Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ... 2018/08/13 ¢  Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ... 2018/08/13 ¢  Mahkamah Agung...

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    PUTUSAN Nomor 13 P/HUM/2018

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

    Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji

    materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada tingkat pertama dan

    terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

    I. HIMYUL WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Batu Sanggan RT/RW

    002/002, Kelurahan Desa Batu Sanggan, Kecamatan

    Kampar Kiri Hulu;

    II. SUPRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anak Talang RT/RW 011/003, Kelurahan Anak

    Talang, Kecamatan Batang Cenaku;

    III. DARWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Atur Cina, Kelurahan/Desa Aur Cina, Kecamatan Batang

    Cenaku;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Aditya Bagus Santoso, S.H.;

    2. Andi Wijaya, S.H.;

    3. Samuel Sandi Giardo Purba, S.H.;

    4. Ronald Siahaan, S.H., M.H.;

    5. Boy Jerry Even Sembiring, S.H., M.H.;

    Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

    para Advokat pada Tim Advokasi Lingkungan Hidup,

    beralamat di Jalan Ahmad Yani II Nomor 7, Kelurahan

    Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari

    2018;

    Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III; Lawan

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    I. GUBERNUR PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Sukajadi,

    Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28121;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Elly Wardhani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro

    Hukum;

    2. Ardis Handayani MZ., S.H., M.H., jabatan Kepala

    Bagian Bantuan Hukum;

    3. Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub

    Bagian Litigasi;

    4. Hermanto, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

    5. Edy Yudarianto, S.H., jabatan Staf Sub Bagian

    Litigasi;

    Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

    93/SKA/III/2018, tanggal 13 Maret 2018;

    II. KETUA DPRD PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719, Tangkerang

    Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,

    Kode Pos 28128;

    Selanjutnya memberi kuasa kepada:

    1. Gusti Randa, S.H., M.H., berkewarganegaraan

    Indonesia, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor

    59, Pekanbaru, pekerjaan Advokat dan Konsultan

    Hukum;

    2. Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., CLA.,

    berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek

    Hotel Ratu Mayang Garden, Jalan Sudirman,

    Pekanbaru, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan

    Auditor Hukum;

    3. Khairul Anhar, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

    beralamat di Jalan Sudirman Nomor 719, Pekanbaru,

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau,

    berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/340/UM,

    tanggal 7 Maret 2018;

    Selanjutnya disebut sebagai Termohon I , II; Mahkamah Agung tersebut;

    Membaca permohonan Pemohon;

    Membaca Jawaban Termohon;

    Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

    tidak terpisahkan dari putusan ini;

    DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon I, II, dan III dengan surat

    permohonannya tanggal 20 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan

    Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2018 dan di register dengan

    Nomor 13 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji

    materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015

    tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dengan dalil-dalil yang pada

    pokoknya sebagai berikut:

    A. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

    1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

    Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yang

    berbunyi:

    "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

    menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

    keadilan;”

    2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang

    Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan:

    “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

    peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

    undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan

    oleh undang-undang”;

    Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Ma hk

    am ah

    A gu

    ng R

    ep ub

    lik In

    do ne

    sia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

    Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2018

    3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang

    Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

    “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

    b