USULAN

HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN

SESUAI PRIORITAS NASIONAL

TEMA:

SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN UNTUK MENDETEKSI PENYIMPANGAN DANABANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

AI ROSITA, M.Kom.………………………….

POLITEKNIK POS INDONESIA

Teknologi Informasi danKomunikasi

Halaman Pengesahan

2

Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Sistem Berbasis Pengetahuan UntukMendeteksi Penyelewengan Dana BOS

2. Ketua penelitia)

Namalengkap

: AI Rosita M.Kom.

b)

BidangKeahlian

: Sistem Informasi/Teknologi Informasi

1. Anggota PenelitiNo.

Nama dan Gelar Keahlian Institusi Curahan waktu(jam/minggu)

1 PoliteknikPosIndonesia

14

4. Temapenelitiaan

: Teknologi Informasi dan ManagementInformasi

5. Isu Strategis : Teknologi sebagai alat Bantu6. Topik

Penelitian: Pengembangan sistem informasi

berbasis pengetahuan untukmendeteksi penyelewengan danaBantuan Operasional Sekolah dalamrangka pengadaan barang dan jasapelaksanaan operosianal sekolah

7. Objek Penelitian:

No Material yangakan diteliti

Aspek Penelitian

1. Budget Planning - Melakukan penelitian tentang sistem anggaran dalam sebuah proyek pengadaan barang dan jasa

2.

Sistem PenetuanBudget DanaBantuan Sekolah

- Melakukan penelitian tentang sistempenetuan kebutuhan biayaoperasional sekolah dari yangpaling rendah sampai biayaoperasional yang paling tinggi

3

- Melakukan penelitian tentang objekapa saja yang dibutuhkan biayaoperasional pada tiap sekolah dasar.

- Melakukan penelitian dalammenentuan anggaran dasar untukmasing-masing kebutuhan operasionalsekolah pada tingkat Sekolah Dasar.

- Merancang model sistem informasiberbasis pengetahuan untuk dapatmengintegrasis end-to-end business processdalam sistem pendeteksi kebocorandana BOS tersebut

3. Knowlege Base System - Melakukan analisis kebutuhan bagikerangka sistem informasi berbasispengetahuan untuk mendeteksikebocoran dana BOS pada sebuahsekolah Dasar

- Membangun kerangka sistem informasipendeteksi kebocoran dana BOS padasekolah dasar dengan sistem berbasispengetahuan.

- Merancang penempatan Knowlege Baseyang paling sesuai untuk menentukanpembanding anggaran.

- Menentukan beberapa formulaalgoritma ideal untuk mendukungpengambilan keputusan yang akurat

- Membangun model aplikasi kontroldeteksi anggaran yang terintegrasimenggunakan sistem berbasispengetahuan.

- Membangun model sistem informasiterintergrasi dengan mengambilsampling beberapa sekolah dasar

8. Lokasi Penelitian:

No. Aspek Penelitian Tahunke Lokasi Penelitian

1 - Melakukan penelitiantentang sistem anggaran

I/II Laboratorium Teknik

4

dalam sebuah proyekpengadaan barang danjasa

- Melakukan penelitiantentang sistem penetuankebutuhan biayaoperasional sekolahdari yang paling rendahsampai biaya operasionalyang paling tinggi

- Melakukan penelitiantentang objek apa sajayang dibutuhkan biayaoperasional pada tiapsekolah dasar.

- Melakukan penelitiandalam menentuan anggarandasar untuk masing-masing kebutuhanoperasional sekolah padatingkat Sekolah Dasar.

- Merancang model sisteminformasi berbasispengetahuan untuk dapatmengintegrasis end-to-endbusiness process dalam sistempendeteksi kebocorandana BOS tersebut

Informatika Politeknik PosIndonesia

DepartemenPendidikanNasional Prop.Jawa Barat

Badan PengawasKeuanganDaerah

Tujuh tempatSekolah dasardi KabupatenBandung.

- Melakukan analisiskebutuhan bagi kerangkasistem informasiberbasis pengetahuanuntuk mendeteksikebocoran dana BOS padasebuah sekolah Dasar

- Membangun kerangkasistem informasipendeteksi kebocorandana BOS pada sekolahdasar dengan sistemberbasis pengetahuan.

- Merancang penempatan

I/II Laboratorium Teknik Informatika Politeknik PosIndonesia

Tujuh tempatSekolah dasardi KabupatenBandung.

5

Knowlege Base yang palingsesuai untuk menentukanpembanding anggaran.

- Menentukan beberapaformula algoritma idealuntuk mendukungpengambilan keputusanyang akurat

- Membangun model aplikasikontrol deteksianggaran yangterintegrasi menggunakansistem berbasispengetahuan budget control.

- Membangun model sisteminformasi terintergrasidengan mengambilsampling beberapasekolah dasar

9. HasilPenelitian

:

No Aspek Penelitian Hasil yangdiharapkan

Tolok Ukur

1 - Melakukanpenelitian tentangsistem distribusipupuk bersubsidimulai dari produksidi tingkat petani,koperasi, bulog,distributor, hinggake konsumen ditingkat rumahtangga (as-is),

- MelakukanpenelitianblueprintbusinessprocessSistem Distribusi

Memahami kondisiproses bisnisyang berjalansaat ini (As-Is)danmembandingkannyadengan hasilrancangan blueprint(to-be) untukmemetakan tahapanbest practices yangakandiimplementasikan

Proses danproduk ipteksberupa metode,blue print,prototipe,sistem,kebijakan ataumodel SistemDistribusipupukbersubsidi

6

No Aspek Penelitian Hasil yangdiharapkan

Tolok Ukur

pupuk bersubsidi(To-Be),

- Merancang modelsistem informasiberbasis RFIDuntuk dapatmengintegrasis end-to-end business processdistribusi pupukbersubsiditersebut

2 - Melakukan analisiskebutuhan bagikerangka sisteminformasi berbasisRFID untukmengetahuibebutuhan pupukyang tepat waktu.

- Membangun kerangkasistem informasipengelolaandistribusi pupukbersubsidi dengandukungan teknologiRFID.

- Mendesainpenempatan readeryang paling sesuaidalam pembacaan tagdalam membacakiriman pupuk

- Mencari kecepatanbenda yang palingideal agarterdeteksi denganbaik

- Membangun modelaplikasi kontroldistribusi yang

- Memahami modelimplementasiRFIDuntuksistemdistribusipupukbersubsidi

- MenghasilkanusulanRFIDuntuk dasarpengembangan

- MenghasilkanprototypeRFID

Teknologi TepatGuna:- Adanya model

implementasiRFID yangakandigunakan

- AdanyaRFIDyangmenjadi dasarpengembangansistemdistribusipupukbersubsidi

- AdanyaprototypeRFIDuntuk prosesbisnis sistemdistribusipupukbersubsidihasilpengembanganyang siapuntukdiimplemenasikan

7

No Aspek Penelitian Hasil yangdiharapkan

Tolok Ukur

terintegrasimenggunakanteknologi RFID.

- Membangun modelsistem informasiterintergrasidengandistributor/kelompok tani pengeloladistribusi pupukbersubsidi.

10. Institusi lain yang terlibat:No Instansi Keterlibatan Dalam1 Departemen Pertanian dan

Departemen PerindustrianPenyediaan data daninformasi tentangpelaksanaan pengendaliandan pengawasan pupukbersubsidi, identifikasiperangkat keras danperangkat lunak dalamaktivitas kebutuhanpengendalian, luas lahandan lebih spesifikpengelolaan basis datapetani.

2 Komisi Pengawas Pupukdan Pestisida (KP3)

Evaluasi prosespengawasan melaluiaktivitas penelusuranjaringan distribusipupuk bersubsidi

11. Sumber biaya selain Dikti: Tidak ada12. Keterangan lain yang dianggap perlu :Hasil rancangan ini diharapkan dapat dijadikan sebagaiprototipe lengkap pada pengendalian pupuk bersubsisdiberdasarkan aktivitas-aktivitas yang telah dihasilkan dan

8

dirancang pada tahun pertama. Diharapkan aplikasi ini dapatdigunakan oleh Departemen Pertanian dan DepartemenPerdagangan, sebagai upaya memperbaiki pelaksanaanpengendalian dan pengawasan pupuk bersusidi. Sebagai karyailmiah, hasil setiap tahapan penelitian ini direncanakan dapatdipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional bidang manajemenatau teknologi informasi.

9

ABSTRAKSecara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membuatkerangka sistem informasi berbasis pengetahuan untukmengontrol penggunaan dana bantuan operasional sekolah melaluimekanisme yang telah ditetapkan pemerintah dengan memanfaatkanmetoda basis pengetahuan budget control system. Prototipe sistemini dirancang secara online yang dapat diakses pelaksana danpenerima BOS, Komite sekolah, Kemendiknas,maupun BPK. Basispengetahuan yang terdapat dalam sistem ini di generate melaluimasukan yang diberikan pengguna yang kemudian diolahberdasarkan parameter yang telah tersedia seperti Buget ControlSystem, Management proyek, managemen keuangan, basis data harga acuanalat barang dan jasa, sampai indentifikasi karakteristik jenis proyek yangdilakukan. Prototipe sistem dibuat bukan untuk menghasilkansebuah justifikasi sebuah kesalahan akan tetapi hanyamenghasilkan prosentase seberapa besar dana BOS digunakansesuai dengan peruntukannya.

Penelitian dimulai dengan analisis tentang sistem distribusidana BOS, melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan danatersebut disalurkan, lalu sistem penggunaan serta penerapannyaseperti apa (To-Be).

Kata Kunci: BOS, Budget Control Sysem, BPK, Kemendiknas,

10

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan Operasional Sekolah merupakan realiasi programpemerintah darii program wajib belajar sembilan tahunsebagai mana dinyatakan dalam Undang Undang no. 20 tahun 2003tentang hak dan kewajiban warnag negara dalam pendidikan. Didalam bab IV ayat 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu[1].Dampak mengadakan program pendidikan bermutu adalahmenyangkut penyediaan dana pendidikan yang sangat besar.Realisasi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukanpengurangan subsidi bahan bakar minyak dan mengalokasikannyapada dunia pendidikan dengan mengadakan program BantuanOperasional Sekolah (BOS) dari tingkat sekolah dasar sampaitingak menengah pertama. Landasan program BOS mengacu padaPeraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 yang tercantum dalamBab 1 ayat 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikanmenjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat[2].

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah programpemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaanpendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikandasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOSbertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadappembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangbermutu. Namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangandan penyalahgunaan dana tersebut yang berakibat padarendahnya mutu pendidikan di tanah air. Hal ini tentu sajabertentangan dengan visi pendidikan di Indonesian yaitu :terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untukmembentuk insan indonesia cerdas komprehensif[3].

Nuansa birokrasi yang rumit dan kurang transparasi ditambahkurangnya pengawasan komite sekolah terhadap alokasi dana BOSyang digunakan merupakan faktor utama terjadinya kebocorandan penyimpangan. Penyaluran dana BOS terbukti kurang mampumenekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Temuan pemeriksaanBPK Perwakilan Jakarta atas tujuh SMP dan SD tentang kerugian

11

negara sebesar Rp 5,7 miliar merupakan salah satu bukti adanyapenyelewengan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasardan menengah [4] 

Sebelumnya, pada tahun 2007, BPK RI juga telah menemukanadanya penyelewengan dana BOS pada 2.054 sekolah dari 3.237sampel sekolah yang diperiksa. Nilai penyimpangannya kuranglebih Rp 28,1 miliar[4]. Artinya, terdapat enam dari 10sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun2007.

1.2 Tujuan Khusus.

Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan penelitian iniadalah untuk membuat kerangka sistem informasi berbasispengetahuan (knowlege Base System) yang dapat mendeteksi adanyaindikasi penyalahgunaan dana BOS melalui mekanisme parametermasukan data dari user. Sistem berbasis pengetahuan tersebutakan dikompilasi untuk menjadi sebuah sistem pakar yangdapat mengerti masalah, menganalisa, memilih danmengimplementasikan sebuah kesimpulan secara fuzzy logic[5]. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :- Melakukan analisis kebutuhan sistem berbasis

pengetahuan dan expert system untuk menganalisa danmendeteksi kebocoran dana BOS pada tiap sekolah.

- Membuat sebuah sistem yang dapat memunculkantransparansi pelaporan penggunaan data BOS kepada publikdari mulai perencaraan peruntukan dana , waktu pencarian,jumlah dana yang dicairkan, sampai tahap pelaksanaan danpenggunaan dana BOS tersebut.

- Menentukan berbagai variable dan kaidah-kaidah yangdiperlukan dalam membangun sistem pendeteksi kebocoran danaBOS yang bereferensi pada kaidah umum sebuah sistem pakardan kecerdasan buatan.

- Membangun kerangka sistem informasi berbasispengetahuan yang dipadukan dengan sistem pakar yang mengacupada pakar perencana proyek serta auditor keuangan.

- Merancang antar muka berbasis mobile internet untukmemudahkan publik memasukan data rujukan atau data controlyang diperlukan sistem untuk menghasilkan informasi akuratyan diperlukan public.

12

- Merancang antar muka berbasis web yang diperuntukanbagi pelaksana proyek untuk memasukan laporan seluruhpenggunaan dana proyek ke dalam sistem.

- Membangun model sistem informasi berbasis pengetahuanyang terintergrasi antara pemberi dana, pelaksanan proyek,dan publik pengontrol proyek yang diwakili komite sekolah.

1.3 Keutamaan PenelitianDistribusi penyaluran dana bantuan operasional sekolah daripemerintah saat ini sudah berjalan, namun kendala dilapanganmasih banyak sekali indikasi penyelewengan dana tersebut untukkepentingan pribadi, Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasandari barbagai pihak baik pemerintah selaku pemberi danamaupun komite sekolah yang bertugas mengawasi pelaksanaanpenggunaan dana BOS oleh sekolah

BAB II. STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP

2.1 Program Pendidikan NasionalPendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangankemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun,sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memilikiketerbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, halini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negaraberusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yangdikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajibmemberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik padatingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuanpendidikan yang sederajat)[6]. Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkanakan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Haltersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program WajibBelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena pendudukmiskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayarpemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia,

13

pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukanpengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini berdampak padasektor kesehatan yang ditandai dengan semakin rendahnya dayatawar masyarakat untuk melakukan pengobatan atas penyakit yangdideritanya, serta berdampak pada sektor pendidikan yangditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolahkarena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah sertaketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajarandalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah.Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektorpendidikan, Masyarakat yang langsung merasakan dampak kenaikanharga BBM berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok,kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengahke bawah.

Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebutPemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empatprogrambesar, yaitu program pendidikan, kesehatan,infrastruktur pedesaan, dansubsidi langsung tunai (SLT). Salahsatu program di bidang pendidikan adalah Bantuan OperasionalSekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengantujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidakmampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangkamendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun Melalui program ini, pemerintah pusatmemberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMPuntuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harusditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolahuntuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkanpemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkanberdasarkan jumlah murid[6].

2.1.1 Pencanangan Program BOSPasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hakbagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakankewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara danpemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjutdalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negaramemprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen (20%) dari anggaran pendapatan. Selanjutnya,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15

14

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari haltersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikanbagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar(SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).Dalam rangka melaksanakan tekad tersebut di satu sisi, sertakemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak darikenaikan harga BBM, maka Pemerintah menerapkan danmengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Program ini dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional,yang penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannyadilaksanakan secar aterpadu oleh para pihak yang terkait dariMenteri hingga Kepala Sekola pada sekolah-sekolah yang berhakmenerima dana BOS.

2.1.2 Penggunaan Dana BOSPenggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaanprogram BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yangantara lain mengatur tentang: - Kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS; - Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS.

Berdasarkan panduan tersebut Dana BOS boleh digunakanuntuk[6]:a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa

Baru, biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasipendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lainyang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

b) Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untukdikoleksi diperpustakaan.

c) Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapurtulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, bukuinventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untukkebutuhan sehari-hari di sekolah.

d) Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, programpengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja,pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. Pembiayaanulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporanhasil belajar siswa

e) Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.

15

f) Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.

g) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.

h) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. hambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tega kependidikan sekolah ditanggungsepenuhnya oleh pemerintah daerah.

i) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yangmenghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.

j) k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

k) l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.

l) m. Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen a s/d l, bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

Panduan pelaksanaan BOS juga menetapkan bahwa Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut[6] :a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.b. Dipinjamkan ke pihak lain.c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan

memerlukan biaya besar, misalnya tudi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.

d. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.

e. Membangun gedung/ruangan baru.

2.2 Perencanaan AnggaranBusiness Budget atau Budget (Anggaran) ialah suatu rencanayang disusun secara sistematis,

16

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan (yang menimbulkanpenerimaan/hak dan juga pengeluaran/kewajiban), yangdinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untukjangka waktu / periode tertentu yang akan datang. (Munandar,1997). Unsur – unsur yang menyangkut parameter pendanaan(budgeting) adalah :

- Rencana, penentuan terlebih dahulu tentang berbagaiaktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.Rencana tsb. memiliki spesifikasi2 tertentu, seperti;disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatanperusahaan, dan dinyatakan dalam. satuan moneter /uang

- Meliputi selururuh kegiatan perusashaan :a) Fungsi produksib) Fungsi pembelanjaan/keuanganc) Fungsi administrasid) Fungsi pemasarane) Fungsi personalia

- Untuk waktu yang akan datang

Berdasarkan priode penyusunannya, perencanaan anaran dibagimenjadi dua kelompok yaitu perencanaan anggaran taktis danteknis[7]. Perencanaan angaran taktis meliputi pengeluaranharian, minguuan dan bulanan. Sedangkan perencanaan anggaranstrategis meliputi buet tahunan atau sesuai dengan kebutuhan.Jika dilihat dari bentuknya, dana Bantuan Opersioanl Sekolah(BOS) dapat dikelompokan ke dalam buget strategis karenadiperlukan disesuaikan dengan kebutuhan.

Beberapa alasan mengapa diperlukan sebuah rencana yang matangdalam menentukan jumlah serta peruntukan dana bantuanopersioanal sekolah adalah [7]:

a) Sumber Dana yang terbatasb) Waktu yang akan datang penuh dengan ketidak pastianc) Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatived) Sebagai pedoman dalam bekerja.e) Untuk melakukan koordinasi keseluruhan aktivitasf) Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

Proses utama dalam melakukan penyusunan budget adalah sebagaiberikut :

a. Melakukan identifikasi kebutuhan b. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan

17

c. Melakukan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan, dan d. Melakukan pengkoordinasian serta melakukan evaluasi

terhadap anggaran yang digunakan

Gambar 1 Proses Penyusunan Budget[7]

2.2.1 Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional adalah bentuk rencanan nyatapekerjaan yang akan dilakukan yang disesuaikan denganbudget[8], perencanaan opersional disebut dengan tindakan ataurencana bisnis plan. Dalam siklus normal sebuah organisasi akanmemulainya dengan perencanaan strategis, di sini yang perludifahami adalah spesifik kegiatan organisasi atau proyek yangakan dihadapi, karena berkaitan erat dengan dapak hasil yangakan diraih sesuai rencana semula. Perencanaan opersionaljangan dilakukan jika tidak tahu secara pasti berapa besarjumlah anggaran yang dibutuhkan. Perencanaan operasioa hanyaakan terjadi jika kita benar benar pasti akan melakukanpekerjaan sebenarnya dengan jumlah biaya yang sudah pasti.

2.2.2 Frimework Estimasi HargaPerencanaan anggaran yang akan dibentuk bisa diperolehmelalui sebuah framework estimasi harga. Frimewrok ini bisadibuat berdasarkan kebutuhan organisasi atau proyek dengantujuan memandu pelaksana proyek agar diperoleh estimasi yangcukup relevan. Berikut bentuk framework estimasi harga yangdapat dijadikan acuan :

18

Frimework estimasi biaya operasionalAktivitas

Unit Harga per unit Jumlah Total Harga- Material

- Peralatan

- Jasa/pelayanan

- Transportasi

Biaya unitadalah biayasatu unititem.Contoh : harga perhari, per koli atauper orang

Ini adalah jumlahunit (berapa banyak) yang akan dibutuhkanContoh:230 paket pelatihan,130 hari waktu pelatihan

Jumlah totaladalah hargaunit costdikali jumlahunit

Total hargaaktivitas

Jumlah Total

2.2.3 Estimasi biaya yang menyangkut aktivitas organisasiSetelah melakukan perkiraan estimasi personil, selanjutnyadapat ditetapkan prosentase berbagai item untuk setiapdepartemen atau proyek. Berikut adalah contoh estimasiaktivitas organisasi atau proyek.

2003 2004 2005Management:Gaji :Donasi Lisensi:Lisensi Pemerintah:Public relation:Penalangan dana:Human resource:

Administration:Pendapatan/gaji:peralatan:Software:Stationery:

Overhead:Sewa Tempat:Air dan Listrik:Asuransi:Perawatan :Legal fee dan audit

19

fee:

2.3 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan adalah sebuah bidang ilmu komputer yangmempelajari bagaimana mekanisme kerja sebuah program komputeryang meniru cara berpikir manusia dalam melakukan sebuah troubleshooting. Bidang cakupan sistem kecerdasan buatan meliputi :

- Pemrosesan bahasa Alami- Program Otomaatis (Automatic Programming)- Tutorial Cerdas (intelligent Tutor)- Penerjemah Bahasa (Spech Understanding)- Robotic.- Sistem Pakar- Machine Learning- Computer Vision- Game

Sistem Pakar adalah salah satu bagian dari bidang kecerdasanbuatan (Artificia Intelligency), dimana salah satu dari sistem pakaradalah Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP). Sedangkan salah satusistem SBP adalah sistem berbasis Rule (Rule Base Systems) dimanabasis pengetahuannya berupa kaidah-kaidah atau aturan-aturanyang dirancang berdasarkan kaidah atau aturan baku sesuaipengetahuan atau ilmu tertentu.

2.3.1 Sistem Pakar Adalah Program yang dirancang untuk menghasilkan informasiberupa advis atau saran yang terkomputerisasi dan ditujukanuntuk meniru proses reasoning (pertimbangan) dan pengetahuandari seorang pakar dalam menyelesaikan segala permasalahanyang spesifik. Bidang keilmuan ini banyak diaplikasikan diberbagai bidang aplikasi sperti analisa kedokteran dananalisa keputusan. Sistem pakar banyak menarik minatterutama dalam sebuah organisasi dimana sistem inidimanfaatkan untuk menangani maslah-masalah yang berhubungandengan suatu permasalahan yang komplek dan sulit untukdipecahkan. Kelebihan dari sistem pakar adalah dapatmenganalisa berdasarkan kaidah yang ada secara cepat danobjektif. Perbedaan cara kerja sistem pakar dengan sistem yanglain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbedana sistem Pakar dengan yang lain

20

Dimensi Transaction ProcessingSystem (TPS)

Management Information System (MIS)

Decision Support System (DSS)

Expert System(ES)

Executive Information Systems (EIS)

Aplikasi Payroll, inventory,Record keeping, informasi produk danpenjualan

Kontrol Produksi, Peramalan Penjualan, Monitoring

Perencanaan strategis Jangka Panjang, areapermasalahan terintegrasi secara komplek

Perencanaan Strategis diagnosis

Dukungan pada pengambilan keputusan dilevel puncak

Fokus Transaksi Data

Informasi Keputusan flesible

Transfer kepakaran

Penelusuran kontrol

database Unit untk setiap aplikasi

Akses interaktif

Sistem managemen database

Berbasis pengetahuan dan kaidah

Ekternal danberskala perusahaan

Kemampuan Pengambilan Keputusan

Tak ada keputusan yang dapatdiambil

Permasalahanpermasalahanpengarahan terstruktur menggunakan tool-tool managemen sain konvensional

Permasalahan semi tersetruktur,model manajemen sains terintegrasi

Sistem membuat keputusan yang kompleksm tak tersetruktur, menggunakan Role heuristic

Hanya jika dikombinasikan dengan SPK

Manipulasi Numerik Numerik Numerik Simbolik Numerik

Manupulasi Laporan Laporan Informasi Advise Akses Status

2.3.2 Komponen Sistem Pakar

Sistem pakar berdasarkan aturan atau kaidah kaidah yang dirancang berdasarkan format analisa baku seorang pakar dalammelakukan trouble shooting. Ada beberapa komponen dasar yang merupakan bagian inti sebuah sistem pakar[9], yaitu :

– Pengetahuan Pakar: pengetahuan pada suatu bidang tertentu seperti : Fakta-fakta, teori, prosedur, aturan, strategi, dan meta knowledge

– Pakar atau tenaga ahli– Pengalihan pengetahuan : tambahan pengetahuan,

representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan kepada pengguna.

– Inferensi : kemampuan menalar– Aturan : dalam bentuk aturan IF-THEN

21

– Fasilitas penjelasan : penjelasan bagaimana keputusan dibuat

– Kemampuan rekomendasi

Gambar 2 Alur Kerja Sistem Pakar [9]

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :- Khowledge Acusition adalah penambahan pengeahuan,

mengkontruksi dan memperluas pengetahuan.- Knowledge Base : berisi pengetahuan

22

- Inference Engine : program yang berisi metodologi yangdigunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasidalam basis pengetahuan dalam basis pengetahuan :Interprete yanitu mengeksekusi item-item agenda yangterpilih menggunakan aturan, scheduler yait berfungsimengontrol agenda, dan consistency enforcer berfungsimemelihara kekonsistenan dalam merepresentasikan solusiyang bersifat darurat.

- Blackboard: area kerja dalam memori yang digunakan dalam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara :– Plan: bagaimana menghadapi masalah – Agenda: aksi aksi potensial yang sedang menunggu untuk

dieksekusi – Solution: calon aksi yang akan dibangkitkan

Pendekatan knowledge base terdapat dua macama yaitu Rule base reasoning dan case base reasoning [9]. Berikut perbedaan kedua pendekatan tersebut :

Rule Based Reasoning• Pengetahuan dibuat dalam IF-THEN• Digunakan jika kita sudah memiliki pengetahuan

dari pakar mengenai permasalahan tertentu secara berurutan • Dibutuhkan jika harus ada penjelasan tentang

langkah-langkah pencapaian solusi

Case Based Reasoning• Basis pengetahuan akan berisi kasus-kasus yang

sudah diketahui sebelumnya.• Jika kasus-kasusnya hampir mirip • Jika sudah memiliki penyelesaian kasus-kasus

Contoh kasus:

• R1: if suku bunga turun then harga obligasi naik • R2: if suku bunga naik then harga obligasi turun • R3: if suku bunga tidak berubah then harga obligasi tidak

berubah • R4: if dolar naik then suku bunga turun • R5: if dolar turun then suku bunga naik • R6: if harga obligasi turun then beli obligasi

23

• Diket: dolar turun, beli atau tidak obligasi?

Dalam notasi kaidah sistempakar ditulis sebagai berikut :

– R1: IF A & B THEN C– R2: IF C THEN D– R3: IF A & E THEN F– R4: IF A THEN G– R5: IF F & G THEN D– R6: IF A & G THEN H– R7: IF C & H THEN I– R8: IF I & A THEN J– R9: IF G THEN J– R10: IF J THEN K

Fakta: A & F, apakah K benar?

Gambar 3 Tracking solusi

2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa

Penyelenggaraan pemerintahan good governance mengandung arti

bahwa proses penyelenggaran pemerintahan negara harus memenuhi

kriteria tertentu. Good governance berarti menhendaki sebuah

pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisein

dan efektif dalam setiap pelaksanaannya dengan menjaga sinergi

interaksi yang konstruktif diatara domain pemerintah, dunia

usaha, dunia pendidikan dan masyarakat[10].24

Mengacu pada Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan neraga yang bersih dan bebas dari KKN maka

pemerintah sekalu eksekutor pemerintahan sudah melakukan

langkah- langkah tertentu untuk meminimalisasi venomena KKN di

sektor publik

Berikut beberapa draft langkah yang dicanangkan pemerintah di

sector publik.

Tabel 3 Parameter good governance

Kegiatan Variabel/Atribut Indikator/Parameter

Penerapan GG Sektor Publik

1. Kepastian Hukum2. Tertib Penyelengga- raan Negara3. Kepentingan Umum

Landasan Peraturan Per UU-an

a. Pelaksanaan Fungsi Instansi

b. Renstra/RPJMc. Renja / RKA-KL/RASK

Terpenuhinya KebutuhanMasyarakat

4. Keterbukaan5. Proporsionalitas6. Profesionalitas7. Akuntabilitas

Kebebasan memperoleh informasi Reward & PunishmentKompetensi & Kemampuan

1. Lap. Keuangan 2. LAKIP

Penerapan GG Sektor Korporat

1. Struktur dan Proses Corporate Governance

1. Code of CG2. SCI3. Kode Etik/Pedoman

Prilaku 4. Lap Keuangan dan

Tahunan 5. Komitmen Direksi 6. Komite Audit7. SPI

25

Lanjutan Tabel 3 Parameter good governance

Pelayanan Publik

Prinsip Pelayanan Publik

1. Kesederhanaan 2. Kejelasan 3. Kepastian waktu 4. Akurasi 5. Keamanan 6. Tanggung jawab 7. Kelengkapan sarana

& prasarana 8. Kemudahan Akses 9. Kedisiplinan,

kesopanan dan keramaian

10. Kenyamanan

Penanggulangan KKN

1. Pencegahan Kecurangan

1. Kebijakan makro terintegrasi

2. Struktur pertanggungjawaban

3. Resiko kejadian korupsi

4. Kepedulian karyawan5. Sistem pelaporan

dugaan korupsi 6. Kepedulian

pelanggan dan masyarakat

7. Pengungkapan yang dilindungi

8. Pemberitahuan ke pihak luar

9. Standar perilaku dan disiplin

26

BAB III. METODE PENELITIAN

Pengembangan sistem berbasis pengetahuan untuk mendeteksi penyimpangan data bantuan BOS, terdiri dari dua tahapan utama,tahap analisis kebutuhan, perancangan dan pembuatan prototipe,Kedua adalah tahap implementasi dan ujicoba lapangan. Alur dari setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Tahapan Kegiatan

Tahap 1 (2011): Perancangan dan Pembuatan Prototipe

1. Tahap Inisiasi Tahap ini merupakan pengenalan umum pada topik yang dibahas.Tahap ini juga merupakan tahap untuk melakukan koordinasidengan tim peneliti untuk melakukan pembagian tugas danmematangkan rencana penelitian. Termasuk dalam tahap ini

27

adalah melakukan inventarisasi kebutuhan dan menyusun jadwalkegiatan lebih detail.

2. Tahap Pendefinisian Masalah dan Pengumpulan DataTahapan ini dilakukan untuk mendefinisikan masalah yang sesuaidengan tujuan yang ingin dicapai. Pendefinisian masalahdilakukan melalui pengenalan lapangan dari riset yang akandilakukan. Selain itu masalah diperoleh dari studi literaturdan melihat kondisi eksisting dari teknologi dan sumber dayayang tersedia. Pendefinisian masalah dilakukan supaya dapatmengetahui persoalan yang akan dihadapi selama melakukan risetdan membuat batasan dari lingkup penelitian.Pengumpulan datadikumpulkan berdasarkan studi literature yang telah dilakukanserta survey ke lapangan (Sistem endistribusian danpengelolaan dana BOS) untuk memperoleh gambaran permasalahanyang ada di lapangan. Pada akhir tahap ini akan disusunlaporan singkat mengenai perkembangan yang telah dicapai danpenyusunan makalah.

3. Tahap Penentuan SpesifikasiBerdasarkan analisa permasalahan dan informasi yangdiperoleh dari studi literature dan inpeksi lapangan, makadapat ditentukan spesifikasi dari protipe yang akan dirancangdan dibuat. Spesifikasi ini akan meliputi spesifikasi darimodel bisnis, perangkat hardware dan software aplikasi yangdibuat.

4. Tahap Perancangan Software dan Infrastruktur Hardware Berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukanselanjutnya dapat dirancang software yang akan digunakan.Metode perancangan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhanimplementasi lapangan.

5. Tahap Pembuatan Software dan Infrastruktur Hardware Rancangan software yang telah dibuat kemudiandiimplementasikan dengan proses pengkodean (coding) sesuaidengan bahasa pemrograman open source (seperti Java web server,PHP, MySQL untuk database). Untuk infrastruktur hardware,hasil dari rancangan dibangun infrastruktur dengan perangkatyang sudah disiapkan sesuai spesifikasi yang ada.

6. Tahap Integrasi software dan hardware

28

Hasil kompilasi source code software aplikasi yang telahdibuat diintegrasikan/ diimplementasikan terhadapinfrastruktur yang telah terpasang di enam lokasi percontohanuntuk selanjutnya diadakan pengujian.

7. Tahap PengujianSetelah software diintegrasikan terhadap infrastrukturhardware yang sudah dibangun, selanjutnya dilakukanpengetesan. Pengetesan bertujuan untuk mengetahui adanya bugpada pada source code maupun hardware sehingga perlu dilakukanperbaikan. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba terhadapenam lokasi sekolah dasar pada tiga tempat berbeda. Setelahmelalui tahap pengujian ini maka dihasilkan prototipe versi 1yang layak untuk diimplementasikan di testbed.

Tahap 2 ( 2011) : Implementasi dan Pengujian

1. Tahap Instalasi InfrastrukturPada tahap ini dilakukan instalasi infrastruktur di lokasiyang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rancangan yangsudah dibuat yaitu di kantor Kecamatan Ngamprah KabupatenBandung Barat untuk web server sedangkan untuk client dipasangdi enam sekolah dasar percontohan. Sedangkan untuk mobile inputparameter dilakukan dengan menyewa SMS Gateway dari salah satuoperator telepon selular.

2. Implementasi prototipe di TestbedPrototipe yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnyadiimplementasikan pada testbed yang sudah dibangun denganmelakukan konfigurasi dan beberapa penyesuaian.

3. Tahap Pengujian dan EvaluasiSetelah prototipe diintegrasikan terhadap infrastruktur KBSdi testbed, selanjutnya dilakukan pengujian. Pengetesanbertujuan untuk penyesuaian prototipe terhadap inrastrukturtestbed. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba terhadap enamsekolah dasar penerima dan pengelola BOS dengan melibatkanakses kontrol melalui mobile phone dari 100 orang anggotaKomite sekolah dari enam lokasi sekolah tersebut. Setelahmelalui tahap pengujian ini maka dihasilkan protipe versi 2,yang merupakan implementasi sistem pendeteksi kobocoran danaBOS dengan sistem berbasis pengetahuan.

29

3. Standarisasi Prototipe Testbed Setelah prototipe diintegrasikan terhadap infrastrukturterpasang, selanjutnya dilakukan pengujian. Pengetesanbertujuan untuk penyesuaian prototipe terhadap inrastrukturtestbed. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba terhadap enamsekolah dasar penerima dan pengelola dana BOS sertamelibatkan akses 100 orang anggota komite sekolah denganmenggunakan perangkat sms gate way dalam memberikan parametermasukan untuk setiap item proyek yang didanai. Setelahmelalui tahap pengujian ini maka dihasilkan protipe versi 2,yang merupakan implementasi sistem berbasis pengetahuan untukmendeteksi kebocoran dana BOS yang telah terstandarisasi.

30

31