Click here to load reader

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · PDF file 2016. 12. 19. · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · PDF file 2016. 12. 19. ·...

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    PUTUSAN Nomor 12 P/HUM/2013

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    MAHKAMAH AGUNG

    Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal

    4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor danatau

    Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu danatau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

    Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ditetapkan pada

    tanggal 14 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesiadan Pasal 16 ayat (1) Keputusan

    Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan

    Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang

    Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang ditetapkan

    pada tanggal 21 Agustus 2003 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada tingkat

    pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

    PT INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk., beralamat di Jalan

    Marsma Hardadi M.S. Apron Selatan, Bandara Halim Perdanakusuma,

    Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta

    Timur,dalam hal ini diwakili oleh SYAFRIL NASUTION, selaku

    Presiden DirekturPT Indonesia Air Transport Tbk.;

    Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada:

    1 EVI RISNA YANTI, S.H.

    2 SALEH BASIR, S.E., Ak.,S.H., CPA;

    3 NASRULLOH NASUTION, S.H.;

    Para Advokat pada Kantor Hukum Granada Law Firm, beralamat di

    Menara Kadin Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling

    2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/GLF-

    SKK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013;

    Selanjutnya disebut Pemohon;

    melawan:

    I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat keududukan di

    Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

    Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

    Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013 TFR

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    1 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA;

    2 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;

    3 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013.

    Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

    Indonesia, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7,

    Kuningan, Jakarta Selatan,memberikankuasa substitusi kepada:

    1 Dr. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Jabatan Direktur

    Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan

    Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

    2 Dr. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Badan

    Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian

    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

    Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.01-18,

    tanggal 30 April 2013;

    Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, tempat kedudukan

    di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta

    Selatan, memberikankuasa substitusi kepada:

    1 TATTY TJUHAJATI, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

    2 SRI SUNARYATI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

    3 MANGIRING SIAHAAN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

    4 TATI VAIN SITANGGANG, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara

    Negara;

    5 IMAM S. SIDABUTAR, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara

    Negara;

    6 SALMA ADNAN DEU, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

    7 YENITA SARI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

    8 NINDYA ASIH MARTHA UTAMI, S.H., Jabatan Jaksa

    Pengacara Negara;

    Berdasarkan Surat KuasaSusbtitusiNomor SK-038/A/JA/04/ 2013,

    tanggal19 April 2013;

    II MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat

    kedudukan di Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;

    Selanjutnya memberi kuasa khusus kepada:

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    1 Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro

    Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

    2 AWAN NURMAWAN NUH, S.E., Ak.M.B.T., Jabatan

    Direktur Peraturan Perpajakan I, Dirjen Pajak;

    3 Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec.(Acc)., M.Ec

    (Hons), Ak., Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen

    Pajak;

    4 HANA S.J. KARTIKA, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Bagian

    Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

    5 IRAWAN, A.k.M.B.T., Jabatan Kepala Subdirektorat

    Peraturan PPN Industri, Ditjen Pajak;

    6 REKNO NAWANSARI, S.H., LL.M., Kepala Subdirektorat

    Bantuan Hukum, Ditjen Pajak;

    7 PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Jabatan Kepala Subbagian

    Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian

    Keuangan;

    8 MISKAL PARJUN DURTA, S.E., A.k.M.M., Jabatan Kepala

    Seksi Peraturan PPN Industri I, Ditjen Pajak;

    9 BOBY ARIWIBOWO, S.H., M.M., Jabatan Kepala Seksi

    Bantuan Hukum I, Ditjen Pajak;

    10 UKAR SUKARNO, S.E., S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi

    Bantuan Hukum II, Ditjen Pajak;

    11 HANDY TRINOVA, S.H., Jabatan Penangan Perkara IIIC

    Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

    12 HELDA ANGGRAINI ACTAVINA, S.H., Jabatan Penangan

    Perkara IIIC Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian

    Keuangan;

    13 USEP SAEPULLOH NURYAYI, S.E., Jabatan Pelaksana

    Subdit Peraturan PPN Industri III, Dit. Peraturan Perpajakan I,

    Ditjen Pajak;

    14 BENNY OKTIS YANURWENDA, S.ST., M.E., Jabatan

    Pelaksana Subdit Peraturan PPN Industri III, Dit. Peraturan

    Perpajakan I, Ditjen Pajak;

    Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013 TFR

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected]