Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik …repository.unika.ac.id/20308/7/15.C1.0065 DANIEL INDRA... · 2019. 11. 19. · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

168

169

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor : 02/PDT.SUS-HKI /2015/PN.NIAGA. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara Hak Kekayaan Intelektual , pada peradilan tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. INTER SPORT MARKETING ,Perseroan Terbatas, yang di dirikan

berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ,

berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Boutique office park

Nomor B/2 , Jalan H. Benyamin Suaeb, blok A6, Kemayoran ,

Jakarta 10630 dalam hal ini diwakili oleh Drs. IMANSYAH

BUDIANTO selaku Direktur oleh karenanya sah bertindak untuk

dan atas nama PT INTER SPORT MARKETING

memberi kuasa kepada :

1.WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA. SH.MH ; 2.

MUSYAFAH ACHMAD. SH ; 3 ADI SUSANTO. SH ; 4.

WHINDY SANJAYA. SH ; 5. NICOLAS B. B BANGNGOE.

SH, Advokat-Konsultan Hukum , berkantor di WAHYU

PRIYANKA NP & PARTNERS , Jl. Wates Km. 3 5 , No. 179,

Kasihan , Bantul , D.I.Yogyakarta. 55182 , berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 11 November 2014 ;

selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T ;

M E L A W A N

PT. METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG , berkedudukan di

jalan H. Agus Salim No. 2-4 Semarang

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


selanjutnya disebut sebagai :T E R G U G A T;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan

ditandatangani oleh kuasanya tersebut tertanggal 10 Maret 2014, yang dimasukkan dan

di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada

tanggal 10 Maret 2015 di bawah Nomor Register 02/Pdt.Sus/ HKI / 2015 /

PN.NIAGA. Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT INTER SPORT

MARKETING (PTASM), dengan Nomor akta 02 tertanggal 05 Oktober 2010,

yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH Notaris di Jakarta,

yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, nomor :

AHU-09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPS) PT INTER SPORT MARKETING No. 05, tertanggal 05 Mei 2014,

yang dibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA, SH, Notaris di Jakarta, yang

mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT

INTER SPORT MARKETING pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei

2014;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010

hingga sekarang, PENGGUGAT telah menggunakan nama badan hukum tersebut

yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang

dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan

badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di

luar negeri;

3. Bahwa dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni FIFA

WORLD CUP BRAZIL 2014 (Piala Dunia Brazil 2014), PENGGUGAT adalah

PENERIMA LISENSI ("LICENSEE") dari FEDERATION INTERNATIONAL

DE FOOTBALL ASSOCIATION ("FIFA") yang merupakan sebuah organisasi

sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044,

Zurich, Swiss untuk Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik

Indonesia;

4. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan "FIFA" telah pula dibuat dan

ditandatangani License Agreementdengan THE FEDERATION

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ZURICH.

Dimana PENGUGAT adalah selaku "Master Right Holder" atas MEDIA

RIGHTS OF 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL untuk seluruh wilayah Republik

Indonesia berdasarkan License Agreement yang telah ditandatangani antara PT

Inter Sport Marketing dengan THE FEDERATION INTERNA77ONALE DE

FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ZURICH tertanggal 5 Mei 2011, berkaitan

dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang

ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-

even FIFA lainnya;

3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Bahwa sebagai Penerima Lisensi (License) PENGGUGAT dengan penuh itikad

baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi "perjanjian Asensi

tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia". PENGGUGAT melalui Kuasa dan Konsultan HKI Turman M.

Panggabean, SH., MH pada Kantor ABSOLUT Patent & Trade Mark, telah

mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.1, J1. H.R. Rasuna Said Kay. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal

23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei

2014;

6. Bahwa di dalam License Agreement tertanggal 05 Mei 2014 antara PENGGUGAT

dengan "FIFA", PENGGUGAT selaku Penerima Lisensi sebagai Master Right

Holder di seluruh Wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media,

antara lain :

a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya :

1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas

dasar live, deleyed atau repeat.

2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;

3) Highlights atas dasar delayed atau repeat

b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya :

1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar

live, deleyed atau repeat.



c. Hak-Hak Radio

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




d. Internet



e. Periklanan dan Promosi

f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang

g. Properti Intelektual

h. Sub Lisensi

i. Hak-hak Eksibisi Publik ( Hak-hak Areal Komersial )

7. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah

Republik Indonesia dalam pelaksanaannya PENGGUGAT telah memberikan Sub

Lisensi kepada TV.ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/

program 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL dengan system Free to Air

Broadcaster. Kemudian diantaranya kepada K-VISION dan VIVA+ secara

eksklusif untuk menyiarkan / program 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL

dengan system Pay TV Broadcaster serta untuk internet mobile rights kepada

Domikado;

8. Bahwa terhadap hak-hak Ekshibisi Publik atau hak-hak Areal Komersial atau

untuk Kepentingan Komersial selanjutnya PENGGUGAT telah menunjuk PT

NONBAR secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator

tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan PT. ISM

kepada PT. NONBAR No : 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12 November

2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT INTER SPORT MARKETING

Kepada PT NONBAR Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014.

Bahwa berdasarkan ekslusifitas ini, Tidak ada pihak lain, termasuk tetapi tidak

terbatas pada para broadcaster, yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas

5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran

FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 secara komersial ditempat-tempat komersial

(hotel, mall, gedung pertemuan, Restaurant, Cafe,Lounge dan atau tempat-tempat

berkumpulnya masyarakat lainnya) yang mana penyelenggara dan atau

dikomersialkan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan

keuntungan secara komersial dengan adanya siaran 2014 FIFA WORLD CUP

BRAZIL;

9. Bahwa kegiatan nonton bareng dan atau penggunaan atau penayangan Siaran

Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan

komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran FIFA

WORLD CUP BRAZIL 2014, sebagai bagian dari Hak PENGGUGAT untuk

mempromosikan dan melindungi, Hak Siar 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di

wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan FIFA WORLD CUP

BRAZIL 2014;

10. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan sosialiasi, pengumuman maupun

teguran terkait Hak atas Siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara nasional

melalui Media Cetak Nasional, antara lain :

a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2014,

halaman 14;

b. Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni 2014, halaman

4;

c. Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni 2014,

halaman 9:

11. Bahwa selanjutnya TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam biding

jasa perhotelan yang meliputi jasa penginapan dan pengadaan makanan serta

minuman secara komersial dengan brand nama "'New Metro Hotel", yang

beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, Jawa Tengah;

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


12. Bahwa berdasarkan hasil temuan dan monitoring di wilayah Jawa Tengah, telah

ditemukan fakta sebagai berikut :

a. Bahwa TERGUGAT telah mempromosikan, mengumumkan,

menginformasikan, kepada khalayak umum, termasuk namun tidak terbatas

kepada pengunjung New Metro Hotel (Konsumen TERGUGAT), apabila di

tempat TERGUGAT (New Metro Hotel) menayangkan dan mengadakan

kegiatan acara NONTON BARENG FINAL PIALA DUNIA 2014 pada

tanggal 14 Juli 2014 secara komersial;

b. Bahwa dalam kegiatan acara nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014,

TERGUGAT telah pula menarik sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) / untuk tiket masuk, bagi setiap orang yang ingin melihat/

menyaksikan Siaran FINAL FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 di Tempat

TERGUGAT (New Metro Hotel);

c. Bahwa disamping Perbuatan TERGUGAT yang mengadakan kegiatan nonton

bareng Final Piala Dunia Brazil 2014, TERGUGAT secara tanpa hak telah

pula mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di

KamarKamar Hotel milik TERGUGAT;

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT secara tanpa hak yang menyiarkan atau

menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil

2014 secara Komersiil termasuk mendistribusikan atau menyalurkan Siaran Piala

Dunia Brazil 2014 di Kamar-kamar Hotel milik TERGUGAT ternyata tidak

memiliki ijin lisense dari PT NONBAR yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT;

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menayangkan siaran piala dunia secara

komersial tanpa Ijin dari dari PT NONBAR yang telah ditunjuk oleh

PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat

merugikan PENGGUGAT;

7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


15. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun

immateriii akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp 33.225.500.000,- (tiga

puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan

perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :1. Biaya Tarif Hak Siar Distribusi Siaran ke

Kamar dan Nonton Bareng FIFA WorldCup Brazil 2014, untuk Kategori Hotel(Venue& Rooms), Hotel Bintang3,pertanggal 23 Mei -2014, belum termasukPPN 10 % =

Rp. 60.000.000,-

2. Denda atas Penayangan Siaran FIFAWorld Cup Brazil 2014, tanpa Ijin dariPENGGUGAT sebesar 20 x Lisensi HotelBintang 3 =

Rp.1.200.000.000,-

3. Keuntungan/Pendapatan TERGUGAT darihasil penjualan Tiket Nonton BarengPertandingan FIFA World Cup Brazil 2014sebanyak 64 pertandingan. Denganperhitungan, Jumlah Tiket = 200 kursi x64 pertandingan x @Rp. 50.000,- :

Rp. 640.000.000

4. Pendapatan/Keuntungan yang diperoleholeh TERGUGAT dari transaksi Penjualanmakan dan minum, yang apabiladiperkirakan sebesar = 200 kursi x 64Pertandingan X @50,000,- X 70 %

Rp. 448.000.000

5. Pendapatan/Keuntungan yang diperolehTERGUGAT dari penjualan kamar danroom service sebesar 90 kamar x Rp.325.000,- x 30 hari;

Rp. 877.500.000

Total Kerugian Materiil Rp. 3.225.500.000

b. Kerugian Immaterial :

Disamping kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT,

PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial, yang mana

PENGGUGAT selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas

PENGGUGAT dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang

mengakibatkan PENGGUGAT mendapatkan teguran langsung dari FIFA,

yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 30.000.000.000,-

(tiga puluh miliar rupiah) ;

16. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoil), mohon

agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik

TERGUGAT baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT

yakni terhadap Tanah dan Bangunan.Milik TERGUGAT yang dikenal dan

terletak di Jalan H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, Jawa Tengah ;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik

maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan

dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu

secara serta merta (uit voobaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum yang

dilakukan oleh TERGUGAT;

18. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, PT NONBAR yang telah ditunjuk oleh

PENGGUGAT telah pula memberikan peringatan/somasi kepada TERGUGAT

sebagaimana dalam Surat Somasi No 303/SKLB-WP/IX/2014, tertanggal 1

September 2014 dan Surat Somasi No 321/SKLB-WP/IX/2014, Tertanggal 13

September 2014, tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian

terkait permasalahan ini;

19. Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan

TERGUGAT, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan

memutuskan perkara ini.

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas, maka mohon

kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, agar dapat

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Milik

TERGUGAT yang dikenal dan terletak di jalan H. Agus Salim No. 2-4,

Semarang, Jawa Tengah;

3. Menyatakan Sah nya License Agreement tertanggal 5 Mei 2011 antara PT INTER

SPORT MARKETING (PENGGUGAT) dengan THE FEDERATION

INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ZURICH;

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan

menimbulkan kerugikan pada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT- untuk membayar kepada PENGGUGAT sejumlah

uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp 33.225.500.000,- (tiga puluh tiga milyar

dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai

berikut :

a. Kerugian Materiil :1. Biaya Tarif Hak Siar Distribusi Siaran ke Rp. 60.000.000,-

Kamar dan Nonton Bareng FIFA WorldCup Brazil 2014, untuk Kategori Hotel(Venue& Rooms), Hotel Bintang3,pertanggal 23 Mei 2014, belum termasukPPN 10 % :

2. Denda atas Penayangan Siaran FIFA Rp.1.200.000.000,-World Cup Brazil 2014, tanpa ijin dariPENGGUGAT sebesar 20 x Lisensi HotelBintang 3 :

3. Keuntungan/Pendapatan TERGUGAT darihasil penjualan Tiket Nonton Bareng

Rp. 640.000.000

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pertandingan FIFA World Cup Brazil 2014sebanyak 64 pertandingan. Denganperhitungan, Jumlah Tiket : 200 kursi x64 pertandingan x @Rp. 50.000,- :

4. Pendapatan/Keuntungan yang diperoleh Rp. 448.000.000oleh TERGUGAT dari transaksi Penjualanmakan dan minum, yang apabiladiperkirakan sebesar : 200 kursi x 64Pertandingan X @50,000,- X 70 %

5. Pendapatan/Keuntungan yang cliperolehTERGUGAT dari penjualan kamar danroom service sebesar : 90 kamar x Rp.325.000,- x 30 hari;

Rp. 877.500.000

Total Kerugian Material : Rp. 3.225.500.000

b. Kerugian Immateriil

Disamping kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT,

PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai

dengan sejumlah uang sebesar Rp : 30:000.000.000,- (tiga puluh milyar

rupiah).

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) uit

voobaar bij vooraad meskipun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex aquo et

bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah

datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas

sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama LUHUT

SAGALA, SH.MH dan WENANG NOTO BUWONO. SH.MH berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2015 ;

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah

mengupayakan dan menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian , akan tetapi

tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan

gugatan, dan pihak penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya.

Menimbang,bahwa terhadap gugatan tersebut pihak tergugat melalui kuasa

hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 07 April 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan eksepsi sebagaimana akan diuraikan di

bawah ini, TERGUGAT secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT - PENGADILAN NIAGA TIDAK

BERWENANG MENGADILI

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti

kerugian. Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan

Niaga

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undanq No. 19 tahun 2002

tentang Hak Cipta (undang-undang yang berlaku pada saat itu), gugatan yang

menjadi kompetensi Pengadilan Niaga adalah gugatan ganti kerugian atas

pelanggaran hak cipta. Kemudian di dalam Pasal 56 secara limitatif telah

ditentukan bahwa yang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian atas

pelangaran hak cipta adalah pemegang hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut

dapat disimpulkan bahwa gugatan vang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga

adalah gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh pemegang hak cipta.

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Selain itu, yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga dalam bidang hak cipta

adalah gugatan yang diajukan oleh pencipta/ahli warisnya dalam hal tanpa

persetujuannya: pihak lain meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam

ciptaan, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau

mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan (vide Pasal 55 UU No. 19

Tahun 2002).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka gugatan-gugatan lain selain

gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta, bukan

kompetensi Pengadilan Niaga. Oleh karena itu gugatan perbuatan melawan

hukum dan ganti rugi bukanlah kompetensi Niaga, sehingga sudah seharusnya

Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo dan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI TENTANG PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mendalilkan dirinya sebagai penerima

lisensi. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penerima lisensi

bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan

hukum dan ganti kerugian terkait pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga.

Lebih jelasnya, Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 telah menetapkan

bahwa hanya ada 2 (dua) pihak yang memiliki kapasitas secara hukum untuk

mengajukan gugatan yakni pencipta/ahli warisnya dan gugatan yang diajukan

oleh pemegang hak cipta, hal ini secara tegas telah diatur dalam :

- Pasal 55, PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENCIPTA/AHLI WARISNYA,

dalam hal tanpa persetujuannya : pihak lain meniadakan nama pencipta yang

tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya,

mengganti atau mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan ;

- Pasal 56, PENGAJUAN GUGATAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA,

dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa UU No. 19 tahun

2002 tidak mengenal pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang

diajukan oleh penerima lisensi di Pengadilan Niaga. Perlu Penggugat pahami

bahwa Penerima Lisensi bukanlah pemegang hak cipta yang berhak mengajukan

gugatan Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Lisiensi adalah izin yang

diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain

untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak

terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Mengacu kepada definisi tersebut maka

Penerima Lisensi hanya berhak untuk memperbanyak day atau mengumumkan

suatu ciptaan. Sedangkan hak untuk mengajukan gugatan tetap ada pada pencipta/

ahli warisnya atau pada pemegang hak cipta.

Demikian halnya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta

adalah Pencipta, Pemegang Hak atau hak terkait, (vide Pasal

99). In casu, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

mengenai siaran, maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan

seharusnya adalah ilembaga penywran, bukan Penggugat yang kapasitasnya

hanya sebagai penerima lisensi.

Dengan demikian Penggugat dalam perkara aquo bukanlah pihak yang

mempunyai kapasitas untuk menggugat (tidak memiliki persona standi in judicio).

Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

3. EKSEPSI PEREMPTORIA (GUGATAN PREMATUR)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti rugi atas

perbuatan melawan hukum tersebut.

Gugatan Penggugat dengan konstruksi demikian sangat prematur mengingat

sampai dengan saat ini tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan adanya

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang ada kaitannya dengan

pelanggaran hak-hak Penggugat sebagai penerima lisensi.

Dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual, gugatan perbuatan melawan

hukum yang disertai dengan tuntutan, ganti rugi hanya dapat diajukan apabila

perbuatan melawan hukumnya telah terbukti dengan adanya putusan pidana.

Artinya bahwa gugatan ganti kerugian terkait dengan hak kekayaan inteiektuai

(hak cipta) hanya akan dikabulkan apabila kesalahan tergugat telah terbukti

dengan adanya putusan pidana yang menyatakan tergugat tersebut bersalah

melakukan tindak pidana di bidang hak cipta. Namun apabila belum atau tidak

ada putusan pidana tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum dan

tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Hal ini sejalan dengan doktrin ajaran perbuatan melawan hukum, yang

menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila telah terpenuhi 2

(dua) unsur perbuatan melawan hukum yaitu

- Adanya kesalahan ;

- Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian

Namun apabila salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada

perbuatan melawan hukum. Doktrin ini berlaku dalam lapangan hukum hak

kekayaan intelektual khususnya hak cipta, mengingat seluruh pelanggaran hak

cipta oleh pembuat undang-undang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Sehingga

keberadaan putusan pidana yang membuktikan kesalahan tergugat merupakan

suatu hal yang mutlak dan harus ada.

Mengenai hal ini sejalan dengan pendapat H. OK. Saidin , S.H., M.Hum, Pakar

Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Universitas Sumatera Utara, (dalam buku

Aspek Hukum Hak Kekavaan Intelektual 2004 ; 122123) yang menyatakan

sebagai berikut :

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih

dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu

- Adanya orang yang melakukan kesalahan ;

- Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur itu telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke.

Pengadilan gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UHC

Indonesia. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu dimajukan secara serentak

dengan tuntutan pidananya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu

menentukan harus ada kesalahan (apakah disengaja atau karena kelalaian), maka

sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang

menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara

pidana dan perkara perdata. Jangan, sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan

bersalah gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Seandainya gugatan

ganti rugi itu dikabulkan, berselang beberapa hari putusan hakim pidana

menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah barang tentu hal ini akan

merumitkan dalam proses penegakan hukum selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nyata dan tidak terbantah bahwa gugatan

perbuatan melawan hukum dan ganti rugi hanya dapat diajukan setelah adanya

putusan pidana. Hal ini sebenarnya telah diketahui dan sangat disadari oleh

Penggugat, karena Penggugat telah pernah melaporkan TERGUGAT di

Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada bulan Oktober 2014. Namun hingga saat ini

perkembangan atas laporan polisi ini tidak diketahui oleh TERGUGAT. Oleh

karena itu maka sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu harus menunggu

putusan pidana terkait dengan laporan polisi tersebut baru kemudian dapat

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi.

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


In casu, karena gugatan Penggugat diajukan tanpa adanya putusan pengadilan

dalarn perkara pidana maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima.

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa di dalam surat gugatan, yang ditarik sebagai subjek Tergugat tertulis

dalam surat gugatan adalah PT. Metro Hotel Internasional Semarang. Kemudian

didalam posita gugatan diuraikan bahwa tergugat tersebut adalah sebagai

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan dengan brand nama

"New Metro Hotel" yang beralamat di JI. H. Agus Salim No. 2-4 Semarang

(posita gugatan nomor 11).

Bahwa jika benar yang hendak digugat adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang jasa perhotelan dengan nama "New Metro Hotel" yang beralamat di JI. H.

Agus Salim No. 2-4 Semarang, maka Penggugat telah salah dalam menentukan

subjek Tergugat. Karena nama perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

perhotelan dengan nama "New Metro Hotel" yang beralamat di JI. H. Agus Salim

No. 2-4 Semarang BUKAN PT. Metro Hotel Internasional Semarang, dan PT.

Metro Hotel Internasional Semarang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan

New Metro Hotel.

Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa pemilik sekaligus pengelola hotel dengan

nama "New Metro Hotel" adalah PT. Metro Hotel International, BUKAN PT.

Metro Hotel Internasional Semarang. Kedua nama tersebut sangat berbeda

sehingga sudah barang tentu keduanya merupakan entitas hukum yang berbeda

pula. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang mengadili

perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklaard) dengan alasan error in persona karena Penggugat salah dalam

menentukan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat.

17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang telah dikemukakan pada bagian

eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan kembali pada

bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa di dalam gugatan didalikan bahwa Penggugat sebagai Penerima License

dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) untuk Siaran Piala

dunia 2014 di seluruh wilayah RepubliK Indonesia berdasarkan License

Agreement yang ditandatangani oleh FIFA dengan Penggugat.

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT mensomeer Penggugat untuk

membuktikan keberadaan License Agreement tersebut dan Penggugat juga harus

membuktikan bahwa pihak yang mewakili FIFA dalam license agreement

tersebut adalah orang yang berwenang untuk mewakili FIFA sebagaimana

disebutkan dalam satuta FIFA. Hal ini mutlak harus dipenuhi oleh Penggugat

untuk membuktikan kebenaran dan validitas license agreement tersebut. Oleh

karena itu apabila statuta tersebut tidak dibuktikan maka dalil-dalil gugatan

Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bahwa di dalam posita gugatan nomor 5 Penggugat mendalilkan telah memenuhi

kewajibannya melakukan pencatatan perjanjian leisensi di Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM

RI.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, karena berdasarkan

penelusuran TERGUGAT, perjanjian lisensi antara Penggugat dengan FIFA tidak

pernah dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat

Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena perjanjian lisensi

belum tercatat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang

No. 19 Tahun 2002 perjanjian lisensi tersebut tidak memilliki akibat hukum bagi

pihak ketiga sehingga penerima lisensi tidak berhak untuk mengajukan tuntutan

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kepada pihak ketiga termasuk kepada TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut

maka, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa di dalam surat gugatannva Penggugat mendalilkan menerima lisensi dari

FIFA. Kemudian dalam posita gugatan nomor 3 disebutkan bahwa yang menjadi

objek perjanjian lisensi tersebut adalah tayangan (siaran) piala dunia 2014 untuk

seluruh wilayah R!.

Berdasarkan posita tersebut diketahui bahwa objek perjanjian lisensi adalah siaran

Piala Dunia Brazil 2014. Siaran piala dunia tidak termasuk dalam kategori ciptaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 19 Tahun

2002 (undang-undang yang berlaku saat itu). Siaran adalah hak terkait,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut :

"hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi

pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya : bagi produser

rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau

rekaman bunyinya : dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat memperbanyak,

atau menyiarakan siarannya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut jelas dan tidak dapat disangkal

bahwa siaran, termasuk siaran piala dunia, adalah hak terkait, bukan hak cipta.

Oleh karena siaran adalah hak terkait, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49

ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, maka yang memiliki hak untuk

melarang pihak lain menyiarkan siaran a quo adalah Lembaga Penyiaran,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (3) UndangUndang No. 19 Tahun

2002 yang berbuyi sebagai berikut :

“ Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat , memperbanyak, dan/

atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa

kabel, atau melalui system elektromagnetik lain “

19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


In casu, Penggugat maupun FIFA bukanlah Lembaga Penyiaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun

2002, sehingga karenanya baik Penggugat maupun FIFA tidak berhak untuk

melarang pihak manapun, termasuk TERGUGAT, untuk menyiarkan siaran piala

dunia.

Oleh karena itu tindakan Penggugat mengajukan gugatan kepada TERGUGAT

terkait dengan penyiaran piala dunia merupakan tindakan yang tidak berdasar

hukum, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk

seluruhnva.

5. Bahwa selain berdasarkan alasan bahwa Penggugat bukan lembaga penyiaran,

dasar gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan sangat rancu mengingat

Penggugat telah melimpahkan haknya dan telah menunjuk PT. NONBAR

sebagai pengawas izin dan pemasaran FIFA world cup Brazil 2014 (posita nomor

8). Oleh karena adanya pelimpahan dan penunjukan tersebut maka Penggugat

(PT. Inter Sport Marketing) tidak berhak melakukan tuntutan hukum apapun

terhadap TERGUGAT. Terkait dengan penunjukan dan pelimpahan tersebut PT.

NONBAR telah pernah menyampaikan somasi kepada TERGUGAT. Di dalam

somasi tersebut PT. NONBAR menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pihak

yang berhak dalam pengelolaan, pengawasan, pemasaran dan pengawasan ini

siaran FIFA World Cup Brazil 2014 untuk wilayah RI. Berdasarkan hal tersebut

maka menjadi tidak jelas dan sangat membingungkan dalil-dalil gugatan yang

menyatakan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas penyelenggaaran

siaran Pialan Dunia 2014. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum

yang diajukan oleh Penggugat (PT. Inter Sport Marketing) sama sekali tidak

berdasar hukum sehingga harus ditolak seluruhnya.

6. Bahwa siaran piala dunia 2014 yang dapat diakses oleh tamu hotel TERGUGAT

adalah, Siaran piala dunia yang disiarkkan 0leh, televisi nasional tidak berbayar

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yaitu ANTV dan TV ONE. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-

Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yang berhak memberikan larangan adalah

ANTV dan TV ONE sebagai lembaga penyiaran dan bukan FIFA atau Penggugat.

Dan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya bahwa

Penggugat telah memberikan sub lisensi kepada TV ONE dan ANTV. artinya

bahwa Penggugat seharusnya menyadari bahwa siaran piala dunia 2014 dapat

diakses oleh siapapun di wilayah Republik Indonesia sepanjang dapat di jangkau

oleh jaringan TV ONE dan/atau ANTV sebagai televisi tidak berbayar.

Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap siapun juga termasuk TERGUGAT,

atas dasar telah menyiarakan piala dunia 2014, lama sekali tidak berdasar.

7. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan bahwa hotel berbintang wajib menyediakan

televisi sebagai salah satu fasilitas yang ada di dalam setiap kamar dan seluruh

televisi tersebut dapat menerima siaran televisi nasional yang tidak berbayar,

termasuk siaran ANTV dan TV ONE. Hal ini telah berlangsung lama bahkan

sebelum adanya event Piala Dunia 2014. Oleh karena itu apabila siaran piala

dunia disiarkan melalui TV ONE atau ANTV maka sudah barang tentu tamu hotel

dapat mengakses siaran piala dunia tersebut. Jadi tidak benar TERGUGAT

mendistribusikan siaran piala dunia, karena yang menyiarkan adalah TV ONE

dan ANTV bukan TERGUGAT. Jadi dalil-dalil gugatan yang menyatakan

TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyiarkan

piala dunia 2014 dan mendistribusikannya sebagaimana posita gugatan nomor 12

s/d 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Jika Penggugat benar sebagai pemegang hak atas siaran piala dunia 2014, dan jika

Penggugat memiliki itikad baik, maka Penggugat membuat sebuah sistem dimana

siaran piala dunia tersebut hanya dapat diakses melalui televisi berbayar atau

berlangganan .Sehingga Penggugat menentukan dan mengatur siapa-siapa saja

yang dapat menikmati atau menyaksikan siaran piala dunia tersebut. Apabila

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Penggugat menyiarkan piala dunia melalui TV ONE dan ANTV" yang dapat

diakses dan Udisaksikan semua orang, namun kemudian Penggugat menagih

pembayaran atas siaran tersebut kepada TERGUGAT, terlebih dengan jumlah

yang sangat fantastic, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan

penjebakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi Penggugat

maupun FIFA bukanlah lembaga penyiaran. Artinya bahwa FIFA maupun

Penggugat hanya dapat dan berhak menagih kepada lembaga penyiaran selaku

pembeli hak siar.

8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, selain

karena gugatan tidak berdasar, tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas dasar

perhitungannya dan terkesan sangat mengada-ada.

Tentang kerugian Materiil berupa :

- Biaya tarif hak siar distribusi siaran kamar dan nonton bareng sebesar Rp.

60.000.000,- dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- haruslah ditolak.

seluruhnya, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas Penggugat bukanlah

lembaga penyiaran yang berhak melarang pihak lain menyiarkan siaran piala

dunia. Selain itu TERGUGAT tidak menyiarkan maupun mendistribusikan

siaran piala dunia. Siara piala dunia dengan sendirinya dapat diakses oleh

siapa saja, termasuk tamu hotel yang menginap mengingat siaran TV ONE

dan ANTV adalah televisi nasioanla tidak berbayar yang dapat diakses oleh

siapa saja

- Keuntungan TERGUGAT dari hasil penjualan tiket nonton bareng

pertandingan FIFA World Cup sebanyak 64 pertandingan sebesar Rp

640.000.000,- harus ditolak oleh Pengadilan. Sebagaimana dijelaskan diatas

bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk melarang TERGUGAT Untuk

menyaksikan siaran TV ONE dan ANTV yang rnenyiarkan piala dunia. Selain

itu TERGUGAT tidak pernah menyelenggarakan acara nonton bareng 64

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pertandingan FIFA World Cup Brazil 2014. Untuk itu TERGUGAT

mensomeer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut ;

- Pendapatan dari penjualan makan dan minum sebesar Rp. 448.000.000, harus

ditolak oleh Pengadilan, karena TERGUGAT tidak menyelenggarakan acara

nonton bareng 64 pertandingan FIFA World Cup Brazil 2014. TERGUGAT

mensomeer Penggugat untuk membuktikan adanya penjualan makanan dan

minuman di tempat TERGUGAT yang ada kaitannya dengan

penyelenggaraan piala dunia. Adapun penjualan dan makanan di New Hotel

Metro sama sekali tidak terkait ripnnan piala dunia 2014;

- Pendapat / keuntungan penjualan kamar sebesar Rp. 877.000.000, harus pula

ditolak oleh Pengadilan, karena penyelenggaraaan piala dunia tidak memiliki

korelasi apapun dengan tingkat hunian ( okupansi ) di New

Hotel Metro, kecuali jika piala dunia diselenggarakan di Semarang mungkin

akan berpengaruh kepada tingkat hunian hotel TERGUGAT. TERGUGAT

juga mensomeer Penggugat untuk membuktikan hubungan antara tingkat

hunian New Metro Hotel dengan penyelenggaraan piala dunia Brazil 2014.

Kerugian Imateril sebesar Rp. 30.000.000.000,- juga tidak layak untuk dikabulkan

karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa TERGUGAT tidak terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak beralasan untuk

menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi imateril. Terkait dengan teguran

FIFA kepada Penggugat hal tersebut bukan merupakan alasan untuk mengabulkan

tuntutan ganti rugi materil yang dapat dibenarkan menurut hukum.

9. Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan

hukum, maka segala tuntutan Penggugat, termasuk permohonan sita jaminan dan

permohonan putusan serta merta haruslah ditolak oleh Pengadilan.

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 14 April 2015 yang kemudian diikuti oleh Duplik

dari Tergugat tertanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi

mengenai kompetensi absolut yang pada intinya Pengadilan Niaga tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara aquo melainkan wewenang peradilan umum.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memandang perlu dengan

memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti permulaan yang

cukup sebatas menyangkut kompetensi absolut .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya akta

pendirian PT. INTER SPORTS MARKETING No. 02 Tanggal 05-10-2010

yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH Notaris di

Jakarta, diberitanda P-1 ;

2. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


AHU-09377.AH.01.01 .Tahun 2011 tertanggal 23-02-2011, tentang

Pengesahaan Badan Hukum Perseroan PT. Inter Sports Marketing, diberitanda

P-2 ;

3. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Akta

Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

“PT. INTER SPORTS MARKETING“ No. 05 Tanggal 05 Mei 2014 yang

dibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA,SH Notaris di Jakarta, diberi tanda

P-3 ;

4 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya LICENCE

AGREEMENT tertanggal 05 Mei 2011 antara “PT. INTER SPORTS

MARKETING“ dengan FEDERATION INTERNATIONAL DE

FOOTBALL ASSOCIATION ( FIFA ) , diberitanda P-4 ;


Permohonan Pencatatan Lisensi dari Konsultan HKI Turman M. Panggabean,

SH. MH (Absolut Paten & Trade Mark) tertanggal 23 Mei 2014 dan

Pencatatannya Licensi dari Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I pada

tanggal 23 Mei 2014, diberitanda P-5;


Penunjukan PT. Inter Sports Marketing kepada PT. Nonbar tertanggal 12

November 2013 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan

mempunyai hak eklusif di wilayah Republik Indonesia, diberitanda P-6 ;

7 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Pembaruan

Surat Penunjukan No. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai

koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eklusif di

wilayah Republik Indonesia, diberitanda P-7 ;

25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Salinan Akta

Anggaran Dasar Pendirian PT.NONTON BARENG BOLA No 06 tanggal 9

September 2009 di Notaris Sinta Susikto, SH, Notaris Jakarta, diberitanda P-8 ;


Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT. NONTON BARENG

BOLA“ Nomor. 20 tertanggal 29 Oktober 2009 di Notaris Sinta Susikto, SH,

Notaris Jakarta ,diberitanda P-9 ;


Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

NONBAR Nomor. 7 tertanggal 09 Januari 2013 di Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah,

SH Notaris Jakarta,diberitanda P-10 ;


Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

NONBAR Nomor. 71 tertanggal 30 Desember 2013 di Notaris Hj. Ofiyati

Sobriyah, SH Notaris Jakarta, diberitanda P-11 ;


Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.

AHU-06944.AH.01.021. Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014, tentang

Pengesahaan Badan Hukum Perseroan PT. Inter Sports Marketing,diberitanda

P-12;

13. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sosialisasi

berupa Pengumuman media masa nasional harian Kompas tanggal 21 Januari

2014, hal. 14. diberitanda P-13;


berupa Pengumuman media masa nasional harian Superball tanggal 14 Juni

2014, Hal.4, diberitanda P-14 ;

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



berupa Pengumuman media masa nasional harian Bola News. com tanggal 17

Juni 2014, diberitanda P-15 ;

16. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya PROPOSAL

VENUE 2014 FIFA World Cup Brazil, diberitanda P-16 ;


Pernyataan Kerjasama antara PT. Bali Holiday Village/Hotel tertanggal 14

April 2014 untuk penayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil dengan PT.

NONBAR diareal komersial Bali Holiday Village/Hotel, diberitanda P-17;

18 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Sertifikat

Lisensi/ijin penayangan piala dunia brazil 2014, diberitanda P-18;

19 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Terjemahan

dalam Bahasa Indonesia PERJANJIAN LISENSI tertanggal 05 Mei 2011

antara “PT. INTER SPORTS MARKETING“ dengan FEDERATION

INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION ( FIFA

) ,diberitanda P-19;


AGREEMENT tertanggal 29 Juni 2012 antara “PT.INTER SPORTS

MARKETING“dengan PT.DIGITAL MEDIA ASIA (AN TV),diberitanda

P-20;

21. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya

TERJEMAHAN dalam Bahasa Indonesia LICENCE AGREEMENT tertanggal

29 Juni 2012 antara “PT. INTER SPORTS MARKETING“ dengan PT.

DIGITAL MEDIA ASIA ( AN TV ), diberitanda P-21 ;


AGREEMENT tertanggal 29 Juni 2012 antara “PT. INTER SPORTS

27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


MARKETING“ dengan PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ( AN TV )

dan PT. LATIVI MEDIA KARYA (TV One), diberitanda P-22 ;

23 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya

TERJEMAHAN PERJANJIAN LISENSI tertanggal 29 Juni 2012 antara

“PT.INTER SPORTS MARKETING“ dengan PT. CAKRAWALA ANDALAS

TELEVISI ( AN TV ) dan PT. LATIVI MEDIA KARYA (TV One),

diberitanda P-23;

24 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Daftar

Perusahan yang menerima Lisensi atau Sublisensi dengan sepengetahuan dan

seijin FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION

( FIFA ) yang terdapat didalam web sitenya.diberitanda P-24 ;

25 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya PERJANJIAN

KERJASAMA HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2014, tertanggal 15 Juli 2014

antara PT.ISM dengan PT. DIGITAL VISION NUSANTARA ,diberitanda

P-25;

26. Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya

PERJANJIAN KERJASAMA OPERATIONAL PENYELENGGARAAN

NONTON BARENG IA WORLD CUP 2014 antara PT. NONBAR dengan PT.

DIGITAL VISION NUSANTARA, diberitanda P-26;

27 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat

Permohonan Nonton Bareng No. EH/76/VI/2014 yang dikeluarkan KANTOR

KEDUTAAN BESAR KERAJAAN BELANDA, tertanggal 12 Juni

2014,diberitanda P-27 ;

28 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya FIFA

WORLD CUP 2014 Media Rights Licensees , diberitanda P-28 ;

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


29 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Brosur New

Metro Hotel Nonton Bareng Final Piala Dunia 2014 di silver spoon coffe shop

tanggal 14 Juli 2014 , diberitanda P-29 ;

30 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto I brosur

dan tiket masuk No. 051 acara nonton bareng final piala dunia 2014 yang

diadakan yang diadakan di PT. New Metro Hotel , diberitanda P-30 ;

31 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto II atas

adanya siaran tanyangan final Piala dunia 2014 pada saat acara nonton bareng

final piala dunia Brazil 2014 German Vs Argentina yang diadakan di New

Metro Hotel , diberitanda P-31 ;

32 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto III atas

adanya siaran tanyangan final Piala dunia 2014 pada saat acara nonton bareng

final piala dunia Brazil 2014 German Vs Argentina yang diadakan di New

Metro Hotel , diberitanda P-32 ;

33 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto IV

foto daftar menu, makanan dan minuman yang dijual pada saat acara nonton

bareng berlangsung di New Metro Hotel , diberitanda P-33.

34 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto V big

screen atas adanya penanyangan pertandingan final Piala dunia antara German

Vs Argentina yang disiarkan oleh ANTV , diberitanda P-34 ;

35 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto VI foto

atas adanya penayangan pertandingan FIFA WORLD CUP 2014 Brazil dikamar

hotel , diberitanda P-35 ;

36 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Foto VII

TV Kamar New Metro Hotel menyiarkan pertandingan FIFA WORLD CUP

BRAZIL 2014, diberi tanda P-36 ;

29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


37 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kwitansi

pembayaran penginapan di New Metro Hotel , diberi tanda P-37 ;

38 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya nota mini

bar sebesar 28.000 dan room package sebesar Rp. 325.000.diberitanda P-38 ;

39 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kwitansi

pembelian makanan dan minuman pada saat kegiatan nonton bareng final Piala

dunia Brazil 2014 ,diberitanda P-39 ;

40 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat somasi

I No. 303 /SKLB-WP/IX/2014 yang dilakukan oleh kuasa hukum PT.Nonbar

kepada tergugat tertanggal 1 September 2014 , diberitanda P-40 ;


II No. 321 /SKLB-WP/IX/2014 yang dilakukan oleh kuasa hukum PT.Nonbar

kepada tergugat tertanggal 13 September 2014 , diberitanda P-41 ;

42 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya tanggapan

somasi dari pihak ( New Metro Hotel )terkait somasi dari pihak penggugat ,

diberitanda P-42;

43 1 ( satu ) keping CD yang berisi bukti foto-foto dan video ( diberitanda P-43 );

44 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sertifikat

nonton bareng FIFA world cup Brazil 2014 dengan nama venue : Bali Mandira

Beach Resort , nomor venue :1038, Kota :Kuta-Bali . diberitanda P-44;

45 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan scanner surat

persetujuan kerjasama antara PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggungat

dengan Telkomsel beserta data-data venue yang memiliki ijin seperti Hotel

Santika Grup , Indomaret , Giant, Alfamart, Apache, Extra Josh, Bear Brand

dan Agung Podomoro Group , diberitanda P-45 ;

30

30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


46 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat kabar

Tribun Bali, Selasa tanggal 2 September 2014 ,halaman 4 , perihal perdamaian

dan penyelesaian perselisihan pelanggaran Hak siar 2014, diberitanda P-46 ;

47 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat

penunjukan No. 039/NBB/sertp/WC-ISL/V/2014, tertanggal 3 Mei 2014 ,

diberitanda P-47;

48 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat tugas

No.006/PT.NBR-ST/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014 , diberitanda P-48 ;

49 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat tugas

No.012/PT.NBR-ST/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014 , diberitanda P-49 ;

Kemudian bukti-bukti surat diperlihatkan kepada kuasa Tergugat .

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga

mengajukan 2 (dua ) orang AHLI dari Dirjen HKI dan AHLI dari Dosen Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia & Dosen Magister Hukum Universitas Islam

Indonesia , yang memberikan keterangannya dibawah disumpah, masing-masing pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI : AGUNG DAMARSASONGKO .SH.MH

• Bahwa Ahli sebagai Kepala bagian hubungan masyarakat Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI

Dahulu Kepala seksi pertimbangan hukum dan litigasi Direktorat Hak

Cipta .

• Bahwa Penyelenggaran/penyiaran sepak bola yang disiarkan seluruh dunia

harus ada pihak yang menyediakan konten dan yang memberikan hak tertentu

yang mempunyai lisensi.

31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa Konsepnya mempunyai file yang di disrtibusikan pada pihak-pihak

yang memupunyai akses yang terkait FIFA , memberikan hak-hak tertentu pada

substitusi lembaga.

• Bahwa FIFA mempunyai konten , berupa gambar yang di tayangkan sehingga

masuk sebagai sinematografi yang bisa ditayangkan oleh televisi.

- Bahwa dasar sehingga masuk dalam sinematrogafi sesuai dalam pasal 40

UU No. 28 tahun 2014 , dalam hak cipta ada sinematografi.

- Bahwa dalam pasal 40 UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu

sinematografi basicnya dari pasal 12 UU No. 19 tahun 2002 tentang

sinematografi.

- Bahwa UU yang selain sinematograsi , tetap diambil alih ke UU yang baru

termasuk peliputan.

- Bahwa Peliputan pertandingan sepak bola dikelompokkan dalam

sinematografi.

Artinya ada kegiatan tertentu dibuat oleh lembaga penyiaran , sehingga

merupakan karya siaran.

Jika ada lembaga lain yang diberikan konten , maka diberi hak mengambil

sebuah gambar .

sebagai konten dapat menawarkan pada lembaga-lembaga penyiar contoh

TV –TV lokal dan luar ( TV Malaysia ).;

- Bahwa yang membuat konten adalah FIFA yang mengambil gambar lalu

melakukan distribusikan pada lembaga yang diberi lisensi / ijin.

- Bahwa untuk membuat perjanjian , pemilik yang mempunyai konten

dengan lembaga-lembaga siar harus ada perjanjian / lisensi ;

- Bahwa peran Dirjen hak cipta :

32

32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Ada pencatatan lisensi karena ada dampak pada pihak terkait seperti

pihak ke tiga .

• Sehingga wajib ada pencatatan.

- Bahwa wajib di catatkan di Dirjen Hak Cipta kalau ada sengketa sudah

ada pencatatan .

- Bahwa hak Cipta menurut ahli adalah :

• Sinematografi sebagai karya gambar yang diambil , dan sebagai ciptaan

sinematografi merupakan karya cipta ketika gambar di siarkan.

Skrip / naskah yang untuk membuat film masuk dalam kategori

literatur work / karya tulis.

Program komputer masuk dalam gambar sebagai hak cipta.

Karena gambar tersebut akan merupakan liputan TV.

- Bahwa sepak bola masuk dalam arti luas, karena penulisan naskah dan

membuat rekaman pertandingan sepak bola masuk dalam membuat karya

tulis.;

yang mengambil gambar / sinematografi pertandingan sepak bola masuk

hak cipta.

Peliputan pertandingan sepak bola dunia masuk hak cipta. Khusus dalam

sinematografi , dalam pasal 12 huruf K UU tahun 2002.

- Bahwa kalau ada sengketa hak cipta menjadi kompetensi Pengadilan

Niaga.

- Bahwa Pencipta adalah sebagai pemegang hak cipta .

orang yang menerima hak lebih lanjut untuk ijin atas ciptaan tersebut.

- Bahwa pencipta tersebut sebagai pemilik hak cipta yang original ;

Ciptaannya yang merupakan ketikan/tulisan/gambar diberikan pada orang

lain yang diberikan hak-haknya untuk lisensi ciptaannya.

- Bahwa Pencipta adalah yang mengambil gambar .

33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pemilik hak cipta adalah dapat sebagai pemilik dan juga sebagai pencipta

atau yang memberikan hak-haknya pada orang lain.

- Bahwa Hak cipta harus ada pencatatan di Dirjen HKI , kalau tidak

dicatatkan, Sesuai dengan UU Hak cipta tidak ada dampaknya tapi kalau

ada sengketa akan mengakibatkan kerugian pada pihak ke tiga.

- Bahwa Dirjen HKI mempunyai kewenangan menerima pendaftaran /

pencatatan hak cipta , yang berkaitan dengan hak cipta;

- Bahwa kalau pendaftaran tidak sesuai dengan hak cipta maka Dirjen

HKI , Direktorat Hak Cipta akan menolak.

- Bahwa implikasi suatu perjanjian , ketika di catatkan mengikat kedua

belah pihak ;

- Bahwa kalau dilisensikan selaku pemegang hak cipta ;

- Bahwa domen kewenangan pada beberapa hak penerima lisensi;

Pada peralihan hak penerima lisensi kecuali dicabut lisensinya.

- Bahwa penyerahan bisa sepenuh dan bisa sebatas tertentu saja.

Ada istilah eksklusif lisan dan non eksklusif

Non ekseklusif adalah tergantung dari apa isi kesepatan

- Bahwa FIFA mempunyai ketentuan penyaluran pada lembaga penyiaran/

lembaga yang mempunyai ijin maka FIFA memberikan pasword yang

bisa mengakses penyiaran pertandingan sepak bola tersebut;

- Bahwa pemberian lisensi ada pembatasan-pembatasan teritorial

penyiaran, di lisensi mereka atau perjanjian mereka.

- Bahwa kalau ada peralihan hak pada pemegang linsesi , kaitannya kalau

ada sengketa , yang tampil sebagai penggugat tergantung dari

kesepakatan .

Karena hanya menjual produk saja atau bisa juga tampil kalau ada

sengketa, semua ada dalam clausula perjanjiannya

34

34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa etika pemegang lisensi memberi hak pada substitusi lisensi pada

pihak lain, tergantung kesepakatan induk , kalau ada perjanjian susulan;

- Bahwa kalau ada pelanggaran hak cipta , Kalau di limpahkan pada

substitusi lisensi bisa juga diberikan hak keseluruhan atau tertentu saja

sesuai clausula yang disebutkan jika ada tindakan hukum.

Pemegang substitusi lisensi dapat dibatasi haknya , diberi kewenangan

sebatas yang ada didalam perjanjian .

- Bahwa FIFA memberikan lisensi pada TV di Indonesia ,yang dapat

dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia , di dalam Hak cipta ada hak

moral dan hak ekonomi .

dapat menyangkut kedua-duanya atau salah satu hak saja atau karena ada

imbalan sebagai hak ekonomi ;

• Dalam pasal 49 ayat 3 UU No.19

tahun 2002 yaitu lembaga penyiaran

dapat melakukan /mempunyai hak

pelarangan untuk penyiaran , dan

mana yang dapat mengakses secara

bebas .

• Bisa memberikan peringatan lebih

dahulu kalau ada yang melanggar

penyiarannya. Contoh penyiaran

situs tertentu yang boleh di akses.

- Bahwa kalau ada TV tertentu melakukan penyiaran dan melakukan

nonton pertandingan sepak bola bareng serta di komersilkan, Lembaga

yang mempunyai lisensi bisa melakukan pelarangan ;

- Bahwa kalau duduk-duduk dengan nonton sepak bola bareng dan ada

unsur komersilnya yaitu menarik uang maka suatu pelanggaran;

35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tindakan komersil tersebut karena memanfaatkan ciptaan karya /

penyiaran sepak bola tersebut;

Lisensi Kramen adalah cipta karya yang untuk kepentingan pribadi atau

bebas, bisa dengan ijin atau kalau tidak ada ijin bukan merupakan

pelanggaran.

- Bahwa Pemegang lisensi harus mengumumkan pada khalayak umum jika

ada yang mau menanyangkan dan kalau ada pelanggaran akan ada

tindakan hukum ;

- Bahwa yang menyangkut lisensi antara FIFA dengan PT Metro Hotel

Internasinal Semarang menyiarkan pertandingan sepak bola, lisensinya

pernah dicatatkan di Dirjen HKI ;

- Bahwa pencatatan tersebut dikategorikan masih sebagai sinematrografi.

- Bahwa bukti P-5 , adalah produk dari Dirjen Hak Cipta ,secara hukum

sudah di catatkan , tapi outputnya masih dalam proses.

- Bahwa dalam bukti P-5, sudah dianggap diterima pencatatannya karena

ada cap nya .

Jika ada yang mau mencatatkan dan bukan sebagai hak cipta maka di

suruh ke bagian mana yang dimaksud, contoh kalau merek akan disuruh

mencatatkan di bagian merek.

- Bahwa Undang-undang yang berlaku adalah UU No. 19 Tahun 2002.

- Bahwa Penggugat sudah ada pencatatan lisensi di Dirjen HKI Direktorat

Hak Cipta tapi Peraturan Pemerintah belum selesai maka Dirjen HKI

menerima pencatatan tersebut.

- Bahwa kalau ada yang melakukan pencatatan akan diterima dan dikenai

biaya.,

- Bahwa Biaya masuk dalam PP no.45 tahun 2015

36

36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Penggugat sudah melakukan pencatatan lisensi dan mendapatkan

cap dari Dirjen HKI , Pencatatan sudah diterima ,tapi output peraturan

pemerintah belum selesai;

- Bahwa PT Inter Sport Marketing berhak melakukan gugatan di

Pengadilan Niaga ;

- Bahwa belum ada peraturan pemerintah , turunannya FIFA dengan PT

Inter Sport Marketing ,tetap sebagai penerima lisensi

- Bahwa perlindungan hukum terhadap Penggugat yang telah melakukan

kewajibannya sesuai Undang-undang dan sudah bayar secara legalitas dari

aspek perdata dan sudah mengikat dengan pihak ketiga

- Bahwa yang berhak melakukan tindakan hukum , penerima lisensi atau

subs lisensi , maka tergantung sesuai perjanjian ;

- Bahwa tanda bukti cap sebagai pencatatan /penerima surat , sebagai

administrasi dan secara output belum ada karena peraturan pemerintah

belum selesai.

- Bahwa biaya yang di kenakan pencatatan untuk pencatatan lisensi

- Bahwa kalau produk belum ada , outputpun belum ada , ketika ada

perjanjian lisensi , hal tersebut dapat dijadikan untuk mengklaim pihak

lain / pihak ketiga , tergantung dari perjanjiannya,

Pencatatan yang legalitas kembali ke hukum yang berlaku.

- Bahwa bukti formal yang dikembalikan seperti dalam bukti surat dari

Dirjen HKI yang di tolak/dikembalikan karena Output belum ada dan

peraturan pemerintah belum keluar sedang disusun ;

- Bahwa Penggugat sudah melakukan dicatatkan ke Dirjen HKI , sesuai

pasal 47 ayat 3 UU No. 10 tahun 2002 harus dicatatkan tapi karena

peraturan pemerintah belum tersusun maka belum dicatatkan berdasarkan

pasal 47 ayat 3 tersebut hanya administrasi saja.

37


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Lisensi adalah penerima ijin untuk mengumumkan dan

memperbanyak, lisensi diatur hak-hak, apa yang menjadi hak-haknya dan

apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

- Bahwa tidak serta merta peralihan hak beralih tergantung perjanjiannya.

- Bahwa kalau ada penyiaran sepak bola kemudian TV One dan TV

Indonesia lain menyiarkan, yang berhak melarang penyiarannya adalah

lembaga penyiaran;

- Bahwa dasar hukum yang mengikat pihak ketiga secara perdata ,

memanfaatkan hak ekonomi terhadap pemegang hak cipta

- Bahwa pertandingan Sepak bola Brasil sebagai Hak cipta karena masuk

Sinematografi

- Bahwa Pencipta atau pemilik yang melakukan perjanjian / lisensi ;

- Bahwa Seluruh perjanjian dimasukkan dalam clausula ;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan kalau ada pelanggaran , original

atau pemegang lisensi atau subtitusi , Sesuai yang tercantum dalam

perjanjian

- Bahwa Lembaga penyiaran diberi langsung dari FIFA untuk melakukan

penyiaran seperti Global TV tapi juga ada beberapa lembaga lisensi ,

Secara output peraturan pemerintah belum ada.

Sesuai pasal 47 UU No. 19 tahun 2002

- Bahwa terkait ada dua kebijakan , kebijakan pimpinan yang lama dan

kebijakan dari pimpinan yang baru.

Seperti dalam bukti P-5 atau bukti T-1, bahwa kebijakan yang dulu tetap

diterima dan tidak pernah ada masalah karena dianggap sudah dicatatkan

walaupun Peraturan Pemerintah belum ada / output belum ada , sedangkan

kebijakan yang baru surat tersebut dianggap tidak ada pencatatan .

38

38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dengan Kebijakan yang baru kemudian ada surat yang muncul (T-1 ),

Ahli serahkan pada Majelis Hakim untuk menilainya.

- Bahwa Surat yang diajukan Pemohon tersebut dan telah dilakukan

pencatatan , dengan UU yang baru , apakah harus mengajukan pencatatan

ulang , harus menyurati kembali untuk menyesuikan dengan UU yang

baru , dalam hal ini yang aktif Dirjen HKI

- Bahwa bukti surat P-5 produk dari Kebijakan Pimpinan yang lama dan

bukti surat T-1 produk dari Pimpinan yang baru , keduanya yang

dikeluarkan oleh Dirjen HKI ;

- Bahwa menafsirkan UU yang baru dengan kebijakan yang ada sekarang

(T-1 ), dengan kebijakan yang dahulu (P-5), maka seolah-olah produk

outpun sekarang ( T-1) menganulir dari surat yang lama( bukti P-5).

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Dirjen HKI / pimpinan HKI kepada

pemohon yang telah mengajukan pencatatan karena peraturan pemerintah

belum ada , tergantung dari Majelis Hakim untuk menilai kebijakan yang

baru.

- Bahwa UU Hak cipta merujuk UU yang lama ;

- Bahwa Hak ekseklusif untuk memperbanyak karena pemegang lisensi

sebagai pemegang hak cipta dapat memberikan ijin kepada orang lain

dan dapat menggunakan sendiri.

- Bahwa lisensi adalah memberikan ijin kepada pihak lain., ketika

seseorang diberi ijin , batasannya tergantung dari isi perjanjiannya.

- Bahwa Yuridiksinya untuk seluruh Indonesia atau Asean , akan

disebutkan dalam isi perjanjian.

- Bahwa bentuk-bentuk juga ditentukan sesuai dengan isi perjanjian ,

karakteristik yang dibuat harus disebutkan dan ruang lingkupnya sesuai

dengan perjanjiannya;

39


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa pengertian dari salah satu hak penyiaran adalah penyedia konten

dapat mendistribusikan pada lembaga penyiaran (TV), sehingga dapat

disiarkan dalam TV , tidak semua TV membuat konten tapi dapat juga TV

memberikan konten pada TV yang lain.

- Bahwa FIFA menjadi agen-agen / lembaga konten yang dapat

mendistribusikan pada konten-konten.

- Bahwa FIFA sebagai penyedia konten maka masuk ruang lingkup Hak

Cipta dan masuk dalam Pengadilan Niaga;

- Bahwa FIFA melakukan kontrak dengan pihak ketiga mengacu pada isi

perjanjian.

- Bahwa pemegang lisensi dapat mendistribusikan pada pihak ketiga kalau

di masukkan dalam isi perjanjian.

- Bahwa penyedia konten juga melakukan perjanjian dengan pihak lain

kalau dimasukkan dalam perjanjian.

- Bahwa agen punya hak untuk mensubstitusikan , masuk ranah substitusi

lisensi.

- Bahwa Pembayarannya dalam praktek , agen memberikan pada pemegang

konten pembayaran dilakukan substitusi bisa mebayar pada agen atau

substitusi lisensi membayar pada sub agen, semua tergantung dari

kesepakatan.

- Bahwa penerima lisensi yang melakukan pencatatan.

- Bahwa bentuk-bentuk kegiatan pada agen atau subsitusi lisensi disebutkan

dalam perjanjian , Pemanfaatan penggunaan untuk kepentingan ekonomi,

ada karakteristik mengambil keuntungan yang mendapatkan hasil dari

ciptaan tersebut maka bisa masuk

40

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


area bisnis dan juga bisa masuk area publik maka kalau untuk

mendapatkan keuntungan akan masuk dalam area bisnis tentunya.

- Bahwa yang dikatakan parameternya , tidak nampak secara jelas dalam

UU yang lama sedangkan dalam UU yang baru jelas untuk mengambil

keuntungan atau pemanfaatan kepentingan mengambil keuntungan;

- Bahwa sub lisensi diberi hak penyiaran

- Bahwa jika ada konsumen meyetel siaran yang ditayangkan pemilik sub

lisensi kalau untuk kepentingan pribadi boleh saja , karena bukan untuk

menarik keuntungan dari kepentingan ciptaan tersebut maka

diperbolehkan.

Untuk kepentingan memanfaatkan komersial ada batasannya yang

diperbolehkan, terkait dalam UU pembatasan Hak cipta , pasal 15 sampai

pasal 16.

Konvisenbel dalam pasal 2 UU hak cipta yaitu dalam lampiran terkait

- Bahwa UU yang baru menyempurnakan yang lama.

Pasal 2 dan Pasal 4 UU Hak Cipta mempunyai Hak moral dan Hak

ekonomi.

- Bahwa untuk membedakan parameter yang tidak jelas maka dengan UU

yang baru akan lebih jelas , contoh kalau untuk acara buka bersama dan

dengan nonton bersama suatu siaran tertentu ,maka inti acara tersebut

adalah makan untuk buka bersama bukan untuk kepentingan komersial

walaupun nonton bersama suatu siaran tapi berbeda kalau niatnya untuk

nonton bersama dengan membayar tiket Rp.30.000.-(tiga puluh ribu

rupiah ).

Seperti untuk kepentingan sosial untuk hiburan saja maka harus dapat

dibedakan kepentingan sosial atau kepentingan mengambil keuntungan .

41


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa didalam hotel yang berbintang 5 menyelenggaran siaran di TV-TV

didalam kamar, TV yang ada dikamar hotel berbintang sudah inklod atau

sudah di kontrak untuk siaran yang ada dalam TV tersebut karena yang

menginap sudah bayar kamar;

- Bahwa kalau ada even pertandingan olah raga, kalau ada orang yang

menginap menonton pertandingan tersebut di TV dikamar hotel tersebut,

penyelenggara hotel biasanya sudah kontrak dengan penyedia TV kabel

dan TV kabel yang akan mebayar royalti pada penyedia konten.

- Bahwa even melibatkan semua orang maka kalau melihat suatu even

dengan membayar tiket , contoh membayar Rp. 50.000.(lima puluh ribu

rupiah ) sehingga ada kepentingan mengambil keuntungan maka harus

membayar royalti pada pemilik hak cipta.

- Bahwa Pemegang konten harus dilindungi dengan UU hak cipta ,

tergantung pada kesepakatan perjanjiannya ,apakah TV kabel yang

melakukan pengaturan even tersebut atau penyedia konten yang

mengaturnya .bisa juga TV kabel hanya menyediakan untuk siaran di

kamar hotel itu saja.

diumumkan pada pemegang lisensi dulu,penerima lisensi atau pemegang

konten, Jadi harus sesuai perjanjiannya /kesepakatannya;

- Bahwa banyak hotel yang belum mempunyai sistem untuk mengatur

berapa kamar yang menyetel siaran even tertentu.

Jadi belum bisa mendeteksi seperti itu karena dengan blackelist

(borongan) membayar penginapan hotelnya.

- Bahwa dasar hukum untuk pembayaran royalti yang menentukan adalah

pemegang lisensi;

42

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berapakali diputar atau berapa eposode penyiaran , karena setiap pemegang

lisensi mempunyai standar yang berbeda-beda maka harus diumumkan

lisensinya , pemegang lisensi harus aktif;

- Bahwa ada dua kebijakan pimpinan tentang pencatatan lisensi hak cipta,

kebijakan pimpinan yang baru karena adanya UU yang baru.

- Bahwa untuk mensikapi tentang pencatatan Hak cipta , di Dirjen HKI ada

SOP untuk pencatatan , yang membuat SOP dari internal.

- Bahwa sebelumnya juga ada SOP nya seperti itu, SOP yang lama memang

begitu karena Peraturan Pemerintah belum ada.

SOP yang lama menyesuaikan dengan SOP yang baru/ UU yang baru.

Kalau ada permohonan pencatatan sebagai penerimaan surat.

- Bahwa kalau untuk masyarakat pelaku bisnis dan promosi

terselubung,maka tergantung hak pencipta sendiri apakah ada keuntungan

atau tidak maka harus dibuktikan pemanfaatan keuntungannya;

- Bahwa pemegang hak cipta atau penerima lisensi melakukan suatu

pelarangan, harus memberitahukan secara langsung atau memberitahukan

kepada khalayak umum kepada pengguna yang untuk pemanfaatan

ekonomi ;

- Bahwa Pemegang hak cipta sudah melakukan pengumuman pada klayak

umum atau kelompok umum sampai 2 atau 3 kali pada pihak-pihak

pengguna , apakah pengguna harus lapor pada pemegang hak cipta maka

informasi harus menghubungi user;

- Bahwa pemegang lisensi ada kewajiban untuk melakukan pengumuman.

Jika ada even skala internasional dengan membuat spanduk dan dapat

dilihat oleh khalayak umum , yang ada juga menampilkan produk-produk

sebagai sponsor resmi .

43


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


even yang dilakukan dan ada bagian merupakan promosi secara ekonomi,

maka ada bentuk pemanfaatan secara ekonomi.

Ketika perusahaan menjadi sponsor dengan memberi logo harus ada

kerjasama dahulu karena ada pemanfaatan secara ekonomi ;

kalau tidak ada kerjasama ,pemegang hak cipta berhak minta ganti rugi;

- Bahwa bentuk ganti rugi adalah kerugian penerima lisensi dengan

pemanfataan ekonomi nilainya tergantung dari keuntungan yang didapat

dan kerugian dari pemanfaatan tersebut .

- Bahwa siapapun yang memohon pencatatan harus ada biayanya .

Biaya masuk dalam PNBP.

- Bahwa output surat yang keluar dari pemohon , pernah ada pihak ketiga

yang keberatan, Dirjen HKI pernah mengeluarkan surat keberatan ,yang

menjawab dalam keberatan suratnya belum ada pencatatan;

- Bahwa TV kabel dapat dilihat hanya pada TV tertentu saja .

- Bahwa Hak cipta ada verios/ kepentingan, ada kategori dalam nonton

bareng sebagai komersial atau sosial , apakah bertentangan dengan hak-

hak cipta atau pemanfaatan tersebut untuk kepentingan pribadi atau

kepentingan komersial kalau masuk dalam kepentingan komersial maka

pemilik hak cipta dapat menuntut haknya;

- Bahwa barometer penayangan even pertandingan olah raga piala dunia

ada yang komersial, juga ada yang untuk pribadi.

- Bahwa secara administrasi belum ada yang ditegur dari Dirjen HKI

kalau ada lisensi yang belum dicatatkan , peraturan pemerintah belum ada

- Bahwa SOP dan memberikan cap pencatatan lisensi adalah ketika

diajukan permohonan lisensi di Dirjen HKI yang diterima di loket

pendaftaran , akan dibaca permohonan masuk ke HKI hak cipta atau merk

44

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


atau yang lain , maka petugas dapat menolak kalau permohonan lisensi

yang tidak jelas,yang di lisensikan apa .

Peraturan Pemerintah belum ada , permohonan di terima , diberi cap di

masukkan ke data base, dan diterima sebagai administrasi.

- Bahwa permohonan lisensinya atau perjanjian lisensinya menjadi satu

kesatuan dan di cap di Dirjen HKI .

- Bahwa permohonan lisensi masuk di custamer servis di Dirjen HKI yang

memiliki tugas masing-masing sudah diberi petunjuk konten-konten.

kalau pemohonan sudah masuk akan diteruskan ke Direktur .

Dan Peraturan pemerintah belum ada maka hanya masuk dalam data base.

- Bahwa belum ada pendalaman kalau bertentangan dengan UU dan

kesusilaan pada permohonan lisensi , apa bisa diterima atau tidak diterima

oleh Dirjen HKI .

- Bahwa pada bukti P-5 adalah tanda tangan penerima permohonan atau

custamer servis.

- Bahwa Peraturan Pemerintah akan memasukkan siapa yang berwenang

tanda tangan dalam pencatatan lisensi .

2. AHLI BUDI AGUS RISWANDI . SH. MHum.

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Pusat HKI Fakultas Hukum UI

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa posisi PT. Inter Sport Marketing adalah

penerima lisensi, bisa Ahli jelaskan bahwa proses perjanjian lisensi

adalah berawal dari kepemilikan hak ekslusif. Sedangkan konsep hak

eksklusif ada dua, yakni; pertama hak ekslusif atas ekspresi dari sebuah

ide itu yang disebut dengan hak cipta, yang kedua ada hak eksklusif yang

terkait dengan hak cipta yang dinamakan hak terkait. Kedua hak eksklusif

tersebut memungkinkan dimanfaatkan oleh pemegangnya bisa juga

45


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dialihkan kepada pihak lain. Proses peralihan ini bisa dengan dua cara;

pertama, pengalihan hak dengan cara assignment (pengalihan hak)

contohnya dengan cara jual-beli, wasiat atau dengan hibah dan yang kedua

melalui lisensi kalau di undang-undang hak cipta ini disebut ijin. Lisensi

ini ada dua macam pertama lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif

sedangkan di undang-undang hak cipta sekarang ditambahkan dengan

lisensi wajib yang itu dilaksanakan atas dasar melalui permohonan ke

direktorat jenderal HKI Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Insonesia. Lisensi eksklusif ini adalah lisensi yang dibatasi

penggunakannya hanya untuk wilayah tertentu, kalau Ahli lihat kepada

karakteriristik lisensi penyiaran piala dunia ini termasuk lisensi eksklusif

karena penyiarannya hanya untuk wilayah Indonesia saja, jadi diluar PT

Inter Sport Marketing tidak ada lagi lisensi lainnya, jadi kalaupun diluar

PT.Inter Sport Marketing ada sub lisensi harus ada persetujuan dari FIFA

sebagai pemegang hak eksklusif. FIFA ini dalam hal kepemilikan hak

ekslusif masuknya kategori hak cipta bukan hak terkait, karena FIFA itu

bukan lembaga penyiaran, FIFA bukan produser rekaman, FIFA juga

bukan pelaku, tetapi FIFA membuat sebuah rekaman dalam bentuk

gambar bergerak yang itu dinamakan dengan karya SINEMATOGRAFI.

Jadi yang dilisensikan kepada PT.Inter Sport Marketing itu adalah hak

ekslusif atas karya SINEMATOGRAFI dari FIFA kepada PT.Inter Sport

Marketing . Nah, atas dasar hal itu maka substansi kasus ini adalah

mengenai Hak Cipta, khususnya dalam hal si penerima lisensi yang

memanfaatkan dan menggunakan hak cipta yang dimiliki oleh FIFA.

- Bahwa FIFA akan merancang dan menginisiasi event ini kemudian FIFA

mewujudkannya dalam bentuk karya kreatif yang disebut karya ciptaan,

46

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ciptaannya ini bisa kita sebut sebagai karya sinematografi gambar

bergerak (moving image).

- Bahwa Jadi ada visualisasi gambar bergerak itu yang disebut karya seni,

dan apabila dikaitkan dengan gambar bergerak yang disebut gambar

bergerak itu disebut karya sinematografi dan dalam karya sinematografi

ada gabungan dari beberapa unsur ciptaan. Jadi disitu ada sebuah ide

menampilkan suatu karya seni yang disebut karya sinematografi. Jadi,

proses menyusun event, kapan jadwal pertandingan seperti apa prosesnya

dan kapan pertandingan itu akan dilakukan jadi ada proses pengelolaan

event yang dilakukan oleh FIFA, maka disini ada proses ide FIFA bahwa

event piala dunia itu dibuat ada skemanya dari proses penyisihan, semi

final, dan final yang di ekspresikan dalam bentuk gambar bergerak yang

disebut sinematografi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang hak

cipta.

- Bahwa Pembatasannya dituangkan dalam isi perjanjian lisensinya pak jadi

basicnya ada pada perjanjian lisensinya

- Bahwa Umumnya seperti itu karena itu berkaitan dengan persoalan

penegakan hukum jadi di samping mengambil manfaat ekonomi tentu

penerima lisensi dalam konteks lisensi yang besar ini umumnya si pemberi

lisensi mendelegasikan hak gugatnya kepada si penerima lisensi karena

kalau FIFA melakukan sendiri ada suatu hak eksklusif juga berkewangan

untuk melakukan upaya hukum terkait hak gugat berkaitan dengan standi

in judicio. Di dalam perjanjian lisensi apabila diatur mengenai

pendelegasian tadi didalam klausul perjanjian lisensi maka hak gugat akan

beralih ke penerima lisensi

- Bahwa Kalau melihat undang-undang hak cipta Itu sifatnya limitatif di

dalam pasal 83 itu ada kewajiban mencatat

47


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa di undang-undang hak cipta itu juga sudah diatur itu berakibat

pada implikasi kekuatan mengikat kepada pihak ke tiga.

- Bahwa Kalau perjanjian lisensi ini dilakukan antara FIFA sebagai

penciptanya karya SINEMATOGRAFI dengan lembaga penyiaran secara

langsung maka disana tetap yang berlaku adalah ketentuan hak cipta

bukan hak terkait, karena hak terkait itu saya berikan contoh lembaga

penyiaran itu misalnya ada suatu acara tukang bubur naik haji itu yang

mempopulerkan RCTI tetapi diminta hak siarnya oleh INDOSIAR,

INDOSIAR harus membayar royalty kepada RCTI itu bukan terkait

pembayaran hak cipta tetapi pembayaran terkait dengan hak terkait. Jadi

hubungan hak terkait dalam konteks itu, tapi perjanjian lisensi dari FIFA

dengan yang akan memanfaatkan hak ekonominya tadi boleh lembaga

penyiaran boleh bukan lembaga penyiaran. Dalam hal lembaga penyiaran

itu dibuktikan dengan adanya ijin untuk penyelenggarakan penyiaran

sesuai dengan undang-undang nomer 32 tahun 2002. Misalkan dalam

kasus tersebut ini lembaga penyiaran bisa saja melakukan gugatan asalkan

ada perjanjian langsung antara pemegang hak cipta dengan lembaga

penyiaran

- Bahwa Pada umumnnya, perjanjian lisensi utamanya itu membolehkan.

Kebolehan itu, harus atas atas dasar persetujuan dari pemegang hak cipta.

- Bahwa Yang Ahli pelajari itu perjanjiannya memang dalam hal kaitannya

dengan lisensi segala perbuatan tunduk dengan hukum nasional masing-

masing Negara.

- Bahwa Tentunya harus kita kembali kepada isi perjanjian lisensi antara

FIFA sebagai lisensor dengan penerima lisensi PT ISM sebagai licencee

disana akan diatur tentang pemanfaatan hak ekonominya sebagaimana

diatur juga kaitannya dengan penegakan hukum, disamping para pihak

48

48


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mematuhi apa yang diperjanjijikan juga harus memperhatikan kepada

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara penerimas lisensi oleh

karena itu apabila semua proses ini sudah sesuai dengan hukum yang

berlaku di Negara itu maka tentunya si penerima lisensi dan pemberi

lisensi itu harus mendapatkan perlindungan hukum.

- Bahwa Pertama itu harus kembali kepada isi perjanjian lisensi antara FIFA

sebagai lisensor kepada PT.ISM sebagai penerima lisensi sebagai

lisensinya disana akan diatur kaitanya dengan pemanfaatan hak ekonomi

termasuk juga tadi kaitannya dengan penegakan hukum kemudian

disamping para pihak mematuhi apa yang sedang diperjanjikan juga harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dinegara

penerima lisensi oleh karena itu apabila semua proses ini sudah sesuai

dengan hukum yang berlaku di Negara itu maka tentunya penerima lisensi

dan pemberi lisensi harus mendapatkan perlindungan secara hukum.

- Bahwa semua dikembalikan kepada perjanjian berdasarkan kesepakatan.

- Bahwa perjanjian lisensi, tidak serta merta penerima lisens otomatis

menjadi pemegang hak cipta, tapi tergantung perjanjian lisensinya

- Bahwa Pengalaman sebagai ahli, praktisi dan konsultan HKI biasanya

pencatatan ke Dirjen HKI dibuktikan dengan pemberian stempel Dirjen

HKI. Bahwa sebagai dosen HKI bahwa memang belum ada peraturan

pelaksananya mengenai peraturan pencatatan lisensi bahwa saya melihat

hal itu tidak menjadi kendala dalam pemcatatan lisesnsi. Pertama, dilihat

dari asas iktikad baik dari para pihak yang membuat lisensi akibat

perjanjian lisensi itu sendiri. Tentu para pihak ketika membuat perjanjian

itu tidak hanya sekedar ingin dilindungi dari para pihak-pihaknya tetapi

juga ingin dilindungi dari pihak ketiga. pencatatan lisensi itu berdampak

kepada mengikatnya perjanjian lisensi kepada pihak ketiga. Berdasarkan

49


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


atas asas iktikad baik ini harusnya para pihak yang ingin mencatatkan

perjanjian lisensi harus dterima oleh Negara, para pihak tidak peduli

apakah Negara ada aturan secara detail atau tidak. Yang kedua dasarnya

adalah kebiasaan pencatatan perjanjian lisensi yang pernah saya lakukan

dan temen-temen lakukan itu memang diterima oleh direktorat jenderal

HKI dan ini tentunya menjadi hukum yang mengikat juga untuk hari ini

walaupun tidak ada hukum yang sifatnya tertulis. Yang ketiga mungkin

akan sampaikan ke majelis hakim ingat ada Peraturan Pemerintah (PP) No

45 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, ada biaya

pencatatan lisensi bahwa pencatatan lisensi ini sifatnya resmi dan masuk

ke Negara sehingga Negara wajib melindungi para pihak yang dengan

iktikad baik mencatatkan lisensi kepada Negara. Jadi menurut pendapat

saya kalau urusannya belum ada peraturan itu bukan kesalahan para pihak

itu urusannya adalah Negara sendiri maka atas ikitikad baik dan kebiasaan

maka sebaiknya itu harus dilindungi.

- Bahwa Belajar hukum tidak hanya belajar undang-undang. belajar hukum

tidak hanya belajar peraturan tertulis, oleh karena itu belajar hukum juga

belajar asas hukum sejak awal kuliah bahwa sumber hukum itu ada yang

sifatnya tertulis maupun tudak tertulis saya ingin mengatakan bahwa asas

menjadi pemecah ketika ada kekosongan hukum, maka asas iktikad baik

tersebut harusnya bisa menjadi pemecah untuk mengisi kekosongan

hukum pihak yang mencatatkan tadi karena ini asasnya asas iktikad baik

dan kebiasaan.

- Bahwa Ahli melihat PP Nomer 45 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak ini tidak bisa diabaikan itu hukum tertulis juga. Yang jelas

para pihak bukan tidak mengetahui tentang aturan pencatatan tersebut,

yang jelas dengan asas iktikad baik tersebut para pihak ingin mematuhi

50

50


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hukum di Indonesia, kalau hukum di Indonesia itu belum mengatur itu

bukan salah para pihak.

- Bahwa Pencatatan itu beda dengan pendaftaran, pencatatan itu urusannya

administratif sedangkan pendaftaran itu meminta hak hukum. Ahli punya

hak cipta kemudian Ahli stempel di pos itu sudah lahir hak cipta.

Undang-undang hak cipta mengatakan bahwa pecatatan itu hanya tindakan

administrative, bukan tindakan yang meminta hak hukum. Pendaftaran

beda dengan pencatatan, kalau pendaftaran ada sertifikatnya seperti dalam

hal pengurusan merek, tetapi kalau pencatatan hanya stempel. Dalam

pencatatan yang terpenting itu bukan sertifikatnya tetapi bukti pencatatan

lisensi tersebut yang harus ada, semisal dibuktikan dengan stampel.

- Bahwa hak ekslusif adalah :

menfaatkan ciptaan yang dihasilkan .

mengajukan pemanfaatan yang dilindungi.

Bisa melarang untuk tidak menfaatkan yang di lindungi UU.

- Bahwa Hak cipta sifatnya tidak berwujud.

- Bahwa ketika memberi ijin harus berbentuk perjanjian dengan tertulis .

- Bahwa pencatatan sebagai tindakan administratif sedang pendaftaran

bentuk dari hak ekseklusif;

- Bahwa istilah dalam hak cipta yaitu

-pendaftaran hak cipta ada didalam UU yang lama.

-Kalau pencatatan hak cipta ada di dalam UU yang baru

Karena Ciptaan lahir tidak dari pendaftaran tapi ciptaan lahir

diwujudkan dari nyata, karya dan seni

Pencatatan sifatnya hanya administratif saja.

- Bahwa lisensi sebagai suatu perjanjian.

51


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa terhadap suatu perjanjian dengan pihak asing, hak cipta dilakukan

pencatatan sedangkan istilah pendaftaran hanya sifatnya administratif saja

karena berkaitan dengan hak ekslusif.

Implikasinya hanya administratif saja , apakah pencatatan diterima atau

ditolak tapi tidak mendeklarasikan.

- Bahwa dampak dari pendaftaran , kalau diterima akan diterbitkan

sertifikat.

Kalau Pencatatan ,tidak di terbitkan sertifikat tapi surat sebagai bukti

pencatatan dari UU hak cipta.

- Bahwa kalau permohonan di tolak .maka tidak diterima surat

permohonannya, outputnya semacam surat dari Dirjen HKI , tidak

diterimanya permohonan tersebut.

- Bahwa akibat hukumnya , ciptaan tersebut tidak mencakup substansi

hanya administrasi saja , implikasinya tidak bisa mengikat dengan pihak

ketiga.

- Bahwa ahli belum pernah menemukan Dirjen HKI menolak permohonan

pencatatan .

- Bahwa Filosofinya pencatatan yaitu mengawasi.

- Bahwa hak melarang tidak ada bentuk khusus sesuai dengan UU hak

cipta;

Pemegang hak cipta dapat mengumumkan dan mempunyai 2 esensi yaitu

hak ekonomi dan hak moral.

- Bahwa Pemegang lisensi dapat di substitusikan lisensinya, dibatasinya

substitusinya , bisa waktu pra final saja, semi final saja atau final saja

dalam memberikan dan wilayahnya dapat seluruh Indonesia.

52

52


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa Lembaga penyiaran berhak melakukan penyiaran untuk ijin dapat

menerima langsung dari penerima lisensi , dapat juga dari substitusi

lisensi, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian.

- Bahwa aturan melakukan penyiarannya dibuat sendiri dalam

kesepakatannya, tidak diatur di UU hak cipta, tergantung dari pemegang

hak cipta;

- Bahwa disebuah hotel menyetel pertandingan sepak bola , sebagai

pemegang lisensi adalah TV One dan AN TV , hotel menyetel

pertandingan tersebut sepanjang dikelola oleh penyelenggara sebagai

user.

- Bahwa di kawasan hotel masuk area komersial ;

- Bahwa Persyaratan sebagai hotel berbintang ada perlengkapan-

perlengkapan yang harus di penuhi , ada seperangkat TV dan lainnya ,

ketika seseorang menyewa kamar menyetel pertandingan sepak bola di

kamar , TV bisa di upload tapi harus ada peralatannya.

Analoginya beli laptop sudah ada software, kebiasaan masyarakat kita

tinggal pakai padahal ada hukumnya tentang software.

- Bahwa mempertunjukkan sebuah konten dilakukan di area komersial

karena tujuannya untuk mengambil keuntungan ekonomi , dimana

pelanggarannya hak cipta yaitu menggunakan hak eksklusif ,

menggunakan hak cipta tanpa ijin karena sudah ada kontennya.

- Bahwa yang berhak melakukan tindakan atas pelanggaran yang

melakukan pelarangan adalah pemegang hak cipta atau pemegang original

Bisa juga penerima lisensi dalam bentuk pengawasan.

Jadi bisa pemegang hak cipta dan bisa juga penerima lisensi.

Karena pengawasan sifatnya sebagai pengontrol.

53


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa yang berhak mengajukan gugatan kalau ada masalah hukum

tergantung dari kesepakatan dan lisensinya.

- Bahwa pembayarannya pada penerima lisensi bisa juga pada Substitusi

lisensi.

- Bahwa yang melakukan pembayaran karena merupakan hak pribadi maka

penerima lisensi yang melakukan prosedur.

- Bahwa jika di hotel ada kamar-kamar, kalau menyetel even tertentu

sebatas bayar royalti kepada penerima lisensi. Jadi penerima lisensi yang

berhak memungut royalti .

- Bahwa besaran royaltinya sesuai pada kesepakatan ,antara penyelenggara

penerima lisensi dan subs lisensi. Karena perjanjian itu ada kewajiban-

kewajiban yang di sepakati bersama.

Tidak ada ketentuan dalam UU;

- Bahwa menghitung royalti kembali pada kesepakatan dari penerima

lisensi atau subs lisensi , apakah dihitung semua kamar hotel dianggap

menyetel semua, atau hanya di hitung kamar yang meyetel saja

Dari FIFA diberikan pada penerima lisensi PT. Inter Sport Marketing

dan di substitusikan lisensi pada pemiliki hotel.

- Bahwa kalau tidak ada konsensus , tidak ada subs lisensi maka tidak ada

pelanggaran hak cipta.

- Bahwa Ganti rugi komponennya adalah :

biaya, bunga, dan pokoknya.

Instrumen untuk menentukan kerugian berbeda dengan royalti

Kerugian adalah pelanggaran hukum, kalau royalti pelanggaran hak

cipta.

- Bahwa royalti adalah pokoknya sebagai hutang pokok.

54

54


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


besaran kerugiannya dihitung dari variabel yang dihitung dari biaya-biaya

yang lain.

Selain royalti ,tidak ada beban yang lain hanya administrasi saja.

- Bahwa user melakukan pelanggaran hak cipta dan hotelnya sebagai

konsumen atau pelaku usaha, kalau ada pelanggaran pelaku usaha ,

penerima lisensi berdiri mewakili oroginal di Pengadilan , hak-hak yang

dituntut adalah ganti rugi, karena ganti rugi didalamnya ada royalti .

- Bahwa FIFA sebagai pemegang hak cipta sebagai original dan PT Inter

sport Marketing sebagai penerima lisensi .yang dapat sebagai

- menerima hak ekonomi.

- hak pengawasan

- hak gugat.

- Bahwa Royalti yang harus diterima PT. Inter sport Marketing .

Menentukan ganti rugi hak cipta yaitu :

- berapa royalti kalau di substitusikan di hotel.

- biaya untuk mengurus lisensi

- bunga yang dihitung.

- Bahwa kalau PT Inter sport marketing dengan FIFA membayar

Rp. 5.000.000.000.(lima milyar rupiah ) , kalau ada hotel yang

melakukan pelanggaran dan ada gugatan ,tidak bisa mendapatkan Rp.

5.000.000.000.(lima milyar rupiah ) karena nilai itu untuk semua hotel-

hotel.

PT. Inter sport marketing punya kapling-kapling perhitungan dengan

ketentuan internal , bisa negosiasi ;

Ketentuan internal sebagai pedoman untuk nego antara PT Inter sport

marketing dengan hotel ;

- Bahwa Internal terjadi karena kesepakatan , bisa tawar menawar;

55


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kalau tidak ada kesepakatan maka Hakim yang menilai kalau

ada kerugian dan Hakim dapat membuat yurisprodensi.

- Bahwa mana kala tidak ada internasional regulation maka mengikuti

pada kesepakatan , asas kepatutan dan kewajaran untuk royalti pada hak

cipta.

Melihat aktual atau tidaknya .

- Bahwa Hotel sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak

cipta ,memanfaatkan hak ekonomi mendapatkan keuntungan, yaitu

dengan perdagangan makanan, menjual tiket masuk .

variabel sebagai hak ukur kalau tidak ada siaran tersebut , keuntungan

belum tentu besar., siaran itu servis bukan dagang produk.

- Bahwa Pelaku usaha memanfaatkan even tertentu untuk produk-

produknya, pelaku usaha sebagai sponsor pada even ini .

Bahwa pemanfaatan ekonomi adalah komersial dari hal pengertian

aktifitas langsung dan tidak langsung.

label sponsor dapat mengangkat reputasi dari produknya

- Bahwa pencatatan sebagai landasan, karena belum ada aturannya

maka melihat dari bentuk perundang-undangan.

Dapat melihat dari aspek :

1 Asas kebiasaan dari Dirjen HKI , pencatatan dilakukan seperti itu ;

2 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 dengan adanya biaya

untuk negara

Dengan etikat baik pencatatan menurut Dirjen HKI wajib dilindungi

sehingga menurut Ahli mengikat .

3. SAKSI ANDREY FELANI

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan , sebagai mandor;

56

56


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi lulusan STM Bangunan kelistrikan.

- Bahwa saksi sebagai team monitoring untuk penayangan final piala

dunia Brazil 2014 German Vs Argentina;

- Bahwa yang menugaskan saksi adalah Anton.

- Bahwa Anton adalah Kepala Cabang PT.Nonbar Wilayah Jawa Tengah;

- Bahwa untuk kepentingan penanyangan piala dunia Brazil 2014 di

wilayah Jawa Tengah.

- Bahwa tugas yang diberikan pada saksi adalah memantau hotel, tempat

umum, kafe dalam penyiaran sepak bola piala dunia 2014

- Bahwa saksi sebagai free land tidak ada kontrak kerja , jadi bilamana

ada penanyangan di hotel atau kafe maka saksi lapor pada Anton.

- Bahwa saksi berdua dengan teman bernama Suwardi.

- Bahwa saksi sudah menerima tugas yang diberikan dari Anton ;

- Bahwa saksi melaksanakan tugasnya kalau saksi ada free waktu, yang

saksi amati bebas tempatnya.

- Bahwa saksi dan Suwardi melaksanakan tugas yang diberikan untuk

mengamati penanyangan Sepak bola final piala dunia 2014 pada

tanggal 9 Juli 2014 sore hari ,jamnya lupa , saksi masuk ke Hotel Metro

yang letaknya di dekat pasar Johar.

saksi masuk ke ruangan lobi, bertemu dengan reseptionisnya dan

bertanya apakah hotel Metro bisa nonton bareng sepak bola final Piala

Dunia ?

Lalu dijawab oleh resepsionis bahwa kita menggelar nonton bareng

final Piala Dunia Brazil 2014 dengan harga tiket Rp.50.000.-(lima puluh

ribu rupiah ).

Saksi bertanya lagi , apakah bisa nginep di hotel Metro dengan nonton

bareng piala dunia tersebut , dan dijawab bisa.

57


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kemudian saksi dan teman memesan kamar hotel , satu malam

menginap di Hotel Metro Rp. 400.000.-( empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menonton semi final di dalam kamar Hotel Metro.

saksi mencari yang gambarnya yang jelas antara AN TV dan TV One.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang , karena nontonnya hanya

satu pertandingan dan saksi mengambil gambar pertandingan sepak

bola piala dunia tersebut dengan video dan memotretnya.

- Bahwa saksi laporkan pada pak Anton kemudian pak Anton bilang

pada saksi kalau nanti ada temuan penanyangan sepak bola piala dunia

lagi , saksi laporkan lagi.

- Bahwa saksi beli tiket nonton bareng sepak bola piala dunia 2014 pada

waktu saksi pulang dari nginep di hotel Metro ,lalu saksi membeli 2 tiket

seharga Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah ), untuk nonton bareng final

piala dunia 2014 di hotel Metro ;

- Bahwa final sepak bola piala dunia 2014 ditayangkan pada tanggal 14

Juli 2014, saksi tidak menginap di hotel hanya nonton bareng saja pada

malam hari.

- Bahwa saksi nonton final sepak bola piala dunia 2014 tersebut di kafe

Hotel Metro, letaknya dilantai dasar.

- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya orang yang nonton bareng di kafe di

hotel Metro tapi lebih dari 10 orang.

Ada kursi khusus dan ruangan khusus dengan 2 layar proyektor ;

dan mendapat minum jus jeruk dan snak;

- Bahwa saksi tidak sampai selesai nonton sepak bola final piala

dunianya ;

- Bahwa saksi menonton tidak sampai selesai karena tujuannya hanya

memonitor penanyangan sepak bola final piala dunia saja.

58

58


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi esok harinya lapor pada Anton .

- Bahwa saksi mendokumentasikan nonton bareng final di kafe hotel

Metro ;

- Bahwa saksi tidak ditegur mengambil gambarnya karena banyak juga

yang mengambil gambarnya.

- Bahwa saksi merekamnya memakai alat HP miliknya Suwardi .

- Bahwa saksi nonton di dalam kamar Hotel Metro waktu menginap

tanggal 9 Julin2014 juga pakai HP ;

- Bahwa saksi nonton bareng sepak bola final piala dunia 2014 masuknya

dengan mnunjukkan tiketnya yang harganya Rp. 50.000.-(lima puluh

ribu rupiah ).

- Bahwa harga tiket nonton bareng sepak bola final piala dunia 2014

sama dengan orang yang tidak menginap di hotel Metro , tetap sama

harga Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa yang menyelengarakan nonton bareng final piala dunia itu hotel

Metro ;

- Bahwa selain info dari resepsionis ,ada brosurnya.

- Bahwa Brosurnya sekarang diserahkan pada pak Anton.

- Bahwa waktu nonton di Sun Motor setelah pulang dari nonton di kafe

Hotel Metro ;

- Bahwa nonton di Sun motor tidak memakai tiket masuk, siapa saja

bebas melihat dan tidak ada kursinya, nontonnya berdiri. dan tidak

diberi snak atau lainnya.

- Bahwa saksi tahu kalau tempat tersebut adalah Sun Motor karena ada

tulisan Sun Motor ,saksi melintas di Sun Motor , disana ada banyak

orang dan terlihat ada layar proyektor , juga ada MMT bertuliskan

Mitshubisi final piala dunia , saksi fokus pada 1 layar.

59


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi tidak tahu karena ramai ,apakah ada yang mengorganisir

atau komentator dalam penyelengaraan nonton bareng final piala dunia

di Sun Motor ;

- Bahwa Suwardi yang mengambil gambarnya.

- Bahwa nonton barengnya di halaman show room Sun motor.

- Bahwa PT. Sun Motor merupakan show room merek mobil

Mitshubisi.

- Bahwa Saksi ditunjuk Anton untuk monitoring sepak bola piala dunia

2014.

- Bahwa saksi tahu bulan Juli 2014 ada pertandingan sepak bola piala

dunia 2014. karena baca di MMT dan banyak orang membicarakan

sepak bola final piala dunia.

- Bahwa saksi menginap di hotel, memakai uang saksi dulu kemudian

diganti uangnya oleh Anton pada tanggal 15 Juli 2014.

- Bahwa tanggal 9 Juli 2014 waktu mau menginap di hotel Metro ,ada

brosur nonton bareng piala dunia di kafe Hotel Metro kemudian saksi

beli tiketnya waktu cek out hotel , lalu tiket dibawa pulang rumah

- bahwa Posisi kafe satu pintu dengan masuk hotel Metro.

- Bahwa kalau ada orang masuk kafe disuruh menunjukkan tiket nonton

sepak bola piala dunia.

- Bahwa durasi pertandingan sepak bola , 90 menit, dibagi 2 x , yang

pertama 45 menit dan ke 2 juga 45 menit.

- Bahwa saksi duduk nonton dikafe Metro hanya sebentar, babak

pertama.

- Bahwa perjalanan dari hotel Metro ke tempat Sun Motor hanya

seperempat jam di Sun motor ,pertandingan sepak bolanya masih main

pada babak ke 2 tapi belum selesai .

60

60


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa tadinya saksi lewat di Sun Motor dulu tapi karena tujuannya ke

kafe hotel Metro maka ke Hotel Metro dulu , kemudian setelah nonton

sebentar di kafe lalu pulang menuju ke Sun Motor .

- Bahwa rumah saksi di daerah Kedung Mundu.

- Bahwa MMT dibentangkan di jalan , sebelah PT. Sun Motor.

- Bahwa saksi ada surat tugasnya (dalam bukti P-39, P-40 ) dan saksi

tanda tangan surat tugas tanggal 26 Mei 2014

- Bahwa dulu dibacakan isi surat tugasnya.

- Bahwa saksi disuruh mengambil gambar di Hotel Metro dan di PT. Sun

Motor.

- Bahwa tidak sampai selesai. nontonnya di Sun Motor

- Bahwa hasil foto diambil dari HP milik Suwardi, mencetak fotonya

tanggal 15 Juli 2014.

- Bahwa yang mencetak fotonya adalah saksi, Suwardi dan Pak Anton, di

tempat cetak foto toko kecil di Semarang

- Bahwa Kuasa Tergugat , menolak gambar P-31 , karena tidak tertulis

tanggal dan jam pengambilan foto yang tercetak.

3. SAKSI SUWARDI

- Bahwa saksi ditugaskan dari PT. Nonbar untuk memonitoring

penyelenggaraan pertandingan sepak bola piala dunia 2014.

- Bahwa saksi bekerja di rental mobil sebagai pengelolanya ;

- Bahwa saksi adalah teman main dengan Andrey Melani dikenalkan

pada Didik kemudian dari Didik dikenalkan pada Pak Anton.

Pak Anton memberikan tugas pada saksi dan Andrey untuk memonitor

penyelenggaraan sepak bola piala dunia.

- Bahwa saksi ada surat tugasnya.( bukti P-40 ) ;

61


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa dari Anton petunjuknya untuk mengambil foto sebagai bukti

tempat tersebut ada penayangan sepak bola piala dunia 2014. dan sudah

saksi laksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 14 Juli 2014.

- Bahwa saksi menjalankan tugas memonitor sepak bola piala dunia

dengan Andrey.

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 , saksi dan Andrey datang ke hotel

Metro bertemu resepsionis , saksi tanya apakah ada penayangan sepak

bola lalu dijawab ada, kemudian saksi dan Andrey memesan kamar ,

terus pulang dulu ke rumah , setelah itu saksi dan Andrey cek in jam 11

malam dan pulang pagi.

- Bahwa waktu cek out ada brosur yang menjelaskan ada penayangan

final piala dunia kemudian saksi dan Andrey pesan 2 tiket untuk nonton

bareng final piala dunia di kafe hotel Metro.

- Bahwa saksi memilih hotel Metro karena dekat dengan rumah.

- Bahwa saksi melihat penayangan sepak bola piala dunianya di dalam

kamar hotel.

- Bahwa menonton pertandingan sepak bola piala dunianya seperti saksi

biasanya melihat di TV , ada spanduknya tulisannya tanggal 14 Juli

2014 ada final pertandingan sepak bola piala dunia;

- Bahwa tiket nonton bareng pertandingan sepak bola piala dunia

bentuknya kertas panjang ;

- Bahwa di dalam tiket menunjukkan penyelenggaranya Hotel Metro.

- Bahwa setelah beli 2 tiket nonton bareng sepak bola piala dunia , kami

berdua pulang untuk lapor ke Anton kemudian waktu penayangan final

pertandingan sepak bola piala dunia kira-kira jam 12 malam saksi

berangkat dari rumah untuk menuju ke kafe Hotel Metro untuk

menonton penayangan final pertandingan sepak bola piala dunia dan di

62

62


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tengah perjalanan melewati di Sun Motor di jalan MT.Haryono kalau

ramai pada nonton penayangan final pertandingan sepak bola piala

dunia tapi karena niat kami mau ke Hotel Metro lalu saksi dan Andrey

ke Hotel Metro .

- Bahwa Saksi ke Hotel Metro masuk lewat lobi hotel Metro, kafenya di

lantai dasar.

- Bahwa waktu masuk tiketnya di tunjukkan , tiketnya diminta di sobek.

- Bahwa sekarang tiketnya dibawa Andrey.

- Bahwa di kafe ada kursi dan meja khusus menonton ,dapat minum jus

dan snak, juga ditawari menu tapi saksi tidak mau ,karena kalau pesan

pada menu bayar lagi ;

- Bahwa Saksi masuk ke kafe sudah dimulai pertandingan sepak bola

piala dunia ,yang nonton sudah penuh lebih dari 20 orang .

- Bahwa saksi mengambil foto pada layarnya dan saksi rekam dalam

vidio dengan Hp black berry, nonton tidak sampai selesai, kemudian

saksi pulang, lalu saksi sudah ada rencana dengan Andrey mampir ke

Sun Motor di jalan MT.Haryono.

- Bahwa Sun Motor sebagai show room mobil Mitsubhisi.

- Bahwa di PT Sun Motor ada layar besar yang di lihat ada penayangan

sepak bola final piala dunia terdapat 2 layar , yang satu kecil dan yang

satunya besar dan Layarnya seperti proyektor;

- Bahwa tampilan gambarnya jelas pertandingan sepak bola final piala

dunia yang sedang berlangsung , ada logo TV yang menyiarkan

merupakan transferan dari siaran TV ke layar.

- Bahwa saksi memotret dan mengambil spanduknya , ukurannya 3

meter.

63


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi naik mobil pick up dengan temannya ke Hotel metro dan

Sun motor .

- Bahwa nonton dulu kemudian memotret lalu saksi ambil satu

spanduknya.

- Bahwa spanduk yang saksi ambil adalah di Sun Motor, ada tulisan dapat

door prize.

- Bahwa menontonnya dihalamannya PT. Sun Motor , tidak ada tempat

duduknya, yang menonton lesehan dan ada yang berdiri, banyak yang

menonton karena tidak bayar.

- Bahwa saksi tanggal 15 Juli 2014 lapor pada Anton kemudian saksi

diganti uang yang telah saksi keluarkan dan diberi uang sekalian makan

malam bersama.

- Bahwa waktu bertemu Anton , masih berupa data belum dicetak.

- Bahwa saksi mentransfer data gambar lewat blootut pada Andrey

- Bahwa hasil cetakan diserahkan pada Anton dan berupa proposal.

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat proposalnya.

- Bahwa saksi dan Andrey bersama membawa proposal ke Anton;

- Bahwa saksi diberi uang oleh Anton .

- Bahwa saksi mencetak foto dan rekaman gambar di hotel Metro dan

Sun motor

- Bahwa saksi mendapatkan transferan data dari Suwardi ke HP saksi

smart phone lalu saksi cetak ada 2 atau 3 foto kemudian dibuatkan CD

di copykan ke Anton dalam bentuk file.

- Bahwa foto di tempel tempelkan yaitu bukti P-29, P-30, P-31 foto di

Sun Motor

- Bahwa yang menyimpan file foto adalah Anton.

- Bahwa saksi mengambil gambar dengan HP Black Berry torc 2;

64

64


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi dan Andrey mengambil gambar semua biar untuk di lihat

mana yang gambarnya lebih jelas.

- Bahwa gambar dari saksi di transfer ke HP Andrey .

- Bahwa yang di Sun Motor , gambar diambil oleh Andrey sedangkan

gambar yang di Hotel Metro yang mengambil saksi ;

- Bahwa di Metro hotel nonton hanya sebentar dan di Sun Motor sebentar

karena tidak ada acara apa-apa hanya nonton penayangan sepak bola

saja.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah lewat di Sun Motor sebelum ke Hotel

Metro ;

- Bahwa saksi tidak tahu bentuk door prisenya dan door prizenya untuk

yang nonton sepak bola piala dunia.

- Bahwa Saksi dan Andrey tidak selalu bersama dalam mengambil gambar

kadang misah.

- Bahwa saksi sudah tahu, Show room mobil Mitshubisi dan PT nya adalah

Sun Motor.

- Bahwa tempat menonton pertandingan sepak bola piala dunia 2014 di

area parkir Sun Motor .

- Bahwa pertandingan sepakbola dunia 2014 diambil dari TV One.

- Bahwa menginap satu malam di Hotel Metro membayarnya Rp.

400.000.-(empat ratus ribu rupiah );

- Bahwa didalam kamar 260 , waktu saksi masuk kamar TV dalam keadaan

TV mati lalu saksi yang menghidupkan TV nya dan saksi yang mencari

canel AN TV.

4. SAKSI ALVONSUS SUSANTO

65


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa ahli bekerja di VV sport , dalam bidang sponsor pertelevisian

dalam even olah raga;

- Bahwa cara untuk menghitung suatu kerugian kalau ada masalah yaitu :

kalau ada promo produk berarti ada sponsor yang berpartisipasi ikut dalam

kegiatan tersebut .

Contoh: Ahli pegang di Liga Indonesia , Ahli mencari sponsor pada

program liga Indonesia. Maka merek yang dipakai dalam produk harus

membayar lisensi dan penayangan iklannya.

Sponsor menjual 2 kategori :

- utama

- pendukung.

yang membedakan adalah kalau utama yaitu produknya berhak

mencantumkan logo dan membuat evennya.

- Bahwa pemegang hak ciptanya PT Liga Indonesia.

- Bahwa penerima lisensinya adalah VV sport;

- Bahwa VV Sport dapat mensubtitusikan lisensi pada TV-TV dengan

menjual konten.

- Bahwa sponsor melakukan perjanjian dengan :

kalau on air dengan TV,

kalau of air dengan VV Sport;

- Bahwa kalau ada pengguna siaran atau hotel yang ada kamar-kamarnya,

dan ijinnya pada VV sport atau pemegang lisensi.

- Bahwa hotel dalam ranah komersial ,kalau penayangan liga Indonesia

harus minta ijin, yang harus dibayarkan dengan memberikan royalti pada

yang punya hak.

Contoh : PT. Jarum harus membayar per paket-paket penayangan, atau

membayar dalam beberapakali jarum di siarkan dalam even tersebut.;

66

66


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kalau nonton bareng sepak bola ,ijinnya ke VV Sport. Dengan

bayar royalti

- Bahwa yang menjadi indikator suatu perusahaan menjadikan produk-

produknya sebagai sponsor suatu event karena seberapa besar animo pada

masyarakat pada even tersebut .

Baground kesuksesan seberapa besar, kalau animo besar akan mau menjadi

sponsor.

- Bahwa cir-ciri suatu produk ikut andil dalam sponsor adalah :

on air ada di TV

Mencantumkan officiel parner pada kegiatannya.

Bisa pasang spanduk atau umubul-umbul dengan memasang branding

produknya.;

- Bahwa yang didapat dengan sponsor , akan terlihat dari penjualannya

meningkat, produknya akan meningkat.

- Bahwa hak-hak yang didapat dari perusahaan dengan memberikan sponsor

adalah akan mendapatkan penayangan di TV sehingga produknya akan

muncul , namanya berubah dengan ditambah even apa dan akan muncul di

even yang besar , produknya keluar pada even tersebut .

- Bahwa nonton bareng olah raga skala internasional, ada produk-produk

yang dimunculkan, dengan memasang spanduk , memunculkan gambar

logo kegiatan tersebut dan mencantumkan voucer belanja pada penonton,

produk perusahaan tersebut bisa masuk utama dan juga masuk dalam

pendukung.

- Bahwa masuk karakteristik nama produk yang tidak berubah namanya

hanya pendamping adalah sebagai pendukung.

67


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa nilai untuk menjadi sponsor utama skala nasional yaitu nilainya

100 Milyar.

- Bahwa untuk sponsor pendukung nilainya 40 milyar.

- Bahwa pertimbangan membayar 40 milyar sifatnya on air, lisensi .

- Bahwa paket lisensi mendapat 15 milyar

On air mendapat 25 milyar

untuk 1 sesion.

- Bahwa untuk menjadi sponsor pendukung skala internasional pasti lebih

besar ;

- Bahwa Ahli tidak tahu nilai yang harus diterima pemegang lisensi ;

- Bahwa harus ada kontrak kalau menjadi sponsor

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut,

Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya akta tanggal

28 Maret 2015 Nomor :75 , Risalah rapat PT. Metro Hotel International

( diberitanda T-1 ) ;

2 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat Dirjen

AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0020672

(diberitanda T-2 );


PT. Nonbar No: 303/SKLB-WP/IX/2014 tanggal 1 September 2014

( diberitanda T-3 );


PT. Nonbar No: 321/SKLB-WP/IX/2014 tanggal 13 September 2014

( diberitanda T-4 );

68

68


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat

Polda Jateng No: 130/X/2014/Reskrimsus tanggal 27 Oktober 2014 kepada

Manager Hotel New Metro (diberitanda T-5 );

6 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat Dirjen

HKI Kementerian Hukum dan HAM RI No : HKI-2.HI.01.06.06 tanggal 7

April 2015 (diberitanda T-6 );

7 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya invoice ,

tertanggal 7 April 2008, No.006/012/Telvis/VI/2014 dari PT.Ind0nusa

Telemidia kepada Hotel New Metro ( diberitanda T-7 ) ;

8 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat dari PT.

Indonusa Telemedia , tertanggal 10 Juni 2014, telah menerima uang abonemen

dari Hotel New Metro ,( diberitanda T-8) ;

9 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya invoice ,

tertanggal 7 April 2008, No.007012/Telvis/VII/2014 dari PT.Indonusa

Telemidia kepada Hotel New Metro , ( diberitanda T-9 ) ;

10 Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya surat dari PT.

Indonusa Telemedia , tertanggal 11 Juli 2014, telah menerima uang abonemen

dari Hotel New Metro , ( diberitanda T-10 ) ;

Kemudian bukti-bukti surat diperlihatkan kepada kuasa Penggugat .

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan

2 (dua ) orang AHLI dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

yang memberikan keterangannya dibawah disumpah, masing-masing pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI LAKON TUKAN LEONARD. SH.MA

- Bahwa Ahli sebagai praktisi Hak Kekayaan Inteletual ( HKI ).

69


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sebagai Ketua Klinik HKI di UNDIP. yaitu memberikan sosialisasi HKI

dan membantu pendaftaran HKI.

- Bahwa Hak cipta adalah pendaftaran , hak cipta bukan pencatatan.

- Bahwa UU yang lama HKI dan UU yang baru prinsipnya sama.

Hak cipta tidak wajib di daftarkan karena dalam hubungan seni, dan

sudah di lindungi sejak ia punya ide atau hasil kreasi tersebut muncul,

agar lebih aman maka didaftarkan mana kala ada masalah ;

Kalau lisensi wajib didaftarkan.

Merk / Desain wajib didaftarkan kalau tidak di daftarkan tidak

dilindungi .

- Bahwa pemegang hak cipta punya hak ekseklusif untuk untuk

memanfaatkan ekonomi , karena bersifat kebendaan maka bisa dialihkan

dan bisa dihibahkan ;

- Bahwa Hak cipta ada pembayaran royalti.

- Bahwa dalam lisensi harus didaftarkan karena mengikat pihak ke tiga

kalau tidak didaftarkan hanya mengikat kedua pihak saja yang

melakukan perjanjian.

- Bahwa perjanjian lisensi dalam atau luar negeri wajib di daftarkan

Dalam Undang-undang Hak cipta yang baru menyebutkan perjanjian

lisensi wajib pendaftaran , untuk mengikat pihak ketiga

- Bahwa didalam undang-undang yang lama prinsipnya sama pencatatan

atau pendaftaran.

70

70


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa tata cara pendaftarannya yaitu kalau ada pemohon maka mengisi

formulir dan melengkapi persyaratan-persyaratan kemudian datang ke

Dirjen HKI

di tempat loket penerimaan permohonan kemudian diminta untuk

membayar di Bank BRI , setelah mendapatkan resi pembayaran Bank

BRI dilampirkan persyaratan-persyaratan formal yang sudah lengkap

dengan identitasnya .

Setelah itu diberikan lembaran bukti pendaftaran .

Kemudian ada proses otorisasi menunjukkan permohonan kita sudah

diterima oleh petugas loket pendaftaran .

- Bahwa perjanjian lisensi Ahli belum pernah melakukan pendaftarannya.

Pendaftaran perjanjian lisensi atau hak cipta prosedurnya sama

Prosesnya sama seperti membuat surat dengan membayar biaya

Yang masuk dalam PNBP / uang negara.

- Bahwa otorisasi adalah bukti pengesahan kalau sudah didaftarkan, jadi

tidak sekedar di cap.

Mulai Tahun 2013 sudah ada sistem computerisasi , outputnya

berbentuk surat pengesahan diatas kertas permohonan kita.

- Bahwa otorisasi tersebut memuat : tanggal masuk, siapa petugas yang

menerima permohonan , biayanya berapa , permohonan apa ( hak cipta/

merek/lisensi ) ;

- Bahwa outputnya yang sudah otorisasi adalah kalau hak cipta ada

lembaran negaranya dan ada sertifikatnya , karena sertifikat merupakan

dokumen negara.

Sedangkan untuk lisensi belum ada Peraturan Pemerintahnya sehingga

hanya surat pernyataan saja , maka tidak mengikat siapapun ;

- Bahwa Ahli belum pernah menangani Lisensi ;

71


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kalau tidak didaftarkan hanya mengikat kedua belah pihak, tidak

ada akibat hukumnya.

- Bahwa untuk permohonan pencatatan atau pendaftaran harus ada

otorisasi ;

- Bahwa Contoh bukti P-5 tertanggal 23 Mei 2014 sudah otorisasi

karena sejak akhir tahun 2013 , sudah ada otorisasi seperti computerisasi

- Bahwa dalam bukti T-1 , menurut Ahli bahwa menegaskan perjanjian

lisensi boleh diajukan , boleh dicatatkan

Dirjen HKI tentang pendaftaran lisensi belum ada Peraturan

Pemerintahnya.

- Bahwa Undang-undang mewajibkan pendaftaran tapi aturan

pelaksanaannya belum ada, realisasinya kalau ada perjanjian lisensi

hanya sekedar dicatat tapi tidak ada dampak hukumnya dan tidak

mengikat.

- Bahwa PT “ A “ dapat ditunjuk menayangkan event dari TV, dan

dilihat orang banyak maka Siapa saja boleh menonton TV yang

menanyang event tersebut ,dan tidak masalah.;

- Bahwa dalam UU bukan istilah di daftarkan , sesuai Pasal 47 tidak ada

kata pendaftaran tapi dicatatkan , dalam UU dikatakan pencatatan harus

melalui Kepres maka menurut Ahli kalau diaturan UU lama pakai istilah

pencatatan .

Di dalam UU yang baru , perjanjian lisensi wajib didaftarkan.

UU yang lama mengatur dalam Kepres.

UU yang baru mengatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Bahwa dalam aturan konsultan HKI baru ada terakhir 3 tahun

belakangan ini.

72

72


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dulu Siapapun boleh , Ahli telah menjadi kuasa hukum dan Konsultan

HKI sejak tahun 1999 sampai 2007 karena ada tugas Dinas kurang aktif

lagi.

Sekarang konsultan HKI harus mempunyai sertifikat ;

Ahli sudah minta sertifikat konsultan HKI ke Dirjen HKI tetapi

belum keluar.

- Bahwa belum dilaksanakan pencatatan , langsung mendegradasikan hak

ekseklusif ekonomi, hal tersebut belum ada prosedur secara formal ,

belum ada Peraturan Pemerintahnya sehingga tidak mengikat dengan

pihak ketiga.

- Bahwa Pemerintah memberikan pelayanan-pelayanan tertentu, dan ada

pihak yang telah melakukan sesuai prosedur aturan dengan pencatatan ,

ternyata ada kerugian-kerugian mana kala ada masalah dengan pihak

ketiga , menurut Ahli dengan kenyataan Pemerintah belum

mengeluarkan aturannya adalah Konskwensi pihak ketiga , karena

peraturan kita belum mengatur hal tersebut , resiko yang harus diterima

pada kedua belah pihak dengan Peraturan Pemerintah belum ada.

2. AHLI Dr. LITA TYESTA A.L.W. SH.Mhum

- Bahwa sebagai Ahli dalam bidang Tata Negara khususnya pada

Undang-Undang.

- Bahwa dalam HKI khusus hak cipta , ada perjanjian lisensi sehingga

ada sifat hak kebendaan maka terkait dengan pihak ke tiga harus

membayar royalti, dalam UU lama setiap dengan pihak asing

diwajibkan dicatatkan di Dirjen HKI

73


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bukti P-5 sudah ada cap dan tanda tangan , tanggal , sudah bayar,

dari segi UU dan disiplin Ilmu Tata Negara

Bahwa yang memberikan pencatatan di Depkumham , kalau ada

pencatatan harus ada bukti pendaftaran sehingga muncul surat dari

Depkumham yang berisi memutus, menimbang , mengesahkan si A

yang perjanjian apa , mendaftarkan akta apa .

Depkumham mengeluarkan bukti surat baru atau bukti balik.

Secara Hukum Tata Negara begitu.

- Bahwa Filosofi UU Hak Merek diberikan perlindungan hukum

manakala melakukan pendaftaran, endingnya di lembaran negara tapi

kalau hak cipta lahir sejak ada gagasan dituangkan dalam karya, seni

maka pencatatan , bukan didaftarkan .

semua masuk dalam lembaran negera maka ada bukti dari

Depkumham, biar jelas secara hukum dan legal.

- Bahwa Permohonan masuk, produk outputnya , ada stempel/cap

bahwa menurut Ahli semua Depkumham punya aturan, dalam

Depkumham No. 5 tahun 2012 mengatur tatanan dinas pencatatan

seperti itu , sudah pasti semacam manual prosedur .

Tidak setiap orang dapat memberikan cap karena cap mempunyai

ketentuan hukum.

bentuk khusus yang dikeluarkan Depkumham sebagai penegasan

- Bahwa UU mewajibkan lisensi dengan pencatatan , praktek waktu itu

hanya ada cap dan tanda tangan berarti permohonan sudah

dilaksanakan tapi belum ada aturan pelaksanaannya .

menurut Ahli dalam hal ini Depkumham dan Perundang-undangan

yang melakukan cap asal saja disembarang tempat , memberikan cap

dan tanda tangan mengandung konkwensi hukum.

74

74


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa kalau ada aturan perunndang-undangannya tentang hal ini

seharusnya menemukan peraturan yang benar.

- Bahwa kalau ada cap dan tanda tangan yang di berikan oleh Dirjen

HKI ,padahal Peraturan Pemerintah yang mengaturnya belum ada jadi

yang bertanggung jawab yang telah memberikan cap dan tanda tangan,

sebagai oknum atau petugas yang memberikan cap dan tanda tangan

tersebut.

- Bahwa Permohonan pencatatan lisensi oleh Dirjen HKI belum ada

peraturan pelaksaannya , saat pemohon mengajukan permohonan

pencatatan di Dirjen HKI diberi cap, tanda tangan dan tanggal

pencatatan dan sudah masuk data base , menurut Ahli siapa yang

memberikan tanda tangan, dia yang bertanggung jawab isi surat

tersebut ;

- Bahwa Dirjen HKI tidak membuat output atau mengeluarkan sertifikat

karena belum ada Peraturan Pemerintahnya ( bukti surat P-5 )

kemudian ada permohonan dari pihak lain ke Dirjen HKI keluarlah

surat (bukti surat T-1 ) , menurut Ahli ada 2 surat tersebut kalau

belum ada peraturan pelaksanaannya harus ada kebijakan maka Ahli

ragu hal tersebut karena diluar tata pelaksanaan administrasi yang

baik.

- Bahwa implikasi hukumnya atau perlindungan bagi masing-masing

pihak harus ada yang bertanggung jawab , setiap memberikan cap dan

tanda tangan harus bertanggung jawab karena konskwensi dengan UU.

- Bahwa ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran sedangkan

Pemerintah belum siap untuk perangkat tersebut , Ahli meragukan

pejabat tersebut, bagaimana kalau Pemohon sudah beritikat baik ,

pemohon sudah membayar biaya, outputnya begitu berupa cap dan

75


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tanda tangan .Apakah dilindungi haknya karena Pemerintah belum ada

perangkat tersebut maka menurut Ahli harus ada kebijakan kalau

belum ada aturan Pemerintahnya.

Mestinya Depkumham mengeluarkan kebijakan biar tidak ada pihak

yang dirugikan , harus dibuat secara internal dulu.

- Bahwa kalau outputnya belum ada , bukti harus ada dan Pejabat yang

harus bertanggung jawab.

- Bahwa didalam gugatannya menyebutkan kata SPORT sedangkan di

dalam bukti surat P-1 dan P-2 memakai kata SPORTS jadi kurang

huruf s .

Bahwa Jika ada perbedaan huruf , apakah salah ketik atau salah fatal

dikembalikan pada otentik , kalau ada pembenaran dengan revisi yang

sah , yang ada di akte pendirian karena masuk dalam Depkumham.

- Bahwa apabila ada ke vakuman hukum untuk menjamin kepastian ,

karena kelalaian Negara , dasar untuk melindungi pihak maka para

pihak untuk melakukan penemuan khusus;

- Bahwa ada stutmen teori , ada kekosongan , maka yang menjadi

sumber hukum yang ada bisa Hukum Nasional atau kalau yang ada

Hukum Adat, atau yang ada Hukum Internasional atau yang ada

Doktrin pendapat Ahli jadi Hakim bisa menilai .

- Bahwa Majelis Hakim bisa mengambil dari sumber hukum

Dengan penemuan hukum ,tidak merugikan pihak ketiga .

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai,para pihak menyampaikan

kesimpulan serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ;

76

76


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

diuraikan diatas .

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah pula disampaikan

eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan :

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum

dan ganti kerugian. Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan

kompetensi Pengadilan Niaga ( Pasal 55, Pasal 56, Pasal 60 UU No. 19

Tahun 2002 tentang hak cipta ).

2. Persona Standi Judicio

Bahwa karena yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai siaran,

maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan

seharusnya lembaga penyiaran, bukan Penggugat tersebut yang

kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi .

3. Peremptoria ( gugatan prematur ).

Bahwa dalam ranah hak kekayaan intelektual,gugatan perbuatan

melawan hukum yang disertai tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan

apabila perbuatan melawan hukumnya telah terbukti dengan adanya

putusan pidana terlebih dahulu.

4. Error in Persona.

- Bahwa subyek gugatan tertulis : PT. Metro Hotel Internasional

Semarang ,yang bergerak di bidang jasa perhotelan dengan brand

77


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


nama “ New Metro Hotel “, yang beralamat di Jl. H. Agus Salim

2-4 Semarang .

- Bahwa yang benar :Pemilik dan pengelola hotel dengan nama New

Metro Hotel adalah PT. Metro Internasional Semarang, , kedua

nama tersebut sangat berbeda sehingga sudah barang tentu

keduanya merupakan entitas hukum yang berbeda pula.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hukum

mempertimbangkan sebagai berikut :

Kompetensi Abdolut.

Bahwa mengenai eksepsi dimaksud, telah dipertimbangkan dan diputus diawal

persidangan yang amar putusannya pada intinya :Menolak Eksepsi menyangkut

kompetensi Absolut dan oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Bahwa sedangkan mengenai Eksepsi selebihnya (angka 2,3 dan 4 ) menurut

penilaian Majelis Hakim sudah berkaitan dengan substansi pokok perkara , untuk

itu akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara.

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah :Apakah Tergugat telah

melakukan pelanggaran Hak cipta yang dikualifikasi sebagai PMH ?, dan oleh

karenanya Penggugat selaku pemegang lisensi hak cipta, memintakan pembayaran

ganti rugi kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut secara sistimatis Majelis


1. Perjanjian lisensi ( Licence Agreement )

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P4 dan P-19 ) telah terbukti adanya

perjanjian licensi ( Licence Agreement ) antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat

78

78


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


)dengan Federation Internasional De Football Association (FIFA ) tertanggal 5 Mei

2011 ,dimana inti kesepakatannya adalah:FIFA telah memberikan hak-hak media

kepada PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) oleh karenanya Penggugat sebagai

pemegang lisensi,berkapasitas selaku “Master Right Holder atas Media Rights of FIFA

Word cup Brazil 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat meragukan keabsahan (validitas) perjanjian

dimaksud, karena Penggugat tidak menyertakan anggaran dasar (Article Association of

FIFA ) untuk membuktikan apakah perjanjian lisensi tersebut benar dibuat oleh FIFA .

- Bahwa berdasarkan (bukti P-1, P-2, P-3 ) membuktikan Penggugat adalah

Perseroan Terbatas (Badan Hukum ) yang bergerak dibidang jasa olah raga

dengan Badan Hukum lainnya di luar Negeri, oleh karenanya dapat bertindak

sebagai subyek hukum ( In casu membuat perjanjian ).

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum ( notoirt baar ) Federation

Internasional De Football Association ( FIFA ) adalah merupakan organisasi

sepak bola Internasional yang berkedudukan di Zurich, Swiss yang dalam

perkara ini adalah sebagai pemegang hak cipta (Konten ) atas karya

Sinematografi siaran Piala Dunia Brazzil 2014.

- Bahwa berdasar bukti (P-4 dan P-19 )dapat dibuktikan perjanjian tersebut

ditanda tangani oleh “ Markus Kettner “ Sekretaris Jendral FIFA untuk dan atas

nama FIFA dan Imansyah Komisaris PT.Inter Sport marketing ( Penggugat ).

- Bahwa Tergugat meragukan keabsahan perjanjian lisensi, namun tidak

mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai

perjanjian lisensi dimaksud adalah sah, memenuhi ketentuan (Pasal 1320

KUH Perdata ).

Menimbang, bahwa persoalan berikut adalah apakah Penggugat mempunyai

legal standing ?

79


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa pada kaitannya penerima lisensi (Penggugat) selain diberi

ijin/lisensi atas Hak Media/ Master Right Holder, sekaligus diberi kewenangan pula

untuk mempertahankan dari setiap bentuk gangguan / pelanggaran yang mengganggu

haknya, akan tetapi kebenarannya ,sepenuhnya dapat dirujuk dalam isi kesepakatan

(keterangan – keterangan ahli :Budi Agus Riswandi. SH.Mhum dan Ahli : Agung

Damar Sasongko .SH,MH );

- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (P-4 dan P-19 ) dalam point 21.8

disebutkan : “ penerima lisensi mengakui dan sepakat bahwa hak yang

dilimpahkan dalam hal ini adalah subyek kepada semua hukum dan regulasi

yang berlaku, sebagaimana tanggal yang dicantumkan disini dan yang mungkin

kemudian diamandemenkan atau diberlakukan kembali hingga kepada cakupan

yang berlaku.

- Bahwa Tergugat tidak mengakui Penggugat memiliki hak gugat karena dalam

perjanjian lisensi yang mereka buat (bukti P-4 dan terjemahannya (P-19)

Penggugat selaku penerima lisensi hanya diberikan “hak-hak “ Media, tanpa

pemberian Hak gugat.

- bahwa bahkan dalam halaman 2 poin 13 perjanjian lisensi (bukti P-19) secara

tegas disebutkan “ setiap dan semua hak-hak dan lisensi yang tidak secara tegas

diberikan kepada penerima lisensi dalam perjanjian ini ( termasuk hak-hak

yang dikecualikan ) dengan ini dicadangkan untuk FIFA untuk digunakan

sendiri secara luas dan tanpa batasan.

- Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim :Tergugat tidak tepat memaknai

ketentuan point 13 perjanjian lisensi tersebut semestinya kata-kata

(……..termasuk hak-hak yang dikecualikan )dengan ini dicadangkan untuk

FIFA untuk digunakan FIFA sendiri artinya tidak semua konten yang berisi

beberapa program dari kegiatan diberikan sepenuhnya diberikan kepada

80

80


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pemegang lisensi akan tetapi ada beberapa yang dikecualikan untuk

dicadangkan bagi kepentingan FIFA sendiri.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

berpendapat “Penggugat (selaku pemegang lisensi )mempunyai kewenangan untuk

mengajukan hak gugat. (Legal standing In Judicio ) dengan demikian Eksepsi Tergugat

menyangkut hal tersebut haruslah ditolak.

2. Pencatatan Perjanjian Lisensi .

- Bahwa, berdasarkan (bukti P-5 ) , Penggugat telah mencatatkan perjanjian

lisensinya kepada Dirjen HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) Menteri Hukum dan

HAM tertanggal 23 Mei 2014 , memenuhi ketentuan Pasal : 47 (2) UU No.19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- Bahwa akan tetapi hal tersebut disangkal Tergugat “karena secara nyata

permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut belum dapat dilaksanakan

maka petjanjian tersebut tidak membawa akibat hukum kepada pihak ketiga

(bukti T-6 ).

- bahwa menurut pendapat Ahli dari Tergugat LAKON TUKAN

LEONARD .SH.MA. dan Dr. LITA TYESTA A.L.W. SH.Mhum intinya

menerangkan : ” pencatatan sebagaimana yang dilakukan Penggugat ( bukti P-5

) tidak memenuhi standar pendaftaran yang baik , meskinya harus ada otorisasi

yang menilai permohonan tersebut dikabulkan tidaknya , tidak cukup diparaf dan

distempel Dirjen HKI.

- Bahwa akan tetapi sebaliknya pendapat Ahli dari Penggugat (Agung Damar

Sasongko .SH.MH dan Budi Agus Riswandi .SH.MH ) intinya

menjelaskan :Permohonan pencatatan yang dilakukan penggugat adalah sah

dengan alasan :

1. Karena belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 47 ayat (2)

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta,yang mewajibkan mendaftar

81


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perjanjian lisensi, maka dalam praktek kebijakan Pimpinan (Dirjen HKI )

saat itu :” pencatatan ;isensi hanya sebatas di paraf, tanggal dan diberi

stempel Dirjen HKI “, kalau permohonan ditolak ,langsung dikembalikan

(tidak diparaf maupun stempel ).

2. Penggugat telah beretikat baik memenuhi kewajiban hukum (Pasal 47

ayat 2 UU No.19 Tahun 2002) dengan memcatatkan perjanjian lisensi ke

Dirjen HKI , terlepas apakah negara (Dirjen HKI ) menyelenggarakan

pencatatan dengan baik atau buruk, bukan lagi urusan Pemohon.

3. Untuk melakukan pencatatan Pemohon (Penggugat )harus membayar

biaya yang dimasukkan sebagai penerimaan Negara bukan pajak.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis berpendapat sebagai

berikut :

- Berdasarkan Bukti (T-6) disebutkan :” Pencatatan perjanjian antara FIFA dengan

Penggugat belum dapat dilaksanakan.

- bahwa “ kata ( belum )dapat dilaksanakan “ harus dimaknai bahwa proses

penacatatan tersebut memang belum dapat dilaksanakan karena belum ada

peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi (Pasal

47 ayat (2) UU No.19 Tahun2002 ) maupun undang-undang yang baru;

- maka dalam implementasinya lain pimpinan lain kebijakan, pimpinan (Dirjen

HKI ) yang lama menganggap pencatatan dilakukan cukup dengan paraf,tanggal

dan stempel ( bukti P-5 ).

- Bahwa kata “ belum “ harus dibedakan dengan kata “ tidak dapat “ , kata “belum

“ menunjukkan permohonan belum dapat diproses, karena kendala tertentu diluar

kemampuan Pemohon ( in casu belum ada peraturan pelaksana ) , kata “ tidak

dapat “ mestinya dimaknai pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

sehingga permohonan pencatatan tidak dapat diproses.

82

82


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa ,terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanakan atau baik buruknya

penyelengaraan negara (pencatatan Dirjen HKI) ,terhadap Pemohon yang

beretiket baik harus diberi perlindungan hukum.

- Bahwa”pencatatan berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks Hak cipta

“ pencatatan hanya bersifat administratif ,karena sejatinya hak itu muncul setelah

ide (gagasan ) terwujud dalam bentuk sebuah karya (cipta )karena bersifat

administratif semata Dirjen HKI tidak perlu mengeluarkan sertifikat ,cukup

hanya dengan paraf, stempel ( bukti P-5) ,hal ini berbeda karakteristiknya dengan

Hak Intelektual lainnya (misal hak patent, merek ) lebih tepat diwajibkan “

pendaftaran bukan pencatatan, karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul

setelah pendaftaran dikabulkan maka sebagai tanda bukti dikabulkannya

permohonan Dirjen HKI harus mengeluarkan produk berupa sertifikat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai

“pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat ;

3. Perjanjian sublisensi

- Bahwa berdasar perjanjian lisensi (bukti P-4 ) dan terjemahannya (bukti P-19)

ditentukan :” penerima lisensi (Penggugat ) berhak membuat perjanjian sublisensi

dengan sepengetahuan dan persetujuan FIFA ( point 11 sub lisensi ).

- Bahwa berdasarkan 1. ( bukti P-20,P-21 )Penggugat telah membuat perjanjian sub

lisensi dengan PT.Digital Media Indonesia ( AN.TV ).

2. (bukti P-22 , P-23 ) Penggugat telah membuat perjanjian sub lisensi dengan

PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN TV ) dan PT. Lativi Media Karya

( TV.One ) .

- Bahwa isi perjanjian sub lisensi tersebut intinya :PT. Inter Sports Marketing

(Penggugat )telah memberikan hak-hak Media kepada perusahaan penerima sub

lisensi .

4. Sosialisasi perjanjian lisensi.

83


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa selain telah melakukan pencatatan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI ( bukti

P-5 ) Penggugat telah pula melakukan sosialisasi / pengumuman ke beberapa

Media nasional antara lain :

a). Harian Kompas, tanggal 21 Januari 2014 hal 14 (bukti P-13 ).

b) Harian Superball ,tanggal 14 Januari 2014 (bukti P-14 ).

c) Harian Bola News, tanggal 17 Januari 2014 (bukti P-15 ).

- Bahwa sosialisasi dimaksud untuk memenuhi “ Azas Publisitas “ agar

masyarakat mengetahui, bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak-hak

Media penyelenggaraan word cup Brazil 2014, berikut “ peringatan bagi

masyarakat yang akan menggunakan hak siar di area komersial harus terlebih

dahulu memperoleh ijin dari penggugat.

5. Penunjukkan koordinator Pengawasan dan penindakan.

- Bahwa berdasar (bukti P-6, P-7 ) membuktikan Penggugat telah menunjuk PT

Nonbar sebagai koordinator tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran,

sosialisasi , pengawasan, penertiban dan perijinan penggunaan siaran Piala Dunia

Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia, di area komersial yang di

selenggarakan oleh pemilik / pengelola hotel, restoran, café, mall, modern market

dan tempat hiburan lainnya.

- Bahwa sebagai koordinator pengawasan , penindakan dan pemberian ijin PT.

Nonbar telah menunjuk dan menugaskan saksi Andrey Fellany dan Suwardi ,

untuk melakukan pengawasan dan penindakan , kegiatan penyiaran piala dunia

Brazil 2014 khususnya di hotel-hotel dan café di seluruh wilayah Jawa Tengah (

bukti P-47, bukti P-48 dan P-49 ).

- Bahwa selain itu PT. Non Bar telah mempersiapkan tempat berupa sertifikat

lisensi / ijin penayangan , bagi pihak yang akan menayangkan acara piala dunia

Brazil 2014 di areal komersial ( bukti P-17 ).

84

84


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Perbuatan melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta .

- Bahwa Penggugat adalah selaku penerima lisensi dari International De Football

Association ( FIFA )atas siaran Piala Dunia Brazil 2014 (sebagaimana telah

dipertimbangkan angka 1 ) tersebut diatas.

- Bahwa di dalam perjanjian lisensi dimaksud, Penggugat selaku master Right

Holder di seluruh wilayah RI telah diberikan hak media, antara lain : hak eksibisi

publik ( hak-hak areal komersial ).

- Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalah semua hak

untuk :

1. Mentransmisikan dengan bantuan sesuatu media apapun sesuatu

material audio saja, visual diam atau bergerak saja , material

audiovisual, data dan atau material teks atau bertalian dengan

kompetisi atau suatu upacara atau even FIFA lainnya untuk ekshibisi

kepada dan ditonton atau di dengar oleh pemirsa yang berlokasi entah

dimana dalam bioskop, bar, restorant, stadion, kantor, lokasi

konstruksi , oil rig, kendaraan diatas air, bus, kereta api, bangunan

angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu

tempat lainnya selain dari sebuah hunian pribadi.

2. Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitan

dengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / atau

mendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatu

tontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) dan

3. Mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (

termasuk misalnya pungutan masuk, ke sponsor siaran dan peluang

pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitan dengan even-

85


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


even tersebut transmisi dan / atau ekshibisi, hak-hak ekshibisi publik

mengecualikan hak dalam pemotongan (in Flight Right );

- Bahwa dalam konten Hak Cipta , Penggugat selaku pemegang lisensi hak media

berhak memberi ijin atau melarang bagi siapapun untuk mengambil keuntungan

secara komersial atas siaran piala dunia Brazzil 2014.

- Bahwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasar ( bukti P-29 dan P-30 ) diterangkan PT. New Metro Hotel

mengeluarkan brosur, didalamnya menyebutkan “ New Metro Hotel “ nonton

bareng final piala dunia Brazil 2014, di Silver Spoon Coffe Shop , tanggal 14 Juli

2014, dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah ),

berikut mencantumkan templet (logo) dan maskot FIFA WORLD CUP Brazil

2014.

- Bahwa berdasar (bukti P-31, P-32, P-34 ) berupa foto-foto kegiatan acara nonton

bareng Final piala dunia Brazil 2014 antara German Vs Argentina di New Metro

Hotel ( Silver Spoon Coffe Shop ).tanggal 14 Juli 2014, penayangan secara live di

AN TV dengan menggunakan 2(dua) big screen/layar lebar

- Bahwa berdasar (bukti P-33 ) berupa foto daftar menu makanan dan minuman

yang dijual saat nonton bareng berlangsung.

- Bahwa berdasar (bukti P-35 dan P-36 )berupa foto-foto diterangkan bahwa

didalam kamar Hotel Metro juga di fasilitasi TV yang dapat menyiarkan FIFA

World Cup Brazil 2014, melalui chanel AN TV.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa PT.New

Metro Hotel telah menyelenggarakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia

Brazzil antara German Vs Argentina, penayangan dilakukan dengan 2(dua) big screen /

layar lebar secara live di An TV.

86

86


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa bukti-bukti foto tersebut diperkuat dengan keterangan

para saksi Penggugat saksi Andrey Felani dan Suwardi yang intinya menerangkan :

saksi adalah pelaku yang mengambil/ mengabadikan foto-foto rekaman tersebut .

- bahwa untuk dapat mengabadikan kegiatan tersebut , saksi menginap di kamar

hotel New Metro (bukti P-37 ) , dan juga sekaligus melihat langsung ketika ada

nonton bareng Final antara German Vs Argentina di Coffe Hotel New Metro, saat

itu yang hadir cukup banyak berkisar antara 20 sampai dengan 50 orang.

- bahwa bukti-bukti foto tersebut lalu saksi serahkan kepada Pimpinan perusahaan

yang menugaskan (PT. Nonbar ), kemudian foto dan rekaman tersebut dialihkan

ke dalam CD ( bukti P-43 ).

Menimbang, bahwa bukti foto dan rekaman (P-30 sampai dengan P-36 )

dalam compact disk ( P-34) Tergugat keberatan dengan alasan bukti –bukti

tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena Penggugat tidak dapat

membuktikan keaslianya dan tidak ada validitas dari ahli yang berkopempeten,

terlebih lagi ahli bukanlah alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR .

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat

, bahwa dalil keberatan Tergugat tidaklah beralasan karena bukti-bukti yang diajukan

juga di dukung bukti surat yang lain seperti brosur (P-29) kwitansi pembayaran

penginapan (P-37 ) maupun kwitansi pembelian (P-38 , P-39 ) serta di dukung dengan

keterangan saksi/ pelaku yang mengabadikan kegiatan nonton bareng tersebut yang

satu sama lain saling berkaitan bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi batas

minimal pembuktian.

Selain itu dalam praktek alat-alat bukti berupa foto maupun alat rekaman

elektronik ,dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu para ahli Penggugat ( Agung

Damar Sasongko.SH.MH dan Budi Agus Riswanto. SH.Mhum ) memberikan pendapat

yang pada intinya :

87


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa area komersial atau area public adalah pemanfaatan untuk kepentingan

ekonomi , dengan karakteristik dimana orang mengambil keuntungan atas

pemanfaatan karya cipta atau produk yang terkait tadi artinya disitu ada pihak lain

yang mengambil keuntungan ( Pasal 2, Pasal 15, Pasal 16 UU No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta ) akan tetapi sebenarnya sepanjang dipergunakan untuk

kepentingan pribadi tidak ada masalah / diperbolehkan ( doktrin Values ).

- Bahwa Hotel merupakan area komersial ,dan hotel bukanlah end user melainkan

pelaku usaha / perantara yang menawarkan jasa pelayanan.

- Bahwa meskipun penayangan / siaran TV berada di kamar Hotel yang berkesan

privacy , tetapi penyiarannya tetap di area komersial, Dalam hal ini yang

dipersoalkan bukan masalah pengadaan TV nya ( hard ware ) sebagai bagian

standar pelayanan akan tetapi dalam konteks ini adalah dalam penyiaran ada “

konten “ yang merupakan ranah Hak Cipta, artinya dalam penayangan / siaran TV

di situ ada Hak Eksklusif siaran , oleh karena itu Hotel harus membayar royalty

yang besarnya tergantung dari pemegang lisensi atau kesepakatan diantara

mereka .

Menimbang, bahwa di pihak lain Tergugat membantah adanya pelanggaran hak

Cipta dengan alasan pada pokoknya ;

1. Seluruh chanel / stasiun TV di Hotel New Metro milik Tergugat merupakan

siaran jaringan TV berbayar .

- Bahwa jaringan TV di hotel milik Tergugat TV berbayar / berlangganan ,

sejak lama Tergugat telah berlangganan dengan Telkom Vision, artinya

semua acara TV dapat diakses oleh TV yang ada di Hotel Tergugat adalah

siaran TV yang disiarkan oleh Telkom Vision melalui TV berlangganan

dapat diakses saluran / chanel TV tidak berbayar ( free on air ) dan

saluran / chanel TV yang berbayar ( bukti T-7, T-8, T-9, T-10 ).

88

88


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Siara piala dunia Brazil 2014 disiarkan oleh TV One dan AN TV sehingga dapat

di tonton siapa saja.

- Bahwa siaran Piala dunia Brazil 2014 disiarkan oleh TV One dan AN TV

yang merupakan stasiun / saluran TV tidak berbayar ( Free to air ),maka

sudah barang tentu siapa saja dapat menyaksikan / menikmati programnya,

Tegugat tidak mempunyai kemampuan tehnis (kapasitas ) untuk melakukan

penutupan chanel / saluran TV tersebut, maka dengan sendirinya siara pila

dunia Brazil 2014 dapat disaksikan siapa saja melalui TV One dan AN TV

termasuk tamu Hotel yang menginap , dapat menghidupkan dan memilih

chanel / saluran TV termasuk TV One dan AN TV.

- Dengan demikian Tergugat tidak dapat dipersalahkan / dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dihukum membayar ganti

ruginya.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis mempertimbangkan :

- Bahwa berdasar (bukti T-7, T-8, T-9, T-10 ) diterangkan Tergugat adalah

pelanggaran TV berbayar / TV cable dari Telkom vission.

- Bahwa Tergugat dapat mengakses seluruh siaran saluran Telkom vision.

- Bahwa akan tetapi bukti-bukti dimaksud ditolak oleh Penggugat dengan

alasan :” telkom Vision bukan media yang ditunjuk atau memperoleh ijin /

lisensi dari Penggugat untuk secara eksklusif menyiarkan piala dunia Brazil

2014 dengan sistem TV berbayar (Pay TV Broadcaster ),karena yang

ditunjuk / diberi ijin adalah hanya K. Vision dan FIFA ( buki P-13, P-14,

P-15 , P-25 dan P-26 ).

- Bahwa ciri-ciri pembeda ada tidaknya lisensi adalah ,manakala tidak ada ijin

lisensi , maka dalam layar TV tidak akan muncul nama perusahaan

( Telkom Vision ) berbeda dengan yang memperoleh ijin maka ia berhak

89


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memunculkan nama/logo perusahaan menyandingkan dengan logo FIFA

dan muncul dalam layar TV , sebagaimana (bukti P-34 ) yang muncul

dilayar adalah penerima ijin lisensi yaitu AN TV.

- Bahwa dengan demikian secara tehnis Telkom Vision tidak bisa

memunculkan siaran/penayangan “piala dunia FIFA 2014 . karena dengan

sendirinya akan terblokir, akan tetapi dalam perkara aqua ternyata New

Metro Hotel , dapat mengakses siaran AN TV , hal tersebut

mengindikasikan adanya rekayasa tehnik, atau memanfaatkan siaran di area

komersial untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas

dapat di simpulkan “ Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melakukan hukum

berupa pelanggaran Hak Cipta .

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus dapat mematahkan

Eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur :” bahwa tuntutan ganti rugi

pelanggaran hak cipta tidak harus dibuktikan terlebih dulu perbuatan pidananya.

3. Penggugat tidak mendapat keuntungan apapun dari penyelenggaraan siara piala

dunia Brazil 2014.

- Bahwa pembayaran tiket Rp. 50.000. adalah biaya penggantian harga

makanan dan minuman setiap pengunjung yang meyaksikan pertandingan

final piala dunia Brazil 2014 dan apabila dihitung makanan/minuman

tersebut melainkan lebih dari Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah ) ,artinya

Tergugat tidak mendapat keuntungan apa-apa , bahkan jika biaya-biaya lain

seperti listrik; untuk pembangunan dan penyejuk ruangan serta sewa tempat

maka dapat dipastikan secara ekonomi Tergugat justru dirugikan karena

nyatanya pertandingan Piala dunia Brazil 2014 tidak meningkatkan tingkat

90

90


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hunian hotel , namun konten bareng semata-mata hanya untuk memfasilitasi

pihak-pihak yang ingin menyaksikan pertandingan final .

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim


- Bahwa dalam hal ini keterkaitan dengan pemanfatan di area komersial artinya

penggunaan konten, menjadi dilarang / tidak diperbolehkan sepanjang untuk

kepentingan komersial / mengambil keuntungan.

- Bahwa keuntungan tidak harus dimaknai secara sempit secara financial semata,

akan tetapi karena “New Metro Hotel merupakan pelaku usaha yang bergerak

dibidang pelayanan jasa, maka perlu dibangun image dengan melengkapi

fasilitas pendukung dan mutu pelayanan (service ).

- Bahwa kegiatan “nonton bareng “ maupun pengadaan TV dalam kamar hotel

berikut kelengkapan chanel / saluran merupakan bagian dari pelayanan (service )

dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat tidak beralasan ,

karenanya harus ditolak.

7. Tuntutan ganti rugi .

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum , berupa pelanggaran Hak Cipta, maka menurut Majelis Hakim hanya

sebatas penerapan sanksinya adalah berupa / kewajiban untu membayar ijin lisensi .

- Bahwa mengenai besaran pembayaran lisensi ditentukan dalam kesepakatan

diantara para pihak ( pemegang hak / pemberi ijin dengan menerima lisensi ) akan

tetapi dalam perkara aquo sebelumnya tidak ada kesepakatan / petrjanjian antara

Penggugat dengan Tergugat , maka penentuannya dapat di lihat pada ketentuan /

regulasi internal pemegang lisensi (penggugat ).

91


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memintakan pembayaran kerugian

materiil ( angka 1 ) berupa biaya tarif hak siar distribusi siaran ke kamar dan

nonton bareng FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 , untuk kategori hotel ( vanue

& Rooms ) hotel bintang 3 pertanggal 23 Mei 2014 belum termasuk PPN 10 %

sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah ).

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas karena wujud kesalahan Tergugat

adalah pelanggaran Hak Cipta “, maka kewajibannya adalah membayar ijin /

lisensi hak siar .

Sedangkan tuntutan kerugian materiil selebihnya berupa :

1 denda atas penayangan ,siaran FIFA .

2 keuntungan hasil penjualan tiket nonton bareng.

3 Keuntungan hasil penjualan makanan / minuman tidaklah dapat dikabulkan.

4. Keuntungan dari penjualan kamar.

8. Sita jaminan dan putusan serta merta.

- Bahwa terhadap permohonan pernyataan sah dan berharga sita jaminan (petitum

angka 2 ) tidakl dapat dikabulkan , karena selama proses persidangan Majelis

Hakim , tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta Tergugat.

- Bahwa demikian halnya terhadap putusan serta merta ( petitum angka 6 ) tidak

dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 180 HIR .

9. Biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat

disimpulkan, Penggugat adalah pihak yang menang, untuk itu biaya perkara

dibebankan kepada Tergugat , yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) ,

Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan.

92

92


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan sah , perjanjian lisensi antara PT. Inter Sports Marketing

( Penggugat ) dengan The Federation International De Football Assosiation

( FIFA ) zurich tanggal 5 Mei 2011.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa

pelanggaran Hak Cipta.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat

sejumlah Rp. 60.000.000.-( enam puluh juta rupiah ).

5. membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 911.000.-(sembilan

ratus sebelah ribu rupiah ).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari ini KAMIS , tanggal 4 JUNI 2015 ,

oleh kami PUDJO HUNGGUL HW. SH.MH., selaku Hakim Ketua

Majelis,ERINTUAH DAMANIK. SH.MH dan SITI JAMZANAH. SH. MH , masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari KAMIS

tanggal 11 JUNI 2015 ,dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua dengan di hadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh

NOERMA SOEJATININGSIH .SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga

tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

93


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


HAKIM ANGGOTA , HAKIM KETUA MAJELIS,

ERINTUAH DAMANIK .SH.MH PUDJO HUNGGUL HW. SH.MH

SITI JAMZANAH. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NOERMA SOEJATNINGSIH . SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

Panggilan : 850.000.Administrasi Penyelesaian perkara : 50.000.-Redaksi putusan : 5.000Meterai : 6.000 _____________ Jumlah : 911.000. ( sembilan ratus sebelas ribu rupiah )

94

94


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


CATATAN

Bahwa turunan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari KUASA

PENGGUGAT dan KUASA TERGUGAT

Semarang, 18 Juni 2015

P A N I T E R A

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

YUNDA HASBI. SH.MH

95


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


BIAYA TURUNAN

Meterai Rp. 6.000.

Leges……………Rp. 3.000

Turunan putusan Rp. 28.800

Jumlah Rp. 37.800

96

96


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


97


Documents

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik …repository.unika.ac.id/20308/7/15.C1.0065 DANIEL INDRA... · 2019. 11. 19. · Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia