Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...repository.unair.ac.id/13796/13/12. Lampiran.pdf · terjadi pembatalan secara sepihak polis asuransi jiwa yang dilakukan

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1093 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

DIREKTUR UTAMA PT ASURANSI JIWASRAYA, berkedudukan

di Jalan Ir. H. Juanda, No. 34, Jakarta Cq Branch Manager PT

Asuransi Jiwasraya Cabang Jayapura, berkedudukan di Jalan

Samratulangi No. 7 APO Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa

kepada SITI FATIMAH, dan kawan-kawan, para pejabat/pegawai

pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 9 Desember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Drs. KUSNO WIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan KPR BPD,

No. 10, Skyline Indah, RT 05, RW 04, Kelurahan Vim,

Kecamatan Jayapura Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE

(isteri Penggugat) mengikuti program asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwasraya

tempat kedudukan Tergugat sesuai polis asuransi nomor GH 0011560799

tertanggal 18 Desember 2007, atas bujukan dari Sdr. A. Ghafur (agen PT

Asuransi Jiwasraya);

Bahwa jumlah total premi asuransi jiwa adalah sebesar Rp. 84.284.200,-

(delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)

yang telah dibayar lunas dan sekaligus oleh Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE

(almarhumah/Tertanggung) sesuai surat tanda terima kuitansi nomor 0350683

tertanggal 17 Desember 2007;

Bahwa faedah asuransi yang harus dibayarkan adalah sebesar 3 x Rp

70.000.000,- atau Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PELANGGARAN ASAS UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )

MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA’

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2019 jika Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE

(Tertanggung) hidup atau jika Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal 1

Desember 2019;

Bahwa penerima faedah menurut urutan adalah Kusno Widayat/suami

Tertanggung (Penggugat) dan Andika Ezra Saputro, anak TErtanggung;

Bahwa pengisian terhadap seluruh persyaratan asuransi dilakukan oleh

Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE pada saat yang bersangkutan melaksanakan kerja

di BPD Papua dengan didampingi oleh sdr. A. Ghafur. Bahkan seluruh

persyaratan asuransi baru dapat ditandatangani oleh Ny. Sri. Suryanti Asiyah,

SE setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh oleh sdr. A. Ghafur

selaku agen asuransi PT Asuransi Jiwasraya;

Bahwa sekira bulan Januari 2008 Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE mengalami

sakit berupa pembengkakan di sekitar leher yang diperiksa oleh dr. Asep

Usmanto, Sp. B dan kemudian dirawat inap selama 1 (satu) minggu di Rumah

Sakit Tk III Marthen Indey Jayapura. Selanjutnya atas pertimbangan

keterbatasan peralatan di Jayapura, Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE kemudian

dirujuk (dievakuasi) ke Rumah Sakit Darmais Jakarta dan Rumah Sakit Pusat

Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta;

Bahwa setelah dirawat selama 3 (tiga) minggu di Jakarta pada tanggal 14

Februari 2008 Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE meninggal dunia di Rumah Sakit

Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta karena sakit (pembengkakan

kelenjar leher) sesuai surat keterangan meninggal dunia yang ditandatangani

oleh dr. Asep Usmanto, Sp. B dan kemudian telah dikuburkan pada tanggal 15

Februari 2008 di tempat pemakaman umum Desa Grabag, Kabupaten

Purworejo, Jawa Tengah;

Bahwa oleh karena Ny. Sri Suryanti Asiyah, SE telah meninggal dunia

pada tanggal 14 Februari 2008 selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2008 Penggugat

mengajukan klaim ke PT Asuransi Jiwasraya Branch Jayapura guna meminta

pembayaran faedah asuransi sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta

rupiah) sesuai ketentuaan dalam polis asuransi yang ditandatangani oleh sdr.

Bambang Sudrajad, MSc, FSAI, AAAIJ selaku Direktur PT Asuransi Jiwasraya

dan sdr. Rakhel Ayomi selaku Branch Manager PT Asuransi Jiwasraya, kantor

cabang Jayapura;

Bahwa atas pengajuan klaim oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah

memenuhi kewajibannya dan membatalkan secara sepihak perjanjian asuransi

polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE serta

menyatakan akan mengembalikan premi yang telah disetor sebesar Rp

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1093 K/Pdt/2010





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


84.284.200,- (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua

ratus rupiah) dengan alas an tidak dapat diterima secara hokum sesuai surat

nomor 073.SM-URC.PP2.062008 tertanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani

oleh sdr. Fahmi Harris selaku Kepala Devisi Underwriting, Retail & Corporate;

Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 10 Juli 2008 menjawab surat

dari Tergugat tersebut dan menyatakan keberatan atas pembatalan secara

sepihak perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti

Asiyah, SE untuk selanjutnya meminta Tergugat tetap melaksanakan

kewajibannya untuk membayarkan klaim asuransi tersebut, akan tetapi

Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak membayarkan klaim asuransi

tersebut sesuai suratnya nomor 085/Jiwasraya/T/0808 tertanggal 21 Agustus

2008 yang ditandatangani oleh sdr. Indra Catarya Situmeang, MSc, FSAI selaku

Direktur Pertanggungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Bahwa atas tindakan Tergugat ini Penggugat kemudian menyampaikan

somasi tertanggal 10 Septemeber 2008 dan meminta Tergugat untuk

membayarkan klaim asuransi dan apabila Tergugat tidak memenuhi

kewajibannya, maka Penggugat akan menempuh jalur hukum antara lain

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa atas somasi ini Tergugat tetap pada pendiriannya, menyatakan

klaim polis nomor GH-001560799 menjadi batal/dibatalkan, sehingga Tergugat

menolak klaim yang diajukan Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat dengan membatalkan secara sepihak

perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah,

SE adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Sedangkan perbuatan tidak membayarkan faedah asuransi sebesar Rp

210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sesuai polis asuransi nomor GH-

001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE dan hanya mengembalikan premi

yang telah disetor sebesar Rp 84.284.200 (delapan puluh empat juta dua ratus

delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) adalah perbuatan wanprestasi

sebagaimana diatur Pasaol 1338 KUHPerdata;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat

mengalami kerugian materil berupa:

a. hilangnya potensi keuntungan yang akan diraih seandainya Penggugat

telah menerima pembayaran klaim asuransi dari Tergugat sejak bulan

Februari 2008 sampai dengan saat ini sebesar Rp 210.000.000,- (dua

ratus sepuluh juta rupiah), yang apabila dihitung dengan nilai bunga Bank

saat ini maka kerugian yang dialami sampai dengan bulan Oktober 2008






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


adalah sebesar Rp 210.000.000,- x 1 % x 7 = Rp 14.700.000,- (empat

belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan ini yang

diperkirakan sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

sehingga jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar

Rp 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan negeri nanti,

perlu ada jaminan agat Tergugat memenuhi kewajibannya, sehingga pengadilan

perlu menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan

putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo

dijatuhkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara a quo;

Bahwa perkara ini merupakan perkara yang sangat jelas pembuktiannya,

sehingga putusan pengadilan negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu

sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama

Sri Suryanti Asiyah, SE adalah sah demi hukum;

3. menyatakan pembatalan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799

atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE secara sepihak oleh Dirut PT Asuransi

Jiwasraya Cq Branch Manager PT Asuransi Jiwasraya Cabang Jayapura

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan klaim asuransi kepada

Penggugat sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

sesuai polis asuransi nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti

Asiyah, SE secara kontan dan sekaligus;

5. Menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh

Penggugat sebesar Rp 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus

ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara

tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara

ini, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo dijatuhkan sampai

dengan Tergugat dapat melaksanakan putusan dalam perkara a quo;






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding dan kasasi (uit

voerbaar bij voorraad);

Atau apabila Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat karena

Penggugat sebagai penerima faedah tidak dapat begitu saja

menyampingkan perikatan yang telah diperjanjikan oleh Tertanggung

kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan kesehatan

calon Tertanggung yang merupakan persyaratan untuk mengadakan

perjanjian asuransi jiwa pada alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila kemudian ternyata bahwa keterangan yang saya berikan tersebut

diatas tidak menurut keadaan yang sebenarnya atau terdapat hal-hal yang

sebenarnya saya ketahui tetapi tidak saya terangkan, maka PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi

berdasarkan syarat-syarat umum polis asuransi jiwa yang berlaku dank

arena itu dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak manapun juga;

Bahwa selanjutnya didalam surat permintaan asuransi jiwa yang

merupakan dasar untuk mengadakan perjanjian asuransi jiwa dan menjadi

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polis, Tertanggung menyatakan

sebagai berikut: “Dengan ini saya/kami sebagai calon pemegang polis

dan/atau calon Tertanggung atas nama diri sendiri dan semua orang,

perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau

tuntutan terhadap pertanggungan yang dimohonkan ini, menyatakan setuju

bahwa: point 3. Semua pernyataan dan jawaban yang diberikan dalam

formulir permohonan ini, dalam daftar pernyataan atau dokumen-dokumen

lainnya yang telah dilengkapi sehubungan dengan permohonan ini dan

semua keterangan serta jawaban yang diberikan kepada pemeriksa

kesehatan adalah lengkap dan benar serta menjadi dasar dari kontrak

saya/kami dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apabila di kemudian

hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar atau palsu dari surat

permintaan asuransi dan keterangan kesehatan/laporan kesehatan yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal itu disebabkan






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kesengajaan saya dan atau dari Tertanggung, maka PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi yang telah

diadakan atau menolak pembayaran faedah asuransi;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian klaim diketahui bahwa TErtanggung

pernah memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dan telah menjalani

operasi pengangkatan payudara (mastektomi) sebelum masuk asuransi, dan

hal tersebut bertentangan/berbeda dengan perjanjiannya sebagaimana

tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai penerima faedah tidak

mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat,

karena tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

berdasarkan perikatan hukum yang dibuat oleh Tertanggung dengan

Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak

memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak memenuhi kapasitas

sebagai Penggugat sehingga telah menyebabkan gugatan yang diajukan

Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum. Bahwa hal ini sesuai dengan

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1986 yang

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak

memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan

hukum;

2. Gugatan kabur (obscuur libel);

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel)

karena telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan

melawan hukum dalam gugatannya;

Bahwa wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian antara kedua belah

pihak, dan perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat perjanjian

sebagaimana digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. JAdi wanprestasi

terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali,

atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memeuhi prestasi yang

dijanjikan secara layak, sedangkan perbuatan melawan hukum menurut

Pasal 1365 KUHPerdata lahir akibat dari perbuatan orang, jadi tidak perlu

adanya perikatan terlebih dahulu;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak pernah

membuat suatu kontak dan/atau perjanjian apapun dengan Tergugat

dan/ataupun sebaliknya, sehingga tidak satupun pyang harus dituntut oleh

Penggugat agar dipenuhi oleh Tergugat. Penggugat hanyalah penerima

faedah yang haknya tergantung dari konsekuensi yuridis yang timbul dari






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perjanjian atau perikatan hukum yang dibuat antar Tertanggung dengn

Tergugat, sedangkan secara de facto perjanjian yang dibuat oleh

Tertanggung tidak memenuhi syarat yang diamanatkan dalam Pasal 1320

KUHPerdata karena bertentangan dengan SKKCT dan surat permintaan

asuransi point angka 3 sebagaimana telah diuraikan di atas. Dan oleh sebab

itu pertanggungannya haruslah dibatalkan menurut Pasal 251 KUHD;

Bahwa lebih daripada itu Penggugat telah menuntut dalam petitum

gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum

dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayarkan klaim asuransi

Penggugat dan juga harus mengganti kerugian yang dialami oleh

Penggugat;

Bahwa gugatan yang kabur dan tumpang tindih positanya dan

bertentangan antara posita dengan petitum seperti ini haruslah dinyatakan

tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini;

3. Posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat disebutkan agar Tergugat

dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum no. 3),

namun didalam posita gugatannya (no. 13), Tergugat dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan

wanprestasi, sehingga antara posita dan petitum gugatan yang dibuat oleh

Penggugat tidak benar secara hukum acara/tertib beracara, karena hal-hal

yang diminta didalam petitum berbeda dengan apa yang telah dikemukakan

didalam posita. Hal mana sesuai dengan yurisprudensi MA No. 67

K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “Bahwa karena petitum

tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan/posita, maka permohonan kasasi

tidak dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri

dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah

menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik

(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa tindakan Penggugat Konvensi yang telah menyatakan di media

massa cetak Cenderawasih Pos dengan judul “Tak bayar klaim, Jiwasraya

dipolisikan” serta “Manajemen asuransi Jiwasraya dipolisikan” adalah tindakan

yang sangat-sangat telah merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai

perusahaan provid yang bergerak di bidang bisnis asuransi;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut secara nyata-nyata telah






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


membentuk opini publik yang berdampak langsung terhadap keragu-raguan dan

bahkan ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap kredibilitas dan

profesionalisme Penggugat, khususnya dalam bisnis asuransi yang digelutinya;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi dimaksud, maka Penggugat

Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memebrsihkan serta

memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan cara membuat

pernyataan maaf dan dimuat pada media massa cetak yang sama serta media

elektronik: RRI Nusantara V Jayapura, TV MP, Lensa Papua TV serta TOP TV

dan disiarkan selama 1 (satu) munggu penayangan;

Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan tuntutan

Penggugat Rekonvensi, maka atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut,

Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menghukum TErgugat Rekonvensi membayar

kerugian terhadap prospek bisnis Penggugat Rekonvensi yang jika diperkirakan

perhitungannya dengan uang rupiah adalah sebesar Rp 1 milyar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi

mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena berdasarkan

hukum;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembatalan perjanjian asuransi/polis nomor GH-001560799

adalah sah dan berdasarkan hukum;

3. Memerintahkan Penggugat untuk menerima total premi asuransi jiwa

sebesar Rp 84.284.200,-;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah membuat pernyataan pers

dalam media massa cetak Cenderawasih Pos adalah tindakan yang telah

merugikan Penggugat karena berdampak langsung terhadap kredibilitas

dan profesionalisme Penggugat di bidang bisnis asuransi;

3. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membuat pernyataan maaf

dan dimuat pada media massa cetak yang sama serta media elektronik:






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


RRI Nusantara V Jayapura, TY MP, Lensa Papua TV serta TOP TV dan

disiarkan selama 1 (satu) minggu penayangan;

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian terhadap prospek bisnis

Penggugat yang jika diperkirakan perhitungannya dengan uang rupiah

adalah sebesar Rp 1 milyar, jika Tergugat tidak memenuhi tuntutan

Penggugat tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya perkara ini;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 81/Pdt.G/2008/PN.JPR, tanggal 7 April

2009, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan perjanjian asuransi polis nomor GH-001560799 atas nama

Sri Suryanti Asiyah, SE, sah demi hukum;

- Menyatakan tindakan Tergugat membatalkan perjanjian asuransi polis

nomor GH-001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, SE secara sepihak

adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai faedah asuransi

kepada Penggugat sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta

rupiah) sesuai dengan polis asuransi nomor GH-001560799 atas nama

Sri Suryanti Asiyah, SE;

- Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

sebesar 1 % x Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan

terhitung sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan Tergugat

membayar faedah asuransi tersebut kepada Penggugat secara tunai;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp

156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jayapura dengan putusan No. 36/PDT/2009/PT.JPR, tanggal 21 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2009, kemudian terhadapnya

oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 9 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara

lisan pada tanggal 11 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte

pernyataan permohonan kasasi No. 81/PDT.G/2008/PN.JPR yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana disertai dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28

Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jayapura pada tanggal 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hokum dan tidak sesuai

dengan fakta persidangan;

1. Bahwa Judex Faxti telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan

Judex Faxti tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dimana perkara

yang sebenarnya adalah permasalahan hukum antara Ibu Sri Suryanti

Asiyah (istri Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi mengenai

hubungan pertanggungan (asuransi jiwa) yang didasarkan pada perjanjian

asuransi yang disebut "Polis". Dan menurut hukum dan tegas dinyatakan

dalam undang-undang bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sebagaimana

yang dimaksud pada Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga dengan demikian

ketentuan yang ada pada Polis harus ditaati oleh Pemohon Kasasi maupun

Termohon Kasasi selaku ahli waris Ibu Sri Suryanti Asiyah (Aim);






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Bahwa terhadap hubungan pertanggungan ini Pemohon Kasasi telah

memutuskan klaim meninggal dunia Polis No. GH-001560799 a/n Sri

Suryanti Asiyah tidak dibayarkan dan menyatakan batal demi hukum Polis

No. GH-001560799 yang berakibat dikembalikannya premi yang telah

disetor sebesar Rp 84.284.200,- kepada ahli waris (Termohon Kasasi)

karena Ibu Sri Suryanti Asiyah sebagai Pemegang Polis/Tertanggung tidak

memberikan keterangan/informasi yang benar kepada Pemohon Kasasi

selaku Penanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan

Surat Keterangan Kesehatan (SKK) yang menjadi dasar perjanjian asuransi

jiwa (vide bukti T-16 dan T-31);

3. Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan

Pasal 2 ayat (2) dan (3) yang tercantum pada Polis No. GH-001560799 (vide

bukti T-1), dinyatakan:

Pasal 2, syarat- syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan :

(2) Semua keterangan, pernyataan dan kesanggupan yang dicantumkan

dalam Surat Permintaan dan formulir-formulir lainnya yang telah

ditandatangani oleh calon pemegang Polis dan atau calon Tertanggung,

menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa;

(3)Jika kemudian ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan

yang diberikan seperti dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak benar atau

palsu maka perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau

menolak klaim uang asuransi tanpa pembayaran suatu apapun kecuali

jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan

Perusahaan;

Hal mana juga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang bertaku

yaitu : Pasal 251 (Kitab Undang-undang Hukum Dagang): "Semua

pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian

keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan

itikad balk, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan

diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila

penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu,

membuat pertanggungan itu batal";

4. Tidak benar pertimbangan Judex Faxti yang hanya mempertimbangkan bukti

P-11 jo. T-30 (seharusnya T-31) masing-masing berupa Surat Keterangan

Kesehatan calon Tertanggung pada angka III tentang Riwayat Kesehatan

calon Tertanggung Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE., dan dinyatakan telah

memberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa yang






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bersangkutan pernah/sedang mengidap penyakit kanker/tumor;

5. Bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 17 Desember

2007, tidak hanya menyangkut kesehatan yang pernah diderita oleh calon

Tertanggung, namun pertanyaan yang bersifat penting lainnya tentang

riwayat pengobatan ataupun perawatan kesehatan calon Tertanggung

termasuk pernah atau tidaknya calon Tertanggung dioperasi. Dan pada

angka V dan VI Surat Keterangan Kesehatan tersebut ternyata calon

Tertanggung tidak memberikan/informasi yang benar, dimana Ibu Sri

Suryanti Asiyah (Alm.) menyatakan tidak pernah memeriksakan kesehatan

pada dokter, dirawat di rumah sakit, sanatorium atau tempat istirahat lain

karena sakit atau pemulihan kesehatan dalam 5 tahun terakhir dan tidak

pernah dioperasi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang terdapat

dalam Polis maupun KUHD Pemohon Kasasi membatalkan Polis No. GH-

001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah, yang berakibat pada

pengembalian premi yang telah disetor;

6. Bahwa hubungan pertanggungan antara Pemohon Kasasi dengan

Tertanggung Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) mulai berjalan pada tanggal 1

Desember 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sesuai yang

tercantum pada Polis No. GH-001560799, sedangkan Ibu Sri Suryanti

Asiyah (Alm) pernah dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Kanker Dharmais

Jakarta karena menderita penyakit kanker payudara (Ca. Mammae) pada

tanggal 7 Mei 2007 sebagaimana bukti T-34 (surat dan Rumah Sakit Kanker

Dharmais Jakarta) dan bukti T-35 (surat dari RSPAD Gatot Soebroto

Jakarta);

7. Bahwa dengan tidak cermatnya pertimbangan Judex Faxti dalam memeriksa

bukti-bukti serta fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan

membuat ketidakadilan dan merugikan Pemohon Kasasi, sehingga

pertimbangan Judex Faxti yang hanya mempertimbangkan sebagian fakta

bahwa Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) telah memberitahukan kondisi

kesehatannya (pernah/sedang mengidap penyakit kanker) adalah suatu

pertimbangan yang tidak benar;

8. Bahwa sesunguhnya di dalam proses penutupan/masuk sebagai calon

Pemegang Polis/Tertanggung, Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) diterima oleh

Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi serta menandatangani Surat

Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Keterangan Kesehatan (SKK)

secara benar agar Penanggung/perusahaan asuransi dapat memberikan

faedah asuransi atas resiko yang terjadi pada Tertanggung. Berdasarkan






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


keterangan-keterangan dan informasi yang dibuat oleh Ibu Sri Suryanti

Asiyah (Alm) dalam SPAJ dan SKK tersebut, maka Pemohon Kasasi pada

saat itu percaya dan yakin atas keterangan yang diberikan Ibu Sri Suryanti

Asiyah (Alm) yang selanjutnya Pemohon kasasi bersedia menerimanya

sebagai Pemegang Polis/Tertanggung;

Bahwa apabila kemudian terdapat ketidakbenaran dalam setiap

penjelasan atau keterangan mengenai kondisi diri yang diberikan oleh calon

pemegang polis/Tertanggung kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon

Kasasi dapat membatalkan polis yang telah dibuat, sebagaimana yang

tecantum dalam Pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum asuransi jiwa

perorangan karena pemegang polis/Tertanggung telah melanggar prinsip

itikad baik (utmost good faith) dalam perjanjian;

9. Bahwa sesuai Pasal 251 KUHD serta prinsip itikad baik (utmost good faith)

dalam perjanjian asuransi jiwa adalah syarat yang ditekankan dan harus

dipenuhi oleh pemegang polis atau Tertanggung untuk memberikan

keterangan yang sebenar-benarnya tentang kondisi yang ada pada saat

masuk asuransi atau membuat perjanjian asuransi, agar Penanggung/

perusahaan asuransi dapat memberikan faedah asuransi atas resiko yang

terjadi pada Tertanggung;

Oleh karena itu jelas bahwa dan Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) sebagai

pemegang polis/Tertanggung telah memberikan keterangan yang tidak

benar kepada Pemohon Kasasi sebagaimana SPAJ dan SKK yang

disampaikan kepada Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berhak

membatalkan Polis No, GH-001560799 sesuai dengan perjanjian/polis;

10.Bahwa dengan demikian Judex Faxti telah salah menerapkan hukum dan

melakukan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta

persidangan, sehingga pertimbangan hukum Judex Faxti yang menyatakan:

bahwa tidak ada fakta hukum yang membuktikan Tertanggung Ibu Sri

Suryanti Asiyah (Alm) telah melakukan pelangaran ternadap syarat-syarat

umum polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) dan

ayat (3) Perjanjian Asuransi Polis No. GH-001560799 adalah tidak benar

menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan kembali oleh

yang terhormat Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara kasasi.

11.Bahwa bukti lain Judex Faxti telah salah menerapkan hukum dan lalai

melihat fakta persidangan yaitu dimana telah diakui sendiri oleh Termohon

Kasasi/Penggugat bahwa Ibu Sri Suryanti Asiyah (Alm) pernah

memeriksakan kesehatan pada dokter/dirawat di rumah sakit dan menjalani






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


operasi karena penyakit kanker payudara (Ca. Mammae) sebagaimana pada

repliknya tertanggal 3 Desember 2008 yang dijelaskan seolah-olah Ibu Sri

Suryanti Asiyah (Alm) melakukan kesalahan dalam pengisian Surat

Keterangan Kesehatan pada angka V dan VI yang dipersyaratkan;

12. Bahwa pengakuan merupakan fakta/bukti sempurna menurut hukum (Pasal

176 HIR) dan pengakuan di muka hakim juga merupakan pembuktian yang

sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdata, oleh

karenanya maka terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

bahwa Judex Faxti tidak cermat dalam memutus perkara a quo yang

terkesan berat sebelah serta tidak adil;

13. Bahwa fakta lain dalam putusan Judex Faxti (putusan Pengadilan Negeri

halaman 23 alinea ketiga) dinyatakan tidak ada alat bukti yang dapat

membuktikan bahwa Tertanggung Alm. Sri Suryanti Asiyah, SE telah

menjalani operasi pengangkatan payudara (mastektomi) pada tanggal 7 Mei

2007 atau sebelum Tertanggung masuk asuransi tanggal 1 Desember 2007

adalah bentuk pengabaian bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon

Kasasi. Karena senyatanya bahwa bukti T-35 dan T-36 (Surat Keterangan

Medis dokter Nyoto W. Astoro, Sp.PD dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta

dan dokter Noorwati Supadyo, Sp.PD dari RS Kanker Dharmais Jakarta)

yang merupakan bukti medis hasil penelitian klaim tertulis secara jelas

sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan medis dari Dr. Nyoto W. Astoro, Sp.PD pada

RSPAD Gatot Subroto Jakarta tanggal 15 Juni 2008 (bukti T-35)

disebutkan:

Riwayat penyakit dan pengobatan Ibu Sri Suryanti Asiyah : "Pasien Ca.

Mammae Std IV mastektomi di Surabaya dengan sindroma venacava

superior pindahan dari RS Dharmais pasca radioterapi emergensi untuk

sindrom venacava superior";

Sejak kapan penyakit tersebut diketahui: "Pasien sesak sejak 15 hari,

bengkak pada leher. PA: 7/5/2007 dari mastektomi: Phylloides Tumor

Malignan";

Nama dan alamat dokter yang merujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta:

"Dr. Noorwati Supadyo, SPd. — RS Kanker Dharmais";

2. Berdasarkan keterangan medis dari Dr Noorwati S., pada RS Kanker

Dharmais Jakarta tanggal 13 Juni 2008 (bukti T-36) disebutkan:

Riwayat Penyakit Ibu Sri Suryanti Asiyah: datang dengan sesak. Rawat

dengan sejawat dr Paru dengan VCSS dan riwayat Ca Mammae






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Phylloides dengan meta Paru. Pasien diradiasi untuk life saving;

Riwayat pengobatan sebelumnya: Dx: Ca Mammae Phylloides;

Sejak kapan penyakit tersebut di ketahui: Februari 2007 — Masektomi

dekstra;

3. Atas keterangan medis kedua dokter tersebut di atas sesungguhnya telah

menjelaskan bahwa:

a. Ibu Sri Suryanti Asiyah datang ke RS Kanker Dharmais Jakarta

dengan keluhan sesak. Dirawat bersama antara dokter spesialis

penyakit dalam (internist) dan dokter spesialis penyakit paru, dengan

diagnosa Vena Cava Superior Syndrome (VCSS) dan riwayat Ca

Mamma Phylloides suspek metastase paru (riwayat penyakit kanker

payudara yang diduga telah menyebar ke paru) yang dapat

menyebabkan gejala VCSS. Kemudian pasien telah dilakukan radiasi

(penyinaran) atas penyakit kanker payudaranya yang telah menyebar

untuk life saving;

b. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya diketahui bahwa Ibu Sri

Suryanti Asiyah menderita penyakit kanker payudara (Ca Mamma)

sejak Februari 2007 dan telah dilakukan operasi pengangkatan

payudara sebelah kanan (Mastectomy Dextra) di Surabaya. Hasil

pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) tanggal 7 Mei 2007 dari

Mastectomy (operasi pengangkatan payudara) adalah Phylloides

Tumor Malignant (berjenis tumor ganas);

c. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada diri Ibu Sri Suryanti

Asiyah telah menderita penyakit kanker payudara dan telah dilakukan

operasi pengangkatan payudara sebelah kanan (Mastectomy Dextra)

yang berlangsung sebelum Ibu Sri Suryanti Asiyah masuk asuransi

atau menjadi Tertanggung Jiwasraya (keterangan : mulai asuransi per

1 Desember 2007);

14. Bahwa fakta hukum tersebut di atas secara nyata-nyata telah membuktikan

putusan Judex Facti adalah putusan yang tidak cermat, tidak lengkap dan

bahkan bertentangan dengan hukum pembuktian karena tidak seksama dan

rinci dinilai dan dipertimbangkan sebagai fakta yang ditemukan di

persidangan, sehingga cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim

Agung pemeriksa perkara kasasi membatalkan putusan yang dimohonkan

kasasi ini;

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan putusan






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dinyatakan tidak cukup

pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan putusan

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi setelah menguraikan keterangan

saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan

Penggugat tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti lawan

(tegen bewijs) yang diajukan Tergugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara

Perdata, halaman 700-800);

Putusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam

peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Judex Faxti dalam putusannya tidak memiliki pertimbangan hukum

yang lengkap, tidak cermat dan atau kurang cukup (onvoldoende

gemotiveerd) karena telah lalai mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi

dipersidangan juga tidak memuat alasaan-alasan dan dasar-dasar putusan

dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu

yang bersangkutan dengan perkara yang diputus;

16. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa: (1) "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan

dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal tersebut juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Rl

No.443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 serta yurisprudensi Mahkamah

Agung Rl No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang

menyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan secara yuridis dapat

dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi;

17. Bahwa Judex Facti tidak melakukan/mencantumkan ketentuan hukum yang

ada dalam putusannya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, oleh

karenanya berarti Judex Facti tidak melakukan asas-asas peradilan yang

benar sebagaimana diatur serta diamanatkan dalam perundang-undangan

yang berlaku;

Putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah

Agung RI No. 882 K/Sip/1974, tanggal 24 Maret 1976 dan No. 1001 K/Sip/72,

tanggal 17 Januari1973;

18.Bahwa pertimbangan Judex Facti (pada halaman 25 alinea ke empat

putusan Pengadiian Negeri) dinyatakan bahwa : " ... dan menurut pendapat

Majelis jumlah keuntungan sebesar 1% x Rp 210.000.000,- untuk setiap

bulannya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


patut dan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan pula sesuai dengan

petitum subsidair ex aequo et bono gugatan Penggugat, kerugian kehilangan

keuntungan tersebut harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung

sejak 14 Februari 2008 sampai dengan Tergugat membayar lunas faedah

asuransi tersebut kepada Penggugat";

19.Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan

prinsip rule of law sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976 yang

menegaskan dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan

subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah

mengabulkan petitum primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan

menggunakan kebebasan dalam mengadili dengan jalan mengabulkan

petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair (M. Yahya

Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 802);

20.Bahwa selain itu putusan dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di

atas nyata-nyata telah melanggar asas ultra petitum, karena telah

mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, oleh

karena itu harus dibatalkan. Majelis Hakim telah bertindak melampaui

kewenangannya dengan memutus perkara melebihi dari apa yang diminta,

karenanya pertimbangan Judex Facti jelas telah bertentangan dengan

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1001K/Sip/72 yang

isinya melarang bagi Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta

atau yang melebihi dari pada yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 20 :

bahwa alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dalam

memori kasasinya hanya berupa pengulangan dan penilaian atas hasil

pembuktian yang menjadi wewenang Judex Facti, dimana Judex Facti/

Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah

dengan benar menilai dan mempertimbangkan keberatan tersebut serta

dengan benar menerapkan hukum;

2. bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti

(Pengadilan Negeri) sudah dengan benar dalam pertimbangan hukum,






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dimana si Penanggung (perusahaan asuransi) pada waktu

penandatanganan polis asuransi harus terlebih dahulu meng-cross check

kebenaran data Tertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi,

apalagi (quod non) payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa

dengan penandatanganan polis, Penanggung mengakui/menyatakan

kebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

bahwa putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan

Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi : DIREKTUR UTAMA PT ASURANSI JIWASRAYA tersebut

harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan :

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMA

PT ASURANSI JIWASRAYA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2010 oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH,

MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH, MS dan Prof. DR. Mieke Komar, SH,

MCL, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim Anggota: K e t u a:






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Ttd./ Ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH, MS DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH

Ttd./

Prof. DR. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya:

1. Meterai................................. Rp 6.000,-

2. Redaksi................................ Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi............... Rp 493.000.-

J u m I a h............................. Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH

NIP. 040 044 809






Documents

Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik ...repository.unair.ac.id/13796/13/12. Lampiran.pdf · terjadi pembatalan secara sepihak polis asuransi jiwa yang dilakukan