Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik ... 2016/08/09 ¢  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik ... 2016/08/09 ¢  Direktori Putusan Mahkamah...

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    PUTUSAN Nomor 09 P/HUM/2013

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    MAHKAMAH AGUNG

    Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

    1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997

    tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";

    2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2630/D/T/2000

    tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelengaraan Kelas jauh;

    3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1506/D/T/2005

    Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui

    Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di

    hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

    pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

    SEVIANE HENDRIK TIIP, S.H., beralamat di Jalan Teka Iku

    RT.033 / RW. 10 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,

    Kabupaten Sikka, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

    Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

    melawan:

    KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK

    INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12

    Jakarta Timur;

    Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

    Mahkamah Agung tersebut;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan;

    DUDUK PERKARA

    Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23

    Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 23 Januari

    dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/Th.2013 telah mengajukan permohonan

    keberatan hak uji materiil terhadap 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

    Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh", 2.

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22

    September 2000 Perihal : Penyelengaraan Kelas jauh, 3. Surat Edaran Direktur Jenderal

    Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan

    Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/

    Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil,

    dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

    I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.

    1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/

    MPR/2000 berbunyi " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-

    undangan di bawah undang-undang.

    2 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut undang-

    undangD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

    Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

    lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

    usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

    3 Bahwa Pasal 24 A ayat (1) undang-undangD 1945 menyatakan, "Mahkamah

    Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

    undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang dan mempunyai wewenang

    lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

    4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

    tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh

    sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam

    lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

    lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

    5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruh b Undang-Undang

    No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung

    berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap

    Undang-Undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan

    perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

    b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun

    berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

    6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

    7 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara

    pengujian :

    a Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :2559/D/T/1997

    tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    b Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000

    tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelengaraan Kelas jauh;

    c Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005

    Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui

    Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai

    dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

    Oleh karena itu permohonan ini termasuk ke dalam kategori " Pengujian

    Peraturan Perundang — Undangan di bawah Undang — Undang;

    II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

    MENGAJUKAN PERMOHONAN INI;

    1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang - Undang Nomor 3 Tahun

    2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985

    Tentang Mahkamah Agung berbunyi :

    "Permohonan sebagaimana di maksudpada Ayat ( 1) hanya dapat dilakukan oleh

    Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan di buat secara tertulis

    dalam bahasa Indonesia;

    1. Permohonan sebagaimana di maksud pada Ayat ( 1 ) hanya dapat

    dilakukanoleh Pihak yang menganggap haknya di rugikan oleh berlakunya

    PeraturanPerundang - Undangan, yaitu :

    a Perorangan warga Negara Indonesia;

    b Kesatuan masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

    perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang -

    Undang; atau

    c Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;

    2. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Konstitusional dengan berlakunya

    suatu norma peraturan yaitu (1) Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang