Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik .Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik .Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

PUTUSAN

Nomor 187 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan

Kartasura Sukoharjo 57162, berdasarkan Pasal 16 Akta

Nomor 10 Tahun 2006 dan terakhir melakukan perubahan

organ yayasan sesuai dengan Akta Nomor 9 Tahun 2014,

diwakili oleh H. Zaenal Mustaqim, S.E., kewarganegaraan

Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus

Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan

Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo 57162

dan Ir. Hj. Indriyati Noviandari, kewarganegaraan Indonesia,

bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus

Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan

Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H.;

2. Azi Widianingrum, S.H.;

3. Hendri Wijanarko, S.H.;

4. Ali Zamroni, S.H., dan

5. Sri Mulyani, S.H.;

kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, pekerjaan para

Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin &

Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, S.KM., kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal Perum Griya Kertonatan RT. 005

RW. 004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura,

Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Dokter; Dalam hal ini

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta,

beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dukuh Mendungan,

RT. 03 RW. 03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura,

Kabupaten Sukoharjo, Badan Hukum: Yayasan Waqaf Rumah

Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 November

2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H.,

M.Hum.;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Wahyu Sri Wibowo, S.H.;

2. Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Kahuripan 24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota

Surakarta, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat/Konsultan Hukum Wahyu Sri Wibowo, S.H. dan

Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Terbanding/Penggugat;

Dan

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH, Tempat kedudukaan di Jalan

Mgr. Soegiopranoto Nomor 1 Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat II

Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 yang telah berkekuatan

hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya

sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

- Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 Perihal: Pengembalian

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Mahk

amah

Agu

ng R

epub

lik In

done

sia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Dokumen Permohonan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta

Kelas B;

Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut objek gugatan;

B. Tenggang Waktu;

- Bahwa Penggugat menerima objek gugatan pada hari Sabtu tanggal 9

Januari 2016, selanjutnya mengingat gugatan ini diajukan oleh

Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, maka sesuai

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya

objek gugatan dimaksud;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara

yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang

membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas,

maka objek gugatan/Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Propinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal:

Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam

Surakarta Kelas B adalah sebuah Keputusan Tertulis yang berisi

Penetapan Tertulis (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan

oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

3. Bahwa objek gugatan sudah bersifat konkret, individual dan final dengan

dasar sebagai berikut:

- Bahwa Surat Tergugat a quo bersifat konkret karena hal-hal yang

disampaikan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Kepada Yth.

dr. H.M. Djufrie As, S.KM., Direktur Utama Rumah Sakit Islam

Surakarta sebagai subjek hukumnya;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu m