of 88 /88
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N NOMOR :18/G/2012/PTUN.ABN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-------------------------- Hi. SAID LATURUA, SE, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Pekerjaan Raja Negeri Laha karena jabatan bertindak untuk dan atas nama Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha ;-------------------------------------- Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HAMDANI LATURUA, SH, ARIFIN GRISYA, SH, LA ODE AMIRULAN, SH, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan AMIRUDIN SUAT, SH adalah Assisten Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara HAMDANI LATURUA, SH dan Rekan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Soabali, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2012 ;----- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-------------------------------- M E L A W A N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal S Provinsi Maluku ;-------------- Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-------------------------- 1. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaa Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertan ------------ 2. ABDULLAH PELU, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Hal. 1 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR :18/G/2012/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili

Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :--------------------------

Hi. SAID LATURUA, SE, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Negeri Laha,

Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Pekerjaan Raja Negeri Laha

karena jabatan bertindak untuk dan atas nama Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha ;--------------------------------------Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HAMDANI LATURUA,

SH, ARIFIN GRISYA, SH, LA ODE AMIRULAN, SH, Ketiganya

adalah Advokat/Pengacara dan AMIRUDIN SUAT, SH adalah

Assisten Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara HAMDANI

LATURUA, SH dan Rekan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

berkantor di Jalan Soabali, Kota Ambon, Provinsi Maluku,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;--------------------------------

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon,

Provinsi Maluku ;--------------

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :--------------------------1. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

------------

2. ABDULLAH PELU, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi

Hal. 1 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Maluku; -------------------------------------------------

3. PETRUS TEHUPEIORY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon;-------------------------------

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 584/SK-81.71/VI/2012, tertanggal 10 Juli 2012 ;

---------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;---------------------------------

II. PEMERINTAH REPUPLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/TNI-

AU ;------------------------------------------------------------

• KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan

Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh PURNOMO YUSGIANTORO, Jabatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia: --------------------------------------------------------------

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -------------------------------1. BRIGADIR JENDERAL TNI NURHAJIZAH M., S.H.,M.H.; ------

Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan ; ---------------------------------

2. BUDI HARSOYO, S.H.,M.Hum. Pembina Tk.I IV/B NIP. 196002081990021001, Kabag Bankum Rokum Setjen

Kemhan ; ---------------------------------------------------------------------

3. LETKOL CHK SUHARYANTO, S.H. NRP. 33701, Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen Kemhan ;

----------------------

4. SLAMET MULYANTO, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196701031996031001, Kasubbag Pengadilan Tk.I Bag

Bankum Rokum Setjen Menhan ;---------------------------------------

5. SLAMET LAESOLI, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196908071991031001, Penyusun Bahan Dil Tk I Bag Bankum

Setjen Kemhan ; ------------------------------------------------------------

6. I MADE DWI WIRAJAYA, S.H. Penata Muda III/A NIP. 197801212009121001, Pengadministrasian Dil. Tk.I Bag

Bankum Rokum Setjen Kemhan ; --------------------------------------

7. GAYATNO GULTOM, S.H. Penata Muda III/A NIP. 198508262010121002, Pengadmistrasi Dil Tk.II Dan Tk III Bag

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bankum Rokum Setjen Kemhan ; -------------------------------Masing-masing berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan,

jalan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat ; ---------------------------

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/09/M/VII/2012, tertanggal 7 Agustus 2012 ;

-------------------------------------------------------------------

- TENTARA NASIONAL INDONESIA–MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

tempat kedudukan Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, yang diwakili oleh IMAM SUFAAT, S.IP., Jabatan Kepala Staf Angkatan Udara ;--------------------------------------------------

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : --------------------------

Nama : AGUS MULYADI, SH, MH;------------------Pangkat/NRP : Kolonel Sus/519300;--------------------------

Jabatan : Kasubdisbankum Diskumau;----------------

1. Nama : TEGUH WICAKSONO, SH;-----------------

Pangkat/NRP : Kolonel Sus/519286;--------------------------

Jabatan : Kakum Koopsau II;----------------------------

2. Nama : YUWONO AGUNG N, SH, MH;------------

Pangkat/NRP : Letkol Sus/525775;----------------------------

Jabatan : Kasi Bankumperda Bankum Diskumau

3. Nama : BAMBANG SISWOKO, SH;-----------------

Pangkat/NRP : Mayor Sus/511471;----------------------------

Jabatan : Kasi Bankumblikkorp Bankum Diskumau

4. Nama : AZHARI, SH, MH;-----------------------------

Pangkat/NRP : Mayor Sus/522865;----------------------------

Jabatan : Kasi Bankummil Subdis Bankum

Diskumau;---------------------------------------

Hal. 3 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5. Nama : DEDY EKA PUTRA, SH, MH;--------------

Pangkat/NRP : Mayor Sus/524402;----------------------------

Jabatan : Kasubsi Kumekaria Subdis Bankum

Diskumau ;--------------------------------------

6. Nama : ENIK KUSTIANI, SH ;------------------------

Pangkat/NRP : Kapten Sus/532039;--------------------------

Jabatan : Kakum Lanud Pattimura;---------------------

Masing-masing Berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Mako Koopsau II Makassar, dan Lanud

Pattimura ;---------------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012;-

Selanjutnya, BAMBANG SISWOKO, S.H., Pangkat/NRP : Mayor Sus/511471, Jabatan Kasi

Bankumblikkorp Bankum Diskumau, Selaku Kuasa dari Kepala Staf Angkatan Udara berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2012 telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :

----------------------------------------------------------------

Nama : SUJONO, S.H.,M.H. ;----------------------------------

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :

• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor: 18/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon Nomor : 18/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 27 Juni 2012

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon Nomor : 18/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 06 Agustus

2012 tentang Hari Sidang ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor : 18/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 07 Agustus 2012 tentang

Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

• Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2012 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada

tanggal 26 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN

dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2012 ;

• Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal

6 Agustus 2012 untuk turut serta menjadi pihak dalam perkara Nomor : 18/

G/2012/PTUN.ABN ;

• Telah mendengar tanggapan dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan

masuknya pihak ketiga dalam perkara a quo ;

• Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

21 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26 Juni 2012 dengan

register perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal

06 Agustus 2012 yang isi sebagai berikut ;

I.Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal

11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08

Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b,

1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia,

Hal. 5 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU

berkedudukan di Jakarta ;-------------------------------------------------------------

II. Adapun dasar alasan diajukan gugatan sebagai berikut :

----------------------

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai

Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/

Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan

Luas bidang b. 1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik

Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI–AU

berkedudukan di Jakarta ;------------------------------------------------------------------

2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh

Penggugat pada Hari Kamis tanggal 5 April 2012, yaitu ketika Rusdi

Ambon, bertemu dengan Penggugat dan saat itu dia menyampaikan

bahwa Lanud Pattimura telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/

Desa Laha, maka dari informasi tersebut Penggugat melakukan upaya

hukum untuk melakukan gugatan dan oleh karena gugatan ini diajukan

masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5

tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang

Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga

seyogyanya gugatan ini patut diterima ;------------------------------------------------

3. Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat yang mempunyai struktur budaya

dan adat istiadat, terbentuk sejak tahun 1314 Masehi, dimana batas wilayah

Negeri Laha adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------

• Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Seith Kecamatan Leihitu ;-------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam ;------------------------------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hative Besar ;------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat ;

4. Bahwa sebagian dari Tanah Hak Ulayat (tanah hak adat) Negeri Laha

yakni:--------------------------------------------------------------------------------------------

• Tanah dusun daty Waitupa Sawane tertulis atas nama Hadding Mewar;------

• Tanah dusun daty Waimeteng tertulis atas nama Abu Laturua;-----------------

• Tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding Mewar orang kaya;--

• Tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan Laturua;-------

• Tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat;----------

Dimana kelima dusun dati tersebut terdaftar dalam Register daty Negeri Laha

tahun 1814 yang kini persil tanah tersebut termuat/masuk dalam Objek

Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :----------------------------------------

a. Dusun dati Waitupa Sawane seluas kurang lebih 32 Ha dengan

batas-batas sebagai berikut :-----------------------------------------------------

• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Wailawa;----------------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam ;-----------------------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Daty Waimeteng ;----------

• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Haru-rueng ;------------

a. Tanah dusun daty Wai Meteng seluas kurang lebih 65 Ha dengan

batas-batas sebagai berikut : ----------------------------------------------------

• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati WaiLawa;---------------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam;-----------------------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Katapang Miring

(Negeri Tawiri);----------------------------------------------------------------------

• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Wai Sawana;-----------

a. Tanah dusun dati WaiLawa seluas kurang lebih 45 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut :-------------------------------------------------------------

Hal. 7 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Mana Biru;--------------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Wai Sawane;--------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Wai Meteng ;----------------

• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Utatetu ;-----------------

a. Tanah dusun dati Utatetu seluas kurang lebih 75 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------

• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Warokaa ;---------------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Haru-ruen;-----------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Wailawa;----------------

• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Huwa uwe;--------------

a. Tanah dusun dati Omiko seluas kurang lebih 33 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------

• Sebelah Utara berbatasan dengan Lestolapie ;-----------------------------

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Air manis ;-----------

• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Utatetu ;-----------------

• Sebelah Barat berbatasan dengan Wei Lerihatu Kecamatan Leihuti

Barat;-----------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa kelima (5) tanah dusun dati tersebut adalah dusun dati lenyap (tidak

memiliki turunan laki-laki) sesuai hukum adat yang berlaku di Pulau Ambon

dan Pulau-pulau Lease bahwa apabila tanah dusun dati dimaksud

dinyatakan dati lenyap, maka tanah dusun dati (hak Ulayat) tersebut

penguasaannya dikembalikan kepada Negeri untuk dijadikan sebagai

kekayaan negeri, hal mana diakui kebenarannya serta berlaku pada

tatanan masyarakat hukum adat dan merupakan hukum adat tidak tertulis

(hukum kebiasaan) bagi masyarakat hukum adat Pulau Ambon dan Pulau-

Pulau Lease. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor:

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negeri, Bab IV, Pasal 14 ayat (2) “Kekayaan Negeri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tanah-tanah Negeri berupa Tanah Kas Negeri,

Hak Ulayat Negeri, dan lain sebagainya yang dikuasai oleh Negeri ;-----------

Selanjutnya menyangkut kepentingan Penggugat diatur pada :--------------------

a. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 15 Tahun 2008, Tentang

Kedudukan keuangan Raja dan Saniri Lengkap. “Pasal 1 angka 11

Raja adalah Kepala pemerintah negeri yang merupakan unsur

penyelenggara kesatuan masyarakat hukum adat dan

istiadat” ;----------

b. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 3 Tahun 2008, Tentang

Negeri Di Kota Ambon, Pasal 21, huruf h, “Raja menjalankan tugas

mengamankan kekayaan negeri.” Dan Pasal 22 huruf e, “Raja

berwenang mewakili Negeri dalam dan diluar Pengadilan dan dapat

menunjuk Kuasa hukum untuk

itu.” ;----------------------------------------------

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA Pasal

14 huruf h “Kepala Desa mewakili Desanya didalam dan diluar

pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk

mewakilinya” ;----------------------------------------------------------------------

-----

6. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pemegang hak pakai

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta adalah benar berada di atas

kelima (5) dusun Daty yaitu :--------------------------------------------------------------

• Tanah dusun daty Waitupa Sawane, tertulis atas nama Hadding Mewar ;----

Hal. 9 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Tanah dusun daty Waimeteng tertulis atas nama Abu Laturua;-----------------

• Tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding Mewar orang kaya;---

• Tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan Laturua;-------

• Tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat;----------

7. Bahwa kini tanah-tanah daty tersebut, secara diam-diam dan melawan

hukum, tanpa diketahui oleh Penggugat tiba-tiba Tergugat melakukan

pengukuran tanah daty tersebut sampai dengan menerbitkan objek

sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI – AU berkedudukan di

Jakarta ;-----------------------------------------------------------------------------------------

8. Bahwa perbuatan Tergugat mengukur tanah daty (Hak Ulayat Negeri Laha)

sampai dengan menerbitkan Objek Sengketa kepada Pemegang Hak Pakai

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia/TNI – AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakan

perbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepada

Penggugat buktinya adalah : -------------------------------------------------------------

1. Bahwa adanya informasi akan dilakukan pengukuran tanah-tanah

daty dimaksud oleh Tergugat kepada Pemegang Hak Pakai

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia / TNI – AU, maka Pejabat sementara Pemerintah

Negeri Laha membuat keberatan kepada Tergugat melalui surat

tanggal 02 Pebruari 2009, Nomor : Kbrtn / 12 / LH / II / 2009 perihal

pencegahan atas pengukuran serta penerbitan sertipikat atas nama

TNI – AU cq Lanud Pattimura Ambon ;----------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Tergugat menanggapi surat dimaksud melalui

undangan, sesuai surat undangan Tergugat Nomor: 092/024-81.71/

IV/2009 tanggal 04 Maret 2009, untuk melakukan pertemuan dalam

pertemuan tersebut Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha

menyampaikan argumen beserta bukti-bukti surat sebagai bukti

kepemilikan dan pada saat itu pula Tergugat berjanji dihadapan

Pejabat sementara Pemerintah Negeri beserta staf saniri negeri

Laha bahwa apabila ada permohonan pengukuran proses sertipikat

atas nama TNI – AU cq. Lanud Pattimura Ambon akan saya

tangguhkan sampai dengan permasalahan tersebut telah

diselesaikan, ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat pada

pertemuan saat itu hanyalah merupakan kebohongan belaka dan

tidak mempunyai etika moral selaku seorang pejabat negara, jelas-

jelas Tergugat mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang

baik yaitu Asas menanggapi pengharapan yang wajar yaitu

apabila Badan Administrasi Negara telah menimbulkan

harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji itu jangan

diingkari, janji-janji itu telah ditimbulkan oleh Instansi yang

bersangkutan;-----------------------------------------------------------------------

3. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat pada

pertemuan tanggal 04 Maret 2009 hanyalah merupakan kebohongan

belaka serta tidak mempunyai etika moral selaku seorang pejabat

Negara. Buktinya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yang

secara terang benderang perbuatan Tergugat tersebut sangat

bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan antara lain :--

Hal. 11 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

A. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN

PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS

PERTANAHAN;-----------------------------

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan :“Berdasarkan rekomendasi

penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan : -------------------------------------

a. Penelitian/pengolahan data pengaduan;--------------

b. Penelitian lapangan;---------------------------------------

c. Penyelenggaraan gelar kasus;--------------------------

d. Penyusunan risalah pengolahan data;----------------

e. Penyiapan berita acara/surat/putusan, dan /atau;--

f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil

penanganan sengketa”;---------------------------------

Pasal 29 ayat (1) ;“Kegiatan penelitian /pengolahan data pengaduan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf (a)

meliputi :----------------------------------------------------------------------

a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari

pengaduan;---------------------------------------------------

b. Penelitian data dari pengaduan;------------------------

c. Pencocokan data yuridis dan data fisik, dan data

pendukung lainnya;----------------------------------------

d. Kajian kronologis sengketa, dan;-----------------------

e. Analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi;--------

Bahwa itu artinya setiap sengketa pertanahan, Tergugat wajib

menurut hukum melakukan pengkajian akar permasalahan dan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

riwayat sengketa agar mengetahui faktor penyebab terjadinya dan

potensi penyelesaian sengketa,namun Tergugat dalam hal ini tidak

pernah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat

(1) dan Pasal 29 ayat (1) peraturan tersebut diatas. Dengan

demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat

hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Pengkajian Dan Penangganan Kasus Pertanahan.

Pasal 62 ayat (2) huruf d “kesalahan prosedur dalam proses

pengukuran, pemetaan”;-----------------------------------------------------

B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

24 tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN

TANAH;--------------------------------------------

----------

Pasal 30 ayat (1) butir C berbunyi : “Data fisik dan atau data

yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke

pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan

mencatat mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak

yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk

pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan

untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan

ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam jangka

waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari

dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak

disampaikan pemberitahuan tersebut”;----------------------------------------

Hal. 13 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya adalah apabila para pihak mempersoalkan data fisik dan

data yuridis, maka Tergugat wajib menurut hukum melakukan

mediasi agar mencari solusi penyelesaian dan apabila tidak

menemukan titik penyelesaian maka Tergugat menyarankan kepada

para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke

pengadilan, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk

menguji kebenaran dari suatu data yuridis, namun dalam persoalan

ini Tergugat malah mengambil langkah sepihak yang bertentangan

dengan hukum, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa

diatas tanah milik Penggugat dengan demikian Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum serta mengabaikan hak

masyarakat hukum adat Negeri Laha. Dengan penerbitan Objek

Sengketa dinyatakan cacat hukum administrasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penangganan Kasus

Pertanahan Pasal 62 ayat (2) huruf g “kesalahan lain dalam

penerapan peraturan perundang-undangan”;---------------------------

Artinya setiap sengketa bidang pertanahan yang dialamatkan

kepada Tergugat, maka Tergugat wajib menurut hukum melakukan

mediasi agar mencari solusi penyelesaian dimaksud, namun

Tergugat terkesan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah Pasal 30 ayat (1) butir c sebagaimana disebutkan di atas ;-----

C. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN PELAKSANAAN PP No.24 TAHUN 1997 TENTANG

PENDAFTARAN TANAH ;------------------------------------------------------

Pasal 20 ayat (1) “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas

bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ayudikasi

dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala

Kantor Pertanahan/Petugas Pengukuran yang ditunjuk

dalam pendaftaran tanah secara sporatik berusaha

menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah

antara pemegang hak dan pemegang hak atas yang

berbatasan, apabila berhasil penetapan batas yang

dihasilkannya dituangkan dalam risalah sengketa

penyelesaian batas ;--------------------------------------------------

Ayat (2) ; “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas

dan pengukuran bidang tanah, usaha penyelesaian secara

damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka

ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang

menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang

tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007

tentang pendaftaran tanah , dan kepada pihak yang

merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk

mengajukan gugatan ke pengadilan ;-----------------------------

Bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas apabila terjadi sengketa

mengenai batas bidang-bidang tanah, namun penyelesaian secara

damai melalui mediasi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan

surat undangan No. 092/024-81.71/IV/2009 tanggal 04 Maret 2009

Hal. 15 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis

kepada kedua pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan,

namun kenyataannya Tergugat terkesan hanya membenarkan data

fisik maupun data yuridis dari pihak Lanud Pattimura Ambon,

sehingga Tergugat dengan arogansinya melakukan pengukuran dan

menerbitkan Objek Sengketa, tanpa dilandasi bukti kepemilikan yang

sah serta tanpa pengetahuan Penggugat ;-----------------------------------

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 62 ayat (2) huruf a

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus

Pertanahan, yaitu “kesalahan prosedur dalam proses penetapan

dan/atau pendaftaran hak tanah” dinyatakan cacat hukum

administrasi;--------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa ternyata seingat Penggugat pada tahun 2009, namun hari bulan

dan tanggal Penggugat sudah lupa, ada informasi dari masyarakat

bahwa ada sekelompok orang berseragam serba loreng Militer TNI

AU lengkap bersama-sama dengan anggota TNI AU, berjalan

menyelusuri Negeri Laha dan daerah petuanan, ternyata akhir

belakangnya baru diketahui bahwa yang memakai pakaian loreng

bersama-sama dengan anggota TNI AU, itu adalah PETUGAS

PENGUKURAN DARI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI MALUKU, perbuatan ini yang dijalankan oleh

Tergugat untuk mengelabui masyarakat Negeri Laha, sungguh

perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat

bertentangan dengan hukum, yaitu :------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

A. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 12 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS

PANITIA PEMERIKSA TANAH. (Pasal

1,2,3,4.) ;--------------------------

Pasal .1.” Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya disebut sebagai

“Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanaan pemeriksaan

tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh

hak milik, Hak Pengolaan, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas

tanah Negara dan penyelesaian pernohonan pengakuan Hak;--------

Pasal.2.” Susunan Panitia A terdiri atas :----------------------------------

a. Kepala Seksi Hak-hak atas tanah atau Staf Seksi Hak-hak atas

tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya,

sebagai Ketua merangkap anggota ;--------------------------------------------

b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap

anggota ;--------------------------------------------------------------------------------

c. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah,

Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang

bersangkutan atau aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk

mewakili sebagai anggota ;------------------------------------------------------

d. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah atau Staf Sub

Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris merangkap anggota;-------

Hal. 17 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pasal. 3. “ Panitia A dimaksud diangkat dan diberhentikan dengan

keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya”;--------

Pasal. 4.” Tugas Panitia A :------------------------------------------------------

a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas

permohonan pemberian Hak Miliki, Hak Pengelolaan, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan

pengakuan hak atas tanah ;--------------------------------------------------

b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang

dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas

tanahnya, dan hubungan hukum antara yang dImohon dengan

penohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ;----------------------

c. Mengumpulkan data, keterangan atau penjelasan dari para

pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;--------------------------

d. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan

rencana pembangunan daerah ;---------------------------------------------

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan

tersebut yang dituangkan dalam risalah periksaan tanah;--------------

B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah. Pasal 1

ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1 dan 5) Pasal 6 ayat

(1);-----

“Pasal 1 ayat (1).”Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya disebut

sebagai “Panitia A” adalah panitia yang bertugas

melaksanaan pemeriksaan tanah dalam rangka

penyelesaian permohonan untuk memperoleh hak milik,

Hak Pengolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara dan penyelesaian permohonan pengakuan

Hak”;----------------------------------------------------------------------

“Pasal 2 ayat (1) “Pemeriksaan, Penelitian dan Pengkajian oleh

Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal

atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian

Hak Milik, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas tanah

Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan Hak

atas Tanah” ;--------------------------------------------------------------

“Pasal 3 ayat (1) Susunan Kenggotaan Panitia A terdiri dari Ketua

merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota,

anggota dan Sekretaris bukan anggota ;--------------------------

(5) Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan

yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung

ke lapangan;---------------------------------------------------------------

“Pasal 6 ayat (1). Panitia A mempunyai tugas :----------------------------

a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas

permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai

atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan Permohonan pengakuan

Hak atas tanah :---------------------------------------------------------------------

b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,

riwayat tanah, dan hubungan hukum antara yang dimohon dengan

pemohon serta kepentingan lainnya ;-----------------------------------------

c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang

dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta

batas-batas bidang tanah yang dimohon ;----------------------------------

Hal. 19 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pihak tanah yang

berbatasan ;---------------------------------------------------------------------------

e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan

rencana tata ruang wilayah setempat ;-------------------------------------

f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan

lapangan ;-----------------------------------------------------------------------------

g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil

pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya, dan;--------

h. Dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan

Hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan

Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A;---------

Kenyataannya Tergugat tidak pernah menghubungi atapun

melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri Laha yang

lainnya, untuk masuk dalam Panitia “A”, selain itu Tergugat tidak

pernah menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat

atau masyarakat Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang

terdapat dalam Objek Sengketa ;---------------------------------------------

C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997

TENTANG PENDAFTARAN

TANAH;----------------------------------------

Pasal 17 ayat (2) yaitu “Dalam penetapan batas bidang tanah pada

pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah

secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan

kesepakatan pada pihak yang berkepentingan”;----------------

Pasal 18 ayat (1) yaitu “Penetapan batas bidang tanah yang sudah

dipunyai dengan sesuatu hak yang belum terdaftar atau

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar

situasinya atau surat ukur gambar situasi yang ada tidak

sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan

oleh panitia Ayudikasi dalam pendaftaran tanah secara

sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam

pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan

penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para

pemegang hak atas tanah yang berbatasan”. dan ayat (4)

yaitu “ Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dituangkan dalam satu berita acara yang

ditandatangani oleh mereka yang memberikan

persetujuan”;-------------------------------------------------------------

Artinya penetapan batas bidang tanah harus adanya persetujuan

para pihak yang berbatasan, ternyata Tergugat pada saat

mengadakan kegiatan pengukuran tanah di wilayah hukum Negeri

Laha tidak diketahui Pengugat beserta masyarakat hukum adat

Negeri Laha, maka Tergugat mengabaikan asas umum Pemerintah

yang baik yaitu asas bertindak cermat “Asas menghendaki agar

badan administrasi negara bertindak dengan cermat sehingga tidak

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;----------------------------

Maka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat

hukum administrasi. Sebagaimana diatur dalam PERATURAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN

2011 Tentang PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN

KASUS PERTANAHAN, Pasal 62 Ayat (2) huruf d “kesalahan

Hal. 21 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, “Kesalahan

prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah.

D. PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT

MASYARAKAT HUKUM

ADAT;-----------------------------------------------

“Pasal 1 antara lain :-------------------------------------------------------------

1) Hak ulayat dan serupah itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya

disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai

oleh masyarakat hukum adat tertentu atau wilayah tertentu yang

merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari

sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi

kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara

lahiriah dan batinia turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat

hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan ;-----------------------

2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari

suatu masyarakat hukum adat tertentu;------------------------------------------------

3) Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terkait oleh tatanan

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;-------------------------

Pasal 2 ayat (1) yaitu “ Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada

kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Artinya dalam kenyataan bahwa masih terdapat tanah-tanah dalam

lingkungan masyarakat hukum adat yang penguasaan dan

penggunaannya didasarkan pada hukum adat setempat dan diakui

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan

sebagai tanah ulayatnya ;--------------------------------------------------------

E. Bertentangan pula dengan UNDANG-UNDANG POKOK

AGRARIA Nomor 5 Tahun

1960;----------------------------------------------------------

Pasal 3, Yaitu “Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam

Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataannya. Masih ada harus sedemikian rupasehingga sesuai

dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;------------------

Jadi walaupun persoalan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat

Negeri Laha sudah mendapat tanggapan positif dari anggota dan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui

surat Nomor: 553/766/DPRD tanggal 12 Desember 2007, namun

dari pihak Lanud Pattimura Ambon tidak menanggapi isi surat

tersebut, maka dengan arogansinya pihak TNI-AU Cq Lanud

Pattimura Ambon terkesan bekerjasama dengan pihak Tergugat dan

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa menggunakan atau

menjalankan prosedur hukum, yang tertuang dalam Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas;-----------------

Hal. 23 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9. Bahwa selain itu setiap proses hak atas tanah wajib Tergugat menyampaikan

pengumuman atas objek yang dimohon pada Papan Pengumuman Kantor

Desa atau Kantor Kelurahan dimana letak objek tersebut, maupun pada Papan

Pengumuman yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah ;-----------------------------------------------------------------------------

Pasal 26 ayat (1) “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat

(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan

sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat

(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sistematik dan atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara proradik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan mengajukan keberatan;---------------------------------------------

Jadi maksud dengan adanya Pengumuman atas objek agar jangan sampai

adanya kepentingan orang lain diatas objek tersebut ;-------------------------------

Ternyata Tergugat pada saat memproses Objek Sengketa tidak pernah

mengumumkan atau tidak menerapkan pasal 26 – 27 dan pasal 28 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga

terkesan pula bahwa Tergugat mengabaikan asas umum pemerintah yang

baik yakni “asas keadilan atau kewajaran, asas ini menghendaki agar

badan administrasi negara memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada warga negaranya untuk mencari kebenaran dan keadilan

maupun asasbertindak cermat “asas menghendaki agar badan

administrasi negara bertindak dengan cermat, sehingga tidak

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat” ;---------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id10. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat menerbitkan (Objek

Sengketa) kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU, tanpa melakukan

pentahapan – pentahapan hukum sebagaimana dijelaskan di atas sehingga

menimbulkan kerugikan bagi Negeri Laha yang dipimpin oleh Penggugat, yang

mana tanah di dalam objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat adat Negeri Laha, sampai-sampai Pihak TNI AU melarang

masyarakat merenovasi/memperbaiki rumah yang telah didiami oleh warga

masyarakat Negeri Laha, begitu pula dengan usaha pertanian masyarakat.

oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patut dibatalkan demi hukum;------

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengekta kepada

Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU, yang sesungguhnya adalah milik

Penggugat, maka sangat jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan

sewenang-wenang dan melanggar hukum atau peraturan perundang-

undangan dan sangat menyalahi asas umum Pemerintah yang baik yaitu:-

• Asas menanggapi pengharapan yang wajar yaitu apabila Badan Administrasi

Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-

janji itu jangan diingkari, janji-janji itu telah ditimbulkan oleh Instansi yang

bersangkutan, namun kenyataannya Tergugat mengingkari janji dan

menerbitkan objek sengketa ;-------------------------------------------------------------

• Asas bertindak cermat “ Asas menghendaki agar badan administrasi negara

bertindak dengan cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga

masyarakat;------------------------------------------------------------------------------------

• Asas keterbukaan, asas ini menghendaki keterbukaan dalam urusan

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hubungan timbal balik antara

Hal. 25 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan warga negaranya jelas dan transparan, sehingga

penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat hukum

administrasi ;-----------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa dari uraian – uraian gugatan Pengugat di atas telah sesuai dengan

pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Ambon agar dapat menyatakan batal demi hukum

Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat

Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a.

370.683 M2 dan Luas bidang b. 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai

berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal

11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08

Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b, 1.721.823

M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di

Jakarta; \

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor

06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan

Luas bidang b, 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik

Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI– AU

berkedudukan di Jakarta ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI ;-----------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;--------------------------

2. Bahwa gugatan Penggugat atas objek sengketa adalah berstatus Tanah

Hak Adat yang dikenal dengan nama Tanah Dusun Dati Waitupa Sawane

terdaftar atas nama Hadding Mewar, Tanah Dusun Dati Waimeteng

terdaftar atas nama Abu Laturua, Tanah Dusun Dati Utatetu terdaftar atas

nama Hadding Mewar orang Kaya, Tanah Dusun Dati Wailawa tahun

terdaftar atas nama Sa’ dan Laturua dan Tanah Dusun Dati Omiko terdaftar

atas nama Patty Rahmani Hehuat;------------------------------------------------------

3. Bahwa ternyata objek gugatan bukanlah Tanah Hak Adat atau Tanah Dati

akan tetapi objek gugatan tersebut adalah berstatus Tanah Negara bekas

Eigendom Verponding Nomor 1337 tertulis atas nama Said Hoed bin

Assagaf seluas 330.300 M² tertulis atas nama de te Amboina

Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Eigendom Verponding Nomor

1805 seluas 107.200 M², sebagian tertulis atas nama de te Amboina

Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Erpacht Nomor 5 terdaftar atas

Hal. 27 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

nama Ki Syarifudin Mewar dan Hoisia Mewar seluas 76.642 M² dan Tanah

Hak Pengelolaan Nomor 1 sebagian seluas 5.900 M²;-----------------------------

4. Bahwa tanah Eigendom Verponding Nomor 1337, Tanah Eigendom

Verponding Nomor 1804 dan Tanah Eigendom Verponding Nomor 1805

tersebut kena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang

penghapusan Tanah-Tanah Partikelir maka tanah tersebut telah menjadi

tanah yang dikuasai oleh Negara sejak tanggal 24 Januari 1958 maupun

kena ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 32 tahun 1979, maka status tanah Eigendom Verponding tersebut

diatas telah menjadi tanah yang dikuasai Negara sejak tanggal 24

September 1980;-----------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa status tanah ex Erpacht Nomor 5 berdasarkan pasal 3 Ketentuan

Konversi Undang-Undang Pokok Agraria telah dikonversikan menjadi Hak

Guna Usaha (HGU) sesuai pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor

5 tahun 1960 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan telah berakhir

jangka waktunya pada tanggal 24 Januari 1960, maka Tanah Erpacht

Nomor 5 tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara sejak

tanggal 24 Januari 1960;-------------------------------------------------------------------

6. Bahwa dasar Yuridis kepemilikan TNI AU atas Lapangan Terbang

Pattimura Ambon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan

Perang Nomor 023/P/SKAP/50 tanggal 25 Mei 1950 yang menyebutkan

bahwa lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan

bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada dilapangan dan

sungguh-sungguh diperlukan untuk pemelihara lapangan tersebut menjadi

milik TNI AU Republik Indonesia;--------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id7. Bahwa dasar bukti yuridis lain yang diperkuat atas kepemilikan tanah Lanud

Pattimura Ambon antara lain :-------------------------------------------------------------

7.1Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 Tanggal 05 Mei

1960 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil alih oleh

Pemerintah Kependudukan Jepang ;-----------------------------------------------

7.2Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13 tanggal 13 Mei

1953 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh

Pemerintah Kependudukan Jepang, Surat Edaran ini juga menjelaskan

bahwa sesudah akhir tahun 1953 Permintaan Uang Tambahan Kerugian

atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas

pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi;--------------------------------------------

7.3Surat Kepala Dinas Hukum/Oditur Jenderal TNI AU Nomor

B/218-16/3/-/DISKUM tanggal 30 Juni 1975 yang menyatakan bahwa

dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/

KSAP/50, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 dan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13, maka status

penguasaan/pemanfaatan lapangan-lapangan terbang tersebut

termasuk lapangan-lapangan terbang darurat oleh TNI AU sudah

mempunyai dasar;-----------------------------------------------------------------------

7.4Surat Menteri Dalam Negeri kepada Para Gubernur Seluruh Indonesia,

UP para Kepala Direktorat Agraria Provinsi se Indonesia Nomor 593/III/

Agr tanggal 7 Januari 1983 tentang penyelesaian tanah-tanah rakyat

yang diambil oleh Pemerintah Kependudukan Jepang yang menjelaskan

bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 dan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13 mengenai

uang ganti rugi/tambahan ganti rugi oleh bekas pemilik tanah yang

Hal. 29 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diambil oleh Pemerintah Kependudukan Jepang sampai akhir

tahun 1953 tidak dilayani atau mempersilakan Pemohon yang

bersangkutan untuk mengajukan masalahnya melalui Pengadilan;---------

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal

14 Juni 1987, “Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan akhir

dapat menetapkan dalam putusan selain untuk mengadakan pemeriksaan

tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung sendiri agar mengetahui

dengan jelas objek sengketa yaitu status tanah dan bekas tanah serta hal-

hal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandang perlu

tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak tanah Eropa misalnya

tanah Opstal, tanah Erpacht, tanah Eigendom dan lain-lain tidak mungkin

lagi melekat hak-hak lainnya misalnya Hak Tanah Adat” ;-------------------------

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha

tanggal 11 Oktober 2010 dengan luas bidang tanah a 370.683 M² dan luas

bidang tanah b 1.721.823 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00002/Laha/2010

tanggal 8 Oktober 2010, nama pemegang hak Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI AU

berkedudukan di Jakarta adalah sah berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI Nomor 9 tahun 1999 pasal 9,10 dan 11;-------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terdapat

hal-hal yang diakui secara jelas;----------------------------------------------------------

2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha tanggal

11 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Republik Indonesia Nomor 27/HP/BPN.RI/2010 tanggal 27 September 2010

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang

adalah sah dan beralasan menurut hukum;-------------------------------------------

3. Menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa

Laha tanggal 11 Oktober 2010, luas bidang tanah a370.683 M² dan luas

bidang tanah b 1.721.823 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00002/Laha/2010

tanggal 8 Oktober 2010 nama pemegang hak Pemerintah Republik

Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI AU

berkedudukan di Jakarta adalah sah menurut hukum;------------------------------

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga

pemegang sertipikat a quo yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan

Komandan Lanud Pattimura Ambon untuk diminta keterangannya di persidangan ;-

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut maka pada persidangan hari

Kamis tanggal 19 Juli 2012 telah hadir Mayor Kol. M.Ali Kaplale NRP. 525816,

KadislogLanud Pattimura dan Kapten Sus. Enik Kustiani NRP. 532029, Kakum

Lanud Pattimura berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/226/VII/2012 tanggal

17 Juli 2012. Dan setelah diminta keterangannya dan disampaikan hak-haknya,

selanjutnya Pihak Ketiga tersebut mengajukan surat permohonan nomor : B/3/

VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 untuk menjadi pihak dalam perkara nomor :

18/G/2012/PTUN.ABN;------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian Majelis Hakim

menetapkanPemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia/TNI–AU sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela

Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN/INTV tanggal 14 Agustus 2012 ;------------------------

Hal. 31 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

Page 32: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 September

2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:------------------------------------------

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat

(Legal Standing/Actieve Legitimate)

Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk bertindak

sebagaiPenggugat dalam perkara ini dengan alasan :--------------------------------------

a. Bahwa Register Dati Negeri Laha Tahun 1814 sesuai dalil Penggugat

pada halaman 3, terbukti bahwa kedudukan Penggugat dalam klaim

perolehan tanah yang termuat dalam objek perkara tidak tegas dan

jelas, apakah sebagai individu atau sebagai Ketua Persekutuan Hak

Adat Negeri Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat

di Ambon menggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/

individu atas tanah yang termasuk dalam objek perkara ;---------------------

b. Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalam

proses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui

perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor

17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara

c.q. Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja

Negeri Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah. Dalam perkara

tersebut, Ketua Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/Raja Laha tidak ikut

sebagai pihak dan juga tidak melakukan intervensi, pada hal Penggugat

mengetahui adanya perkara dimaksud;--------------------------------------------

Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai

kapasitas/kualitas sebagai penggugat, seharusnya yang dapat melakukan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

Page 33: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke PTUN Ambon terhadap Tergugat I adalah Markus Hehalatu

sebagai Raja Negeri Hatu terkait terbitnya objek perkara, dimana Raja Hatu

merupakan pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29

Maret 2011 jo Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012;-----------------

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

dengan alasan:-----------------------------------------------------------------------------------------

a. Batas-batas maupun luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat

dalam gugatannya tidak ada persesuaian sama sekali dengan

batas-batas maupun luas tanah dalam obyek perkara ini, yaitu

Sertifikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober

2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober

2010, Luas bidang a. 370.683 M² dan Luas bidang b. 1.721.823

M². Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia C.q.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU

berkedudukan di Jakarta. Hal ini terbukti Penggugat mendalilkan

dalam gugatannya bahwa tanah yang tercantum dalam obyek

sengketa berada di atas kelima dusun dati dengan luas tanah

keseluruhan adalah ± 250 Ha dengan rincian sebagai berikut :-------

• Dusun dati Waitupa : ± 32

Ha ;---------------------------------------------------

• Dusun dati Wai Meteng : ± 65

Ha ;---------------------------------------------------

• Dusun dati Wailawa : ± 45

Ha ;---------------------------------------------------

Hal. 33 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

Page 34: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Dusun dati Utatetu : ± 75

Ha ;---------------------------------------------------

• Dusun dati Omiko : ± 33

Ha ;---------------------------------------------------

Sedangkan luas tanah yang tertera dalam objek sengketa hanyalah ± 209

Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :------------------------------------------------

1) Sebelah utara : Gunung Ohara dan Kampung Wailawa.

2) Sebelah selatan : Desa Laha, Tanah Bandara Pattimura,

Tanah Bpk Burhanudin Yahya ;---------

3) Sebelah timur : Desa Tawiri, Kampung Pisang ;---------

4) Sebelah barat : Sungai Air Sakula ;--------------------------

b. Dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Sertipikat

Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat

Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU yang merupakan

Keputusan TUN yang kongkrit, individual dan final sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam posita

pada angka 7, angka 8 dan angka 9.3 halaman 5 s.d. halaman 6,

Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan

obyek sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah

Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

Page 35: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta, merupakan perbuatan

melawan hukum ;----------------------------------------------------------------

Dari hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur

(obscuur libel), karena dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo diatur

dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan

oleh Penggugat dalam posita diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,

sehingga tidak ada kesesuaian antara dasar gugatan dengan dalil Penggugat

dalam posita;------------------------------------------------------------------------------------

3. Gugatan Daluwarsa.

Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, hal tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------

a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Namun yang terjadi gugatan Penggugat baru diajukan dan

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal

24 Juli2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012 dengan

perkara Nomor 18/G/2012/PTUN.ABN. Padahal tanggal 9 Desember

2011 Penggugat sudah mengetahui tentang terbitnya Sertifikat Hak

Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur

Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan

Hal. 35 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

Page 36: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia/ TNI-AU. Namun yang terjadi gugatan

Penggugat baru diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah

diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012 dengan perkara Nomor 18/

G/2012/PTUN.ABN. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah

sangat kadaluwarsa/lewat waktu;-----------------------------------------------

b. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 2 yang

pada pokoknya menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya

Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010,

Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia/TNI-AU pada hari Kamis tanggal 5 April 2012

yaitu ketika Rusdi Ambon bertemu dengan Penggugat, hal ini tidak

benar dan terkesan sangat mengada-ada, dengan alasan sebagai

berikut :---------------------------------------------------------------------------------

1) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di

Lanud Pattimura setelah pagi harinya ada penghadangan

sekelompok orang warga Desa Laha terhadap Komandan

Lanud Pattimura beserta Staf dan anggota yang sedang

melaksanakan patroli pengamanan aset secara rutin,

Komandan Lanud Pattimura telah mengundang secara

lisan via telepon kepada Raja Laha beserta para

Sanirinya, dalam rangka penyelesaian tanah Lanud

Pattimura, dimana dalam pertemuan tersebut Komandan

Lanud Pattimura telah menyampaikan kepada Raja Laha

dan seluruh undangan yang hadir saat itu, bahwa tanah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

Page 37: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Lanud Pattimura telah mempunyai

dasar hukum yang kuat, yaitu dengan telah terbitnya

Sertifikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11

Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010,

tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik

Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia/TNI-AU;-----------------------------------------------------

2) Bahwa dengan demikian jelas, Penggugat telah

mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa

Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :

00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU tanggal 09

Desember 2011, sedangkan gugatan didaftarkan oleh

Penggugat ke PTUN Ambon pada tanggal 24 Juli

2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012,

sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang telah

melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa

berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan telah

terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat

waktu;---------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang

diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya dan

nyata sebagai suatu fakta hukum ;---------------------------------------------------

Hal. 37 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

Page 38: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI

dalam Eksepsiberlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam

bagian Eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian

pokok perkara ini;-------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa dasar gugatan PENGGUGAT adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor

06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/

Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M² dan

Luas bidang b. 1.721.823 M². Nama Pemegang Hak Pemerintah

Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/

TNI-AU berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------------------

4. Bahwa dalil-dalil penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I

dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang

sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (halaman 6

s.d. halaman 15 dalam gugatan) sebagaimana Penggugat dalilkan

dengan mengutip beberapa pasal dari berbagai peraturan di bidang

pertanahan, khususnya Pasal 30 ayat (1) butir c Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 jo

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus

Pertanahan adalah alasan yang keliru, dimana Penggugat telah keliru

dalam menafsirkan maksud dan tujuan dari pasal yang dikutip tersebut.

Pada hal sebenarnya yang dimaksud pasal tersebut adalah tanah yang

tidak dapat dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat, apabila data

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

Page 39: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridisnya masih dalam sengketa, sementara objek

perkara diperoleh Tergugat II Intervensi dimana data fisik dan data

yuridis tanah adalah dalam status clean and clear dengan penguasaan

tanah secara fisik ;------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, angka 8 dan angka 9.3 halaman 5

s.d. 6 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan obyek

sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia

C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan

di Jakarta, merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang

keliru dan tidak berdasar, karena :----------------------------------------------------

a. Perbuatan Tergugat I menerbitkan objek sengketa BUKANLAH

perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh

Penggugat, dalam gugatannya, mengingat Tergugat I menerbitkan objek

sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11

Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08

Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU sudah sesuai

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan “Sertipikat

diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam

buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”.

Sehingga terbitnya objek perkara sudah melalui tahapan sebagaimana

diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan oleh karenanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha,

tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal

Hal. 39 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

Page 40: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU adalah sah secara

hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------

b. Adapun dasar penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi sebagai

dasar permohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat I adalah

sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------

1) Tanah Lanud Pattimura seluas + 209 Ha adalah tanah

negara dalam penguasaan Kementerian Pertahanan RI Cq.

TNI Angkatan Udara Pattimura yang sudah tercatat dalam

Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Registrasi

150620001 ;---------------------------------------------------------------

2) Tanah Lanud Pattimura adalah bekas Pangkalan Udara

peninggalan Pangkalan Udara Belanda (Royal Nederland

Lunchmacht) yang dibangun + pada tahun 1938, kemudian

pada tahun 1942 Pangkalan Udara beralih kepada Angkatan

Laut Jepang yang dipergunakan sebagai pangkalan

pesawat-pesawat tempur Jepang, selanjutnya pada tahun

1945 Indonesia Merdeka dan pangkalan Udara beserta

seluruh sarana dan prasaranya menjadi milik Pemerintah RI

(Angkatan Udara Indonesia) yang selanjutnya dipergunakan

dalam mendukung berbagai macam operasi tempur seperti

penumpasan RMS, penumpasan Permesta dan digunakan

sebagai pangkalan aju dalam operasi Trikora;-------------------

3) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP)

Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan

bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

Page 41: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang

berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk

memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan

Udara Republik Indonesia ;--------------------------------------------

4) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tangggal 9 Mei

1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil

oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran

ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan

untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan

Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara ;------------

5) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei

1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil

oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun

1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan

kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas

pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi ;---------------------------

6) Dengan demikian maka penguasaan tanah seluas + 209 Ha

oleh Pangkalan TNI AU Pattimura telah memiliki alasan

hukum yang kuat, dan dalil Penggugat yang menyatakan

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

adalah dalil yang mengada-ada tanpa didasarkan dasar

hukum ;---------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan permohonan penerbitan

objek sengketa secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

dengan menyertakan alas hak dan syarat syarat lainnya, Sehingga beralasan

apabila Tergugat II Intervensi diberikan hak pakai sesuai pasal 50 Peraturan

Hal. 41 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

Page 42: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan ;-------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pemberian hak pakai kepada Tergugat II Intervensi Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/ Angkatan

Udara adalah merupakan dalam rangka kepentingan nasional/umum, hal ini

berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 ;------------------------------

b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan :-----------

1. Kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup

orang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan seluruh

lapisan masyarakat;--------------------------------------------------------------------------

2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan

cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian

(penyerahan secara sukarela);------------------------------------------------------------

3. Instansi Pemerintah adalah Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara,

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah

Daerah;------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan

yang dilakukan dan dimiliki Pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari

keuntungan, antara lain dalam bidang :------------------------------------------------

a. jalan umum, saluran pembuangan air;--------------------------------------------------

b. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran

irigasi;--------------------------------------------------------------------------------------------

c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;---------------------

d. pelabuhan atau 42arker udara atau terminal;---------------------------------------- ;

e. peribadatan;------------------------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Page 43: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idf. pendidikan atau sekolahan;----------------------------------------------------------------

g. pasar umum atau pasar Inpres;-----------------------------------------------------------

h. fasilitas pemakaman umum;---------------------------------------------------------------

i. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan

bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;-------------------------------------------

j. pos dan telekomunikasi;--------------------------------------------------------------------

k. sarana olahraga;------------------------------------------------------------------------------

l. stasiun penyiaran radio, 43arker43e beserta sarana pendukungnya;----------

m. kantor Pemerintah;---------------------------------------------------------------------------

n. fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----------------------------------

Bahwa sudah jelas pemegang hak didalam objek sengketa perkara ini

adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia/ Angkatan Udara, yang digunakan untuk fasilitas Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ABRI) yang saat ini telah berganti nama menjadi Tentara

Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk pembangunan demi kepentingan

umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan hal ini sesuai dengan surat

keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 pada huruf (b) angka 4 huruf n ;------

Bahwa pembangunan fasilitas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

(TNI-AU) adalah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan yang tunduk pada

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun

2004 tentang TNI. Kemudian dalam rangka penggunaan dan pengamanan barang

milik Negara dalam hal ini tanah tersebut tunduk pada UU Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak

Pakai Nomor 06/Laha/2010, tanggal 11 Oktober 2010 atas nama Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/ Angkatan

Hal. 43 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

Page 44: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idUdara yang luasnya terdiri dari 2 sisi yaitu sisi A seluas : 1.721.823 m2 dan sisi B

seluas : 370.683 m2, adalah dalam rangka untuk menjamin kepentingan nasional

dibidang pertahanan keamanan khususnya TNI AU sebagai fasilitas Kantor,

Appron (tempat parker pesawat), runway (tempat landing dan take off pesawat)

beserta fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan rujukan Undang undang Nomor

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :---------------------------

Pasal 5

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum

adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,

yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta

dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan

dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” ;------------------------------------------

Pasal 6

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” ;------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak

berdasar hukum dan mohon majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai

berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-------

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;--------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

Page 45: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke verklaard);-------------------------------------------------------

2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/

Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/

Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M²

dan Luas bidang b. 1.721.823 M². Nama Pemegang Hak

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta;-----------------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal

11 September 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak

dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari

Putusan ini ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal

18 September 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak

dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari

Putusan ini;----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai

cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1

sampai dengan P-30, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan

perincian sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------

Bukti P–1 : Foto copy sesuai dengan asli ; Regiser Dati Negeri Laha tahun 1814 ;------------------------------------------------------------------------------

Bukti P–2 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Permohonan pakai tanah negeri Nomor.13 8/11/05 .04a/III/53 Tgl.23 Maret 1953 ;-------------

Hal. 45 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

Page 46: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy: Surat keputusan kepala staf angkatan perang Nomor : 023/P/Ksap/50 Tgl.25 Mei 1950 ;--------

Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan asli : Surat teguran dari dewan Nomor : 553/766/DPRD tgl.12 Desember 2007 tentang : Pemberhentian pembangunan sekitar lapangan tembak TNI AU ;----------------------

Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan asli :Surat pejabat pemerintah negeri laha Nomor : Kbrtn/12/LH/II/2009 tgl : 2 Februari 2009 Tentang : Pencegahan atas pengukuran serta penerbitan Sertipikat atas nama : TNI-AU CQ Lanud Pattimura Ambon ;---------------------------

Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan asli : Surat Undangan Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor : 092/024-81.71/IV/2009 tgl 04 Maret 2009 tentang Mediasi ;----------------------------------------------

Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Keputusan bersama menteri pertahanan keamanan / panglima angkatan bersenjata, menteri perhubungan dan menteri keuangan Nomor : KEP/30/IX/1975,Nomor : KM 393/S/ Phb-75, Nomor : KEP-927c/MK/IV/8/1975,

tentang Dasar-dasar penggunaan bersama pangkalan/pelabuhan

udara tgl 21 Agustus 1975 ;------------------------------------------------

Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahan perseroan (Persero) PT.Angkasa Pura I tgl : 6 November 1995 ;-------------------------------------------------------------

Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan daerah kota ambon Nomor : 14 thn 2008 tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri;------------------------------------------

Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Daerah kota ambon Nomor : 3 thn 2008 tentang Negeri di kota Ambon;----------

Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 tahun 1999 tentang : Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat ;-----------------------------------------------------

Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-------------------

Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;------------------------------------

Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;---

Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI Nomor : 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah ;---------------------------------

Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;----------------------------------------------------------

Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Undang-Undang Nomor 5

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

Page 47: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Ambon Nomor : 841/S.KET-81.71/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; ---------------------------------------------------

Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengan foto copy ;Surat Nomor 530.2-3086-D.I.2 tanggal 28 Desember 2004 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku ; -----------------------

Bukti P – 20 : Foto copy sesuai dengan foto copy ;Surat Nomor 530.2-1300-DI.2 tanggal 25 Mei 2004 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku ; -------------------------------

Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Maluku Nomor : 570-212 tanggal 19 April 2007 perihal penyelesaian Sertipikat tanah pangkalan TNI-AU Pattimura ;----------------------------------------------------------------------

Bukti P – 22 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Berita Acara Penitipan Uang Ganti Rugi Tanah tanggal 18 Maret 1996 ;-------------------------------

Bukti P – 23 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Dati I Propinsi Maluku Nomor : 10/PPT/PROMAL/1993 tanggal 27 Maret 1993 Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Pada Lokasi Perluasan Bandar Udara Pattimura Ambon ;--------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 24 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keluasan Membangun Nomor : 145/LH/63/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 ;--------------------

Bukti P – 25 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Izin Membangun Nomor : 019/SKIM/NEG-LH/IV/2010 tanggal 12 April 2010 ;-----------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 26 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Izin Membangun Nomor : 003/SKIM/NEG-LH/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;----------------------------------------------------------------

Bukti P – 27 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Laha tanggal 15 Oktober 1983 Gambar Situasi Nomor : 185/Laha/1983 tanggal 23-9-1983 luas 477 m2 atas nama Muhamad Taher Laturua ;---------------------------------------------------

Bukti P – 28 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 269/Desa Laha tanggal 27 Maret 1984 Gambar Situasi Nomor : 40/LH/1984 tanggal 26 Maret 1983 luas 9.910 m2 atas nama Haji Mansur ;-------------------------------------------------------------------------

Bukti P – 29 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 298/Desa Laha tanggal 9 Maret 1994 Gambar Situasi Nomor : 899/1992 tanggal 16-11-1992 luas 400 m2 atas nama Pieter Soumokil;--------------------------------------------------------------------------

Bukti P –30 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Dukungan Raja-Raja Negeri Adat Se-Pulau Ambon Kepada Negeri Laha tanggal 01 November 2012 ;----------------------------------------------------------

Hal. 47 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

Page 48: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga

telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama Hi. LUKMAN YONGKEN,

ST. ARISWAN RUSLY, HASAN ULATH dan JULIANUS NGARBINGAN, serta

1 (satu) orang ahli bernama PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum; ----------

Saksi pertama Hi. LUKMAN YONGKEN, di bawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu batas wilayah Desa Laha yaitu Batas Timur dengan

Hative Besar, Batas Barat dengan Teluk Ambon, Batas Utara dengan Desa

Hatu dan Batas Selatan dengan Negeri Zeith ;

--------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Sertipikat Hak Pakai yang telah

dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;

----------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak pernah melihat dilapangan/lokasi tanda patok batas

tanah Sertipikat Hak Pakai ;

---------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi sering ke Kantor Negeri Laha ;

---------------------------------------------

• Bahwa benar di Kantor Negeri Laha ada papan pengumuman ;

--------------------

• Bahwa benar tidak ada pengumuman bahwa akan diterbitkan Sertipikat

Hak Pakai ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu Lanud Pattimura meminta Hak Pakai atas tanah tersebut

dari Raja Negeri Laha pada waktu itu atas nama Muhamad Mewar ;

--------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

Page 49: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimohonkan Hak Pakai

oleh Lanud Pattimura ;

--------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar tanah yang diklaim oleh Lanud Pattimura Ambon masuk

dalam tanah Dati Negeri Laha ;

-----------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar tidak pernah Komandan Lanud Pattimura Ambon

mengundang untuk melaksanakan pengukuran ;

----------------------------------------------------------

• Bahwa benar Bandar Udara Internasional Pattimura sudah ada sejak dulu

sejak jaman Belanda ;

--------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi terakhir bertugas di Dinas penerbangan ;

-------------------------------

Saksi kedua ST. ARISWAN RUSLY, dibawah sumpah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------

• Bahwa setelah rapat tidak disampaikan mengenai Notulen atau agenda

pertemuan tersebut ;

---------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tahu jumlah orang yang hadir pada saat rapat adalah kurang

lebih 10 orang ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar pihak dari Desa Laha yang hadir pada saat itu adalah Saksi,

Sekretaris dan beberapa orang Saniri ;

----------------------------------------------------

Hal. 49 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

Page 50: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa kapasitas Saksi hadir pada waktu rapat tersebut adalah sebagai

Saniri dan kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada dilokasi ;

--------------------------

• Bahwa benar rapat dilaksanakan kira-kira jam 11.00 Wit ;

----------------------------

• Bahwa benar rapat tersebut membicarakan tentang masalah yang terjadi

pagi hari antara masyarakat Laha dan TNI-AU dan sepakat untuk masing-

masing mengamankan lokasinya ;

---------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar dalam rapat tersebut tidak menjelaskan bahwa TNI-AU telah

memiliki Sertipikat Hak Pakai ;

----------------------------------------------------------------

• Bahwa benar sengketa sudah terjadi berulang kali sejak saksi masih anak-

anak ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi ketiga HASAN ULATH, dibawah sumpah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar Saksi sebagai Penjabat Sementara Kepala Pemerintah

Negeri Laha sejak akhir 2008 sampai dengan tahun 2011 ;

------------------------------------

• Bahwa benar selama Saksi menjabat pihak dari Kantor Pertanahan Kota

Ambon tidak pernah menghubungi Saksi dalam rangka pengukuran tanah

yang akan dilakukan oleh pihak TNI-AU Cq. Lanud Pattimura Ambon ;

-----------

• Bahwa benar Saksi juga tidak pernah dilibatkan selaku pemilik batas ;

-----------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

Page 51: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Saksi selama menjabat sebagai Pjs. Raja Negeri Laha tidak

pernah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Negeri Laha perihal

akan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa ;

---------

• Bahwa selama menjabat Saksi tidak pernah meninggalkan Desa Laha ;

---------

• Bahwa benar Saksi sering melihat aktifitas yang dilakukan oleh TNI

Angkatan Udara Lanud Pattimura Ambon, namun Saksi tidak pernah

melihat aktifitas yang berhubungan dengan pengukuran ;

--------------------------------------------------

Saksi keempat JULIANUS NGARBINGAN, dibawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu orang tua saksi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 298

tahun 1994 ;

---------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar orang tua Saksi sudah meninggal ;

---------------------------------------

• Bahwa benar Sertipikat bidang tanah letaknya di Dusun Kampung pisang

Negeri Laha ;

--------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu Sertipikat yang dimiliki oleh Orang tua Saksi itu juga

dikuasai atau diklaim oleh TNI-AU ;

---------------------------------------------------------

• Bahwa benar saat ini Saksi masih tinggal di atas tanah Sertipikat Hak Milik

tersebut ;

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hal. 51 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

Page 52: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Saksi tinggal di lokasi SHM tersebut beserta Istri, Anak dan

Ipar Saksi ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang

sifatnya semacam pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Kota Ambon

atau TNI-AU ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar SHM tersebut sudah diwariskan oleh orang tua Saksi kepada

anak-anaknya ;

------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar SHM tersebut belum diurus balik namanya ;

---------------------------

Keterangan Ahli PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------

• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa seorang Kepala Hukum Adat bagi

Negeri-Negeri yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon yang

disebut sebagai Raja memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat

persekutuan adat baik kedalam maupun keluar ;

----------------------------------------

• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa jika dalam proses penerbitan

sertifikat terjadi konflik, maka seharusnya pihak Kantor Pertanahan tidak

melanjutkan proses penerbitan sertipikat, tetapi hanya mengeluarkan surat

ukur sementara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

Page 53: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar ahli berpendapat Yurisprudensi bukan satu kewajiban untuk

Majelis harus ikut, semuanya tergantung dari Majelis Hakim. Yurisprudensi

merupakan Sumber Hukum dan pendapat ahli juga merupakan sumber

hukum ;

---------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa untuk bertindak sebagai Penggugat,

seorang Raja tidak harus meminta persetujuan dari Badan Saniri tersebut ;

-----

• Bahwa Saksi berpendapat apabila instansi Kantor Pertanahan sudah

menerbitkan Sertipikat Hak Pakai seharusnya mengumumkan atau

menyampaikan kepada masyarakat persekutuan hukum adat Laha dan

Institusi TNI-AU merasa sudah memiliki Sertipikat Hak Pakai harus

menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan Sertipikat Hak Pakai

tersebut supaya jangan terganggu adanya konflik ;

-------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai

cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1

sampai dengan T-8, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan

perincian sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli ;Peta Bidang Tanah Nomor : 04/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;---------------------------------------------

Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli ; Peta Situasi Lanud Pattimura Laha Tahun 1984 ;------------------------------------------------------------------------

Hal. 53 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

Page 54: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950;----

Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 ;--------------------------------------

Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 ;--------------------------------

Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan foto copy; Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan masing-masing nomor : Kep/30/IX/1975, nomor : KM 393/S/Phb-75, nomor : KEP-927c/MK//IV/8/1975 Tentang Dasar-Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara;----------------------------

Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Pakai Nomor. 06/Laha terdaftar atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RI/TNI-AU berkedudukan di Jakarta ;------------------------

Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27/HP/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 Tentang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

Page 55: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Pakai atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU atas tanah terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku:---------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat

bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi

tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, sehingga dapat diterima sebagai alat

bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : ------------------------------------------

Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Peta Situasi Lokasi Lanud Pattimura Laha Propinsi Maluku Kotamadya Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Luas ± 251,4170 m2 (±251 Ha) ;-------------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Bidang Tanah Nomor Peta : 04/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;----------------------------

Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Salinan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 ;-----------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 ;-------------------------------

Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 ;-------------------------

Bukti T.II.Int-6a

Bukti T.II.Int-6b

:

:

Foto copy sesuai dengan foto copy ; Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 109/1979/Perdt/PT.Mal ;------------------Foto copy sesuai dengan turunan ; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :

58/Pdt.G/2003/PN.AB ;-------------------

Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan asli ; Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Dephankam RI Cq. TNI AU (IKN) No. 50620001 yang sudah diperbaharui dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Barang Milik Negara menjadi nomor : 50412000000001 ;-----------------

Bukti T.II.Int-8 : Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Pemerintah Desa Hatu, Kecamatan Leihitu No. 30/PDH/V/2000 tanggal 3 Mei 2000 ;-------------------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-9 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Keputusan Pemerintah Desa Tawiri Nomor : 0166/KD-TWR/XI/2000 tanggal 6 November 2000 ;--------------------------------------------------------

Hal. 55 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

Page 56: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-10 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Desa Tawiri kepada Pejabat Desa Laha dengan tembusan Komandan Lanud Pattimura nomor : 274/KD-TWR/I/01/2009 tanggal 3 Januari 2009 ;------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-11 : Foto copy sesuai dengan asli ; Daftar Hadir pertemuan tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-----------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-12 : Foto copy sesuai dengan asli ; Notulen Rapat tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-------------

Bukti T.II.Int-13 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto rapat tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-------------

Bukti T.II.Int-14 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto batas tanah Negara Cq. Pangkalan Udara TNI AU Pattimura ;---------------------------

Bukti T.II.Int-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Menteri Perhubungan Nomor : AU/0678/KUM.47/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 perihal status tanah ± 251 Ha di Bandara Udara Pattimura Ambon;------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-16a

Bukti T.II.Int-16b

Bukti T.II.Int-16c

Bukti T.II.Int-16d

:

:

:

:

Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor : SIM/05/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Bapak Antoni Wijaya;--------------------------------------Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :

SIM/02/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Bapak

Samadin ;--------------------------------------------

Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :

SIM/03/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Bapak

Samingun ;------------------------------------------

Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :

SIM/05/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Ny.

Afia ;------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-17 : Foto copy sesuai dengan asli ; Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.AB tanggal 13 Juni 2012 ;-

Bukti T.II.Int-18a : Foto copy sesuai dengan turunan ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.AB antara Pemerintah Negeri Hattu sebagai Penggugat melawan Komandan Pangkalan Udara Pattimura sebagai Tergugat I ;-

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

Page 57: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-18b : Foto copy sesuai dengan salinan ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/Pdt/2011/PT.Malantara Pemerintah Negeri Hattu sebagai Pembanding melawan Komandan Pangkalan Udara Pattimura sebagai Terbanding I; --------------------------------------------------------------

Bukti T.II.Int-19 : Foto copy sesuai dengan asli ; Gugatan Perdata Nomor : 142/Pdt.G/2012/PN.AB antara persekutuan hukum adat Desa Laha sebagai Penggugat melawan persekutuan hukum adat Desa Hattu sebagai Tergugat II dan TNI AU cq Lanud Pattimura sebagai Tergugat II ;----------------------------------------

Bukti T.II.Int-20 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto pelaksanaan pengukuran tanah Lanud Pattimura oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Maluku pada tahun 1984;-------------------

Bukti T.II.Int-21 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b, 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama MELKIANUS

USPESSY dan JEMY VAN BOLOW; -----------------------------------------------------------

Saksi pertama MELKIANUS USPESSY, dibawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar Saksi tinggal di Hative besar ;

----------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu luas tanah Lanud Pattimura seluas 251 ha, tetapi karena

pengaruh alam dan lainnya sekarang sisa 209 ha ;

-------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut berdasarkan peta situasi pada

Pangkalan Udara Pattimura sejak bekerja pada tahun 1961;

------------------------

• Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat meefbreef/ Peta Blok Eigendom ;

-----

Hal. 57 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

Page 58: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Saksi bekerja dibidang administrasi angkutan pada Lanud

Pattimura Ambon ;

-------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu adanya Pangkalan Udara Pattimura pada tahun 1961

sejak mulai bekerja sebagai PNS di TNI-AU Lanud Pattimura ;

-----------------------------

• Bahwa benar pada saat Saksi bekerja sebagai PNS Negeri Laha sudah ada

bahkan sejak jaman Belanda dan Jepang ;

-----------------------------------------------

• Bahwa Saksi tahu yang pernah menggugat tanah pihak Pangkalan Udara

Pattimura selain Negeri Laha adalah juga Negeri Hatu pada tahun 2011

serta keluarga Bapak Frangky Mewar ;

------------------------------------------------------------

Saksi kedua JEMY VAN BOLOW, di bawah sumpah menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar Patroli terhadap wilayah TNI-AU Lanud Pattimura Ambon

dilakukan dalam rangka pengamanan asset tanah ;

------------------------------------

• Bahwa benar setelah dilakukan Patroli ditemukan adanya bangunan milik

masyarakat di Daerah Wailawa sampai di Sakula depan Bandara ;

----------------

• Bahwa Saksi tahu sudah ada larangan dari pihak TNI-AU kepada

masyarakat baik lisan atau tulisan untuktidak membangun rumah dalam

batas tanah TNI-AU ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

Page 59: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar pada saat terjadi keributan Saksi melapor kepada Komandan

kemudian ditindaklanjuti dengan perintah untuk kembali ke Markas Lanud

Pattimura ;

------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2011 dilaksanakan pertemuan

antara pihak Danlanud beserta Raja Laha dan beberapa Saniri dalam

rangka terjadinya konflik pada saat Patroli ;

---------------------------------------------------------

• Bahwa dalam rapat tersebut ada notulen rapat yang dibuat oleh perwira

hukum;------------------------------------------------------------------------------------------

-

• Bahwa dalam rapat tersebut Komandan lanud Pattimura mengatakan

bahwa tanah bandara sudah

bersertipikat ;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah

mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal

27 November 2012;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang

termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Putusan ini;-----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang

dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini; ----------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :------------------------------------------

Hal. 59 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

Page 60: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan

dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor :

06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010,

tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b,

1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta

(Bukti T-7=T.II.Int-21):

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tesebut Tergugat dalam

Jawabannya tertanggal 4 September 2012 tidak mengajukan Eksepsi sedangkan

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 4

September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (Legal

Standing/Actieve Legitimate);-------------------------------------------------------------

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;--------------------------------

3. Bahwa Gugatan Daluwarsa ;--------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil

Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatinya, Eksepsi

Tergugat II Intervensi tersebut merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai

kewenangan mengadili, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan

bersamaan dengan pokok sengketanya sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

Page 61: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai kapasitas

sebagai Penggugat (Legal standing/Actieve Legitimate) ;----------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak

mempunyai kapasitas/kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara

ini dengan alasan :------------------------------------------------------------------------------------

a. Bahwa Register Dati Negeri Laha Tahun 1814 sesuai dalil Penggugat pada

halaman 3, terbukti bahwa kedudukan Penggugat dalam klaim perolehan

tanah yang termuat dalam objek perkara tidak tegas dan jelas, apakah

sebagai individu atau sebagai Ketua Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/

Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambon

menggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atas

tanah yang termasuk dalam objek perkara ;-------------------------------------------

b. Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalam

proses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui perkara

Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor 17/

Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara c.q.

Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja Negeri

Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah. Dalam perkara tersebut, Ketua

Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/Raja Laha tidak ikut sebagai pihak dan

juga tidak melakukan intervensi, padahal Penggugat mengetahui adanya

perkara dimaksud. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak

mempunyai kapasitas/kualitas sebagai Penggugat, seharusnya yang dapat

melakukan gugatan ke PTUN Ambon terhadap Tergugat I adalah Markus

Hehalatu sebagai Raja Negeri Hatu terkait terbitnya objek perkara, dimana

Raja Hatu merupakan pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn

Hal. 61 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

Page 62: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23

April 2012 ;-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau direhabilitasi ;------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum yang diberikan hak

untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha

Negara ; -------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai

kualifikasi sebagai subjek Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan

Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan

Kedua Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban”;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempermudah suatu kelompok masyarakat adat

yang mempunyai kepentingan terhadap masalah yang sama maka tidak menutup

kemungkinan dapat menunjuk perwakilan yang patut untuk mengajukan gugatan

ke Pengadilan ;-----------------------------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

Page 63: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf (h) Peraturan

Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon

disebutkan bahwa “Raja menjalankan tugas mengamankan kekayaan negeri” dan

Pasal 22 huruf (e) Perda yang sama menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja berwenang mewakili negeri di

dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk itu”;----------

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (h)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa

“Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya”;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan website negerilaha.wordpress.com

diperoleh fakta mengenai profil Raja Laha bahwa Penggugat H. Said Laturua, SE

dilantik sebagai Raja Negeri Laha berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon

Nomor 955 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan dilantik oleh Wakil Walikota

Ambon MAS Latuconsina, ST. MT yang digelar di lapangan sepak bola Laha pada

hari Selasa tanggal 27 September 2011 ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan

fakta bahwa Penggugat (H. Said Laturua) adalah Raja Negeri Laha maka Majelis

Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanpa

harus adanya surat kuasa dari masyarakat negeri Laha; ----------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;----

Menimbang, bahwa menyangkut ada tidaknya kepentingan Penggugat yang

dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan a quo oleh Tergugat merupakan syarat

Hal. 63 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

Page 64: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idformal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap

merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 dimana ketentuan tersebut mengandung adagium yang

berkaitan dengan proses beracara, yakni “Point d’interest point d’action”. Artinya

tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak

dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau

tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan

Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka

secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh

karena itu dapat dipahami dari doktrin bahwa pengertian kepentingan menurut

Indroharto mengandung 2 (dua) arti, yaitu ;----------------------------------------------------

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-----------------

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan

suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Komandan

Detasemen Udara Laha Nomor : 138/11/05.04a/III/53 tanggal 23 Maret 1953

diperoleh fakta hukum Komandan Detasemen Udara Laha telah mengajukan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

Page 65: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpermohonan pemakaian tanah Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri Laha

yaitu tanah di Wae Lawa dan Wai Meteng untuk tempat tinggal Pegawai Sipil dan

rakyat penduduk Negeri Laha dan tanah di Wae Sawane akan dipinjam oleh

Detasemen Udara Laha selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan terhitung

mulai tanggal 1 April 1953 sampai dengan tanggal 1 April 1983 dan dikembalikan

pula kepada Negeri Laha dan benar bahwa ketiga dusun dati pusaka tersebut di

atas tercantum dalam Bukti P-1 ;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum

bahwa Pejabat Negeri Laha telah mengirimkan surat tertanggal 02 Februari 2009

tentang Pencegahan dan Pengukuran serta Penerbitan Sertipikat atas nama TNI-

AU Cq. Lanud Pattimura Ambon dan atas surat tersebut Kepala Kantor

Pertanahan Kota Ambon telah mengundang Penjabat Negeri Laha agar hadir

dalam pertemuan yang telah ditentukan dengan membawa bukti-bukti surat guna

menjadi bahan penyelesaian masalah dimaksud ;--------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti tersebut di atas Majelis Hakim

berkeyakinan dan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk

mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila

Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas

dinyatakan tidak diterima ;--------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi Tergugat II Intervensi selanjutnya, apakah benar gugatan Penggugat telah

kadaluwarsa/lewat waktu ;--------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru

mengetahui objek sengketa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 yaitu ketika

Rusdi Ambon bertemu dengan Penggugat dan saat itu disampaikan bahwa Lanud

Pattimura telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha dan dalil

Hal. 65 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

Page 66: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPenggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam

Eksepsinyadengan alasan dalil Penggugat tersebut tidak benar dan terkesan

sangat mengada-ada karena pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Lanud

Pattimura setelah pagi harinya ada penghadangan sekelompok orang warga Desa

Laha terhadap Komandan Lanud Pattimura beserta Staf dan anggota yang

sedang melaksanakan patroli pengamanan aset secara rutin, Komandan Lanud

Pattimura telah mengundang secara lisan via telepon kepada Raja Laha beserta

para Sanirinya, dalam rangka penyelesaian tanah Lanud Pattimura, dimana dalam

pertemuan tersebut Komandan Lanud Pattimura telah menyampaikan kepada

Raja Laha dan seluruh undangan yang hadir saat itu, bahwa tanah yang dikuasai

oleh Lanud Pattimura telah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dengan

telah terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober

2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/

TNI-AU. Dengan demikian jelas, Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat

Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :

00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik

Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU tanggal 09

Desember 2011, sedangkan gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke PTUN

Ambon pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012,

sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah

diatur oleh undang-undang telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa

berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dan telah terbukti bahwa gugatan

Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu;-------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

Page 67: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsi tersebut Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Bukti T.II.Int-11 sampai dengan T.II.Int-13 dan Saksi

Tergugat II Intervensi bernama Jemy Van Bolow ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh

Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam

pertemuan tersebut Komandan TNI-AU mengatakan bahwa yang ada di areal

bandara Pattimura adalah tanah TNI-AU dan telah terdaftar di Departemen

Keuangan dan untuk mendukung dalil bantahannya Penggugat mengajukan Bukti

P-18 dan Hasan Ulath sebagai Saksi serta Prof.Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum

sebagai Ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang

dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara”;----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata bukanlah pihak yang namanya

tersebut atau dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang

namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi

kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait tenggang

waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata

Hal. 67 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

Page 68: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idUsaha Negara terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah

hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang

waktu tersebut yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide

Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan

Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan

Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya

menyatakan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;---------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-12 berupa Notulen Rapat

diperoleh fakta hukum telah dilakukan pertemuan pada hari Jumat tanggal

9 Desember 2011 yang antara lain dihadiri oleh Komandan Lanud Pattimura dan

Raja Negeri Laha Said Laturua (Penggugat in casu) dimana dalam pertemuan

tersebut Komandan Lanud Pattimura menyampaikan bahwa tanah negara Cq.

Lanud Pattimura sudah sah secara hukum yakni terbitnya Sertipikat Hak Pakai

Nomor 06 tanggal 11 Oktober 2010, sehingga kepada masyarakat Desa Laha

dipersilahkan menempuh jalur hukum untuk membuktikan atas klaimnya tersebut

dan Saksi Tergugat II Intervensi Jemy Van Bolow menerangkan bahwa dalam

rapat tersebut ada notulen rapat yang dibuat oleh perwira hukum dan pada saat itu

Komandan Lanud Pattimura mengatakan tanah bandara sudah bersertipikat ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II.Int-12 tersebut telah dibantah oleh

Saksi Penggugat ST. Ariswan Rusly yang menerangkan bahwa dalam rapat

tersebut hanya membicarakan tentang masalah yang terjadi pagi hari antara

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

Page 69: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmasyarakat Laha dan TNI-AU dan masing-masing sepakat untuk mengamankan

lokasi sekitar Air Sakula dan tidak ada penjelasan tentang Sertipikat Hak Pakai ;

Menimbang, bahwa atas pertentangan mengenai disampaikan atau

tidaknya informasi mengenai telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/

Desa Laha yang menjadi objek sengketa a quo, Majelis Hakim telah menanyakan

kepada Kuasa Tergugat apakah ada rekaman hasil rapat tersebut dan kalau ada

diperintahkan untuk diajukan sebagai bukti. Atas pertanyaan tersebut Kuasa

Tergugat II Intervensi mengatakan ada rekamannya namun rekaman tersebut

tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dengan alasan rekaman tersebut tidak

dilakukan secara utuh dari awal hingga selesainya rapat melainkan hanya

sepenggal-sepenggal saja ;

Menimbang, bahwa sebagai Ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum

memberikan keterangan bahwa bila Tergugat sudah menerbitkan Sertipikat Hak

Pakai maka harus mengumumkan atau menyampaikannya kepada masyarakat

persekutuan hukum adat Laha dan institusi TNI –AU yang merasa sudah memiliki

Sertipikat Hak Pakai harus menyampaikannya secara tertulis dengan melampirkan

Sertipikat Hak Pakai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18 berupa Surat Keterangan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) Nomor : 841/S.KET-81.71/

X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa

tanggal 3 April 2012, Saudara Rusdi Ambon telah datang menghadap Tergugat

untuk menanyakan informasi yang Rusdi Ambon dengar tentang kepemilikan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha adalah milik Lanud Pattimura Ambon

dan pada saat itu pula Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertipikat

Hak Pakai Nomor 06/

Hal. 69 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

Page 70: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laha penerbitannya

pada tanggal 11 Oktober

2010 terdaftar atas nama

pemegang hak

Pemerintah Republik

Indonesia Cq.

Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia/TNI-

AU yang berkedudukan di

Jakarta ;

2. Bahwa penerbitan

Sertipikat Hak Pakai

Nomor 06/Desa Laha

sesuai data yang ada

pada kami adalahberada

di atas tanah negara

bekas Eigendom

Verponding Nomor 1337-

tanah negara bekas

Eigendom Verponding

Nomor 1804-tanah

negara bekas Eigendom

Verponding Nomor 1805-

tanah negara bekas

Erfacht Nomor 5 dan

sebagian di atas tanah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

Page 71: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengelolaan Nomor

01;

Sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Rusdi Ambon kepada

Penggugat Haji Said Laturua, SE tentang keberadaan Sertipikat Hak Pakai

Nomor 06/Desa Laha adalah benar informasi yang Tergugat sampaikan

kepada Saudara Rusdi Ambon ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang tenggang waktu tersebut Majelis

Hakim berpendapat terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu

keputusan tata usaha negara harus dilihat secara kasuistis sejak saat ia merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui

adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;----------------------------------------

Menimbang, bahwa menurut Indroharto kepentingan adalah suatu

kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;---------------------------------

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dirugikannya

kepentingan terletak pada terganggunya suatu kepentingan atau nilai yang harus

dilindungi hukum oleh orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi

pemegang kepentingan atau nilai tersebut ;----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat baru mengetahui kepastian

mengenai kebenaran objek sengketa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 setelah

Rusdi Ambon menyampaikannya kepada Penggugat yang mana Rusdi Ambon

sendiri baru secara resmi memperoleh kepastian telah diterbitkannya objek

sengketa a quo pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 yang diperolehnya langsung

dari Tergugat dan pada saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan

dan selanjutnya gugatan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 71 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

Page 72: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idNegara Ambon pada tanggal 26 Juni 2012 sehingga gugatan yang diajukan

tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila

Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan tidak

diterima;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang

gugatan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah

menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan

pokok sengketanya ;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi

telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;--------------------------------------

DALAM POKOK SENGKETA:--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo

dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak

Pakai Nomor : 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :

00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan

Luas bidang b. 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik

Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI – AU

berkedudukan di Jakarta : -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan

penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

Page 73: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah

dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Jawabannya yang pada

pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang pada

dasarnya sama dalam gugatannya demikian pula dengan Duplik yang diajukan

oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada dasarnya mengulang

Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menerbitkan objek

sengketa kepada pemegang hak pakai Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta

adalah benar berada di atas kelima (5) dusun Dati yaitu tanah dusun daty Waitupa

Sawane, tertulis atas nama Hadding Mewar,tanah dusun daty Waimeteng tertulis

atas nama Abu Laturua, tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding

Mewar orang kaya, tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan

Laturua, tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat yang

kesemuanya berada pada sebagian tanah hak ulayat (tanah hak adat) Negeri

Laha dan untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti

P-1 ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat

dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan

bukanlah tanah hak adat atau tanah Dati akan tetapi objek gugatan tersebut

adalah berstatus tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1337 tertulis

atas nama Said Hoed bin Assagaf seluas 330.300 M² tertulis atas nama de te

Hal. 73 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

Page 74: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAmboina Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Eigendom Verponding

Nomor 1805 seluas 107.200 M², sebagian tertulis atas nama de te Amboina

Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Erpacht Nomor 5 terdaftar atas nama

Ki Syarifudin Mewar dan Hoisia Mewar seluas 76.642 M² dan Tanah Hak

Pengelolaan Nomor 1 sebagian seluas 5.900 M²dan untuk mendukung dalil

tersebut Tergugat telah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti

T.II.Int-5 ;

Menimbang, bahwa dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah surat

keputusan Kepala BPN RI nomor : 27/HP/BPN.RI/2010 tanggal 27 September

2010 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia/

TNI Angkatan Udara Atas Tanah Terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Bukti

T-8 dan T.II.Int-21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II. Int-19 diperoleh fakta hukum

Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata dengan nomor perkara 142/

Pdt.G/2012/PN.AB dimana Tergugat II Intervensi (Pemerintah RI Cq. Kementerian

Pertahanan RI/TNI-AU) dalam perkara tersebut menjadi Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Sertipikat pada dasarnya merupakan surat tanda bukti

yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sebagai suatu bukti hak

kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sangat dimungkinkan untuk dapat

digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh

karenanya dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis

atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran tanah, Pengadilan

Tata Usaha Negara berperan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan

aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien,

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

Page 75: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idefektif, bersih serta berwibawa yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu

berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk

masyarakat (vide konsideran “Menimbang” jo Pasal 50 Undang – undang No. 5

tahun 1986) maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa

a quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang

tidak profesional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti

secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan

peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil–dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1

sampai dengan Bukti P-30, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

Tergugat juga telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi

tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan Tergugat II Intervensi mengajukan

Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan

T.II.Int-21 dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

yang bersifat aktif (dominus litis), maka Bukti-Bukti yang relevan telah

dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok

perkara dalam sengketa a quo Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal

107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua

alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur

sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

yaitu apakah keputusan objek sengketa a quo diterbitkan dengan melanggar

Hal. 75 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

Page 76: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idperaturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat

yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam acara Pembuktian Pihak Penggugat telah

mengajukan Bukti P-27 sampai dengan P-29 untuk membuktikan bahwa di atas

tanah sertipikat objek sengketa sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik

sebagaimana Bukti tersebut dan Penggugat juga telah mengajukan Saksi Julianus

Ngarbingan sebagai salah satu ahli waris pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor

298;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dan menambah

keyakinan maka Majelis Hakim telah memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan

Setempat pada tanggal 14 November 2012 namun karena alasan keamanan

maka Pemeriksaan Setempat tersebut dibatalkan dan Para Pihak menyatakan

tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan

substansi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar

Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah wetmatigheid

van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh

karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

Page 77: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dalam Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan

bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh

Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan

Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada

Pejabat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di

atas,Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan objek

sengketa a quo adalah benar berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum terbukti

mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, maka

selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian objek sengketa a quo dari

aspek substansi dan aspek prosedur;------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya informasi akan

dilakukan pengukuran tanah-tanah dati oleh Tergugat kepada Pemegang Hak

Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia / TNI – AU, maka Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha membuat

Hal. 77 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

Page 78: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 02Februari 2009, Nomor :

Kbrtn/12/LH/II/2009 perihal pencegahan atas pengukuran serta penerbitan

sertipikat atas nama TNI – AU cq Lanud Pattimura Ambon (Bukti P-5);----------------

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menanggapi surat dimaksud

melalui undangan sesuai surat undangan Tergugat Nomor : 092/024-81.71/

III/2009 tanggal 05 Maret 2009 (Bukti P-6), untuk melakukan pertemuan dan

dalam pertemuan tersebut Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha

menyampaikan argumen beserta bukti-bukti surat sebagai bukti kepemilikan dan

pada saat itu pula Tergugat berjanji dihadapan Pejabat sementara Pemerintah

Negeri beserta staf Saniri Negeri Laha bahwa apabila ada permohonan

pengukuran proses sertipikat atas nama TNI – AU cq. Lanud Pattimura Ambon

akanTergugat tangguhkan sampai dengan permasalahan tersebut diselesaikan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 dan P-20 berupa surat dari

Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Maluku perihal permohonan hak pakai atas nama

Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di

Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :---------------------------------------------------------

• Bahwa Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU mengajukan permohonan

atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk

Ambon Bagualan, Kota Ambon, Propinsi Maluku ;----------------------------------

• Bahwa Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU menyatakan bahwa Bandar

Udara Pattimura adalah asset Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU

sedang Gubernur Maluku dengan suratnya No. 594.3/2364 tanggal 12

Agustus 1997 menyatakan bahwa tanah dimaksud berada dalam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

Page 79: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Departemen Perhubungan dan pembayaran ganti rugi kepada

bekas pemilik/penggarap belum tuntas ;-----------------------------------------------

• Bahwa tuntutan Kepala Desa Laha dengan suratnya Nomor : 145/LH/379/

VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 menyatakan bahwa tanah seluas 251

Ha yang dipergunakan untuk Bandar Udara Pattimura Ambon adalah tanah

adat Desa Laha ;-----------------------------------------------------------------------------

• Bahwa penguasaan fisik tanah oleh pihak lain sebagaimana peta rincikan

yang ada dalam peta situasi tanggal 2 Maret 1984 diselesaikan terlebih

dahulu atau dilengkapi surat pernyataan dari penggarap/penghuni yang

menyatakan bersedia untuk meninggalkan lokasi tanpa menuntut ganti rugi

apabila tanah tersebut akan dipergunakan oleh TNI-AU ;-------------------------

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka terhadap permohonan

hakatas tanah yang diajukan oleh Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU

tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Surat Keputusan

Pemberian Haknya setelah ada kejelasan maupun penyelesaian masalah

dimaksud ;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-21 diperoleh fakta hukum

bahwa memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 28

Desember 2004 Nomor : 530.2-3086-DI.2 perihal permohonan hak pakai atas

nama Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2

terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi

Maluku masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan yang diakibatkan

karena proses awal yang tidak terkoordinasi dengan baik serta tidak

memperhatikan aspek teknis dan yuridis serta kondisi objektif dalam setiap

penyelesaian permasalahan permohonan sesuatu hak atas tanah yang bersifat

strategis untuk mendapatkan bukti atas tanah (sertipikat) ;--------------------------------

Hal. 79 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

Page 80: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum

Pejabat Negeri Laha telah mengajukan surat kepada Tergugat yang pada

pokoknya menyampaikan keberatan atas pengukuran dan penerbitan sertipikat

atas nama TNI-AU Lanud Pattimura Ambon karena fakta yuridis yang ada tidak

memiliki cukup bukti yang sempurna menurut hukum. Atas surat keberatan

tersebut Tergugat telah mengundang Pejabat Pemerintah Negeri Laha beserta

Staf Saniri Negeri untuk menyelesaikan masalah dimaksud ;-----------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;----

Pasal 20 ayat (1) : “Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang

tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan/

Petugas Pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah

secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai

melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang

hak atas yang berbatasan, apabila berhasil penetapan batas

yang dihasilkannya dituangkan dalam risalah sengketa

penyelesaian batas ;-------------------------------------------------------

Pasal 20 ayat (2) ; “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan

pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai

melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas

sementara berdasarkan batas-batas yang menurut

kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80

Page 81: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, dan kepada pihak yang merasa keberatan

diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke

pengadilan ;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas

Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tanah sertipikat a quo sudah

lama terjadi dan atas permasalahan tersebut memang benar dilakukan

musyawarah oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-6 akan tetapi menurut hukum

apabila penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil maka

kepada pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk

mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti

yang membuktikan Tergugat telah melakukan hal tersebut ;------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak

pernah menghubungi atapun melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri

Laha yang lainnya untuk masuk dalam Panitia A, selain itu Tergugat tidak pernah

menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat atau masyarakat

Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang terdapat dalam objek sengketa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PeraturanKepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-

Pasal 1 ayat (1); “Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia

A” adalah panitia yang bertugas melaksanaan pemeriksaan,

penelitian,dan pengkajiandata fisik maupun data yuridis baik di

lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan

pemberian hak milik, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas tanah

Negara, hak pengelolaan permohonan pengakuan Hak atas tanah”;-----

Pasal 2 ayat (1) ; “Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A

dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan

Hal. 81 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81

Page 82: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dalam rangka pemberian hak miik, hak guna bangunan,

hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan

pengakuan hak atas tanah”;------------------------------------------------------

Pasal 3 ayat (5) : ”Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan yang

menjadi anggota Panitia A ikut secara langsung ke lapangan”;-----------

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Hasan Ulath menerangkan bahwa

dirinya sebagai Penjabat Kepala Desa Laha tidak pernah diminta untuk menjadi

Panitia A yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka

penyelesaian permohonan objek sengketa a quo ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak

pernah menghubungi ataupun melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri

Laha yang lainnya untuk masuk dalam Panitia A tidak dibantah secara tegas oleh

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bahkan dalam persidangan tanggal 16

Oktober 2012 Kuasa Tergugat mengakui bahwa Kepala Desa Laha tidak

dilibatkan dalam Panitia A ;-------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas dalil Penggugat tentang tidak

dilibatkannya Penggugat atau aparatur Desa/Negeri Laha yang lainnya untuk

masuk dalam Panitia A, baik berdasarkan pengakuan Penggugat maupun

Tergugat dan keterangan Saksi Hasan Ulath serta tidak adanya bukti yang

menunjukkan keterlibatan Kepala Desa Laha dalam Panitia A, Majelis Hakim

berkeyakinan dan berpendapat Kepala Desa Laha atau perangkat Desa Laha

lainnya memang benar tidak dilibatkan dalam Panitia A sebagaimana ketentuan

hukum di atas sehingga pemeriksaan, penelitian dan pengkajian untuk

memperoleh kebenaran materiil atas data fisik dan data yuridis tidak dapat

dilakukan secara cermat dan maksimal ;--------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82

Page 83: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat

tidak pernah menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat atau

masyarakat Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang terdapat dalam

objek sengketa, terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;---------------------

Pasal 17 ayat (2);“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik

diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para

pihak yang berkepentingan”;--------------------------------------------

Pasal 18 ayat (1);“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan

suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar

tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat

ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan

keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,

berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh

para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;---------------

Pasal 18 ayat (4) :“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh

mereka yang memberikan persetujuan”;-----------------------

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebutdi atas Tergugat maupun

Tergugat II Intervensi tidak membantahnya dan tidak dapat menunjukan Bukti

yang menerangkan bahwa telah dilakukan penetapan batas bidang tanah

berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

Hal. 83 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83

Page 84: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana

persetujuan tersebut dituangkan dalam satu berita acara yang ditandatangani oleh

mereka yang memberikan persetujuan ;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa meskipun kaidah hukum Pasal 17 ayat (2) dan Pasal

18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah tersebut bersifat fakultatif artinya kaidah hukum tersebut tidak secara a

priori mengikat yang sifatnya hanya melengkapi atau subsidair, namun untuk

kepastian hukum sebenarnya bukanlah pekerjaan sulit bagi Tergugat untuk

melaksanakan ketentuan hukum tersebut mengingat tanah sertipikat a quo terletak

di Desa Laha ;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat tidak

melakukan pengumuman atas objek sengketa yang dimohon pada papan

pengumuman kantor desa atau kantor kelurahan dimana letak objek tersebut

berada maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pertanahan

Kota Ambon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahdisebutkan

bahwa :---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayat 1 ; “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta

bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil

pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan

selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik

atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk

memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan

keberatan”;-----------------------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84

Page 85: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAyat 2 : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor

Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor

Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat

lain yang dianggap perlu”;----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan

data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang

bersangkutan. Adapun tujuan dilakukannya pengumuman itu sendiri adalah

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan keberatan ;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Hasan Ulath menerangkan selama

menjabat sebagai Raja Negeri Laha tahun 2009-2011 tidak pernah menerima

surat ataupun pengumuman dari Tergugat untuk dipasang/ditempel di papan

pengumuman Kantor Desa, begitu pula dengan Saksi Penggugat Hi. Lukman

Yongket yang menerangkan dirinya sering ke Kantor Negeri Laha dan tidak

pernah melihat adanya pengumuman terkait proses penerbitan objek sengketa;----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai tidak dilakukannya

pengumuman sebelum diterbitkannya objek sengketa, Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tidak membantahnya baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya

serta keduanya tidak dapat membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya objek

sengketa a quo telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis baik di

Kantor Pertanahan Kota Ambon maupun di Kantor Kepala Desa Laha ;---------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim

berkeyakinan dan berpendapat sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo tidak

pernah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis sehingga pihak-pihak

Hal. 85 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85

Page 86: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idyang berkepentingan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana tujuan

dilakukannya pengumuman itu sendiri;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas

Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya cukup beralasan hukum

apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;----------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka objek sengketa

harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek

sengketa a quo ;---------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara sebesar

tersebut dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------------------

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi

relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan

namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;---------------

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-------------------------------------

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------------

• Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----------------------

DALAM POKOK SENGKETA : ------------------------------------------------------------------

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86

Page 87: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------

• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Laha, tanggal

11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal

08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b. 1.721.823

M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di

Jakarta;---------------------------------------------------------------------------------------

• Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/

Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/

2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas

bidang b. 1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI– AU

berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------------------------------

• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-------

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012, dalam

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. ALENTJI

LABOBAR, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI DARMAWAN, S.H., dan

M. HERRY I. P., S.Sos, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

tanggal 6 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh CAROLINA

J. PATTINASARANNY sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat, kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum

Tergugat II Intervensi ;-------------------------------------------------------------------------------

Hal. 87 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87

Page 88: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

Ttd Meterai/Ttd

ANDI DARMAWAN, S.H Dra. ALENTJI LABOBAR,SH, MH

Ttd

M. HERRY I. P., S.Sos, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CAROLINA J. PATTINASARANNY

Perincian Biaya Sengketa: ---------------------------------------------------------------------

• Biaya Panggilan .........................................................................

Rp.225.000-

• PNBP ......................................................................................Rp. 35.000

,-

• Meterai Putusan ………................................................................Rp.

12.000 ,-

+J u m l a h ................................................................................... Rp. 272.000,-

(Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88