakai No. I/Setu yang telah hilang berdasarkan : Surat Pernyataan di

bawah sumpah tanggal 6 Desember 2001 Pengumuman tentang Sertifikat

Pengganti tanggal 4 Januari No. 38/BPNK/KAB.TNG/2002 Iklan pada Harian

Rakyat Merdeka tanggal 8 Januari 2002 ;

12.Bahwa atas Sertifikat Hak Pakai tersebut, PUSPIPTEK yang diwakili oleh

Sdr. Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM (selaku pemimpin proyek PUSPIPTEK)

mengajukan permohonan pengembalian batas Sertifikat Hak Pakai No. 00005

Setu (Sebagian) pada tanggal 25 April 2003 dengan tidak menyebutkan

secara jelas maksud dan tujuan untuk melakukan pengukuran pengembalian

batas/rekonstruksi.

13.Bahwa atas permohonan tersebut BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

Kabupaten Tangerang mengeluarkan gambar ukur yang tidak diberi nomor

gambar ukur, tetapi berdasarkan surat dari BADAN PERTANAHAN

NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang Surat No. 630.1/557/04.VII/2003

diberitahukan kepada Sdr. Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM (selaku pemimpin

proyek PUSPIPTEK) tentang :

a. Bahwa telah dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas/

rekonstruksi pada tanggal 26 Juni 2003 yang disaksikan oleh

Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos dari PUSPITEK ;

b. Bahwa pengukuran dimaksud butir satu adalah sebagian dari Surat Ukur

tanggal 14 Februari 2002 No. 111/Setu/2002 (Sketsa terlampir) ;

c. Bahwa telah dipasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan Pasal 22 PMNA/

Ka.BPN No.3/1997.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Bahwa dari jawaban surat BPN Kantor Kabupaten Tangerang ini

terlihat dalam proses pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi

tersebut hanya disaksikan oleh Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos dari

pihak PUSPITEK tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang memiliki

tanah berbatasan langsung dengan objek tanah yang dilakukan

pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi ;

13. Bahwa atas permohonan tersebut setelah melakukan pengukuran

pengembalian batas/rekonstruksi atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai

No.5/Setu tersebut, dikeluarkanlah Berita Acara Pengembalian

Batas/Rekonstruksi No. 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 yang dibuat

oleh Sdr. Iwan Siswanto, ST dalam kedudukannya sebagai Staff Subsi

Pengukuran Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang dengan NIP. 010180821. Surat tersebut juga diketahui dan

ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Sdr. Arya Widya Wasista, ST.

Bahwa surat tersebut tidak memiliki kop surat Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Tangerang dan juga tidak memiliki stempel/cap

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang lazimnya

digunakan dalam berita acara pengembalian batas/rekonstruksi yang

dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional.

14. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut, dikeluarkanlah sketsa

pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai No. 5/Setu (Sebagian)

tanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Tangerang dimana luas tanah hasil rekonstruksi/pengukuran

ulang seluas 710 m2 yang letak tanah ini berada tidak dalam satu

bidang/terpotong dengan tanah induk seluas 1.425.685 m2 yang kemudian

diketahui berada di atas Sertifikat SHM No. 876/Setu/2015 seluas 1.073 m2

milik PARA PENGGUGAT.

PROSEDUR PENGEMBALIAN BATAS/REKONSTRUKSI TIDAK SESUAI

DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

15. Bahwa dasar dokumen No. 630.1/557/04.VII/2003 tentang Pengembalian

Batas Sertifikat Hak Pakai No. 5 Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas

dasar permintaan PUSPIPTEK sangat merugikan PARA PENGGUGAT

dikarenakan PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah SHM No. 876/Setu



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


tidak pernah dilibatkan dalam PROSES PENGUKURAN ULANG tersebut,

padahal TERGUGAT I mengetahui bahwa batas-batas langsung objek tanah

tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT hal ini membuktikan bahwa

PUSPIPTEK memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan pengembalia

pengukuran ulang/rekonstruksi tersebut, apabila PARA PENGGUGAT

mengetahui adanya pengukuran ulang tersebut maka tentulah akan

mengajukan keberatan.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara

sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan

batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut:

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang

belum terdaftar atau yang terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar

siatuasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan

keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau oleh Kepala Pertanahan dalam pendaftaran

secara sporadik, berdasarkan penujukan batas oleh pemegang hak atas tanah

yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang

hak atas tanah yang berbatasan.

” Dalam hal ini PUSPIPTEK melaksanakan pengukuran pengembalian

batas/rekonstruksi hanya disaksikan oleh Sdr. Syafrizal, S.Sos dan Sofian,

S.Sos dimana keduanya adalah pegawai dari PUSPIPTEK tetapi tidak ada

saksi dari pemegang hak atas tanah lainnya yang berbatasan langsung

dengan objek tanah yang diukur ulang tersebut dan memiliki kepentingan

sebagaimana disebut dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal PARA

PENGGUGAT bertempat tinggal bersebalahan dengan tanah PUSPIPTEK dan

Sdr. Sofian, S.Sos kenal sehari-hari sering bertemu dengan PARA

PENGGUGAT sehingga jelaslah ada itikad tidak baik dan telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal

17 ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


18. Bahwa penerbitan objek sengketa dengan demikian cacat hukum karena tidak

prosedural yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar

dan tidak melalui pengukuran lapangan sesuai dengan kenyataan riil di

lapangan.

PEMOHON PENGEMBALIAN BATAS/ REKONSTRUKSI BUKANLAH PIHAK

YANG MEMILIKI HAK ATAS SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 0005/SETU

19. Bahwa pemohon pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi adalah Sdr.

Drs. Syuaib Nurdin Hatta, MM selaku pimpinan proyek PUSPIPTEK dan saksi

atas pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi tersebut adalah Sdr.

Syafrizal, S.Sos dan Sofian, S.Sos yang juga karyawan dari PUSPIPTEK

sedangkan bukti Sertifikat Hak Pakai No. 0005/Setu merupakan hak atas

nama BADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang mana dalam pengukuran atas

Sertifikat Hak Pakai tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor 111 Tahun 2002

tanggal 14 Februari 2002, penunjukan dan penetapan batas-batas tanah

ditunjukkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL. Dengan demikian jelas

bahwa ada ketidaksinkronan dalam menentukan batas-batas pada saat

pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi yang dimohonkan oleh

PUSPIPTEK dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

a. PUSPIPTEK bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Pakai No. 005/Setu

tetapi pemilik Sertifikat Hak Pakai yang tercantum adalah BADAN

TENAGA ATOM NASIONAL (TERGUGAT II).

b. Surat Ukur Nomor 111/Setu/2002 penunjukan dan penetapan batas

ditunjukkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (TERGUGAT II)

bukan oleh PUSPIPTEK, sehingga pengukuran ulang/rekonstruksi

harusnya dimohonkan oleh BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

(TERGUGAT II).

20. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur sebagai berikut :

“Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib

dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”

Bahwa berdasarkan poin 19 di atas jelas penempatan tanda-tanda batas

termasuk pemeliharaanya bukan dilakukan oleh pemegang hak atas atas

tanah yang bersangkutan yaitu BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

(TERGUGAT II) tetapi dilakukan oleh PUSPIPTEK. dengan demikian jelas

telah melanggar Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


21. Bahwa oleh karena permohonan pengembalian batas/rekonstruksi gambar

ukur tanah Sertifikat Hak Pakai No. 005/Setu atas nama BADAN TENAGA

ATOM NASIONAL berdasarkan Berita Acara Pengembalian

Batas/Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dilakukan

oleh pihak yang bukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan maka

hasil dari pengembalian batas/rekonstruksi tersebut adalah cacat hukum

karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini jelas-jelas merupakan Perbuatan

Melawan Hukum.

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BATAS/ REKONSTRUKSI ULANG

NO.06/BAP/VI/2003 DAN SKETSA GAMBAR SITUASI DENGAN SKALA

1:500 DAN SKALA 1:1000 TIDAK MENUNJUKKAN BATAS-BATAS

BIDANG TANAHNYA DENGAN BIDANG-BIDANG TANAH YANG

BERBATASAN

22. Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Ulang No.

06/BAP/Setu/2003 dan sketsa gambar situasi dengan skala 1:500 dan skala

1:1000 tidak menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang-

bidang tanah yang berbatasan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan

Pasal 188 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa : “Kepada Pemegang Hak dapat

diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-bata bidang

tanahnya dengan bidang-bidang tanah yang berbatasan.”Tetapi dalam hasil

pengukuran ulang Berita Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor

06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tidak dicantumkannya Nomor

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang berbatasan langsung dengan tanah

tersebut. Bahwa dengan demikian ada itikad tidak baik dari pemohon dalam

hal ini PUSPIPTEK tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan

pengukuran ulang tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk tidak

mencantumkan/menunjukkan bidang-bidang tanah yang berbatasan

langsung dengan objek tanah dalam surat ukur maupun dalam sketsa

gambar situasi tanah.

SKETSA GAMBAR SITUASI DARI BERITA ACARA PENGEMBALIAN

BATAS/REKONSTRUKSI BERBEDA DENGAN PUBLIKASI PETA ONLINE

YANG TERDAPAT DI WEBSITE BADAN PERTANAHAN NASIONAL ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


23. Bahwa terdapat perbedaan sketsa gambar situasi dari Berita Acara

Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni

2003 dengan peta online milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dapat

diakses melalui peta.bpn.go.id, bahwa objek tanah milik TERGUGAT II tidak

seperti yang tercetak pada peta hasil Pengembalian Batas Sertifikat No.

630.1/557/04.VII/2003 tentang Pengembalian Batas Sertifikat Hak Pakai No.

5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 yang disampaikan oleh Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat bahwa dalam peta

online yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional di peta.bpn.go.id tanah

Hak Pakai milik TERGUGAT II tidak berbatasan langsung dengan Jalan Raya

Puspitek dan masih terdapat jarak antara pintu masuk ke dalam perumahan

Puspitek sebagaimana terlampir dalam peta.bpn.go.id. hal ini berbeda sekali

dengan sketsa gambar situasi dalam Berita Acara Pengembalian Batas

Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dimana bidang

tanah dimaksud berbatasan langsung dengan Jalan Raya Puspitek dan pintu

masuk persimpangan perumahan Puspitek. Dengan demikian terdapat

perbedaan antara peta online yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional

dengan sketsa gambar situasi yang dikeluarkan dalam Berita Acara


2003. Bahwa dalam peta.bpn.go.id tanah yang berbatasan langsung dengan

Jalan Raya Puspitek adalah tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor

876/Setu yang merupakan milik dari PARA PENGGUGAT.

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT

24. Bahwa PARA PENGGUGAT selama ini tidak bisa menikmati hasil dan

manfaat atas tanahnya tersebut dan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum

dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

tersebut”. Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan

pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA

PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.

25. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 April 2017 dalam usaha untuk

mengosongkan tanah yang dimilikinya telah membeli bahan baku untuk

membuat pagar dan membayar beberapa pekerja tetapi dihalang-halangi oleh



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


PUSPIPTEK sehingga mengalami kerugian materill yang nyata-nyata (Aktual

Loss) dengan nilai total keseluruhan adalah Rp 24.000.000,- (Dua Puluh

empat Juta Rupiah).

26. Bahwa sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati

hasil dan manfaat dari tanah tersebut, yang apabila dijual, PARA

PENGGUGAT bisa mendapatkan uang dengan perkiraan harga jual dengan

perincian sebagai berikut : 1.073 (luas tanah) x Rp 1.274.000 (NJOP per

meter) = Rp 1.367.002.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh

Juta Dua Ribu Rupiah).

27. Bahwa apabila uang sejumlah Rp 1.367.002.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus

Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ribu Rupiah) diinvestasikan/didepositokan ke

bank akan memperoleh bunga sebesar 2,5% per tahunnya sehingga PARA

PENGGUGAT bisa memperoleh uang sebesar Rp 34.175.050 (Tiga Puluh

Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah) setiap

tahunnya.

28. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian

materiil yang diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) sebesar yaitu

Rp. 1.367.002.000,- + Rp 34.175.050 = Rp. 1.401.177.050 ( Satu Milyar

Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh

Rupiah )

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

29. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur

perbuatan melawan hukum. Yaitu ada beberapa unsur-unsur perbuatan

melawan adalah sebagai berikut :

a. Unsur melanggar peraturan.

Bahwa yang dilakukan oleh PUSPIPTEK bertentangan atau tidak sesuai

dengan pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana PUSPIPTEK

tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta permohonan untuk

pengembalian pengukuran ulang/rekonstruksi terhadap tanah tersebut.

b. Unsur adanya kesalahan.

Bahwa unsur kesalahan yang ada pada perbuatan ini adalah

kesengajaan. Artinya sengaja melakukan suatu tindakan dengan

mengetahui risiko dan konsekuensi akan merugikan orang lain. Dalam

hal ini tindakan yang dilakukan oleh PUSPIPTEK secara sengaja tidak

mengikutsertakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


milik TERGUGAT II dalam proses pengembalian pengukuran

ulang/rekonstruksi sebagai saksi-saksi dalam kegiatan tersebut sesuai

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi

Ulang No. 06/BAP/Setu/2003 dan sketsa gambar situasi dengan skala

1:500 dan skala 1:1000 yang dimohonkan oleh PUSPIPTEK, memiliki

hasil yang ternyata tumpang tindih dengan tanah milik PARA

PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik

materiil maupun inmateriil karena tidak dapat menikmati hasil dan

manfaat dari tanah tersebut.

d. Unsur adanya kerugian.

Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata mengalami kerugian baik

materiil maupun inmateriil yang telah kami sebutkan di atas.

30. Bahwa semenjak PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Alm. Sait

Wakeng hingga kini belum dapat menikmatinya, maka PARA PENGGUGAT

menuntut agar TERGUGAT I menyerahkan tanah aquo kepada PARA

PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PARA PENGGUGAT.

31. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon

agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya

hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad).

B. DALAM PROVISI

32. Bahwa tanah objek sengketa yang diakui yang terdapat tumpang tindih hak

kepemilikan antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yaitu seluas 710 m2

saat ini sedang dibangun Taman oleh TERGUGAT I sehingga sangat

merugikan pihak PENGGUGAT.

33. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dipergunakan oleh TERGUGAT I

mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan penetapan

Provisi untuk memerintahkan agar TERGUGAT I menghentikan segala

kegiatan dan aktiftas pembangunan,pengunaan serta penanaman pohon-

pohon yang sedang dilakukan oleh TERGUGAT I.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PARA PENGGUGGAT

memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang

memimpin jalannya sidang ini memutus dengan putusan sebagai berikut :



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta setiap orang yang

mendapatkan Kuasa dari padanya menghentikan dan tidak melakukan segala

kegiatan dan aktifitas pada tanah sengketa yang Berada di Jl. Raya Puspitek,

Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,

seluas 710 m2 (objek sengketa).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 876/Setu atas nama PARA PENGGUGAT

yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,

Propinsi Banten seluas 1.073 m2 (Seribu Tujuh Tiga Meter Persegi) dengan

surat ukur 10 Mei 2015, No. 00127/ Setu /2015 tanggal 27 Oktober 2015 adalah

sah secara hukum.

4. Menyatakan Surat No. 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas

Sertifikat Hak Pakai No. 5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita

Acara Pengembalian Batas Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26

Juni 2003 yang menyatakan tanah seluas 710 m2 milik TERGUGAT II cacat

hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk Mencoret dalam daftar Register

Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Agraria dan Tata Ruang terhadap

Surat No. 630.1/557/04.VII/2003 mengenai Pengembalian Batas Sertifikat Hak

Pakai No. 5/Setu (Sebagian) tanggal 25 Juli 2003 dan Berita Acara


2003.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang nyata-

nyata (Aktual Loss) PARA PENGGUGAT yang sedianya digunakan untuk

melakukan pemagaran terhadap objek tanah tersebut sebesar Rp 24.000.000,-

(Dua Puluh Empat Juta Rupiah) secara tunai dan seketika.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang

diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) yang dialami PARA

PENGGUGAT karena telah merugikan PARA PENGGUGAT sebesar Rp

1.401.177.050 (Satu Milyar Empat Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh

Ribu Lima Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah aquo dalam

keadaan baik dan kosong kepada PARA PENGGUGAT.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA

TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad).

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk

Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. Jamin Ginting, S.H dkk, untuk

Tergugat I datang menghadap kuasanya Reno Ghanes Satria, S.H dan Fadhy

Setiadi, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 4828/A4/HK/2017, tanggal 13

Desember 2017, untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya Wagiman, S.H

dan Haris Sutarto, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/KA/10/2017,

tanggal 30 Oktober 2017, sedangkan Turut Tergugat hadir dan datang menghadap

kuasanya Amrinif, S.H, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor :

2716.1/600.7.36.14/XI/2017, tanggal 13 November 2017;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian

perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak sebagaimana

diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR, melalui Mediator

Hakim MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H, untuk melakukan mediasi diantara kedua

belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN.Tng,

tertanggal 31 Oktober 2017, akan tetapi mediasi diantara para pihak tidak berhasil

(gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 12 Desember

2017; Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat

Gugatan oleh Para Penggugat, dan atas gugatan tersebut, Para Penggugat

menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Januari 2018, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Tergugat I pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil,

argument, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang

diakuinya secara tegas ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


B. KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa setelah ditelaah secara seksama di dalam posita halaman 4-8 serta

diperkuat dengan petitum nomor 4 dan 5 telah jelas bahwa gugatan atas

perkara a quo pada intinya mempermasalahkan proses pengembalian

batas/rekonstruksi dan berita acara pengembalian berita acara

pengembalian batas/rekonstruksi berdasarkan sertifikat hak pakai pengganti

atas nama Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Turut

Tergugat yang mempunyai konsekuensi hukum atas Keabsahan sah

atau tidaknya proses pengembalian batas yang diklaim oleh

PENGGUGAT.

2. Bahwa dalam gugatannya Para PENGGUGAT mempermasalahkan

diterbitkannya Berita Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Nomor

06/BAP/VI/ 2003 tanggal 26 Juni 2003 dan sketsa pengukuran

(gambar ukur) yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi

Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang, yang merupakan lampiran dan satu kesatuan dengan

surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor

630.1/557/04.VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 perihal Pengembalian

Batas Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu tahun 2002,

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

(Ir. Arief Setiabudi Canny) yang merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN).

3. Bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai sah atau

tidaknya prosedur pengembalian batas/rekonstruksi berupa

Berota Acara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Nomor

06/BAP/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 dan sketsa pengukuran

pengembalian batas/rekonstruksi yang secara nyata-nyata

merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dan dalam

petitum PARA PENGGUGAT meminta Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN) tersebut dinyatakan cacat hukum oleh Para PENGGUGAT,

sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terhadap

hal tersebut maka sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53

ayat (1) dan ayat (2) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Ayat (1)



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Ayat (2)

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

4. PENGGUGAT telah melanggar KOMPETENSI ABSOLUT, karena yangberwenang untuk mengadili sah atau tidaknya proses pengembalian

batas/Rekonstruksi berupa berita acara pengembalian batas/rekonstruksi

dan sketsa pengukuran pengembalian batas/ rekonstruksi

yang dimohonkan oleh TERGUGAT I kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang adalah merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara, yang dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI No.

383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang kaidah hukumnya;“ Pengadilan Tidak Berwenang Membatalkan Atau KeabsahanSertipikat Termasuk Didalamnya Pengembalian Batas Karena HalTersebut Termasuk Kewenangan Administrasi."

5. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang

terhormat menolak gugatan PENGGUGAT dan Menyatakan tidak

berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

C. ERROR IN OBJECTO1. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT posita angka 1 menyatakan bahwa

"PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris dari Aim. Sait Wakeng yang

mempunyai sebidang tanah berdasarkan Persil Nomor 47.a.D.I Kohir

Nomor C-281 yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Milik No

876/Setu,...dst...w. Namun dalam posita tersebut PENGGUGAT

tidak menjelaskan dan merinci secara jelas batas-batas tanahyang diklaim sebagai milik PENGGUGAT, apakah tanah

tersebut berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT I atau



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


TERGUGAT II ataukah tumpang tindih dengan tanah yang

dikuasai oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II dan disebelah

mana letak tanah yang tumpang tindih tersebut sehingga

jelas posisi tanah PENGGUGAT ;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa

PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menggugat

PARA TERGUGAT, sedangkan tanah PENGGUGAT tidak jelas

berada dimana, sehingga patut diduga PENGGUGAT telah

salah menentukan Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa

(error in objecto), yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April

1979 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak

disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa

gugatan tidak dapat diterima" terkait dengan batas-batas tanah

yang tidak dicantumkan dapat menjadi gugur) ;

3. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai konsekuensi

hukumnya, gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke verklaard).

D. GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL1. Bahwa apabila kita kaji lebih dalam terhadap gugatan,

PENGGUGAT mendalilkan secara tumpang tindih dan

mencampuradukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam

hukum perdata dengan tindakan administrasi negara yang

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Tangerang yang telah menerbitkan Berita Acara

Pengembalian Batas/Rekontruksi Nomor 06/BAP/VI/

2003 tanggal 26 Juni 2003 dan Surat Sketsa pengukuran

pengembalian batas sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Setu tanggal

25 Juli 2003, yang keduanya termasuk dalam tindakan

administrasi negara yang produknya adalah suatu

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas

gugatan a quo tidak jelas dan kabur, karena apa yangdiuraikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam

petitum gugatan dan ketidak jelasan karena

mencampuradukan tindakan perbuatan melawan hukum

dengan tindakan administrasi negara. Maka gugatan



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


tersebut layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijke uerklaard). DALAM POKOK PERKARAA. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak dalil yang

diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara

tegas kebenarannya ;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan

oleh TERGUGAT I dalam EKSEPSI mohon dianggap

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok

Perkara ;

3. Bahwa kawasan PUSPIPTEK didirikan diatas tanah

TERGUGAT II berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian,

Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong,

(Selanjutnya disingkat "Kepres 43/1976") danTERGUGAT I diberikan kewenangan untuk mengelola

kawasan PUSPIPTEK. (BuktiTI-1) ;

4. Bahwa tanah yang dikelola oleh TERGUGAT I, telah

diterbitkan sertipikat Hak Pakai No.00005/Setu pada

tahun 2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor lll/setu/2002

sebagai pengganti sertipikat Hak Pakai No. I/Setu tahun 1975

yang telah hilang dan terhadap tanah yang dikelola oleh TERGUGAT I

selama kurun waktu 2002-2014 (12 Tahun) tidak ada yangmengajukan klaim/keberatan dari pihak manapun. (Bukti T 1-2) ;Proses Pengembalian Batas/Rekonstruksi Sesuai DenganKetentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Dilakukan DiatasTanah Milik Tergugat II Dan Dilakukan Berdasarkan Sertipikat HakPakai Nomor 00005/Setu) ;

5. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Kepres 43/1976 khususnya

Pasal 5 ayat (1) merupakan penanggungjawab Proyek PUSPIPTEK

yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian

pembangunan Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan

Rencana Induk dan Rencana Pentahapannya yang disetujui

Presiden;

b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK.

(vide Bukti Tl-1) ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


6. Bahwa Pada tahun 2003, TERGUGAT I dalam rangka menjalankan

tugasnya sebagai Penanggung jawab proyek PUSPIPTEK

mengajukan permohonan pengembalian batas Sertipikat Hak Pakai

Nomor 00005/Setu yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2002

kepada TURUT TERGUGAT, hal ini dilakukan sebagai upayamelindungi dan mengamankan aset negara (Objek sengketa)dari tindakan pendudukan dan penyerobotan oleh perorangantanpa alas hak yang sah dan berakibat batas-batas tanahtersebut menjadi bergeser ;

7.Bahwa dalam mengajukan permohonan pengukuran pengembalian

batas/rekonstruksi yang dilakukan TERGUGGAT I telah dilakukan

koordinasi dengan TERGUGAT II, dan TERGUGAT II tidak

berkeberatan karena memang TERGUGAT I melalui unit kerjanya

(PUSPIPTEK) bertugas mengendalikan pelaksanaan

pembangunan proyek yang didalamnya termasuk

melakukan pemeliharaan dan mengelola kekayaan negara

di kawasan PUSPIPTEK di Serpong sebagaimana

diamanatkan dalam Kepres 43/1976. Sehingga proses

pengembalian batas/rekonstruksi telah sesuai dengan

prosedur ;

8. Bahwa kegiatan rekontruksi/pengukuran ulang dituang

kan dalam Berita Acara Pengembalian Batas/Rekontruksi

Nomor : 06/BAP/VI/2003, tanggal 26 Juni 2003 yang

ditanda tangani oleh Petugas Ukur (Sdr. Iwan Siswanto,

ST) dan diketahui oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran

Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang (Sdr. Arya Widya Wasista, ST) (Bukti Tl-3);9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2003 Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menyampaikan

surat yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek

PUSPIPTEK perihal Pengembalian Batas Sertipikat Hak

Pakai No. 5/Setu (sebagian) yang pada intinya

menginformasikan bahwa telah dilakukan pengukuran

pengembalian batas/rekontruksi telah dilaksanakan

pada tanggal 26 Juni 2003 disaksikan oleh Sdr. Syafrizal,

S. Sos dan Sofian, S.Sos dari PUSPIPTEK, kegiatan ini

dilakukan terhadap sebagian dari Surat Ukur Nomor



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


lll/Setu/2002 tanggal 14 Pebruari 2002, dan telah

dipasang tanda-tanda batas (Bukti Tl-4);10.Bahwa didalam posita nomor 15, 16, 17 dan 18

PENGGUGAT mendalilkan yang pada intinya Prosedur

pengembalian batas/rekonstruksi tidak sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan

berdasarkan pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (selanjutnya disingkat PP 24/1997); Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan

perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa yang dimaksud

didalam pasal-pasal yang didalilkan PENGGUGAT tersebut adalah

pada proses PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI, sedangkanuntuk proses pengembalian batas menggunakan seluruh data hasil

ukuran batas bidang tanah yang dicatat pada gambar ukur, hal ini

sebagaimana dituangkan didalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala

BPN Nomor 3 Tahun 1997 ten tang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah (selanjutnya disingkat "Permen Agraria/Ka.BPN 3/1997"),khususnya pasal 30 ayat (4) yang berbunyi "seluruh data hasilukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur danhams dapat digunakan untuk pengembalian batas bidangbidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan";

Oleh karena itu ketentuan pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 PP

24/1997 tidak tepat atau tidak relevan diterapkan dalam Perkara a

quo. Dari ketentuan pasal 30 ayat (4) tersebut dapat kita cermatibahwa proses pengembalian batas dilakukan dengan menggunakan

data yang sudah ada dan tercatat di kantor badan pertanahan oleh

TURUT TERGUGAT, bukan menggunakan data baru yang diambil

pada saat proses pengembalian batas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya dalil

PENGGUGAT dalam posita nomor 15, 16, 17 dan 18 ditolak.

Sertipikat Hak Milik Nomor 876/Setu Tahun 2015 Atas NamaPara Penggugat Diterbitkan Secara Tidak Sah Dan CacatHukum, Karena Proses Penerbitannya Dilakukan SecaraMelanggar Hukum ;11. Bahwa PENGGUGAT ternyata telah menutupi kelemahannya

d e n g a n c a r a m e n g a j u k a n g u g a t a n a q u o d e n g a n



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


mempermasalahkan prosedur pengembalian batas tanah yang

dikelola oleh TERGUGAT I, padahal nyata-nyata terbitnya sertipikat

hak milik nomor 876/Setu atas nama PENGGUGAT sebagai mana

didalilkan PENGGUGAT dalam posita nomor 4 adalah

cacat hukum, hal ini dikarenakan: a. Proses pengukuran sertipikat hak milik a.n PENGGUGAT

tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingantermasuk TERGUGAT I, dan TERGUGAT II seharusnya

untuk keperluan pendaftaran tanah pertama kali perlu

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan,sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal17 PP 24/1997, yang menyatakan:

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui

Pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah

secara sporadik. Pasal 17

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftarantanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur. Setelahditetapkan letak di dipetakan diukur. setelah ditetapkan letak,batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-

tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftarantanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadik diupayakan penataan berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan.

Proses pendaftaran hak atas tanah mewajibkan pemohon hakatas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan batastanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan danpersetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan pihak yangberkepentingan (Asas Kontradiktur Delimitasi), namun hal initidak dilakukan karena tidak ada persetujuan dari TERGUGAT I dan

TERGUGAT II, bahkan ada upaya manipulasi tanda tangan.b. Objek tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik No. 876/Setu atas

nama PENGGUGAT penerbitan sertipikat hak miliknya dilakukan

pada saat terjadi sengketa perdata dengan nomor perkara257/PDT.G/2014.PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang antara Tn.

Uwing (Alm) Bin Said Wakeng yang merupakan saudara kandung dari



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


PARA PENGGUGAT (Hamzah dan Rohayati) dan orang tua dari PARA

PENGGUGAT (Jakarta, Yahya, Dede Kurniawan, Awaludin, dan

Nurjanah) dengan TERGUGAT I saudara Wawan, TERGUGAT II

PUSPIPTEK, TERGUGAT III Suryatin, TURUT TERGUGAT I Ny Eni, danTURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;

12.Bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim perkara

257/PDT.G/2014.PN.TNG telah diputus tanggal 16 Februari 2015

dengan putusan Gugatan tidak diterima, dengan amar putusan

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.4.341.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah). (Bukti Tl-5)

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 257/PDT.G/

2014/PN.TNG tersebut Para PENGGUGAT mengajukan

Banding ke Pengadilan Tinggi Banten, kemudian diputuskan oleh

Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Perkara 87/PDT/2016/PT.BTN

tanggal 3 Agustus 2016, yang amar putusannya menguatkan

putusan Pengadi lan Negeri Tangerang,dengan amar putusan

sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembangding/Pengugat ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

257/PDT.G/2014/PN.TNG tanggal 16 Februari 2015, yang

dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding/PENGGUGAT untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.l50.000,-.(Bukti Tl-

6) ;

14. Bahwa Para PENGGUGAT mempunyai itikad tidak baik yaitu

dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada saat proses

peradilan perkara nomor 257/PDT.G/2014/PN.TNG jo.87/PDT/

2016/PT.BTN sedang berlangsung ;



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


15. Bahwa proses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor 876/Setu Tahun 2015, telah melanggar ketentuan

Pasal 30 ayac (1) PP 24/ 1997, yang menyatakan bahwa :

"Atas dasar alat bukt i dan beri ta acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atasbidang tanah :

(a) yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dantidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan nyadalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);"

16. Selain itu dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama

PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT hal ini menunjukan telah

terjadi kekeliruan/maladministrasi oleh TURUT TERGUGAT, hal ini

dikarenakan tindakan TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak

Milik atas nama PENGGUGAT bertentangan dengan PP 24/1997

pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Jika di dalam buku tanahterdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf b yang menyangkut V data yuridis, atau catatan

sebagaimana didimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e

yang menyangkaut data fisik maupun data yuridis penerbitan

sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan

dihapus".

17. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa penerbitan

Sertipikat Hak Milik No. 876/Setu tahun 2015 bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Sertipikat Hak

Milik a.n PENGGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum karena

diterbitkan secara tidak sah dan cacat hukum. Pengembalian

Batas/Rekonstruksi Yang Dilakukan Tergugat I Bukan MerupakanPerbuatan Melawan Hukum Dan Tidak Ada Unsur Perbuatan

Melawan Hukum Tang Menimbulkan Kerugian Bagi PARA

PENGGUGAT ;

18. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang memohon untuk dilakukan

pengukuran pengembalian batas/rekonstruksi terhadap Objek

Sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum,karena :

- Objek Sengketa telah dikuasai dan didaftarkan dengan itikad baik

oleh TERGUGAT II sesuai dengan prosedur dan peraturan

perundang-undangan (Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu

Tahun 2002 dengan Surat Ukur Nomor lll/Setu/2002 tanggal 14



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


Februari 2002 (pengganti Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/ Setu Tahun

1975 Gambar Situasi Nomor 580/1975 tanggal 5 Maret 1975), dan

tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dalam prosesnya,

sehingga tidak ada tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yangbertentangan dengan norma hukum dan peraturan.

- Proses pengembalian batas/rekonstruksi bukanlah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali sehingga tidak terikat

dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 PP 24/1997. Oleh karena itu,

tidak ada tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang

melanggar/bertentangan dengan peraturan.

Proses pengembalian batas/rekonstruksi dilakukan hanya untuk

memperjelas dan mempertegas batas tanah yang telah

ditetapkan sebelumnya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor

00005/Setu tahun 2002 Surat Ukur Nomor 111/2002 (pengganti

Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Setu tahun 1975 Gambar Situasi

Nomor 580/ 1975 tanggal 5 Maret 1975).

19.Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, tidak ada satu pun

unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam

Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang

menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sehingga tuntutan

PARA PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak.

20.Bahwa terkait dengan Posita PENGGUGAT Nomor 25, 26, 27 dan

28 yang pada intinya adalah PENGGUGAT mengalami kerugian

Aktual Loss sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

rupiah) dan Potensial Loss sebesar Rp. 1.401.177.050,- (satu milyar

empat ratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh

rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini

dikarenakan justru TERGUGAT I lah (PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA) yang mengalami kerugian yang nyata, yakniterhalanginya TERGUGAT I untuk menjalankan tugas dan

fungsinya melakukan pengelolaan kawasan PUSPIPTEK, sehingga

menyebabkan terbengkalainya asset tanah yang merupakan barang

milik negara. Sehingga terhadap dalil PENGGUGAT tersebut sudah

selayaknya ditolak atau dikesampingkan.

21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kami mohon majelis

hakim untuk menolak dalil PENGGUGAT dan menyatakan proses

pengembalian batas yang dilakukan TERGUGAT I bukan

merupakan perbuatan melawan hukum.



Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia


DALAM REKONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap

dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

2. Bahwa TERGUGAT I konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai

PENGGUGAT Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap

PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang

sebagai TERGUGAT Rekonvensi ;

3. Quote noun/andaikata PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi

mengklaim bahwa benar terbitnya SHM 876/setu diatas tanah yang

dikuasai oleh PENGGUGAT REKONVENSI maka bersama ini

PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai

berikut ;

4. Bahwa TERGUGAT I konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi berdasarkan

Kepres 43/1976 khususnya Pasal 5 ayat (1) merupakan penanggungjawab

Proyek PUSPIPTEK yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan

Proyek PUSPIPTEK sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana

Pentahapannya yang disetujui Presiden;

b. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut TERGUGAT I mempunyai

kewajiban untuk melindungi dan mengamankan aset negara berupaSertipikat Hak Pakai Nomor 00005/Setu tahun 2002 atas namaBadan Tenaga Atom Nasional (Objek sengketa) dari tindakanpendudukan dan penyerobotan oleh perorangan tanpa alas hak yangsah dan berakibat batas-batas tanah tersebut menjadi bergeser ;

6. Bahwa perbuatan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi

mengajukan sertipikat hak milik nomor 876/Setu tahun 2015 kepada

TURUT TERGUGAT konvensi, pada saat tetjadi sengketa perdat

jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Text of jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik...

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · 2016. 12. 19. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia...2018/08/13 · Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah …jdih.bnpt.go.id/storage/document/putusan_544_pid.b_2011... · 2020. 4. 20. · Direktori Putusan Mahkamah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/2016_LH_Pdt_G_118_putusan_akhir.pdf · Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah …lab-hukum.umm.ac.id/.../file/318_K_PDT_2017_Tolak_Kasasi.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN … · 2016. 5. 10. · KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 144/KMA/SKNIII/2007

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiajdih.bnpt.go.id/storage/document/putusan_287_pid.sus... · 2020. 4. 28. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/2_PID_PRA_2016_PN_SKW.pdf · Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik ...repository.ubharajaya.ac.id/1298/6/201410115162_Penny... · 2019. 2. 22. · Kepaniteraan Mahkamah Agung

KETUA MAHKAMAH AGUNG - pt-palembang.go.idpt-palembang.go.id/documents/076_kma_sk_vi_2009.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia. keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3980/7/T1_312009015_Lampiran.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung ...brpamdki.org/uploads/files/file20200728033637.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiajdih.bnpt.go.id/...2014__pn.jkt.tim._20200424.pdfKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan

REPUBLIK INDONESIA - Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia fileTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung ...repository.uph.edu/3406/10/Appendices.pdf · 2019. 5. 15. · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaahliasuransi.com/wp-content/uploads/2015/06/434_Pdt.G_2010_PN.Jkt_.Sel_.pdf · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR …

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaweloje.id/wp-content/uploads/2017/09/126_PK-PDT.SUS-HKI-2016_KPP__Minutasi_.pdfMahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK … · 2016. 5. 10. · KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Documents

jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah

Text of jdih.batan.go.id · 2019. 4. 26. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik...