Draft str okkk

  • View
    104

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Draft str okkk

  1. 1. DRAFT Usulan HAKLIPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR ..../MENKES/..../..../20....TENTANGREGISTRASI DAN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGANDAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK SANITARIANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAMenimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengaturizin dan penyelenggaraan praktek sanitarian;bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal ...... PeraturanPemerintah No. ....... Tahun ....tentang ..... (Tenaga Kesehatan)perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasidan Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan;b. bahwac. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkanPeraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan PenyelengaraanPraktik Sanitarian.Mengingat :1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhirdengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 ;2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2008 tentang Penggunaan BahanKimia dan Larangan Penggunaan bahan Kimia Sebagai SenjataKimia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 4834);3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang PengelolaanSampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Nomor 4851);4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor .............);5. Undang-undang Nomor 2336 Tahun 19922009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 19922009 Nomor 100144, TambahanLembaran Negara Nomor 34955063);6. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun ... No....TambahanLembaran Negara No............. )7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan LembaranNegara Nomor 5072);8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3637);9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi danPemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);10.Keputusan Menteri Kesehatan nomor. 373/Menkes/SK/III/ 2007tentang Standar Profesi Sanitarian Ahli Kesehatan Lingkungan (?--> Ahli Kesehatan Lingkungan);11.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 712/Menkes/Per/X/1986tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;1Tuesday, June 21, 2011
  2. 2. 12.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 304/Menkes/Per/IV/1989tentang Persyaratan Kesahatan Rumah Makan dan Restoran;13.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 161/Menkes/Per/I/2010tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;14. Tolong Tambahkan Permenkes lain yang berkaitan dengan sanitasi:Kolam Renang, K3, Hotel ........................dst;MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASIDAN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN IZIN DANPENYELENGGARAAN PRAKTIK SANITARIAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Sanitarian atau Ahli Kesehatan Lingkungan adalah seseorang yang luluspendidikan kesehatan lingkungan yang telah diakui oleh Pemerintah di dalam danatau di luar negeri.2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratifmaupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ataumasyarakat3. Uji kompetensi adalah suatu penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yangdinyatakan dengan sertifikat kompetensi.4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Ahli Kesehatan Lingkungansetelah mengikuti uji kompentensi yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensiseorang Ahli Kesehatan Lingkungan yang telah lulus uji kompetensi yangdilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi.6. Lembaga Uji Kompetensi (MTKP/MTKI tingkat Propinsi) adalah lembagaindependen untuk melakukan uji kompetensi yang terdiri dari unsur Pemerintah,profesi, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta dikukuhkan oleh DinasKesehatan Provinsi.7. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Ahli Kesehatan Lingkungan yangtelah memiliki sertifikat kompetensi dan diberi Surat Tanda Registrasi AhliKesehatan Lingkungan (STRAKL).8. Surat Tanda Registrasi Ahli Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkatSTRAKL adalah bukti tertulis pemberian kewenangan dan kepada Ahli KesehatanLingkungan untuk menjalankan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standarpelayanan kesehatan lingkungan yang berlaku secara nasional9. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap Ahli Kesehatan Lingkunganyang telah habis masa berlaku STRAKL.10.Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan Praktik selanjutnya disingkatSIKAKL SIP adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota bagi Ahli Kesehatan Lingkungan yang diberikan kepada Sanitarian yang telahmemenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan keprofesiannya.11.Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjukdalam menjalankan melaksanakan pelayanan profesi Ahli Kesehatan Lingkunganyang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.12.Satuan kredit profesi adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan peningkatanpengetahuan dan ketrampilan keprofesian seperti mengikuti seminar, pelatihan danatau pendidikan berkelanjutan baik formal maupun non-formal yang ditetapkan olehOrganisasi Profesi.2Tuesday, June 21, 2011
  3. 3. 13.Formulir rekapitulasi pencapaian Angka Kredit Profesi adalah dokumen yangberisi jumlah angka kredit dalam Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dimiliki AhliKesehatan Lingkungan.14.Organisasi Profesi adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia(HAKLI)15.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.BAB IISERTIFIKASI, REGISTRASI DAN IZIN KERJAPERIZINANPasal 2(1) Sanitarian dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasiltas pelayananpublik dan/atau lembaga lainnya.(2) Sanitarian yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan sekurang-kurangnyaDiploma III Kesehatan Lingkungan.(3) Pimpinan penyelenggara pendidikan kesehatan lingkungan wajib menyampaikanlaporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai pesertadidik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulusdengan tembusan kepada Organisasi Profesi Propinsi.(4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantumdalam Formulir I terlampir.Pasal 3(1) Setiap sanitarian yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasiltaspelayanan publik dan/atau lembaga lainnya wajib memiliki izin praktik Sanitarian(2) Surat izin praktek (SIP) sanitarian berlaku untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga)tempat(3) Ahli Kesehatan Lingkungan harus memiliki Sertifikat Kompetensi(4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah luluspenilaian kompetensi yang meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.(5) Tata cara uji kompetensi diatur oleh MTKI(6) Sertifikat Kompetensi sebagai dasar mengurus STRAKL.Pasal 4(1) Ahli Kesehatan Lingkungan harus memiliki STRAKL.(2) Untuk memperoleh STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ahli KesehatanLingkungan mengajukan permohonan dengan menyertakan kelengkapan registrasikepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi tempat institusi pendidikan dan ataudimana Ahli Kesehatan Lingkungan berada(3) Bentuk permohonan STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Formulir II terlampir.(4) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh institusi pendidikan;b. Fotokopi Sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh Lembaga Uji Kompetensi;c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.d. Foto copy STRAKL yang akan habis masa berlakunya untuk Ahli KesehatanLingkungan yang hendak memperpanjang STRAKL.(5) STRAKL yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas KesehatanPropinsi atas nama Menteri Kesehatan(6) STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.(7) Bentuk dan isi STRAKL sebagaimana tercantum pada Formulir III terlampir.(8) STRAKL berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui3Tuesday, June 21, 2011
  4. 4. Pasal 5(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membuat pembukuan registrasi mengenaiSTRAKL yang diterbitkan.(2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepadaMenteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan mengenai STRAKL yang telah diterbitkan untukkemudian secara berkala diterbitkan dalam buku registrasi nasional.(3) Sistem penomoran dan tata cara registrasi diatur oleh MTKIPasal 4 .Pasal 6(1) Setiap Ahli Kesehatan Lingkungan dalam menjalankan pekerjaannya wajib memilikiSIKAKL.(2) Untuk memperoleh SIP SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sanitarianpada ayat (1) Ahli Kesehatan Lingkungan mengajukan permohonan kepadaPemerintah Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota denganmelampirkan :a. Fotokopi STRAKL yang masih berlaku dan dilegalisirb. Fotokopi Sertifikat Uji Kompetensi yang masih berlaku dan dilegalisirc. Foto copy ijazah yang dilegalisird. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotae. Rekomendasi dari Organisasi Profesif. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar.(3) Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SIKAKL masih tetap berlakusepanjang STRAKL berlaku(4) Bentuk permohonan SIP SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada ayat(1) tercantum dalam Formulir IV terlampir(5) Permohonan SIP yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintahdaerah kabupaten/kota kepada pemohon dalam