66
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 PUTUSAN Nomor 13 P/HUM/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: I. HIMYUL WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Batu Sanggan RT/RW 002/002, Kelurahan Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu; II. SUPRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anak Talang RT/RW 011/003, Kelurahan Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku; III. DARWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Atur Cina, Kelurahan/Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Aditya Bagus Santoso, S.H.; 2. Andi Wijaya, S.H.; 3. Samuel Sandi Giardo Purba, S.H.; 4. Ronald Siahaan, S.H., M.H.; 5. Boy Jerry Even Sembiring, S.H., M.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Tim Advokasi Lingkungan Hidup, beralamat di Jalan Ahmad Yani II Nomor 7, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III; Lawan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia...2018/08/13  · Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

  • Upload
    others

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    PUTUSANNomor 13 P/HUM/2018

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG

    Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji

    materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada tingkat pertama dan

    terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

    I. HIMYUL WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun III Batu Sanggan RT/RW

    002/002, Kelurahan Desa Batu Sanggan, Kecamatan

    Kampar Kiri Hulu;

    II. SUPRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Anak Talang RT/RW 011/003, Kelurahan Anak

    Talang, Kecamatan Batang Cenaku;

    III. DARWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diAtur Cina, Kelurahan/Desa Aur Cina, Kecamatan Batang

    Cenaku;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Aditya Bagus Santoso, S.H.;

    2. Andi Wijaya, S.H.;

    3. Samuel Sandi Giardo Purba, S.H.;

    4. Ronald Siahaan, S.H., M.H.;

    5. Boy Jerry Even Sembiring, S.H., M.H.;

    Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

    para Advokat pada Tim Advokasi Lingkungan Hidup,

    beralamat di Jalan Ahmad Yani II Nomor 7, Kelurahan

    Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari

    2018;

    Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III;Lawan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    I. GUBERNUR PROVINSI RIAU, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Sukajadi,

    Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28121;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Elly Wardhani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro

    Hukum;

    2. Ardis Handayani MZ., S.H., M.H., jabatan Kepala

    Bagian Bantuan Hukum;

    3. Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub

    Bagian Litigasi;

    4. Hermanto, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

    5. Edy Yudarianto, S.H., jabatan Staf Sub Bagian

    Litigasi;

    Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

    93/SKA/III/2018, tanggal 13 Maret 2018;

    II. KETUA DPRD PROVINSI RIAU, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 719, Tangkerang

    Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,

    Kode Pos 28128;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Gusti Randa, S.H., M.H., berkewarganegaraan

    Indonesia, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor

    59, Pekanbaru, pekerjaan Advokat dan Konsultan

    Hukum;

    2. Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., CLA.,

    berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek

    Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Sudirman,

    Pekanbaru, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan

    Auditor Hukum;

    3. Khairul Anhar, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

    beralamat di Jalan Sudirman Nomor 719, Pekanbaru,

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/340/UM,

    tanggal 7 Maret 2018;

    Selanjutnya disebut sebagai Termohon I , II;Mahkamah Agung tersebut;

    Membaca permohonan Pemohon;

    Membaca Jawaban Termohon;

    Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

    tidak terpisahkan dari putusan ini;

    DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon I, II, dan III dengan surat

    permohonannya tanggal 20 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan

    Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2018 dan di register dengan

    Nomor 13 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji

    materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dengan dalil-dalil yang pada

    pokoknya sebagai berikut:

    A. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

    1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

    Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yang

    berbunyi:

    "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

    menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

    keadilan;”

    2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang

    Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan:

    “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

    peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

    undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

    oleh undang-undang”;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

    Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

    “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

    badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

    lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

    peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

    4. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih

    lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang

    Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

    menegaskan bahwa Makamah Agung berwenang:

    “Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

    terhadap undang-undang”;

    Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa:

    “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan

    sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

    dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat

    kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah

    Agung”;

    5. Bahwa diketahui berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang

    Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (2) huruf

    b menyebutkan:

    “Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Makamah Agung terhadap

    peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari

    undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan

    ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan

    yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

    tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan

    perundang-undangan”;

    6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

    Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

    menyebutkan:

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah

    Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang,

    pengujiannya dilakukan oleh Makamah Agung.”;

    7. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

    “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

    c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

    d. Peraturan Pemerintah;

    e. Peraturan Presiden;

    f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

    g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

    8. Bahwa berdasarkan Peraturan Makamah Agung (Perma) Nomor 1

    Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1

    menyebutkan: “Hak Uji Materiil adalah hak Makamah Agung untuk

    menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah

    Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat

    lebih tinggi”;

    9. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1

    Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan:

    “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi

    keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan

    yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

    tinggi yang diajukan ke Makamah Agung untuk mendapatkan

    putusan.”;

    Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk

    memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Keberatan hak uji materiil

    terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang

    Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 6 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    B. Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon;

    1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor

    3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

    Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

    "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah

    undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya

    kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa

    Indonesia.”;

    1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

    dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

    berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah

    undang-undang, yaitu:

    a. Perorangan warga negara Indonesia;

    b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

    sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

    Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;

    c. Badan hukum publik atau badan privat;

    1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

    a. Nama dan alamat Pemohon;

    b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan

    menguraikan dengan jelas bahwa:

    i. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan

    perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap

    bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

    lebih tinggi dan/atau;

    ii. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak

    memenuhi ketentuan yang berlaku dan;

    c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

    1) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari

    kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 7 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau

    permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan

    permohonan tidak diterima;

    3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Permohonan

    beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

    4) Dalam hal Pemohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (5), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan

    ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan

    di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan

    perundang-undangan yang lebih tinggi;

    5) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Pemohonan

    sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dimuat dalam Berita

    Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

    terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

    6) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah

    undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan

    perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak

    bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan

    permohonan ditolak;

    7) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan

    perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

    1. Bahwa Pemohon I merupakan masyarakat hukum adat Kenegerian

    Batu Sanggan yang keberadaannya diakui melalui Peraturan Daerah

    Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

    (Bukti P-3), yang mana Peraturan Daerah tersebut juga dijadikan

    sebagai landasan dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan

    melahirkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 (Bukti P-4);

    2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

    35/PUU-X/2012 tersebut Mahkamah mengakui kedudukan hukum

    (legal standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai pemohon;

    4. Bahwa selanjutnya, pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI

    Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi:

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi

    muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

    terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

    2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis

    yang mengikat umum di bawah undang-undang;

    3) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi

    keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan

    perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu

    peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan

    ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

    4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau

    perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada

    Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan

    perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;

    5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

    mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

    5. Bahwa tata cara pengujian diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2)

    Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak

    Uji Materiil yang berbunyi:

    1) Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung

    dengan cara:

    a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau

    b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum

    tempat kedudukan Pemohon;

    2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan

    perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu

    peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

    6. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang kepentingannya dirugikan

    dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, adapun

    kepentingan Para Pemohon yang dirugikan sebagai berikut:

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 9 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    a. Bahwa tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat

    adat berdasarkan kesukuannya. Eksistensi hak atas tanah ini jauh

    ada sebelum zaman Belanda. Bahwa pemanfaatan tanah ulayat

    dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah kesukuan yang

    dilakukan atas persetujuan kedatuan dan tanah ulayat tidak dapat

    serta tidak untuk diperjualbelikan, proses peralihan hak hanya bisa

    dilakukan melalui proses kontrak dan atas persetujuan masyarakat

    adat;

    b. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 11 dan angka 13

    Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang

    Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengenai frasa pengertian

    “tanah ulayat adalah bidang tanah.............” kemudian pada angka

    13 menyebutkan “tanah adat adalah tanah milik persukuan..........”

    menimbulkan keraguan yang mengakibatkan kerugian Para

    Pemohon disebabkan Para Pemohon dalam hal ini berpendapat

    sesuai dengan adatnya bahwa tanah ulayat merupakan

    pembagian dari Tanah Adat (satu kesatuan), yang apabila Pasal 1

    angka 11 dan angka 13 ini diberlakukan maka Para Pemohon

    akan mengalami lunturnya adat yang sebenarnya;

    c. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya Para Pemohon dirugikan tidak diberikannya

    kesempatan dalam hal tidak terjadi kesepakatan ganti rugi, yang

    secara tidak langsung menekan hak dan upaya hukum

    masyarakat adat;

    d. Bahwa dengan berlakunya Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya, Para Pemohon mengalami kerugian sepanjang

    eksploitasi dan ekspansi sumber daya alam di tanah ulayat Para

    Pemohon dimaknai frasa ”kepentingan nasional dan

    pembangunan di daerah.”;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    e. Bahwa dengan berlakunya Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya, Para Pemohon mengalami kerugian nyata

    dengan terbukanya pintu kriminalisasi pada ayat (1) yang merujuk

    pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

    f. Bahwa dengan berlakunya Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya, Para Pemohon dirugikan dengan ketidakjelasan

    frasa “dan/atau pemutihan kepemilikan tanah ulayat” yang secara

    tidak langsung memiliki peluang dalam penghapusan hak

    kepemilikan Para Pemohon terhadap tanah ulayat;

    7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan yang telah memenuhi

    kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan

    untuk menyampaikan permohonan keberatan hak uji materiil (judicial

    review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2)

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

    Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang

    berbunyi:

    "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

    dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

    berlakunya peraturan perundang-undang di bawah undang-undang

    yaitu:

    a. Perorangan warga Negara Indonesia;

    b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

    sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

    Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau

    c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

    8. Bahwa Para Pemohon ini menuntut agar Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 11 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

    lebih tinggi, yaitu:

    a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-Undangan;

    b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

    Mineral dan Batubara;

    c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

    Bumi;

    d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

    Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

    e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum; dan

    f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

    Pokok-Pokok Agraria;

    9. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar

    mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan

    kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu,

    tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga

    dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta

    mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat

    harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan Peraturan

    Perundang-undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas

    kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta

    melampaui/melebihi peraturan dasarnya (primary delegation) dan

    Undang-undang sebagai ”primary delegation” dari peraturan yang akan

    dibuat telah mendelegasikan dan atau mensub-delegasikan

    kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah;

    10. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil

    (wet in materiele zin), meskipun bentuk formalnya bukan

    undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan

    dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwewenang

    melakukan ”constitusional review of regulations”

    dan/atau ”constitutional review of executive acts”;

    11. Bahwa kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta

    mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan

    yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat

    bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;

    12. Bahwa sebagai warga negara berhak berpartisipasi dalam

    perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia

    termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam

    perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas

    Undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar

    (konstitusi) dan Peraturan Perundang-undangan dibawah

    Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta

    memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur,

    murah, dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang

    menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil

    untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

    C. Dalam Pokok Perkara;

    1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, tentang kewenangan

    Mahkamah Agung dan kedudukan Hukum (legal standing) Para

    Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

    Pokok Permohonan ini;

    2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang

    Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Bertentangan Dengan

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-Undangan;

    a. Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    merupakan bagian dalam suatu hierarki perundang-undangan

    dan materi muatannya yang terkandung di dalam peraturan

    daerah a quo haruslah mengacu atau mengikuti dan tidak

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 13 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana

    pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

    2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    (Bukti P-5)

    b. Bahwa dalam pembentukannya suatu Peraturan haruslah

    bersesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan

    perundang-undangan, antara lain:

    1) Kejelasan tujuan;

    2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

    3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

    4) Dapat dilaksanakan;

    5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

    6) Kejelasaan rumusan; dan

    7) Keterbukaan;

    Sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    c. Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terbukti

    telah melanggar asas kejelasan rumusan, karena senyatanya:

    1) Bahwa Ketentuan Umum pada Pasal 1 menimbulkan banyak

    kebingungan atau multitafsir, salah satunya adalah pada Pasal

    1 Angka (11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tentang

    Tanah Ulayat yang tidak secara terang membedakan definisi

    antara Tanah Ulayat dengan Tanah Adat sebagaimana dalam

    Pasal 1 Angka (13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

    Sehingga, penggunaan definisi Tanah Adat pada Pasal 1

    Angka (13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya itu nirfaedah;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 14 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    2) Adanya pertentangan antara Pasal 1 Angka (10) dengan Pasal

    10 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sehingga

    menimbulkan ketidakjelasan tentang definisi hak ulayat dan

    objek tanah ulayat. Adapun pertentangan tersebut terdapat

    pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

    10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    telah menegaskan yang pada pokoknya menyatakan hak

    Masyarakat adat atas sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah,

    kawasan tertentu dan apa yang terkandung di dalam dan

    diatasnya yang kepemilikan, tata cara pengelolaan dan

    pemanfaatannya diatur berdasarkan Hukum Adat, sedangkan

    pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

    10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    secara tegas menyatakan objek Tanah Ulayat meliputi tanah,

    bukit, hutan, rimba dan perairan dan/atau pesisir pantai,

    sungai, anak sungai, suak, Kuala Sungai sampai Muara

    sungai, danau, tasik, telaga, yang dikuasai oleh persukuan

    dan/atau masyarakat hukum adat setempat, termasuk

    benda-benda yang ada diatasnya kecuali bahan tambang berat

    yang ada di dalam Bumi;

    3) Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya menyebutkan:

    “..............termasuk benda-benda yang ada diatasnya kecuali

    bahan tambang berat yang ada di dalam bumi”;

    Bahan tambang berat sebagaimana yang dimaksud pada

    Pasal 10 ayat (1) di atas senyatanya tidak memiliki definisi

    yang menyebutkan apa saja yang merupakan bahan tambang

    berat tersebut. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

    2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak

    memiliki definisi terkait bahan tambang berat yang dimaksud

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 15 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sehingga, secara

    jelas tidak diketahui definisi yang menjadi rujukan pengertian

    bahan tambang berat tersebut;

    4) Bahwa selain itu, Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya yang berbunyi sebagai berikut:

    “Apabila perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada

    ayat (3) sudah berakhir, tanah ulayat wajib dikembalikan oleh

    pihak pemakai atau pengelola kepada pemilik tanah ulayat

    melalui pemegang kuasa tanah ulayat atau pemangku adat”;

    Peraturan Daerah a quo tersebut diatas, tidak menjelaskan

    maksud dari siapa itu Pihak Pemakai atau Pengelola yang

    merujuk pada ayat (3)nya, padahal senyatanya pada Ayat (3)

    tidak menyebutkan siapa itu Pihak Pemakai atau Pengelola

    sebagaimana yang berbunyi:

    “Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain dilakukan oleh

    pemegang kuasa tanah ulayat atas dasar kesepakatan

    anggota pesukuan atau masyarakat hukum adat, perjanjian

    kerjasama dibuat dihadapan Notaris dan disaksikan oleh

    kepala Desa atau Penghulu Kampung dan/atau camat dimana

    Tanah Ulayat itu Berada.”;

    5) Bahwa selanjutnya, pada Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Kemanfaatannya senyatanya terdapat ketentuan tentang

    pengecualian untuk dapat dilakukannya pemindahan hak

    kepemilikan terhadap tanah ulayat, yaitu untuk kepentingan

    nasional, pembangunan di daerah; dan/atau kehendak

    bersama seluruh anggota pesukuan dan/atau masyarakat adat

    berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi,

    tidak disebutkan definisi tentang kepentingan nasional dan

    pembangunan di daerah.

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 16 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    6) Bahwa Pasal 20 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya terdapat istilah Pemutihan Kepemilikan

    Tanah Ulayat. Definisi dari Pemutihan Kepemilikan Tanah

    Ulayat senyatanya juga tidak dijelaskan secara terang, baik

    dalam pasal ini maupun pada pasal-pasal sebelumnya,

    padahal pengertian tersebut sangat diperlukan agar tidak

    terjadi kesalahpahaman atau multitafsir serta berpotensi

    menimbulkan kerugian terhadap hak masyarakat adat terkait

    dengan pemutihan kepemilikan tanah ulayat yang dimaksud

    dalam pasal ini;

    d. Bahwa selanjutnya, materi muatan Peraturan

    Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

    a. Pengayoman;

    b. Kemanusiaan;

    c. Kebangsaan;

    d. Kekeluargaan;

    e. Kenusantaraan;

    f. Bhinneka tunggal ika;

    g. Keadilan;

    h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

    i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau

    j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

    Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    a. Bahwa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terbukti

    tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan

    keselarasan, karena senyatanya:

    1) Bahwa pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    menyebutkan:

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 17 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    “Asas kepemilikan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaan

    dan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan

    bersama persukuan/masyarakat adatnya”;

    Pasal di atas menggambarkan bahwa kepemilikan,

    pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan demi

    dan untuk kepentingan bersama persukuan/masyarakat

    adatnya dan bukan untuk kepentingan nasional ataupun

    pembangunan daerah yang disebutkan pada Pasal 16 ayat

    (1) tanpa ada penjelasan terkait kepentingan nasional

    ataupun pembangunan daerah, selain itu objek tanah ulayat

    dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa:

    “Objek tanah ulayat meliputi tanah, bukit, hutan, rimba dan

    perairan dan/atau pesisir pantai, sungai, anak sungai, suak,

    kuala sungai sampai muara sungai, danau............”;

    Bahwa hutan yang merupakan bagian dari objek tanah

    ulayat dikuatkan dengan putusan Makamah Konstitusi

    Nomor 35/PUU-X/2012 yang menekankan bahwa hutan

    masyarakat adat bukan hutan negara. Sehingga terdapat

    pertentangan yang tidak mencerminkan asas keseimbangan,

    keserasian dan keselarasan antara Pasal 2 ayat (4) dengan

    Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya;

    2) Bahwa penerapan sanksi pidana sebagaimana pada

    ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

    10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    yang berbunyi:

    “(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar

    ketentuan Pasal 11 dihukum dengan hukuman kurungan

    paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda

    sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

    rupiah);

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 18 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    (2) Setiap Pihak ketiga yang diberi kuasa pengelolaan

    tanah ulayat dengan sengaja mengakibatkan kerugian

    pada ekosistem yang berada pada tanah ulayat

    sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang Konservasi

    Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dihukum

    dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan

    dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima

    puluh juta rupiah).”;

    Penerapan sanksi pidana tersebut tidak memiliki

    argumentasi yang kuat untuk apa sanksi pidana diterapkan

    dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Terlebih

    lagi, sanksi pidana yang diterapkan merujuk pada Pasal 11

    BAB VII tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat

    dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang

    apabila dilihat dari rumusan pasalnya, maka Pasal tersebut

    menjerat orang-orang yang melanggar ketentuan pada Pasal

    11 tersebut, yang mana apabila dicari unsur “orang” dan

    “deliknya” (perbuatan) akan menambah ketidakpahaman

    atau multitafsir mengingat terdapat banyak subjek hukum di

    dalamnya serta perbuatannya pun berbagai macam dan

    ketidaksesuaian penggunaan pasal yang menjadi rujukan

    sanksi pidana;

    Selain itu, apabila dipandang dari isi dan substansinya,

    maka Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    justru lebih mengarah kepada mekanisme pemanfaatan

    tanah ulayat mengingat pasal tersebut terletak pada bab

    mengenai tata cara pemanfaatan tanah ulayat. Sehingga,

    dalam menentukan unsur dari suatu perbuatan pidana akan

    menjadi sangat sulit. Hal ini disebabkan Pasal 19 Ayat (1)

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tidak

    memberikan keterangan yang lebih spesifik tentang bagian

    mana dari Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

    10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    yang dapat diterapkan sanksi pidana;

    Menurut hukum pidana untuk menentukan suatu

    perbuatan pidana atau pemidanaan, maka harus dapat

    merincikan secara terang dan kolektif tentang unsur-unsur

    pidananya. Namun, pada Pasal 11 Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

    dan Pemanfaatannya tidak jelas mengatur tentang siapa

    yang dapat dipidana serta perbuatan apa yang dapat

    dipidana sebagaimana yang Para Pemohon uraikan di

    bawah ini:

    1) Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya;

    a) Unsur Orang/Pelaku:

    Anggota masyarakat yang memanfaatkan tanah ulayat;

    b) Unsur Perbuatan:

    Dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin

    penguasa ulayat;

    Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tata cara

    hukum adat yang berlaku;

    2) Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya;

    a) Unsur Orang/Pelaku:

    Pemerintah/Pemerintah Daerah;

    Pemilik Ulayat;

    Pemegang Kuasa Tanah Ulayat;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 20 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan;

    b) Unsur Perbuatan:

    Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan

    umum;

    Dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah

    oleh pemilik ulayat dan/atau pemegang kuasa tanah

    ulayat;

    Dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota

    masyarakat adat yang bersangkutan;

    Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    Uraian penjelasan unsur-unsur pidana dari Pasal 11 ayat (1)

    dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

    10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    tersebut diatas sebagai berikut:

    Bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan

    pihak yang melaksanakan pelepasan tanah demi

    kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 4

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum. Sehingga, Pemerintah/Pemerintah

    Daerahlah yang berpotensi untuk dapat dikenakan

    pidana;

    Bahwa selanjutnya, dibedakan unsur pelaku Pemilik

    Ulayat dan Pemegang Kuasa Tanah Ulayat, karena

    dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya terdapat kata dan/atau, yang

    bermakna dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri.

    Sehingga, Pemilik Tanah Ulayat dan Pemegang Kuasa

    Tanah Ulayat dapat dikenakan sanksi pidana jika

    memenuhi unsur perbuatan tersebut;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Pasal 19 juncto Pasal 11 ayat (2) juga membuka

    peluang kriminalisasi bagi seluruh Anggota Masyarakat

    Adat jika tidak menyepakati untuk menyerahkan tanah

    ulayat untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum;

    3) Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya;

    a) Unsur Orang/Pelaku:

    Pihak lain yang memanfaatkan tanah ulayat;

    Pemegang kuasa tanah ulayat;

    Anggota persukuan atau masyarakat hukum adat;

    Notaris;

    Penghulu Kampung;

    Camat;

    b) Unsur Perbuatan:

    Dilakukan oleh pemegang kuasa tanah ulayat;

    Dilakukan atas dasar kesepakatan anggota

    persukuan atau masyarakat hukum adat;

    Perjanjian kerjasamanya dibuat di hadapan

    Notaris dan disaksikan oleh Kepala Desa atau

    Penghulu Kampung dan/atau Camat dimana

    Tanah Ulayat itu berada.

    Uraian penjelasan unsur-unsur pidana dari Pasal 11 ayat (3)

    Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tersebut di atas

    sebagai berikut:

    Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya ini membuka peluang untuk

    dipidananya anggota persukuan atau masyarakat

    hukum adat yang tidak menyepakati untuk

    dimanfaatkannya tanah ulayat oleh pihak ketiga;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Selain itu, Notaris juga dapat dipidana jika membuat

    perjanjian kerjasama dengan tidak disaksikan oleh

    Kepala Desa atau Penghulu Kampung dan/atau Camat

    dimana tanah ulayat itu berada; dan

    Penghulu kampung serta camat juga dapat dipidana jika

    tidak menyaksikan perjanjian kerja sama penggunaan

    tanah ulayat oleh pihak ketiga pada tanah ulayat di

    daerahnya;

    1) Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya;

    a) Unsur Orang/Pelaku;

    Pihak Pemakai atau Pengelola;

    Pemilik tanah ulayat;

    Pemegang kuasa tanah ulayat atau pemangku adat.

    b) Unsur Perbuatan:

    Mengembalikan tanah ulayat apabila perjanjian

    kerjasama sebagaimana pada Ayat (3) sudah

    berakhir;

    Dikembalikan oleh pihak pemakai atau pengelola;

    Dikembalikan kepada pemilik tanah ulayat;

    Dikembalikan melalui pemegang kuasa tanah ulayat

    atau pemangku adat;

    Uraian penjelasan unsur-unsur pidana dari Pasal 11 ayat (4)

    Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya tersebut di atas

    sebagai berikut:

    Bahwa Pihak pemakai atau pengelola dapat dipidana

    jika mengembalikan tanah ulayat tidak kepada pemilik

    tanah ulayat ketika perjanjian kerjasama berakhir;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Selanjutnya, Pihak pemakai atau pengelola dapat

    dipidana jika pengembalian tanah ulayat tidak melalui

    pemegang kuasa tanah ulayat atau pemangku adat;

    Pemilik tanah ulayat dapat dipidana jika

    dikembalikannya tanah ulayat tidak oleh pihak pemakai

    atau pengelola;

    Pemilik tanah ulayat dapat dipidana jika

    dikembalikannya tanah ulayat tidak melalui pemegang

    kuasa tanah ulayat atau pemangku adat; dan

    Pemegang kuasa tanah ulayat atau pemangku adat

    dapat dipidana jika tanah ulayat yang dikembalikan

    melalui dirinya bukan dikembalikan oleh pihak pemakai

    atau pengelola;

    2) Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya, yang berbunyi:

    “Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana

    dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

    Peraturan Gubernur.”;

    Uraian penjelasan dari Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

    dan Pemanfaatannya tersebut diatas, yaitu memberikan

    peluang untuk dapat mempidana Gubernur ketika tiada

    peraturan gubernur yang diamanatkan Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

    dan Pemanfaatannya kunjung diterbitkan atau juga dapat

    mempidana pihak-pihak yang melakukan perbuatan

    sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 Peraturan

    Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah

    Ulayat dan Pemanfaatannya;

    Secara keseluruhan, urgensi penerapan sanksi pidana

    dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya perlu dipertanyakan

    karena perujukan pasal yang tidak mencerminkan asas

    keserasian dan keselarasan, sebagaimana dalam jurnal yang

    diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan judul

    Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum

    Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Peraturan

    Perundang-Undangan ditegaskan bahwa penerapan sanksi

    pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata

    dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang

    rusak oleh suatu perbuatan pidana (Bukti P-6), yang dalam hal

    ini keadilan ekologi bagi tanah ulayat yang dimiliki oleh

    masyarakat hukum adat, terlebih penjabaran terkait “pihak lain”

    dalam Pasal 11 tidak memiliki kejelasan yang menyebabkan

    perluasan makna dan ketidakseimbangan mengenai persepsi

    antara “pihak lain” dengan masyarakat adat yang dimaksud

    dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

    Selanjutnya, pada Penelitian yang diterbitkan oleh

    Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa berdasarkan

    pendapat beberapa ahli mengenai penggunaan hukum pidana,

    maka syarat Hukum Pidana/sanksi pidana dapat dijadikan

    sebagai suatu Primum Remedium, yaitu:

    1) Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak

    dapat digunakan (mercenary);

    2) Menimbulkan korban yang sangat banyak;

    3) Tersangka/terdakwa merupakan residivis ;

    4) Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (irreparable);

    5) Apabila mekanisme penegakkan hukum lainnya yang

    lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak

    dipandang;

    Dalam hal ini, pelaksanaan tata cara pemanfaatan tanah

    ulayat tidak seharusnya diterapkan sanksi pidana, selain jurnal

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 25 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    yang diterbitkan Makamah Konstitusi tersebut, mengingat

    konsepsi hukum pidana menempatkan hukum pidana sebagai

    ultimum remedium terdapat dalam Putusan Mahkamah

    Konstitusi Republik Indonesia register Perkara Nomor

    4/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

    “(i) Ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu

    tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain

    yang mana sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian

    yang lebih sedikit, (ii) ancaman pidana tidak boleh digunakan

    apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih

    merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan

    dikriminalisasi, (iii) ancaman pidana harus rasional, (iv)

    ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban,

    sesuai dengan hukum dan kompetensi (order, legitimation,

    and competence), dan (v) ancaman pidana harus menjaga

    kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran,

    keadilan prosedural dan substantif (social defence, fairness,

    procedural and substantive justice)” (Bukti P-7);

    Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat tidak

    beralasan untuk dapat menerapkan sanksi pidana dalam Peraturan

    Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

    dan Pemanfaatannya;

    Oleh karena itu, secara keseluruhan Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya terbukti bertentangan dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-Undangan;

    1. Bahwa Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Bertentangan

    dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

    Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Pasal 33 Ayat (3)

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas

    Bumi;

    Bahwa senyatanya pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah

    Provinsi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya terdapat frasa yang berbunyi:

    “………pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam

    wilayah tanah ulayat dilakukan ………………….”

    Bahwa sesungguhnya frasa bahan tambang berat tidak dikenal

    dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

    Mineral dan Batubara ataupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun

    2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga tidak dapat diketahui

    rujukan dalam penerapan pasal tersebut. Selain itu, penafsiran pasal

    ini mengakibatkan terbukanya kesempatan kepada siapapun, baik itu

    badan usaha, koperasi maupun perorangan yang telah memperoleh

    izin dari instansi Pemerintah untuk membuka kegiatan pertambangan

    diatas tanah milik masyarakat adat, –quad non- Kegiatan usaha

    pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batubara maupun

    pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas

    tanah ulayat sebagaimana Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4

    Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

    berbunyi:

    “Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada

    tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

    pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan”;

    Selanjutnya, memang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

    tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak merinci maksud

    dari “tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

    pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, akan

    tetapi pengertian tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 Ayat (3) huruf

    (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Bumi yang telah secara terang memberikan pengertian secara

    spesifik, yang berbunyi:

    “3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan

    pada:

    a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat

    umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar

    budaya, serta tanah milik masyarakat adat;

    Oleh karena itu, terbukti ketentuan Pasal 10 ayat (2)

    bertentangan dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

    2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-8) dan

    Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

    Minyak dan Gas Bumi. (Bukti P-9);

    2. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

    bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum;

    Bahwa Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

    yang berbunyi:

    “Pemegang hak tanah ulayat berkewajiban melepaskan tanah

    tersebut yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk

    kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas

    faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan

    hasil musyawarah dari peraturan perundang-undangan.”;

    Berdasarkan dari isi Pasal tersebut di atas, pemegang hak tanah

    ulayat (masyarakat adat) senyatanya diwajibkan untuk melepaskan

    tanahnya yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum. -quad

    non- pemegang hak ulayat seharusnya dapat menolak untuk

    melepaskan hak tanah ulayat, karena tidak ada penjelasan secara

    terperinci mengenai maksud “kepentingan umum” dalam Peraturan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 28 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat

    dan Pemanfaatannya;

    Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi

    Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya, juga tidak memberikan ruang bagi masyarakat adat

    untuk menolak melepaskan tanahnya untuk “kepentingan umum”,

    termasuk menolak besaran ganti kerugian. Padahal, menurut

    ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum, yang berbunyi:

    “Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau

    besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan

    keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling

    lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan

    Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).”;

    Mendasarkan pada Pasal tersebut diatas, maka secara nyata

    masyarakat adat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan

    apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau

    besarannya ganti kerugian;

    Oleh karena itu, terbukti Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah

    Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan

    Pemanfaatannya bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1)

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

    Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Bukti P-10);

    3. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10

    Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

    Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    Dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Bahwa Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau

    Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,

    yang berbunyi:

    “Dilarang memindahkan hak Kepemilikan Tanah Ulayat kecuali

    untuk kepentingan:

    a. Kepentingan Nasional;

    b. Pembangunan di Daerah; dan/atau

    c. Kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan atau

    Masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang

    berlaku.”;

    Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

    Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum tidak menjelaskan secara terang dan rinci definisi

    tentang Kepentingan Nasional dan Pembangunan di Daerah, namun

    hanya menjelaskan tentang “Kepentingan Umum” saja sebagaimana

    ketentuan pada Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

    2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

    Kepentingan Umum yang berbunyi:

    “6) Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan

    masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan

    digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”;

    dan Pasal 1 angka (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

    tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

    Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

    “6) Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan

    masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan

    digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat.”;

    Seharusnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun

    2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya harus memberikan

    definisi yang jelas terhadap “Kepentingan Nasional dan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

  • Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Mahk

    amah

    Agu

    ng R

    epub

    lik In

    done

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 30 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    Pembangunan di daerah” karena peraturan perundang-undangan

    yang lebih tinggi hanya menjelaskan pengertian “kepentingan umum”

    agar tidak