of 3 /3
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/032/SKlIV/2006 Tentang PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMANPELAKSANAANTUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK iNDONESIA Menimbang : a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mene- gakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenqqaranya negara hukum Republik Indonesia; b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim; c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung 243

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

Embed Size (px)

Text of KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk...

Page 1: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/032/SKlIV/2006

Tentang

PEMBERLAKUAN BUKU IPEDOMANPELAKSANAANTUGASDAN ADMINISTRASI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK iNDONESIA

Menimbang : a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan negara yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna mene-gakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila, demi terselenqqaranya negarahukum Republik Indonesia;

b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebutdilakukan oleh badan-badan PeradilanUmum, Peradilan Agama, Peradilan Militerdan Peradilan Tata Usaha Negara yangberpuncak pada Mahkamah Agung untukmelakukan pengawasan tertinggi terhadapjalannya peradilan serta tingkah lakuperbuatan hakim;

c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukandan peran Mahkamah Agung sepertitersebut di atas, maka Mahkamah Agung

243

Page 2: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

Mengingat

244

menganggap perlu ditetapkannya perbaikanpengaturan lebih lanjut yang mantap, jelasdan tegas tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan;

d. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimanadihimpun dalam Buku I tentang Organisasi,Tatalaksana dan Kesekretariatan di Ling-kungan Peradilan dianggap memenuhisyarat dipakai oleh Mahkamah Agung;

e. Bahwa untuk itu perlu memerintahkankepada semua pejabat struktural danfungsional beserta segenap aparat peradilanuntuk melaksanakan Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilansebagaimana tersebut dalam Buku I secaraseragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab;

f. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalamBuku I tentang Orgnisasi, Tatalaksana danKesekretariatan di Lingkungan Peradilanmulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini;

1. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang NO.5 Tahun 2004, tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. KMAl065/SKNIII/2004 tanggal 25Agustus 2004 tentang Pembentukan TimPembuatan Buku Pedoman PelaksanaanTugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III.

Page 3: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Memberlakukan Buku I Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan;

Memerintahkan kepada semua pejabat strukturaldan fungsional beserta segenap aparat peradilanuntuk melaksanakan Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimanatersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin,tertib dan bertanggung jawab;

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung,semua pejabat struktural dan fungsionalditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku Iterse but serta melaporkan secara periodikkepada Ketua Mahkamah Agung;

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butirkedua tersebut diatas berlaku sejak tanggalKeputusan ini ditetapkan;

Ditetapkan diPada tanggal

JAKARTA4 April 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

Ttd.

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL.

245