Keputusan Mahkamah Agung

  • Upload
    dedy-js

  • View
    250

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    1/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    P U T U S A N

    No. 2629 K/Pdt/2003

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    M A H K A M A H A G U N G

    memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

    berikut dalam perkara :

    1. HASYIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/15 Surabaya;

    2. SURATMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/5 Sura-

    baya ;

    3. P. SAKIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/26 Surabaya

    4. MATSUKRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/17 Surabaya

    5. SABAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/22 Surabaya ;

    6. BEDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/15 Surabaya;7. MADARI KASNAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/

    26 Surabaya;

    8. RIPAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/30 Surabaya ;

    9. NASUPA, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/17 Surabaya;

    10. JAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/25 Surabaya ;

    11. SUJONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/17 Surabaya ;

    12. E S A M, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/7 Surabaya ;

    13. SRIWAHYUNI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/11 A

    Surabaya ;

    14. KASTAHIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/26 Sura-

    baya ;

    15. SAYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/14 Surabaya;

    16. TASIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/40 Surabaya ;

    17. PARIYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/8 Surabaya ;

    18. MARIASIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/6 Sura-

    baya ;

    19. MAYSAROH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/8 Sura-

    baya ;

    20. KUSNAN WIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/1

    Surabaya

    21. MOH. ROFII, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/12 Sura-

    baya ;

    22. A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/20 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    2/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    23. M. BASORI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/21 Sura-

    baya ;

    24. SALEH, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/23 Surabaya ;

    25. SUPAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/6 Surabaya ;

    26. WARTAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/17 Surabaya ;27. SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/34

    Surabaya ;

    28. MAKELAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/4 Surabaya ;

    29. MISRAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/32 Surabaya;

    30. SUDJADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/2 Surabaya;

    31. MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/35 Surabaya ;

    32. SUJITO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/24 Surabaya ;

    33. SARIPIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/5 Surabaya ;

    34. RADJIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/7 Surabaya ;

    35. NOTO LEGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/26

    Surabaya ;

    36. M A I L, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/30 Surabaya ;

    37. MARSID, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/15 Sura-

    baya ;

    38. NGATENI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/27 Surabaya ;

    39. KARWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/26 Surabaya ;

    40. KARTIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/32 Sura-

    baya ;

    41. BAKRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/33 Surabaya ;

    42. MATSONI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/36

    Surabaya ;

    43. NGATUMI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/39

    Surabaya ;

    44. SANADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/35

    Surabaya ;

    45. DULADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/5 Surabaya ;

    46. SUBIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/10

    Surabaya;

    47. NIDIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/14 Surabaya ;

    48. MAHMUD, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/19 Sura-

    baya ;

    49. L O S O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/7 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    3/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    50. SAFAATI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/22

    Surabaya ;

    51. TARMONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/2

    Surabaya ;

    52. P. RODIAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/24Surabaya ;

    53. MASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/25 Surabaya;

    54. MARWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/40 Surabaya;

    55. KARLIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/29 Surabaya ;

    56. SUCIPTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/27 Surabaya ;

    57. SABIYAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/12 Surabaya ;

    58. SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/12 Surabaya;

    59. MOCH. KUSRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/12

    Surabaya ;

    60. AMARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/14 Surabaya

    61. APAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/1 Surabaya ;

    62. A B U, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/2 Surabaya

    63. SODIKIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/16 Sura-

    baya ;

    64. KAMIDJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/29 Sura-

    baya ;

    65. REDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/17 Surabaya ;

    66. SUMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/21 Surabaya;

    67. SURAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/35 Sura-

    baya ;

    68. HUSEN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/29 Sura-

    baya ;

    69. TOYAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/11 A Sura-

    baya ;

    70. SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/3 Sura-

    baya ;

    71. TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;

    72. KUSNAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/19 Surabaya;

    73. SABAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/18 Surabaya;

    74. KASMIDJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/6

    Surabaya;

    75. TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/17 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    4/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    76. MOH. SYAMSUL A., bertempat tinggal di Jalan Yuka I/4

    Surabaya ;

    77. KODRAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka XII/7 Surabaya ;

    78. ADENAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/12 Sura-

    baya ;79. KASMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/8

    Surabaya ;

    80. RATIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/22 Surabaya ;

    81. H A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/6 Surabaya ;

    82. MINTARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/9

    Surabaya ;

    83. SAMIADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/12

    Surabaya ;

    84. DASLAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/19 Sura-

    baya ;

    85. S R I Y O, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/21 Surabaya ;

    86. SUWARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/3 Sura-

    baya ;

    87. H A S A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/38

    Surabaya ;

    88. MARDJU, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/34 Surabaya ;

    89. S A T A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/12

    Surabaya ;

    90. MATAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/10 Sura-

    baya ;

    91. SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/24 Sura-

    baya ;

    92. A S A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IVI/29 Surabaya ;

    93. SULKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/4 Surabaya ;

    94. A M I R, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/2 Surabaya;

    95. MURTIASIH, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/15 Sura-

    baya ;

    96. SARTIAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/12 Surabaya ;

    97. MOH. SULKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/1

    Surabaya;

    98. SANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/32 Surabaya ;

    99. YAKUB, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/25 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    5/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    100. SANAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/33 Surabaya ;

    101. MARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/38 Surabaya ;

    102. SUWANDAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/35

    Surabaya;

    103. KASMIRAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/25 Sura-baya ;

    104. MUNADJAB, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/36 Sura-

    baya ;

    105. KARMONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/28 Sura-

    baya ;

    106. HERIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI A/14

    Surabaya ;

    107. WADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/34 Surabaya;

    108. WASURIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/31 Sura-

    baya ;

    109. SUKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/37

    Surabaya ;

    110. KOMARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/16 Sura-

    baya ;

    111. LUKAS, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/7 Surabaya ;

    112. MUKADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/3 Surabaya ;

    113. NURTAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/28 Sura-

    baya ;

    114. KARTO DENAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/39

    Surabaya ;

    115. MOH. ASARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/39 Sura-

    baya ;

    116. SURIPNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/8 Surabaya ;

    117. RABIS, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/10 Surabaya ;

    118. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/2 Surabaya;

    119. SUGRIWO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/8 Surabaya;

    120. P. SAPAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/40 Surabaya;

    121. SUDARPO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/26 Sura-

    baya ;

    122. MARSILAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/3 Surabaya;

    123. SAWIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/28 Surabaya ;

    124. KARIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/23 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    6/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    125. SUPADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/6 Surabaya ;

    126. SUDARMADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/16

    Surabaya;

    127. SUMAKMUR, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/22

    Surabaya ;128. R I D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/20 Surabaya;

    129. A M I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/27 Surabaya ;

    130. TARIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/24 Surabaya ;

    131. SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/7 Surabaya ;

    132. RADJID, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/28 Surabaya;

    133. U M A R, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/35 Surabaya ;

    134. SARLAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/38 Surabaya,

    dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya : HUSEIN

    SALIM BAHDAR, S.H., Pengacara, beralamat di Jalan

    Masjid No. 4 Asemrowo, Surabaya, berdasarkan surat

    kuasa khusus tanggal 10 April 1996, para Pemohon Kasasi,

    dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

    m e l a w a n :

    1. KEPALA/KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR

    MUAT (TKBM) USAHA KARYA TANJUNG PERAK SURA-

    BAYA, berkedudYukan di Jalan Kalimas Baru No. 107

    Surabaya ;

    2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI

    PERHUBUNGAN R.I. Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

    Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG PERAK

    SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Timur

    No. 610 Surabaya, para Termohon kasasi, dahulu para

    Tergugat/para Terbanding ;

    d a n

    1. ISTIYAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/35 Surabaya ;

    2. DJAMIL, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/33 Surabaya ;

    3. MIAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/19 Surabaya ;

    4. SUBAI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/14 Surabaya ;

    5. SARADIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/14 Sura-

    baya ;

    6. SUKAELI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/9 Sura-

    baya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    7/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    7. A S M A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/5 Surabaya ;

    8. MATAKIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/23 Surabaya ;

    9. DJAMIL, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/15 Surabaya ;

    10. DJASUKI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/21 Surabaya;

    11. DJUWARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/29 Surabaya ;12. SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/25 Surabaya ;

    13. RACHMAD HARUN, bertempat tinggal di Jalan Yuka

    XVIII/31 Surabaya ;

    14. ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/16 Surabaya ;

    15. DJOYO ASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/11 Sura-

    baya ;

    16. NASUWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/6 Sura-

    baya ;

    17. MATALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/16 Surabaya ;

    18. TASMIDJAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/24

    Surabaya ;

    19. MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/12 Sura-

    baya ;

    20. H A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/37 Surabaya;

    21. BEDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/18 Surabaya ;

    22. S U M A N T R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/3

    Surabaya ;

    23. M I S D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/8 Surabaya;

    24. S U T I K N O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/34

    Surabaya ;

    25. S U D J U D, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/11

    Surabaya;

    26. DASUKI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/7 Surabaya;

    27. ACH. NURHARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/39

    Surabaya ;

    28. SADIK, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/31 Surabaya ;

    29. ACH. TOHARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/32

    Surabaya ;

    30. IRJAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/27 Surabaya ;

    31. SURATMOJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/19

    Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    8/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    32. S A D J U R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/18

    Surabaya ;

    33. N G A D I M A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/21

    Surabaya ;

    34. SUBAGIO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/1 Surabaya ;35. S E T I Y A R, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/8

    Surabaya;

    36. S A I M, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/2 Surabaya ;

    37. ISMAIL NAI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/14 Sura-

    baya ;

    38. KASPUAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/30 Surabaya;

    39. WIRAKIT, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/36 Surabaya ;

    40. S O M O H A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/11 A

    Surabaya ;

    41. A D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/23 Surabaya ;

    42. P. NIPAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/36 Surabaya ;

    43. MURIYOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/27 Sura-

    baya ;

    44. BUAMIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/29 Surabaya ;

    45. SUKARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/37 Sura-

    baya ;

    46. MADRAUF, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/39

    Surabaya;

    47. MATSALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/19 Surabaya ;

    48. RAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/23 Surabaya ;

    49. SAREH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/3 Surabaya;

    50. SUWARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/9

    Surabaya;

    51. SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/7 Surabaya ;

    52. T A R M I D J A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/11

    A Surabaya ;

    53. R A T E M I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/15

    Surabaya ;

    54. K A R T I D J O, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/15

    Surabaya ;

    55. M U I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/27 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    9/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    56. RAMELI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/17 Sura-

    baya ;

    57. SUTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/18 Sura-

    baya

    58. NAWAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/17 Surabaya ;59. K A S T A M A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/31

    Surabaya ;

    60. SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/20 Surabaya ;

    61. KAMISO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/11 A Sura-

    baya ;

    62. RAEKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/6 Surabaya ;

    63. M A I L, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/32 Surabaya ;

    64. KOYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/30 Surabaya ;

    65. RAHMAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/1 Surabaya ;

    66. MATRADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/22 Sura-

    baya

    67. MUSTOPO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/17 Sura-

    baya ;

    68. S U B A K R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/15

    Surabaya ;

    69. KASELON, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/22 Surabaya;

    70. PONIJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/32 Surabaya ;

    71. M I S A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/4 Surabaya ;

    72. MUNDI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VIII/15 Surabaya ;

    73. SANIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/24 Surabaya ;

    74. S U T A M B A H, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/10

    Surabaya;

    75. AMAN SUHADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/21

    Surabaya ;

    76. S O K O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/10 Surabaya;

    77. S U M A N T R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/11 A

    Surabaya ;

    78. WASITO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/3 Surabaya ;

    79. R O K I M, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/20 Surabaya;

    80. TOYIB PRIBADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/1

    Surabaya ;

    81. KLIMAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/16 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    10/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    82. P. ATRUP, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/21 Surabaya

    83. T A R M U D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/18

    Surabaya ;

    84. SOETARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/9 Sura-

    baya ;85. M A R I D J A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/25

    Surabaya ;

    86. SUKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/6 Surabaya ;

    87. W A R D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/8 Surabaya;

    88. MUH. ISKAK, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/9

    Surabaya ;

    89. W A R A S, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/20

    Surabaya;

    90. S U B E K A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI A/4

    Surabaya ;

    91. SAHID, tempat tinggal di Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;

    92. KASTAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/9 Surabaya ;

    93. NGAJIRAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/9 Surabaya ;

    94. ROMLI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VIII/18 Surabaya

    95. SAMIUN, bertempat tinggal di Jalan Yuka VI/7 Surabaya ;

    96. MATALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/3 A Surabaya;

    97. RINDANG, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/17 Surabaya ;

    98. N A L I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/11 Surabaya ;

    99. SAMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/12 Sura-

    baya ;

    100. DJASEMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/21 Sura-

    baya ;

    101. N Y O N O, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/19 Surabaya;

    102. Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/11 Surabaya ;

    103. PARIYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/8 Surabaya ;

    104. MATASIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/36 Sura-

    baya ;

    105. N A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/11 Surabaya ;

    106. KASTARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/38 Surabaya ;

    107. SUPARNO bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/10 Sura-

    baya ;

    108. K A T A M, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/8 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    11/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    109. ALYAS, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/8 Surabaya ;

    110. MASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/25 Surabaya;

    111. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/5 Sura-

    baya ;

    112. MARSID YASIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/28Surabaya ;

    113. KASTIJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/12 Sura-

    baya ;

    114. SAYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/14 Surabaya ;

    115. BUADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/17 Surabaya ;

    116. KASTAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/6 Surabaya;

    117. BASIR/ALKIA, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/3

    Surabaya ;

    118. TOLAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/27 Surabaya ;

    119. SUPARJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/4 Surabaya ;

    120. KASTAHIR/SUHARTINI, bertempat tinggal di Jalan Yuka

    X/26 Surabaya ;

    121. WIRONGAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/15

    Surabaya, para Turut Termohon kasasi, dahulu para

    Penggugat/ikut Terbanding ;

    Mahkamah Agung tersebut ;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

    Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

    para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para

    Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para

    Tergugat di mYuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya

    atas dalil-dalil :

    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubung-an

    Laut dan Menteri Perumahan No. TH.1/21/18 tanggal 9 Desember 1964 di

    211/Thn.1964

    Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di bentuk suatu wadah peng-organisasian

    Tenaga Kerja Bongkar Muat, yang dikenal dengan sebutan Pool Buruh, yang

    berdiri tahun 1966 sampai dengan 1969 dengan pimpinan waktu itu dijabat oleh

    Letnan KKO. Djapar NRP. 2522/P ;

    Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Per-

    hubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. P.26/3/13/PHB tanggal 6 Juni 1969

    71/MTK/1969

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    12/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    maka wadah pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat yang semula disebut : Pool

    Buruh telah berubah menjadi sebuah Badan yang dikenal dengan sebutan

    Badan Usaha Karya yang berdiri tahun 1969 sampai dengan 1978 dengan

    pimpinan tetap dijabat oleh Djapar yang kemudian berpangkat Mayor. Badan

    Usaha Karya inilah sebagai pelaku sejarah pembangunan perumahan TenagaKerja Bongkar Muat dimaksud, yang pelaksanaannya dilakYukan berdasarkan

    Program Kerja dan memorandum of understanding yang dibuat antara :

    - Badan Usaha Karya dengan Serikat Buruh Karyawan Maritim Indonesia

    (SBKMI) Jawa Timur, dan antara

    - Badan Usaha Karya dengan Indonesia Nasional Shipowners Association

    (INSA) yang bertindak atas nama Kelompok Pengguna Jasa ;

    Periksa bukti program Pembenahan dan pembangunan Perumahan pada

    Lampiran 1 ;

    Bahwa berdasarkan program kerja dan memorandum of Under-standing

    tersebut di atas, maka ketentuan share upah dan management fee berbanding

    70 : 30 dari tariff Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP)/Ongkos Pelabuhan

    Tujuan (OPT), artinya 70 % dari nilai ongkos bongkar muat barang yang

    dikerjakan oleh tenaga kerja berdasarkan ketentuan tarif OPP/OPT adalah

    untuk Upah Buruh/Tenaga Kerja, akan tetapi di dalam kenyataannya bagian

    dari 70 % tersebut di atas yang seharusnya menjadi hak buruh/ tenaga kerja,

    ternyata tidak diberikan secara keseluruhan, melainkan uangnya sudah

    dipotong lebih dahulu secara langsung oleh para Pengguna Jasa (Perusahaan-

    perusahaan), yang selanjutnya disetorkan kepada Badan Usaha Karya guna

    membiayai pembangunan Perumahan Tenaga Kerja ;

    Bahwa besarnya uang potongan tenaga kerja ini, kalau dihitung secara

    rinci Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap orang, yang dilakukan setiap hari

    kerja (1 hari 3 shift) terhadap 6.000 (enam ribu) orang tenaga kerja waktu itu.

    Untuk lebih jelasnya perhitungan secara global seperti tersebut dalam gugatan ;

    Bahwa hal tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan mantan Kepala

    Badan Usaha Karya (Djapar) melalui suratnya bermeterai cukup tertanggal 15

    April 1992 (periksa bukti Lampiran 2) ;

    Bahwa bersumber dari dana-dana yang dikoordinir oleh Badan Usaha

    Karya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada tahun 1976 telah

    digunakan untuk membeli tanah di daerah Kelurahan Sememi, Kecamatan

    Benowo Surabaya seluas 18.076 hektar, dengan harga Rp. 128.567.400,-

    (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus

    rupiah). Tanah tersebut berasal dari petani yang dibeli oleh dan atas nama

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    13/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Badan Usaha Karya, dengan bukti pembebasan tanah No. M/SK/2/1976 tanggal

    17 September 1976 ;

    Bahwa kemudian pada bulan Oktober 1976 dimulai pembangunan

    Perumahan Tenaga Kerja untuk tahap I beserta fasilitas umum lainnya,

    dibangun sebanyak 150 koppel = 300 buah dan peresmian penggunaannyadilakukan pada tanggal 25 April 1977, sekaligus waktu itu dilakukan juga

    peletakkan batu pertama untuk pembangunan tahap II type rumah yang

    dibangun adalah type rumah murah/sederhana dengan ukuran 6,5 x 5 per

    rumah atau 13 x 5 per Koppel, biaya pembangunan setiap rumah diperkirakan

    sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) meliputi harga tanah, perataan tanah,

    bangunan rumah dan prasarana, seterusnya dibangun tahap II sebanyak 75

    koppel = 150 buah, namun physik bangunan baru mencapai 80% dilanjutkan

    oleh Yayasan usaha Karya karena terjadi pergantian tenaga kerja dan pimpinan;

    Bahwa pembagian rumah dilakukan dengan cara mengadakan penilaian

    terhadap tenaga kerja yang memiliki prestasi kerja baik, dengan diberi Surat

    Pengantar menempati rumah, sebagaimana bukti pada Lampiran (3) ;

    Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan

    Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi :

    Nomor : PM.1/05/PHB-78 ;

    Nomor : KEP.08/MEN/1978 ;

    Tanggal : 10 Januari 1978, maka wadah pengelola tenaga kerja berubah

    menjadi sebuah Yayasan yang dikenal dengan sebutan Yayasan Usaha Kerja,

    yang berdiri tahun 1978 s/d 1987 dengan Pimpinan AF. Soedijono ;

    Bahwa Yayasan Usaha Karya ini masih mampu meneruskan pem-

    bangunan perumahan tahap III sebanyak 50 koppel = 100 buah, dan pembagian

    rumahnya diatur dengan cara undian. Penghuni diberi Surat Pengantar untuk

    menempati rumah, sebagaimana terbukti pada Lampiran (4). Selanjutnya sudah

    tidak ada lagi pembangunan perumahan tahap berikutnya, sehingga masih

    terdapat sisa tanah kosong seluas 6 s/d 7 hektar. Selain dari pada itu, dalam

    tubuh intern Yayasan usaha Karya ini pemah terjadi pergantian pimpinan dari

    AF. Soedijono kepada Simanjuntak, namun hanya berjalan selama 6 (enam)

    bulan ;

    Bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Perhubungan R.I. No. IM.6/

    HK.601-87 tanggal 21 Oktober 1987 maka wadah pengelola tenaga kerja

    bongkar muat yang sebelumnya bernama Yayasan Usaha Karya telah berubah

    dan dikenal dengan sebutan Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM).

    Pimpinan : Abd. Samad. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1987 s/d 1989 pada

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    14/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    periode ini ternyata tidak ada lagi pembangunan tahap berikutnya, malahan

    justru terjadi sebaliknya yaitu terhadap sisa tanah kosong sebagaimana

    Penggugat sebutkan di atas, telah dikapling-kapling dan dijual kepada umum,

    bahkan telah terbit pula Sertifikat atas nama pembelinya. Periksa pada bukti

    peta Lampiran (5). Hal ini akhimya telah menimbulkan kecemburuan sosial,dikalangan masyarakat penghuninya ;

    Bahwa dengan terbitnya keputusan bersama Dirjen Perhubungan Laut,

    Dirjen Bina Hubungan Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta

    Dirjen Bina Lembaga Koperasi Nomor : Um.52/1/9-89 tanggal 1 Juni 1989, maka

    KEP.103/B.89

    17/SKB/BLK/89

    wadah pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat yang sebelumnya bernama : Unit

    Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM) telah berubah menjadi bentuk

    Koperasi, terkenal dengan sebutan : Koperasi TKBM Usaha Karya. Pimpinan

    tetap dijabat oleh Abd. Samad. Koperasi ini dibentuk pada tanggal 28 Nopember

    1990 No. : 6664/BR/II/1990 ;

    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, temyata Tergugat II, baik

    semasa menjabat selaku Ketua Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM)

    sampai sekarang, tidak pernah lagi ada pembangunan perumahan tenaga kerja,

    bahkan telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mengarah

    pada perbuatan pelanggaran hukum, yang dampaknya sangat merugikan

    Penggugat ;

    Bahwa dari semua rangkaian uraian tersebut di atas, maka secara garis

    besar Penggugat dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

    1. Bahwa wadah pengelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sejak tahun

    1966 sampai dengan sekarang sering mengalami perubahan, yaitu :

    a). Pool Buruh (tahun 1966 s/d 1969), pimpinan Djapar ;

    b). Badan usaha Kerja (tahun 1969 s/d 1978), pimpinan Djapar ;

    c). Yayasan Usaha Karya (tahun 1978 s/d 1987), pimpinan AF. Soedijono

    dan pemah diganti oleh Simanjuntak selama 6 bulan ;

    d). Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muatan (UPPBM) (tahun 1987 s/d1989), pimpinan : Abd. Samad ;

    e). Koperasi TKBM Usaha Karya (tahun 1989 s/d sekarang), pimpinan Abd.

    Samad ;

    2. Pelaku sejarah pembelian tanah dan pembangunan perumahan Tenaga

    Kerja adalah semasa Tenaga Kerja masih dikelola oleh Badan Usaha Karya

    yang diteruskan oleh Yayasan Usaha Karya, yaitu :

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    15/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    - Pembelian tanah seluas 18.076 hektar ;

    - Pembangunan rumah tahap I = 300 buah ;

    - Pembangunan rumah tahap II = 150 buah ;

    - Pembangunan rumah tahap III = 100 buah ;

    3. Sumber dana pembelian tanah dan pembangunan perumahan Tenaga Kerjatersebut, berasal dari :

    a). Uang potongan upah tenaga kerja, yang berasal dari bagian upah

    tenaga kerja sebesar 70 % dari tarip komponen OPP/OPT ;

    b). Bantuan dana dari INSA dan GAVENSI, yang bertindak atas nama

    kelompok pengguna jasa ;

    Bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah :

    Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 1991, Tergugat I dan II telah

    melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali Gapura pintu masuk

    komplek Perumahan yang dulunya bertuliskan dan berbunyi : Komplek

    Perumahan Buruh Bupelta Tg. Perak Surabaya telah diganti dan dirubah

    dengan tulisan yang berbunyi : Komplek Perumahan Dinas TKBM Surabaya ;

    Bahwa pembongkaran dan pemasangan kembali Gapura tersebut

    dilakYukan tanpa terlebih dulu ada musyawarah dan pemberitahuan dengan

    Penggugat baik secara lisan maupun tertulis ;

    Bahwa penggunaan istilah Dinas pada komplek perumahan tersebut

    serta atas perbuatan Tergugat I dan II selama ini sangat merugikan Penggugat,

    seharusnya Tergugat I dan II menyadari bahwa penggunaan istilah Dinas pada

    komplek perumahan tersebut, harus didukung oleh faktor penunjangnya, antara

    lain :

    a. Sumber dana untuk membeli tanah dan membangun perumahan harus

    berasal dari anggaran belanja dinas, akan tetapi kenyataanya berasal dari:

    - Uang potongan upah tenaga kerja yang berasal dari bagian upah tenaga

    kerja sebesar 70 % dari tarif OPP/OPT, pada saat tenaga kerja masih

    dikelola oleh Badan Usaha Karya ;

    - Adanya bantuan dana dari para pengguna jasa yang tergabung dalam

    Insa dan Gaveksi ;

    b. Terhadap penghuninya harus berstatus tenaga organik, akan tetapi

    kenyataannya hanya berstatus tenaga un organik ;

    Bahwa pada awal bulan September 1991 sampai dengan bulan Maret

    1992, Tergugat I dan II telah melakukan panggilan terhadap Penggugat untuk

    menandatangani Surat Ijin Perumahan (SIP). Padahal Tergugat I dan II tidak

    pernah menjelaskan tentang tujuan diterbitkannya Surat Ijin Perumahan

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    16/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    tersebut, sedangkan isi yang terkandung didalamnya sangat bertentangan

    dengan tujuan nasional Negara kita sebagaimana tersebut dan tersirat dalam

    GBHN, yang dampaknya mengarah pada pelanggaran hak-hak azasi manusia,

    khususnya sangat merugikan bagi Penggugat (periksa contoh Surat Ijin

    Perumahan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II pada lampiran 6) ;Bahwa di sisi lain, ternyata Tergugat I dan II telah menganggap, bahwa

    komplek perumahan tersebut merupakan asset Koperasi TKBM Usaha Karya,

    dengan demikian Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap

    itikad buruk Tergugat I dan II yang berupaya mengalihkan dan memutarbalikkan

    fakta yang ada, karena berapapun kecil nilai materi yang ada waktu itu, dalam

    kaitannya pembangunan perumahan tenaga kerja tersebut, maka Penggugat

    menurut hukum mempunyai hak untuk memiliki terhadap perumahan tersebut,

    mengingat sumber dana untuk pembiayaan berasal dari uang potongan upah

    tenaga kerja;

    Bahwa ternyata Tergugat I dan II telah mengkapling-kapling sisa tanah

    kosong dan menjualnya kepada umum, bahkan telah terbit sertifikat atas nama

    pembelinya, dan lebih dari pada itu ada pula yang sudah membangun, padahal

    tanah tersebut secara keseluruhan dibeli oleh Badan Usaha Karya

    direncanakan untuk membangun Perumahan Tenaga Kerja yang pelaksanaan-

    nya diatur secara bertahap ;

    Bahwa di lain pihak, temyata Tergugat I dan II memaksakan kehendak-

    nya untuk menerbitkan Surat Ijin Perumahan (SIP) agar ditanda-tangani dan

    diterima secara sadar dan tahu persis perbuatan semacam ini menimbulkan/

    dapat mengakibatkan kecemburuan sosial di kalangan para Penggugat

    mengingat perbuatan para Tergugat dapat menimbulkan prasangka bukan

    tenaga kerja bongkar muat dapat memiliki sertifikat sedangkan para Penggugat

    yang rata-rata adalah tengaga kerja bongkar muat dipaksakan oleh Tergugat I

    dan II untuk menerima dan memiliki Surat Ijin Perumahan tersebut sehingga

    karenanya perbuatan Tergugat I dan II adalah sangat meresahkan dan

    merugikan para Penggugat dan oleh karenanya para Penggugat mohon kepada

    Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan perbuatan Tergugat I

    dan II adalah melawan hukum ;

    Bahwa sekarang ini perbuatan Tergugat I dan II adalah sangat

    meresahkan maupun merugikan diri para Penggugat dimana pihak para

    Penggugat secara perorangan maupun perkelompok diberi surat dinas oleh

    Tergugat yang isinya mengakui dengan terang-terangan bahwa Surat Ijin

    Perumahan yang telah ditebitkan itu adalah dicabut karena merugikan

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    17/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    kepentingan Tergugat I dan II, padahal para Tergugat telah tahu persis dan

    sadar dengan adanya Surat Ijin Perumahan tersebut menimbulkan keresahan-

    keresahan masyarakat setempat, khususnya para Penggugat, sehingga karena

    itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

    berkenan menyatakan secara hukum Surat Ijin Perumahan yang terlanjurditerbitkan oleh para Tergugat itu yang menimpa diri para Penggugat adalah

    batal dan tidak sah karena isinya merugikan para Penggugat ;

    Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja

    melakukan pembongkaran Gapura pintu masuk dari Perumahan para

    Penggugat itu menjadi bermakna lain dan secara hukum dapat merugikan para

    Penggugat karena dengan ditambah kata-kata istilah dinas tersebut dapat

    dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang sekaligus dapat dituntut secara

    keperdataan dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Pasal 1365

    BW dan dapat pula dituntut ganti rugi oleh para Penggugat ;

    Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Tergugat I dan II tersebut

    pada butir 1 dan 2 di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

    Negeri Surabaya berkenan secara hukum menyatakan perbuatan Tergugat I

    dan II adalah merugikan para Penggugat ;

    Bahwa Tergugat II digugat dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II

    adalah Pembina dan sekaligus Pengawas dari Tergugat I sehingga karena itu

    Tergugat II digugat secara tanggung renteng untuk mempertanggung jawabkan

    perbuatannya ;

    Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang sengaja mengeluarkan Surat Ijin

    Perumahan terhadap rumah-rumah yang dihuni oleh para Penggugat

    merupakan tindakan sepihak dari Tergugat selaku Kepala Koperasi Tenaga

    Kerja Bongkat Muat Usaha Karya adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar

    dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi itu sendiri, sehingga patut dan

    wajar apabila para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

    Surabaya berkenan menyatakan perbuatan Tergugat I dan II keliru dan tidak

    sah ;

    Bahwa perbuatan Tergugat I dan II tersebut di atas secara hukum telah

    merugikan para Penggugat dimana para Penggugat beserta keluarganya telah

    menjadi resah maka wajar dan patut apabila Tergugat I dan II secara tanggung

    renteng untuk membayar ganti rugi kepada setiap Penggugat sebesar Rp.

    10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyembuhkan stress akibat

    keresahan tersebut dan kerugian seluruh dari para Penggugat 270 x Rp.

    10.000.000,- = Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    18/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    kerugian tersebut haruslah dibayar oleh para Tergugat secara tunai dan

    sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

    Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia maka

    para Penggugat mohon agar terhadap barang-barang milik Tergugat dilaku-

    kan sita jaminan (conservatoir beslag) yang untuk sementara waktu dikenal diSurabaya Jalan Tanjung Perak Timur No. 610 Milik Tergugat II dan di Jalan

    Kalimas baru 107 Surabaya (miik Tergugat asli I) ;

    Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang

    otentik, maka para Penggugat mohon terhadap putusan ini diberikan hak yang

    dijalankan lebih dahuklu walaupun ada banding ataupun perlawanan lain ;

    Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon

    kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan

    sebagai berikut :

    1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

    2. Menyatakan demi hukum para Penggugat menempati atau menghuni rumah-

    rumah di Komplek Perumahan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

    tersebut adalah sah dan berharga ;

    3. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pembongkaran terhadap

    Gapura pintu masuk Perumahan Buruh TKBM tersebut adalah melawan

    hukum ;

    4. Menyatakan demi hukum Surat Ijin Perumahan (SIP) yang diterbitkan oleh

    Tergugat I adalah tidak sah dan batal ;

    5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah merugikan para Penggugat

    dalam perkara ini ;

    6. Menyatakan sah berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah

    dijalankan oleh Pengadilan tersebut ;

    7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah meresahkan para

    Penggugat ;

    8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar

    kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.

    2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sejak adanya putusan ini

    mempunyai kekuatan hkum tetap dan pasti ;

    9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada

    banding atau perlawanan lain ;

    10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

    membayar biaya perkara ini ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    19/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Subsidair :

    Apabila Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, para Penggugat

    mohon putusan yang adil dan berwibawa ;

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II

    mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi)pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

    Eksepsi Tergugat I :

    Bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.

    294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang

    mempunyai hubungan hukum, namun dalam perkara ini para Penggugat

    sejumlah 270 orang melalui kuasanya tidak seluruhnya mempunyai hak dan

    kepentingan untuk mengajukan gugatan yaitu seperti disebutkan dalam eksepsi

    Tergugat I seluruhnya 21 (dua puluh satu) orang, sebab mereka tidak terdaftar

    sebagai tenaga kerja Bongkat Muat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat

    Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Hubungan

    Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga

    Koperasi tanggal 1 Juni 1989 Bab I Pasal 1 ayat (b) Periksa bukti lampiran (T.I) ;

    Bahwa pembangunan Rumah Dinas di Desa Sememi Kecamatan

    Benowo sejak semula diperuntukkan sebagai sarana operasional dimaksudkan

    untuk mempermudah pengerahan Tenaga Kerja Bongkar Muat, guna melancar-

    kan arus barang di Pelabuhan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan

    bagi para Tenaga Kerja Bongkar Muat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

    Anggaran Dasar Yayasan usaha Karya (Periksa bukti Lampiran (T.2)). Bahwa

    kedua puluh satu orang tersebut, karena tidak terdaftar sebagai Tenaga Kerja

    Bongkar Muat, berarti tidak ada hak untuk menempati/menghuni Rumah Dinas

    Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan sendirinya sesuai Yurisprudensi

    Mahkamah Agung R.I di atas yang disitir dalam buku Hukum Acara Perdata

    Indonesia karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, penerbit Liberty

    Yogyakarta 1982 hal. 33, orang tersebut tidak berhak untuk mengajukan

    gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum, dengan Tergugat I ;

    Bahwa Sdr. Ponito telah tercatat kuasa yang telah dibuat kepada Sdr.

    Husen Salim Bahdar,S.H. alamat Jl. Masjid No. 4 Asemrowo Surabaya, sesuai

    dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa di atas segel tertanggal 5 Agustus

    1993. Bahwa berdasarkan Pasal 1813 BW antara lain disebutkan bahwa

    berakhimya surat kuasa disebabkan karena ditariknya kembali kuasa dari si

    pemberi kuasa ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    20/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Bahwa Sdr. Sunardi Winarto tercatat dalam daftar urut Penggugat No.

    190, telah mencabut kuasa yang telah dibuat kepada Sdr. Husein Salim Bahdar,

    S.H. alamat jalan Masjid No. 4 Asemrowo Surabaya, sesuai dengan Surat

    Pernyataan Pencabutan Kuasa, di atas segel tertanggal 5 Agustus 1993. Bahwa

    berdasarkan Pasal 1813 BW antara lain disebutkan bahwa berakhirnya suratkuasa disebabkan karena ditariknya kembali kuasa dari si pemberi kuasa.

    Bahwa dengan adanya pencabutan/penarikan surat kuasa dari Sdr. Sunardi

    Winamo tersebut maka penerima kuasa (Sdr. Husein Salim Bahdar, S.H. tidak

    mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang ber-

    tindak dan atas nama Sdr. Sunardi Winarto tersebut ;

    Bahwa gugatan para Penggugat diajukan oleh kuasanya ditujYukan

    kepada Kepala/Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Karya

    Tanjung Perak Surabaya yang dalam gugatannya dicantumkan sebagai

    Tergugat I adalah salah/tidak tepat ;

    Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala/Ketua

    Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Usaha Karya yang beralamat di

    Jalan Kalimas Baru No. 107 Surabaya, adalah tidak tepat, seharusnya yang

    digugat adalah Badan hukumnya ;

    Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Organ Badan

    Hukum (Koperasi) dalam fungsinya adalah perbuatan melanggar hukum yang

    dilakukan oleh Badan Hukum itu sendiri, oleh karenanya Badan Hukum

    sendirilah yang harus mempertanggung jawabkan ;

    Eksepsi Tergugat II :

    Bahwa dari 270 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang Penggugat melalui

    kuasanya terdapat 21 (dua puluh satu) orang Penggugat yang tidak mempunyai

    hubungan hukum dengan Tergugat II berkaitan dengan penghunian/

    penempatan Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat serta tidak mempunyai

    hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebab kedua puluh satu orang

    tersebut tidak terdaftar sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ;

    Bahwa menurut Surat Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina

    Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, serta Dirjen Bina

    Lembaga tanggal 1 Juni 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi

    Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, Bab I Pasal 1 huruf b, bahwa

    Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah semua

    tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakYukan

    pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan (bukti T-2.1) ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    21/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Bahwa dalam AD Yayasan Usaha Karya (YYUKA) Pasal 3 angka 1,

    disebutkan maksud tujuan Yayasan antara lain membina dan meningkatkan

    kesejahteraan dan memberikan perlindungan serta perawatan perburuhan

    menurut peraturan-peraturan yang berlaku, kepada buruh pelabuhan yang

    melakukan pekerjaan bongkar muat barang-barang di Pelabuhan ;Bahwa pembangunan perumahan Dinas TKBM di Desa Sumemi,

    Kecamatan Benowo Surabaya, Peruntukan penghuninya khusus bagi TKBM

    terdaftar, sedangkan 21 orang Penggugat tersebut di atas bukan Tenaga Kerja

    Bongkar Muat, sehingga tidak punya hak menghuni/menempati Rumah Dinas

    Tenaga Kerja Bongkar Muat tersebut, karena ke 21 orang tersebut tidak punya

    hak penghuni Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat (orang luar), maka

    secara Yuridis tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II ;

    Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/ 1971

    tanggal 7 Juli 1971 yang disitir dalam buku hukum Acara Perdata Indonesia

    karangan Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberti Tahun 1982

    mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai

    hubungan hukum. Dengan demikian 21 orang Penggugat tersebut di atas tidak

    berhak untuk mengajukan gugatan karena tidak ada/tidak mempunyai hubungan

    hukum dengan Tergugat II ;

    Bahwa Sdr. Ponito, alamat jalan Yuka gang XVI A No. 2 Surabaya,

    tercatat dalam daftar urut Penggugat Nomor 236 dan Sdr. Sunardi Winarto,

    alamat Jalan YUKA Gang XX/11.A Surabaya tercatat dalam daftar urut

    Penggugat No. 190, masing-masing telah mencabut kuasanya yang telah dibuat

    kepada Sdr. Husein Salim Bahdar, S.H. alamat Jalan Mesjid No. 4 Asemrowo

    Surabaya, sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa di atas segel

    masing-masing tertanggal 5 Agustus 1993. Berdasarkan Pasal 1813 BW antara

    lain disebutkan bahwa berakhirnya Surat Kuasa disebabkan karena ditariknya

    kembali (dicabut) Kuasa dari Pemberi kuasa ;

    Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya ditujukan

    kepada Pemerintah R.I. cq. Menteri Perhubungan R.I. cq. Dirjen Perhubungan

    Laut cq. Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, beralamat di

    Surabaya Jalan Tanjung Perak Timur No. 610, sebagai Tergugat II alamatnya

    salah, alamat yang dimaksud Penggugat ternyata adalah alamat kantor Direksi

    PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sedangkan alamat kantor Administrator

    Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang benar adalah di Jalan Kalimas Baru

    No. 194 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    22/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Bahwa komplek Perumahan Dinas TKBM dan tanah seluas 18.076 Ha

    yang terletak di Desa Sememi Kecamatan Benowo adalah Asset Ex Yayasan

    Usaha Karya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri

    Perhubungan No. SK.59/05.001/PUB-86 tanggal 18 Oktober 1986, sedang

    Adpel hanyalah sebagai pengawas asset-asset Yuka dalam Tim Likuidasi,berdasarkan Surat Tim Likuidasi Yuka AL. 627/10/9/4/1989 tanggal 10 Oktober

    1989. Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat seharus-

    nya ditujukan kepada Tim Likuidasi Yuka di Jakarta yang menguasai obyek,

    bukan kepada Tergugat II ;

    Rekonpensi Tergugat II :

    Bahwa para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi (21 orang)

    bukan tenaga kerja bongkar muat terdaftar, sehingga tidak punya hak

    menghuni/menempati Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat, karena

    pembangunan Perumahan Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat di Desa Sememi

    Kecamatan Benowo peruntukannya khusus bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat

    terdaftar, dengan demikian para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekon-

    pensi tersebut di atas telah menempati Rumah Dinas TKBM tersebut di atas

    tanpa hak, perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal

    1365 BW dan gugatan rekonpensi, namun mengingat kondisi para Penggugat

    Konpensi/para Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat II Konpensi/Penggugat

    Rekonpensi tidak akan menuntut ganti rugi berupa uang ;

    Bahwa Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sangat mem-

    butuhkan Rumah Dinas yang ditempati oleh para Penggugat Konpensi/para

    Tergugat Rekonpensi, mengingat masih banyaknya anggota Tenaga Kerja

    Bongkar Muat terdaftar yang hingga saat ini belum mendapatkan perumahan

    dan sangat membutuhkan akan Perumahan Dinas tersebut ;

    Bahwa mengingat akan kebutuhan Tergugat II Konpensi/Penggugat

    Rekonpensi tersebut di atas dan temyata pula para Penggugat Konpensi/para

    Tergugat Rekonpensi tersebut di atas menempati Rumah Dinas TKBM secara

    melawan hukum maka selayaknya/sepatutnya para Penggugat Konpensi/para

    Tergugat Rekonpensi mengosongkan rumah dinas TKBM yang telah ditempati-

    nya dan mengembalikan/menyerahkan kepada Tergugat II Konpensi/Peng-

    gugat Rekonpensi ;

    Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Konpensi/

    Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan

    putusan sebagai berikut :

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    23/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    Dalam Eksepsi :

    1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

    2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

    menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

    Dalam Provisi :- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat ;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Menerima dan menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat

    II adalah sah dan beralasan ;

    2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

    Dalam Rekonpensi :

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

    2. Menetapkan agar para Tergugat rekonpensi mengosongkan Rumah-rumah

    Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat yang dibuatnya dan mengembalikan atau

    menyerahkan kepada Tergugat II konpensi/Penggugat rekonpensi ;

    3. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

    ada Banding atau perlawanan lain ;

    Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

    - Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk

    membayar semua ongkos perkara ;

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

    Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1398/Pdt.G/1993/

    PN.SBY, tanggal 28 Pebruari 1994 yang amarnya sebagai berikut :

    Dalam Eksepsi :

    - Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

    Dalam Pokok Perkara :

    Dalam Konpensi :

    - Mengabulkan gugatan para Penggugat (kelompok A) masing-masing :

    1. No. 1 Istiyar Jalan Yuka XX/35 Surabaya ;

    2. No. 2 Djamil Jalan Yuka XX/33 Surabaya ;

    3. No. 5 Mian Jalan Yuka V/19 Surabaya ;

    4. No. 8 Subai Jalan Yuka XVI/4 Surabaya ;

    5. No. 10 Saradin Jalan Yuka IV/14 Surabaya ;

    6. No. 12 SYukaeli Jalan Yuka XIII A/9 Surabaya ;

    7. No. 13 Asmari Jalan Yuka I/5 Surabaya ;

    8. No. 21 Matakim Jalan Yuka I/23 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    24/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    9. No. 22 Djamil Jalan Yuka XX/15 Surabaya ;

    10. No. 23 Djasuki Jalan Yuka XX/21 Surabaya ;

    11. No. 24 Djuwari Jalan Yuka I/29 Surabaya ;

    12. No. 25 Suharno Jalan Yuka I/25 Surabaya ;

    13. No. 26 Rachmad Harun Jalan Yuka XVIII/31 Surabaya ;14. No. 28 Achmad Jalan Yuka V/16 Surabaya ;

    15. No. 29 Djoyo Asrip Jalan Yuka I/11 Surabaya ;

    16. No. 33 Nasuwi Jalan Yuka XIII A/6 Surabaya ;

    17. No. 33 Matali Jalan Yuka I/16 Surabaya ;

    18. No. 35 Tasmijah Jalan Yuka XVIII/12 Surabaya;

    19. No. 38 Munawar Jalan Yuka IX/12 Surabaya ;

    20. No. 44 Hari Jalan Yuka XVIII/37 Surabaya;

    21. No. 47 Bedjo Jalan Yuka XVII/18 Surabaya ;

    22. No. 51 Sumantri Jalan Yuka XIII/3 Surabaya ;

    23. No. 57 Misdi Jalan Yuka XVIII/8 Surabaya ;

    24. No. 58 Sutikno Jalan Yuka XVIII/34 Surabaya;

    25. No. 59 Sudjud Jalan Yuka XVIII/11 Surabaya;

    26. No. 65 Dasuki Jalan Yuka XX/7 Surabaya ;

    27. No. 68 Ach. Nurhari Jalan Yuka XX/39 Surabaya ;

    28. No. 70 Sadik Jalan Yuka IV/31 Surabaya ;

    29. No. 73 Ach Tohari Jalan Yuka XVIII/32 Surabaya;

    30. No. 75 Irjam Jalan Yuka XVI/27 Surabaya ;

    31. No. 83 Suratmodjo Jalan Yuka XX/19 Surabaya ;

    32. No. 84 Sadjuri Jalan Yuka XVIII/18 Surabaya;

    33. No. 86 Ngadiman Jalan Yuka III/21 Surabaya ;

    34. No. 89 Subagio Jalan Yuka XX/1 Surabaya ;

    35. No. 90 Setiyar Jalan Yuka XIII A/8 Surabaya ;

    36. No. 95 Saim Jalan Yuka I/2 Surabaya ;

    37. No. 96 Ismail Nai Jalan Yuka X/14 Surabaya ;

    38. No. 97 Kaspuan Jalan Yuka V/30 Surabaya ;

    39. No. 102 Wirakit Jalan Yuka IV/36 Surabaya ;

    40. No. 105 Somohadi Jalan Yuka IV/11 A Surabaya ;

    41. No. 109 Adji Jalan Yuka XX/23 Surabaya ;

    42. No. 110 P. Nipah Jalan Yuka X/36 Surabaya ;

    43. No. 111 Muriyoto Jalan Yuka I/27 Surabaya ;

    44. No. 112 Buamin Jalan Yuka X/29 Surabaya ;

    45. No. 128 SYukamo Jalan Yuka IV/37 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    25/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    46. No. 129 Madraup Jalan Yuka IV/39 Surabaya ;

    47. No. 132 Matsali Jalan Yuka IV/19 Surabaya ;

    48. No. 133 Raman Jalan Yuka IV/23 Surabaya ;

    49. No. 135 Sareh Jalan Yuka XVIII/3 Surabaya ;

    50. No. 139 Suwamo Jalan Yuka XV/9 Surabaya ;51. No. 140 Sunoto Jalan Yuka XV/7 Surabaya ;

    52. No. 141 Tarmidjan Jalan Yuka XIX/11 A Surabaya ;

    53. No. 143 Ratemin Jalan Yuka IX/15 Surabaya ;

    54. No. 144 Kartidjo Jalan Yuka I/15 Surabaya ;

    55. No. 145 Muin Jalan Yuka IV/27 Surabaya ;

    56. No. 149 Rameli Jalan Yuka XVIII/17 Surabaya ;

    57. No. 150 Sutaman Jalan Yuka IX/18 Surabaya ;

    58. No. 151 Nawar Jalan Yuka IX/17 Surabaya ;

    59. No. 156 Kastaman Jalan Yuka XX/31 Surabaya ;

    60. No. 160 Sunoto Jalan Yuka I/20 Surabaya ;

    61. No. 162 Kamiso Jalan Yuka IX/11 A Surabaya ;

    62. No. 164 Raekan Jalan Yuka II/6 Surabaya ;

    63. No. 166 Mail Jalan Yuka III/32 Surabaya ;

    64. No. 167 Koyo Jalan Yuka XVI/30 Surabaya ;

    65. No. 169 Rahmat Jalan Yuka IV/1 Surabaya ;

    66. No. 170 Matradji Jalan YYuka IV/22 Surabaya ;

    67. No. 171 Mustopo Jalan Yuka IV/17 Surabaya ;

    68. No. 172 Subakri Jalan Yuka XVIII/15 Surabaya ;

    69. No. 174 Kaselon Jalan Yuka X/22 Surabaya ;

    70. No. 178 Ponijan Jalan Yuka X/32 Surabaya ;

    71. No. 181 Misadi Jalan Yuka V/4 Surabaya ;

    72. No. 185 Mundi Jalan Yuka VIII/15 Surabaya ;

    73. No. 192 Saniman Jalan Yuka X/24 Surabaya ;

    74. No. 201 Sutambah Jalan Yuka X/10 Surabaya ;

    75. No. 206 Aman Suhadi Jalan Yuka XVIII/21 Surabaya ;

    76. No. 207 Soko Jalan Yuka XVI/10 Surabaya ;

    77. No. 209 Sumantri Jalan Yuka I/11 A Surabaya ;

    78. No. 212 Wasito Jalan Yuka IV/3 Surabaya ;

    79. No. 213 Rokim Jalan Yuka IX/20 Surabaya ;

    80. No. 218 Toyib Pribadi Jalan Yuka XVIII/1 Surabaya ;

    81. No. 220 Klimah Jalan Yuka IV/16 Surabaya ;

    82. No. 224 P. Atrup Jalan Yuka IV/21 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    26/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    83. No. 225 Tarmudji Jalan Yuka IV/18 Surabaya ;

    84. No. 227 Soetardji Jalan Yuka XX/9 Surabaya ;

    85. No. 228 Maridjan Jalan Yuka III/25 Surabaya ;

    86. No. 231 Sukimin Jalan Yuka IV/6 Surabaya ;

    87. No. 237 Wardji Jalan Yuka III/8 Surabaya ;88. No. 238 Muh. Iskak Jalan Yuka XVI/9 Surabaya ;

    89. No. 243 Waras Jalan Yuka XVIII/20 Surabaya ;

    90. No. 244 Subekan Jalan Yuka XVI A/4 Surabaya ;

    - Menyatakan menurut hukum para Penggugat tersebut di atas

    menempati atau menghuni rumah-rumah di Komplek Perumahan

    buruh/Dinas TKBM Surabaya tersebut adalah sah ;

    - Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk selain dan

    selebihnya ;

    - Menyatakan gugatan para Penggugat (Kelompok B) masing-masing :

    1. No. 3 Hasyim Jalan Yuka XIX/15 Surabaya ;

    2. No. 4 Kasmadi Jalan Yuka XVII/8 Surabaya ;

    3. No. 6 Mintardji Jalan Yuka XVIII/9 Surabaya ;

    4. No. 7 Kasmidjan Jalan Yuka XVI/16 Surabaya ;

    5. No. 9 Makelar Jalan Yuka IV/A Surabaya ;

    6. No. 11 Mataji Jalan Yuka XXIII A/10 Surabaya ;

    7. No. 14 SYukandar Jalan Yuka V/37 Surabaya ;

    8. No. 15 Mardji Jalan Yuka V/38 Surabaya ;

    9. No. 16 Kamwi Jalan Yuka XVI/26 Surabaya ;

    10. No. 17 Sahid Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;

    11. No. 18 Sabar Jalan Yuka XVI/18 Surabaya ;

    12. No. 19 Redjo Jalan Yuka XVI/17 Surabaya ;

    13. No. 20 Sriyo Jalan Yuka I/21 Surabaya ;

    14. No. 27 A d i Jalan Yuka V/20 Surabaya ;

    15. No. 30 Satari Jalan Yuka XVII A/22 Surabaya ;

    16. No. 31 Rabis Jalan Yuka XI/10 Surabaya ;

    17. No. 32 Karto Denan Jalan Yuka XIII/39 Surabaya ;

    18. No. 36 Sabiah Jalan Yuka III/12 Surabaya ;

    19. No. 37 Yakup Jalan Yuka XVI/25 Surabaya ;

    20. No. 39 Kastawi Jalan Yuka III/9 Surabaya ;

    21. No. 42 Sudarmaji Jalan Yuka III/16 Surabaya ;

    22. No. 43 Samsuri Jalan Yuka II/12 Surabaya ;

    23. No. 45 Ngajiran Jalan Yuka V/9 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    27/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    24. No. 46 Suwandam Jalan Yuka V/35 Surabaya ;

    25. No. 48 Nidin Jalan Yuka XVII/14 Surabaya ;

    26. No. 49 Suradji Jalan Yuka XVIII/35 Surabaya ;

    27. No. 50 Ratip Jalan Yuka XVII/22 Surabaya ;

    28. No. 52 Romli Jalan Yuka VIII/18 Surabaya ;29. No. 53 Saleh Jalan Yuka V/23 Surabaya ;

    30. No. 54 Samiun Jalan Yuka VI/7 Surabaya ;

    31. No. 55 Sulkan Jalan Yuka XV/4 Surabaya ;

    32. No. 56 Adenan Jalan Yuka XIV/12 Surabaya ;

    33. No. 60 Tariman Jalan Yuka II/24 Surabaya ;

    34. No. 61 Matsuki Jalan Yuka X/17 Surabaya ;

    35. No. 62 Radjib Jalan Yuka X/28 Surabaya ;

    36. No. 63 Matali Jalan Yuka XX/3 A Surabaya ;

    37. No. 64 Nasupah Dulbari Jalan Yuka XX/17 Surabaya ;

    38. No. 66 Suwardji Jalan Yuka XX/3 Surabaya ;

    39. No. 67 Munadjab Jalan Yuka V/36 Surabaya ;

    40. No. 69 Supriyanto Jalan Yuka IV/34 Surabaya ;

    41. No. 71 P. Mail Jalan Yuka IV/30 Surabaya ;

    42. No. 72 Asan Jalan Yuka IV/29 Surabaya ;

    43. No. 74 Kusnan Wiyanto Jalan Yuka XV/1 Surabaya ;

    44. No. 76 Kartiman Jalan Yuka XVI/32 Surabaya ;

    45. No. 77 Sodikin Jalan Yuka XVI/16 Surabaya ;

    46. No. 78 Sumadi Jalan Yuka XVI/21 Surabaya ;

    47. No. 79 Daslawi Jalan Yuka XVIII/19 Surabaya ;

    48. No. 80 Madari Kasnawi Jalan Yuka XVIII/26 Surabaya ;

    49. No. 82 Djaman Jalan Yuka XX/25 Surabaya ;

    50. No. 85 Rindang Jalan Yuka I/17 Surabaya ;

    51. No. 87 Suharno Jalan Yuka XVI/3 Surabaya ;

    52. No. 88 Sakir Jalan Yuka X/26 Surabaya ;

    53. No. 92 Mariasim Jalan Yuka XIV/6 Surabaya ;

    54. No. 94 Suratman Jalan Yuka XIX/5 Surabaya ;

    55. No. 98 Sudjadi Jalan Yuka VI/2 Surabaya ;

    56. No. 99 H a d i Jalan Yuka XVIII/6 Surabaya ;

    57. No. 100 Sudarpo Jalan Yuka III/26 Surabaya ;

    58. No. 101 Sutjipto Jalan Yuka III/24 Surabaya ;

    59. No. 103 S a w i n Jalan Yuka III/28 Surabaya ;

    60. No. 104 Sumakmur Jalan Yuka III/22 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    28/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    61. No. 107 Sayadi Jalan Yuka IX/10 Surabaya ;

    62. No. 108 Supadi Jalan Yuka III/6 Surabaya ;

    63. No. 113 LYukas Jalan Yuka V/7 Surabaya ;

    64. No. 114 Suripno Jalan Yuka V/8 Surabaya ;

    65. No. 115 N a l i Jalan Yuka XX/11 Surabaya ;66. No. 116 Samadi Jalan Yuka XVIII/12 Surabaya ;

    67. No. 117 Matsani Jalan Yuka XVII/36 Surabaya ;

    68. No. 118 Bakri Jalan Yuka XVII/33 Surabaya ;

    69. No. 120 Ngatuwi Jalan Yuka XVII/39 Surabaya ;

    70. No. 121 Djaseman Jalan Yuka X/21 Surabaya ;

    71. No. 122 Nyono Jalan Yuka X/19 Surabaya ;

    72. No. 123 Supat Jalan Yuka V/6 Surabaya ;

    73. No. 124 Subianto Jalan Yuka V/10 Surabaya ;

    74. No. 125 Misrawi Jalan Yuka IV/32 Surabaya ;

    75. No. 126 Sarlan Jalan Yuka IV/38 Surabaya ;

    76. No. 127 P. Sapar Jalan Yuka IV/40 Surabaya ;

    77. No. 130 Noto Legiman Jalan Yuka IV/26 Surabaya ;

    78. No. 131 Samsuri Jalan Yuka IV/24 Surabaya ;

    79. No. 134 L o s o Jalan Yuka XVIII/7 Surabaya ;

    80. No. 136 Y a d i Jalan Yuka IX/11 Surabaya ;

    81. No. 137 Moh. Rofii Jalan Yuka V/12 Surabaya ;

    82. No. 138 MYukadi Jalan Yuka V/3 Surabaya ;

    83. No. 142 Samiadi Jalan Yuka XIX/11 Surabaya ;

    84. No. 146 Hasan Jalan Yuka XVIII/38 Surabaya ;

    85. No. 147 Marjo Jalan Yuka X/34 Surabaya ;

    86. No. 148 Safaati Jalan Yuka XVIII/22 Surabaya ;

    87. No. 152 Karlin Jalan Yuka V/29 Surabaya ;

    88. No. 153 Wasurip Jalan Yuka V/31 Surabaya ;

    89. No. 154 Wadji Jalan Yuka V/34 Surabaya ;

    90. No. 155 Sarwi Jalan Yuka V/33 Surabaya ;

    91. No. 157 Komari Jalan Yuka XVII/16 Surabaya ;

    92. No. 158 Sanadji Jalan Yuka XVII/35 Surabaya ;

    93. No. 159 P. Rodiah Jalan Yuka XVII/24 Surabaya ;

    94. No. 161 Kusnan Jalan Yuka I/19 Surabaya ;

    95. No. 163 Pariyo Jalan Yuka IX/8 Surabaya ;

    96. No. 168 Susanto Jalan Yuka V/32 Surabaya ;

    97. No. 173 Bedjo Jalan Yuka V/15 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    29/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    98. No. 175 Maruwi Jalan Yuka XIII/40 Surabaya ;

    99. No. 176 Matasir Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;

    100. No. 177 Toyam Jalan Yuka XVI/11 A Surabaya ;

    101. No. 180 Taslim Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;

    102. No. 182 N a d i Jalan Yuka V/11 Surabaya ;103. No. 195 Kastari Jalan Yuka III/38 Surabaya ;

    104. No. 184 Supamo Jalan Yuka VII/10 Surabaya ;

    105. No. 186 Supardi Jalan Yuka IX/7 Surabaya ;

    106. No. 187 Sutjipto Jalan Yuka V/27 Surabaya ;

    107. No. 188 Tasir Jalan Yuka V/40 Surabaya ;

    108. No. 189 Suprapto Jalan Yuka XI/2 Surabaya ;

    109. No. 190 Ripan Jalan Yuka XVIII/30 Surabaya ;

    110. No. 191 Wartam Jalan Yuka V/17 Surabaya ;

    111. No. 194 Katam Jalan Yuka VII/8 Surabaya ;

    112. No. 195 Moh. Basori Jalan Yuka V/21 Surabaya ;

    113. No. 197 A b u Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;

    114. No. 198 Apan Jalan Yuka XVI/1 Surabaya ;

    115. No. 200 M. Sulkan Jalan Yuka V/1 Surabaya ;

    116. No. 202 Umar Jalan Yuka IV/35 Surabaya ;

    117. No. 203 Sudjono Jalan Yuka III/17 Surabaya ;

    118. No. 204 Esam Jalan Yuka III/7 Surabaya ;

    119. No. 205 Karim Jalan Yuka III/23 Surabaya ;

    120. No. 208 Alyas Jalan Yuka XVI/8 Surabaya ;

    121. No. 210 Moh. Asari Jalan Yuka V/39 Surabaya ;

    122. No. 211 Murtiasih Jalan Yuka IV/15 Surabaya ;

    123. No. 214 Marsilan Jalan Yuka III/3 Surabaya ;

    124. No. 215 Amari Jalan Yuka II/4 Surabaya ;

    125. No. 216 Masrip Jalan Yuka XIII/25 Surabaya ;

    126. No. 217 Nurtam Jalan Yuka XIII/28 Surabaya ;

    127. No. 219 Kasmidjan Jalan Yuka XVI/29 Surabaya ;

    128. No. 221 Pariyo Jalan Yuka XIV/8 Surabaya ;

    129. No. 222 Sapirin Jalan Yuka IV/5 Surabaya ;

    130. No. 223 Radjin Jalan Yuka IV/7 Surabaya ;

    131. No. 226 Duladji Jalan Yuka V/5 Surabaya ;

    132. No. 229 Amin Jalan Yuka III/27 Surabaya ;

    133. No. 230 Mulyadi Jalan Yuka III/35 Surabaya ;

    134. No. 232 Mahmud Jalan Yuka XVII/19 Surabaya ;

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

  • 7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung

    30/40

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003

    135. No. 233 Tahir Jalan Yuka XV