of 38 /38
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. Nama : ISMANTO; Tempat / Tgl Lahir : Sedau, 05 Mei 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta / Ketua Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kalbar; Agama : Islam; Alamat : Jl. Sedau Pasar RT.033/RW. 006 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON I; 2. Nama : IMAN MARYADI, SE; Tempat / Tgl Lahir : Sambas, 12 Maret 1973; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta/ Aktivis Pemuda Kota Singkawang; Agama : Islam; Alamat : Jl. Ratu Sepudak BTN POLRI BLOK B NO. 14 RT. 012 / RW. 004 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara ; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON II; 3. Nama : HAJI AGUS SALIM,SH; Tempat / Tgl Lahir : Pemangkat, 10 Juli 1970; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta / Ketua Koordinator Gemisma Kota Singkawang ; Agama : Islam; Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesialab-hukum.umm.ac.id/files/file/2_PID_PRA_2016_PN_SKW.pdf · Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Embed Size (px)

Citation preview

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara Praperadilan

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara:

1. Nama : ISMANTO;

Tempat / Tgl Lahir : Sedau, 05 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta / Ketua Forum Komunikasi Pemuda Melayu

Kalbar;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Sedau Pasar RT.033/RW. 006 Kelurahan Sedau

Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON I;

2. Nama : IMAN MARYADI, SE;

Tempat / Tgl Lahir : Sambas, 12 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta/ Aktivis Pemuda Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Ratu Sepudak BTN POLRI BLOK B NO. 14 RT. 012

/ RW. 004 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan

Singkawang Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON II;

3. Nama : HAJI AGUS SALIM,SH;

Tempat / Tgl Lahir : Pemangkat, 10 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta / Ketua Koordinator Gemisma Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tirtasari Gg. Dharma RT.50/RW. 10 Kelurahan

Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota

Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------PEMOHON III;

4. Nama : HARUN, AS;

Tempat / Tgl Lahir : Pontianak, 15 Februari 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta/ Ketua Forum Komunikasi RT Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Bambang Ismoyo Gg. Sawi RT.05/RW. 01 Kelurahan

Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON IV;

5. Nama : MOH ALQADRIE, AS;

Tempat / Tgl Lahir : Makasar, 12 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta/ Ketua Bripkor Kalbar;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Lingkar Kelapa No.69 RT.005/RW.

002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat

Kota Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------PEMOHON V;

6. Nama : KRISTIANUS;

Tempat / Tgl Lahir : Kolong, 16 Desember 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta / Tokoh Pemuda Dayak Kota Singkawang;

Agama : Kristen;

Alamat : Jl. Jenderal Sidirman RT 02/RW 06 Kel.Roban

Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PEMOHON VI;

7. Nama : ABU BAKARI;

Tempat / Tgl Lahir : Sinjai, 30 Desember 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta / Sekertaris KKSS Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Tengah Gang M.Taufik No.20 RT 01/RW 01 Kel

Tengah Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PEMOHON VII;

8. Nama : RUDI SANDIOSA, S.Sos.;

Tempat / Tgl Lahir : Sempalai, 6 Maret 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta/ LSM SINAR Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Alamat : Jl.Pembangunan No.1 Kel.Tengah Kec.Singkawang

Barat Kota Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------PEMOHON VIII;

9. Nama : SASMITA GUNAWAN PUTRA

Tempat / Tgl Lahir : Singkawang, 7 Januari 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta/ Kordinator Forum Kebangsaan Singkawang

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sungai Mahakam Komplek Nugraha IV RT 31/RW

008 Kel. Roban Kec Singkawang Tengah Kota

Singkawang;

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PEMOHON IX;

Yang kesemuanya memilih menggunakan prosedur Hak Gugat Warganegara (Citizen

Lawsuits/ Actio popularis ) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam

mengajukan permohonan praperadilan ini, untuk selanjutnya disebut sebagai

-------------------------------------------------------------------Para Pemohon;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Singkawang

Beralamat Jalan Firdaus Rais II Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota

Singkawang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang

Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw., tanggal 16 September 2016 tentang

Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw.,

tanggal 16 September 2016 tentang Hari Sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan memeriksa bukti surat-surat

diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal

14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singkawang Register Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw., telah mengajukan

permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM PARA PEMOHON.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan

Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon Dalam Mengajukan

Permohonan Dengan menggunakan Prosedur Hak Gugat warga Negara

(Citizen Lawsuit/ Actio Popularis).

1. Putusan Mahkamah KonstitusiNomor. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei

2013 bahwa Mahkamah Konstitusi menilai tafsir pihak ketiga yang

berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada

saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam

hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan

yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

advocacy). Seperti LSM, Ormas dan atau masyarakat demi

memperjuangkan kepentingan umum guna melakukan fungsi pengawasan

penegakan hukum;

2. Bahwa dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa : “Permintaan untuk memeriksa sah

atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;

3. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan

dalam pengajuan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan

penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak

Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan

oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman Ketua Umum PERMASIS;

4. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang

mempunyai kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi

manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya berhak dan wajib ikut serta

dalam upaya pembelaan negara sesuai UUD 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa,

’’tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara’’;

5. Bahwa peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat

diartikan sebagai keikutsertaan (partisipasi) warga negara untuk turut

berusaha mempertahankan, menjaga dan memlihara negara agar negara

tetap tegak atau berdiri dengan kokoh,yang dijiwai oleh kecintaan kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan

bernegara;

6. Bahwa dalam gugatan ini PARA PEMOHON menggunakan mekanisme

dan atau prosedur gugatan/permohonan Hak Gugat/Permohonan Warga

Negara (Citizen Lawsuits// Actio popularis ), yang sudah diakui dalam

doktrin hukum dan praktek peradilan di Indonesia, yaitu bertindak sebagai

warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap

penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di

dalamnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara untuk Bela Negara;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

7. Hak Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio

popularis) pada dasarnya adalah gugatan/permohonan yang diajukan oleh

warga Negara terhadap tindakan atau perbuatan penguasa atau

pemerintah yang bersifat melanggar ketentuan hukum yang merugikan

kepentingan umum dan atau Negara;

8. Bahwa landasan hukum PARA PEMOHON mengajukan permohonan

praperadilan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur

Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio popularis)

adalah sebagaimana secara implisit ditentukan dalam Pasal 100Undang-

Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan

bahwa : “Setiap orang, kelompok organisasi politik, organisasi masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya

berhak berpartisipasi dalamperlindungan, penegakan dan pemajuan hak

asasi manusia”;

9. Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON mengeluarkan penghentian

penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak Pidana

Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh

Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum

PERMASISmerupakan tindakan yang melanggar hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PARA PEMOHON dapat

bertindak sebagai warga Negara yang mewakili kepentingan umum yang

dirugikan oleh TERMOHON, untuk mengajukan permohonan praperadilan ini

sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 1 Juli 2016 TERMOHON Kapolres Kota

Singkawang melalui Media Masa TRIBUN PONTIANAK telah menyita

Kalender Berlogo Palu Arit yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie

dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan TERMOHON Kapolres Kota Singkawang

Model Kalender tersebut ada 3 Model , Yakni;

1. 1.Bergambar Tjhai Chu Mie anggota DPRD Kota Singkawang dari Fraksi

PDIP

2. 2.Bergambar Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya

(Permasis)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3. Bergambar Pemandangan

3. Bahwa dalam pemberitaan tersebut di temukan fakta Tjhai Chu Mie,

mengakui telah membeli Kalender Bergambar Palu Arit tersebut dari

Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 15.000 eksemplar dan selanjutnya

Tjhai Chu Mie juga mengakui telah membagi bagikan Kalender Berlogo

Palu Arit tersebut sebanyak 15.000 eksamplar kepada konstituennya

yang merupakan produk impor dari Republik Rakyat Tiongkok hanya

kepada Masyarakat Tionghoa tanpa melibatkan etnis lain yang ada di kota

singkawang;

4. Bahwa selanjutnya ditemukan juga,selain Tjhai Chu Mie yang

menyebarkan Kalender Berlogo Palu Arit tersebut juga di sebarkan oleh

Fuidy Luckman selaku ketua umum Organisasi Perkumpulan Masyarakat

Singkawang dan Sekitarnya (Permasis);

5. Bahwa selanjutnya atas penyebaran kalender berlogo palu arit

tersebut,faktanya menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat

berbahaya di kalangan masyarakat yang disebabkan informasi yang tidak

jelas terkait penyebaran kalender yang berlogo palu arit tersebut.

Keresahan ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik di tengah

masyarakat,

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 tokoh-tokoh masyarakat Singkawang

yang terdiri dari unsur DPP FKPM, Satgas FKPM, FPI, Tokoh Adat

Dayak, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Perwakilan

Generasi Muda Islam Madura (GEMISMA) , DPD FKPM Kota

Singkawang yang tergabung didalam Forum Perhimpunan Kebangsaan

Kota Singkawang menyatakan sikap menolak keras adanya logo dan

faham komunis di Kota Singkawang dan meminta Polres Singkawang

mengusut tuntas kasus ini , serta menyelidiki siapa pelaku yang

menyebarkan kalender maupun pemasok dan pemodalnya.

selanjutnya dalam pertemuaan yang berlangsung di Mapolres

Singkawang, pada hari Jumat sore PARA PEMOHON diterima langsung

oleh TERMOHON Kapolres Singkawang beserta jajarannya;

7. Bahwa sudah beberapa kali PARA PEMOHON mencoba untuk

mendapatkan keterangan dan informasi mengenai perkembangan

kemajuan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TERMOHON di

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kota Singkawang, baik dengan cara mendatangi Satuan Reskrim

Polres Singkawang atau pun mengirimkan surat secara resmi,namun

tetap juga tidak mendapatkan keterangan mengenai perkembangan

kasus, PARA PEMOHON juga tidak mendapat tanggapan.

8. Bahwa kami PARA PEMOHON menilai TERMOHON tidak mematuhi

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Penyelenggaraan pengawasan dan

pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara

tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas

sebagai berikut:

a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya

sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;

c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk

menjamin tegaknya hukum dan keadilan;

d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau

golongan;

e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat

mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis,

administrasi dan teknis;

f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas

keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;

g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses

penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggiefektivitas dan

efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan

keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

9. Bahwa PARA PEMOHON beberapa kali mengingatkanbahwa kondisi dan

fakta terkait dengan sikap pengabaian yang dilakukan oleh TERMOHON

atas kasus Penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini telah membuat

masyarakat sangat resah dan meminta dengan tegas agar TERMOHON

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

segera melanjutkan proses penyelidikan menjadi penyidikan,PARA

PEMOHON menilai kinerja TERMOHON tidak mengalami kemajuan

10.Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 TERMOHON

menyatakan kasus temuan kalender palu arit resmi dihentikan dan tidak

bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Hal itu disampaikan TERMOHON

dalam pemaparan kasus kalender palu arit di Ruang Rapat Wali Kota

Singkawang yang dihadiri oleh Forkopimda Singkawang dan masyarakat

serta PARA PEMOHON;

11.Bahwa selanjutnya TERMOHON melalui Kasat Reskrim Polres

Singkawang AKP Edy Haryanto yang menyampaikan poin-poin hasil

penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi ahli dalam kasus

ini.selanjutanya Edy Haryanto yang juga Ketua Tim Penyidik Polres

Singkawang dalam kasus temuan kalender palu arit, menuturkan

pihaknya sudah meminta bantuan saksi ahli baik dari Fakultas Hukum

Untan, Fakultas Hukum UPB, dan Disperindagkop

Singkawang.Kesimpulan yang didapat baik dari keterangan saksi ahli

maupun fakta di lapangan bahwa kalender palu arit memang tidak dapat

dinaikkan ke tahap penyidikan dengan alasan TERMOHON:

a. Tidak cukup alat bukti,

b. Bukan merupakan tindak pidana

c. Penyidikan dihentikan demi hukum;

12.Bahwa Sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya penghentian penyidikan

kasus dugaan Tindak Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit

yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku

Ketua Umum PERMASIS oleh TERMOHON , maka status hukum kedua

orang terduga tersebut otomatis tidak berlaku lagi, disamping semua

benda yang telah disita oleh TERMOHON, berupa Kalender Berlogo Palu

Arit wajib dikembalikan:

13.Bahwa Fakta dilapangan penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak

Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di

lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum

PERMASIS oleh TERMOHON menimbulkan gelombang protes di

kalangan masyarakat, seperti Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat,Tokoh

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda,Pengurus Partai, LSM, mahasiswa, maupun aktifis perempuan,

dll.

III. ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam butir II., PARA PEMOHON

berpendapat bahwa karena tindakan TERMOHON mengeluarkan

penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak

Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di

lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman Ketua Umum

PERMASIS,adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum

(sebagaimana diuraikan dalam Bab III. Analisa Hukum) dan merugikan

kepentingan Negara dan atau kepentingan umum,

2. Bahwa TERMOHON telah nyata dan terang benderang melanggar Pasal

1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (“KUHAP”) yakni:

Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan

penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini sangat

Gegabah,mengingat TERMOHON tidak pernah meminta pendapat saksi

ahli dari pejabat bea dan cukai

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan

penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini telah

mengabaikan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan Pasal 3 yang berbunyi

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

5. Bahwa Faktanya saksi-saksi yang telah di mintai keterangan oleh

TERMOHON tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa kalender

yang berlogo palu arit tersebut memiliki dokumen pabean.

6. Bahwa TERMOHON tidak menyadari bahwa tidak adanya dokumen

pabean,sebagai bukti yang sudah terang benderang bahwa pembelian

kalender tersebut di impor secara illegal

7. Bahwa PARA PEMOHON berkesimpulan dengan tidak dapat di

buktikannya dokumen pabean baik oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy

Luckman serta saksi saksi lainnya, maka kuat dugaan bahwa kalender

tersebut di buat di dalam negeri apakah di Singkawang,Pontianak atau di

Luar Kalbar;

8. Bahwa tidak adanya bukti impor berupa dokumen pabean atas pembelian

kalender berlogo palu arit dari RRT tersebut PARA PEMOHON

berkeyakinan, kuat dugaan bahwa baik Tjhai Chu Mie maupun Fuidy

Luckman selaku Ketua umum permasis telah punya Niat untuk Makar

kepada NKRI;

9. Bahwa tidak adanya bukti impor berupa dokumen pabean atas pembelian

kalender berlogo palu arit dari RRT tersebut PARA PEMOHON

berkeyakinan, bahwa baik Tjhai Chu Mie maupun Fuidy Luckman selaku

Ketua umum permasis telah memenuhi unsur yang dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006.

10. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang

menghentikan penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit

ini telah mengabaikan.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

- Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai

Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di

Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan

Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/

Marxisme-Leninisme.

Pasal 1 berbunyi, “Menerima dan menguatkan kebijakan Presiden/

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin

Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI, termasuk

semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah,

beserta semua organisasi yang seasas/berlundung/bernaung di

bawahnya; dan pernyataan sebagai organisasi terlarangdi seluruh

wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi PKI”

Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan

atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-

leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan

segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau

pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang”

Pasal 3 berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham

komunisme/marxisme-leninisme di universitas-universitas dalam

rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin

dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-

undangan untuk pengamanan.”

Pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas (pasal 1-3) tidak

memengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri

Republik Indonesia.”

- Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang

berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Pasal 107 a Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum

dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan

atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam

segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara

paling lama l2 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum

dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar

negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau

menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 107 c Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum

dengan lisan, tu1isan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan

atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang

berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan

korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara

pa1ing lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum

dengan 1isan, tu1isan dan atau melalui rnedia apa pun. menyebarkan

atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan

maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e Dipidana dengan pidana penjara pa1ing lama l5 (lima belas)

tahun:

a. Barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut

diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam

segala bentuk dan perwujudannya; atau

b. Barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan

bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang

diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud

mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah .

11. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan

penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini juga telah

mengabaikan.

1. Bahwa tanggal 10 Mey 2016’’Arahan Presiden Joko Widodo dalam

pertemuan dengan Jaksa Agung, Kepala BIN dan Panglima TNI

yang diwakili KASAD, yakni bahwa presiden meminta menyikapi

maraknya aktivitas dan beberapa atribut yang menunjukkan identitas

PKI ataupun komunisme yang belakangan ini meningkat,Presiden

memberi perhatian soal banyaknya kaos-kaos bergambar palu arit,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

termasuk merchandise yang dijual atau kegiatan-kegiatan lain yang

menunjukkan masyarakat menduga komunisme akan bangkit

kembali.

2. Pernyataan Bapak Kapolri pada tanggal 10 Mei 2016 ‘’ Badrodin

mengingatkan semua pihak bahwa hingga saat ini penyebaran

paham dan atribut komunis dilarang di Indonesia. Ini termuat, dalam

TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.’’

3. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan siapapun yang

menyebarkan paham komunis bisa dikenakan hukuman penjara

selama 10 tahun. "Semua yang kedapatan kalau memenuhi unsur,

ya ancaman hukumannya 10 tahun, tindakan hukum disesuaikan

dengan ketentuan hukumnya," Badrodin Haiti di Gedung Perguruan

Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.

4. Pernyataan Brigjen Boy Rafli dikompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin

9 Mei 2016,bahwa Mabes Polri memastikan akan memberi sanksi

tegas kepada siapa pun yang menyebarluaskan paham komunisme.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan

sanksi tegas tersebut sudah tertuang dalam Pasal 107 a UU No 27

tahun 1999.Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa di muka

umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun,

menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme dalam

segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."Artinya ada ketentuan hukum yang berlaku di negara kita dan tentunya harus dihormati warga negara kita,"

5. Pernyataan Menhan Ryamizard tanggal 13 Mei 2016 ‘’Kita Patut

Curiga Yang Bilang Enggak ada Komunis mungkin dia Komunis’’

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Ketua Pengadilan

Negeri Kota Singkawang agar segera mengadakan sidang praperadilan

terhadap Termohon sesuai dengan hak- hak Pemohon berdasarkan Pasal

80 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP,danSelanjutnya mohon putusan

sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana

Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh

Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS oleh

TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan dengan:

a. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan

sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara

Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan

atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/

Marxisme-Leninisme.dalam ketentuan pasal 1,2,3 dan 4.

c. Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan

KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap

Keamanan Negara.dalam ketentuan Pasal 107,huruf

a,b,c,d dan e

d. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan-dalam ketentuan Pasal

102, Pasal 102 A dan Pasal 102B

3. Memerintahkan TERMOHON untuk segera melaksanakan proses

penyidikan terhadap Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua

Umum PERMASIS yang diduga melakukan penyebaran kalender berlogo

palu arit.

4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menetapkan status Tersangka

kepada Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum

PERMASIS,atas perbuatan penyebaran kalender berlogo palu arit

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melakukan

Penahanan terhadap Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua

Umum PERMASIS.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menyebutkan pidana

tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang

tertentu pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan, untuk Pihak Para Pemohon masing-masing hadir sendiri

dipersidangan sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan

oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mendalami dari dalil-dalil

gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam posita I

sampai dengan posita III, berikut permohonan petitum Pemohon pada point 1

sampai dengan point 7 yang pada pokok inti permohonan gugatan adalah lebih

dominan menguraikan mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

Termohon dalam kasus dugaan tindak pidana penyebaran paham komunis

melalui sarana kalender yang bergambar/berlogo palu arit yang diduga dilakukan

oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN. Faktanya Termohon belum

melakukan tindakan penyidikan, tetapi baru tahap proses penyelidikan dan

pengumpulan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, penyelidik Termohon

berkesimpulan bahwa kasus penyebaran kalender bergambar/logo palu arit tidak

ditemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dimaksud

sehingga proses penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.

Maka atas dasar uraian tersebut kemudian Para Pemohon mengklaim Termohon

telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon

tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Para Pemohon pada posita I yang pada inti

pokoknya menerangkan mengenai alasan-alasan diajukannya

permohonan Praperadilan yang mendasari pada putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, Pasal 80 UU No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UUD 1945 Pasal 30

ayat (1) dan mengenai mekanisme gugatan/permohonan Hak Gugat/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan warga negara (Citizen Lawsuits/Actio popularis) berkaitan

dengan penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan

tindak pidana penyebaran kalender bergambar palu arit yang diduga

dilakukan oleh THJAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN Ketua Umum

PERMASIS.

Bahwa menurut hukum dalil gugatan Pemohon tersebut di atas

sesungguhnya salah dalam mengajukan gugatan Praperadilan terhadap

Termohon, sehingga gugatan Pemohon dinyatakan error in persona (salah

alamat dalam mengajukan gugatan). Para Pemohon tidak memiliki hak gugat

(legal standing) untuk melakukan permohonan Praperadilan terhadap

Termohon, karena Para Pemohon bukan suatu organisasi atau lembaga

yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 hanya untuk tindak

pidana korupsi, narkoba dan terorisme. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para

Pemohon bukan merupakan pihak ketiga yang dirugikan atau terkait

langsung dengan perkara penyebaran kalender bergambar palu arit yang

diduga dilakukan oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN. UUD 1945

hanya sebagai konstitusi negara (sumber hukum dari undang-undang) bukan

sebagai undang-undang untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Terkait

dengan permohonan Hak Gugat (Citizen lawsuits/Actio popularis) dimana

gugatan tersebut diajukan apabila tindak pidana yang terjadi telah

menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi masyarakat dalam kasus

dugaan tindak pidana penyebaran kalender bergambar palu arit yang diduga

dilakukan oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN adalah belum

ditemukan adanya akibat kerugian masyarakat yang mengikuti ajaran

komunisme sehingga tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang

dipersangkakan. Maka dalil Pemohon dikualifisir abscuur libel (kabur) dan

salah dalam menerapkan gugatan Praperadilan sehingga objek gugatan

adalah error in objecto (salah dalam penerapan hukum). Sehingga menurut

hukum permohonan Praperadilan Para Pemohon harus ditolak dan tidak

perlu dipertimbangkan.

2. Bahwa dalil Para Pemohon pada posita II dalam fakta-fakta hukum yang

pada inti pokoknya menerangkan pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2016

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

melalui media masa TRIBUN PONTIANAK Termohon telah menyita

kalender berlogo palu arit yang diduga disebarkan oleh TJHAI CHUI MIE

dan FUIDY LUCKMAN sehingga menimbulkan keresahan di tengah

masyarakat. Para Pemohon ada mendatangi kantor Termohon atau

mengirim surat untuk menanyakan tentang penyelidikan penyebaran

kalender bergambar palu arit tidak ditanggapi dan diabaikan serta tidak

mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 2.

Bahwa dalil Para Pemohon tersebut Termohon tanggapi sebagai berikut

bahwa uraian kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam

17.00 WIB, di warung kopi sdr. BUN KUI FUI Als AFUI ditemukan kalender

pada lembar hari Jum’at tanggal 1 Juli 2016 yang ada lambang palu arit

partai komunis Indonesia oleh anggota Termohon. Penemuan tersebut

kemudian dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor R/LI-10/VI/2016/

Sat.Reskrim tanggal 28 Juni 2016, kemudian Termohon menindak lanjutinya

dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/242/VI/2016

tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/243/

VI/2016 tanggal 28 Juni 2016. Kemudian petugas penyelidik Termohon

melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana penyebaran paham

komunis melalui sarana kalender bergambar palu arit yang berasal dari luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 a Undang-Undang RI

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik Termohon tersebut

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5

juncto Pasal 5 KUHAP melakukan rangkaian tugas penyelidikan berupa;

mengintrograsi/wawancara secara tertulis terhadap pihak-pihak terkait

(saksi-saksi) sebanyak 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) ahli, mengumpulkan/

mengamankan kalender-kalender yang ada gambar palu arit sebanyak 217

(dua ratus tujuh belas) buah, 1 (satu) lembar faktur pembayaran dari sdri.

TJHAI CHUI MIE dan 1 (satu) lembar papan yang bertulis PERMASIS yang

tertempel kalender 2016 dari luar negeri.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil keterangan wawancara secara tertulis terhadap pihak-pihak

terkait (saksi-saksi) sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu NG SUHARTA Als A

CHIAN, NG SIU KIAN Als AKIAN, BUN DJAN MUI Als AMUI, TJHAI TET

BUN Als TET BUN, HINDARMIN BUDI Als AHIN (pemilik toko Lemon), LIM

HENDRO SALIM Als HENDRO (pemilik toko Elang Mas), TJHAI CHUI MIE

Als AMI, SAWARI Bin LAMSIDIN, dan ANDY VICTORIO IMANUEL, yang

pada intinya menerangkan bahwa para pemilik rumah atau toko yang

kedapatan memajang kalender gambar palu arit lambang organisasi komunis

menerangkan bahwa kalender tersebut didapat dari sdr. NG SIU KIAN

(pemilik toko kopi 368), sdr. NG SUHARTA (PD. Sahabat Baru), sdr. THAI

KIM FUNG (toko Jaya Baru), sdr. BUN DJAN MUI (toko emas Surya Indah),

yang membagikan kalender ke rumah atau toko secara gratis, dibagikan

sebagai bonus karena sering belanja dan tidak ada niat secara sengaja

untuk menyebarkan paham komunis, kalender tersebut dibeli dari toko Elang

Mas milik sdr. LIM HENDRO SALIM dan sebagian dibeli dari toko Lemon

milik sdr. HINDARMIN BUDI. Kalender tersebut didatangkan dan dibeli oleh

kedua toko tersebut dari negara Tiongkok yang menganut paham komunis,

di negara asal penerbit kalender, baik melalui rekan dan didatangkan sendiri,

kalender dibeli lalu dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan, sebagian dibagikan kalender ke rumah/toko secara gratis,

dibagikan sebagai bonus karena sering belanja dan tidak ada niat secara

sengaja untuk menyebarkan paham komunis. Dalam kalender tersebut yang

terdapat gambar palu dan arit hanya ditemukan pada lembaran tanggal 1 Juli

saja yang merupakan hari penyatuan Hong Kong ke Republik Rakyat Cina

setelah dijajah Inggris dan juga merupakan hari ulang tahun organisasi

komunis yang merupakan negara asal kalender tersebut diimpor, sedangkan

untuk lembaran kalender yang lain tidak ditemukan gambar palu dan arit.

Bahwa setelah Termohon meminta keterangan ahli pidana berpendapat

perbuatan pemilik toko Elang Mas dan toko Lemon serta orang yang telah

membeli dan menyebarkan secara gratis kalender yang bermuatan simbol/

gambar palu dan arit kepada pengecer maupun konsumen di Kota

Singkawang tidak terkandung unsur kesengajaan dan adanya kaitan psikis

antara pemilik toko Elang Mas dan toko Lemon dengan perbuatan membeli

dan menyebarkan secara gratis kalender yang bermuatan simbol/gambar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

palu dan arit, sehingga tidak terbukti adanya unsur kesengajaan atau

kesalahan dalam arti sempit, hal tersebut karena pemilik toko Elang Mas dan

toko Lemon tidak pernah mengetahui dan menyadari adanya gambar palu

dan arit di salah satu lembaran kalender dari sekian lembaran kalender yang

di buat per hari per setiap lembar yang mereka beli, disamping itu desain dan

isi dari kalender tersebut juga bukan merupakan ide atau pikiran dari pemilik

toko Elang Mas dan toko Lemon.

Bahwa dari hasil permintaan keterangan ahli dari Perdagangan yang pada

intinya menerangkan tidak ada sanksi atau ketentuan pidana terhadap

pelaku usaha/pengecer, yang menjual barang dari hasil importir, sedangkan

untuk pelaku importir jika barang tersebut masuk ke Indonesia tanpa

dilengkapi dengan dokumen yang sah maka akan dilihat kembali barang apa

yang diimpor, apakah masuk dalam pengawasan atau tidak, terhadap

barang berupa kalender tidak perlu mempunyai ijin khusus karena tidak

termasuk kategori barang-barang dalam pengawasan dan barang-barang

yang diatur tata niaganya.

Bahwa upaya penyelidikan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh penyelidik

Termohon dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan, selanjutnya

guna mendapat masukan-masukan maka penyelidik Termohon

melaksanakan gelar perkara baik di tingkat Polres Singkawang pada tanggal

1 Agustus 2016 maupun di tingkat Dit. Reskrimum Polda Kalbar pada

tanggal 23 Agustus 2016 serta melakukan undangan expose/gelar perkara

kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 26 Agustus

2016 untuk melengkapi hasil penyelidikan. Maka setelah melakukan

langkah-langkah tersebut, Termohon kemudian melakukan expose di balai

Betuah Pemkot Singkawang pada hari Jum’at tanggal 09 September 2016

dengan dihadiri oleh Forkopinda, ahli dan perwakilan masyarakat/organisasi

masyarakat, Termohon menyampaikan hasil penyelidikan terhadap dugaan

tindak pidana penyebaran paham komunis melalui sarana kalender

bergambar palu arit yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 107 a Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan

kejahatan terhadap keamanan negara. Namun setelah dilakukan tindakan

penyelidikan oleh Termohon hasilnya adalah tidak ditemukan adanya suatu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dimaksud sehingga proses

penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Sehingga

tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dan

selaras dengan Pasal 1 angka 4, angka 5, Pasal 5 jo Pasal 75 huruf k

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah

dikeluarkan dan ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak

Pidana. Penyelidik Termohon melakukan rangkaian tindakan penyelidikan

sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak

Pidana Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13.

3. Bahwa dalil Para Pemohon pada posita III analisa hukum yang intinya

menerangkan tindakan Termohon mengeluarkan penghentian penyidikan

yang tidak sah adalah melanggar Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4,

angka 5 KUHAP, mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan Pasal 3, Ketetapan MPRS Nomor

XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pasal 1,

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang

perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan

negara Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e

dan mengabaikan arahan Presiden, kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti,

pernyataan Brigjen Boy Rafli dan pernyataan Menhan Ryamizard.

Terhadap dalil Para Pemohon pada posita tersebut di atas maka dapat

Termohon tanggapi sebagai berikut bahwa tindakan penyelidikan yang

dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan peristiwa tindak pidana

penyebaran paham komunis melalui sarana kalender bergambar palu arit

yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 a

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

keamanan negara adalah tidak melanggar ketentuan yang ada dan telah

sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa terkait dengan Kepabeanan menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan, yang mempunyai kewenangan

penyidik adalah dari pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sehingga

Polri tidak dapat masuk di wilayah kepabeanan dan kalender yang ada logo

palu arit dimaksud adalah bukan merupakan kategori barang-barang dalam

pengawasan dan barang-barang yang diatur tata niaganya.

Dengan demikian dalil Para Pemohon tersebut adalah penafsiran yang keliru

karena Termohon sudah melakukan upaya hukum untuk memproses pelaku

penyebaran paham komunis bergambar palu arit, dan sudah melakukan

penyelidikan dan mengamankan kalender yang bergambar palu arit serta

melakukan razia peredaran kalender palu arit di kota Singkawang. Namun

setelah dilakukan penyelidikan Termohon menyimpulkan berdasarkan gelar

perkara yang menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Singkawang serta 3

orang ahli perkara tersebut tidak ditemukan adanya suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana dimaksud sehingga proses penyelidikan tidak

dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban, dalil-dalil hukum serta fakta-fakta

hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana objek Praperadilan “penghentian

penyidikan” yang diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP dan

putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014

berkenaan tentang objek Praperadilan dan alat bukti. Terkait Laporan Informasi

Nomor R/LI-10/VI/2016/Sat.Reskrim tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalil

yang diklaim oleh Pemohon “penghentian penyidikan” adalah abscuur libel

(kabur), maka permohonan gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima menurut hukum. Karena dasar hukum dari objek Praperadilan

yang dimaksud Pemohon adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar.

Maka dengan ini kami mohon kepada Hakim Yang Mulia yang

memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan

sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Praperadilan Para

Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah

tindakan penyelidikan dan bukan merupakan tindakan penyidikan karena

tindakan penyelidikan adalah sah dan tidak bertentangan dengan

a. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

b. Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai

Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh

Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan

Menyebarkan atau mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/

Marxisme-Leninisme, dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan

Pasal 4.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang

berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a,

Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Kepabeanan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 a, dan Pasal 102 b.

3. Menyatakan bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon

tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena tidak memenuhi

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal

107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP

yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;

4. Menyatakan Termohon tidak dapat menetapkan status Tersangka

terhadap sdri. TJHAI CHUI MIE dan sdr. FUIDY LUCKMAN selaku Ketua

Umum PEMASIS karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 107 a Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan

kejahatan terhadap keamanan negara;

5. Menyatakan Termohon tidak dapat melakukan penahanan terhadap sdri.

TJHAI CHUI MIE dan sdr. FUIDY LUCKMAN selaku Ketua Umum

PEMASIS karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 107 a Undang-Undang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan

kejahatan terhadap keamanan negara;

6. Menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang untuk menyebutkan

pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan

barang tertentu pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan

karena tindakan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan

Negeri;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah

mengajukan replik pada tanggal 26 September 2016 dan selanjutnya terhadap

replik Para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik tanggal 26

September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi dan bermaterai

cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/MPP/Kep/02/2001

tentang Perubahan Lampiran I KEputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang

Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000 ,

telah diberi materai yang cukup , merupakan fotokopi dari

fotokopi, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Tahapan Proses Cara Import Barang dari Luar

Negeri Ke Indonesia, telah diberi materai yang cukup ,

merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Barang Larangan Dan Pembatasan, posted

(diposkan) tanggal 7 April 2013 , telah diberi materai yang

cukup , merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.3;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga

telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Samselo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

• Bahwa saksi mengerti diperikasi dalam persidangan ini untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan penanganan perkara/kasus

ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada kalender tertanggal 1 Juli

2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu Mie;

• Bahwa saksi adalah Ketua FORMACID (Forum Masyarakat Cinta

Ideologi) Kota Singkawang;

• Bahwa sepengetahuan saksi perkara ditemukannya logo palu arit yang

terdapat pada kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan

oleh Tjhai Chu Mie telah ditangani oleh Pihak Polres Kota Singkawang;

• Bahwa atas penanganan ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada

kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu

Mie tersebut, saksi pernah mengikuti pertemuan yang diadakan oleh

Pemerintah Kota Singkawang yang diikuti oleh FORKOPINDA (Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Singkawang dan pada saat

pertemuan tersebut, KAPOLRES Kota Singkawang menerangkan bahwa

penanganan perkara tersebut sudah sampai pada tahap penyelidikan dan

gelar perkara;

• Bahwa atas penangan perkara tersebut, Ketua Pemuda Pancasila

mengirimkan surat kepada KAPOLRES Kota Singkawang untuk

mempertanyakan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut

dan sepengetahuan saksi, pihak POLRES Kota Singkawang tidak

memberikan jawaban secara tertulis akan tetapi secara lisan pihak

POLRES Kota Singkawang menerangkan bahwa penanganan perkara

tersebut sudah sampai pada tahap Penyelidikan;

• Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Ketua Pemuda Pancasila Bapak Marno

pernah menghubungi WAKAPOLRES Kota Singakwang untuk

mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut dan

selanjutnya saksi bersama dengan Ketua Pemuda Pancasila Bapak

Marno dan Sarnadin bertemu dengan WAKAPOLRES di ruang kerja

WAKAPOLRES;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada waktu itu WAKAPOLRES menerangkan secara lisan bahwa

perkembangan penanganan perkara tersebut sudah tahap Penyelidikan

dan akan masuk ke tahap Penyidikan;

• Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

• Bahwa sepengetahuan saksi sebelum permohonan praperadilan ini

diajukan, para pemohon dan beberapa orang lainnya pernah melakukan

pertemuan membicarakan upaya pengajuan praperadilan ini;

• Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ada yang merupakan Ketua

maupun anggota dari organisasi Kemasyarakatan maupun LSM;

• Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan praperadilan ini dilakukan oleh

Pemohon atas nama masing-masing Pemohon dan tidak memakai suatu

wadah/lembaga tertentu;

• Bahwa sepengetahuan saksi, diantara para Pemohon bukanlah orang

yang melaporkan perkara ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada

kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu

Mie;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak

menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak

mengajukan bukti lainnya dan menyatakan telah cukup dengan buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi dan bermaterai

cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor:R/LI-10/VI/2016/Sat Reskrim

tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai

dengan aslinya, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/242/VI/2016 tanggal

28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/243/VI/2016

tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai

dengan aslinya, diberi tanda T-3;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Recana Penyelidikan dugaan tindak pidana

peyebaran paham komunis melalui sarana berupa kalender yang

bergambar palu arit yang berasal dari luar negeri tanggal 28 Juni

2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,

diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat tanda penerimaan tanggal 1 juli 2016, telah diberi

materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat tanda penerimaan tanggal 1 juli 2016, telah diberi

materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/70/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 9 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI TET BUN, telah

diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda

T-7;

8. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. TJHAI TET BUN Als TET BUN,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Surat Kapolres Singkawang No :B/69/VII/2016/

Reskrim-II tangggal 9 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI

CHUI MIE, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-9

10. Fotokopi Surat Berita Acara Pegambilan Keterangan an. TJHAI CHUI

MIE Als AMI, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/85/VIII/2016/Reskrim-II

tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada NG SUHARTA

Als A CHIAN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. NG SUHARTA Als A CHIAN,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/86/VIII/2016/Reskrim-II

tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada BUN DJAN MUI,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-13;

14. Fotokopi Berita Acara pegambilan Keterangan an. BUN DJAN MUI

Als AMUI, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/80/VIII/2016/Reskrim-II

tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada NG SIU KIAN,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-15;

16. Fotokopi Berita Acara pegambilan Keterangan an.NG SIU KIAN Als

AKIAN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,

diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/76/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 11 Juli 2016 perihal undangan kepada SAWARI, telah diberi

materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. SAWARI Bin

LAMSIDIN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/56/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 24 Juli 2016 perihal undangan kepada ANDY VICTORIO

IMAUEL, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan an. ANDY

VICTORIO IMAUEL, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai

dengan aslinya, diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/87/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 31 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI KIN FUNG,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-21;

22. Fotokopi Berita Acara Pegambilan Keterangan an. TJHAI KIN FUNG

Als AFUNG, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/77/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 11 Juli 2016 perihal undangan kepada HINDARMIN BUDI,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-23;

24. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. HINDARMIN BUDI Als AHIN,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-24;

25. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/55/VI/2016/Reskrim-II

tangggal 24 Juni 2016 perihal undangan kepada LIM HENDRO

SALIM, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,

diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. LIM HENDRO SALIM Als

HENDRO, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Keterangan Tambahan an. HIDARMIN BUDI

Als AHIN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. ANDY VICTORIO

IMANUEL dengan SAWARI Bin LAMSIDIN, telah diberi materai yang

cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-28;

29. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2026/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 13 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada

Dekan Fakultas Hukum Untan, telah diberi materai yang cukup, telah

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-29;

30. Fotokopi SURAT TUGAS NO:2907/UN22.1/TU/2016 Dekan Fakultas

Hukum Untan tanggal 15 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-30;

31. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji Ahli

an.Dr.Sy.Hasyim Azizurahman,SH.,MHum, telah diberi materai yang

cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-31;

32. Fotokopi Berita Acara Keterangan Ahli an. Dr.Sy.Hasyim

Azizurahman,SH.,MHum, telah diberi materai yang cukup, telah

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-32;

33. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2083 /VII/2016/Reskrim-II

tangggal 19 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Hukum UPB, telah diberi materai yang cukup, telah

sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-33;

34. Fotokopi SURAT TUGAS NO:166/UPB/F.13/2016 Dekan Fakultas

Hukum UPB tanggal 21 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-34;

35. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji Ahli an.Yenny

AS,SH.,MH., telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan

aslinya, diberi tanda T-35;

36. Fotokopi Berita Acara Keterangan Ahli an. Yenny AS,SH.,MH, telah

diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda

T-36

37. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/ 2025/VII/2016/Reskrim-II

tangggal 13 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada

Kadisperridangkop Kota Singkawang, telah diberi materai yang

cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-37;

38. Fotokopi SURAT TUGAS NO:090/485/Set-A Kadisperridangkop Kota

Singkawang tanggal 13 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-38;

39. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. Darwis,SH., telah

diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda

T-39;

40. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2506/VIII/2016 tanggal

26 Agustus 2016 perihal mohon untuk ekspose dan saran, telah

diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda

T-40;

41. Fotokopi Surat Laporan hasil gelar perkara tanggal 26 Agustus 2016,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-41;

42. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2461/VIII/2016 tanggal

19 Agustus 2016 perihal mohon untuk dilaksanakan gelar perkara,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-42;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Laporan hasil gelar perkara tanggal 29 Agustus 2016,

telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi

tanda T-43;

44. Fotokopi Surat Laporan hasil Penyelidikan tanggal 8 September

2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,

diberi tanda T-44;

45. Fotokopi Surat Laporan hasil pelaksanaan tugas ekpose di Aula

Pemkot Kota Singkawang tanggal 9 September 2016, telah diberi

materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-45;

46. Fotokopi Surat Nota Dinas No :B/ND-246/IX/2016/Reskrim-II tanggal

9 September 2016 perihal laporan hasil pelaksanaan tugas

penyelidikan perkara penyebaran paham komunis bergambar palu

dan arit melalui sarana kalender, telah diberi materai yang cukup,

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-46;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon tidak

mengajukan bukti lainnya dan menyatakan cukup dengan buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Pemohon dan Pihak

Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29

September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu

hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala

sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang

diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang

diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan tidak

sahnya penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Penyebaran

Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan

Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS oleh Kepolisian Resor Kota

Singkawang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi surat yang masing-

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi yang

nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah/menolak dalil-dalil

permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya menyatakan

bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan penyelidikan

dan bukan merupakan tindakan penyidikan dan tindakan penyelidikan yang

dilakukan oleh Termohon tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena

tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur

dalam Pasal 107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan

KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya

tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi

bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-46

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama

surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan

Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon, terlebih dahulu akan

dipertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

tersangka,

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan

Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Para

Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan tentang Sah atau tidaknya

penghentian penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Singkawang (vide Pasal 1

angka 10, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa khusus mengenai permohonan Praperadilan

mengenai Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,

ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan praperadilan yaitu

Penyidik, Penuntut Umum, Pihak Ketiga Yang Berkentingan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya khusus mengenai

pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas dihentikannya penyidikan atau

penuntutan khususnya mengenai “pihak ketiga yang berkepentingan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21

Mei 2013 telah ditafsirkan dengan penjabaran yang sifatnya limitataif dengan

membuat suatu ketentuan yaitu:

• Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk

saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi kemasyarakatan”;

• Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat

atau organisasi kemasyarakatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut maka ditentukan secara limitative

yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkentingan adalah:

1. Saksi korban; atau

2. Pelapor;

3. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/

PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut secara tegas mengatur bahwa frasa

pihak ketiga yang berkepentingan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban

atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud saksi korban adalah seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

diakibatkan oleh suatu tindak pidana (pasal 1 ke-2 UU Nomor 13 tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi Dan Korban);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ke-24 UU Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Laporan adalah pemberitahuan

yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan

terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil

pengertian mengenai pelapor yaitu setiap orang yang menyampaikan

pemberitahuan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya

peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi kemasyarakatan dalam uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut mengatur secara limitatif yaitu

interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada

saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki

kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan

kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP

adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana

adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah (konstitusi) menyebutkan

bahwa perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama

untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu

berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM

yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan

publik ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak yang

berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP diatur selain saksi korban atau pelapor

juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu

untuk memperjuangkan kepentingan umum yang mengadung arti suatu asosiasi

atau kelembagaan:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum

(legal standing) para Pemohon akan dipertimbangkan dasar yang dijadikan para

Pemohon dalam mengajukan gugatan praperadilannya yaitu didasarkan pada

prosedur Hak Gugat Warganegara (Citizen Law Suit/Actio Popularis);

Menimbang, bahwa bentuk gugatan dengan mengatasnamakan

kepentingan umum (citizen law suit) belum dikenal dalam sistem hukum

Indonesia, namun tampaknya konsep tersebut mulai sering digunakan dalam

sistem peradilan kita.

Menimbang, bahwa Actio Popularis atau gugatan warga negara terhadap

penyelenggara Negara, tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana

yang diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang menganut

sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Pada intinya merupakan

mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara

negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia,

khususnya mengenai pihak yang dapat mengajukan praperadilan dengan dalil

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum

mengalami perkembangan penafsiran khususnya setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013sehingga

dikenal pihak yang berkedudukan sebagai pemohon praperadilan khususnya

“pihak yang berkentingan” yang disebut dengan Lembaga swadaya masyarakat

atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pengaturan Lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi kemasyarakatan pihak yang berkepentingan dalam pengajuan

gugatan praperadilan khususnya mengenai sah atau tidaknya penghentian

Penyidikan atau Penuntutan memiliki ciri yang sama dengan prinsip prosedur

Citizen Law Suit (actio popularis);

Menimbang,bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

prosedur Citizen Law Suit (actio popularis) secara implisit dikenal dalam

pengajuan permohonan praperadilan khususnya mengenai pihak yang

berkepentingan mengenai sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau

Penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan

hukum (legal standing) para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan dari

Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa para Pemohon dalam mengajukan

permohonannya adalah atas nama diri pribadi masing-masing Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Pemohon dapat

disimpulkan bahwa para Pemohon bukanlah saksi korban dan atau Pelapor

dalam perkara yang dinyatakan para Pemohon dalam dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan dasar

permohonan Pemohon yang mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan

prosedur Citizen Law Suit (actio popularis) maka seharusnya sesuai dengan

kaedah yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-

X/2012 tanggal 21 Mei 2013 seharusnya Para Pemohon mengajukan

permohonannya dengan membuat suatu wadah yaitu Suatu organisasi atau

Lembaga baik organisasi kemasyarakatan atau Lembaga swadaya masyarakat

yang mempunyai suatu tujuan yang sama in casu demi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa melihat pada dalil-dalil para Pemohon dalam

permohonannya, pernyataan secara tegas dari para Pemohon serta bersesuaian

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Ahmad Samselo bahwa dalam

pengajuan permohonan para Pemohon tidak diajukan oleh suatu wadah

organisasi atau lembaga swadaya masyarakat akan tetapi para Pemohon atas

nama pribadi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya terutama

pada penandatanganan permohonan, para Pemohon mengatasnamakan suatu

lembaga/orgasnisai akan tetapi bila mencermati pada surat permohonan para

Pemohon, Para Pemohon hanya menyatakan kedudukannya dalam suatu

organisai/lembaga tersebut sebagai identitas diri secara khusus sebagai

pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka dasar pengajuan

permohonan para Pemohon yang didasarkan pada prosedur Citizen Law Suit

(actio popularis) tidak sejalan lagi dengan kaedah hukum yang diatur secara

limitatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21

Mei 2013 yang hanya mengenal Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi

kemasyarakatan sebagai suatu kelembagaan yang mempunyai tujuan yang

sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

kedudukan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Praperadilan atas

nama pribadi secara bersama-sama tidaklah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan praperadilan para

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan

oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam

perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, Pasal 77, pasal 80, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/

PUU-X/2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh

P.H.H. Patra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

dan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VI,

Pemohon VIII, Pemohon IX dan Kuasa Termohon, tanpa dihadiri oleh Pemohon

II;

Panitera Pengganti, Hakim,

ttd ttd

GINANDA FATWASARI, S.H. P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H..

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38