158
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id heading 5; heading 6;Default Paragraph Font;Header Char; Heading 6 Char; Document Map Char Char Char;Body Text Indent Char Char Char;Balloon Text Char Char;Footer Char;Body Text Char Char; Heading 5 Char;Document Map Char Char;header; No Spacing;Balloon Text;List Paragraph;body text;footer;Normal (Web) Char Char;Body Text Indent Char Char;antawiryastereodubPENGADILAN NEGERI BANDUNG JL. LL. RE Martadinata No 74-80 B A N D U N G P U T U S A N Nomor : 47/PDT/G/2013/PN.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : YAYASAN ANDANA WARIH, yang beralamat kantor di Jalan Gandaria I No. 93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. HENDRA SOEDARTO, selaku Ketua Umum, DJOKO BUDHI SUROSO, selaku Sekretaris dan Ir. HASTUTININGSIH, MM., selaku Bendahara Umum, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : Antawirya Jaya, SH., MH., dan Jimmy G.P. Silalahi, SH., dari kantor hukumAntawirya & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2013 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat”. Melawan : 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ... · Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

  • Upload
    dolien

  • View
    266

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

heading 5;heading 6;Default Paragraph Font;Header Char;Heading 6 Char;Document Map Char Char Char;Body Text Indent Char Char Char;Balloon Text Char Char;Footer Char;Body Text Char Char;Heading 5 Char;Document Map Char Char;header;No Spacing;Balloon Text;List Paragraph;body text;footer;Normal (Web) Char Char;Body Text Indent Char Char;antawiryastereodubPENGADILAN NEGERI BANDUNG JL. LL. RE Martadinata No 74-80

B A N D U N G

P U T U S A N Nomor : 47/PDT/G/2013/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Gugatan antara :

YAYASAN ANDANA WARIH, yang beralamat kantor di Jalan Gandaria I No. 93,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini

diwakili oleh Ir. HENDRA SOEDARTO, selaku

Ketua Umum, DJOKO BUDHI SUROSO, selaku

Sekretaris dan Ir. HASTUTININGSIH, MM., selaku

Bendahara Umum, yang dalam hal ini dikuasakan

kepada : Antawirya Jaya, SH., MH., dan Jimmy G.P.

Silalahi, SH., dari kantor hukumAntawirya &

Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Januari 2013 (terlampir), selanjutnya

disebut sebagai “ Penggugat”.

Melawan :

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 HELENA SETIADI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Dr.

Setiabudi No.170,RT03/RW.05, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan

Cidadap, Bandung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada :

HIDAYAT,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Sabang

No. 31 Bandung sesuai surat kuasa khusu tanggal 26 Februari 2013

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2 Ahli Waris Alm. MOCHAMMAD ADJIDJI dan Almrh. Ny. Hj. SITI

AMINAH, yakni masing-masing berturut-turut :

a OTE ABDUL RASYID, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sarimanah

XII No. 168, RT 007 / RW. 008, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

b LONY EBEL, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, RT

001 / RW. 004, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Bandung, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat III;

c SITI DJAMILAH TAMANI (dalam KTP tertulis EUIS DJAMILAH

TAMANI), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di JalanPerdatam VI / 14,

RT 010 / RW. 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

d FIMA FATIMAH HAFID, SH, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan

Merkuri Tengah No. 8, RT 03 / RW. 08, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan

Rancasari, Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

e PARADITA, Amd, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Merkuri

Tengah No. 8, RT 03 / RW. 08, Kelurahan Manjalega, Kecamatan Rancasari,

Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

f PEPY ACHMAD SOFYAN (dalam KTP tertulis PAPIE ACHMAD SOFYAN),

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jongjolong No. 1A, RT. 003 / RW.

009, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Bandung, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat VII;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dikuasakan kepada TATANG H. SYAM,SH., Advokat dan

Konsultan beralamat di JL. Srimahi III No. 16 Bandung sesuai surat kuasa

khusus tanggal 1 Maret 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

sampai Trgugat VII ;

3 ADJAT SUDRAJAT, Pekerjaan Purnawirawan TNI-

AU, beralamat di Jalan Mekarsari II No. 118, RT. 05 /

RW. 08, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,

Bandung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TORY S.

PADMOWIRYANTO,SH., sesuai surat kuasa khusus tanggal 26 Februari

2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

4 AGUNG SURYATRIYANA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan

Dulatip No. 48, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan

Andir, Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

5 TUTY PURNANDARY, SH., Notaris / PPAT, beralamat di Jalan Melur

1 No. 26, Blok 15, Perum Bumi Rancaekek Kencana, Bandung, yang

dalam hal ini dikuasakan kepada H. AGAM RIZKY MONZANA,SH.,

Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Griya Bandung Asri 3 Blok.

A-7 No. 8 Kec. Bojongsoang sesuai surat kuasa tanggal 15 Maret 2013

selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

6 TAHMID TIRTAPRADJA, SH., Sp.1, Notaris / PPAT, beralamat di Jalan.

Suryalaya IV No. 12, Bandung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada H.

AGAM RIZKY MONZANA,SH., Advokat dan Penasehat Hukum

beralamat di Griya Bandung Asri 3 Blok. A-7 No. 8 Kec. Bojongsoang

sesuai surat kuasa tanggal 15 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XI;

7 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan. Soekarno

Hatta No. 586, Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4

Februari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kls.IA.pada tanggal 4 Februari 2013, tercatat dibawah register perkara No.47/Pdt/

G/2013/PN.Bdg, telah mengajukan Gugatannya yang pada pokoknya berisikan hal-hal

sebagai berikut :

1 Bahwa Yayasan Andana Warih (Penggugat) adalah suatu Yayasan yang

semula berkedudukan di Magelang, didirikan dengan

• akta tertanggal 18 Maret 1960 nomor 25, dibuat dihadapan Raden SUJADI, SH.,

yang pada saat itu Wakil Notaris di Magelang,

berkaitan dengan :

• akta tertanggal 27 September 1967 No. 43;

• akta tertanggal 14 Oktober 1970 No. 29;

kesemuanya dibuat di hadapan Raden SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.,

pada waktu itu Notaris di Jakarta;

• akta tertanggal 10 Desember 1987 No. 54, dibuat di hadapan JOENOES

MAOGIMON,SH, Notaris di Jakarta;

kemudian diubah dengan

• akta tertanggal 22 Mei 2008 No. 04 yang dibuat di hadapan RADEN

ADRIANTO,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan terakhir diubah dengan

• akta tertanggal 30 September 2011 No. 20, dibuat dihadapan ERLINA DWI

KURNIAWATI,SH., Notaris di Jakarta; (Bukti P-1 A s/d 1 F)

2 Bahwa sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 atau selama +49 tahun,Penggugat

adalah penghuni atau pemakai Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau

disingkat AMORC,yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan

Bagusrangin No. 31) Bandung,(selanjutnya Tanah dan Bangunan tersebut

disebut sebagai“Obyek Sengketa”),berdasarkan Surat- Idzin Pemakaian (SIP)

No. 2131 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Bandung Daerah

Tingkat I Djawa-Barat tertanggal 4 Desember 1962, yang diterbitkan menurut

Putusan tgl. 26-9-1962 No. 448, atas s.p. tanggal11-9-1962 No. 355

(berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Darurat No. 3/1958 tentang Urusan

Perumahan)dan Surat Idjin / Keterangan No. B/56/5P/2/1962 Tentang

Perobahan / Perombakan Bangunan Bekas AMORCdi Djl. Hadji Wasjid /

Bagusrangin No. 31 Bandung tertanggal 9 Februari 1962 (Bukti P-2a dan

P-2b), dengan tanpa adanya teguran atau keberatanataugugatan dari pihak

manapun atau siapapun juga, termasuk namun tidak terbatas dari Tergugat II

sampai denganTergugat VII dan Tergugat VIII.Hal ini membuktikan bahwa

penghunian atau pemakaian atau penguasaan Penggugatatas Obyek Sengketa

telah dilakukan dengan itikad baik serta sesuai dengan hukum dan peraturan

perundangan yang berlaku;

3 Bahwa dengan tidak adanya teguran, keberatan atau bahkan gugatan atau

tuntutan dari pihak manapun dan siapa pun juga termasuk dari pihakTergugat

II s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII sejak tahun 1962 s/d tahun 2011,

makasecara yuridis pemilik tanahdianggap telah melepaskan hak atas

tanahnya secara diam-diam (Rechtsverwerking)kepada pihak yang telah

menguasai Obyek Sengketa dalam waktu lebih dari 30 tahun i.c.Penggugat,

sehingga Obyek Sengketa telah menjadi milik Penggugat,hal mana didasarkan

antara lain pada:

a Pasal 1963 KUH Perdatayang berbunyi :

Siapa dengn itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,

memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak

milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan

selama 20 tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun,

memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk

mempertunjukkan alas haknya.

b Pasal 1967 KUH Perdatayang berbunyi :

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun

yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwasa dengan

lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan

akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan

suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya

sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

c Sekalipun Pasal 1963 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas telah dicabut

dengan berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), namun hukum adat,

yang merupakan dasar dari Hukum Agraria,mengenal adanya“Pelepasan Hak

Atas Tanah Secara Diam-Diam (Rechtsverwerking)”.Olehkarenanya,menurut

yurisprudensi Mahkamah Agung, jika seseorang dalam jangka waktu sekian

puluh tahun menguasai tanahorang lain tanpa ditegur oleh pemiliknya, maka

secara diam-diam dianggap si pemilik tanah sudah melepaskan haknya.

d Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyebut adanya lembaga

rechtsverwerking dalam hukum adat antara lain:

• Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-1-1956 No. 210/K/Sip/1955

dalamSubekti Tamara “Himpunan Putusan Mahkamah Agung

Mengenai Hukum Adat nomor 31 (Kasus di

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenPandeglang, Jawa Barat) sebagaimana dikutip dalam

Buku Hukum Agraria Indonesia, karangan Prof. Boedi Harsono

edisi 2006, hal 765, yang menyatakan :

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para

penggugat dengan mendiamkan tanahnya sampai 25 tahun,

harus dianggap menghilangkan hak nya (rechtsverwerking)”

• Putusan Pengadilan PT Surabaya tanggal 25 –5 –1958 No.

132/1953.Pdtdalam Hukum Masyarakat 1960 nomor 3-4-5-6

(kasus di Kabupaten Sleman, Jogyakarta) yang menyatakan :

“Pelepasan hak (rechtsverwerking) penggugat dianggap

melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena

selama 20 tahun membiarkan sawah sengketa digarap orang

lain”.

e Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas semakin diperkuat dengan

adanyaPenjelasanpada Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997TentangPendaftaran Tanah

yang menyatakan :

“………Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian

waktu membiarka ntanahna tidak dikerjakan, kemudian tanah

itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad

baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah

tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan

hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, 34

dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini”

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

“ Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan

dalam ayatini bukanlahmenciptakan ketentuan hukum baru,

melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang

sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum

sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional

Indonesia dan sekaligusmemberikan wujud konkrit dalam

penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran

tanah”

4 Bahwa sekonyong-konyong Penggugat memperoleh 2 (dua) Surat

Permohonan dari Tergugat VIII yang masing-masing berturut – turut

adalah :

• Tertanggal 20 Nopember 2012 (Bukti P-3) , yang dalam hal ini Tergugat

VIII bertindak untuk diri sendirimaupun untuk dan atas nama Tergugat I,

• Tertanggal 14 Januari 2013 (Bukti P-4), yang dalam hal ini Tergugat VIII

bertindak untuk dan atas nama :

(i) PT KTU Versluis, dan

(ii) diri sendiri (Tergugat VIII) serta

(iii) atas nama Ny Helena Setiadi (Tergugat I)

yangpada intinya memohon agar Penggugat segera menyerahkan Obyek

Sengketa serta mengosongkannya berdasarkan hal-hal berikut :

1 Surat Kesepakatan Bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei

2011 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Tergugat IX(yang

dalam hal ini bertindak selaku Ketua Yayasan Andana Warih berdasarkan

Surat Keputusan No. : SK/277/V/DW/2011 dan sebagai Penghuni atas

Tanah dan Bangunan yang terletak di jln, Bagusrangin NO. 31 (dulu)

Sekarang Jalan H Wasid No. 33 Bandung,dengan Tergugat VIII yang

bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dariTergugat II s/d

Tergugat VII,yang pada intinya bersepakat bahwa(Bukti P-5) :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Untukpelepasan hak atas Obyek Sengketa dari Tergugat II s/d Tergugat VII,maka

Tergugat IX bersedia membayar kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII yang

dengan ini bersedia menerimanya sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima

ratus juta rupiah).

• Namun bilamana Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Obyek Sengketa) itu

tidak terjadi, maka Tergugat II s/d Tergugat VIIIbersedia membayar kepada

TergugatIX sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)untuk

Pelepasan Hak Huni dan Garapan dari Tergugat IX yang dengan ini bersedia

menerimanya.

2 Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tertanggal 15 Desember 2011 yang

dibuat dihadapan Tahmid Tirtapradja,SH., Sp1(Tergugat XI),oleh dan

antara Tergugat IX(yang menurut keterangannya adalah sebagai Ketua

Yayasan Andanawarih Cabang Bandungberdasarkan Surat Keputusan

Pengangkatan Nomor : SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08-05-2011 dan

berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 11-11-2011) dengan

Tergugat I(Ny. Helena Setiadi),yang pada intinya bersepakat (Bukti P-6):

a TergugatIXakan Memindahkan dan Menyerahkan kepada

Tergugat I (Ny.Helena Setiadi)yang dengan ini menerangkan

menerima Pemindahan dari Tergugat IXberupa Hak

Penghunian atas Obyek Sengketa, seluas 1.065 m2

berdasarkan:

• Surat Pernyataan Garapan atau Hunian tgl 10-5-2011;

• Surat Keterangan Garapan/Penghuni No.361/SK/XI/2011 tgl 2-11-2011;

• Surat Keterangan No. 17/RT.08.07/2011 tgl 25-10-2011 yang dikeluarkan oleh

RT 008, RW 007, Keluahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Surat Keterangan dariKelurahan Lebag Gede No. 359/SK/XI/2011 tgl 02

Nopember 2011 ;

• Surat Keterangan dari Kecamatan PemKot Bandung No. 005/461-Kec.Coblong

• Surat Rekomendasi Permohonan Kepemilikan Tanah (Perubahan Status Tanah

Negara menjadi Hak Milik)yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kecamatan Coblong

No. 005/462-Kec.Coblong tgl 9 Nopember 2011;

• Surat Keterangan Status Tanah yg dibuat oleh Kepala Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah No.:593/747-DP KAD tgl 14 Juni 2011.

b Bahwa status tanah tersebut oleh Tergugat IXakan dimohon

Hak Atas Tanah ke BPN Kota Bandung;

c Penyerahan Hak Hunian atas Tanah dan Bangunan (Obyek

Sengketa) Telah Dilakukan dan Diterima dengan memakai

harga ganti rugi sebesar Rp.3.370.000.000,- (tiga milyar tiga

ratus tujuh puluh juta rupiah) jumlah mana oleh Tergugat IX

diakui telah diterima dari Tergugat I ( Ny. Helena Setiadi)pada

waktu dan saat akta ini di tandatangani, sehingga Akta ini oleh

kedua belah pihak dinyatakan berlaku sebagai kwitansi.

3 Surat Kesepakatan Bersama No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember

2011 yang dibuat secara di bawah tangan, oleh dan antara Tergugat IX

(yang menurut pengakuannya bertindak untuk diri sendiri dan selaku

Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung berdasarkan Surat

keputusan Pengangkatan Nomor : SK / 277 / V / DW / 2011 tertanggal 08

Mei 2011 serta sebagai penghuni Tanah danBangunan (Obyek Sengketa)

dengan Tergugat VIII, (dengan tanpa menyebut bahwa Tergugat VIII

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VII ) (Bukti P-7) yang

pada intinya bersepakat :

a Oleh karena Tergugat IX tidak jadi menerima Pelepasan dari Tergugat

VIIIdan atauahli wari Moch Adjidji(Tergugat II s/d Tergugat VII), maka

Ahli Waris jalan sendiri dan telah mengadakan Transaksi jual beli dengan

pihak lain tanpa melibatkan Tergugat IXdan Tergugat VIII yang nantinya

akan merugikan Tergugat IXdan Tergugat VIII;

b Tergugat II s/d Tergugat VIItelah menjual Obyek Sengketa kepada Sdr

Tendi Linganawan (ko Tekling) dengan Akta Jual Beli di Notaris Tuty

Purnandari, SH , serta telah mengajukan Permohonan Hak nya ke BPN

Kota Bandung serta telah keluar Resi Permohonannya;

c Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah pengoper alihan dan atau

pelepasan hak hunian dan garapan serta semua permasalahannya atas

Tanah dan Bangunan (Obyek Sengketa) dari Tergugat IXkepadaTergugat

VIII dan atau orang yang ditunjuknyauntuk dimohonkan haknya kepada

Negara sampai menjadi Sertifikat HGB/Milik menjadi atas nama

Ny.HELENA SETIADI (Tergugat I) serta penguasaan di lapangan secara

utuh;

d Tergugat IXmelepaskan Hak Hunian dan Garapannya atas Tanah dan

Bangunan tersebut dari penguasaannya kepada Tergugat VIII dan atau

orang yang ditunjuknya yaitu Tergugat I dengan uang kompensasi dari

Tergugat VIIIsebesar Rp.1.500.000.000,-, bersih tanpa dibebani biaya

pengurusan apapun dan biaya beban pajak-pajak lainnya;

e Tergugat IX akan Mengosongkan serta Menyerahkan Tanah dan

Bangunan (Obyek Sengketa), bilamana telah terbit Sertifikat Hak Guna

Bangunan / Hak Milik ke atas nama Tergugat VIII dan atau Ny. Helena

Setiadi (Tergugat I) atau sampai dengan batas waktu akhir pada hari senin

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Agustus 2012, dan bilamana sampai dengan batas waktu yang

telah ditentukan Tergugat IX tidak mengosongkan dan atau

menyerahkannya atas Obyek Sengketa, maka Tergugat IX bersedia untuk

dikosongkan oleh pihak yang berwajib/Kepolisian dengan segala beban

biaya yang timbul atas pengosongan tersebut ditanggung oleh Tergugat

IX.

f Tergugat IX mengetahui secara pasti dan tidak keberatan atas

pengoperanpelepasan Hak atas Penghunian Bangunan dan Pelepasan Hak

Atas Tanah Negara dari Tergugat VIIIkepada Tergugat I dengan

mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.370.000.000,- dan dari

selisih uang kompensasi tersebut sebesar Rp. 1.870.000.000,- menjadi Hak

Mutlak Keuntungan Milik Tergugat VIII;

4 Sertifikat Hak Milik No. 887/Kelurahan Lebakgede atas nama Nyonya

Helena Setiadi(Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Bandung (TurutTergugat) yang tercatatletaktanah di

Jl.H.Wasid No.33 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong Kota

Bandung (Bukti P-8);

5 Surat Kuasa Khusus dari Helena Setiadi kepada Tergugat VIIItertanggal

25 Oktober 2012 (Bukti P-9).

Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim :

Kiranya perlu kami sampaikan bahwa ada indikasi itikad tidak

baik dari Tergugat VIII, dimana Tergugat VIII selain menjadi

kuasa Tergugat II s/d Tergugat VII, ternyata Tergugat VIII juga

menjadi kuasa untuk dirinya sendiri yang notabene tidak ada

hubungan sama sekali dengan Obyek Sengketa, dan bahkan

ternyata Tergugat VIII juga menjadi Kuasa dari Tergugat I.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwaternyata selain dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas, diketahui pula

bahwa Tergugat IXjuga telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat VIII

yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VII sebagaimana

dimuat dalam Akta Pelepasan Hak No.50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat di

hadapan Tuty Purnandary, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota

Bandung(Tergugat X), oleh dan antara Tergugat II s/d Tergugat VIIyang

diwakili oleh Tergugat VIII dengan Tergugat IX(Bukti P-10),yang pada

intinya bersepakat :

a Melepaskan segala hak yang ada pada dan atau dapat

dijalankan oleh Ahli Waris kepada Yayasan Andana Warih

atas sebidang tanah bekas Recht Van Eigendom (RVE),

Verponding No.11103, Akte Eigendom No.1168 tgl

20-09-1951, SU tgl 16-04-1941 No. 228/1941 di Prop:

Jabar, Kab: Bdg, Kec: Coblong, Kel: Lebak Gede seluas

645m2berikut bangunan, setempat dikenal dgn Jln

Singaperbangsa No.2., milik Alm M.Adjidji berdasarkan

Akta Hibah No.33/1962, dibuat di hadapan Noezar,

Notaris Kota Bandung, menerima Hibah dari Ny. Margo

Constance Zeydel sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke

Orde Rosae Crucis (AMORC) berkedudukan di Semarang;

b Pelepasan telah disepakati oleh keduabelah pihak dengan

harga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah),jumlah

uang mana telah dilunasi oleh Tergugat IX kepada

Tergugat VIIIpada waktu Akte ini di tanda tangani, dan

untuk penerimaan uang tersebut akta ini juga merupakan

kwitansi.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id6 Bahwaternyata tindakanTergugatIXyang mewakiliYayasanAndanaWarihpada

perjanjian-perjanjian tersebut di atas adalahPerbuatan Melawan

Hukumkarena tindakanTergugat

IXbertentangandenganAnggaranDasarYayasanAndanaWarihyang dimuat

dalam Akta Tanggal 22 Mei 2008 No.4dibuat di hadapan Raden Adrianto,

SH, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan tertanggal

1Agustus 2008 No. AHU-3387.AH.01.02. Tahun 2008, dan telah diterbitkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2010 No. 41

Tambahan Berita Negara Nomor 164 Jo.Akta Tanggal 30 September 2011

No.20 yang dibuat di hadapan Erlina Dwi Kurniawati,SH., Notaris di Jakarta

(Bukti P-11a dan P-11b ), hal mama terbukti sebagai berikut ;

6 Bahwa menurutPasal 16 Jo Pasal 13 AktaTanggal 22 Mei 2008 No. 04

TentangYayasanAndana Warih, yang berhakmewakili Yayasan Andana

Warih (Penggugat) di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian adalah Pengurus yang terdiri dari paling sedikit

adalahseorang Ketua, Sekretaris danBendahara;

7 Bahwa ternyata yang mewakili Yayasan Andana Warih dalam pembuatan

perjanjian-perjanjian tersebut di atas, adalahBUKANPengurus Yayasan

Andana Warih yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris

dan Bendahara, melainkan adalah Tergugat IX yang notabene sama

sekali tidak memiliki wewenang apapun untuk mewakili Yayasan Andana

Warih (Penggugat) khususnya dalam melepaskan kekayaan Yayasan

Andana Warih (Penggugat);

8 Bahwa oleh karena yang mewakili Yayasan Andana Warih dalam

pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut di atas,adalahTergugat IX, yang

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

notabene bukanlah pihak yang berwenang dalam mewakili Yayasan

Andana Warih, maka sejalan dengan pendapat dari Elly Erawati dan

Herlien Budiono dalam bukunya berjudul “Penjelasan Hukum Tentang

Kebatalan Perjanjian” halaman 13 yang menyatakan :

“ Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang

menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang,

berakibat batal demi hukum.Artinya, ketentuan dalam

undang-undang tertentu yang menyatakan bahwa orang atau

pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum

yang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi.”

serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 1808 K/PDT/2007 Tanggal 28

Januari 2008 yang berbunyi :

“Konsekwensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat

berdasarkan ketidakkewenangan mengakibatkan batalnya

perjanjian dan seluruh tindakan dan dokumen yang dibuat

berdasarkan perjanjian tersebut”

Maka :

i Surat Kesepakatan Bersama No. 002 / SKB / V / 2011 tanggal

25 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara Tergugat IX(yang

menurut pengakuannya) bertindak selaku Ketua Yayasan

Andanawarih berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan

No.: SK/277/V/DW/2011 tanggal 08-05-2011 dan sebagai

Penghuni Tanah dan Bangunan Jl. H. Wasid No. 33 (dahulu

jalan Singa Perbangsa) Rt 008 Rw 007 Kelurahan Lebakgede

Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan Tergugat VIII

yang bertindak baik untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII(videBukti P-5);

ii Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat

dihadapan Tuty Purnandary,SH,Notaris di Kota Bandung

(Tergugat X)oleh dan antara Tergugat VII yang bertindak

selaku Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V, Tergugat VI, Tergugat VIIdengan Tergugat IX (yang

menurut pengakuannya) bertindak untuk dan atas nama

Yayasan Andanawarih, berkedudukan di Jakarta, didirikan

dengan Akta Pendirian YAYASAN No. 54, tanggal 1—

12-1981, dibuat di hadapan Joenoes Enoeng Maogimon,

SH., Notaris di Jakarta (videBukti P-10);

iii Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak

Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 3 tertanggal 15 Desember

2011 yang dibuat di hadapan Tahmid Tirtapradja,SH.,Sp1

(Tergugat XI), oleh dan antara Tergugat IXyang menurut

keterangannya adalah sebagai Ketua Yayasan Andanawarih

Cabang Bandung berdasarkanSurat KeputusanPengangkatan

No.:SK/277/V/DW/2011 tanggal 08-05-2011 dan berdasarkan

Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 11-11-2011, dengan

Tergugat I (Nyonya Helena Setiadi) (videBukti P -6)

iv Surat Kesepakatan Bersama No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20

Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara Tergugat IX

(yang menurut pengakuannya) bertindak untuk dan atas nama

diri sendiri dan selaku Ketua Yayasan Andanawarih Cabang

Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.:

SK / 277 / V / DW / 2011 tanggal 08-05-2011 dan sebagai

Penghuni Tanah dan Bangunan Jl. H. Wasid No. 33 (dahulu

jalan Singa Perbangsa) Rt 008 Rw 007 Kelurahan Lebakgede

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan Tergugat VIII

(Bukti P -7)

v TermasukSertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 887 /

Kelurahan Lebakgede,Kecamatan Coblong,Kota Bandung,

Provinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Nyonya Helena

Setiadi (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat)(videBukti

P-8),serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal

tersebut adalah

Batal Demi Hukumatau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

7 Bahwa tindakan Tergugat II s/d Tergugat VII, yang dalam hal ini diwakili /

dikuasakan oleh Tergugat VIIIbaik pada (i) Surat Kesepakatan Bersama No.

002 / SKB / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011, (ii) Akta Pelepasan Hak No. 50

tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary,SH., Notaris

di Kota Bandung (Tergugat X) maupun pada (iii)Surat Kesepakatan

Bersama No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011, adalah Perbuatan

Melawan Hukum,sebab :

9 Tergugat II s/d Tergugat VIII Bukan Pemilik Hak Atas Tanah Dan Bangunan

(Obyek Sengketa) Sehingga Tidak Mempunyai Kewenangan Apapun

Untuk Mengalihkan Obyek Sengketa Kepada Siapapun Juga.

• Dengan mendiamkan Penggugat menguasai Obyek Sengketa selama lebih

dari 30 tahun (atau + 49 tahun) tanpa adanya teguran, keberatan atau

bahkan gugatan atau tuntutan dari pihak manapun dan siapapun juga

termasuk dari Tergugat II s/d Tergugat VII serta Tergugat VIII baik selaku

pribadi maupun selaku kuasa, maka secara yuridis pemilik tanah i.c

Tergugat II s/d Tergugat VII serta Tergugat VIII dianggap telah melepaskan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanahnya secara diam-diam (Rechtsverwerking) kepada Penggugat,

sehingga Tergugat II s/d Tergugat VII apalagi Tergugat VIIIsudah tidak

berwenang lagi untuk mengalihkan atau memindahtangankan atau

melepaskan Obyek Sengketa.

• Dengan mendasarkan pada Pasal 1471 KUHPerdata yang berbunyi:

“Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat

memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian

dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui

bahwa barang itu kepunyaan orang lain ”

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/Pdt/1971

yang menyatakan bahwa :

“Syarat Materiel sahnya jual beli:

a Penjual orang yang berhak memindahkan hak milik;

b Pembeli orang yang berhak menerima hak milik;

c Tanah dapat diperjual belikan

d Tanah tidak dalam keadaan sengketa.

maka segala tidakan Tergugat II s/d Tergugat VIIIuntuk

mengalihkan atau memindahtangankan atau melepaskan Obyek

Sengketa, adalah batal demi hukum;

10 Sekalipun Tergugat II s/d Tergugat VIII Sudah Mengetahui Bahwa Yang

Berwenang Bertindak Untuk dan Atas Nama Yayasan Andana Warih

Sekurang-kurangnya Adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Namun

Tetap Tergugat VIII yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus

bertindak selaku kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VIIMengadakan

Perjanjian-Perjanjian Dengan Tergugat IX Yang Notabene Tidak

Memiliki Kewenangan Bertindak Untuk Mewakili Yayasan Andana

Warih

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih (Penggugat) sebagaimana dimuat

pada Akta Tanggal 22 Mei yang dibuat di hadapan RADEN ADRIANTO,

SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, yangtelah mendapat pengesahan

dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan tertanggal

1 Agustus 2008 No. AHU-3387.AH.01.02. Tahun 2008, telah diterbitkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2010 No. 41

Tambahan Berita Negara Nomor 164,sehinggadengan mengacu pada

sebuah fiksi hukum yang berbunyi :

“Siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum.”

serta bunyi Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 645 K / Sip / 1970

maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No. 001/PUU–V/2007

memuat prinsip yang sama yakni :

“ Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak

dapat dijadikan alasan pemaaf”.

MakaTergugat II s/d Tergugat VIIIdiangggap telah mengetahui dengan

pasti bahwa yang sesungguhnya berwenang mewakili Yayasan Andana

Warih baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus yang

terdiri dari sekurang-kurangnya adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara,

dan Bukan Tergugat IX;

11 Surat Kesepakatan Bersama No. 002 / SKB / V / 2011 tanggal 25 Mei

2011, Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat

dihadapan Tuty Purnandary, SH (Tergugat X),Akta Pemindahan Dan

Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Nomor 3 tertanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Tahmid

Tirtapradja,SH.,Sp1. (Tergugat XI), serta Surat Kesepakatan Bersama

No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011 Batal Demi Hukum,

Karena Dilakukan Secara Melawan Hukum Oleh Pihak-Pihak Yang

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Berwenang Untuk Memperjanjikan Obyek Sengketa Milik

Penggugat.

Karena Tergugat II s/d Tergugat VIIIterbukti bukan pemilik atas Obyek

Sengketa, sedangkan Tergugat IX juga terbukti bukan pihak yang

berwenang untuk bertindak mewakili Yayasan Andana Warih

(Penggugat),dengan berpedoman pada Putusan MA RI No. 1423 K /

PDT / 2007, Tgl 20 Februari 2008, yang menyatakan :

“Perjanjian batal demi hukum karena pembuatan akta jual beli

dilakukan secara melawan hukum, yang menimbulkan

kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum muncul

karena perjanjian dilakukan oleh pihak penjual yang tidak

jelas....................., sehingga jual beli dikualifisier sebagai jual

beli rekayasa..................”

Maka (i) Surat Kesepakatan Bersama No. 002 / SKB / V / 2011

tanggal 25 Mei 2011, (ii) Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei

2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary,SH, Notaris di Kota

Bandung (Tergugat X) serta (iii) Surat Kesepakatan Bersama No.

003 / SKB / V / 2011 tanggal 20 Desember 2011 adalah Batal Demi

Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat karena telah dibuat secara melawan hukum yang merugikan

Penggugat. Adapun Perbuatan Melawan Hukum ini muncul karena

perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak

jelas kaitannya dengan Obyek Sengketa, sehingga jelas terlihat

bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII telah membuat perjanjian-

perjanjian tersebut diatas dengan Tergugat IX untuk pengalihan

obyek sengketa yakni dengan cara di-rekayasa;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa tindakan Tergugat Iuntuk memperoleh kepemilikan Obyek Sengketa

dengan cara mengadakan perjanjian dengan Tergugat IX sebagaimana dimuat

pada “Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di

hadapan Tahmid Tirtapradja,SH,Sp.1., Notaris di Kota Bandung, (Tergugat

XI) (videBukti P-6),dapat dikualifiser sebagaiPerbuatan Melawan Hukum,hal

mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

12 Dengan mengacu pada sebuah fiksi hukumyang berbunyi :

“Siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum.”

sebagaimana pula bunyi Putusan Mahkamah Agung (MA)No. 645 K /

Sip / 1970 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No. 001/PUU–

V/2007 memuat prinsip yang sama yakni :

“ Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat

dijadikan alasan pemaaf”.

Maka Tergugat Idiangggap telah mengetahui dengan pastibahwa yang

berwenang mewakili Yayasan Andana Warih (Penggugat) baik di dalam

maupun di luar Pengadilansebagaimana dimuat pada Akta Tanggal 22 Mei

2008 Nomor 04 yang dibuat di hadapan RADEN ADRIANTO, SH,

Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah

diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 21 Mei 2010 No. 41.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.164, adalah

Pengurusyang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan

Bendahara.

13 Bahwa sekalipun Tergugat I sudah mengetahui bahwa yang berwenang

mewakili Yayasan Andana Warih adalah Pengurus yang sekurang-

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, ternyata dalam

rangka memperoleh kepemilikan atas Obyek Sengketa, Tergugat I dengan

secara melawan hukum tetap saja mengadakan perjanjian dengan Tergugat

IXyang notabene sama sekali tidak memiliki wewenang apapun untuk

mewakili Yayasan Andana Warih (Penggugat),berdasarkanAkta Tanggal

22 Mei 2008 Nomor 04 yang dibuat di hadapan RADEN ADRIANTO,

SH, Notaris di Kabupaten Tangerang. ;

14 Bahwa dengan berpedoman pada:

a Putusan MA RI No. 1808 K / PDT / 2007, Tgl 28 Januari 2008, yang

menyatakan :

“Konsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat

berdasarkan ketidakwenangan mengakibatkan

batalnya perjanjian dan seluruh tindakan dan dokumen

yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut”

b Putusan MA RI No. 1423 K / PDT / 2007, Tgl 20 Februari 2008, yang

menyatakan :

“Perjanjian batal demi hukum karena pembuatan akta jual

beli dilakukan secara melawan hukum, yang menimbulkan

kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum

muncul karena perjanjian dilakukan oleh pihak penjual

yang tidak jelas....................., sehingga jual beli

dikualifisier sebagai jual beli rekayasa..................”

c serta Putusan MA RI No. 4091 K / PDT / 1989, Tgl 30 November 1991, yang

menyatakan :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

“Akta Pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi

dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi

ketentuan Pasal 1320 BW, dalam hal ini pihak pelepas hak

tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menjual,

menjaminkan dan atau memiliki obyek perkara sehingga

perjanjian pelepasan hak dianggap tidak pernah terjadi”;

Maka“ Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat

di hadapan Tahmid Tirtapradja,SH,Sp.1., Notaris di Kota Bandung,

(Tergugat XI) (videBukti P-6) oleh dan antara Tergugat IX dengan

Tergugat I adalah Batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat.

9 Bahwa ternyata tindakan Tergugat Xdalam membuat Akta Pelepasan Hak

No. 50 tahun 2011 (vide Bukti P-10) serta tindakanTergugat XI dalam

membuatAkta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011(vide Bukti P-6),

tidak mengikuti ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris,sehingga tindakan-tindakan Tergugat X dan

Tergugat XIdapat dikualifiser sebagai perbuatan melawan hukum, hal mana

dapat dibuktikan sebagai berikut:

15 Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf b UU No. 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Badan Akta memuat :

a “.................................”;

b “Keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap,

c ........................”, dst,

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Serta Penjelasan Pasal 38 ayat (3) huruf b, yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan “Kedudukan bertindak Penghadap” adalah

dasar hukum bertindak”

Maka sudah merupakan keharusan bagi seorang Notaris untuk selalu

meneliti terlebih dahulu kewenangan bertindak dari Penghadap i.c.

Tergugat IX, yakni tentunya dengan melihat terlebih dahulu Anggaran

Dasar Yayasan Andana Warih (Penggugat) yang terkini.

16 Bahwa ternyata Tergugat X dan Tergugat XItidak meneliti terlebih dahulu

mengenai kedudukan dan kewenangan bertindak penghadap i.c. Tergugat

IX,pada Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih yang terkini, untuk

mengetahui dengan pasti apakah tindakan Tergugat IX, yang menurut

keterangannya adalah Ketua Yayasan Andana Warih, memang benar-

benar berwenang untuk mewakili Yayasan Andana Warih ? Secara fakta

dalam

• Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan No. 03, Tgl 15 Desember 2011 (vide Bukti P-6), yang dibuat

di hadapan Tergugat XI, Tergugat XIhanya menulis,

“Tuan Agung Suryatriyana............., menurut

keterangannya adalah sebagai Ketua Yayasan Andana

Warih Cabang Bandung...........”;

dengan tanpa memuat dasar hukum kewenangan bertindak dari

Tergugat IX, apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 jo.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih tertanggal 22

Mei 2008 No. 03.

• Akta Pelepasan Hak No. 50, tanggal 26 Mei 2011 (vide Bukti P-10), yang

dibuat dihadapan Tergugat Xpada bagian Badan Akta khususnya dalam

keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, ternyata kewenangan

bertindak dari Tergugat IXmasih mendasarkan pada pada Akta Pendirian

Yayasan Andana Warih yang lama, yakni Akta Nomor 54, tanggal

10-12-1981, yang notabenepada Akta tersebut menentukan bahwa yang

berwenang bertindak mewakili Yayasan Andana Warih baik di dalam maupun

di luar Pengadilan adalah Ketua atau Wakil wakilnya dengan ketentuan bahwa

dalam hal untuk melepaskan hak atas atau membebani barang-barang yang

tidak bergerak milik Yayasan, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu

dari Badan Pengawas.Padahal Tergugat X selaku Notaris sudah harus

mengetahui bahwa dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2001 mengenai

Yayasan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004,

maka Akta No. 54 Tanggal 10-12-1981 sudah harus disesuaikan dengan

ketentuan pada UU Yayasan tersebut,yang hal ini sudah dilakukan oleh

Yayasan Andana Warih sebagaimana Akta tertanggal 22 Mei 2008 No. 04

yang dibuat di hadapan RADEN ADRIANTO, SH, Notaris di Kabupaten

Tangerang, (videBukti P-1 E)yang kemudian diubah lagi menjadi Akta

Tanggal 30 September 2011 No. 20 (videBukti P- 1 F).

10 Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat X dan Tergugat XI

sebagaimana dijelaskan tersebut diatas telah melanggar UU Tentang Jabatan

Notaris,maka Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak

Atas Tanah Dan Bangunan No. 03, Tgl 15 Desember 2011 yang dibuat

dihadapan Tergugat XI, serta Akta Pelepasan Hak No. 50, tanggal 26 Mei

2011 yang dibuat dihadapan Tergugat X menjadi BATAL DEMI HUKUM;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id11 Bahwa oleh karena tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat

telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, maka Surat

Kesepakatan Bersama No. 002 / SKB / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011, Akta

Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty

Purnandary, SH (Tergugat X), Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta

Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tertanggal 15

Desember2011 yang dibuat di hadapan Tahmid Tirtapradja,SH.,Sp1.

(Tergugat XI), maupun pada Surat Kesepakatan Bersama No. 003/SKB/

V/2011 tanggal 20 Desember 2011 menjadi BATAL DEMI HUKUM;

12 Bahwa oleh karena tindakan / perbuatan yang telah dilakukan oleh Para

Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No.

887/Kelurahan Lebag Gede atas nama Helena Setiadi (Tergugat I) yang

dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat;

13 Bahwa untuk mencegah tindakan pengosongan yang kemungkinan besar akan

dilakukan oleh Tergugat Is/d Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII,

sebagaimana bunyi 2 (dua) Surat Permohonan yang merupakan Somasi

kepada Penggugat, (vide Bukti P-3 dan P-4), maka kiranya sangat beralasan

bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Provisionilyang menyatakan

agar Tergugat VIII, baik secara pribadi maupun selaku kuasa dari Tergugat I

dan Tergugat II s/d Tergugat VII, dilarang melakukan tindakanpengosongan

atas Obyek Sengketaberupa Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut

Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis

atau disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu

jalan Bagusrangin No.31),Bandung,sampai dengan adanya putusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id14 Bahwa sebagai akibat dari tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Para

Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil

maupun immaterial;

15 Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat disebabkan

oleh karena perkara ini timbul bukan karena keinginan Penggugat, melainkan

karena tindakan atau perbuatan Para Tergugatyang bertentangan dengan

hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, maka Penggugat harus

mengeluarkan biaya untuk membayar jasa hukum (Legal Fee) Advokat /

Pengacara untuk melakukan / mengambil tindakan hukum kepada Para

Tergugat untuk mempertahankan hak milik Penggugat atas Obyek Sengketa,

baik itu di tingkat Pengadilan Negeri, maupun nantinya apabila perkara aquo

berjalan sampai tingkat banding dan atau kasasi, maka Penggugat telah dan

akan mengeluarkan biaya untuk jasa hukum Advokat yakni sebesar Rp.

1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);

16 Bahwa adapun kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat,

karena Reputasi Penggugat di mata masyarakat akibat telah terbitnya

Sertifikat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat selaku

pemilik yang sah atas Obyek Sengketa. Hal ini apabila diukur dengan uang

maka mencapai nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

17 Bahwa untuk mencegah agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari

(illusoir) dalam pelaksanaannya serta agar Obyek Sengketa tidak

dipindahtangankan / dijaminkan oleh Tergugat I dan atau oleh Tergugat II s/d

IX, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk

menjatuhkan sita jaminan atas :

17.1“Obyek Sengketa berupa tanah seluas 1.065 meter persegi berikut Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H. Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan Bagusrangin No. 31) Bandung, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 887 / Kel. Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 13/08/2012, No. 00016/2012, seluas 1.065 M2 terdaftar atas nama Nyonya Helena Setiadi

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) pada tanggal 16 Agustus 2012.

17.2. Harta milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak sah dan berharga, yang nantinya akan dibuatkan dalam permohonan tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan aquo;

18 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan

Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka

sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi

putusan dalam perkara aquo;

19 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah sepatutnya :

19 1. Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Obyek Sengketa;

2 Tergugat II s/d Tergugat VII maupun Tergugat VIII baik selaku pribadi

maupun selaku kuasa, dinyatakan telah kehilangan haknya untuk

mengalihkan / melepaskan obyek sengketa berupa Tanah seluas 1.065

meter persegi berikut Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude

Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang terletak di

Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan Bagusrangin No. 31), Bandung

kepada pihak ketiga karena lampuanya waktu (Daluwarsa);

3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang akan

timbul dalam perkara aquo.

Berdasarkan atas hal –hal yang telah diuraikan di atas maka, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo pada Pengadilan

Negeri Klas 1A Bandung agar kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM PROVISI :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat dengan menyatakan Tergugat VIII, baik

secara pribadi maupun selaku kuasa dari Tergugat Idilarang melakukan

tindakanpengosongan atas Obyek Sengketa berupa Tanah seluas 1.065 meter persegi

berikut Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau

disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan

Bagusrangin No. 31) Bandung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

DALAM POKOK PERKARA :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 MenyatakanPenggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas Obyek

Sengketa

yakni berupa Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut Bangunan Gedung di

atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang

terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan Bagusrangin No. 31),

Bandung;

3 Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama No. 002 / SKB / V / 2011

tanggal 25 Mei

2011,Akta Pelepasan Hak No. 49, tanggal 26 Mei 2011; Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary,SH;Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tertanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Tahmid Tirtapradja,SH.,Sp1., maupun Surat Kesepakatan Bersama No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011 sertasurat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM;

4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 887/Kelurahan Lebakgede atas nama Helena (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5 Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepadaPenggugat, karena telah melakukan transaksi / pengalihan / perikatan atas hak milik Penggugatyakni berupaTanah seluas 1.065

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi berikut Bangunan Gedung di atasnyabekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan Bagusrangin No. 31) Bandung secara melawan hukum;

6 Menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga atas :

1 Obyek Sengketa berupa Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut

Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis

atau disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau

dahulu jalan Bagusrangin No. 31) Bandung sebagaimana diuraikan lebih

lanjut pada sertifikat Hak Milik No 887/Kel. Lebak Gede, Kecamatan

Coblong Kota Bandung, Jawa Barat, Surat ukur tanggal 13/08/2012, No.

00016/2012, seluas 1065M2 terdaftar atas nama Ny. Helena Setiadi

(Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Bandung (Turut Tergugat) pada tanggal 16 Agustus 2012;

2 Harta milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak dan atau barang

tidak bergerak sah dan berharga, yang nantinya akan dibuatkan dalam

permohonan tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan

aquo;

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) maupun secara immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng;

8 Menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VII maupun Tergugat VIII baik selaku

pribadi maupun selaku kuasa, telah kehilangan haknya untuk mengalihkan /

melepaskan obyek sengketaberupa Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut

Bangunan Gedung di atasnyabekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau

disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan

Bagusrangin No. 31), Bandung,kepada pihak ketiga karena lampaunya waktu

(Daluwarsa);

9 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam

perkara aquo;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membayar biaya perkara yang

akan timbul dikemudian hari secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat

hadir kuasa hukumnya di persidangan ANTAWIRYA JAYA,SH.MH. dan JIMMY G.P

SILALAHI,SH., untuk kepentingan Tergugat I telah datang menghadap persidangan

kusanya : HIDAYAT,SH., untuk kepentingan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII

telah datang menghadap persidangan kuasanya : TATANG H. SYAM,SH., untuk

kepentingan Tergugat VIII telah datang menghadap pesidangan kuasanya : TORY S.

PADMOWIRYANTO,SH., Tergugat IX datang menghadap persidangan ia sendiri

AGUNG SURYATRIYANA selanjutnya Tergugat IX telah mengirimakn suratnya

tertanggal 30 April 2013 yang menyatakan ia tidak akan mengadiri persidangan lagi ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan

Tergugat X dan Tergugat XI telang datang menghadap persidangan kuasanya : H.

AGAM RIZKY MONZANA,SH.

Turut Tergugat I datang menghadap persidangan kuasanya H. Uloh

Saefulloh,SH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak

untuk berdamai melalui Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008,

dengan menunjuk Sdr. MULA PANGARIBUAN,SH., Hakim Pengadilan Negeri

Bandung sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19

Maret 2013 Nomor : 47/PDT.G/2013/PN.BDG, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil

dan gagal. Sesuai dengan laporan Hakim Mediasi tanggal 10 April 2013 ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi telah gagal, maka

acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap

pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada

gugatannya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan surat jawabannya secara tertulis yang diterima di persidangan tanggal 4

Maret

2013, Tergugat II s/d Tergugat VII tanggal 30 April 2013, Tergugat VIII tanggal

mengajukan jawabannya tanggal 30 April 2013, Tergugat X dan Tergugat XI telah

mengajukan jawabannya masing-masing tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya para

Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

I KOMPETENSI ABSOLUT

1 Bahwa menurut objek atau materi atau pokok sengketa yang menjadi “Objek Sengketa” dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012, Luas tanah 1.065 m2 atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Tergugat I) yang diterbitkan pada tanggal 16 – 08 – 2012 oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2 Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sengketa ini adalah sengketa antara Penggugat (Ir. HENDRA SOEDARTO, DJOKO BUDHI SUROSO dan Ir. HASTUTININGSIH, MM. yang mewakili Yayasan Andana Warih berkantor dan berkedudukan di Jalan Gandaria I No. 93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) sebagai orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012, Luas tanah 1.065 m2 atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Tergugat I) yang diterbitkan pada tanggal 16 – 08 – 2012;

4 Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara sejalan dengan yang didalilkan Penggugat yaitu pertama-tama dalam positanya pada halaman 15/30 pada huruf (v) yang dengan jelas menyebutkan “Termasuk Sertifikat (Tanda bukti hak ) Hak Milik No. 887/ Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Nonya Helena Setiadi (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) (vide Bukti P – 8), serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut adalah Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Dan keduanya yaitu dalam petitum Penggugat pada halaman 29/30 Nomor 4 dengan jelas menyebutkan “Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede atas nama Helena (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat) adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” ;

5 Bahwa dengan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, sebagaimana dalam uraian diatas, maka Pengadilan Negeri KL IA Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi absolut), karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklart);

1 GUGATAN ERROR IN PERSONA

6 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3/30 nomor 2 menyebutkan :”Bahwa sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 atau selama + 49 tahun Penggugat adalah penghuni atau pemakai Tanah seluas 1.065 meter persegi berikut Bangunan Gedung di atasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang terletak di Jl. H. Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan Bagusrangin No. 31) Bandung, berdasarkan Surat-Idzin

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian (SIP) No. 2131 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Bandung Daerah Tingkat I Djawa Barat tertanggal 4 Desember 1962….” ;

7 Bahwa tidak benar Penggugat menguasai objek sengketa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl H. Wasjid Nomor 33 Bandung luas 1.065 m2 (dengan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah) selama + 49 tahun, apabila dihubungkan dengan domisili Penggugat yang berada diwilayah Jakarta Selatan, baik Penggugat dalam kedudukannya selaku pengurus Yayasan Andana Warih yang berdomisili di Jalan Gandaria I No. 93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maupun dengan mengatasnamakan atau mewakili Yayasan Andana Warih Jakarta Selatan yang disebutkan bernama Ir. HENDRA SOEDARTO, dalam jabatan selaku Ketua Umum, DJOKO BUDHI SUROSO selaku Sekretaris dan Ir. HASTUTININGSIH, MM selaku Bendahara, maka secara fisik Penggugat tidak menguasai atau menempati atas objek sengketa yang terletak di wilayah Kota Bandung tepatnya di Jl. H. Wasjid Nomor 33 Bandung selama + 49 tahun tersebut;

8 Bahwa Penggugat secara fisik tidak menguasai objek sengketa maka Penggugat tidak berkedudukan sebagai persona standi in judicio, Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas objek sengketa maka menurut hukum Penggugat haruslah di diskwalifikasi in person;

2 GUGATAN OBSCUUR LIBEL

9 Bahwa Penggugat mengakui dalam dalilnya yang melepaskan hak atas objek sengketa kepada Tergugat I adalah Tergugat IX (AGUNG SURYATRIANA) berdasarkan Akta Salinan Pemindahan dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 yang kemudian setelah itu didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bandung hingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 atas nama HELENA SETIADI (Tergugat I);

10 Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan alasan yang dikemukakannya pada halaman 12 point 6 yang menyebutkan “Tindakan Tergugat IX bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih yang dimuat dalam Akta tanggal 22 Mei 2008 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Raden Adrianto, SH Notaris di Kabupaten Tangerang;

11 Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada halaman 13, Tergugat IX bukan Pengurus Yayasan Andana Warih yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara sehingga Tergugat IX, tidak memiliki

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

wewenang apapun untuk mewakili Yayasan Andana Warih (Penggugat) khususnya dalam melepaskan kekayaan Yayasan Andana Warih (Penggugat);

12 Bahwa pelepasan hak atas tanah dan bangunan dimaksud dari Tergugat IX kepada Tergugat I adalah bukan pelepasan hak terhadap kekayaan Yayasan Andana Warih karena objek sengketa tersebut berstatus sebagai TANAH NEGARA berdasarkan penguasaan fisik dengan itikad baik telah dikuasai oleh Tergugat IX lebih dari 30 tahun lamanya, sehingga Tergugat IX yang berdomisili di wilayah Kota Bandung mempunyai hak prioritas untuk menjadi pemilik dari tanah dan bangunan dimaksud, maka Tergugat IX berhak pula untuk melepaskan hak penguasaannya (hak garapan) tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I;

13 Bahwa tanah dan bangunan gedung dimaksud berstatus sebagai TANAH NEGARA yang telah dikuasai Tergugat IX selama 30 tahun lebih oleh pihak yang berdomisili di wilayah kota Bandung, dan Tanah Negara tersebut bukanlah kekayaan Yayasan Andana Warih tidak ada hubungannya dengan kekayaan Yayasan Andana Warih;

14 Bahwa bertentangan dengan dalil Penggugat pada (halaman 3 point 2) yang menyebutkan sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 atau selama + 49 tahun Penggugat adalah penghuni atau pemakai tanah berikut Bangunan Gedung seluas 1.065 m2, sehingga Penggugat adalah pemilik dari tanah dan bangunan gedung dimaksud, padahal penggugat berdomisili di Jakarta Selatan, tidaklah mungkin Penggugat secara fisik mengusai objek sengketa apalagi dalam kurun waktu + 49 tahun lamanya;

15 Bahwa dengan mengatakan Penggugat secara fisik menguasai objek sengketa selama + 49 tahun lamanya adalah obscuur libel, kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklart);

3 PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS 16 Bahwa Penggugat yang mendalilkan adanya alas hak terhadap penguasaan

fisik atas objek sengketa berdasarkan Surat Idzin Pemakaian (SIP) Nomor 2131 tanggal 4 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang idzinnya diberikan kepada orang yang bernama Kolonel Dr. Soemantri dalam pekerjaannya sebagai Ketua Pengurus dari Peguyuban Ngesti Tunggal yang beralamat di Bandung adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat yang berdomsisli di Jakarta Selatan atas Surat Idzin Pemakaian (SIP) dimaksud, karena Surat idzin pemakaian (SIP) tersebut hanya dikhususkan dan berlaku terhadap pengguna /pemakai SIP yang berdomisili di Kota Bandung saja yang dalam

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Kolonel Dr. Soemantri, kemudian terakhir beralih kepada AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) sebagai Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung yang berdomisili di Kota Bandung yang kemudian secara hukum Tergugat IX pemegang/pengguna Surat Idzin Pemakaian (SIP) dimaksud;

17 Bahwa menurut hukum yang berhak untuk memakai/menghuni tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl H. Wasjid Nomor 33 Bandung adalah AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) sebagai pemegang atau pengguna Surat Idzin Pemakaian Nomor 2131 tanggal 4 Desember 1962 atau yang menguasai / menggarap tanah dan bangunan gedung dimaksud lebih dari 30 tahun, maka Penggugat yang mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa menjadi tidak berdasar menurut hukum, maka Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat dalam perkara ini;

18 Bahwa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl. H. Wasjid Nomor 33 Kota Bandung tanah seluas 1.065 m2 berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau dikenal dengan sebutan Tanah Negara;

19 Bahwa Yayasan Andana Warih baik yang berada di pusat berkantor dan berkedudukan di Jl. Gandaria I No. 93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maupun Yayasan Andana Warih Cabang Bandung yang berkantor dan berkedudukan di Jl. H. Wasjid No. 33 Kota Bandung bukanlan pemilik dari tanah berikut bangunan gedung dimaksud tetapi hanyalah sebagai Tanah Garapan yang penggarapnya dikenal dengan nama AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) yang telah menggarap tanah tersebut lebih dari pada 30 tahun lamanya;

20 Bahwa oleh karena itu AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) mempunyai

hak prioritas untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) dan berhak pula untuk melepaskan hak garapannya kepada orang lain atau dalam hal ini yang telah dilakukan kepada Tergugat I sebagaimana dalam Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Bandung;

21 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak berkwalitas sebagai pemilik dari objek sengketa;

22 Bahwa pelepasan hak atas objek sengketa dari Tergugat IX kepada Tergugat I karena adanya penguasaan fisik yang dilakukan dengan itikad baik, telah terjadi lebih dari 30 tahun, secara terus menerus, tidak terputus yang dalam

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada komplain atau permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mengaku sebagai yang berhak sehingga oleh karena itu Tergugat IX berhak mendapatkan Hak Milik atas tanah tersebut;

23 Adapun Penggugat melakukan komplain terhadap Tergugat IX atas pelepasan hak tersebut dengan mengatakan “Bahwa ternyata tindakan Tergugat IX yang mewakili Yayasan Andana Warih pada perjanjian-perjanjian tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Tergugat IX bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih yang dimuat dalam Akta Tanggal 22 Mei 2008 Nomor 4 dibuat di hadapan Raden Adrianto, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang….”( Halaman 12/30 point 6)

24 Bahwa kemudian terjadi sengketa antara Penggugat selaku pengurus Yayasan Andana Warih Pusat yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan Tergugat IX sebagai Ketua Yayayan Andana Warih Cabang Bandung yang berdomisili di Bandung adalah urusan intern Yayasan Andana Warih baik dipusat maupun di Daerah untuk diselesaikan diantara mereka tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Bandung atau keabsahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 atas nama Nyonya HELENA SETIADI;

25 Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkwalitas atau bukan pemilik dari objek sengketa maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklart);

PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1 Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Perumahan Pemerintah Kota Bandung tidak terdapat bukti adanya Surat Idzin Pemakaian (SIP) Nomor 2131 tanggal 4 Desember 1962 yang dikeluarkan Kantor Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Djawa Barat pada waktu itu;

2 Tetapi oleh karena menurut dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemiliknya terhadap Surat Idzin Pemakaian (SIP) Nomor 2131 tanggal 4 Desember 1962 yang dikeluarkan Kantor Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Djawa Barat yang dijadikan dasar atas Hak Penghunian objek sengketa, yang menurut Penggugat telah menguasai/menghuni tanah dan bangunan dimaksud sejak tanggal 4 Desember 1962, maka Penggugat haruslah menarik Kantor Urusan Perumahan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini untuk membuktikan kebenaran atas adanya Surat Idzin Pemakaian (SIP) tersebut;

3 Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menarik Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung (dahulu Kantor Urusan Perumahan Daerah Tingkat I Djawa Barat) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklart);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1 Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;

2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;

3 Bahwa dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini;

4 Bahwa Tergugat I menolak dengan bulat dan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 , point 1 dan 2 yang pada intinya mendalilkan :

• Penggugat adalah Yayasan Andana Warih (berdomisili hukum di Jakarta Selatan) didirikan dengan Akta Notaris.

• Sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 (+ 49 tahun) penghuni atau pemakai tanah berikut bangunan seluas 1.065 m2 yang terletak di Jl H.Wasjid No. 33 Bandung;

5 Bahwa alasan hukum Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

• Yayasan Andana Warih (Penggugat) yang diwakili oleh Ir. HENDRA SOEDARTO selaku Ketua Umum, DJOKO BUDHI SUROSO selaku Sekretaris dan Ir. HASTUTININGSIH selaku Bendahara, semuanya berdomisili hukum di Jakarta Selatan baik lembaganya maupun pengurusnya atau tepatnya di Jl. Gandaria I Nomor 93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka berdasarkan penguasaan fisik adalah tidak benar Penggugat sebagai penghuni atau pemakai dari tanah berikut bangunan diatasnya seluas 1.065 m2 yang terletak di Jl H.Wasjid No. 33 Bandung dimaksud;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id6 Bahwa yang benar penghuni atau pemakai dari tanah berikut bangunan diatasnya

dengan luas tanah 1.065 m2 sejak tahun 1960 yang terletak di Jl H.Wasjid No. 33 Bandung adalah orang yang bernama AGUNG SURYATRIYANA Pekerjaan Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung beralamat di Jl. Dulatip No. 48 RT. 004/RW. 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung dikenal dalam perkara ini sebagai Tergugat IX sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam :

• Surat Pernyataan pribadi Sdr. AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) tertanggal 17 Oktober 2011;

• Surat Keterangan dari Lurah Lebakgede Nomor 359/SK/XI/2011 Tanggal 2 Nopember 2011;

• Surat Keterangan dari Camat Coblong Nomor 005/461-Kec.Cbl • Surat Rekomendasi Permohonan Kepemilikan Tanah (Perubahan Status Tanah

Negara menjadi Hak Milik) Nomor 005/462-Kec.Cbl tanggal 9 Nopember 2011;

7 Bahwa oleh karena Tergugat IX menguasai/menghuni/menempati tanah yang berstatus sebagai TANAH NEGARA sejak tahun 1962 sebagaimana telah dibuktikan dalam surat-surat bukti diatas, maka Tergugat IX secara prioritas berhak mendapatkan hak milik atas tanah dan bangunan gedung dimaksud dan berhak pula Tergugat IX mengalihkannya kepada pihak lainnya atau dalam hal ini yang telah dilakukan terhadap Tergugat I dengan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Bandung, yang kemudian oleh Tergugat I didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 atas nama HELENA SETIADI (Tergugat I) yang sah dan berlaku;

8 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4/30 pada point 3a, 3b, 3c, 3d, 3e dimana Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mencari-cari alas haknya agar mendapatkan hak milik atas tanah dan banguan aquo dengan mendalilkan penerapan lembaga Daluwarsa dalam hukum positif dan lembaga Rechtsverweking dalam hukum adat dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yaitu diantaranya Pasal 1963 , Pasal 1967 KUH Perdata, Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 10-1-1956 Nomor 210/K/Sip/1995, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25-5-1958 Nomor 132/1953;

9 Bahwa alasan Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut oleh karena menurut Hukum positif dan Yurisprudensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat itu sendiri, tentu saja syarat utamanya harus didasasi oleh adanya penguasaan fisik dengan itikad baik atas objek sengketa, sekurang-kurangnya

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 tahun atau 30 tahun, barulah Penggugat akan mendapatkan Hak Milik atas objek sengketa, sedangkan sejak kapanpun Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik objek sengketa, secara fakta hukum yang menguasai Objek sengketa adalah Tergugat IX (AGUNG SURYATRIANA) sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dalam butir-butir jawaban diatas;

10 Maka beberapa Hukum Positif dan Yurisprudensi yang dikemukakan oleh Penggugat menjadi tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (

11 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7/30 point 4. Terhadap permohonan Tergugat VIII yang bertindak untuk dan atas nama Ny. Helena Setiadi (Tergugat I) yang intinya permohonan tersebut berisi, agar Penggugat mengosongkan objek sengketa adalah hak Tergugat VIII untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

12 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7/30 pada point 4.1.terhadap dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama Nomor 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII adalah hak Tergugat IX dan Tergugat VIII untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

13 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 8/30 pada point 4.2. tentang dibuatnya Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tertanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Bandung antara Tergugat IX dengan Tergugat I adalah benar isinya merupakan peralihan hak atas tanah dan bangunan seluas 1.065 m2 yang terletak di Jl H Wasjid Nomor 33 Bandung dari Tergugat IX kepada Tergugat I dan menurut hukum akta dimaksud adalah sah dan berlaku serta mengenai akta ini oleh Tergugat I telah dikemukakan proses peralihan haknya hingga menjadi sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dalam jawaban Tergugat I pada butir 7 diatas adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 9/30 pada point 4.3. a, b, c, d, e, f tentang Surat Kesepakatan Bersama Nomor 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII adalah hak Tergugat IX dan Tergugat VIII untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

15 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 11/30 pada point 4.4., 4.5. tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Tergugat I) menurut hukum terbitnya sertipikat tersebut adalah sah dan berlaku, dan terhadap dibuatnya Surat Kuasa

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dari Helena Setiadi (Tergugat I) kepada Tergugat VIII tertanggal 25 Oktober 2012 adalah merupakan pemberian kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan Tergugat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 12/30 pada point 5, a, b tentang dibuatnya Akta Pelepasan Hak, Nomor 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Bandung antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX adalah merupakan hak Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menanggapinya;

17 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 12/30 pada point 6, 6.1, 6.2, 6.3 dan point (i), (ii), tentang tindakan Tergugat IX yang mewakili Yayasan Andana Warih telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain adalah perbuatan melawan hukum adalah hak Tergugat IX untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

18 Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada halaman 15/30 pada point (iii) tentang terbitnya Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 3 tertanggal 15 Desember 2011 yang dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Kota Bandung, adalah dibuat bukan merupakan perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tetapi akta dimaksud adalah merupakan peralihan hak atas tanah dalam bentuk pelepasan hak atas tanah dari Tergugat IX kepada Tergugat VIII, yang menurut hukum tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap Tergugat XI berhak untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

19 Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman15/30 pada point (v) tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 atas nama Nyonya HELENA SETIADI adalah sah dan berlaku, tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) sebagai pihak yang menerbitkan sertipikat dimaksud berhak untuk menanggapinya;

20 Bahwa menanggapi Penggugat pada halaman 16/30 pada point 7, 7.1,7.2, 7.3, tentang terbitnya (i) Surat Kesepakatan Bersama Nomor 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011(ii) Akta Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary, SH, Notaris di Kota Bandung (iii) Surat Kesepakatan Bersama Nomor 003/SKB/V/2011 Tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX dan pembuatan akta-akta tersebut kemudian oleh

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, maka hak Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menanggapinya dalam gugatan perkara ini;

21 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 19/30

point 8, 8.1, 8.2, 8.3, a, b, c. yang mendalilkan dengan dibuatnya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat IX yang berupa Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris di Kota Bandung (Tergugat XI) dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Alasan Tergugat I menolak dalil tersebut yang perlu diketahui oleh Penggugat secara cermat dan teliti bahwa Akta dimaksud bukanlah Akta perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata, tetapi akta tersebut adalah akta pelepasan hak atas tanah yang merupakan salah satu dari peralihan hak atas tanah yang dilepaskan oleh Tergugat IX berdasarkan yang bersangkutan telah menguasai fisik objek sengketa lebih dari 30 tahun lamanya, yang menurut hukum mempunyai hak prioritas untuk memiliki tanah yang dikuasainya tersebut dan berhak pula untuk mengalihkan lagi kepada pihak lain dalam ini yang telah dilakukan kepada Tergugat I, Bahwa keliru sekali gugatan Penggugat yang mendalilkan pelepasan hak atas tanah dimaksud didasarkan kepada jabatannya Tergugat I selaku Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung yang tidak sah karena tidak didampingi oleh sekurang-kurangnya jabatan Sekretaris dan Bendahara adalah dalil Penggugat terhadap peralihan hak atas tanah dimaksud tidak berdasarkan hukum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat IX tidak dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

22 Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat IX kepada Tergugat I sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris di Kota Bandung (Tergugat XI) mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat didaftarkan menjadi hak milik, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh Penggugat itu sendiri;

23 Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 22/30 point 9, 9.1, 9.2, 10 yang mendalilkan tentang tindakan Tergugat X membuat Akta Pelepasan Hak Nomor 50 tahun 2011 dan tindakan Tergugat XI membuat Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan batal Demi Hukum adalah hak Tergugat X dan Tergugat XI untuk menanggapinya;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id24 Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 25/30 point 11 yang

mendalilkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Akta Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary, SH (Tergugat X), Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 tertanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Tahmid Tirtapradja, SH, Sp.1 (Tergugat XI), maupun pada Suarat Kesepakatan Bersama Nomor 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang didalilkan oleh Penggugat semuanya dituntut BATAL DEMI HUKUM, adalah hak Tergugat X dan Tergugat XI untuk menanggapinya;

25 Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 25/30 point 12 yang mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede atas nama HELENA SETIADI (Tergugat I) yang dikeluarkan Turut Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah hak Turut Tergugat untuk menanggapinya;

26 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 25/30 point 13, 14 yang mendalilkan tentang permohonan Putusan Provisinoil kepada Majelis Hakim agar Tergugat VIII selaku wakil dari Tergugat I s/d Tergugat VII tidak melakukan tindakan pengosongan atas objek sengketa;

Alasan Tergugat I menolak dalil tersebut, oleh karena wajar menurut hukum bagi Tergugat VIII khususnya selaku wakil dari Tergugat I yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa hasil pelepasan hak atas tanah dari Tergugat IX mendapatkan penyerahan barangnya dari penjualnya yaitu dari Tergugat IX, oleh karena Penggugat selaku pemohon provisional tidak memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan alas hak apapun, maka tidak berhak pula untuk mempertahankannya dari pengosongan /penguasaan pemilik tanah Tergugat I,Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau permohonan Provisionil Penggugat untuk ditolak saja karena tidak berdasarkan hukum;

27 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 26/30 pada point 15, 16 yang mendalilkan perkara ini timbul bukan karena keinginan Penggugat melainkan karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Alasan Tergugat I menolak dalil tersebut oleh karena berdasarkan hukum Tergugat I sebagai pemilik atas tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl H.Wasjid Nomor 33 Kota Bandung dengan status hak, Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 tercatat atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Tergugat I), sedangkan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas objek sengketa tidak memiliki tanda bukti hak apapun yang dipegang pada diri Penggugat, sehingga tidak berhak pula memiliki objek sengketa kalau hanya menurut aku-akuan kepemilikan saja, Penggugat sebagai pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan apapun atas objek sengketa ternyata berbekal nekad telah melakukan tindakan mengajukan gugatan kepada Para

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idTergugat, yang justru sebaliknya menimbulkan kerugian kepada Para Tergugat sebagaimana dalam perkara ini;

Maka tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat atas kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan tuntutan Immateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- menjadi tidak berdasar menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan;

28 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 26/30 pada point 17, 17.1, 17.2, 18, tentang permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk diletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa.

Alasan Tergugat I menolak permohonan Sita Jaminan tersebut oleh karena Penggugat bukan pemilik dari Objek sengketa dan tidak terbukti sebagai pemilik dari objek sengketa dan dalam perkara ini Penggugat tidak mampu menunjukan bukti kepemilikannnya atas objek sengketa, maka sudah selayaknya permohonan sita jaminan tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan, dan terhadap dalil Penggugat yang mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan menurut hukum untuk itu sebaiknya untuk tidak diperhatikan atau dikesampingkan begitu saja;

29.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 27/30 point 19, 19.1, 19.2, 19.3 yang mendalilkan Penggugat menuntut sebagai pemilik dari objek sengketa. Alasan Penggugat menolak dalil tersebut oleh karena Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa, lagi pula dalam perkara ini Penggugat tidak mampu menunjukan bukti kepemilikannya atas objek sengketa dalam bentuk apapun, maka akibat hukumnya Penggugat tidak berhak dan tidak sepatutnya menuntut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri KL IA Bandung berkenan memutuskan :

• Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;

2 Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi memiliki sebidang tanah berikut bangunan gedung diatasnya yang terletak di Jl. H.Wasjid Nomor 33 Kota

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 tercatat atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Penggugat rekonvensi);

3 Bahwa tanah berikut bangunan gedung diatasnya tersebut diperoleh oleh Penggugat rekonvensi dari penyerahan hak penghunian bangunan berikut tanah mana asalnya dikuasai oleh AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX konvensi) yang dalam hal ini sebagai Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung sejak tahun 1962 dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 3.370.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

4 Bahwa pelepasan hak atas tanah dan bangunan gedung tersebut tercantum dalam Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Kota Bandung;

5 Bahwa kemudian Penggugat rekonvensi mendaftarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Kota Bandung ke Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat konvensi) untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas namanya Penggugat rekonvensi;

6 Bahwa berdasarkan pendaftaran hak atas tanah dari Penggugat rekonvensi tersebut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 Kantor Pertanahan Kota Bandung menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 tercatat atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Penggugat rekonvensi), sehingga Penggugat rekonvensi secara yuridis adalah pemilik yang sah atas tanah serta bangunan gedung yang terletak di Jl H. Wasjid Nomor 33 Bandung dimaksud;

7 Bahwa berdasarkan pasal 5 Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TAHMID TIRTAPRADJA, SH, Sp.1 Notaris dan PPAT di Kota Bandung menyebutkan : “Penyerahan dari apa yang dipindahkan dan diserahkan haknya itu telah dilakukan sebagaimana mestinya dari pihak pertama

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua pada waktu setelah akta ini ditandatangani. Dan pihak pertama harus mengosongkan isi dalam bangunan tersebut selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari apabila pada waktu tempo tersebut pihak pertama belum juga mengosongkan isi bangunan tersebut, maka pihak pertama bersedia oleh pihak berwajib dengan menanggung segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebab keadaan setempat”.

8 Bahwa ketika Penggugat rekonvensi akan melakukan penguasaan atas tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud sesuai dengan pasal 5 diatas atas lokasi yang terletak di Jl. H.Wasjid Nomor 33 Bandung, kemudian diketahui ditanah dan bangunan gedung tersebut masuk beberapa orang menguasainya, ternyata mereka ini adalah suruhan dari Tergugat rekonvensi, tanpa alas hak yang sah menguasai tanah dan bangunan gedung tersebut masuk sekitar bulan Januari 2013 dan sejak itu pula AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX konvensi) yang telah menguasai tanah dan bangunan gedung tersebut sejak tahun 1962 dan sebagai penjual atas tanah dan bangunan gedung kepada Penggugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas ternyata telah diusir pula oleh Para Tergugat rekonvensi dari penguasaan/pendudukan tanah dan bangunan gedung tersebut;

9 Bahwa penguasaan/penghunian oleh Tergugat rekonvensi atau orang-orang suruhannya atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang tidak memiliki alas hak yang sah atas penguasaan tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl H. Wasjid Nomor 33 Bandung, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrehtsmatigedaad) yang merugikan penggugat;

10 Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat rekonvensi tersebut wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat rekonvensi yang nilainya ditaksir berdasarkan nilai objek tanah dan bangunan gedung tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk dibayar oleh Tergugat rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

11 Bahwa Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) atas hilangnya kepercayaan Penggugat rekonvensi dihadapan investor karena pembelian tanah dan bangunan gedung tersebut mempergunakan uang investor yang berencana menanamkan modalnya di tanah dan bangunan gedung tersebut, ternyata investor kecewa

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketahui tanah dan bangunan gedung tersebut dikuasai/dihuni Tergugat rekonvensi atau orang-orang suruhannya;

12 Bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 tercatat atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Penggugat rekonvensi), oleh karena itu Penggugat rekonvensi berhak untuk menuntut pengosongan atas tanah dan bangunan dimaksud dari penguasaan/penghunian Tergugat rekonvensi atau orang-orang suruhannya atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya;

13 Bahwa agar gugatan Penggugat rekonvensi ini tidak sia-sia (Illusoir) dalam pelaksanaannya dan lagi pula Penggugat rekonvensi mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Tergugat rekonvensi, akan memindahkan atau mengalihkan atau mengasingkan tanah dan bangunan dimaksud, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan tersebut;

14 Bahwa agar Tergugat rekonvensi mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat rekonvensi;

15 Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat

rekonvensi dalam perkara ini;

3 Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat rekonvensi;

4 Menyatakan Penggugat rekonvensi adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah dengan bangunan gedung berada diatasnya yang terletak di Jl H.Wasjid Nomor 33 Bandung berdasarkan Sertipikat hak milik Nomor 887/Kelurahan Lebakgede, Surat Ukur Tanggal 13/08/2012 Nomor 00016/2012 Luas 1.065 m2 atas nama Nyonya HELENA SETIADI (Penggugat rekonvensi);

5 Menyatakan tanah yang dikuasai/dihuni oleh Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya adalah hak milik yang sah dari Penggugat rekonvensi;

6 Menghukum Tergugat rekonvensi ataupun orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H.Wasjid No. 33 Bandung;

7 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

9 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri KL IA Bandung dalam perkara ini;

10 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII DALAM EKSEPSI:

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menyangkal dan menolak dengan tegas dalil- dalil

yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang kabur dan tidak berdasarkan

bukti-bukti yang sah, kecuali yang diakui secara tegas :

PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada halaman 10/30 mengatakan, bahwa

Tergugat II s/d Tergugat VII telah menjual objek sengketa kepada Sdr. Tendi

Lingawan (ko Tekling) dengan Akta Jual Beli di Notaris Tuty Purnandary, SH,

serta telah mengajukan Haknya ke BPN Kota Bandung serta telah keluar

Permohonannya.

2 Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menyebutkan sdr. Tendi Lingawan (ko

Tekling) sebagai pihak pembeli atas tanah objek sengketa, oleh karenanya untuk

melegkapi pihak dalam perkara ini orang yang bernama Sdr. Tendi Lingawan (ko

Tekling) dipanggil sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat,

3 Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempatkan orang yang bernama Sdr.

Tendi Lingawan (ko Tekling)dipanggil sebagai pihak Tergugat atau Turut

Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (Plurium Litis

Consortium);

4 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan

ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

verklard), hal mana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal

11-11-1975 No. : 1078 K/Sip/1972 dalam perkara Magdalena Pinontoan lawan 1.

Lot Mekel, 2. Berth Langelo :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa

Tergugat II- Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya

oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga

dipanggil dalam perkara ini, bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan

dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat

terbanding dan Sartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu,

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idbahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat terbanding harus

dinyatakan tidak dapat diterima”.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12/30 nomor 5 yang menyebutkan :

“Bahwa ternyata selain dari perjanjian-perjanjian tersebut diatas, diketahui pula

bahwa Tergugat IX juga telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat VIII yang

bertindak selaku kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VII sebagaimana dimuat dalam

Akta Pelepasan Hak No. 50, tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty

Purnandary, SH, Notaris di Kabupaten Bandung (Tergugat X) oleh dan antara

Tergugat II s/d Tergugat VII yang diwakili oleh Tergugat VIII dengan Tergugat IX

yang pada intinya bersepakat Melepaskan segala hak yang ada pada dan atau dapat

dijalankan oleh Ahli Waris kepada Yayasan Andana Warih atas sebidang tanah bekas

Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11103, Akte Eigendom No. 1168, tgl.

20-09-1951, SU tgl. 16-04-1941 No. 228/1941 di Prop. Jabar, Kab. Bandung, Kec.

Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 645 m2 milik Alm. Mochammad Adjidji

berdasarkan Akta Hibah No. 33/1962 yang dibuat dihadapan Noezar, Notaris Kota

Bandung menerima hibah dari Ny. Margo Costance Zeydel sebagai Ketua Yayasan

Aloude Mystieke Orde Rosae Cruis (AMORC) berkedudukan di Semarang”

2 Bahwa sebenarnya terhadap akta pelepasan no. 50 tersebut telah dibatalkan dengan

akta pembatalan no. 21, tanggal 29-11-2011 dihadapan Notaris Tuty Purnandary, SH;

3 Bahwa dengan adanya akta pembatalan No. 21, maka Penggugat telah keliru

menempatkan Tergugat II s/d Tergugat VII sebagi pihak dalam perkara ini, karena

sudah ada hubungan hukum lagi baik dengan Tergugat IX maupun dengan

Penggugat, maka menurut hukum Penggugat telah melakukan error in persona;

4 Bahwa dalil penggugat pada halaman 14/30 yang menyatakan Surat Kesepakatan

Bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara

Tergugat IX (yang menurut pengakuannya) bertindak selaku Ketua Yayasan Andana

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idWarih berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. : SK/277/V/DW/2011

tanggal 08-05-2011 dan sebagai Penghuni Tanah dan Bangunan Jln. H Wasid No. 33

(dahulu Jalan Singa Perbangsa) Rt. 008 Rw 007, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan

Coblong, Kota Bandung dengan Tergugat VIII yang bertindak baik untuk diri sendiri

dan sekaligus sebagai kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII.

5 Bahwa ternyata kesepakatan bersama tersebut tidak terealisir atau telah tidak terjadi

kesepakatan bersama untuk pelepasan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa

antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat IX, maka dengan demikian

jelas

tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat IX

termasuk dengan Penggugat.

6 Bahwa dalil penggugat yang menempatkan Tergugat II s/d Tergugat VII dijadikan

sebagai Pihak Tergugat merupakan tindakan yang keliru dan oleh karenanya menurut

hukum Penggugat haruslah di Kwalifikasi Error in Persona.

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1 Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menolak dengan bulat dan tegas terhadap dalil

Penggugat pada halaman 14/30 yang pada intinya menyatakan Batal Demi Hukum

terhadap pernyataan :

i Bahwa Surat Kesepakatan Bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei

2011 yang dibuat oleh dan antara Tergugat IX (yang menurut pengakuannya)

bertindak selaku Ketua Yayasan Andana Warih berdasarkan Surat Keputusan

Pengangkatan No. : SK/277/V/DW/2011 tanggal 08-05-2011 dan sebagai

Penghuni Tanah

dan Bangunan Jln. H Wasid No. 33 (dahulu Jalan Singa Perbangsa) Rt. 008 Rw

007 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan Tergugat

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

VIII yang bertindak baik untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII.

ii Bahwa Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat

dihadapan Tuty Purnandary, SH, Notaris di Kota Bandung (Tergugat X) oleh

dan antara Tergugat VIII yang bertindak selaku Kuasa Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII dengan Tergugat IX

(yang menurut Pengakuannya) bertindak untuk dan atas nama Yayasan

Andana Warih Cabang Bandung yang berkedudukan di Jln. H Wasid No.

33,Bandung didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan No. 54, tanggal

1-12-1981, dibuat di hadapan Joenoes Enoeng Maogimon, SH, Notaris di

Jakarta.

2 Bahwa Penggugat telah keliru dan telah lupa bahwa Surat Kesepakatan Bersama No.

002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tersebut tidak terjadi dan dianggap tidak ada;

3 Bahwa demikian pula Akta Pelepasan No. 50 tanggal 26 Mei 2011 telah dibatalkan

berdasarkan Pembatalan Akta No. 21 yang dibuat dihadapan Notaris Tuty

Purnandary, SH oleh karena itu gugatan penggugat tidak ada relevansinya sehingga

gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Obscuur Libel);

4 Bahwa dalil penggugat pada halaman 16/30 poin 7.1 yang mendalilkan bahwa

Tergugat II s/d VII bukan pemilik Hak Atas Tanah dan Bangunan (Objek Sengketa)

sehingga tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mengalihkan objek sengketa

kepada siapupun juga;

5 Bahwa sebenarnya Tergugat II s/d Tergugat VII adalah merupakan ahli waris dari

almarhum Mochammad Adjidji sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan

Akta Hibah No. 33/1962 yang dibuat dihadapan Noezar, Notaris Kota Bandung, atas

sebidang tanah bekas Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11103, Akte

Eigendom No. 1168, tgl. 20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941 di

Pro. Jabar, Kab. Bandung, Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 420 m2 dan

sebidang tanah bekas bekas Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11127,

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAkte Eigendom No. 1167, tgl. 20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941

di Prop. Jabar, Kab. Bandung, Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 645 m2

menerima hibah dari Ny. Margo costance Zeydel

sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Cruis (AMORC) berkedudukan

di Semarang,

6 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Tergugat II s/d Tergugat VII memiliki

hak atas tanah yang menjadi sengketa serta memiliki kewenangan untuk mengoper

alih atas hak tanah tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat I

(Helena Setiadi)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1 Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata;

2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II s/d tergugat VII dalam Eksepsi adalah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

3 Bahwa dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok

perkara ini;

4 Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII menolak dengan bulat dan tegas terhadap dalil

Penggugat pada halaman 14/30 yang pada intinya menyatakan Batal Demi Hukum

terhadap pernyataan :

a Bahwa Surat Kesepakatan Bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang

dibuat oleh dan antara Tergugat IX (yang menurut pengakuannya) bertindak selaku

Ketua Yayasan Andana Warih berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. :

SK/277/V/DW/2011

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idtanggal 08-05-2011 dan sebagai Penghuni Tanah dan Bangunan Jln. H Wasid No. 33

(dahulu Jalan Singa Perbangsa) Rt. 008 Rw 007 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan

Coblong, Kota Bandung dengan Tergugat VIII yang bertindak baik untuk diri sendiri

dan sekaligus sebagai kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII.

b Bahwa Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty

Purnandary, SH, Notaris di Kota Bandung (Tergugat X) oleh dan antara Tergugat

VIII yang bertindak selaku Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V, Tergugat VI, Tergugat VII dengan Tergugat IX (yang menurut Pengakuannya)

bertindak untuk dan atas nama Yayasan Andana Warih, berkedudukan di Jakarta,

didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan No. 54, tanggal 1-12-1981, dibuat di

hadapan Joenoes Enoeng Maogimon, SH, Notaris di Jakarta.

5 Bahwa Penggugat telah keliru dan telah lupa bahwa Surat Kesepakatan Bersama No.

002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tersebut tidak terjadi dan dianggap tidak ada;

6 Bahwa demikian pula terhadap Akta Pelepasan No. 50 tanggal 26 Mei 2011 telah

dibatalkan berdasarkan Pembatalan Akta No. 21 yang dibuat dihadapan Notaris Tuty

Purnandary, SH oleh karena itu gugatan penggugat tidak ada relevansinya dalam

perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat II s/d Tergugat VII mohon

dengan hormat sudilah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan

memutuskan :

• Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan

kembali dalam rekonvensi;

2 Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII (Penggugat rekonvensi) adalah sebagai ahli

waris dari Mochammad Adjidji yang telah menerima hibah dari Ny. Margo costance

Zeydel sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Cruis (AMORC)

berkedudukan di Semarang, berupa tanah dan bangunan berdasarkan Akta hibah No.

33/1962 yang dibuat dihadapan Noezar, Notaris Kota Bandung, atas

sebidang tanah bekas Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11103, Akte

Eigendom No. 1168, tgl. 20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941 di

Pro. Jabar, Kab. Bandung, Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 420 m2 dan

sebidang tanah bekas bekas Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11127,

Akte Eigendom No. 1167, tgl. 20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941

di Prop. Jabar, Kab. Bandung, Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 645 m2;

3 Bahwa almarhum Mochammad Adjidji memperoleh tanah dan bangunan tersebut

(Objek sengketa) sejak tahun 1962 berdasarkan Hibah dari Ny. Margo costance

Zeydel sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Cruis (AMORC);

4 Bahwa oleh karena pada saat itu terdapat Peraturan Peraturan Penguasa Perang

Tertinggi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Larangan adanya

Oerganisasi “vrijmetselaren-Logge (Logge Agung Indonesia)”. Moral Rermament

Movement” Dan “Ancient Mystical Organization Of Rucen-Crusers (AMORC),

maka atas tersebut sementara tidak dihuni;

5 Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2000

tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 tahun 1962 Tentang Larangan

Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Devine Live Society,

Vrijmetselaren-Logge (Logge Agung Indonesia)”. “Moral Rearmament Movement”

Dan “Ancient Mystical Organization Of Rucen-Crusers (AMORC)dan Organisasi

Baha’i, barulah almarhum Mochammad Adjidji bermaksud untuk mengurus dan

menghuni tanah dan bangunan tersebut;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa ahli waris Mochammad Adjdji sama sekali tidak membiarkan tanah dan

bangunan tersebut untuk diterlantarkan namun menunggu

atau mencari waktu yang tepat untuk mengurusi segala sesuatu yang berhubungan

dengan tanah dan bangunan (Objek sengketa);

7 Bahwa ternyata diketahui penghuni atau yang menempati atas tanah bangunan milik

ahli waris Mochammad Adjdji (Tergugat II s/d Tergugat VII) ternyata Penggugat

atau Perwakilannya dalam hal Ketua Cabang Bandung yang selama kurun waktu 50

tahun terhitung tahun 1962 sampai dengan hak atas tanah tersebut dialihkan kepada

Tergugat I (Helena Setiadi) oleh Tergugat II s/d Tergugat VI) pada tahun 2012 tanpa

memberikan konpensasi apapun kepada pemiliknya (Tergugat II s/d Tergugat VII);

8 Bahwa berdasarkan fakta diatas maka sudah sepantasnya Tergugat II s/d Tergugat

VII meminta konpensasi kepada Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMER

1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

2 Menyatakn sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi

dalam perkara ini;

3 Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum

dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat rekonvensi;

4 Menyatakan Penggugat rekonvensi adalah sebagai ahli waris dari Mochammad

Adjidji sebagai pemilik yang telah menerima hibah dari Ny. Margo costance Zeydel

sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Cruis (AMORC) berkedudukan

di Semarang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Akta hibah No. 33/1962 yang

dibuat dihadapan Noezar, Notaris Kota Bandung, atas sebidang tanah bekas Recht

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idvan Eigendom (RVE), verponding No. 11103, Akte Eigendom No. 1168, tgl.

20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941 di Pro. Jabar, Kab. Bandung,

Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 420 m2 dan sebidang tanah bekas bekas

Recht van Eigendom (RVE), verponding No. 11127, Akte Eigendom No. 1167, tgl.

20-09-1951, Surat Ukur tgl. 16-04-1941 No. 228/1941 di Prop. Jabar, Kab. Bandung,

Kec. Coblong, Kel. Lebak Gede, seluas : 645 m2;

5 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.

4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) Dan kerugian immaterial sebesar Rp.

5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

6 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij

vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

7 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah)untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan

Kelas IA Bandung dalam perkara ini;

8 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VIII

A DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan yang telah

diajukan PENGGUGAT dalam perkara nomor 47/PDT/G/2013/PN.BDG tertanggal 04

Februari 2013 kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Tergugat.

1 Eksepsi Error In Persona : Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

• Bahwa keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat VIII dalam kasus ini, karena

tidak ada hubungan hukum antara Tergugat VIII dengan Penggugat. Adapun

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat VIII berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 002/

SKB/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 yang dibuat antara Tergugat VIII dengan

Tergugat IX, dimana maksud dan tujuan perjanjian kesepakatan bersama ini

adalah mengurus dan menyelesaikan segala surat-surat yang berkaitan dengan hak

atas tanah milik ahli waris Moch.Adjidji Almarhum yang dihuni dan ditempati

Tergugat IX sampai menjadi Sertipikaat Hak Guna Bangunan atau menjadi hak

milik atas nama Tergugat IX dan atau Yayasan Andanawarih Bandung. Bahwa

kemudian Surat Kesepakatan Bersama tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan

Surat Kesepakatan Bersama Nomor 003/SKB-AA/2011 tertanggal 20 Desember

2011 yang dibuat antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX, dimana maksud dan

tujuan dari perjanjian kesepakatan bersama ini adalah Pengoper alihan dan atau

pelepasan hak hunian dan garapan serta semua permasalahannya atas tanah dan

bangunan dari Tergugat IX kepada Tergugat VIII untuk dimohonkan haknya

kepada Negara sampai menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Milik menjadi atas

nama Tergugat VIII dan atau orang yang ditunjuknya yaitu Tergugat I.

• Bahwa kesepakatan bersama no.002/SKB/V/2011 tanggal 25 mei 2011 dan surat

kesepakatan bersama no.003/SKB/V/2011 tanggal 20 desember 2011 telah

dilaksanakan sebagai mestinya, sedangkan Akta Pelepasan Hak No.49 tanggal 26

mei 2011 dan Akta Pelepasan hak No.50 tanggal 26 mei 2011 telah dibatalkan

oleh Pembatalan Akta No.21 tertanggal 29-11-2011

• Berdasarkan apa yang Tergugat VIII uraikan diatas menunjukkan gugatan

Penggugat adalah keliru menarik Tergugat VIII sebagai pihak dalam gugatan

aquo oleh karena itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima;

B DALAM POKOK PERKARA

1

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ba

hw

a

TE

RG

UG

AT

mo

hon

kep

ada

Pen

gad

ila

n /

Ma

jeli

s

Ha

ki

m

aga

r

seg

ala

ses

uat

u

yan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

g

tela

h

diu

rai

kan

ole

h

TE

RG

UG

AT

dal

am

EK

SE

PSI

ters

ebu

t

dia

tas,

sec

ara

mu

tati

s

mu

tan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dis

dap

at

dia

ngg

ap

tert

ulis

dan

ter

bac

a

ke

mb

ali

sel

eng

kap

nya

Dal

am

Po

kok

Per

kar

a “

ini

;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2

Ba

hw

a

Ter

gug

at

me

nya

ngk

al

dan

me

nol

ak

se

mu

a

dal

il

sert

a

arg

um

ent

asi

PE

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

NG

GU

GA

T,

kec

ual

i

apa

yan

g

dia

kui

ole

h

TE

RG

UG

AT

den

gan

teg

as

dan

bul

at ;

3

Ba

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

hw

a

gug

ata

n

PE

NG

GU

GA

T

har

usl

ah

dit

ola

k,

kar

ena

PE

NG

GU

GA

T

tela

h

kel

iru

unt

uk

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

me

nar

ik

Ter

gug

at

VII

I

seb

aga

i

pih

ak

Ter

gug

at

dal

am

per

kar

a

ini;

4

Ba

hw

aP

EN

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

GG

UG

AT

tid

ak

sec

ara

len

gka

p,

ben

ar

dal

am

me

nge

mu

kak

an

dud

uk

per

kar

a

yan

g

seb

ena

rny

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a,

seh

ing

ga

ter

kes

an

san

gat

me

nut

upi

kel

em

aha

n-

kel

em

aha

nny

a,

seti

dak

-

tid

akn

ya

me

nja

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

di

tid

ak

oby

ekt

if;

a Bahwa Tergugat VIII dari PT.KTU VERLUIS, adalah sebagai Pemilik

dan Kuasa Atas Tanah dan Bangunan Rechvan Eigendom Verponding (Ex

Kepemilikan Belanda) yang tersebar dibeberapa kota se-Indonesia yang

khususnya di kota Bandung;

b Bahwa sepengetahuan Tergugat VIII, telah datang Sdr.Agung Suryatriana,

sebagai Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung, berdasarkan

Surat Keputusan No.SK/277/V/DW/2011 ke kantor PT.KTU VERLUIS

Cabang Bandung yang berada di komplek Batu Nunggal yang didampingi

Sdr.Bambang (sebagai anggota pengurus Pangestu) bertemu dengan

Sdr.Edi dan Sdr.Ahmad (yang keduanya sebagai petugas dari PT.KTU

Verluis yang melakukan verifikasi dan pendataan ulang atas tanah dan

bangunan Rechvan Eigendom Verponding), pada intinya pertemuan

tersebut pihak Tergugat IX menyatakan memohon pelepasan dan

pensertifikatan atas tanah dan bangunan di JL. H.Wasid No.33 bandung;

c Bahwa dari hasil pertemuan tersebut PT.KTU Verluis mengolah data dan

cek lokasi serta melakukan krosscek ke BPN Cq Bapak Endang (Bagian

Arsip Verponding di BPN Bandung), dan ternyata hasilnya adalah tanah

dan bangunan tersebut milik Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae

Crucis (AMORC) yang telah dihibahkan kepada Moch.Adjidji (Alm)

dengan ahli warisnya Ote Abdulrasyid, Lony Ebel, Siti Djamilah Tamami,

Fima Fatimah Hafid, SH, Paradita, Amd dan Pepy Achmad Sofyan.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa dari hasil pengolahan data tersebut diatas, PT.KTU Verluis yang

diwakili oleh Tergugat VIII mengadakan pertemuan dengan Tergugat IX

dan Sdr.Bambang untuk menginformasikan keterangan data dari pihak

BPN Bandung bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H.Wasid

No.33 tercatat atas nama AMORC dan telah dihibahkan ke Moch.Adjidji

dengan ahli warisnya Sdr.Ote Abdul Rasyid, Lony Ebel, Siti Djamilah

Tamami, Fima Fatimah Hafid, SH, Paradita, Amd dan Pepy Achmad

Sofyan.

e Bahwa dari hasil pertemuan seperti yang tersebut diatas, dibuat

kesepakatan antara Tergugat IX (.Agung Suryatriana) selaku Ketua

Yayasan Andana Warih Cabang Bandung dengan Sdr. Bambang (sebagai

saksi),keduanya selaku dari pihak Yayasan Andana Warih cabang

Bandung dengan Tergugat VIII, yang bertindak untuk atas nama ahli

waris Moch Adjidji ( Alm) dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama

(SKB)Nomor 002/SKB/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011,yang

ditandatangani oleh Tergugat IX dan Tergugat VIII. Maksud dan tujuan

dari surat kesepakatan ini adalah mengurus dan menyelesaikan segala

surat-surat yang berkaitan dengan hak atas tanah milik Ahli Waris

Moch.Adjidji Almarhum yang dihuni dan ditempati oleh Pihak Pertama

sampai menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atau hak milik menjadi

atas nama Pihak Pertama dan atau Yayasan Andanawarih Bandung serta

penguasaan di lapangan secara utuh. Dalam kesepakatan ini menyatakan

bahwa unttuk proses pengurusan sertipikat tanah dan bangunan

Jl.H.Wasid No.33 dikuasakan kepada Kantor Hukum Setiadjie M,S.H.,

dan disepakati harga pelepasan hak dari ahli waris sebesar

Rp.1.500.000.000,.(satu milyar lima ratus juta rupiah) adapun biaya pajak

dan biaya pengurusan ditanggung oleh Yayasan Andana Warih cabang

Bandung;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

f Bahwa kemudian dibuat Akta Pelepasan Hak No.49, pada tanggal 26 Mei

2011 di hadapan notaris Tuty Purnandari SH, dimana Tergugat VIII

(berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 46 tertanggal 26 -5-2011 yang dibuat

oleh notaris Tuty Purnandari SH, untuk bertindak untuk dan atas nama

segenap Ahli Waris Tuan Mochamad Adjidji dan Almarhumah Nyonya

Hajjah Siti Aminah) dan Tergugat IX yang bertindak untuk dan atas nama

ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung yang berkedudukan di

Jalan Haji Wasid no. 33 kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian

Nomor 54 tanggal 10-12-1981 pasal 11 ayat 3 sub b yang dibuat

dihadapan Notaris di Jakarta Joenoes Enoeng Maogimon, S.H., dari ahli

waris Moh.Adjidi (alm) kepada Yayasan Andana warih yang diwakili

Tergugat IX di notaris Tuty Purnandari SH dengan uang pelepasan hak

sebesar Rp.600.000.000 ( enam ratus juta rupiah).

g Bahwa kemudian dibuat Akta Pelepasan Hak No.49, pada tanggal 26 Mei

2011 di hadapan notaris Tuty Purnandari SH, ditindak lanjuti dengan Akta

Pelepasan Hak No.50, pada tanggal 26 Mei 2011 di hadapan notaris Tuty

Purnandari SH, untuk bertindak untuk dan atas nama segenap Ahli Waris

Tuan Mochamad Adjidji dan Almarhumah Nyonya Hajjah Siti Aminah)

dan Tergugat IX yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Andana

Warih cabang Bandung yang berkedudukan di Jalan Haji Wasid No. 33

kota Bandung dengan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 10-12-1981

dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Joenoes Enoeng Maogimon, S.H.,

dari ahli waris Moh.Adjidi (alm) kepada Yayasan Andana warih cabang

Bandung yang diwakili Tergugat IX di notaris Tuty Purnandari SH dengan

uang pelepasan hak sebesar Rp.900.000.000 ( sembilan ratus juta rupiah).

h Bahwa setelah dibuatkan Akta Pelepasan Hak, Yayasan Andana Warih

cabang Bandung (memberikan uang untuk pengurusan proses

pensertipikatan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang

digunakan untuk biaya pendaftaran dan biaya pengukuran serta

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan surat-surat lainnya berikut biaya notaris melalui Yayasan

Andana Warih Bandung yang diwakili oleh Tergugat IX selaku Ketua

Yayasan Andana Warih Cabang Bandung;

i Bahwa kemudian dilakukan proses pengukuran lokasi tanah dan

bangunan Jl.H.Wasid No.33 Bandung oleh Petugas ukur BPN yang

disaksikan Sdr.M.Setiadij, Tergugat IX dengan sdr.Bambang, dan hasil

pengukuran maka keluarlah Surat Ukur No.00016/Lebak Gede/2012

tanggal 13/08/2012 beserta Induk Bidangnya untuk selanjutnya

didaftarkan untuk proses pensertipikatan.

j Bahwa kemudian proses pensertipikatan tersebut diitangguhkan karena

Pihak Yayasan Andana Warih Bandung belum melaksanakan

pembayaran kepada ahli waris, kemudian Tergugat IX sebagai Ketua

Yayasan Andana Warih cabang Bandung menjanjikan akan dibayarkan 2

minggu kemudian dan bila tidak dibayar akan menyerahkaan tanah dan

bangunan kepada ahli waris;

k Bahwa janji Yayasan Andana Warih Bandung tersebut diatas ternyata

kembali tidak terealisasi, akhirnya diadakan rapat pada tanggal 19 Juli

2011 hari Kamis bertempat di Aula Gedung Yayasan Andana Warih

cabang Bandung di Jl. H.Wasid No.33 Bandung yang dihadiri oleh

Tergugat VIII selaku kuasa dari ahli waris Moch Adidji, M. Setiadji

selaku kuasa dari Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk pemrosesan

pensertipikatan, Tergugat IX, bapak Sarjono sebagai Penasehat Pangestu

cabang Bandung, bapak Susanto sebagai ketua Pangestu cabang Bandung,

bapak Suyanto sebagai penasehat Pangestu cabang Bandung, bapak

Suyoko sebagai penasehat Pangestu cabang Bandung, bapak Teguh

sebagai pengurus Korda Pangestu Jawa Barat, Ibu Sari sebagai Ketua

Korda Pangestu Jawa Barat, Ibu Ati, Ibu Paryastina sebagai pengurus

Pangestu cabang Bandung , dimana dalam pertemuan tersebut ditanyakan

kepada Para Pengurus Yayasan Andana Warih Cabang Bandung

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa yang dilakukan dan dijanjikan Tergugat IX sebagai Ketua

Yayasan Andana Warih cabang Bandung sudah koordinasi dan

sepengetahuan Ketua Pangestu Pusat (DR.Ir M.Sc Budi Darmadi). Dan

dari pihak ahli waris dan PT.KTU Verluis yang diwakili Tergugat VIII

menanyakan mengenai siapa yang bertanggung jawab serta yang

menggantikan posisi Tergugat IX karena apa yang dilakukan Tergugat IX

diangggap tidak ada, tetapi semuanya sepakat bahwa Tergugat IX tetap

bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan atas pemindahan hak

dan penyerahan hak penghunian atas tanah dan bangunan jl.H.Wasid

No.33 Bandung selaku Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung.

Intinya pada rapat tersebut bahwa Yayasan Andana Warih Bandung akan

melapor kepada ketua pangestu pusat Yayasan Andana Warih Jakarta

(DR.Ir Budi Darmadi) dan akan membayar ke ahli waris satu minggu

setelah musyawarah ini, atau ahli waris akan memberikan uang

konpensasi pengosongan pelepasan huniannya kepada Yayasan Andana

Warih sebesar 1,5 Miliar bersih tanpa potongan biaya apapun dan segala

akibat yang timbul menjadi tanggung jawab daripada ahli waris;

l Bahwa ternyata apa yang dijanjikan Tergugat IX selaku Ketua Yayasan

Andana Warih Cabang Bandung sebagaimana diatas tidak terealisasi dan

sebagai akibatnya ahli waris yang berkewajiban membayar uang

konpensasi pengosongan/pelepasan hak hunian kepada Yayasan Andana

Warih dan untuk itu ahli waris beserta yayasan menyerahkan sepenuhnya

kepada PT.KTU Verluis (Tergugat VIII) untuk mencari peminat atau

pendana dalam proses pengurusan ini;

m Bahwa Tergugat VIII membawa peminat untuk lokasi tanah dan

bangunan tersebut yaitu Ibu Nia (Rabani) dan sepakat akan memberikan

uang konpensasi sebesar Rp.1,5Miliar bersih tanpa potongan apapun serta

untuk pengurusan pensertipikatan diurus oleh Tergugat VIII didampingi

oleh Sdr.Drs.Makki Y,S.H.,Msi sebagai kuasa dari Ibu Nia, kemudian

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu Nia memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,.(dua puluh lima

juta rupiah) untuk dana awal pengurusan;

n Bahwa dalam perjalanan proses ternyata sdr Ote sebagai ahli waris Moch

Adjidji bertindak tanpa melibatkan KTU Verluis(Tergugat VIII) dan

Yayasan Andana warih, untuk menjual kepada Sdr Tendi Linganawan,

artinya sdr Ote sudah ingkar terhadap akta pelepasan Hak berdasarkan

Akta Surat Kuasa No. 46 tertanggal 26 -5-2011 yang dibuat oleh notaris

Tuty Purnandari SH, untuk bertindak untuk dan atas nama segenap Ahli

Waris Tuan Mochamad Adjidji dan Almarhumah Nyonya Hajjah Siti

Aminah;

o Bahwa akhirnya Tergugat VIII dan Tergugat IX melakukan pemblokiran

terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H.Wasid No.33 di BPN

Bandung;

p Bahwa mengingat permohonan pemblokiran hanya untuk 30 hari, dibuat

kesepakatan antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII bahwa Tergugat

VIII akan mencarikan peminat untuk menerima pelepasan hak hunian dari

yayasan Andana Awarih kepada pihak ketiga dengan jaminan asset

PT.KTU Verluis

q Bahwa Tergugat VIII membawa Bu Helena yang akan maju menerima

pelepasan untuk atas nama adjat sudrajat Tergugat VIII dari yayasan

andana warih dan dibuat pelepasan hak dihadapan notaris Tahmid

Tirtapradja,SH,Sp1;

r Berdasarkan hal-hal apa yang Tergugat VIII uraikan diatas, maka jelaslah

perbuatan Tergugat VIII adalah sesuai dengan prosedur dan tidak

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap

Tergugat VIII haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima

5

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ba

hw

a

ber

das

ark

an

apa

yan

g

ter

gug

at

VII

I

ura

ika

n

dia

tas

ma

ka

Sur

at

Per

mo

hon

an

dar

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

i

Ter

gug

at

VII

I

tert

ang

gal

20

No

pe

mb

er

201

2

dan

tert

ang

gal

14

jan

uar

i

201

3

yan

g

pad

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a

inti

nya

me

mo

hon

kep

ada

Pen

ggu

gat

unt

uk

seg

era

me

nye

rah

kan

Ob

yek

Sen

gke

ta

sert

a

me

ngo

son

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

gka

n

ber

das

ark

an

Sur

at

Ke

sep

aka

tan

Ber

sa

ma

No

mo

r

002

/

SK

B/

V/2

011

tert

ang

gal

25

Me

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

i

201

1,y

ang

dit

and

ata

nga

ni

ole

h

Ter

gug

at

IX

sel

aku

Ket

ua

Ya

yas

an

An

dan

a

Wa

rih

Ca

ban

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

g

Ba

ndu

ng

dan

Ter

gug

at

VII

I

ada

lah

ben

ar

dan

tid

ak

ber

ten

tan

gan

den

gan

huk

um

,ole

h

kar

ena

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

itu

dal

il

pen

ggu

gat

dal

am

gug

ata

nny

a

no

mo

r 4

har

usl

ah

dit

ola

k

ata

u

seti

dak

-

tid

akn

ya

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

din

yat

aka

n

tid

ak

dap

at

dit

eri

ma

;

6

Ba

hw

a

dal

il

gug

ata

n

Pen

ggu

gat

me

nya

tak

an

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bah

wa

ada

ind

ika

si

tid

ak

bai

k

dar

i

Ter

gug

at

VII

I,

di

ma

na

dik

ata

kan

bah

aw

a

Ter

gug

at

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

VII

I

sel

ain

me

nja

di

kua

sa

Ter

gug

at

II

sa

mp

ai

VII

ter

nya

ta

Ter

gug

at

VII

I

me

nja

di

kua

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sa

unt

uk

diri

nya

sen

diri

yan

g

not

abe

ne

tid

ak

ada

hub

ung

an

sa

ma

sek

ali

den

gan

Ob

yek

sen

gke

ta

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dan

bah

kan

ter

gug

at

VII

I

jug

a

me

nja

di

kua

sa

Ter

gug

at

I.

dal

il

dia

tas

ada

lah

tid

ak

ben

ar

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

kar

ena

Ter

gug

at

VII

I

dar

i

PT.

KT

U

VE

RL

UI

S,

ada

lah

seb

aga

i

pe

mil

ik

dan

Ku

asa

Ata

s

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ta

nah

dan

Ba

ngu

nan

Re

chv

an

Eig

end

om

Ver

pon

din

g

( E

x

Ke

pe

mil

ika

n

Bel

and

a)

yan

g

ters

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

eba

r

dib

ebe

rap

a

kot

a

se-

Ind

one

sia

yan

g

khu

sus

nya

di

kot

a

Ba

ndu

ng,

arti

nya

Ter

gug

at

VII

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

I

ada

lah

yan

g

me

me

gan

g

hak

unt

uk

me

ngu

rus

Ta

nah

dan

Ba

ngu

nan

Re

chv

an

Eig

end

om

Ver

pon

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

din

g

(Ex

Ke

pe

mil

ika

n

Bel

and

a) .

Ba

hw

a

Akt

a

Ku

asa

Unt

uk

Me

nju

al

No

mo

r

46

pad

a

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tan

gga

l

26-

05-

201

1

yan

g

dib

uat

dih

ada

pan

Not

aris

Tut

y

Pur

nan

dar

y,S

.H.,

tela

h

dic

abu

t

den

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

gan

Pe

mb

atal

an

Akt

a

No.

20

tert

ang

gal

29-

11-

201

1

yan

g

dib

uat

di

Not

aris

Tut

i

Pur

nan

dar

i,S.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

H.,

de

mi

kia

n

jug

a

Akt

a

Pel

epa

san

Ha

k

No

mo

r

49

pad

a

tan

gga

l

26-

05-

201

1

yan

g

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dib

uat

dih

ada

pan

Not

aris

Tut

y

Pur

nan

dar

y,

SH

,da

n

Akt

a

Pel

epa

san

Ha

k

No

mo

r

50

pad

a

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tan

gga

l

26-

05-

201

1

yan

g

dib

uat

dih

ada

pan

Not

aris

Tut

y

Pur

nan

dar

y,

SH

,

tela

h

dib

atal

kan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

den

gan

pe

mb

atal

an

Akt

a

No

mo

r

21

tert

ang

gal

29-

11-

201

1

arti

nya

Ter

gug

at

VII

I

tid

ak

lag

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

i

me

nja

di

kua

sa

dar

i

ahl

i

war

is

al

ma

rhu

m

Mo

ch.

Adj

idji

e

teta

pi

Ter

gug

at

VII

I

dar

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

i

PT.

KT

U

Ver

luis

seb

aga

i

pe

mil

ik

dan

kua

sa

ata

s

tan

ah

dan

ban

gun

an

Re

chv

an

Eig

end

om

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Ver

pon

din

g

( E

x

Ke

pe

mil

ika

n

Bel

and

a)

yan

g

ters

eba

r

dib

ebe

rap

a

kot

a di

Ind

one

sia

khu

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sus

nya

di

Kot

a

Ba

ndu

ng.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas bahwa apa yang dilakukan Tergugat VIII

adalah berdasarkan hukum, oleh karena itu maka Tergugat VIII mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo pada Pengadilan

negeri Klas IA Bandung agar kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII.

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok perkara :

• Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

• Menyatakan bahwa kesepakatan bersama no.002/SKB/V/2011 tanggal 25 mei

2011 dan surat kesepakatan bersama no.003/SKB/V/2011 tanggal 20 desember

2011 yang dituangkan dalam akta Pelepasan Hak No.49 tanggal 26 mei 2011 dan

Akta Pelepasan hak No.50 tanggal 26 mei 2011 yang kemudian telah dibatalkan

oleh Pembatalan Akta No.21 tertanggal 29-11-2011, Akta pemindahan dan

Penyerahan hak Serta pelepasan hak Atas tanah dan bangunan Nomor 03

tertanggal 15 desember 2011 yang dibuat di hadapan tahmid Tirtapradja,SH,Sp1.,

serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut adalah Sah dan

berharga dan memiliki kekuatan hukum;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Menyatakan sertifikat hak milik no.887/kelurahan lebag gede atas nama Helena

(tergugat I) yang diterbitkan kepala kantor pertanahan kota Bandung (turut

tergugat) adalah sah menurut hukum, sehingga mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

• Menyatakan Tergugat VIII tidak melawan hukum kepada penggugat, karena apa

yang dilakukan Tergugat VIII adalah sesuai aturan hukum

• Menolak gugatan PENGGUGAT untuk menghukum para TERGUGAT

membayar ganti kerugian kepada penggugat baik secara materiil sebesar

Rp.1.500.000.000 maupun secara immaterial Rp.20.000.000.000,.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

JAWABAN TERGUGAT X

DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali

untuk hal-hal yang telah diakuinya secara tegas bulat dan utuh;

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

2 pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dapat diajukan secara tulisan (in writing) hal tersebut diatur dalam pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 121 HIR. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidang yangditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis, sedang pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan dalam surat jawaban terguugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PENGADILAN NEGERI yang bersangkutan. Oleh karenanya eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti Pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.

a Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang secara berulang kali menegaskan tentang kedudukan TERGUGAT IX yang secara jelas diidentifikasikan OLEH PENGGUGAT sebagai “…..KETUA YAYASAN ANDANA WARIH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011 dan……..” (vide – dalam halaman 7 paragraf terakhir poin 4.1., halaman 8 dalam paragraf kedua poin 4.2., halaman 9 dalam paragraf keempat poin 4.3. serta

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pada dalil gugatan Penggugat), bahkan kedudukan TERGUGAT IX dalam jabatannya selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH CABANG BANDUNG telah mendapatkan Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 ditandatangani diatas materai oleh BUDI DARMADI, Ir., M.Sc., DR., sehingga secara formal dengan mengikuti ketentuan yang tertulis dan tertuang dialam Surat Keputusan serta Surat Pernyataan Persetujuan tersebut kedudukan TERGUGAT IX adalah formal merupakan wakil dari PENGGUGAT di Bandung, untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana tertuang juga dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

b. Bahwa, keberadaan Surat Keputusan No. SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 secara formal adalah merupakan Produk PENGGUGAT sendiri, sehingga apabila PENGGUGAT sebagaimana dalilnya didalam halaman 18 poin 7.3 paragraf terakhir yang mendalilkan menyatakan TERGUGAT IX “….bukan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili Yayasan Andanawarih….”, maka dalil PENGGUGAT menjadi sangat kabur atau obscuur, karena secara formal kedua surat tersebut (Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Persetujuan) dibuat oleh dan ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri dan dberikan langsung kepada TERGUGAT IX, karena apa yang diuraikannya didalam fundamentum petendinya menjadi saling bertentangan, baik didalam positanya sendiri maupun didalam petitumnya ;

c. Bahwa, melihat format gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan “ketidakberwenangan” TERGUGAT IX mewakili kedudukan Yayasan Andanawarih (PENGGUGAT sendiri) membuat pula gugatan ini tidak kompeten untuk diajukan terhadap Para TERGUGAT I sampai dengengan TERGUGAT VIII, serta TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT, karena apa yang dipermaslahkannya terkait kedua surat yaitu Surat Keputusan No. SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 terhadap TERGUGAT IX, adalah merupakan sengketa INTERNAL didalam badan hukum PENGGUGAT sendiri, sehingga sebelum dapat dibuktikan ketidakberwenangan TERGUGAT IX mewakili kepentingan PENGGUGAT barulah PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT lainnya selain TERGUGAT IX;

d. Bahwa dengan demikian jelas sekali GUGATAN PENGGUGAT dalam perkara ini terhadap PARA TERGUGAT selain TERGUGAT IX serta terhadap TURUT TERGUGAT, telah menjadi terlalu PREMATUR diajukan dalam perkara ini, karena kedudukan PENGGUGAT dan TERGUGAT IX belumlah dibuktikan secara sebaliknya bukan merupakan satu pihak yang sama yaitu sesama

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dimana kedudukan PENGGUGAT adalah PENGURUS PUSAT Yayasan Andanawarih sedangkan TERGUGAT IX selaku pemegang Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Persetujuan adalah KETUA CABANG Yayasan AndandawariH Bandung ;

e. Sehingga dengan masih prematuur nya pengajuan gugatan ini terhadap TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT VIII, termasuk terhadap TERGUGAT X, TERGUGAT XI serta TURUT TERGUGAT, maka PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG belumlah berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Eksepsi ERROR IN PERSONA;

3 Bahwa, Eksepsi Error in Persona diakibatkan apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person. Bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa yang dikenal dengan Disqualificatoire Exceptie, yaitu eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakanPenggugat dan/atau Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya, termasuk didalam perkara ini terdapat alasan bagi Tergugat X untuk mengajukan Eksepsi Diskualifikatoir in person ;

a Bahwa, Eksepsi Disqualificatoir in person dalam perkara ini secara jelas TERGAMBAR dan TERURAI sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana didalam uraiannya PENGGUGAT mendalilkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IX yang secara jelas diidentifikasikan OLEH PENGGUGAT sebagai “…..KETUA YAYASAN ANDANA WARIH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011 dan……..” (vide – dalam halaman 7 paragraf terakhir poin 4.1., halaman 8 dalam paragraf kedua poin 4.2., halaman 9 dalam paragraf keempat poin 4.3. serta lainnya pada dalil gugatan Penggugat) ;

b Bahwa, secara tidak konsekuen didalam penyebutan Prinsipal sebagai Pihak TERGUGAT IX, Penggugat tidak menyebutkan TERGUGAT IX sebagai KETUA YAYASAN ANDANA WARIHakan tetapiTERGUGAT IX tersebut prinsipalnya adalah Sdr. AGUNG SURYATRIYANA sebagai PRIBADI, padahal baik dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri maupun didalam isi atas Bukti Akta Authentik maupun surat-surat dibawah tangan lainnya Sdr. AGUNG SURYATRIYANA bukan bertindak selaku DIRI PRIBADI akan tetapi BERTINDAK SELAKU KETUA BADAN PENGURUS CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG, maka tidak lain kedudukan TERGUGAT IX adalah merupakan bagian dari PENGGUGAT sendiri ;

c Bahwa, pertanggungan jawab hukum secara perdata terhadap perbuatan yang dilakukan Sdr. AGUNG SURYATRIYATNA baik didalam akta authentik yang

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Tergugat X, Tergugat XI, maupun didalam akta dibawah tangan bukanlah sebagai PRIBADI akan tetapi secara tegas didalam DALIL PENGGUGAT SENDIRI adalah selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH (CABANG BANDUNG) sesuai dan “…BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011…”, maka dengan memposisikan Sdr. AGUNG SURYATRIYANA didalam perkara ini sebagai Pribadi yaitu selaku TERGUGAT IX,maka jelas gugatan Penggugat telah mendiskualifikasikan kedudukan TERGUGAT IX tersebut yang membuat gugatannya menjadi tidak sesuai dengan fakta yang didalilkannya (error in persona);

d Bahwa, uraian eksepsi Tergugat X tersebut diatas sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 1 - 1976 No. 495 K/Sip/1973.Dalam Perkara: Achmad Paeru lawan 1. Pasiln BA 2. Machmud Zainuddun dkk.denganSusunan Majelis 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Arifin SH.,

e Bahwa, kedudukan TERGUGAT IX selaku Pribadi dalam perkara ini bertentangan dengan dalil PENGGUGAT sendiri yang berulang kali dinyatakan dalam uraian dalilnya menyatakan adalah selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH (CABANG BANDUNG) sesuai dan “…BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011…”,maka kesalahan penentuan kedudukan principal atas TERGUGAT IX dalam perkara ini nyata bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana :

• Putusan MA-RI No. 601. K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan;

• Putusan MA-RI No. 951. K/Sip/1975, tanggal 8 Pebruari 1977 : Karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan;

f Bahwa dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dibantah dalam dalil eksepsi ini memberikan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ;

EKSEPSIPlarinum Litis Consortium

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(EksepsitentangTidak Lengkapnya Pihak dalam Perkara ini)

4 Bahwa, Eksepsi Plarinum Litis Consortium ini juga termasuk kedalam Disqualificatoir exeptie yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat terdapat kekurangan dalam menyebut pihak penggugat dan/atau tergugat, yaitu apabila didalam sengketa tersebut terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak penggugat dan/atau pihak tergugat ;

a Bahwa terkait dengan eksepsi ini TERGUGAT X menganalisanya berdasarkan kepada Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu

“Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 - 11 1975 No. 1078 K/Sip/1972”. Dalam Perkara: Magdalena Pinontoan Iawan 1. Lot Mekel 2. Berth LangeIo. dengan Susunan Majelis : I. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.: 2. DH. Lumbanradja SH.: 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : bahwa Tergugat II/ Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil Dalam Perkara ini;Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan Dalam Perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;“bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b Bahwa, sejalan dengan eksepsi tersebut adalah sebagaimana terjadi dan terurai didalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu sebagaimana uraiannya dalamhalaman 10 poin 4.3 huruf (b) yang menyatakan :

“Tergugat II s/d Tergugat VII telah menjual objek sengketa kepada Sdr.Tendi Linganawan (ko Tekling) dengan Akta Jual Beli di Notaris Tuty Purnandari,SH, serta telah mengajukan permohonan haknya ke BPN Kota Bandung serta telah keluar resi permohonannya” ;

c Bahwa, jelas dengan tegas Penggugat telah mendalilkan akan sesuatu perbuatan yang dilakukan antara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dengan pihak lain yaitu Sdr. Tendi Linganawan (ko Tekling) yang didalilkannya membuat suatu akta jual beli atas objek yang diklaimnya didalam Gugatan ini pada Kantor Tergugat X, maka sudah seharusnya karena dalil tersebut adalah merupakan suatu bagian dari keseluruhan gugatan Penggugat, oleh karenanya sudah seharusnya Sdr. TENDI LINGANAWAN (KO TEKLING) dimasukkannya sebagai pihak juga dalam perkara ini ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Sdr.Tendi Linganawan dalam perkara ini, padahal secara formil telah didalilkannya sebagai suatu uraian perbuatan melanggar hukum yang digugatnya terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VII serta Tergugat X, maka sebagaimana Jurisprudensi tersebut diatas, gugatan Penggugat didalam perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena kekurangan pihak ;-------------------------------------------------

e Bahwa, dalil Eksepsi Tergugat X tersebut diatasjuga sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana :

“Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl.6 Agustus 1971 Jo.Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”, jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.Dalam Perkara: Marsan lawan 1. Samsuri 2.Makroep 3.Sampoeni dkk.denganSusunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja SH.,

f Bahwa, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa antara Tergugat II sampai Tergugat VII dengan Sdr. Tendi Linganawan (ko Tekling) dihadapan Tergugat X, sehingga secara kebendaan objek sengketa telah terikat kepada Sdr.Tendi Linganawan tetapi Penggugat TIDAK KONSEKUEN terhadap dalilnya sendiri dengan tidak memasukkan Tendi Linganawan (ko tekling) menjadi PIHAK DALAM PERKARA ini sehingga dengan tidak disertakannya TENDI LINGANAWAN (KO TEKLING) selaku Pembeli atas objek sengketa (yang dimohonkan sita jaminannya oleh Penggugat) maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard)/NO ;--------------------------------------

Eksepsi obscuurlibel(Eksepsi Tentang Gugatan yang Kabur atau tidak jelas)

5 Eksepsi obscuurlibel (obscurelibel exceptie) yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat kabur atau samar-samar atau tidak jelas serta saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil atau fakta yang didalilkannya. Menurut RV suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum petendi (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta petitum (apa yang dituntut). Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah obscuur libel (gelap atau samar-samar);

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa, gugatan Penggugat secara terang “menyerang” Tergugat X dengan dalil melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dengan akta yang disepakati antara Pihak TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VIIdengan KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG ( Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/TERGUGAT IX) yang diakui Penggugat sendiri ditetapkan sesuai sengan Surat Keputusannya Nomor SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta dengan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 11 Nopember 2011;

b Bahwa kedudukan TERGUGAT X adalahselaku Pejabat Notaris yang bertugas untuk membuat dan mancatatkan kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/TERGUGAT IX) yang notabene bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atas persetujuan PENGGUGAT sendiri, maka apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi TERGUGAT X sebagai Notaris adalah Pihak netral di luar pembuatan akta otentik yang disepakati Para Pihak.

c Bahwa, disamping sebagai pihak diluar para penghadap, TERGUGAT X adalah merupakan Pejabat yang kedudukan dan jabatannya diatur dengan UU No. 30 tahun 2004, serta telah secara Jelas sebagaimana Akta Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011 serta Akta Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2011, adalah berada diluar kesepakatan para pihak dan dibebaskan dari segala resiko pembuatan kesepakatan antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/TERGUGAT IX) ;

d Bahwa, pencantuman kedudukan TERGUGAT X selaku Pejabat NOTARIS sebagai TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak relevan karena selaku Pejabat NOTARIS hanya bertindak selaku Pencatat kesepakatan yang terjadi antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/TERGUGAT IX), dan BUKANLAH selaku PIHAK YANG IKUT MEMBUAT SUATU PERBUATAN (KESEPAKATAN) tersebut ;

e Bahwa, PENGGUGAT juga tidaklah memperhatikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

SURYATRIYANA/ TERGUGAT IX) dihadapan TERGUGAT X telah dibatalkan oleh mereka sendiri, sebagaimanaAkta Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Surat Kuasa untuk Melepaskan Hak No. 46 tanggal 26 Mei 2011 serta Akta Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Pelepasan Hak No.49 dan Akta No.50 tanggal 26 Mei 2011, sehingga dalil PENGGUGAT yang masih mempermasalahkan serta memohon dinyatakan BATAL atas Akta Pelepasan Hak Nomor 49 tanggal 26 Mei 2011 serta Akta Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 26 Mei 2011, adalah merupakan dalil yang keliru;-

f Bahwa, PENGGUGAT juga tidak memahami bahwa didalam Akta Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Surat Kuasa untuk Melepaskan Hak No. 46 tanggal 26 Mei 2011 serta Akta Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Pelepasan Hak No.49 dan Akta No.50 tanggal 26 Mei 2011, telah terdapat suatu klausul yang membebaskan Notaris serta saksi-saksi didalam Akta Authentik tersebut terhadap tanggung jawab yang melekat terhadap kesepakatan yang dituangkan didalam akta tersebut, sehingga TERGUGAT X selaku Notaris seharusnya tidak diposisikan sebagai TERGUGAT dalam perkara ini, bahkan seharusnya TERGUGAT dikeluarkan sebagai PIHAK dalam perkara ini ;

g Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang memposisikan Notaris dalam kesepakatan tersebut sebagai TERGUGAT X adalah mengaburkan dalil atau fundamentum petendi dengan Petitum dalam gugatannya, karena TERGUGAT X bukanlah Pihak didalam kesepakatan dimaksud, sehingga tidaklah tepat untuk diposisikan sebagai TERGUGAT ;

h BAhwa, berdasarkan kepada uraian serta alasan dan dasar hukum yang telah disepakati bersama antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/ TERGUGAT IX) dihadapan TERGUGAT X, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterimaatau setidaknyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dalam suatu putusan sela menyatakan mengeluarkan TERGUGAT X sebagai Pihak dalam perkara ini,karena semua kesepakatan yang telah dibuat dihadapannya telah dibatalkan kembali oleh para pihaknya yaitu oleh TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/ TERGUGAT IX) dihadapan TERGUGAT X (-vide : Akta Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Surat Kuasa untuk Melepaskan Hak No. 46 tanggal 26 Mei 2011 serta Akta Nomor 21

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta Pelepasan Hak No.49 dan Akta No.50 tanggal 26 Mei 2011 -);

6 Bahwa, berdasarkan kepada semua uraian eksepsi tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat memiliki banyak kelemahan dan kekurangan secara formil sebagaimana seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku terlebih lagi kekurangan yang terungkap didalamnya juga bertentangan dengan jurisprudensi yang berlaku, diantaranya :

• Jurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,jo. Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA-RI No. 586 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001, Jika petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur sehingga beralasan kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijlke verklaard)/NO ;

• Jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 1 - 1976 No. 495 K/Sip/1973.Dalam Perkara: Achmad Paeru lawan 1. Pasiln BA 2. Machmud Zainuddun dkk.denganSusunan Majelis 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Arifin SH;.

• Jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”, jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.Dalam Perkara: Marsan lawan 1. Samsuri 2. Makroep 3. Sampoeni dkk.denganSusunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja SH.,

• Jurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/19., Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.Dalam Perkara: Tjioe Taing Hin Iawan Kwee Poey Tjoe Nio, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sardjono SH; 3. Busthanul Arifin SH.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan uraian dan dasar hukum tersebut diatas maka beralasan kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijlke verklaard)/NO ;

DALAM POKOK PERKARA:

7 Bahwa, semua dalil jawaban TERGUGAT X didalam eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;

8 Bahwa, TERGUGAT X menolak dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum PENGGUGAT dalam perkara ini terkecuali untuk segala sesuatu yang telah diakuinya secara tegas, bulat dan utuh ;

9 Bahwa, PENGGUGAT telah mendalilkan suatu rangkaian cerita yang terkait dan membawa TERGUGAT XI sebagai PIHAK dalam perkara ini, padahal sesuai dengan jabatannya Selaku Notaris TERGUGAT XI memiliki kewajiban untuk menerima dan memberikan verifikasi yang yang profesional terhadap niat PARA PIHAK untuk menuangkan suatu kesekapatan, perikatan lainnya maupun transaksi atas tanah dan lainnya;

10 Bahwa, terkait dengan Dalil PENGGUGAT dalam perkara ini, kehadiran TERGUGAT VIII selaku kuasa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII sert TERGUGAT IX adalah membawa kesepakatan yang telah mereka rancang sebelumnya terkait dengan objek sengketa yang berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yag berada diatasnya dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H Wasjid No.33 dahulu Jalan Singaperbangsa No.31 Kota Bandung, seluas kurang lebih 1.065 M2 ;

11 Bahwa kedatangan TERGUGAT VIII untuk bertindak mewakili kewenangan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII akhirnya dituangkan didalam Akta Kuasa untuk melepaskan hak Nomor 46 tanggal 26 Mei 2011, serta berikutnya TERGUGAT VIII dalam kedudukannya mewakili PARA PEMBERI KUASA melakukan kesepakatan dengan TERGUGAT IX maka dibuatlah AKTA Pelepaskan Hak Nomor 49 tanggal 26 Mei 2011 serta Akta Pelepasan Hak nomor 50 tanggal 26 Mei 2011 ;

12 Bahwa, namun tidak kemudian TERGUGAT VIII berdasarkan suratnya kepada TERGUGAT X, tertanggal 07 Nopember 2011, memohon kepada TERGUGAT X untuk dibuatkan PEMTALAN atas ketiga AKTA tersebut, sehingga dengan persetujuan dan kesepakatan dengan TERGUGAT IX, maka dibuatkanlah 2(dua) akta pembatalan yaitu AKTA PEMBATALAN Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idterhadap Akta No. 46, serta AKTA PEMBATALAN No. 21 tanggal 29 Nopember 2011 terhadap AKta No. 49 dan No.50 ;

13 Bahwa, dengan telah diterbitkannya perbatalan dimaksud maka segala akibat hukum yang oleh kesepakatan Para Pihak telah ditanggung mereka sendiri serta membebaskan saya Notaris selaku TERGUGAT X serta Para Saksi dari segala pertanggungan jawab secara hukum baik perdata maupun pidana ;

14 Bahwa, dengan demikian sudah tidak ada lagi tanggung jawab yang melekat yang dapat dijadikan alasan PENGGUGAT menarik dan menuntut ganti kerugian terhadap TERGUGAT X karena secara profesi sebagai Notaris TERGUGAT X bertanggung jawab hanya terhadap AKTA yang diterbitkanya atas kesepakatan atau perikatan para pihak, akan tetapi seandainya segala resiko atas perjanjian tersebut melekat juga kerugian materril dan immaterillnya terhadap TERGUGAT X maka sebaiknya tidak diperluakan adanya JABATAN NOTARIS, sebagaimana telah diuraikan didalam Penjelasan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Noratis dalam Bagian I. UMUM, sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.----

15 Bahwa, TERGUGAT X secara tegas menyatakan keberatan dalil PENGGUGAT didalam halaman 23 poin angka 9.2. sampai halaman 24 poin 10, yang mendalilkan secara sepihak TERGUGAT X dan TERGUGAT XI telah melanggar UU tentang Jabatan Notaris, padahal secara jelas TERGUGAT IX telah memenuhi persyaratan untuk mewakili PENGGUGAT selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH CABANG BANDUNG serta sah bertindak melakukan proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN tersebut dengan TERGUGAT I, sebagaimana yang tertuang dan terurai sendiri didalam Surat Keputusan SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011, dimana kedua surat tersebut secara tegas adalah merupakan suatu fakta formal yang memberikan hak penuh serta mengesahkan kedudukan TERGUGAT IX untuk melakukan proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN tersebut dengan TERGUGAT I, sebagaimana isi kata demi kata serta kalimat yang masing-masing terurai didalam Surat Keputusan dan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idSurat Pernyataan Persetujuan tersebut yang ternyata didalamnya mendasarkan kepada Akta Nomor 54 tanggal 10 Desember 1987 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (BUKAN TAHUN 1981 sebagaimana didalilkan PENGGUGAT) ;

16 Bahwa, Surat Keputusan SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011, adalah merupakan PRODUK yang DIBUAT dan DITERBITKAN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT IX, sehingga kalaupun terjadi kesalahan dasar hukum yang diakibatkan penerbitan kedua surat tersebut maka KESALAHAN MELEKAT KEPADA YANG MEMBUAT DAN MENERBITKAN KEDUA SURAT tersebut yaitu PENGGUGAT dan bukanlah kesalahan TERGUGAT IX, TERGUGAT X ataupun TERGUGAT XI, sehingga dalil PENGGUGAT didalam halaman 23 poin angka 9.2. sampai halaman 24 poin 10 harus dinyatakan ditolak ;

17 Bahwa, Tergugat X menolak dengan tegas untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT X telah memenuhi ketentuan tentang kewenangan serta kewajiban didalam profesinya sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk diantaranya yang mengakomodir keinginan PARA PIHAK TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya ;

18 Bahwa, berkenaan dengan itu segala dalil gugatan maupun petitum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT adalah tidak beralasan hukum serta segala macam tuntutan tuntutan atas ganti kerugian serta penyitaan atas asset-asset pribadi baik bergerak atau tidak bergerak milik TERGUGAT X adalah tidak relevan dan hal tersebut merupakan suatu kekeliruan sehingga dalil posita dan petitum tersebut harus ditolak didalam perkara ini ;

19 Bahwa, untuk selain dan selebihnya TERGUGAT X, bertetap menyatakan semua dalil gugatan PENGGUGAT adalah tidak relevan untuk dituntut terhadap TERGUGAT X tersebut maka gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Demikian jawaban Tergugat X untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA :• Menyatakan mengeluarkan TERGUGAT X selaku PIHAK dalam perkara ini

sebagaimana ketentuan AKTA PEMBATALAN Nomor 20 tanggal 29 Nopember 2011 terhadap Akta No. 46, serta AKTA PEMBATALAN No. 21 tanggal 29 Nopember 2011 terhadap AKta No. 49 dan No.50;

DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi dari TERGUGAT XI tersebut ;

• Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT XI

DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali untuk hal-hal yang telah diakuinya secara tegas bulat dan utuh ;---

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

2 pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dapat diajukan secara tulisan (in writing) hal tersebut diatur dalam pasal 125 ayat (2) Jo. Pasal 121 HIR. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidang yangditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis, sedang pasal 125 ayat (2) HIR menyatakan dalam surat jawaban terguugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PENGADILN NEGERI yang bersangkutan. Oleh karenanya eksepsi itu dikemukakan dalam surat jawaban, berarti Pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bantahan terhadap pokok perkara.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang secara berulang kali menegaskan tentang kedudukan TERGUGAT IX yang secara jelas diidentifikasikan OLEH PENGGUGAT sebagai “…..KETUA YAYASAN ANDANA WARIH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011 dan……..” (vide – dalam halaman 7 paragraf terakhir poin 4.1., halaman 8 dalam paragraf kedua poin 4.2., halaman 9 dalam paragraf keempat poin 4.3. serta lainnya pada dalil gugatan Penggugat), bahkan kedudukan TERGUGAT IX dalam jabatannya selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH CABANG BANDUNG telah mendapatkan Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 ditandatangani diatas materai oleh BUDI DARMADI, Ir., M.Sc., DR., sehingga secara formal dengan mengikuti ketentuan yang tertulis dan tertuang dialam Surat Keputusan serta Surat Pernyataan Persetujuan tersebut kedudukan TERGUGAT IX adalah formal merupakan wakil dari PENGGUGAT di Bandung, untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana tertuang juga dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

a Bahwa, keberadaan Surat Keputusan No. SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 secara formal adalah merupakan Produk PENGGUGAT sendiri, sehingga apabila PENGGUGAT sebagaimana dalilnya didalam halaman 18 poin 7.3 paragraf terakhir yang mendalilkan menyatakan TERGUGAT IX “….bukan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili Yayasan Andanawarih….”, maka dalil PENGGUGAT menjadi sangat kabur atau obscuur, karena secara formal kedua surat tersebut (Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Persetujuan) dibuat oleh dan ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri dan dberikan langsung kepada TERGUGAT IX, karena apa yang diuraikannya didalam fundamentum petendinya menjadi saling bertentangan, baik didalam positanya sendiri maupun didalam petitumnya ;

b Bahwa, melihat format gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan “ketidakberwenangan” TERGUGAT IX mewakili kedudukan Yayasan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Andanawarih (PENGGUGAT sendiri) membuat pula gugatan ini tidak kompeten untuk diajukan terhadap Para TERGUGAT I sampai dengengan TERGUGAT VIII, serta TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT, karena apa yang dipermaslahkannya terkait kedua surat yaitu Surat Keputusan No. SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 terhadap TERGUGAT IX, adalah merupakan sengketa INTERNAL didalam badan hukum PENGGUGAT sendiri, sehingga sebelum dapat dibuktikan ketidakberwenangan TERGUGAT IX mewakili kepentingan PENGGUGAT barulah PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT lainnya selain TERGUGAT IX;

c Bahwa dengan demikian jelas sekali GUGATAN PENGGUGAT dalam perkara ini terhadap PARA TERGUGAT selain TERGUGAT IX serta terhadap TURUT TERGUGAT, telah menjadi terlalu PREMATUR diajukan dalam perkara ini, karena kedudukan PENGGUGAT dan TERGUGAT IX belumlah dibuktikan secara sebaliknya bukan merupakan satu pihak yang sama yaitu sesama PENGGUGAT, dimana kedudukan PENGGUGAT adalah PENGURUS PUSAT Yayasan Andanawarih sedangkan TERGUGAT IX selaku pemegang Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Persetujuan adalah KETUA CABANG Yayasan AndandawariH Bandung ;

d Sehingga dengan masih prematuur nya pengajuan gugatan ini terhadap TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT VIII, termasuk terhadap TERGUGAT X, TERGUGAT XI serta TURUT TERGUGAT, maka PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG belumlah berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Eksepsi obscuurlibel(Eksepsi Tentang Gugatan yang Kabur atau tidak jelas)

3.Eksepsi obscuurlibel (obscurelibel exceptie) yaitu eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat kabur atau samar-samar atau tidak jelas serta saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil atau fakta yang didalilkannya. Menurut RV suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum petendi /POSITA (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta PETITUM(apa yang dituntut). Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/ atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah obscuur libel (gelap atau samar-samar);

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.ida Bahwa, secara formil gugatan Penggugat ditujukan kepada Para Prinsipal selaku

Tergugat dan Turut Tergugat yang terdiri dari Pribadi-Pribadi, Pejabat Notaris serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, akan tetapi secara formil pula dikaitkan dengan hubungan hukum yang mendasari terjadinya gugatan adalah adanya suatu kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT 1 dengan pihak yang menurut PENGGUGAT adalah Pribadi AGUNG SURYATRIYANA selaku TERGUGAT IX, TERGUGAT VIII selaku kuasa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII dengan TERGUGAT IX dihadapan TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku Pejabat Notaris dan PPAT yang kedudukan serta kewenangannya diatur didalam UU No.30 tahuh 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dalil-dalil yang diajukan dan terurai didalam posita atau fundamentum petendi dari PENGGUGAT ;

b Bahwa, ternyata didalam Petitumnya Nomor 5 (halaman 29) PENGGUGAT telah menuntut untuk “menyatakan bahwa TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT XI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, karena telah MELAKUKAN TRANSAKSI/PENGALIHAN/PERIKATAN atas HAK MILIK PENGGUGAT yakni berupa tanah seluas 1.065 meter persegi, berikut bangunan Gedung diatasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC, yang terletak di Jalan H.Wasid No.33 (atau dahulu Jalan Bagusrangin No.31) Bandung secara melawan hukum” ;

c Bahwa, nyata sekali antara POSITA yang menjadi uraian dalil dan dasar gugatan PENGGUGAT tersebut ternyata berbeda dan bertentangan dengan PETITUMnya, karena dari uraian POSITA secara keseluruhan yang membuat, menyepakati suatu perikatan serta melakukan transaksi atas objek tanah dan bangunan tersebut adalah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IX, serta antara TERGUGAT VIII selaku kuasa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII dengan TERGUGAT IX, sedangkanTERGUGAT X dan TERGUGAT XI adalah Pejabat yang kepadanya para pembuat kesepakatan, perikatan serta transaksi tersebut menghadap dan meminta diformalkan atas kesepakatan dan peralihan haknya secara notarial akta dan jelas kedudukan TERGUGAT X serta TERGUGAT XI BUKANLAH merupakan principal didalam kesepakatan, perikatan ataupun transaksi tersebut, akan tetapi karena syarat ditentukan oleh undang-undang mengharuskan semua kesepakatan, perikatan ataupun transaksi atas tanah dan bangunan dilakukan oleh TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga jelas antara POSITA dan PETITUM PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau samar (obscuurlibel) ;

d Bahwa, selain itu posita PENGGUGAT secara jelas telah mencantumkan serta memposisikan Notaris dan PPAT yaitu TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, sebagai TERGUGAT, yang secara formil adalah merupakan pihak yang dapat

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

terkena hukuman secara condemnatoir, padahal jelas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya TERGUGAT X dan TERGUGAT XI adalah merupakan Pejabat Notaris dan PPAT yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana terurai didalam penjelasannya dinyatakan : “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan” ;

4 Bahwa, SEMENTARA itu sebagaimana dalil didalam POSITA PENGGUGAT telah terurai jelas para pihakTERGUGAT XI selaku yang mencatatkan KESEPAKATAN/PERIKATAN/TRANSAKSI TANAH antara TERGUGAT I dengan KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (AGUNG SURYATRIYANA - TERGUGAT IX) yang secara resmi diakui kedudukannya oleh PENGGUGAT dan telah mendapatkan Persetujuan dari Ketua Badan Pengawasnya telah disepakati oleh PARA PENANDATANGAN AKTA yaitu TERGUGAT I dan KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (AGUNG SURYATRIYANA -TERGUGAT IX), telah pula menyepakati suatu klausul sebagaimana teruarai didalam Pasal 7 Akta No.03 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak serta Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan, telah dinyatakan “Para Pihak menjamin kebenaran dari segala surat-surat yang disampaikan dan membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan-tuntutan dan gugatan berupa apapun sehubungan dengan pemindahan dan penyerahan hak penghunian dan pelepasan hakatas tanah dan bangunan ini”;

5 Bahwa, dengan adanya klausul yang disepakati antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IX selaku KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG, didalam Pasal 7 Akta No.03 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak serta Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka secara formal kesepakatan tersebut mengikat sebagai Undang-Undang kepada PARA PIHAK serta membebaskan tanggung jawab hukum atas segala tuntutan maupun gugatan yang timbul akibat kesepakatan yang dibuat PARA PIHAK tersebut kepada TERGUGAT XI, oleh karenanya kerangka Gugatan Penggugat yang memposisikan TERGUGAT XI selaku Notaris dan PPAT sebagai TERGUGAT dalam perkara ini serta dituntut juga untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena secara professional TERGUGAT XI tidak memiliki hubungan langsung dengan TERGUGAT I dan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT IX selaku Ketua Cabangnya, adalah merupakan suatu format gugatan yang kabur dan tidak jelas atau Obscuurlibel, karena telah mencampuradukan kedudukan Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah seolah-olah sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan Para Pihak tersebut ;

6 Bahwa, gugatan Penggugat yang tegas “menyerang” Tergugat XI dengan dalil melakukan perbuatan melanggar hukum adalah merupakan suatu dalil posita serta Petitum yang keliru, karena bukanlah merupakan kehendak TERGUGAT XI Akta No.03 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak serta Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan dibuat dan dibukukan sehingga apa yang dinyatakan dalam Akta TERGUGAT XI adalah sesuatu yang harus diterima, dan patuhi oleh PARA PIHAKNYA kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan, terlebih lagi dengan adanya klausul didalam Pasal 7Akta No.03 tertanggal 15 Desember 2011, telah membebaskan TERGUGAT XI selaku Notaris serta para saksi dari segala tuntutan ataupun gugatan atas akibat hukum dari pemindahan dan penyerahan hak yang terjadi tersebut, sehingga tidak alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menarik TERGUGAT XI didalam sengketa ini ;

7 Bahwa, disamping itu pencantuman kedudukan TERGUGAT X selaku Pejabat NOTARIS sebagai TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak relevan karena selaku Pejabat NOTARIS hanya bertindak selaku Pencatat kesepakatan yang terjadi antara TERGUGAT I dengan KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/TERGUGAT IX), dan TERGUGAT XI BUKANLAH selaku PIHAK YANG IKUT MEMBUAT SUATU PERBUATAN (KESEPAKATAN) tersebut ;

8 Bahwa, berdasarkan kepada uraian serta alasan dan dasar hukum yang telah disepakati bersama antara TERGUGAT VIII selaku Kuasa TERGUGAT II s.d. TERGUGAT VII dengan WAKIL PENGGUGAT yaitu KETUA CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG (Sdr. AGUNG SURYATRIYANA/ TERGUGAT IX) dihadapan TERGUGAT X, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterimaatau setidaknyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dalam suatu putusan selamenyatakan mengeluarkan TERGUGAT X sebagai Pihak dalam perkara ini ;

Eksepsi ERROR IN PERSONA;

9 Bahwa,Eksepsi Error in Persona diakibatkan apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person. Bentuk atau jenis eksepsi

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ini meliputi peristiwa yang dikenal denganDisqualificatoire Exceptie, yaitu eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakanPenggugat dan/atau Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya, termasuk didalam perkara ini terdapat alasan bagi Tergugat X untuk mengajukan Eksepsi Diskualifikatoir in person ;

a Bahwa, Eksepsi Disqualificatoir in person dalam perkara ini secara jelas TERGAMBAR dan TERURAI sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana didalam uraiannyanya PENGGUGAT mendalilkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IX yang secara jelas diidentifikasikan OLEH PENGGUGAT sebagai “…..KETUA YAYASAN ANDANA WARIH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011 dan……..” (vide – dalam halaman 7 paragraf terakhir poin 4.1., halaman 8 dalam paragraf kedua poin 4.2., halaman 9 dalam paragraf keempat poin 4.3. serta lainnya pada dalil gugatan Penggugat) ;

b Bahwa, secara tidak konsekuen didalam penyebutan Prinsipal sebagai Pihak TERGUGAT IX, Penggugat tidak menyebutkan TERGUGAT IX sebagai KETUA YAYASAN ANDANA WARIHakan tetapiTERGUGAT IX tersebut prinsipalnya adalah Sdr. AGUNG SURYATRIYANA sebagai PRIBADI, padahal baik dalam dalil Gugatan Penggugat sendiri maupun didalam isi atas Bukti Akta Authentik maupun surat-surat dibawah tangan lainnya Sdr. AGUNG SURYATRIYANA bukan bertindak selaku DIRI PRIBADI akan tetapi BERTINDAK SELAKU KETUA BADAN PENGURUS CABANG YAYASAN ANDANA WARIH BANDUNG ;

c Bahwa, pertanggungan jawab hukum secara perdata terhadap perbuatan yang dilakukan Sdr. AGUNG SURYATRIYATNA baik didalam akta authentik yang dibuat dihadapan Tergugat X, Tergugat XI, maupun didalam akta dibawah tangan bukanlah sebagai PRIBADI akan tetapi secara tegas didalam DALIL PENGGUGAT SENDIRI adalah selaku KETUA YAYASAN ANDANA WARIH (CABANG BANDUNG) sesuai dan “…BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011…”, maka dengan memposisikan Sdr. AGUNG SURYATRIYANA didalam perkara ini sebagai Pribadi yaitu selaku TERGUGAT IX, jelas gugatan Penggugat telah mendiskualifikasikan kedudukan TERGUGAT IX tersebut yang membuat gugatannya menjadi tidak sesuai dengan fakta yang didalilkannya (error in persona) ;

d Bahwa, uraian eksepsi Tergugat X tersebut diatas sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 1 - 1976 No. 495 K/Sip/1973.Dalam Perkara: Achmad

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Paeru lawan 1. Pasiln BA 2. Machmud Zainuddun dkk.dengan Susunan Majelis 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Arifin SH.,

e Bahwa, selain itu terhadap kedudukan TERGUGAT IX selaku Pribadi dalam perkara ini bertentangan sendiri dengan dalila PENGGUGAT lainnya yang berulang kali dinyatakan dalam uraian dalilnya menyatakan adalah selaku KETUA YAYASAN ANDANA WARIH (CABANG BANDUNG) sesuai dan “…BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NO. SK/277/V/DW/2011…”, maka kesalahan penentuan kedudukan principal atas TERGUGAT IX dalam perkara ini nyata bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana :

• Putusan MA-RI No. 601. K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan;

• Putusan MA-RI No. 951. K/Sip/1975, tanggal 8 Pebruari 1977 : Karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan;

f Bahwa dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dibantah dalam dalil eksepsi ini memberikan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ;

EKSEPSIPlarinum Litis Consortium(EksepsitentangTidak Lengkapnya Pihak-Pihak dalam Perkara ini)

10 Bahwa, Eksepsi Plarinum Litis Consortium ini juga termasuk kedalam Disqualificatoir exeptie yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kurang dalam menyebut pihak penggugat dan/atau tergugat, yaitu apabila didalam sengketa tersebut terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak penggugat dan/atau pihak tergugat ;

g Bahwa terkait dengan eksepsi ini TERGUGAT X menganalisanya berdasarkan kepada Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 - 11 1975 No. 1078 K/Sip/1972”. Dalam Perkara: Magdalena Pinontoan Iawan 1. Lot Mekel 2. Berth LangeIo. dengan Susunan Majelis : I. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.: 2. DH. Lumbanradja SH.: 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : bahwa Tergugat II/ Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil Dalam Perkara ini;Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan Dalam Perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;“bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

h Bahwa, sejalan dengan eksepsi tersebut adalah sebagaimana terjadi dan terurai didalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu sebagaimana uraiannya dalamhalaman 10 poin 4.3 huruf (b) yang menyatakan :

“Tergugat II s/d Tergugat VII telah menjual objek sengketa kepada Sdr.Tendi Linganawan (ko Tekling) dengan Akta Jual Beli di Notaris Tuty Purnandari,SH, serta telah mengajukan permohonan haknya ke BPN Kota Bandung serta telah keluar resi permohonannya” ;

i Bahwa, jelas dengan tegas Penggugat telah mendalilkan akan sesuatu perbuatan yang dilakukan antara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dengan pihak lain yaitu Sdr. Tendi Linganawan (ko Tekling) yang didalilkannya membuat suatu akta jual beli atas objek yang diklaimnya didalam Gugatan ini pada Kantor Tergugat X, maka sudah seharusnya karena dalil tersebut adalah merupakan suatu bagian dari keseluruhan gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya Sdr. TENDI LINGANAWAN (KO TEKLING) dimasukkannya sebagai pihak juga dalam perkara ini ;

j Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Sdr.Tendi Linganawan dalam perkara ini, maka gugatan dalam perkara ini telah mengancung unsur kekurangan pihak, dikarenakan sebelumnya padahal secara formil telah didalilkannya sebagai suatu uraian perbuatan melanggar hukum yang digugatnya terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VII serta Tergugat X, maka sebagaimana Jurisprudensi tersebut diatas, gugatan Penggugat didalam perkara ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena kekurangan pihak ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

k Bahwa, dali-dalil Eksepsi Tergugat X tersebut diatasjuga sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana :

“Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”, jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.Dalam Perkara: Marsan lawan 1. Samsuri 2. Makroep 3. Sampoeni dkk.dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja SH.,

l Bahwa, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa antara Tergugat II sampai Tergugat VII dengan Sdr. Tendi Linganawan (ko Tekling) dihadapan Tergugat X, sehingga secara kebendaan objek sengketa telah terikat kepada Sdr.Tendi Linganawan tetapi Penggugat TIDAK KONSEKUEN terhadap dalilnya sendiri dengan tidak memasukkan Sdr.Tendi Linganawan (ko tekling) menjadi PIHAK DALAM PERKARA ini sehingga dengan tidak disertakannya TENDI LINGANAWAN (KO TEKLING) selaku Pembeli atas objek sengketa (yang dimohonkan sita jaminannya oleh Penggugat) maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard)/NO ;-----------------------------------------

11 Bahwa, berdasarkan kepada semua uraian eksepsi tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat memiliki banyak kelemahan dan kekurangan secara formil sebagaimana seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku terlebih lagi kekurangan yang terungkap didalamnya juga bertentangan dengan jurisprudensi yang berlaku, diantaranya :

• Jurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,jo. Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA-RI No. 586 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001, Jika petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur sehingga beralasan kiranya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijlke verklaard)/NO ;

• Jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 1 - 1976 No. 495 K/Sip/1973.Dalam Perkara: Achmad Paeru lawan 1. Pasiln BA 2. Machmud Zainuddun dkk.dengan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Arifin SH;.

• Jurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”, jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.Dalam Perkara: Marsan lawan 1. Samsuri 2. Makroep 3. Sampoeni dkk.dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja SH.,

• Jurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/19., Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.Dalam Perkara: Tjioe Taing Hin Iawan Kwee Poey Tjoe Nio, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sardjono SH; 3. Busthanul Arifin SH.

Maka beralasan kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijlke verklaard)/NO ;

DALAM POKOK PERKARA :12 Bahwa, semua dalil jawaban TERGUGAT XI didalam eksepsi diatas adalah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;

13 Bahwa, TERGUGAT XI menolak dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum PENGGUGAT dalam perkara ini terkecuali untuk segala sesuatu yang telah diakuinya secara tegas, bulat dan utuh ;

14 Bahwa, terkait dengan dalil PENGGUGAT tentang keberadaan Akta Nomor 3 tanggal 15 Desember 2011 tentang PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, yang disepakati antara PIHAK TERGUGAT IX selaku Pihak Pertama dengan TERGUGAT I selaku Pihak Kedua, adalah telah diverifikasi secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang terlampir didalam persyaratan yang diajukan oleh PARA PIHAK tersebut, dimana TERGUGAT IX dalam kedudukannya adalah selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH CABANG BANDUNG yang dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011, dikeluarkan oleh PENGGUGAT sendiri;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa, selain Surat Keputusan Pengangkatan selaku Ketua Cabang tersebut tindakan TERGUGAT IX juga telah mendapatkan Persetujuan Formal sebagaimana Surat Pernyataan berisi persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011 ditandatangani diatas materai oleh BUDI DARMADI, Ir., M.Sc., DR. ;

16 Bahwa, keberadaan Surat Keputusan serta Surat Pernyataan Persetujuan untuk melakukan pemindahan dan penyerahan hak penghunian serta pelepasan hak atas tanah Negara yang merupakan objek tanah dalam perkara ini, adalah telah sesuai dengan ketentuan didalam Anggaran Dasar Yayasan Andanawarih yang juga disertakan didalam persyaratan yang dipenuhi TERGUGAT IX selaku Ketua Yayasan Andanawarih Cabang Bandung kepada TERGUGAT XI ;

17 Bahwa, TERGUGAT XI secara tegas menyatakan keberatan dalil PENGGUGAT didalam halaman 23 poin angka 9.2. sampai halaman 24 poin 10, yang mendalilkan secara sepihak TERGUGAT XI telah melanggar UU tentang Jabatan Notaris, padahal secara jelas TERGUGAT IX telah memenuhi persyaratan untuk mewakili PENGGUGAT selaku KETUA YAYASAN ANDANAWARIH CABANG BANDUNG serta sah bertindak melakukan proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN tersebut dengan TERGUGAT I, sebagaimana yang tertuang dan terurai sendiri didalam Surat KeputusanSK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011, dimana kedua surat tersebut secara tegas adalah merupakan suatu fakta formal yang memberikan hak penuh serta mengesahkan kedudukan TERGUGAT IX untuk melakukan proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN tersebut dengan TERGUGAT I, sebagaimana isi kata demi kata serta kalimat yang masing-masing terurai didalam Surat Keputusan dan Surat Pernyataan Persetujuan tersebut yang ternyata didalamnya mendasarkan kepada Akta Nomor 54 tanggal 10 Desember 1987 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (BUKAN TAHUN 1981 sebagaimana didalilkan PENGGUGAT);

18 Bahwa, Surat Keputusan SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011, adalah merupakan PRODUK yang DIBUAT dan DITERBITKAN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT IX, sehingga kalaupun terjadi kesalahan dasar hukum yang diakibatkan penerbitan kedua surat tersebut maka KESALAHAN MELEKAT

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA YANG MEMBUAT DAN MENERBITKAN KEDUA SURAT tersebut yaitu PENGGUGAT dan bukanlah kesalahan TERGUGAT XI ataupun TERGUGAT X, sehingga dalil PENGGUGAT didalam halaman 23 poin angka 9.2. sampai halaman 24 poin 10 harus dinyatakan ditolak ;

19 Bahwa, TERGUGAT XI tidak memiliki kepentingan secara formal atau materiil terhadap semua maksud dan proses peralihan hak yang disepakati antara TERGUGAT IX dengan TERGUGAT I, akan tetapi secara professional memiliki kewenangan untuk memformalkan kesepakatan TERGUGAT IX dalam kedudukan tersebut dengan TERGUGAT I, dan sesuai dengan dokumen dan persyaratan yang diajukannya saat itu telah secara formal memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN dari TERGUGAT IX (selaku wakil PENGGUGAT saat itu) dengan TERGUGAT I adalah sah dan telah memenuhi syarat ;

20 Bahwa, dengan telah terpenuhinya syarat formal untuk proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN antara TERGUGAT IX selaku wakil PENGGUGAT di Kota Bandung dengan TERGUGAT I, maka Akta Nomor 3 tanggal 15 Desember 2011 tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan yang mengikat ;

21 Bahwa, TERGUGAT XI secara tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam halaman 25 poin 11 yang menyatakan “…….tindakan-tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum….”, dalil tersebut adalah merupakan suatu analisa yang keliru, selain telah salah memposisikanTERGUGAT XI selaku Pejabat Notaris sebagai TERGUGAT, juga menyamakan posisi TERGUGAT XI selakuPejabat Notaris dan PPAT sebagai pihak yang berkepentingan terhadap proses PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN antara TERGUGAT IX selaku wakil PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ;

22 Bahwa, akan tetapi yang sebenarnya kesalahan justru ada pada PENGGUGAT secara selain telah tegas menyatakan semua proses yang dilakukan TERGUGAT IX adalah sesuatu yang keliru, akan tetapi PENGGUGAT tidaklah dapat memungkiri bahwa Surat Keputusan SK/277/V/DW/2011 tertanggal 08 Mei 2011 serta Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Pengurus Pusat Pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas Yayasan Andanawarih tertanggal 11 November 2011, adalah merupakan PRODUK yang DIBUAT dan DITERBITKAN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT IX, maka secara sebaliknya dalil-dalil

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT justru memperlihatkan itikad buruknya untuk “mengkambinghitamkan” TERGUGAT IX dalam proses peralihan tersebut yang pada akhirnya akan memberikan akibat hukum dan kerugian secara materi kepada TERGUGAT I selaku pihak yang menerima peralihan hak dan telah membayarkan secara tuntas apa yang menjadi kewajibannya kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT IX ;

23 Bahwa, PENGGUGAT juga telah keliru memposisikan TERGUGAT XI sebagai PIHAK TERGUGAT dan dituntut untuk secara tanggung renteng bersama TERGUGAT lainnya membayar ganti kerugian sebagaimana dituntut didalam poin 7 petitumnya, karena secara formal justru TERGUGAT XI telah dirugikan dengan tindakan PENGGUGAT memasukkan TERGUGAT XI sebagai PIHAK didalam perkara ini, padahal terbaca jelas dan telah disepakati sebagaimana uraian Pasal 7 Akta Nomor 3 tanggal 15 Desember 2011 yang disepakati antara PENGGUGAT yang diwakili TERGUGAT IX dengan TERGUGAT, telah menjamin kebenaran semua suratyang disampaikannya dan membebaskan TERGUGAT XI selaku Notaris dan Para Saksi dari segala Tuntutan dan Gugatan, sehingga tindakan PENGGUGAT tersebutlah yang justru menunjukan itikad buruk PENGGUGAT terhadap TERGUGAT XI selaku Pejabat Notaris, sehingga semua dalil posita serta petitum yang memposisikan dan menuntut adanya penghukuman kepada TERGUGAT XI dan tuntutan atas ganti kerugian serta penyitaan atas asset-asset pribadi baik bergerak atau tidak bergerak milik TERGUGAT XI adalah tidak relevan dan hal tersebut merupakan sesuatu yang keliru sehingga dalil posita dan petitum tersebut harus ditolak didalam perkara ini ;

24 Bahwa dalil TERGUGAT XI tersebut diatas cukup beralasan kiranya dikarenakan PARA PIHAK yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT IX selaku wakil PENGGUGAT telah menyepakati pula isi didalamPasal 7 Akta No.03 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak serta Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan, telah dinyatakan “Para Pihak menjamin kebenaran dari segala surat-surat yang disampaikan dan membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari tuntutan-tuntutan dan gugatan berupa apapun sehubungan dengan pemindahan dan penyerahan hak penghunian dan pelepasan hak atas tanah dan bangunan ini” ;

25 Bahwa, untuk selain dan selebihnya TERGUGAT XI, bertetap menyatakan semua dalil gugatan PENGGUGAT adalah merupakan suatu itikad buruk untuk mengingkari semua kesepakatan yang telah disepakati dan dibuatnya melalui

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX, sehingga akibat tindakannya tersebut maka gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak ;

26 Sehubungan dengan itu maka TERGUGAT XI, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :DALAM PUTUSAN SELA :

• Menyatakan mengeluarkan TERGUGAT XI selaku PIHAK dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Akta Nomor 3 tanggal 15 Desember 2011 tentang PEMINDAHAN dan PENYERAHAN HAK SERTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ;

DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi dari TERGUGAT XI tersebut ;

• Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :• Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

• Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab diantara

kedua belah pihak dimana pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Mei 2013

demikian pula pihak Tergugat 1 telah mengajukan Duplik tanggal 28 Mei 2013,

Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mengajukan Dupliknya tanggal 28 Mei 2013,

Tergugat VIII menyampaikan Dupliknya tanggal 28 Mei 2013, dan Tergugat X dan

Tergugat XI tidak mengajukan Duplik akan tetapi bertetap pada Jawabannya ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksespsi Kompentensi Absolut dan Relatif dari para

Tergugat telah dijatuhkan Putusan Sela No. 47/Pdt/G/2013/PN.BDG, tanggal 18 Juni

2013 yang amarnya sebagai berikut :

• Menolak eksespsi Kopentensi Absolut Tergugat I .

• Menolak eksespsi kompentensi relative Tergugat X dan Terguat XI ;

• Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara ini ;

• Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

• Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahir ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan

alat-alat buti berupa foto coy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, surat bukti

mana berupa :

1 Bukti P/TR-1A : Foto copy Akta tertanggal 22 Mei 2008, No. 04 yang dibuat dibuat dihadapan Raden Adrianto,SH., Notaris di Tangerang;

2 Bukti P/TR-1B : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-3387.AH.)1.02, tahun 2008, tanggal 01 Agustus 2008 tentang Pengesahan Yayasan Andana Warih (bukti asli ada) ;

3 Bukti P/TR-1C : Foto copy Akta tertanggal 30 September 2011 dibuat dihadapan Erlina Dwi Kurniawati,SH., Notaris di Jakara (bukti asli ada) ;

4 Bukti P/TR-1D : Foto copy surat dari Kementrian Hukum dan Ham No.AHU-AH.01.08-946, tanggal 8 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Notaris Erlina Dwi Kurniawati,SH., tentang Perubahan Susunan Pembina, pengurus dan pengawasan Yayasan Andana Warih (Bukti asli ada) ;

5 Bukti P/TR-2A : Foto copy Surat Izin pemakaian (SIP) No.2131 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Perumahan Bandung Daerah Tingkat I Djawa Barat tertanggal 4 Desember 1962, yang diberikan menurut Putusan tanggal 26-9-1962, No. 448 atas s.p tertanggal 11-91962, No. 355 (bedasarkan pasal 6 Undang-undang darurat No. 3/1958 tentang urusan Perusahaan ) bukti asli ada ;

6 Bukti P/TR-2B : Foto copy Idzin/Keterangan No.B/56/5P/2/1962 tentang Perobahan/Perombakan Bangunan bekas AMORC do. Jl. Hadji Wasjid/ Bagus Rangin No. 31 Bandung, tertanggal 9 Februari 1962 (Bukti asli ada) ;

7 Bukti P/TR-3 : Foto copy Surat Permohonan dari Tergugat VIII kepada Penggugat tertanggal 20 Nopember 2012 (Bukti asli ada) ;

8 Bukti P/TR-4 : Foto copy Surat permohonan dari Tergugat6 VIII kepada Penggugat tertanggal 14 Januari 2013 (bukti asli ada) ;

9 Bukti P/TR-5 : Foto copy surat Kesepakatan bersama No.002/SKB/V/2011 oleh dan antara Tegugat IX )menurut keterangannya betindak selaku Ketua Yayasan Andana Warih berdasarkan Surat kepkutusan No. SK/277/V/DW/2011)

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat VIII (bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa Tergugat II s/d Tergugat VII) bukti asli ada pada Tergugat VIII atau ada pada Tergugat IX ;

10 Bukti P/TR-6 : Foto copy akta Pemindahan dan Penyerahan Hak serta pelepasan Hak atas tanah dan bangunan No.03, tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Tahmid Tirtapradja, SH.Spt (Tergugat XI), oleh dan antara Tergugat IX dengan Tergugat I (Ny. Helena Setiadi) bukti asli ada pada Tergugat I atau ada pada Tergugat IX ;

11 Bukti P/TR-7 : Foto copy Surat Kesepakatan bersama No.003/SKB-AA/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat secara dibawah tangan oleh dan antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII (dengan tanpa menyebut bahwa Tergugat VIII sebagai kuasa dari Tergugat II s.d Tergugat VII). Bukti asli ada pada Tergugat VIII atau ada pada Tergugat IX ;

12 Bukti P/TR-8 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.887/Kelurahan Lebakgede atas nama Nyonya Helena Setiadi(Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota bandung (Turut Tergugat) atas tanah yang terletak di Jl. H. Wasjid No. 33 Kel. Lebakgede, Kec. Coblong Bandung (obyek sengketa) ;

13 Bukti P/TR-9 : Foto copy surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat VIII (Sali ada pada Tergugat VIII) ;

14 Bukti P/TR-10 : Foto copy Akta Pelepasan Hak No. 50, tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tuty Purnandary,SH., Notaris di Kab. Daerah Tk.II Bandung (Tergugat X) oleh dan antara Tergugat II s/d Tergugat VII yang diwakili oleh Tegugat VIII dengan Tergugat IX (asli bukti ada pada Tergutat VIII atau ada pada Tergugat IX ;

15 Bukti P/TR-11a-j : Foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek Sengketa untuk tahun Pajak 2002 s/d tahun 2011 ;

16 Bukti P/TR-12 : Prin out tanpa asli gambar papan/plang yang dipasang di atas obyek sengketa oleh Tergugat I dan atau kuasanya yang bertuliskan “ Tanah ini milik Helena Setiadi berdasarkan Sertfikat Hak Milik No. 887/Kelurahan Lebakgede luas 1.065 M2, Kuasa Hukum Advokat Hidayat,SH., Jalan Sabang No. 31 Kota Bandung ( Prin Out dari Foto) ;

17 Bukti P/TR-13A1: Foto copy surat Keterangan No. 1443/Penpres 5/Intel/1965, tgl 28 Juli 1965 ;

18 Bukti P/TR-13A2: Foto copy Permohonan Idzin berkumpul No.135/Sek/VII/6565, tanggal 1 Djuli 1965 ;

19 Buki P/TR-13A3 : Foto copy daftar pertemuan yang diselenggarakan oleh Pangestu Tjabang Bandung ;

20 BuktiP/TR-13B1: Foto copy Suar Keterangan No. 2041?Penpres 5/Intel/1965, Tgl. 2 Nopember 1965 ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id21 Bukti P/TR-13B2 : Foto copy Permohonan Idzin Pendidikan No. 13/Sek/

XI/65, Tgl.1 Nopember 1965 ;22 Bukti P/TR-13B3 : Foto copy daftar Pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pengestu Tjabang Bandung ;23 Bukti P/TR-13C1 : Foto copy Surat keterangan No. 524/Penpres 5 /Intel/1965

Tgl. 6 Mei 1966 ;24 Bukti P/TR-13C2 : Foto copy Daftar Pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pangestu cabang Bandung ;25 Bukti P/TR-13D1 : Foto copy surat Idzin No.SID 924-5/PEPELRADA DB/66

Tgl. 5 September 1966 (TIDAK DIAJUKAN BUKTI);26 Bukti P/TR-13D2 : Foto copy daftar Pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pangestu Tjabang Bandung (tidak diajukan bukti) ;27 BuktiP/TR-13E1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.541/

Penpres 5/Intel/1965/1967, Tgl.31 Agustus 1967 ;28 Bukti P/TR-13E2 : Foto copy daftar lampiran pada permohonan Idzin Untuk

olah-rasa dan pendidikan Budhi Pekerti dan Kedjiwaan- Pangestu Tjabang Bandung ;

29 Bukti P/TR-13F : Foto copy Laporan Keuangan dari Seksi Gedung Jajasan Andan Jajasan Andana Warih bagian barat dan keperluan Taman Kanak-kanak;

30 Bukti P/TR-13G s/d 13 J : Foto foto sesuai dengan aslinya kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk kurun waktu Tahun 1962 s/d 1973 ;

31 Bukti P/TR-14A : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari RT & RW No.28/K/08-07/20, Tanggal 11-07-2013 pada tempat domisili Penggugat untuk membuat surat keterangan Domisili dari Kelurahan setempat (i.c. Kelurahan Lebakgede) ;

32 Bukti P/TR-14B : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili ORMAS/LSM.No.140/SK/DP/IV/2013, Tgl.12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Lebakgede serta diketahui oleh Camat Coblong ;

33 Bukti P/TR-14C : Foto copy seauai dengan aslinya Surat Pernyataan persetujuan tetangga yang berada Disekitar tempat Domisili Penggugat ;

34 Bukti P/TR-14D : Foto copy sesuai dengan aslinya Suat Keputusan Kooredinator Daerah Pangestu Jawa Barat No. SKEP/02/A.1/III/2011, Tgl 03 Maret 2011 ;

35 Bukti P/TR-14E : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara No. BA/01/A.1/III/2011 tentang serah Terima Pimpinan Pengurus Cabang Pangestu Bandung ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya adalah bukti surat produk : P/TR-1A s/d P/TR-4, P/TR-11a-j, P/TR-13A1 s/d P/TR-14E ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup, surat bukti mana berupa :

1 Bukti T1 - 1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 887/Kelurahan Lenakgede Surat Ukur Tanggal 13/08/2012, No.00016/2012 luas 1.065 an. Nyonya Helena Setiadi ;

2 Bukti T1 - 2 : Foto copy Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), Tanggal 9 Aguistus 2012 pada bank Jabar Banten ;

3 Bukti T.1 - 3 : Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2013 atas tanah dan Bangunan Jl. H. Wasjid No. 33 Bandung ;

4 Bukti T1 - 4 : Foto copy Akte Notaris No.03, tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Tahmid Tirtapradja,SH.SP.1 ;

5 Bukti T1 - 5 : Foto copy Pengumuman No. 34/Peng/2012, dari kantor Pertanahan Kota Bandung *Turut Tergugat pada harian Galamedia Rabu 4 Juli 2012 ;

6 Bukti T1 - 6 : Foto copy Pengumuman No.12/Peng/2012 dari Kantor Pertanahan Kota bandung pada harian Galamedia Rabu 6 Maret 2012 ;

7 Bukti T1 - 7 : Foto copy surat Permohonan Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (sekarang) dahulu Kantor Urusan Perumahan Bandung (KUPB) ;

8 Bukti T1 - 8 : Foto copy Surat Jawaban dari Dinas Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tertanggal 26 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya adalah bukti surat produk : T.1-1 s/d T.1-3, T.1-5, T.1-7 s/d T.1-8 ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tesebut di atas Tergugat I telah mengajukan dua rang saksi yaitu bernama : 1. AHMAD JUNAEDI 2. SYARYF HIDAYAT yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keterangan saksi AHMAD JUNAEDI,

• Bahwa yang saksi ketahui saksi dengan Edi Kadafi betemu dengan Bambang Santosa bulan Juni 2011, terus Bambang memperkenalkan kepada Agung dengan Istrinya di Rumah malam di Sulalaya Buah Batu ;

• Bahwa Agung memperkenalkan sebagai ketua Yayasan dan Agung pada hari itu mau bertemu dengan Adjat ;

• Bahwa Ajat Konsultan tanah PT. Verlius dan saksi sebagai prelen ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Bahwa Agung Suryatriana dan Bambang Santoso menemui saksi dan Edi Kadafi

Di Kantor Verlius di Jl. Batununggal untuk memohon pelepasan hak dan pensertifikatan tanah Jl. H. Wasijd No. 33 Bandung ;

• Bahwa Agung bertemu dengan Adjat, ada juga Syarif Hidayat, Bambang dan saksi membicarakan pelepasan dan pensertifikatan tanah Jl. Wasjid No. 33 Bandung ;

• Bahwa Adjat selanjutnya cros cek tanah Jl. H. Wasjid No. 33 tersebut adalah milik Yayasan Amorc yang dulunya jalan Bagusrangin, telah dihibahkan kepada Adjiji ;

• Bahwa satu minggu kemudian pertemu selanjutnya di Rumah Makan Sidang reret, disitu ada Bambang, Adjat Agung membicarakan pemohonan pelepasan ;

• Bahwa 3(tiga) bulan kemudian Pa Agung memfasilitasi pertemuan bulan September di Jl. Wasid No. 33 disitu ada Agung, Adjat, Bambang Santosa, dan dan pengurus Yayasan lainnya yang lain tidak tahu, dan yang dibicarakan waktu itu saksi tidak tahu, karena saksi diluar ;

• Bahwa Bambang Santosa sebagai Pengurus Yayasan Andana Warih Cabang Bandung;

• Bahwa Pengakuan Pa Agung sebagai Ketua Yayasan, akan tetapi pa Agung tidak menunjukan surat dari yayasan ;

• Bahwa saksi tahu terjadi permohonan pelepasan dan pensertifikatannya dari Adjat, dan Sertifikat atas nama Helena ;

• Bahwa tanah Jl. H. Wasid No. 33 milik ahli waris Ote ;

• Bahwa waktu pertemuan pa Ote tidak selalu hadir ;

2 Keterangan sasi SAKSI SYARYF HIDAYAT

• Bahwa saksi kenal dengan Helena, Ote, Adjat, Agung dan dengan yang lainnya saksi tidak kenal ;

• Bahwa saksi tidak tahu Yayasan Andana Warih ;

• Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan Jl. Wasjid No. 33 Bandung dan batas batasnya saksi tidak tahu ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Bahwa yang saksi tahu maslah tanah Jl. Wasjid No. 33 dengar dari Adjat dan

Agus tanah mau di lepas oleh Agung kepada Helena ;

• Bahwa Agung yang saksi tahu Ketua Yayasan Andanawarih ;

• Bahwa saksi tahu Pa Agung menjadi Ketua Yayasan Andana Warih buat pernyataan ke Adjat ;

• Bahwa Agung buat pernyataan untuk sertifikat tanah Jl. Wasjid No. 33 Bandung tersebut ;

• Bahwa intinya tanah akan dilepas Yayasan Andana Warih melalui Adjat ;

• Bahwa jual beli antara Agung dengan Helena saksi tidak tahu dan saksi tahunya sudah sertifikat dari Adjat ;

• Bahwa dalam kesepakatan bersama tertuang Agung Ketua Yayasan Andana Warih, itu informasi dari Adjat ;

• Bahwa pensertifikatan bisa melalui Adjat ;

• Bahwa Adjat itu pengurus tanah ;

• Bahwa dokumen yang diserahkan kepada Adjat saksi tidak tahu ;

• Bahwa saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut ;

• bahwa saksi tahu ada kesepakatan dari cerita, dan saksi dengar dari Adjat tanah sudah disertifikatkan ;

• Bahwa saksi bertemu dengan Pa Agus tiga kali ;

• Bahwa saksi betemu pertama dengan Agung tahun 2012 pada waktu tahap pembahasan di rumah Ilyas yang ada waktu itu Agung, Adjat, saksi ;

• Bahwa pertemuan kedua tempatnya di Restoran panyilekan sudah ada pembayaran yang bayar Bu Helena melalui Adjat ke Pa Agung, dan pertemuan ke tiga di Jl. Sabang ada masalah karena tanah tidak diserahkan secara fisik oleh pa Agung karena ada orang tinggal disitu yaitu sekolah TK belum dikosongkan ;

• Bahwa tanah belum ikosongkan oleh Agung karena atasan pa Agung tidak setuju dengan pelepasan tanah yayasan kepada Helena terus ada gugatan ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Bahwa saksi sebagai saksi karena saksi dengan Adjat teman ;

• bahwa saksi belum pernah lihat ada utusan dari Yayasan Pusat ;

• Bahwa saksi lupa lagi tenggang waktu pertemuan kesatu dengan kedua, ketiga ;

• Bahwa saksi tahu tanah Jl. Wasid No. 33 tanah Ote dan pernah didaftarkan untuk dimintakan sertifikat tanah ;

• Bahwa saksi kenal dengan Ote sudah lama, sebelum Adjat, Ote juga pernah mendaftarkan tanah tapi ada yang blokir dan Helena mensertifikatkan ;

• Bahwa sebetulnya kesepakatan sertifikat untuk Yayasan, karena Yayasan tidak tepat janji, maka Agung melepas hanya ke Helena ;

• Bahwa Yayasan Andana Warih telah beberapa kali telah memohon pensertifikatan tanah Jl. Wasjid No. 33 akan tetapi tidak berhasil makanya meminta pertolongan Adjat Sudrajat ;

• Bahwa saksi menjadi saksi Ote, ADjat, Agung karena ada kesepakatan saksi mendengar dalam bentuk surat pa Ote mngijinkan Adjat mensertifikatkan tanah Jl. Wasjid No.33 tesebut ;

• Bahwa Ote dan Adjat sepakat agar disertifikatkan atas nama Helena ;

• Bahwa Bukti T.VIII-1 betul itu surat kesepakatannya (dipelihatkan dipersdangan) ;

• Bahwa saksi kenal dengan Bambang Santosa yang tandatangan di surat pernyataan

• Bahwa Bambang Santosa sebagai pengurus Yayasan Andana Warih ;

• Bahwa saksi menjadi saksi dalam suat pernyataan karena teman saja jadi agat suatu saat tidak ingkar janji ;

• Bahwa isi surat pernyataan saksi tahu baca sepintas dan tandatangan di surat pernyataan ;

• Bahwa Adjat yang memfasilitasi pengurusan sertifikat Helena tersebut ;

• Bahwa surat yang Nomor : 002 dan 003 saksi ikut tandatangan ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa surat 002 adanya kesepakatan untk mengurus suat-surat yang berkaitan hak ahli waris Alm. Adjidji yang dihuni Yayasan Andana Warih, kalau surat No.003 mengenai Akta pelepasan hak, jadi surat No.003 kelanjutan dari surat No. 002 ;

• Bahwa saksi tandatangan terahir di Jl. Sabang ;

• Bahwa yang dibicarakan dituangkan dalam kesepakatan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup , surat bukti mana berupa :

1 Bukti TII-VII-01 : Foto copy surat keterangan akhli waris Nomor : 474.3/1047/97-Bag.Pem.Tanggal 19 September 1997 ;

2 Bukti TII-VII-02 : Foto copy Turunan Akta No. 20.Perihal Pembatalan Akta Tn. Ajat Sudrajat, yang dibuat dihadapan Notaris Tuty Pernandary,sh. Tanggal 29 Nopember 2011 ;

3 Bukti TII-VII-03 : Foto copy Turunan Akta No. 21 perihal Pembatalan akta Tn. Ajat Sudrajat, Tn. Agung Suryatriana qq. Yayasan Andana Warih yang dibuat dihadapan Notaris Tuty Purnandary,SH, tanggal 29 November 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya adalah bukti surat produk : T.II-VII-02 s/d T.II-VII-3 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat VIII telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup, surat bukti mana berupa :

1 Bukti T.VIII-1 :Foto copy Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor : 002/SKB/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011;

2 Bukti T.VIII-2 :Foto copy dari copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.54 Tanggal 10 Desember 1987 Yang dibuat dihadapan Joenoes Enoeng Maogimon,SH Notaris di Jakarta,

3 Bukti T.VIII-3 : Foto copy Surat Keputusan No :SK/277/V/DW/2011 Tertanggal 8 Mei 2011,

4 Bukti T.VIII-4 :Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Agung Suryatriyana (Tergugat IX) Kepada Adjat Sudrajat (Tergugat VIII), Sebesar Rp 25,000 000; (Duapuluh Lima Juta Rupiah Tertanggal 23 Mei 2011,

5 Bukti T.VIII-5 : Foto copy Berita Acara Rapat Nomor : 01/BAR/AS-YAW/VI/2011, Tertanggal 19 Juli 2011,

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6 Bukti T.VIII-6 : Foto copy Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor : 003/SKB-AA/2011, tertanggal 20 Desember 2011

7 Bukti T.VIII-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Kepada Notaris Tuty Purnandary,SH (Tergugat X) Tentang Permohonan Pembatalan Akta Kuasa No 46 Tanggal 26-05-2011 dan Pembatalan Akta Pelepasan Hak No 49 dan 50 Tanggal 26-05-2011 yang dibuat dihadapanya,

8 Bukti T.VIII-8 : Foto copy Turunan Akta No. 20, perihal Pembatalan Akta Kuasa Menjual No 46 dari Ahkli Waris Moch Adjidji Kepada Ajat Sudrajat (Tergugat VIII) , yang dibuat dihadapan Notaris Tuty Purnandary, SH, (Tergugat X) tanggal 29 November 2011;

9 Bukti T.VIII-9 : Foto copy Turunan Akta No. 21, perihal Pembatalan Akta Tn. Ajat Sudrajat, Tn. Agung Suryatriana qq. Yayasan Andana Warih yang dibuat dihadapan Notaris Tuty Purnandary, SH, tanggal 29 November 2011.

10 Bukti T.VIII-10 : Foto copy Bukti Penerimaa (Kwitansi) Pembayaran No. 01/XII/2011dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Kepada Agung Suryatriyana (Tergugat IX),

11 Bukti T.VIII-11 : Foto copy Bukti Penerimaan (Kwitansi) Pembayaran No. 02/V/2012dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Kepada Agung Suryatriyana (Tergugat IX),

12 Bukti T VIII-12 : Foto copy Bukti Transfer Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 28-6-2012 Sebesar Rp 250,000.000; (Duaratus Limapuluh Juta Rupiah),

13 Bukti T VIII-13 : Foto copy Bukti Penerimaan (kwitansi) Pembayaran No. 17/XII/012 , Tanggal 17 Desember 2012, dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Kepada Agung Suryatriyana (Tergugat IX),-

14 Bukti T VIII-14 : Foto copy Bukti Penerimaan ( Kwitansi) Pembayaran No.21/I/013, Tanggal 9 Januari 2013, dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Kepada Agung Suryatriyana (Tergugat IX),

15 Bukti T VIII-15 : Foto copy Bukti Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2012,

16 Bukti T VIII-16 : Foto copy Surat No : 01/AS/XI/2012 Perihal Permohonan Penyerahan Tanah dan Bangunan serta Pengosongannya Terhadap Lokasi Tanah di Jl. H Wasid No. 33. Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Tertanggal 20 Nopember 2012, dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Yang bertindak untuk dan atas nama Helena Setiadi (Tergugat I) Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 25 Oktober 2012 Kepada Ketua Yayasan Andanawarih Pusat,

17 Bukti T VIII-17 : Foto copy Surat No : 02/AS/I/2013, Perihal Permohonan Ke 2 (Dua) atas Penyerahan Tanah dan Bangunan serta Pengosongannya Terhadap Lokasi Tanah di Jl. H Wasid No. 33. Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Tertanggal 13 Januari 2013, dari Adjat Sudrajat (Tergugat VIII) Yang bertindak untuk dan atas nama Helena Setiadi (Tergugat I) Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 25 Oktober 2012 Kepada Ketua Yayasan Andanawarih Pusat,

18 Bukti T VIII-18 : Foto copy (Surat Yayasan Andana Warih No. : 010/YAW/I/2013, perihal : Tanggapan Surat, Tertanggal 17 Januari 2013

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti T VIII-19 : Foto copy Surat Nomor : 03/AS/I/2013, Perihal : Undangan Musyawarah, Tertanggal 25 Januari 2013,

20 Bukti T VIII-20 : Foto copy Surat Pencabutan Kuasa Tertanggal 26 Pebruari 2013,

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat yang dapat disesuaikan dengan aslinya adalah bukti surat produk : T.VIII-1, T.VIII-5 s/d T.VIII-18, T.VIII-20 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat X telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup, surat bukti mana berupa :

1 Bukti T.X-1 : Foto copy dari copy yang telah dilegalisir Akta nomor 20

tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pembatalan Akta, berisi tentang Pembatalan atas Akta nomor 46 tanggal 26 Mei 2011 tentang Akta Kuasa untuk Menjual antara Ote Abdul Rasjid Cs (Para Ahli waris Mochamad Adjidji Almarhum dan Hj. Siti Aminah Almarhumah, selaku Pemberi Kuasa Menjual, dengan Sdr. Ajat Sudrajat selaku Penerima Kuasa;

2 Bukti T.X-2 : Foto copy dari copy telah dilegalisir Akta nomor 21 tanggal

29 Nopember 2011tentang tentang Pembatalan Akta, berisi tentang Pembatalan atas Akta Nomor : 49 dan Nomor :50

keduanya tentang Pelepasan Hak, keduanya tertanggal 26 Mei 2011, keduanya tentang Pelepasan Hak, antara Ajat Sudrajat selaku yang melepaskan hak dengan Agung Suryatriana selaku yang menerima pelepasan hak ;

3 Bukti T.X-3 : Foto copy dari copy telah dilegalisir Akta nomor 73 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pelepasan Hak, antara Ote Abdul Rasjid Cs (Para Ahli waris Mochamad Adjidji Almarhum dan Hj. Siti Aminah Almarhumah, selaku Yang melepaskan hak dengan Tendy Lingganawan selaku yang menerima pelepasan hak ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T.X-4: : Foto copy dari copy telah dilegalisir Akta nomor 74 tanggal Agustus 2011 tentang Pelepasan Hak,antara Ote Abdul Rasjid Cs (Para Ahli waris Mochamad Adjidji Almarhum dan Hj. Siti Aminah Almarhumah, selaku Yang melepaskan hak dengan Tendy Lingganawan selaku yang menerima pelepasan hak ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat T.X-1 s/d T.X-4 Foto copy sesuai foto copy yang dilegalisir leh Notaris yang mengeluarkan akta ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat XI telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup, surat bukti mana berupa :

2 Bukti T.XI -1 : Foto copt dari copy telah dilegalisir Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Ha katas Tanah dan Bangunan, antara Agung Suryatriyana selaku yang melepaskan hak dengan Helena Setiadi selaku yang menerima pelepasan hak ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti alat bukti surat T.XI-1 Foto copy sesuai foto copy yang dilegalisir leh Notaris yang mengeluarkan akta ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokan dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

8 TT-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.887, Kelurahan

Lebakgede seluas 1.065 M2, Surat Ukur No.00016/2012, tanggal 13/08/2012 tanggal 13/08/2012 tertulis atas nama Ny. Helena Setiadi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II s/d VII dan Tegugat VIII, X, dan Tergugat XI tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2013, telah dilakuan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa untuk lengkapnya sebagian termuat dalam berita acara persidangan ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 29 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi sebagaimana termuat dalam gugatannya yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompentensi absolud dan kopentensi relatif sebagaimana telah diputus dalam putusan Sela tanggal 18 Juni 2013 pada Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :Eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

• Gugatan Obscuur libel dengan alasan bahwa dengan penggugat menyatakan menguasai secara fisik obyek sengketa + 49 tahun pada hal tidak mungkin penggugat mempunyai obyek sengketa secara fisik karena penggugat berdomisili di Jakarta Selatan ;

• Penggugat tidak berkwalitas, dengan alasan bahwa surat izin pemukiman (Sip) No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Daerah TK.I Jawa Barat yang izinnya diberikan kepada Kolonel Dr. Soemantri sebagai Ketua pengurus Paguyuban Ngesti Tunggal yang beralamat di Bandung, kemudian terahir beralih kepada Agung Suryatriana (T.IX) , sebagai Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung yang berdomisili di Kota Bandung yang kemudian secara hukum Terguugat IX lah pemegang/Pengguna SIP dimaksud. Maka dengan Tergugat IX sebagai pemegang/pengguna Sip 2131 tanggal 4 Desember 1962 maka penggugat yang mendalilkan mempunyai hak atas obyek sengketa menjadi tidak berdasar menurut hukum sehingga tidak mempunyai kwalitas untuk menggugat ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Plurium litis consortium, dengan alasan bahwa penggugat tidak menarik Kantor

urusan perumahan Pemerintah Kota bandung sebagai pihak selaku lembaga yang mengeluarkan Sip No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 ;

EKSESPSI TERGUGAT II s/d TERGUGAT VII pada pokoknya sebagai berikut :• Plurium litis consortium, dengan alasan bahwa pengugat tidak menarik Tendi

Lingawan (Ko Tekling) sebagai pihak, karena dalam dalil gugatan penggugat halaman 10/30 menyatakan Tergugat II s/d VII telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tendi Linganawan (Ko Tekling) dengan Akta Jual Beli di Notaris Tuty Purnandari.SH., serta telah mengajukan haknya ke BPN Kota Bandung ;

• Gugatan Error in Persona, dengan alasan bahwa dengan dibatalkannya akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 dengan akta pembatalan No. 21 tanggal 29 Nopember 2011, serta dengan tidak tereliasasinya kesepakatan bersama No. 002/SKB?V?2011 tanggal 25 Mei 2011 atas obyek sengketa maka tidak ada lagi hubungan hukum antara TII s/d Tergugat VII dengan Tergugat IX termasuk dengan Penggugat ;

• Gugatan abscuur libel, dengan alasan bahwa gugatan penggugat tidak ada relevansinya untuk menyatakan batal demi hukum surat kesepakatan bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 karena surat kesepakatan tersebbut di atas tidak jadi direalisasi demikian juga akta pelepasan hak No. 50 telah dibatalkan dengan akta pembatalan No. 21 tanggal 29 Nopember 2011 ;

• Bahwa Tergugat II s/d VII adalah ahli waris alm. Mochamad Adjidji sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan akta hibah No. 33/1962 yang dibuat di hadapan Noezar (Notaris Kota Bandung) ;

EKSEPSI TERGUGAT VIII pada pokoknya sebagai berikut :• Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat VIII sebagai pihak, karena

Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, adapun tindakan tergugat VIII berdasarkan surat kesepakatan bersamaNo. 002/SKB/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 adalah untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat tanah milik ahliwaris Moch. Adjidji yang ditempati/dihuni Tergugat IX ;

EKSEPSI TERGUGAT X yang pada pokoknya sebagai berikut :• Eksepsi Eror in pesona, dengan alasan penempatan Tergugat IX selaku pribadi

dan tidak menyebutkan Tergugat IX sebagai Ketua Yayasan Andana Warih dalam

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak konsekwen, karena Tergugat IX dalam melakukan perbuatan hukum di dalam akta autentik dan dibawah tangan adalah selaku Ketua Badan Pengurus cabang Yayasan Andana Warih Bandung dengan demikian kedudukan Tergugat IX adalah merupakan bagian dari Penggugat sendiri ;

• Eksespsi Plurium litis consortium dengan alasan bahwa seharusnya penggugat menarik Tendi Lingawan (Ko Tekling) sebagai pihak, karena didalilkan penggugat selaku pembeli tanah dari Tergugat II s/d Tergugat VII ;

• Gugatan abscuurlibel, dengan alasan bahwa penempatan Tergugat X selaku pihak dalam perkara ini adalah mengaburkan gugatan penggugat, karena Tergugat X selaku Notaris bukanlah sebagai pihak dalam kesepakatan yang dilakukan Tergugat VIII selaku kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VII dengan Tergugat IX selain itu pula bahwa semua kesepakatan yang buat dihadapan tergugat X , yang didalilkan ternyata telah dibatalkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII melalui kuasanya Tergugat VIII dengan wakil penggugat yaitu Ketua cabang Yayasan Andana Warih Bandung (Tergugat IX) ;

Eksepsi Tergugat XI pada pokoknya sebagai berikut :• Eksepsi abscuur libel, dengan alasan karena gugatan penggugat yang

memposisikan Tergugat XI selaku Notaris dan PPAT sebagai Tergugat dalam perkara ini serta dituntut juga untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu formil gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukan kedudukan pejabat Notaris dan PPAT seolah-olah sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan para pihak tersebut ;

• Eksepsi Error in pesona, dengan alasan penepatan Tergugat IX selaku pribadi dan tidak sebagai Ketua Yayasan Andana Warih adalah tidak tepat dan tidak konsekwen karena Tergugat IX dalam melakukan perbuatan hukum didalam Akta Autentik dan dibawah tangan adalah selaku Ketua Yayasan Andana Warih yang merupakan bagian dari penggugat sendiri ;

• Eksepsi Plurium litis consortium dengan alasan bahwa seharusnya Penggugat menarik Tendi Lingawan (Ko Tekling) sebagai pihak, karena didalilkan penggugat selaku pembeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II s/d Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut di atas penggugat terlebih dahulu telah mengajukan keberatan atas surat kuasa khusus dari Tergugat I kepada Hidayat,SH, dan Tergugat II s/d Tergugat VII kepada Tatang H. Syami,SH, dan Tergugat

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

VIII kepada Torry,S. Padmowiryanto,SH., yang ternyata ditujukan/dipergunakan untuk melawan pribadi dari 1. IR. Hendra Soedarto, 2..Djoko Budhi Suroso, 3. IR. Hastiningsih,MM, bukan ditujukan kepada Penggugat yakni Badan Hukum Yayasan Andana Warih, oleh karenanya kedudukan penerima kuasa tidak sah ;

Menimbang, tentang hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, setelah meneliti surat kuasa yang dimaksudkan oleh Penggugat ternyata secara tegas disebutkan untuk mewakili dalam perkara perdata No. 47/Pdt/G/2013/PN.BDG, tanggal 4 Februari 2013 ;

Menimbang, dengan menyebutan nomor perkara tersebbut di atas maka sudah dengan tegas dan jelas meksud dari pemberian surat kuasa khusus tersebut adalah untuk mewakili pemberi kuasa dalam berperkara No. 47/Pdt/G/2013/PN.BDG ; Menimbang, dengan demikian pula adanya kata “ Melawan :

1 IR. Hendra Soedarto, dan seterusnya ;

2 Djoko Budhi Suroso, dan seterusnya ;

3 IR. . IR. Hastiningsih,MM ;

dalam surat kuasa tidak mengaburkan maksud/tujuan dari sifat khusus dari pemberian surat kuasa khusus dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah seluruh eksepsi para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Repliknya dengan minta agar eksepsi para Tergugat di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang,tentang guggatan kabur/Obscuur libel) yang didalilkan eksepsi para Tergugat setelah disimak mengenai mungkin atau tidaknya penguasaan fisik, syah tidaknya akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011, surat kesepakatan bersama No.002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan tentang apakah Notaris pejabat karena Undang-undang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang bukan sebagai pihak dalam akta notaris yang dibuatnya, hal tersebut sudah menyangkut pembukian dalam pokok perkara ;

Menimbang, tentang eksepsi Plarinum litis cansortium (kurang pihak) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, tentang menarik kantor urusan permukiman pemerintah kota Bandung sebagai pihak dalam perkara ini selaku yang mengeluarkan Sip No. 2131 tidak relevan karena yang dipersoalkan bukanlah mengenai syah atau tidaknya surat izin

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, bahkan tentang keberadaan Sip No. 2131 dimaksud dibenarkan Tergugat I selaku dasar dari Tergugat IX sebagai Ketua Yayasan Andana Warih mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk menarik Tendi Lingawan (Ko Tekling) adalah juga tidak beralasan menurut hukum karena ternyata dalam gugatan penggugat yang di gugat adalah tentang agar sertifikat No. 887/Kelurahan lebag gede atas nama Helena (Tergugat 1) yang diterbitkan Turut Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak ada hubungannya dengan Tendi Lingawan (Ko Tekling) ;

Menimbang, tentang eksepsi error inpersona dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat IX termasuk Penggugat dengan Tergugat II s/d Tergugat VII dikarenakan akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 telah dibatalkan dengan akta pembatalan No. 21 tanggal 29 Nopember 2011, serta dan serta dengan dikarenakan tidak terelisasinya surat kesepakatan No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, sudah menyangkut pokok perkara yang perlu dibuktikan ;

Menimbang, tentang penempatan tergugat IX selaku pribadi bukan sebagai Ketua Badan Pengurus cabang Yayasan Andana warik sudah tepat dan benar karena menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat IX tersebut tidak didasarkan dengan ketentuan yang ada dalam Yayasan ;

Menimbang, tentang eksepsi bahwa Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dengan alasan bahwa SIP No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 yang di keluarkan oleh Kantor urusan perumahan daerah Tingkat I Jawa Barat diberikn kepada Kolonel Dr. Soemantri sebagai Ketua Pengurus paguyuban Ngesti Tunggal yang beralamat di Bandung kemudian terahir beralih kepada Agung Suryatriana (Tergugat IX) sebagai Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung yang berdomisili di Kota Bandung sehingga secara hukum maka Tergugat IX pemegang/penggguna Sip. No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 bukan Penggugat ;

Menimbang, untuk dalil eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena sejauh mana kewenangan dari Pengurus cabang yayasan terhadap pengelolaan asset Yayasan harus dibuktikan

Menimbang, dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas naka seluruh dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut

• Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dan bangunan bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis (Obyek sengketa) yang terletak di Jalan H, Wasjid No. 33 (dahulu jalan Bagusrangin No. 31) Bandung kerena menguasai secara terus menerus sejak tahun 1962 s/d tahun 2011 atas dasar surat izin pemakai (SIP) No : 2131 tanggal 4 Desember 1962 dan surat izin /keterangan No. B/56/SP/2/1962 tentang perobahan/perombakan bangunan obyek sengketa tanggal 9 Pebruarai 1962 tanpa adanya teguran atau keberatan atau peringatan dari pihak manapun ;

• Bahwa pengggugat memperoleh 2 surat permohonan dari tergugat VIII masing-masing tanggal 20 Nopember 2012 bertindak untuk diri sendiri maupun untk atas nama Tergugat I, tanggal 14 Januari 2013 untuk atas nama diri sendiri, PT. KTU Versluis dan untuk atas nama Tergugat I memohon agar penggugat segera menyerahkan obyek sengketa serta mengosongkan yang didasarkan atas :

1 Surat kesepakatan bersama antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII sebagai kuasa Tergugat II s/d Tergugat VII No.002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang pelepasan hak atas tanah obyek sengketa ;

2 Akta pemindahan dan penyerahan hak serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan No. 03 tanggal 15 Desember 2011 di hadapan Tergugat XI (Notaris) antara Tergugat IX dengan Tergugat I ;

3 Surat kesepakatan bersama No. 003/SKB/V/2011 tanggal 20 Desember 2011 antara Tergugat IX dengan Tergugat VIII sebagai kuasa dari Tergugat II s/d Tergugat VII ;

4 Sertifikat Hak milik No. 887/Kelurahan Lebag Gede atas nama Ny. Helena Setiadi (Tergugat I) ;

5 Surat Kuasa khusus dari Helena Setiadi (Tergugat I) Kepada Tergugat VIII tanggal 25 Oktober 2012, serta akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 antara Tergugat IX selaku kuasa Tergugat II s/d Terguuggat VIII ;

• Bahwa tindakan dari tergugat IX yang mewakili Yayasan Andana Warih pada perjanjian- perjanjian tersebut di atas serta akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011 antara Terguugat IX selaku kuasa Tergugat II s/d Tergugat VIII dihadapan Tergugat X (Notaris) adalah perbuatan melawan hukum karena

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Andana Warih (Akta No. 4 tanggal 22 Mei 2008) ;

• Bahwa karena tindakan dari Tergugat IX tersebut di atas yang mewakili Yayasan adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Andana Warih maka segala surat-surat tersebbut di atas dan yang berhubungan dengannya termasuk sertifikat No. 887/Kelurahan Lebag Gede, Kec. Coblong Kota bandung Provinsi Jawa Barat An. Ny. Helena Setiadi (Tergugat I) batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

• Bahwa Tergugat II s/d Terguggat VII yang diwakili kuasanya Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek dengketa adalah perbuatan melawan hukum karena bukan sebagai pemilik dan juga karena melakukan perjanjian terhadap obyek sengketa dengan Tergugat IX yang tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum mewakili yayasan Andana warih ;

• Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan perjanjian dengan Tergugat IX (akta No. 3 tanggal 15 Desember 2011) yang patut mengetahui bahwa Tergugat IX tidak berwenang untuk itu adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta No. 3 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat XI (Notaris) adalah batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

• Bahwa dengan Terguat X dan Tergugat XI (masing-masing Notaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meneliti terlebih dahulu mengenai kedudukan dan kewenangan bertindak Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung untuk mewakili Yayasan Andana Warih dalam menerbitkan Akta masing-masing No. 03 tanggal 15 Desember 2011, Akta No. 50 tanggal 26 Mei 2011, maka hal tersebut melanggar UU tentang jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 ;

• Bahwa akibat dari perbuatan hukum para Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengalami kerugian materil (jasa hukum advokat) Rp. 1.500.000.000,- dan keruggian immateril Rp. 20.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat I,II s/d

Tergugat VIII, Tergugat X, Terguat XI telah mengajukan jawaban / bantahan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan masing-masing dalam jawabannya sebagaimana telah

diuraikan pada bagian duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT I :

• Bahwa tidak benar penggugat sebagai penghuni atas rumah dan tanah berikut bangunan diatasnya seluas 1.065 M2 yang terletak di Jl. H. Wasjid No. 33 Bandung yang benar adalah bahwa sejak tahun 1960 yang menghuni obyek sengketa adalah Agung Surya Triyana (tergugat IX) pekerjaannya Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung, sehingga Tergugat IX secara prioritas berhak mendapatkan hak milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan berhak pula mengalihkannya kepada Tergugat I (akta No. 03 tanggal 15 Desember 2011 yang kemudian menjadi dasar penerbitan hak milik No. 887/Kelurahan lebak gede, surat ukur No. 00016/2012 luas 1.065 M2 tanggal 13 Agustus 2012 an. Helena Setiadi ;

TERGUGAT II s/d VIIBahwa tergugat II s/d VII adalah merupakan ahli waris dari almarhum Mochamad Adjidji sebagai pemilik yang sah atas tanah bedasarkan akta hibah No. 33 /1962 yang dibuat dihadapan Noezar (Notaris Kota Bandung) atas sebidang tanah bekas Recht van eigendom (RVE), Vervonding No. 11103, akte eigendom No. 1168, tanggal 20-09-1951, surat ukur 16-04-1941 No. 228/1941 di Prov. Jabar kab. Bandung Kec. Coblong Kelurahan Lebak Gede seluas 645 M2 menerima hibah dari Ny. Margo Constance Zeydel sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis (Amorc) berkedudukan di semarang, berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat II s/d Tergugat VII memiliki hak atas tanah sengketa serta memiliki Rkewenangan untuk mengoper alih atas hak tanah tersebut kepada siapapun saja termasuk kepada Tergugat I (Helena Setiadi) ;

• Bahwa karena surat kesepakatan bersama No. 002/SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tidak pernah terjadi dan karena akta pelepasan No. 50 tanggal 26 Mmei 2011 telah dibatalkan dengan akta No. 21 maka gugatan penggugat tidak ada relevensinya dalam perkara ini ;

TERGUGAT VIII• Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa milik Yayasan Aloude Mystieke Orde

Rosae Crucis (Amorc) telah dihibahkan kepada almarhum Moch. Adjidji dengan ahliwaris Tergugat II s/d tergugat VII, kemudian dibuat surat kesepakatan bersama Tergugat II s/d Tergugat VII melalui kuasanya Tergugat VIII dengan Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung No. 002/

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

SKB/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang bertujuan mengurus dan menyelesaikan segala surat-surat yang berkaitan dengan hak atas tanah milik ahliwaris Moch. Adjidji yang dihuni ditempati oleh pihak pertama sampai menjadi sertifikat hak guna bangunan atau hak milik menjadi atas nama pihak pertama dan atau yayasan Andana Warih Bandung, serta penguasaan dilapangan secara utuh dengan harga pelepasan hak dari ahliwaris Rp. 1.500.000.000,-, kemudian dilanjutkan dengan akta pelepasan hak No. 49 tanggal 26 Mei 2011 dan ditindak lanjuti dengan akta pelepasan hak No. 50 tanggal 26 Mei 2011, akan tetapi proses pensertifikatan ditanguhkan karena pihak yayasan Andana Warih Bandung tidak melaksanakan pembayaran kepada Ahliwaris, bahwa kemudian tergugat VIII membawa bu Helena yang akan maju menerima pelepasan untuk atas nama Adjat Sudrajat Terguat VIII dari Yayasan Andana Warih di hadapan Tergugat XI (Notaris) ;

TERGUGAT XBahwa dengan diterbitkan akta pembatalan No. 20 tanggal 29 Nopember 2011

terhadap Akta No. 46 dan akta pembatalan No. 21 tanggal 29 Nopember 2011 terhadap akta No. 49 dan No. 50 atas persetujuan tergugat IX, maka segala akibat hukum yang oleh kesepakatan para pihak telah ditanggung mereka sendiri serta membebaskan tergugat X selaku Notaris dari pertangungjawaban hukum baik perdata maupun pidana ;

• Bahwa tergugat X tidak melangggar undang-undang tentang jabatat Notaris karena Terugat IX secara jelas telah memenuhi persyaratan untuk mewakili penggugat selaku Ketua yayasan Andana Warih cabang Bandung (Surat Keputusan SK/277/V/DW/2011 tanggal 8 Mei 2011, surat pernyataan persetujuan dari Ketua Pengurus pusat pangestu dan atau Ketua Badan Pengawas yayasan Andana Warih tanggal 11 Nopember 2011) ;

TERGUGAT XIBahwa terkait dengan dalil pengggugat tentangg keberadaan akta No. 3 tanggal

15 Desember 2011 tentang pemindahan dan penyerahan hak serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang disepakati antara pihak Tergugat IX selaku pihak I dengan Tergugat I selaku pihak kedua adalah telah diverifikasi secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang terlampir didalam persyaratan yang diajukan para pihak tersebut dimana Terggugat IX dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung SK/277/V/DW/2011 tanggal 8 Mei 2011 yang dikeluarkan Penggugat selain SK pengangkatan Tergugat IX juga telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengurus pusat pangestu dan atau Ketua Badan pengawas Yayasan Andana Warih tanggal 11 Nopember 2011 oleh Budi Darmadi, Ir. MSC, DR. Sehingga dengan demikian telah sesuai dengan anggaran dasar Yayasan Andana Warih ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dibantah para Tergugat kecuali Tergugat IX dan Turut Tergugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat produk P/TR-1A s/d 14E telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P/TR.5.6.7.8.9.10.12. dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa penggugat selaku badan hukum dengan nama Yayasan Andana Warih telah dibuktikan dengan akte pendirian No. 4 tanggal 22 Mei 2008 (bkti produk P/TR=IA), SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-3387 AH.01/02 tahun 2008 tentang pengesahan Yayasan (bukti produk P/TR-IB), Akta No. 20 tanggal 30 September 2011 tentang akte pernyataan keputusan rapat Yayasan Andana Warih (bukti produk P/TR-1C), surat dirjen Administrasi Hukum umum Menkumham tentang pencatatan perubahan susunan pengurus Yayasan (produk P/TR-1D) ;

Menimbang, mengenai keberadaan badan hukum Yayasan Andana Warih ini para tergugat tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untk membuktikan bahwa sejak tahun 1962 s/d tahun 2011 telah menghuni obyek sengketa, penggugat telah mengajukan bukti surat produk P/TR.2A yaitu surat ijin pemakaian No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 oleh Kantor Urusan perumahan Bandung daerah Tk. I Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut disebutkan mengizinkan Kolonel Dr. Soemantri Ketua pengurus dari paguyuban Ngesti tunggal Bandung memakai rumah di Jalan Bagus Rangin No. 31 Bandung sebagai paguyuban ngesti tungal pusat cabang Bandung ;

Menimbang, kemudian berdasarkan surat ijin /keterangan dari pelaksana kuasa perang Kodim Kota Bandung, No. B-56-5P/2/1962 tanggal 4 Februari 1962 tentang perobahan/perombakan bangunan bekas AMORC di jalan Haji Wasjid Bagusrangin No. 31 Bandung kepada pengurus paguyuban ngesti tunggal (produk bukti P/TR.2B) ;

Menimbang, bahwa karena dalam bukti surat produk P/TR-2A hanya mengebutkan paguyuban ngesti tunggal tanpa menyebutkan Yayasan Andana Warih, maka perlu dipertimbangkan hubungan paguyuban ngesti tunggal dengan Yayasan Andana Warih;

Menimbang, dapat dibaca dalam bukti P/TR-1A bahwa Yayasan Andara warih yang telah didirikan sejak tanggal 18 Maret 1960 mempunyai maksud dan tujuan didirikan adalah dibidang sosial dan kemanusiaan dan diantara kegiatannya adalah : Mendirikan, memperbaiki , melangkapi memelihara bangunan bangunan gedung dan ruang untuk keperluan :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Balai pertemuan yang digunakan oleh anggota beserta keluarga organisasi

paguyuban ngesti tunggal (pangestu) ;

• Kantor, tempat sidang dan perpustakaan untuk para anggota organisasi paguyuban Ngesti tunggal (pangestu) ;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan/penghuunian dari yayasan Andana warih secara faktual masih terus berlangsung sampai saat sekarang hal itu terbukti ketika majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan obyek sengketa tanggal 23 Agustus 2013, dimana Yayasan Andana warih di lantai satu melakukan kegiatan Kantor pertemuan anggota, sekretariat, tambahan sekolah TK, lantai dua dipergunakan untuk pertemuan keagamaan ;

Menimbang, didepan gedung pada saat pemeriksaan setempat ada bertulis Danawarih hal itu sesuai dengan bukti photo produk P/TR-13i ;

Menimbang, bahwa bantahan Terguggat I yang menyatakan bahwa terguugat IX lah sejak tahun 1960 yang menghuni/menmepati obyek sengketa Ketua Yayasan Andana warih cabang bandung yang didalilkan atas surat pernyataan Agung Suryatriana (Tergugat IX) surat keterangan lurah lebak gede No. 35a/SK/XI/2011, surat keteranggan camat coblong No.005/461/Kec.Cbl, Surat Rekomendasi permohonan kepemilikan tanah No. 005/462-Kec. Cbl, tanggal 9 Nopember 2011 ;

Mengenai surat yang disebutkan terguat I tersebut selaian karena tidak diajukan mnjadi bukti surat dalam perkara ini, ternyata dalam eksepsinya Tergugat I mengemukakan khal ihwalnya adalah dari SIP No. 2131 tanggal 4 Desember 1962 oleh Kantor urusan pemukiman Bandung kepada Kol.Dr. Soemantri Ketua paguyuban ngesti tunggal Bandung kemudian diteruskan oleh Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung, atau dengan kata lain bahwa Terguat IX ada di obyek sengketa bukan karena pribadi tetapi sebagai pengurus/Ketua yayasan Andana Warih cabang Bandung ;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut diatas maka penggugat telah dapat membuktikan tentang dalil gugatannya yang menyatakan telah menghuni obyek sengketa tahun 1962 s/d tahun 2011 bahkan hingga sekarangg sesuai dengan fakta pemeriksaan persidangan setempat di obyek sengketa ;

Menimbang, tentang posisi Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih Cabang Bandung pada saat melakukan perbuatan hukum yang dipersengketakan baik penggugat maupun tergugat tergugat tidak mempermasalahkannya, sehingga hal itu menjadi fakta hukum ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung mempunyai kewenangan melakukan perbuatan

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa yang telah dihuni penggugat sejak tahun 1962 ;

Menimbang, bahwa tergugat I,II s/d VII,VIII, tergugat X,XI dalam jawabannya ketika membicarakan masalah pembuatan surat kesepakatan bersama No. 002/SKB/V/2011, SKB No.003/SKB/V/2011, Akta No. 49,50 masing-masing tanggal 29 Nopember 2011, Akta pelepasan hak No. 03 tanggal 15 desember 2011, menyebutkan Terguugat IX adalah selaku Ketua Yayasan Andana warih cabang Bandung ;

Menimbang, karena Tergugat IX melakukan perbuataan hukum dalam surat yang didalilkan di atas adalah sebagai Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung maka akan di pertimbangkan tentang kewenangan Tergugat IX ;

Menimbang berdasarkan alaat bukti surat produk P/TR-IA yaitu akta pendirian No.04 tanggal 22 Mei 2008 pasal 15 point 5e yo pasal 15 point 6 yo pasal 7 yo pasal 43 yo bukti P/TR-1C akta pernyataan keputusan rapat yang pada intinya bahwa pengurus berhak mewakili Yayasan untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan harus mendapat persetujuan dari pembina yang dalam Yayasan Andana warih teriri dari satu orang Ketua 24(dua puluh empat) Anggota ; Pasal 18 Akta No. 4 tanggal 22 Mei 2008 menyebutkan : Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya

berwenang bertindak dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan ;

Menimbang, sekalipun bukti surat Tergugat VIII tidak dapat disesuaikan dengan aslinya akan tetapi alat bukti surat Tergugat VIII produk TVIII-2 yaitu akta No. 54 , tanggal 10 Desember 1987 bagian anggaran rumah tangga pasal 11 ayat 2,3 menyatakan dalam melakukan tindakan harus mengindahkan AD/ART dan dalam melepaskan hak atas atau membebani barabg-barang yang tidak bergerak milik cabang Yayasan Andana Warih harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari badan pengurus pusat, membutikan tentang adanya prosedur yang harus dipenuhi Tergugat IX dalam melakukan pelepasan hak harta kekayaan Yayasan ;

Bila mengacu kepada ketentuan anggaran dasar Yayasan Andana Warih yang menjadi landasan, maka perbuatan Tergugat IX selaku Ketua Yayasan Andana Warih cabang Bandung melakukan perbuatan hukum melepaskan hak terhadap obyek sengketa yang telah dihuni penggugat sejak tahun 1962 secara sendiri tanpa didampingi pengurus lain serta tidak mendapat persetujuan dari pembina adalah telah bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Yayasan ;

Menimbang, tentang dalil gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat IX tersebut tidak dibantah bahkan menyatakan kehendaknya untuk tidak menghadiri persidangan lagi ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dngan pertimbangan hukum tersebut di atas maka segala surat-surat yang diperikatkan tergugat IX terkait mengenai obyek sengketa menjadi batal karena tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian tentang adanya kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, dengan demikian pula hak-hak yang timbul karena perikatan sebelum dibatalkan menjadi batal setelah perikatan tersebut dinyatakan batal, dalam hal ini lebih khusus akta pelepasan hak No. 03 tangggal 15 Desember 201 antara Tergugat IX selaku pihak I dan Terguat I selaku pihak II adalah batal ;

Menimbang, karena akta pelepasan hak No. 03 tanggal 15 Desember 2011 atas obyek sengketa batal, maka dengan dendirinya sertifikat HM No. 887/Kelurahan Lebag Gede atas nama Helena Setiadi (Tergugat I) yang di terbitkan turut tergugat menjadi tidak mengikat secara hukum atas obyek perkara karena telah didasarkan kepada alas hak yang dinyatakan batal ;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka serta merta pula dalil bantahan terguat I yang didasarkan kepada bukti surat : - Sertifikat HM No. 887/Kelurahan lebag Gede An. Helena Setiadi (T1.1), - Akte Notaris No. 03 tanggal 15 Desember 2011 (T1.4) yang telah dipertimbangkan dimuka serta bukti-bukti surat lainnya dari tergugat I (T1,2,3,5,6,7,8) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu : Ahmad Junaedi, Drs. Syarif Hidayat.MM.MA adalah mengenai pelepasan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat IX kepada Tergugat I dan proses pensertifikatan tidak perlu diipertimbangkan lebih lanjut karena yang menjadi persoalan pokok adalah tentang kewenangan Tergugat IX dalam melakukan pelepasan hak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka ;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan tergugat II s/d VII yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat II s/d Tergugat VII selaku ahli waris dari Moch.Adjidji yang memperoleh tanah/bangunan obyek sengketa dari hibah Ny. Margo costance Zeydel sebagai Ketua Yayasan Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis (AMORC), tidak disertai dengan bukti surat maupun saksi sehubungan dengan hibah dimaksud, dengan demikian tergugat II s/d tergugat VII tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan lainnya terkait mengenai produk surat-surat perjanjian antara tergugat II s/d terugat VII melalui kuasanya yaitu tergugat VIII dengan tergugat IX yang dibuktikan melalui bukti produk :TII-VII-01 : Surat keterangan ahli waris ;TII-VII-02 : Turunan akta No. 20 perihal perubahan akta Tn. Ajat Sudrajat yaitu

pembatalan akta kuasa untuk menjual No. 46 tanggal 26 Mei 2011 ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

TII-VII-03 : Turunan akta No. 21 tanggal 29 Nopember 2011 tentang pembatalan akta pelepasan hak No.49 dan No. 50 masing-masing tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, tentang hal tersebut karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII tidak dapat membuktikan alas haknya atas obyek sengketa dan karena tentang bukti surat produk T.II-VII.02.03 telah dipertimbangkan di atas terkait dengan kewenangan tergugat IX melakukan perbuatan hukum melepaskan harta kekayaan Yayasan, maka tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dalil bantahan tergugat II s/d tergugat VII tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, tentang dalil bantahan tergugat VIII dalam kaitannya dengan alas hak kepemilikan tergugat II s/d tergugat VII telah dipertimbangkan dimuka, demikian pula tentang kewenangan Tergugat IX melakukan perbuatan hukum telah dipertimbangkan dimuka, maka segala produk surat yang dibuat oleh tergugat VIII selaku kuasa dari tergugat II s/d tergugat VII dengan tergugat IX menjadi batal sebagaimana telah di pertimbangkan dimuka, maka didasarkan hal tersebut maka bukti-bukti surat tergugat VIII.1 s/d 10 tidak perlu dipertimbangkan ualng lagi, dan karenanya dalil bantahan tergugat VIII harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, tentang dalil bantahan tergugat X dan tergugat XI yang pada pokoknya mendalilkan dalam membuat produk akte Notaros telah sesuai dengan ketentuan per undang-undang, menurut majelis hakim ada satu hal yang tidak di cermati oleh tergugat X, XI yaitu tentang kewenangan bertindak dari tergugat IX sebagaimana diatur dalan akta pendirian Yayasan Andana Warih, dimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tergugat IX telah melanggar Anggaran Dasar Yayasan Andana Warih dengan demikian bantahan tergugat X,XI tidak dapat dibuktikan dan karenanya alat bukti surat tergugat X, XI tidak pelu dpertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, tentang bukti surat yang diajukan terkait tergugat produk turut tergugat 1 yaitu Sertifikat No. 887 telah dipertimbangkan didepan ;

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan diktum gugatan penggugat ; Menimbang karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penghunian obyek sengketa yang terus menerus sejak tahun 1962 s/d sekarang atas dasar SIP No. 2131 dari kantor urusan perumahan Bandung dan tanpa ada gangguan maka diktum point 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, karena tergugat IX telah terbukti tidak ada kewenangan melakukan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik penggugat, maka diktum point 3,4 dapat dikabulkan ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena telah terbukti pula tergugat I s/d tergugat XI telah melakukan perbuatan hukum dengan yang tidak berwenang, maka perbuatan hukum para tergugat tersebut dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian diktum point 5 dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sita No. 47/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 25 Juli 2013, serta berita acara sita tanggal 29 Juli 2013 atas obyek sengketa, maka karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, tentang tuntutan ganti rugi materil Rp. 1.500.000.000,- untuk jasa hukum advokat, serta tentang kerugian immateril Rp. 20.000.000.000,- disamping karena atas kerugian tersebut penggugat tidak mengajukan bukti juga karena tidak wajar dalam hal untuk menggugat mempertahankan kepemilikan dengan demikian gugatan point 7 ditolak, tentang diktum point 8 gugatan tidak perlu dipertimbangkan karena dalam peetimbangan telah dipertimbangkan tidak ada bukti tentang alas hak tergugat II s/d VII atas tanah obyek sengketa ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa karena selama persidangan majelis hakim tidak melakukan tindakan tindakan terkait dengan permohonan dalam provisi maka oleh karenanya permohonan provisi ini ditolak ;

Menimbang, dengan pertimbangan di atas gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat I, tergugat II s/d tergugat VII telah mengajukan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dalam konpensi telah dikabulkan maka sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Rekonpensi para penggugat Rekonpensi, dengan demikian menolak gugatan Rekonpensi para penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat Konpensi dikabulkan sebagian serta karena gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka para tergugat dalam

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

konpensi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan per undang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi• Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :1 - Mengabulkan gugatan pengguat untuk sebagian ;

2 - Menyatakan penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yakni berupa tanah seluas 1.065 Meter persegi berikut bangunan gedung diatasnya bekas Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis atau disingkat AMORC yang terletak di Jl. H. Wasjid No. 33( atau dahulu Jalan. Bagusrangin No. 31) Bandung ;

3 - Menyatakan kesepakatan bersama No. 002/SKB/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 akta pelepasan hak No. 49 tanggal 26 Mei 2011 batal demi hukum ;

4 - Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 887/Kelurahan Lebag Gede atas nama Helena Setiadi (tergugat I) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (turut tergugat) adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5 - Menyatakan tergugat I s/d tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan

hukum kepada penggugat ;6 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah/ bangunan obyek

sengketa sengketa yang terletak di Jln. H. Wasjid No. 33 (atau dahulu jalan bagusrangin No. 31) Bandung, berdasarkan penetapan No. 47/Pdt.G/2013/PN.BDG, tanggal 25 Juli 2013, berita acara sita No. 47/Pdt.G/2013/PN.BDG tanggal 29 Juli 2013 ;

7 - Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;8 - Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Provisi :

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id• Menolak permohonan provisi penggugat Konpensi ;

Dalam Rekonpensi :• Menolak gugatan rekonpensi dari tergugat I Konpensi/penggugat Rekonpensi dan

gugatan Rekonpensi dari Tergugat II s/d tergugat VII Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi• Menghukum para tergugat I s/d tergugat XI untuk membayar ongkos perkara

sebesar Rp. 4.097.000,-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa Tanggal 19 September 2013, oleh kami : PARLAS NABABAN SH.MH., sebagai Hakim Ketua, , SH. MH., dan PARULIAN LUMBANTORUAN., SH.MH., dan BARITA LUMBAN GAOL,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis Tanggal 1 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MOCHAMAD. TIERE, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Terguggat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX,X dan tidak dihadiri oleh Tergugat IX dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota : Hakim Ketua,

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. PARLAS NABABAN, SH.MH.

BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOCHAMAD. TIERE, SH.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :• Biaya Pendaftaran…….. Rp. 30.000,-• Biaya Proses…………… Rp. 50.000,-• Biaya Panggilan ………. Rp. 2. 100.000,-• Biaya Pem.Putusan Sela.. Rp. 150.000,-• Biaya Sitaan……………. Rp. 964.000,-• Biaya PS……………….. Rp. 750.000,-• Biaya Meterai………….. Rp. 6.000,-• Biaya Redaksi…………. Rp. 35.000,-

J u m l a h Rp. 4.097.000,-

Dicatat Disini :

• Bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang Kuasa

Tergugat I HIDAYAT,SH., pada tanggal 11 Oktober 2013 telah mengajukan

upaya hukum terhadap putusan perkara No. 47/Pdt/G/2013/PN.BDG, sedangkan

Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, dan Tergugat VIII, Tergugat X,

Tergugat XI tidak mengajukan upaya hukum, sedangkan putusan tersebut belum

diberitahukan kepada Tergugat IX dan Turut Tergugat ;

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 26 Nopember 2013

Wakil Panitera,

HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH.,MH.

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

89

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158