of 22 /22
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/080/SKNII1I2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DILlNGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku; b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para peradilan; c. Bahwa tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung dibidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, terkandung pula dida- lamnya aspek pengawasan; d. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan tersebut, 367

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/080/SKNII1I2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASANDILlNGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. Bahwa pengawasan merupakan salah satufungsi pokok manajemen untuk menjaga danmengendalikan agar tugas-tugas yang harusdilaksanakan dapat berjalan sebagaimanamestinya sesuai dengan rencana dan aturanyang berlaku;

b. Bahwa Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebagai pengadilan negaratertinggi mempunyai kekuasaan untukmelakukan pengawasan peradilan, sertamelakukan pengawasan terhadap tingkahlaku dan perbuatan para peradilan;

c. Bahwa tugas dan tanggungjawab MahkamahAgung dibidang pengaturan dan pengurusanmasalah organisasi, administrasi, danfinansial badan peradilan dibawahMahkamah Agung, terkandung pula dida-lamnya aspek pengawasan;

d. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan tersebut,

367

Page 2: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

Mengingat

368

maka Mahkamah Agung perlu menetapkanPedeman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan lembaga peradilan, sebagaipetunjuk bagi pengadilan tingkat pertama,pengadilan tingkat banding, dan MahkamahAgung dalam melakukan pengawasan, baikpengawasan melekat, maupun pengawasantungsienal.

1. Undang-Undang Nemer 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nemer 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nemer 8 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nemer 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun2004;

5. Undang-Undang Nemer 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nemer 3 tahun 2006;

6. Undang-Undang Nemer 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer;

7. Undang-Undang Nemer 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomer 1 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;

Page 3: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

9. Undang-Undang Nemer 15 tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelelaan danTanggung Jawab Keuangan Negara;

10. Keputusan Presiden Nemer 21 Tahun 2004tentang Pengalihan Organisasi, Administrasidan Finansial di Lingkungan PeradilanUmum, Peradilan Tata Usaha Negara,Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

11. Keputusan Presiden Nemer 56 Tahun 2004tentang Pengalihan Organisasi, Administrasidan Finansial di Lingkungan Peradilan Militerdan Mabes TNI ke Mahkamah Agung;

12. Peraturan Presiden Nemer 13 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung;

13. Peraturan Presiden Nemer 14 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung;

14. Instruksi Presiden Nemer 15 Tahun1989 tentang Pedeman PelaksanaanPengawasan;

15. Instruksi Presiden Nemer 1 Tahun 1989tentang Pedeman Pengawasan Melekat;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINemer : KMAl012/SKlII1I1988 tanggal 18Maret 1988 tentang Pela Pembinaan danPengendalian Administrasi KepaniteraanPengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINemer: KMAl013/SKlIII/1988 tanggal 18Maret 1988 tentang Pel a Pembinaandan Pengendalian Administrasi PerkaraPeradilan Agama;

369

Page 4: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

Menetapkan

KESATU

370

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINomor : KMA/036/SKNII/1993 tanggal 17Juli 1993 tentang Pola Pembinaan danPengendalian Administrasi, KepaniteraanPengadilan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara;

19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINomor: KMAl007/SKlIV/1994 tanggal1 April1994 tentang Memberlakukan Buku 1 DanBuku II tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan;

20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : KMAl018/SKIII1I2006 tanggal 14Maret 2006 tentang Organisasi dan TataKerja Kepaniteraan Mahkamah AgungRepublik Indonesia;

21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - RINomor : MAiSEKl07/SKlIII/2006 tanggal 13Maret 2006 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Mahkamah Agung RepublikIndonesia.

MEMUTUSKAN:

PEOOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN 01LlNGKUNGAN LEMBAGA PERAOILAN.

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan diLingkungan Lembaga Peradilan sebagaimanatercantum dalam lampiran dengan sistematikasebagai berikut :Lampiran I Mengenai Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan;Mengenai Pemeriksaan Rutin!Reguler;Mengenai Pemeriksaan Keuangan;Mengenai Penanganan Pengaduan.

Umum

Lampiran II

Lampiran IIILampiran IV

Page 5: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan diLingkungan Lembaga Peradilan merupakanpetunjuk bagi para pejabat di lingkunganlembaga peradilan, dalam melaksanakan tugaspengawasan, baik pengawasan melekat maupunpengawasan fungsional;

Dengan ditetapkannya keputusan ini, makasemua ketentuan tentang pelaksanaanpengawasan di lingkungan lembaga peradilansepanjang yang telah diatur dalam keputusan inidinyatakan tidak berlaku lagi;

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman iniakan diatur lebih lanjut oleh Kepala BadanPengawasan Mahkamah Agung RepublikIndonesia;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan perbaikanseperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTAPada Tanggal : 24 Agustus 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

Ttd.

BAGIR MANAN

371

Page 6: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

--- ._-_ .... _---------------

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK I"!DONESIA

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINomor : KMA/080/SKNIII/2006Tanggal : 24 Agustus 2006

I. PEDOMAN PENGAWASAN

A Pengertian Umum

1. Pengawasarr Internal adalah pengawasan dan dalamlingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua)jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat danPengawasan Fungsional;

2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatanyang bersifat sebagai pengendalian yang terusmenerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadapbawahannya secara preventif dan represif, agarpelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secaraefektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatandan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yangdilakukan oleh aparat pengawasan yang khususditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalamsatuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasanfungsional ini dilaksanakan oleh Badan PengawasanMahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Pengawasan Rutin I Reguler adalah pengawasanyang dilaksanakan oleh Badan PengawasanMahkamah Agung, pengadilan tingkat banding,dan pengadilan tingkat pertama secara rutinterhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengankewenangan masing-masing;

372

Page 7: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

5. Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaanterhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan danbelanja negara (APBN) serta dana/bantuan pihakketiga yang sedang berjalan (current audit), dan atauyang telah direalisasikan beserta neraca (post audit)yang meliputi audit ketaatan (terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku), audit keuangan(dengan menggunakan standard akuntansi yangberlaku), dan audit operasional (apakah pengelolaanAPBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, danefektif);

6. Penanganan Pengaduan adalah rangkaian prosespenanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadapinstansi, atau pelayanan publik, atau tingkah lakuaparat peradilan dengan cara melakukan monitoring,dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atauklarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untukmengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukantersebut;

7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalahsatuan kerja pengawasan fungsional pada MahkamahAgung yang melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan tugas di Lingkungan Mahkamah Agungdan pengadilan disemua lingkungan peradilan;

8. Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakanuntuk mewujudkan tujuan yang diinginkan,meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalianlpengawasan dan penilaian serta evaluasi ataskegiatan yang dilakukan;

9. Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatanyang harus dilakukan untuk pelaksanaanpersidangan, meiiputi sistem pembagian perkara,penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang,pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan,dan tertib persidangan;

10. Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yangdilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tug as

373

Page 8: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

untuk mengelola penanganan perkara yang meliputiprosedur penerimaan perkara, keuangan perkara,pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, danpembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yangsudah ditetapkan;

11. Administrasi Umum adalah seluruh kegiatanyang berhubungan dengan pengelolaan dibidangkepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan,tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

12. Kinerja Pe/ayanan Publik adalah suatu tingkatpencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publikdibidang hukum dan keadilan yang mendukungterwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

13. Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yangdiambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasilpengawasan.

B. Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraantehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan,dan pelaksanaan tug as umum peradilan telahdilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan,perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal admi-nistrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraanperadilan.

d. Menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahuikenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan

374

Page 9: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan ataupimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dantindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugaspengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerjapelayanan publik pengadilan.

3. FungsiPengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilansesuai dengan rencana dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelolasecara tertib sebagaimana mestinya, dan aparatperadilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baikbagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitasputusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, danbiaya berperkara yang murah.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan

1. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dantanggungjawab pengawasan berada pada :

a. Oi Lingkungan Mahkamah Agung:Pimpinan Mahkamah Agung;Seluruh pejabat kepaniteraan Mahkamah Agung;Seluruh pejabat struktural di LingkunganMahkamah Agung.

b. Di lingkungan pengadilan tingkat banding:Pimpinan pengadilan tingkat banding;Seluruh pejabat struktural dilingkunganpengadilan tingkat banding.

c. Oi lingkungan pengadilan tingkat pertama :Pimpinan pengadilan tingkat pertama;Seluruh pejabat kepaniteraan;

375

Page 10: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

..--.-----------~

Seluruh pejabat strukturalpengadilan tingkat pertama.

dilingkungan

D. Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan

a. Ruang lingkup pengawasan meliputi penyelenggaraan,pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi,dan finansial peradilan;

b. Sasaran pengawasan :

1. Lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung,pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkatpertama;

2. Aparat peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung,pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkatpertama.

E. Bentuk dan Prinsip Pengawasan

1. Bentuk Pengawasan

Sentuk pengawasan terdiri atas :

a. Pengawasan langsung, yaitu dengan caramelakukan pemeriksaan;

b. Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukandengan melakukan pengujian atau penilaian ataslaporan atau isi dokumen.

2. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip:

a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasandilakukan semata-mata untuk kepentingan lembagaperadilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya;

b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasandilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yangtelah, ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara, peraturan perundang-undangan yang

376

Page 11: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

----~---

terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etikdan Code of Conduct hakim;

c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasandilakukan oleh aparatlpersonil yang ditunjuk untuk itudengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraiantugas yang jelas;

d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasandilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yangtelah ditentukan;

e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasandilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkaituntuk mencegah terjadinya Over-Lapping;

f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwapengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinyatumpang tindih dalam melakukan pengawasan;

g. Efesien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertianbahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktuyang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yangbermanfaat secara maksimal.

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pengawasan Rutin I Reguler

Pengawasan rutin/reguler ini dilaksanakan denganmelakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadapseluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraanyang mencakup administrasi persidangan, danadministrasi perkara;

2. pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretari-atan yang mencakup administrasi kepegawaian,keuangan (current audit), inventaris, dan administrasiumum lainnya;

3. evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan,kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kuali-tas pelayanan publik.

377

Page 12: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

B. Pengawasan Keuangan

Pelaksanaan pengawasan keuangan ini meliputi :

1. Current Audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaanAPBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedanqberjalan yang merupakan bagian dan pengawasanreguler/rutin;

2. Post Audit yaitu pemeriksaan dan review ataslaporan realisasi APBN dan neraca.

C. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian danpengawasan, yaitu pengawasan terhadap :

1. Tingkah laku aparat lembaga peradilan;2. Manajemen dan kepemimpinan lembaga perdilan;3. Kinerja lembaga peradilan;4. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan

III. PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

A. Pelaporan

Hasil pemeriksaan rutin/reguler, pemeriksaan keuangan,dan penanganan pengaduan harus dituangkan dalambentuk laporan tertulis yang memuat uraian pendahuluan,berita acara pemeriksaan, kesimpulan atau pendapat,rekomendasi, dan lampiran-Iampiran.

B. Rekomendasi

Rekomendasi adalah merupakan usul atau saran danpelaksana pengawasan berdasarkan kesimpulan ataupendapat dan hasil pemeriksaan.

Rekomendasi ini dapat berupa :

1. pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang ditemui;2. penyempurnaan-penyempurnaan atas kekurangan-

kekurangan yang ditemui;3. perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang

ditemul;

378

Page 13: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

4. pejatuhan hukuman disiplin atau pengenaan tindakanterhadap aparat yang terbukti atau terindikasimelakukan pelanggaran atau penyimpangan.

C. Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah pelaksanaan dan rekomendasi hasilpengawasan. Tindak lanjut ini dilaksanakan oleh pihakatau pejabat yang ditentukan didalam rekomendasi hasilpengawasan yaitu :

1. petugas / pejabat pengelola administrasi peradilan(misalnya untuk melakukan pembetulan, penyem-purnaan, atau perbaikan dalam mengelolaadministrasi);

2. pimpinan, pejabat kepaniteraan, dan pejabatkesekretariatan pengadilan tingkat banding danpengadilan tingkat pertama yang berwenang

3. pimpinan, pejabat kepaniteraan, dan pejabatkesekretariatan Mahkamah Agung.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

Ttd.

BAGIR MANAN

379

Page 14: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

----------- ----------

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RINomor : KMA/060/SKlVIIII2006Tanggal : 24 Agustus 2006

I. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN RUTIN I REGULER

A. Pengawasan Rutin I Reguler dilaksanakan denganmaksud untuk :

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilandengan baik dan benar.

2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.3. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan

sesuai dengan program kerja.4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat

dan terhormat.5. Menjaga citra aparat peradilan yang professional,

bersih dan berwibawa.6. Meningkatkan kinerja peiayanan publik.7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna

pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penya-

lahgunaan wewenang.

B. Pengawasan Rutin I Reguler dilaksanakan dengantujuan:

1. Menopang kerangka manajemen peradilan yang baik.

2. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran,kecepatan, dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuaidengan tugas pokok dan fungsi peradilan.

3. Memberikan masukan berupa data, fakta,pertimbangan, dan rekomendasi kepada atasansebagal bahan untuk pengambilan keputusan.

380

Page 15: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

II. OBJEK DAN RUANG UNGKUP PENGAWASAN RUTIN IREGULER

A. Obyek Pengawasan Rutin

1. Objek dan pengawasan rutin/reguler adalah:

Satuan kerja/unit di Lingkungan MahkamahAgung.Pengadilan tingkat banding dan keempatlingkungan peradilan.Pengadilan tingkat pertama dan keempatlingkungan peradilan.

2. Objek dan pengawasah rutin/reguler ditetapkan padaawal tahun anggaran dan direncanakan dalamprogram kerja pengawasan tahunan.

3. Pengecualian dan ketentuan butir 11.1.b diatasditetapkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung atauKepaa Badan Pengawasan Mahkamah Agung denganberbagal pertimbangan.

B. Ruang Lingkup Pengawasan Rutin I Reguler

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja,pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan,serta evaluasi kegiatan.

2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasiperkara, administasi persidangan dan pelaksanaaneksekusi, serta administrasi umum.

3. Mutu pelayanan publik.

4. Kinerja pengadilan.

381

Page 16: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

III. PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENGAWASAN RUTIN IREGULER

A. Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan denganmelakukan pemeriksaan terhadap objek-objekpemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan :

a. Program kerja.b. Pelaksanaan/pencapaian target.c. Pengawasan dan pembinaan.d. Kendala dan hambatan.e. Faktor-faktor yang mendukung.f. Evaluasi kegiatan.

2. Administrasi Perkara:

a. Prosedur penerimaan perkara.b. Prosedur penerimaan permohonan banding.c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan

kembali.e. Prosedur penerimaan permohonan grasilremisi

untuk perkara pidana.f. Keuangan perkara.g. Pemberkasan perkara dan kearsipan.h. Pelaporan.

3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

a. Sistem pembagian perkara dan penentuanmajelis hakim.

b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaianperkara.

c. Minutasi perkara.d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

4. Administrasi Umum:

a. Kepegawaian.b. Keuangan.

382

Page 17: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

c. Inventaris.d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

5. Kinerja pelayanan publik :

a. Pengelolaan manajemen.b. Mekanisme pengawasan.c. Kepemimpinan.d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia.e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan,

kebersihan dan kerapihan.g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.h. Tingkat pengaduan masyarakat.

B. Pengawasan rutin/regu!er dilakukan dalam bentukpemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatanyang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakanperbandingan antara sesuatu yang telah atau akandilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnyadilaksanakan menurut ketentuan peraturan yangberlaku.

IV. PROSEDUR DAN TAHAPANPENGAWASAN RUTIN I REGULER

PELAKSANAAN

Prosedur dan tahapan pelaksanaan pengawasan rutin/reguleradalah sebagai berikut :

A. Penentuan objek pengawasan.

1. Pengadilan tingkat banding menentukan objekpengawasan yaitu pengadilan-pergadilan tingkat pertamadibawahnya secara sistematis sesuai dengan rencanakerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anggaranyang tersedia;

2. Badan Pengawasan menentukan objek pengawasan yaitusatuan-satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung,pengadilan-pengadilan tingkat banding, dan pengadilan-pengadilan tingkat pertama secara sistematis sesuai

383

Page 18: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya,dan anggaran yang tersedia;

B. Perstapan pelaksanaan pengawasan.

1. Pemantauan (monitoring) melalui teknis analisis,observasi, perbandingan dan evaluasi atas laporanberkala dan objek pemeriksaan atau informasi baikyang diperoleh dan sumber internal maupuneksternal.

2. Penelaahan

Proses ini adalah tahap mempelajari aktivitas kegiatanobjek pemeriksaan, ketentuan perundang-undangan,kondisi dan latar belakang, termasuk laporan-Iaporandan 'dokumen-dokumen yang berkenaan denganobjek pemeriksaan, antara lain untuk menentukanaparat pengawas fungsional yang dipandang tepatmelaksanakan tugas pengawasan.

3. Penunjukan/pembentukan tim pemeriksa

Tim pemeriksa ditunjukldibentuk dengan menerbitkansurat tugas yang terdiri dan pemeriksa, sekretaris danstaf.

4. Mempersiapkan rencana kerja pemeriksaan, termasukmempersiapkan blangko-blangko atau formulir-formulir yang akan digunakan dalam pemeriksaan.

5. Pemberitahuan kepada atasan objek pemeriksaantentang akan dilakukan pengawasan.

6. Mengadakan komunikasi dengan objek pemeriksaan.

C. Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan.

2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedurpemeriksaan dengan analisa-analisaltehnik-tehnikpemeriksaan.

384

Page 19: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

---------------_ ....._---

3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemenobjek pemeriksaan.

4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan),keakuratan nilai/data dan kegiatan-kegiatan objekpemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir IIIdiatas.

5. Melakukan pemeriksaan terhadap :

Register perkara, buku keuangan, berkas perkaratertentu, surat-surat dan dokumen lainnya.Sarana dan prasarana fisik, dengan caraobservasi dan review dokumen/data.Pejabat penanggung jawab, dengan cararnelakukah wawancra atau tanya jawab.Kondisi umum secara kwalitatif (kebersihan,kerapihan, ketertiban, dan kenyamanan).Kondisi umum secara normatif (tertibadministrasi, kedisiplinan, kepemimpinan,pembinaan dan etos kerja).Administrasi umum (kepegawaian, keuangan,inventaris, tertib persuratan perkantoran danperpustakaan).Dan lain-lain;

D. Pembuatan Lembar Temuan dan PenandatangananKontrak Kine,rja.

1. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan.

2. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dantanggapan objek pemeriksaan atas temuan.

3. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukanjangka waktu tertentu, maka pimpinan obyek pengawasandiminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa labersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu.Kontrak kinerja tersebut akan digunakan kemudian apabiladiadakan kembali pengawasan rutin.

385

Page 20: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

E. Ekspos I Klarifikasi

Selesai pemeriksaan diadakan ekspos/klarifikasi dihadapanmanajemen/objek pemeriksaan, yaitu memaparkan temuan-temuan dan meminta tanggapan dan manajemen/objekpemeriksaan serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

F. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

1. Selesai melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa membuatlaporan hasil pemeriksaan.

2. Sistimatika laporan hasil pemeriksaan (LHP) terdiri atas :

Bab I PendahuluanBab ll : Uraian+lasll Pemeriksaan.Bab III : Kesimpulan dan Rekomendasi

3. Isi LHP terdiri dari :

Pendahuluan berisi dasar pemeriksaan, nama ketuadan anggota tim pemeriksa, sasaran pemeriksaan danlamanya pemeriksaan;Uraian hasil pemeriksaan memuat informasi rinci dansetiap temuan pemeriksaan yang dilengkapi dengandatapendukung.Ringkasan hasil pemeriksaan memuat kesimpulandari uraian hasil pemeriksaan.

Sedangkan rekomendasi, adalah hal-hal yang perluditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang terhadapkesimpulan hasil pemeriksaan.

4. Selambat-Iambatnya 14 hari setelah pemeriksaan berakhir,ketua tim sudah harus menyampaikan laporan hasilpemeriksaan kepada pejabat yang memberi perintah danpejabat yang berwenang, termasuk atasan objekpemeriksaan melalui Kepala Badan PengawasanMahkamah Agung.

386

Page 21: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

5. Dalam hal yang sangat penting dan mendesak, LHP dapatdisampaikan secara lisan, akan tetapi harus segera dilkutidengan laporan tertulis.

V. HUBUNGAN PENGAWASAN RUTIN I REGULER DANPENGAWASAN MELEKAT

A. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembagaperadilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagaibagian dan pelaksanaan fungsinya untuk melakukanpemeriksaan (rutin/reguler) dalam upaya pengendalianinternal;

B. Pada pengadilan tingkat banding, wakil ketua bertindakselaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasandengan mengkoordinir para Hakim Tinggi PengawasDaerah (masing-masing pengadilan tingkat pertamadibawahnya) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (unit-unit kerja dipengadilan tingkat banding tersebut) yang telahditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang paniterapengganti dan staff sebagai tenaga administrasi.

C. Pada pengadilan tingkat pertama, Wakil Ketua bertindakselaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasandengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang danhakim pengawas dan pengamat (KIMWASMA T) yang telahditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang paniterapengganti dan staff sebagai tenaga administrasi.

VI. REKOMENDASI DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Hasii pengawasan seialu harus disertai denganrekomendasi dan tim pemeriksa yang ditujukan kepadapmpinan yang berwenang sebagai saran untukditindaklanjuti;

B. Tim pemeriksa wajib untuk memantau sejauh manarekomendasi mereka ditindaklanjuti oleh pimpinan yangberwenang;

387

Page 22: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …

C. Termasuk dalam pengertian rekomendasi adalahpernyataan dan objek pemeriksaan yang dituangkandalam bentuk tertulis bahwa ia bersedia memperbaikipenyimpangan, kekeliruan, dan atau kekurangan-kekurangan dalam tenggang waktu yang disepakatibersama (kontrak kinerja).

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

Ttd.

BAGIRMANAN

388