BPS BAB II okkk

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

2.1. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

2.1.1 Geografis

Geografis wilayah sangat menentukan peluang kerjasama antar daerah yang dapat

menjadi peluang atau ancaman dalam percepatan pembangunan daerah. Kabupaten

Timor Tengah Selatan merupakan salah satu dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Wilayah

Bagian Barat Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara geografis terletak

pada koordinat 120º 4’ 00” BT - 124º 49’ 0” BT dan 9º 28’ 13” LS - 10º 10’ 26” LS. Batas-

batas fisik wilayah sebagai berikut:

• Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut Timor

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kupang

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Belu.

Berdasarkan geografis wilayah, Kabupaten Timor Tengah Selatan berpeluang melakukan

kerjasama antar daerah dengan wilayah yang berbatasan darat langsung yaitu Kabupaten

Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Secara geografis juga

relatif dekat dengan Kota Kupang sebagai Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur,

sehingga berpeluang mencapai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pasar. Kabupaten

Timor Tengah Selatan juga

dekat dengan Kota Atambua sebagai kota terdepan menuju Negara Timor Leste.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut maka kedudukan Kabupaten Timor Tengah

Selatan sangat strategis karena berada diantara dua Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

yaitu Kupang dan Atambua sesuai RTRW Propinsi Nusa Tengara Timur. Sehubungan

dengan posisi tersebut Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki akses pasar keluar

wilayah yang cukup baik. Pembangunan

Kabupaten Timor Tengah Selatan kurang berkembang bila dibandingkan dengan

Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu sehingga akan menjadi sasaran

pemasaran terdekat.

2.1.2 Administratif

Secara administratif Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu dari 21 (dua

puluh satu) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Pulau Timor.

Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Kecamatan yang terdiri

dari 228 (dua ratus dua puluh delapan) desa dan 12 (dua belas) kelurahan, memiliki luas

wilayah 3.995,88 Km2.

Berdasarkan kondisi administratif wilayah maka tentang kendali pelayanan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan didukung oleh 1 unit pelayanan skala

Kabupaten, 32 unit pelayanan tingkat kecamatan dan 240 unit pelayanan kelurahan/Desa

serta didukung unit pelayanan yang lebih kecil yaitu Dusun, RW dan RT. Untuk jelasnya

dapat dilihat pada tabel II-1 dan Gambar Nomor 2.1

Tabel II.1

KECAMATAN DAN LUAS AREA WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN 2011

NO KECAMATANLUAS WILAYAH

(KM2)

JUMLAH PENDUDUK

(JIWA)

JUMLAH DESA/

KELURAHANJUMLAH KK

PERSENTASE TERHADAP LUAS

WILAYAH KABUPATEN

(%)

1 Mollo Utara 208,22 23.003 13 4.601 5,26

2 Tobu 98,89 6.580 4 1.316 2,50

3 Nunbena 134,49 9.268 4 1.854 3.40

4 Fatumnasi 198,65 5.011 4 1.002 5,02

5 Molo Selatan 147,18 14.911 7 2.982 3,72

6 Molo Tengah 99,69 6.995 6 1.399 2,52

7 Molo Barat 165,14 7.389 5 1.478 4,18

8 Polen 250,29 13.428 10 2.686 6,33

9 Kota SoE 28,08 38.615 13 7.723 0,71

10 Amanuban Barat 114,30 21.472 7 4..294 2,89

11 Kuatnana 141,22 11.962 7 2.392 3,57

12 Batuputih 102,32 14.613 7 2.923 2,59

13 Amanuban Selatan 328,01 23.516 10 4.703 8,24

14 Noebeba 186,02 11.101 6 2.220 4,70

15 Kuanfatu 136,52 18.734 7 3.747 3,45

16 Kualin 195,84 20.629 7 4.126 4,95

17 Amanuban Tengah 87,71 14.963 11 2.993 2.22

18 Oenino 154,96 18.244 7 3.649 3,92

19 Kolbano 109,70 10.446 11 2.089 2,75

20 Amanuban Timur 149,26 16.442 10 3.288 3,77

21 Fautmolo 46,34 7.156 4 1.431 1,77

22 Fatukopa 65,59 4.932 4 986 1,66

23 KiE 163,88 21.000 11 4.200 4,12

24 Kot’ Olin 58,94 10.981 8 2.196 1,49

25 Amanatun Selatan 82,74 17.639 13 3.528 2,09

26 Boking 94,58 9.760 6 1.952 2,39

27 Santian 48,17 13.598 4 2.720 1,22

28 Noebana 49,63 4.612 4 922 1,25

29 Nunkolo 69,09 6.406 9 1.281 1,75

30 Amanatun Utara 105,94 16.247 8 3.249 2,68

31 Kok Baun 34,32 12.264 6 2.453 0,87

32 Toianas 103,95 38.615 7 624 2,63

LUAS WILAYAHKAB. TTS

3.995,88 435.038 240 87.008 100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten TTS Tahun 2011

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kab TTS

2.1.3 Kondisi Fisik

2.1.3.1 Ketinggian

Secara morfologi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikelompokkan

dalam wilayah dataran seluas 235,54 Km2 sebaran sebagian kecil di Kecamatan

Oenino, sebagian kecil Kecamatan Polen, sebagian Kecamatan Batu Putih,

sebagian kecil Kecamatan Mollo Barat, Sebagian Amanuban Selatan (Panite) dan

sebagian kecil Kecamatan Kualin serta daerah Binaus. Morfologi berombak seluas

836,21 Km2 sebarannya sebagian kecil Kecamatan Mollo Barat, sebagian Kecil

Kecamatan Kok’baun (Lotas), sebagian kecil Kecamatan Amanatun Utara,

sebagian kecil Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Selatan dan sebagian

kecil Kecamatan Amanuban Barat. Morfologi bergelombang seluas 980,30 Km2

dengan sebaran sebagian Kecamatan Polen, Oenino, Kecamatan Kuatnana,

Kecamatan Kota SoE dan Kecamatan Amanuban Barat. Sedangkan morfologi

berbukit mendominasi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 1.929,78

Km2 dengan sebaran lokasi disebelah selatan hampir semua kacamatan,

sedangkan sebelah utara di Kecamatan Fatumnasi, Mollo Utara, Kecamatan Mollo

Barat, Kecamatan Nunbena, Tobu, Mollo Tengah, Amanuban Tengah.

Sedangkan relief ketinggian antara 0 – 500 sekitar 49 % dan relief 500 meter ke

atas sekitar 51% di atas permukaan laut (dpl) dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 - 500 Mdpl seluas 2.086,88

2. 500 - 1000 Mdpl seluas 1.556,98

3. 1000 - 1500 Mdpl seluas 276,15

4. 1500 - 2000 Mdpl seluas 74,92

5. 2000 - 2500 Mdpl seluas 2,91

2.1.3.2 Topografi dan Bentuk Lahan

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki sejumlah dataran dengan tipe yang

berlainan. Dataran Pantai Selatan Pulau Timor di Kabupaten Timor Tengah

Selatan didominasi oleh dataran aluvial yang datar sampai berkemiringan landai.

Pada bagian lain pulau dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

didominasi pegunungan dengan jenis batuan.

Sedangkan tingkat kelerengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkisar

antara 0 - 08 % seluas 1737,42 Km2 sebaran lokasi sebagian Kecamatan Kualin,

Amanuban Selatan (Panite), sebagian Kecamatan Kolbano, sebagian Kecamatan

Kuatnana, sebagian Kecamatan Oenino, sebagian Kecamatan Kota SoE, sebagian

Kecamatan Polen, sebagian Kecamatan Amanuban Timur (Oeekam) dan sebagian

Kecamatan Mollo Barat, tingkat kelerengan antara 08 – 15 % seluas 1.146,48 Km2

lokasinya berupa spot-spot dan hampir ada disetiap kecamatan, kemiringan lereng

antara 15 – 25 % seluas 826,99 Km2 lokasinya menyebar dan hampir ada di setiap

kecamatan, kemiringan antara 25 – 40 % seluas 244,82 Km2 lokasinya tersebar

disetiap kecamatan, dan tingkat kemiringan lereng 40 % ke atas seluas 39,91

Km2 lokasinya yang terluas di Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Oenlasi dan

sebagian di Kecamatan Nunkolo.

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki ketinggian dari 0 meter dpl

(garis pantai) hingga 2.477 m dpl (puncak gunung Mutis). Sedangkan hasil dari

proses tektonik lempeng dan mempunyai deformasi relief yang ekstream.

Berdasarkan pada peta Landsystem (RePPProT skala 1 : 250.000 (1988) lembar

Kupang, Kefamenanu dan Atambua), sistem lahan yang terdapat di dalam wilayah

Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan

total areal seluas 3.995,88 Km2 .

2.1.3.3 Geologi

Keadaan geologi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan umur

geologinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu masa permian sampai

pertengahan miocene (220-26 juta tahun) dan setelah miocene sampai recent

(26 – 0 juta tahun), (Powel dan Grostella, 1975).

Pada zaman permin-Pertengahan miocena, terjadi gerak tektonis atau

orogenesisi (pembentukan penggunungan) antara tumpukan batuan (sedimen)

zaman permien dengan zaman diatasnya (upper miocene).

Berdasarkan peta geologi lembar Kupang – Atambua, Timor (HMD Rosidi.S

Tjokro Saputro, S.Gafoer, K Suwitodirdjo 1979) Kabupaten Timor Tengah

Selatan ditinjau dari Stratigrafi memiliki jenis batuan sedimen, beku, volkanik dan

batuan malihan, sebagai berikut:

Batuan sedimen terdiri dari batuan gamping, kalisutit, batu pasir, lanau, serpih

dan lempung;

Batuan beku terdiri dari batuan Ultra basa dan diorit;

Batuan malihan adalah malihan berderajat rendah sampai tinggi terdiri batu

sabak, filit, sekis, amfibolit dan granoli.

Satuan alokton, batuan sedimen dan vulkanik terdiri dari kompleks mutis (PPM),

formasi mau bisse/batu gamping (Tr Pml), Formasi mau bisse/lava bantal (Tr

Pmv), formasi haulasi dan formasi noni tak teruraikan, formasi manamas (Tmm)

dan batuan ultra basa (Ub), batuan ekstrusi (basa, lava), Batuan Ellektrusi

(menengah, piroklastik).

Sedangkan sebaran formasi batuan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

dapat dilihat pada gambar Nomor 2.5 (Peta Geologi Regional).

Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat patahan/sesar, yaitu sesar

Antiklin, kelurusan, Kontak, Sesar, Sesar Geser jurus, dan Sesar Naik. Sesar

Geser terdapat di bagian utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kecamatan

Fatumnasi dan Mollo Selatan). Sedangkan untuk Sesar Naik melitasi bagian

Kecamatan Amanatun Selatan, KiE, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Noebeba,

Kecamatan Kot’olin, sebagian Kecamatan Kolbano dan sebagian Kecamatan

Nunkolo, sedangkan sesarlainnya, yaitu sesar garis jurus mulai dari Batu Putih

sampai Kota SoE, dengan adanya sesar, sesar garis jurus dan sesar naik

menyebabkan permukaan tanahnya labil.

Wilayah selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan struktur jenis

batuan dan kondisi tanah serta terdapatnya sesar turun sangat rentan terhadap

gerakan tanah yang mengakibatkan sering terjadi bencana longsor disetiap ruas

jalan, bahkan pada lereng-lereng terjal dan tidak menutup kemungkinan pada

daerah dataran. Contoh salah satunya ruas jalan Niki-Niki – Oenlasi dan Boking

sering terjadi penurunan tanah, padahan jaringan jalan ini menghubungkan 4

(empat) kecamatan di sebelah selatan. Sering terjadinya longsoran ini

mengakibatkan terganggunya kelancaran sistem transportasi jalan raya.

Sejarah terjadinya gempa di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat

dari tahun 1980 sampai tahun 2011 antara lain gempa bumi dengan kekuatan 3,3

– 3,8 Skala Rihter, 3,9 – 4,3 Skala Rihter, 4,4 – 4,7 dan 4,8 – 5,5 Skala Rihter.

Sedangkan bencana lainnya seperti, angin ribut, angin topan, banjir, kebakaran

dan bencana longsor.

2.1.3.4 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan beriklim tropis seperti pada daerah

lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suhu berkisar antara 27°C - 29°C, pada

musim panas maksimum 29,7°C dan pada musim hujan minimum 23,8°C atau

rata-rata 27,2°C. Kelembaban udara rata-rata 85,5 % per tahun, kelembaban

nisbi 74 - 86%. Kecepatan angin rata-rata 12 – 20 knots.

Musim panas biasanya berlangsung antara bulan April - Mei – Oktober dan

November, sedangkan musim hujan antara bulan Desember – Januari –

Februari – Maret.

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

berkisar 750 mm sampai dengan 3.750 mm. Persebaran curah hujan 750 mm

pertahun antara lain Kecamatan Toianan, Kecamatan Boking, Kecamatan Mollo

Barat (Kiukole), Batu Putih, Kecamatan Amanuban Selatan, curah hujan 1.250

mm meliputi kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Toianas, sedangkan curah

hujan 3.250 mm meliputi Kecamatan Polen, Kecamatan Oenino, Kecamatan

Amanatun Selatan (Oenlasi), Kie, Amanuban Tengah, Kecamatan Noebana,

Noetoko, dan Oeekam, curah hujan 3.750 mm meliputi Kecamatan Fatumnasi,

Kecamatan Tobu.

Keadaan data curah hujan bulanan lihat pada tabel II-2,

Tabel II.2

DATA CURAH HUJAN BULANAN

DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN 2009

No BulanCurah Hujan

(mm)Hari Hujan

1 Januari 217,14 15

2 Februari 182,14 14

3 Maret 153,57 11

4 April 17,3 5

5 Mei 205,17 8

6 Juni 5 2

7 Juli 2 1

8 Agustus 6,8 4

9 September 2,5 2

10 Oktober 1 1

11 Nopember 70,3 5

12 Desember 230,2 11

Tahun 2009 1.093,12 76

Sumber: Kabupaten TTS Dalam Angka Tahun 2010

2.1.3.5 Hidrologi

Sumber air di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu air hujan, air

tanah dan air permukaan.

Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pulau Timor serta

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan

besarnya potensi air hujan. Iklim di kabupaten ini adalah iklim kering yang

dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh

pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Timor

Tengah Selatan mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000 -1500

mm/tahun.

Adanya Gunung Mutis dengan ketinggian 2.427 meter disebelah barat laut

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah tangkapan air hujan

(water sked area) yang relatif baik. Hal ini terlihat dengan adanya DAS Noel

Besi dan Noel Nisnoni yang kearah selatan membentuk DAS Noel Hesiana

dan Noel Mina, disebelah timur laut terdapat DAS Noel Mute dan Noel

Benain.

Curah hujan per tahun berkisar 750 mm/Th, dengan rata-rata hari hujan

sebesar 78 hari/Tahun. Air hujan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat di

wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan untuk kegiatan pertanian.

Sepanjang tahun 2009, jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari

selama 106 hari dengan curah hujan 1.520 mm dan bulan Desember selama

97 hari dengan curah hujan 2.072 mm.

Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang

bervariasi serta bentang alam juga kondisi jenis tanah, menyebabkan kondisi

air hujan relatif tidak merata disetiap kecamatan. Selain itu pada bulan-bulan

tertentu mengalami penurunan curah hujan sehingga mempengaruhi keadaan

debit air sungai, tetapi pada pada bulan Nopember merupakan awal musim

hujan dan akan mempengaruhi pada debit air.

Air Tanah

Keberadaan kondisi geologi dan hidrologi mempengaruhi kondisi sumber

daya air di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kondisi air tanah pada

daerah daratan menunjukkan adanya sumber-sumber air berupa mata air

yang muncul pada lembah-lembah dengan kapasitas debit relatif kecil dan

sumber-sumber air ini hampir terdapat disemua kecamatan. Aliran air tanah

mengalir melalui rongga – rongga di antara retakan dan celah batuan keras.

Mata air yang debitnya relatif besar terdapat di wilayah Kecamatan

Oenino dan Kecamatan Polen, dan disebelah timur laut disekitar daerah

tangkapan air Noel Benain dan Noel Muti.

Bila melihat dilapangan bahwa sumber mata air di wilayah Kabupaten Timor

Tengah Selatan disetiap kecamatan banyak bermunculan, tetapi ironisnya

masyarakat kekurangan sekali akan air bersih untuk minum, bahkan harus

mengambil air sampai puluhan kilo meter, ini merupakan tantangan bagi

pengambil kebijakan dalam memprogramkan penyediaan air bersih perkotaan

maupun perdesaan.

Aquifernya memperlihatkan penyebaran yang terbatas dan terdapat dalam

kondisi aliran yang bervariasi. Kondisi ini berpengaruh pada produktifitas

aquifernya, maka wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di bagi atas 8

(delapan) aquifer.

Air Permukaan

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari

sungai, dan air genangan. Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan,

potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang

berada di daerah ini dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim dan

curah hujan yang berlangsung hanya 4 (empat) bulan dalam setahun

menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada

musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada

umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang

pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim

kemarau. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah yang

potensial memiliki sumber daya air, hal ini terlihat banyaknya sungai di setiap

kecamtan yang berair sepanjang tahun walaupun debitnya kecil, sedangkan

sungai-sungai tersebut pada musim hujan debitnya besar.

Berdasarkan data dari Sumber: RTRW Provinsi Tahun 2001, 1sungai di

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam Wilayah Sungai

(WS) Benanain dan WS Noelmina. Kecamatan-kecamatan yang masuk dalam

WS. Benanain antara lain Kecamatan Kuatnana, Kecamatan Oenino,

sebagian Kecamatan Kota Soe, sebagian Kecamatan Amanuban Barat,

sebagian Kecamatan Mollo Tengah, sebagian kecil Kecamatan Mollo Utara,

Kecamatan Tobu, sebagian kecil Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Polen,

sebagian Kecamatan Amanuban Tengah, sebagian Kecamatan KiE,

Kecamatan Fautmolo, sebagian wilayah Kecamatan Amanuban Timur,

Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Amanuban Utara. Kecamatan Kob Baun,

Kecamatan Toianas, dan Kecamatan Amanatun Utara.

Sedangkan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam WS. Noelmina, yaitu

Kecamatan Mollo Barat, sebagian Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan

Nunbena, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan

Mollo Selatan, Kecamatan Batuputih, sebagian Kecamatan Kota SoE,

Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolbano,

Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kot’olin, sebagian

Kecamatan Kie, sebagian Kecamatan Amanuban Tengah, sebagian

Amanuban Barat.

Pada musim kemarau sungai-sungai yang cukup besar ini relatif kering,

sedangkan pada waktu musim hujan volume airnya meningkat, sehingga

sering terjadi banjir atau tergenang pada daerah pinggiran sungai dan

merendam ke badan jalan dan terjadi penggerusan tanah. Seperti yang tejadi

di Panite, Desa Toineke, Desa Oebelo terjadi banjir akibat air sungai meluap.

2.2. Demografi

2.2.1 Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan hasil regritasi BPS

pada tahun 2009 sebanyak 435.039 jiwa, dengan kepadatan 110 jiwa per kilometer

persegi. Bila ditinjau dari penyebarannya, total penduduk di Kabupaten Timor Tengah

Selatan terbesar terdapat di Kecamatan Kota Soe sebanyak 38.615 jiwa, Amanatun

Selatan sebanyak 23.516 jiwa dan Kecamatan Mollo Utara sebanyak 23.003 jiwa.

Dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan, Kota SoE yang paling banyak penduduk sekitar 31.423 jiwa dengan tingkat

kepadatan 1.503 jiwa/Km2, hal ini disebabkan sebagai Ibukota Kabupaten, urutan

kedua Kecamatan Amanuban Selatan tingkat kepadatan sekitar 213 jiwa/Km2,

Kecamatan Nunkolo kepadatan sekitar 197 jiwa/Km2, Kecamatan Amanuban Barat

tingkat kepadatan 188 jiwa/Km2 dan Kecamatan Kot’Olin 186 jiwa/Km2. Sedangkan

tingkat kepadatan penduduk paling sedikit di Kecamatan Fatumnasi 33 jiwa/Km2. dan

Kecamatan Nunbena 37 jiwa/Km2 Untuk lebih jelasnya jumlah dan tingkat kepadatan

penduduk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada table II.3.

Berdasarkan hasil Susenas 2009, persentase terbesar umur perkawinan pertama

wanita umur 10 tahun ke atas yang pernah kawin adalah pada kelompok umur 19-24

tahun (56,62 persen). Dilihat dari sisi mortalitasnya, kematian bayi di Kabupaten Timor

Tengah Selatan (dilaporkan) pada tahun 2009, berdasarkan Profil Kesehatan sebesar

109 bayi yang meninggal, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2008 yakni

sebanyak 134 bayi yang meninggal.

2.2.2 Struktur Penduduk

Bahasan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan

umur/usia, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan

agama dan angkatan kerja, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.3

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DIRINCI PER KECAMATAN

TAHUN 2009

N0 KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK LUAS WILYAH (Km) Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2

1 Mollo Utara 23.003 208,22 110

2 Fatumnasi 6.580 198,65 33

3 Tobu 9.268 98,89 94

4 Nunbena 5.011 134,49 37

5 Mollo Selatan 14.911 147,18 101

6 Pollen 13.428 250,29 54

7 Mollo Barat 7.389 165,14 45

8 Mollo Tengah 6.995 99,69 70

9 Kota SoE 38.615 28,08 1.375

10 Amanuban Barat 21.472 114,30 188

11 Batu Putih 11.962 102,32 117

12 Kuatnana 14.613 141,22 103

13 Amanuban Selatan 23.516 326,01 72

14 Noebeba 11.101 186,02 60

15 Kuanfatu 18.734 136,52 137

16 Kualin 20.629 195,84 105

17 Amanuban Tengah 14.963 87,71 171

18 Kolbano 18.244 108,70 168

19 Oenino 10.446 154,96 67

20 Amanuban Timur 16.442 149,26 110

21 Fautmolo 7.156 46,34 154

22 Fatukopa 4.932 65,59 75

23 KiE 21.000 162,78 129

24 Kot'olin 10.981 58,94 186

25 Amanatun Selatan 17.639 82,64 213

26 Boking 9.760 94,58 103

27 Nunkolo 13.598 69,09 197

28 Noebana 4.612 49,63 93

29 Santian 6.406 48,17 133

30 Amanatun Utara 16.247 105,84 154

31 Toianas 12.264 103,95 118

32 Kokbaun 3.121 34,32 91

Timor Tengah Selatan 435.038 3.995,88 110

Sumber: Kabupaten TTS Dalam Angka Tahun 2010

2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

2.3.1. Keuangan Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan berjalan dengan baik apabila didukung dengan dana yang

memadai atau dengan kata lain, Keuangan merupakan sesuatu yang mutlak dalam

perencanaan pembangunan. Mengacu pada hal tersebut maka data keuangan sangat

diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan dilaksanakan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah

Propinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2001 dan Surat Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Desember 2000 tentang Pedoman

Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. Dalam penyusunan

APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

• Prinsip anggaran berimbang dan dinamis.

• Prinsip efesiensi dan efektifitas anggaran

• Prinsip prioritas

• Prinsip disiplin anggaran

Salah satu tolok ukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi dilihat dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu membiayai kebutuhan rutin daerah. Dalam

beberapa tahun terakhir ini usaha menggali PAD berpedoman pada Undang-Undang No.

18 Tahun 1997, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 34 Tahun

2000. Dimana hal ini mengakibatkan semakin terasa jauh dari harapan akibat adanya

berbagai kebijakan pusat yang membawa konsekuensi finansil dimana beban rutin

semakin tinggi sehingga PAD sulit mengimbanginya.

Realisasi penerimaan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2009 sebesar

536,85 milyar rupiah. Sumber penerimaan terbesar berasal dari pos bagian dana

perimbangan daerah sebesar 479,53 milyar rupiah atau sebesar 99,54 persen.

Sedangkan sumber realisasi penerimaan dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar

15,6 milyar rupiah atau 97,19 persen. Keuangan / Public Finance 3 Timor Tengah

Selatan Dalam Angka 2010/Timor Tengah Selatan dalam angka tahun 2010.

2.3.2. Perekonomian Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 4,08

persen. Seluruh sektor ekonomi PDRB tahun 2009 mencatat pertumbuhan yang positif.

Bila diurutkan pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi

tertinggi dihasilkan oleh sektor pertambangan sebesar 8,10 persen, diikuti oleh sektor

jasa-jasa 6,97 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,14 persen.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada sektor pertanian sebesar

2,59 persen. Untuk lebih jelas tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah

Selatan dapat dilihat pada tabel II-4.

TABEL II.4

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MENURUT LAPANGAN USAHA

No LAPANGAN USAHA 2008 2009

1 Pertanian 2,96 2,59

a.Tanaman Bahan Makanan 3,29 2,70

b. Tanaman Perkebunan 1,83 1,79

c. Peternakan & Hasilnya 2,53 2,47

d. Kehutanan 0,36 0,34

e. Perikanan 1,12 1,10

2 Pertambangan & Penggalian 7,65 8,10

3 Industri Pengolahan 2,98 2,88

4 Listrik, Gas dan Air Minum 3,74 4,46

a. Listrik 4,40 5,26

b. Air Minum 1,16 1,20

5 Bangunan kontruksi 1,23 2,94

6 Perdagangan, Restoran dan Hotel 4,61 4,80

a. Perdagangan Besar dan Eceran 4,62 4,82

b. Perhotelan 1,30 1,80

c. Restoran - Rumah Makan 3,32 2,39

7 Pengangkutan & Komunikasi 6,12 5,14

a. Pengangkutan 2,72 3,60

. Jalan raya 1,79 3,52

. Sungai, danai Dan Penyebrangan

. Laut

. Udara

. Jasa Penunjang Pengangkutan 17,11 4,68

b. Komunikasi 18,65 10,03

8

Keuangan, Persewaan Dan Jasa

Perusahaan 1,30 3,10

a. Bank 0,64 3,97

b. Lembaga Keuangan 5,32 5,32

c. Sewa bangunan 1,23 1,25

d. Jasa Perusahaan 2,34 2,37

9 Jasa Jasa 8,47 6,97

a. Pemerintahan 9,98 8,05

b.Swasta 1,81 1,85

. Sosial Kemasyarakatan 1,63 1,67

. Hiburan dan Rekreasi 2,53 2,53

. Perorangan dan Rumah tangga 2,32 2,33

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,46 4,06

Sumber : Kabupaten Timor Tengah selatan Dalam Angka tahun 2010

2.3.3. Perdagangan dan Industri

2.3.3.1. Perdagangan

Jumlah perusahan/usaha sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Timor

Tengah Selatan pada tahun 2009 sebanyak 242 (dua ratus empat puluh

dua) perusahaan/usaha, yang terdiri atas perusahaan dengan skala usaha

besar sebanyak 3 (tiga) perusahaan/usaha, skala menengah 183 (seratus

delapan) perusahaan/ usaha dan kategori skala kecil mencapai 242 (dua

ratus empat puluh dua) perusahaan/ usaha. Untuk lebih jelasnya

perkembangan perusahaan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten

Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel II-5.

TABEL II.5

BANYAKNYA PERUSAHAAN/

USAHA SEKTOR PERDAGANGAN MENURUT JENIS USAHA

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN 2007 – 2009

No

JENIS USAHA

JUMLAH/TAHUN

2007 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Usaha Besar 3 3 3.

2. Usaha Menengah 62 108 108

3. Usaha Kecil 77 131 131

Sumber : Kabupaten TTS dalam Angka Tahun 2010

2.3.3.2. Industri

Sektor industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

pada tahun 2009, yaitu perusahaan industri besar/sedang berjumlah 1 (satu)

buah, industri kecil 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah dan industri

kerajinan rumahtangga berjumlah 3.625 buah. Untuk lebih jelasnya sebaran

perusahaan industri pengolahan di wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan per kecamatan dapat dilihat pada tabel II-6.

TABEL II.6

BANYAKNYA PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN


TAHUN 2009

No KecamatanJenis Industri

Besar/Sedang Kecil Kerajinan

1 Mollo Utara - 2 220

2 Tobu - - 85

3 Nunbena - - 120

4 Fatumnasi - - 60

5 Molo Selatan - 6 342

6 Molo Tengah - - 60

7 Molo Barat - - 75

8 Polen - - 241

9 Kota SoE - 144 96

10 Amanuban Barat - 10 273

11 Kuatnana 1 - 65

12 Batuputih - 3 153

13 Amanuban Selatan - 4 120

14 Noebeba - 1 210

15 Kuanfatu - 1 20

16 Kualin - 2 32

17 Amanuban Tengah - 12 70

18 Oenino - - 52

19 Kolbano - - 85

20 Amanuban Timur - 4 224

21 Fautmolo - - 160

22 Fatukopa - - 87

23 Kie - - 120

24 Kot’ Olin - - 180

25 Amanatun Selatan - 4 75

26 Boking - - 90

27 Santian - - 50

28 Noebana - - 60

29 Nunkolo - - 25

30 Amanatun Utara - - 60

31 Kok Baun - - 70

32 Toianas - - 45

KABUPATEN TTS 1 193 3.625

Sumber : Timor Tengah Selatan dalam Angka Tahun 2010

2.3.4. Perhotelan dan Restaurant

Perkembangan restoran dan hotel-losmen di wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan dari tahun 1996 – 2009 mengalami perkembangan tercatat jumlah restoran

pada tahun 1996 sebanyak 76 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 226 jiwa dan

pada tahun 2009 jumlah restoran sebanyak 121 dengan jumlah tenaga kerja yang

terserap sebanyak 3.162 orang. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah dan

tenaga kerja restoran hotel dari tahun 1996-2009 dapat lihat pada tabel II.7.

TABEL II.7

PERKEMBANGAN JUMLAH DAN TENAGA KERJA RESTAURAN HOTEL

TAHUN 1996 - 2008

Tahun

Restauran Hotel - Losmen

Jumlah

(buah)

Tenaga Kerja

(Jiwa)

Jumlah

(buah)

Tenaga Kerja

(Jiwa)

1996 76 226 6 10

1997 80 235 6 9

1998 75 248 6 7

1999 72 275 6 4

2000 77 282 6 4

2001 72 297 6 4

2002 69 297 6 4

2003 75 299 6 7

2004 78 3,110 6 5

2005 79 3,000 7 6

2006 84 3,086 7 6

2007 107 3,210 7 6

2008 121 3,162 7 6

Sumber : Timor Tengah Selatan dalam Angka Tahun 2010

2.4. Tata Ruang Wilayah

2.4.1. Kawasan Startegis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

2.4.1.1. 2.4.1.1. KKAWASANAWASAN S STRATEGISTRATEGIS D DARIARI S SUDUTUDUT K KEPENTINGANEPENTINGAN E EKONOMIKONOMI

Penetapan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Kawasan Program

Unggulan dan Agropolitan, Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh, Kawasan

Minapolitan (Perikanan Air Tawar), Kawasan Ketahanan Pangan, dan

Kawasan Ekowisata (Sentra Jeruk).

A. Kawasan Program Unggulan dan Agropolitan

Pengembangan kawasan Program Unggulan Kabupaten (PRUKAB)

sudah dicanangkan di 7 (tujuh) kecamatan, 21 (dua puluh satu) desa-

desa pengembangannya dititik beratkan padai sektor-sektor unggulan

yang mempunyai nilai eksport untuk memudahkan dalam

pengelolaannya, maka kecamatan dan desa-desa tersebut dijadikan

sebagai Kawasan Agropolitan di wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan. Dengan pengembangan produk unggulan, pengolahan dan

perluasan jaringan. Pengembangan kawasan Strategis ini berbasis

Pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan pusat

di Desa Abi, Neke, Oenino, Oelet dan Desa Billa.

B. Kawasan Minapolitan (Perikanan Tangkap dan Budidaya)

Terkait dengan penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan

ekonomi pengembangan Kawasan Minapolitan di wilayah Kabupaten

Timor Tengah Selatan, dan beberapa pertimbangan tersebut di atas,

maka sebagai kawasan Mina Polisnya di Desa Kualin, Tuafanu

(Kecamatan Kualin), Desa Noenbila, Oinlasi (Kecamatan Mollo

Selatan), serta Desa Bena, Linamnutu (Kecamatan Amanuban

Selatan). Dalam gambar di bawah ini dilihatkan skema pengembangan

Mina Politan.

C. Kawasan Ketahanan Pangan

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi ketahanan pangan

dialokasikan meliputi beberapa desa, yaitu Desa Bena, Oebelo,

Batnun, dan Desa Pollo.Hoibeti, Toineke, Op, Menu, Meusin, Fatuoban

dan Besana.

D. Kawasan Eko Wisata

Untuk kawasan ekowisata dititik beratkan pada pengembangan dan

budidaya tanaman buah Jeruk yang dialokasikan di Desa Binaus,

E. Kawasan Cepat Tumbuh

Kawasan ini mempunyai kecenderungan potensi ekonomi cepat

tumbuh, dan mempunyai sektor potensi unggulan, dimana di

Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 2 (dua) potensi Kawasan

cepat tumbuh yaitu :

1) Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Desa Oebobo dan sekitarnya

(Kecamatan Batuputih).

2) Kawasan Ekonomi Cepat tumbuh Kelurahan Niki-Niki, dan Desa

Maunum Niki-Niki.

2.4.1.2. 2.4.1.2. KKAWASANAWASAN S STRATEGISTRATEGIS D DARIARI S SUDUTUDUT SSOSIALOSIAL B BUDAYAUDAYA

Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial - budaya di

wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu Perkampungan Adat.

Perkampungan adat yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan

merupakan kawasan strategis sosial budaya karena memiliki nilai sejarah

budaya dan adat istiadat yang perlu dilestarikan sebagai upaya

pengembangan ada istiadat sebagai aset budaya. Beberapa perkampungan

adat yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain :

1. Desa adat Boti di Kecamatan KiE;

2. Pusat Kerajaan Mollo Utara Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara;

3. Perkampungan Tetaf/None di Kecamatan Amanuban Barat;

4. Peninggalan Sejarah Kerajaan Amanuban di Niki-Niki Kecamatan

Amanuban Tengah.

2.4.1.3. K2.4.1.3. KAWASANAWASAN S STRATEGISTRATEGIS D DARIARI S SUDUTUDUT K KEPENTINGANEPENTINGAN F FUNGSIUNGSI D DANAN D DAYAAYA D DUKUNGUKUNG

LLINGKUNGANINGKUNGAN H HIDUPIDUP

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian

lingkungan hidup. Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup yang

terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain adalah :

Kawasan Cagar Alam Mutis Timau di wilayah Utara. Cagar Alam Mutis

Timau merupakan tempat tinggal bagi Flora dan Fauna dan memiliki

ekosistem yang perlu dilindungi.

2.4.1.4. 2.4.1.4. KKAWASANAWASAN SSTRATEGISTRATEGIS L LAINNYAAINNYA

Kawasan strategis lainnya merupakan Kawasan strategis yang harus

menjadi perhatian, terutama kawasan pertahanan keamanan, dan kawasan

rawan sosial dan rawan konflik. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

terdapat 2 (dua) Kawasan strategis pertahanan keamanan, yaitu :

1) Kawasan Pertahanan Keamanan : di Kolbano, Tuapukas, Noesiu,

Nununamat, dan Oetuke.

2) Kawasan perbatasan Lotas, Besnam, Tumu, Niti, Sapnala, Kol’oto,

Benahe, dan O’baki.

2.4.2. Struktur Ruang

2.4.2.1. Rencana Sistem Kegiatan

2.4.2.1.1.2.4.2.1.1. RENCANARENCANA SISTEMSISTEM PERKOTAANPERKOTAAN DANDAN PERDESAANPERDESAAN

Rencana pengembangan sistem perkotaan diarahkan pada fungsi

perkotaan di satuan wilayah pengembangan Kabupaten Timor

Tengah Selatan, dan wilayah hinterlandnya untuk mempercepat

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang sudah ditunjang

dengan jumlah penduduk, sistem transportasi yang menunjang

aksesibilitas antar dan inter kota kecamatan dan kelengkapan

sarana prasarana kota.

Penetapan tersebut menggunakan kriteria status kawasan sebagai

kawasan perkotaan ibukota kecamatan, aktivitas ekonomi,

pengelompokan jenis budaya dan adat setempat, serta kelengkapan

sarana dan prasarana wilayah.

Selain hal tersebut Rencana Hirarki (Besaran) Perkotaan di

Kabupaten Timor Tengah Selatan akan ditetapkan dengan

menggunakan ketentuan ukuran besaran kota dengan

menggunakan indikator jumlah penduduk yang terdapat dalam

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

hierarki atau besaran kawasan perkotaan terdiri dari 5 (lima) jenis,

yaitu:

1. Kawasan perkotaan kecil , adalah kawasan perkotaan dengan

jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 jiwa dan

paling banyak 100.000 jiwa.

2. Kawasan perkotaan sedang/menengah , adalah kawasan

perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari

100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa.

3. Kawasan perkotaan besar , adalah kawasan perkotaan dengan

jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 jiwa.

4. Kawasan metropolitan , adalah kawasan perkotaan yang terdiri

atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau

kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di

sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang

dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang

terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan

sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.

5. Kawasan megapolitan , adalah kawasan yang terbentuk dari

dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan

fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Berdasarkan klasifikasi diatas serta potensi perkembangan dan arah

perkembangan perkotaan, hirarki perkotaan di Kabupaten Timor

Tengah Selatan diklasifikasikan sebagai kawasan Perkotaan Kecil,

hal ini didasari atas ukuran jumlah penduduk di masing-masing

kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

yang termasuk dalam klasifikasi kawasan perkotaan kecil (jumlah

penduduk yang dilayani sebesar 50.000 hingga 100.000 jiwa).

Dengan demikian, maka terdapat 12 Kelurahan dan 42 Desa

kawasan perkotaan, dan 184 Desa Kawasan perdesaan. Penetapan

kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Timor Tengah

Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Kawasan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

No Kecamatan Perkotaan/Pedesaan Kelurahan/Desa

1 Kota Soe

Perkotaan Kelurahan SoE

Kelurahan Oebesa

Kelurahan

Taubneno

Kelurahan

Cendana

Kelurahan

Karangsiri

Kelurahan

Nonohonis

Kelurahan Oekefan

Kelurahan

Nunumeu

Kelurahan

Kobekamusa

Kelurahan Kota

Baru

Kelurahan

Kampung Baru

Desa Kuatae

Desa Noemeto

2 Amanuban

Barat

Perkotaan Desa Pusu

Desa Tubuhue

Perdesaan Desa Haunembaki

Desa Mnelalete

Desa Nusa

Desa Tublopo

Desa Nulle

3 Batu Putih

Perkotaan Desa Oebobo

Desa Benlutu

Desa Boentuka

Perdesaan Desa Tuakole

Desa Hane

Desa Tupan

Desa Oehela

Perkotaan Desa Tetaf


4 Kuatnana

Desa Supul

Perdesaan Desa Enoneontes

Desa Oof

Desa Tubmonas

Desa Lokat

Desa Naukae

5 Mollo Selatan

Perkotaan Desa Tuasene

Desa Oinlasi

Perdesaan Desa Bisene

Desa Biloto

Desa Kesetnana

Desa Bikekneno

Desa Noinbila

6 Amanuban

Tengah

Perkotaan Kelurahan Niki-Niki

Desa Bone

Desa Nobi-Nobi

Desa Maunum

Niki-Niki

Perdesaan Desa Oe Ekam

Desa Taebesa

Desa Noebesa

Desa Tumu

Desa Baki

Desa Nakfunu

Desa Sopo

7 Oenino

Perkotaan Desa Oenino

Perdesaan Desa Pene Utara

Desa Noenoni

Desa Niki-Niki Un

Desa Neke

Desa Abi

Desa Hoi

8 Polen

Perkotaan Desa Puna

Desa Fatumnutu

Perdesaan Desa Balu

Desa Oelnunuh

Desa Konbaki


Desa Usapimnasi

Desa Mnesatbubuk

Desa Bijeli

Desa Loli

Desa Laob

9 Mollo Tengah

Perkotaan Desa Binaus

Perdesaan Desa Oelbubuk

Desa

Nekemunifeto

Desa Pika

Desa Kualeu

Desa OelEkam

10 Mollo Utara

Perkotaan Desa Ajaobaki

Perdesaan Desa Sebot

Desa Leloboko

Desa Nefokoko

Desa Lelobatan

Desa Bosen

Desa Eonbesi

Desa Netpala

Desa Fatukoto

Desa Tunua

Desa Bijaepunu

Desa Halme

11 Fatumnasi

Perkotaan Desa Fatumnasi

Perdesaan Desa Kuannoel

Desa Nenas

Desa Nuapin

12 Nunbena

Perkotaan Desa Nunbena

Perdesaan Desa Lilana

Desa Taneotob

Desa Noebesi

13 Tobu

Perkotaan Desa Tobu

Perdesaan Desa Tutem

Desa Tune

Desa Bonleu

14 Mollo Barat

Perkotaan Desa Salbait

Perdesaan Desa Fatukoto


Desa Besana

Desa Oeuban

Desa Koa

15 Amanuban

Selatan

Perkotaan Desa Pollo

Perdesaan Desa Linamnutu

Desa Mio

Desa Bena

Desa Kiubaat

Desa Oebelo

Desa Noemuke

Desa Batnun

Desa Oekiu

Desa Enoneten

16 Noebeba

Perkotaan Desa Oe Ekam

Perdesaan Desa Teas

Desa Fatutnana

Desa Oepliki

Desa Naip

Desa Oebaki

17 Kualin

Perkotaan Desa Kualin

Perdesaan Desa Nunusunu

Desa Kiufatu

Desa Tuafanu

Desa Toineke

Desa Oni

Desa Tuapakas

18 Kuanfatu

Perkotaan Desa Kuanfatu

Perdesaan Desa Basmuti

Desa Olais

Desa Lasi

Desa Kakan

Desa Kelle

Desa Kusi

19 Kolbano

Perkotaan Desa Kolbano

Perdesaan Desa Nununamat

Desa Ofu

Desa Haunobenak

Desa Babuin


Desa Oeleu

Desa Oetuke

Desa Noesiu

Desa Pene Selatan

Desa Pana

20 Kotolin

Perkotaan Desa Kotolin

Perdesaan Desa Hoibeti

Desa Nualunat

Desa Fatuat

Desa Nunbena

Desa Binenok

Desa Panite

Desa Obibi

21 Nunkolo

Perkotaan Desa Nunkolo

Perdesaan Desa Putun

Desa Op

Desa Nenoat

Desa Haumeni

Desa Saenam

Desa Fat

Desa Sahan

Desa Hoineno

22 KiE

Perkotaan Desa Napi

Desa Oinlasi

Perdesaan Desa Boti

Desa Nekmese

Desa Pili

Desa Falas

Desa Enonafi

Desa Oenai

Desa Fatuulan

Desa Tesiayofanu

Desa Belle

23 Amanatun

Selatan

Perkotaan Desa Oinlasi

Perdesaan Desa Kualeu

Desa Nunleu

Desa Anin


Desa Fenun

Desa Lanu

Desa Fatulunu

Desa Fae

Desa Toi

Desa Nifuleo

Desa Netutnana

Desa Kokoi

Desa Sunu

24 Boking

Perkotaan Desa Boking

Perdesaan Desa Meusin

Desa Leonmeni

Desa Nano

Desa Baus

Desa Sabun

25 Santian

Perkotaan Desa Santian

Perdesaan Desa Manufui

Desa Poli

Desa Nenotes

26 Noebana

Perkotaan Desa Noebana

Perdesaan Desa Fatumnasi

Desa Suni

Desa Mella

27 Amanuban

Timur

Perkotaan Desa Oeekam

Perdesaan Desa Mauleum

Desa Pisan

Desa Nifukiu

Desa Tliu

Desa Sini

Desa Bila

Desa Oelet

Desa Mnelaanen

Desa Teluk

28 Fatukopa

Perkotaan Desa Fatukopa

Perdesaan Desa Nunfutu

Desa Taebone

Desa Besnam

Perkotaan Desa Nasi


29 Amanatun

Utara

(Ayotupas)

Perdesaan Desa Fotilo

Desa Tumu

Desa Tauanas

Desa Lilo

Desa Snok

Desa Fatuoni

Desa Sono

30 Toianas

Perkotaan Desa Toianas

Perdesaan Desa Lobus

Desa Sambet

Desa Tuataum

Desa Bokong

Desa Skinu

Desa Oeleu

31 Kokbaun

Perkotaan Desa Lotas

Perdesaan Desa Niti

Desa Benahe

Desa Koloto

Desa O'Baki

Desa Sapnala

32 Fautmolo

Perkotaan Desa Nunukniti

Perdesaan Desa Sillu

Desa Kaeneno

Desa Oeleon

Sumber : RTRW Kab. TTS

Berdasarkan tabel diatas, untuk wilayah dengan karakteristik

perkotaan dimiliki oleh setiap kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Total rencana wilayah perkotaan

di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 12 kelurahan dan 42

Desa, sedangkan untuk karakteristik pedesaan sebanyak 184 Desa.

2.4.2.1.2.2.4.2.1.2. RENCANARENCANA S SISTEMISTEM P PUSATUSAT P PERMUKIMANERMUKIMAN

Kawasan pusat permukiman merupakan pusat kegiatan sebagai

pusat perkotaan dan pusat pedesaan. Kawasan perkotaan

merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pusat pelayanan jasa pemerintahan, pusat

pelayanan sosial dan pusat kegiatan ekonomi bagi sistem internal

perkotaan dan sistem wilayah yang dilayaninya. Kawasan perkotaan

juga sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri

non agraris dengan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman,

misalnya Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.

Kawasan perkotaan merupakan daerah yang memiliki fungsi daerah

strategis dalam tinjauan kegiatan ekonomi. Oleh karena daerah ini

memiliki infrastruktur yang cukup memadai maka perlu penataan

beberapa komponen untuk pengembangan kawasan perkotaan

sebagai pusat kegiatan pemerintah.

Penetapan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Timor Tengah

Selatan ditentukan oleh pusat kegiatan perkotaan dalam skala

regional dan perkotaan yang secara langsung mempengaruhi sistem

perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun Rencana

pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

adalah sebagai berikut :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Perkotaan SoE

dimana hal ini merupakan Kawasan perkotaan yan berfungsi

untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa

Kabupaten/Kota;

b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah Perkotaan

Niki-Niki, Perkotaan Panite, Perkotaan Oeekam, dan

Perkotaan Kapan; dimana hal ini merupakan Kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Oebobo (Batuputih),

Siso (Mollo Selatan), Pusu (Amanuban Barat), Oinlasi

(Amanatun Selatan), Kualin (Kualin), Kolbano (Kolbano),

Kuanfatu (Kuanfatu), Napi (KiE), Nunkolo (Nunkolo), Polen

(Polen), Ayotupas (Amanatun Utara), dimana hal ini merupakan

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan

skala Kecamatann atau beberapa Desa.

d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) adalah Oe’Ekam (Noebeba),

Nunbena (Nunbena), Nunukniti (Fautmolo), Suni (Noebana),

Fatumnasi (Fatumnasi), Tobu (Tobu), Salbait (Mollo Barat),

Binaus (Mollo Tengah), Tetaf (Kuatnana), Kotolin (Kotolin),

Lotas (Kokbaun), Toianas (Toianas), Oenino (Oenino), dan

Fatukopa (Fatukopa), dan Santian (Santian), dimana hal ini

merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antar Desa.

2.4.2.1.3. Sistem PPERWILAYAHANERWILAYAHAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah

Selatan direncanakan akan dibagi menjadi 5 (lima) Satuan Wilayah

Pengembangan (SWP). Batas Sub Satuan Wilayah Pengembangan

(SSWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah. Setiap SSWP

terdiri dari satu atau dua kecamatan yang meliputi kawasan

perkotaan dan kawasan perdesaan. Masing-masing SWP

direncanakan mempunyai pusat perwilayahan (pusat SWP) dan

struktur kegiatan utama.

Setiap pusat SWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam

jaringan transportasi serta keterkaitan kegiatan, dan diarahkan

membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada

terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar SWP.

Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara

kawasan perkotaaan satu dengan perkotaan lainya dan antara

kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan disetiap SWP.

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Timor Tengah

Selatan meliputi :

A. SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) I Kota SoE

1) SWP Kota SoE dengan wilayah pengembangan

meliputi Kecamatan Mollo Selatan, Amanuban Barat,

Amanuban Tengah, Batu Putih, Kuatnana, Mollo Barat,

dan Mollo Tengah. Dengan Pusat di Kota SoE.

2) Peran dan Fungsi Utama :

a. SWP Kota SoE merupakan wilayah kawasan perkotaan

yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Timor

Tengah Selatan.

b. Fungsi SWP Kota SoE sebagai pusat pelayanan skala

kabupaten yang meliputi : pusat pelayanan

pemerintahan, pendidikan, perdagangan jasa dan

kesehatan skala Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3) Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :

a. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah sektor

perdagangan jasa.

b. Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai

konsekuensi dari peran dan fungsi SWP sebagai pusat

pelayanan skala kabupaten adalah kegiatan

pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala

kabupaten.

B. SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) II Mollo Utara

1) SWP Mollo Utara meliputi wilayah administrasi

Kecamatan Fatumnasi, Nunbena, Mollo Tengah

dan Tobu dengan pusat di Perkotaan Kapan.

2) Peran dan fungsi utama :

a. Peran wilayah adalah sebagai wilayah

pengembangan kawasan perekonomian

terpadu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Fungsi utama SWP Mollo Utara adalah sebagai

pusat koleksi dan distribusi skala Kabupaten

Timor Tengah Selatan.


a. Perdagangan;

b. Pertanian;

c. Transportasi; dan

d. Industri dan pergudangan.

C. SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) III Amanuban

Selatan

1) SWP Amanuban Selatan meliputi wilayah administrasi

Kecamatan Kuanfatu, Noebeba, Kualin, Kolbano, dan

Kotolin, dengan pusat di Perkotaan Panite.


a. Merupakan kawasan pertumbuhan di bagian selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Merupakan wilayah pengembangan kegiatan pertanian,

peternakan, pariwisata, perikanan dan pariwisata dan

pusat distribusi hasil pertanian dan peternakan.


a. Pertanian

b. Peternakan

c. Perikanan Laut;

d. Perkebunan; dan

e. Pariwisata.

Pengembangan perdagangan

D. SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) IV Amanuban Timur

1) SWP Amanuban Timur meliputi wilayah administrasi

Kecamatan KiE, Amanatun Selatan, Boking, Nunkolo,

Amanatun Utara, Toianas, Fatumolo, Santian, Noebana,

Kokbaun, dan Fatukopa, dengan pusat di Perkotaan

Oeekam.





peternakan, perkebunan, dan pusat distribusi hasil

pertanian dan perkebunan.


a. Pertanian;

b. Peternakan;

c. Perkebunan;

E. SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) V Amanuban

Tengah

1) SWP Amanuban Tengah meliputi wilayah administrasi

Kecamatan Polen, Kecamatan Oenino, Kecamatan

Kuatnana, dengan pusat di Perkotaan Niki-niki.





peternakan, perkebunan, dan pusat distribusi hasil

pertanian dan perkebunan.


a. Pertanian;

b. Peternakan;

c. Perkebunan; dan

d. Pariwisata.

Pengembangan perdagangan Pengembangan perdagangan

2.4.2.2. Rencana Sistem Jaringan

2.4.2.2.1. Rencana PengeMBANGANMBANGAN S SISTEMISTEM J JARINGANARINGAN P PRASARANARASARANA

SSUMBERDAYAUMBERDAYA A AIRIR

Sistem jaringan sumber daya air, di Kabupaten Timor Tengah

Selatan meliputi jaringan sumber daya air, Daerah Irigasi, prasarana

air baku untuk air bersih dan sistem pengendalian banjir.

2.4.2.2.1.1. Jaringan Sumber Daya Air yang ada di kabupaten.

Jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten Timor

Tengah Selatan, meliputi :

1. Perlindungan Wilayah Sungai (WS) Noelmina dan

Wilayah Sungai (WS) Benanain;

2. Melakukan perlindungan terhadap Daerah Aliran

Sungai (DAS) yang ada di kedua Wilayah Sungai

(WS) tersebut;

3. Melakukan perlindungan terhadap Bendung yang

ada di kedua Wilayah Sungai (WS) tersebut.

4. Melakukan perlindungan terhadap tangkapan air;

5. Melakukan perlindungan terhadap embung-

embung.

2.4.2.2.1.2. Daerah Irigasi (D.I)

Iklim di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu

musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau

lebih panjang dibanding musim penghujan, hal ini

sangat mempengaruhi terhadap pola pertanian yang

dilakukan oleh masyarakat. Pola pertanian yang ada

sekarang, yaitu lahan kering dan lahan basah. Untuk

mengairi pertanian lahan basah sampai saat ini

diupayakan dengan pengembangan sistem pengairan

Irigasi Teknis dan Semi Teknis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain irigasi yang

sudah ada juga diperlukan pengembangan dan

pembangunan pengairan sistem irgasi teknis yang baru

dengan memprioritaskan pada daerah-daerah dengan

kriteria-kriteria sebagai berikut:

Mempunyai produktiftas besar;

Mempunyai luas lahan besar dan potensial;

Mempunyai sumber mata air;

Berdasarkan analisa potensi untuk pengembangan

pertanian lahan basah.

Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan

program dari Dinas Pertanian, yaitu pengembangan

pertanian lahan basah akan diusahakan disetiap

kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Timor

Tengah Selatan.

2.4.2.2.1.3. Bendung

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki banyak

suber daya air, potensi air yang melimpah. Bendung

dipilih jika kondisi memerlukan elevasi muka air sungai.

Bendung tetap cocok jika fluktuasi debit relative rendah,

sehingga palung sungai mampu mengalirkan dengan

baik, dan sebaliknya.

Bendung berfungsi sebagai penyumplai air untuk

kebutuhan kegiatan pertanian, sumber air minum juga

untuk pembangkit listrik. Wilayah Kabupaten Timor

Tengah Selatan terdapat sungai-sungai dengan mata

air sepanjang tahun dan sungai tersebut potensial

untuk dikembangkan sebagai bendung.

2.4.2.2.1.4. Embung

Pada saat sekarang embung-embung di wilayah

Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah banyak

dibangun dan lokasinya tersebar di setiap kecamatan.

Air yang di tampung dalam embung yang ada sekarang

selain untuk kebutuhan rumah tangga, menyuplai

kegiatan pertanian juga dipakai untuk minum ternak.

Sesuai potensi yang ada di kabupaten ini, yaitu

didominasi lahan pertanian baik lahan basah maupun

lahan kering juga potensi untuk pengembangan

peternakan. Pada umumnya kegiatan tersebut

memerlukan air, untuk itu diperlukan adanya

penambahan dan pembangunan embung-embung

baru. Untuk penentuan lokasi embung-embung baru

secara teknis dilakukan oleh dinas terkait Dinas

Pekerjaan Umum.

2.4.2.2.2. Rencana PengeMBANGANMBANGAN S SISTEMISTEM J JARINGANARINGAN P PRASARANARASARANA

SSUMBERDAYAUMBERDAYA A AIRIR

2.4.2.2.2.1. Prasarana Air Baku untuk Air Bersih.

Perencanaan sistem penyediaan air minum di

Kabupaten Timor Tengah Selatan dibagi dalam

beberapa sistem penyaluran. Setiap sistem penyaluran

yang direncanakan akan melayani beberapa desa yang

saling berdekatan dengan sistem yang bersangkutan.

Pelayanan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan

pemanfaatan air sumber, pemanfaatan air bawah tanah

dan penyediaan air bersih regional.

Sistem penyediaan air yang sekarang dilakukan di

wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan baik untuk

memenhi kebutuhan perkotaan maupun masyarakat

diperdesaan memakai sistem perpipaan.

Program pengadaan air bersih sistem perpipaan,

sampai saat ini bersumber dari dana APBD dan sumber

dana APBN melaui program Pansimas, Program PPIP

dan program lainnya.

2.4.2.2.3. Rencana PengeMBANGANMBANGAN S SANITASIANITASI

2.4.2.2.3.1. Rencana Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang dikelola di wilayah

Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini

penanganannya masih belum optimal, sehingga untuk

masa yang akan datang sistem pengelolaan

persampahan dibedakan berdasarkan perwilayahan.

Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan

Perkotaan

Penanganan masalah persampahan di kawasan

perkotaan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

memerlukan wadah penampungan sampah yang

dihasilkan masyarakat perkotaan, yaitu sebuah TPA

regional.

Pengelolaan Sampah di Kawasan Perdesaan

Sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan

dilakukan dengan cara menimbun dan membakar,

mengingat kawasan perdesaan cenderung masih

tersedia lahan pekarangan yang cukup luas, dan

didukung dengan lahan budidaya pertanian yang

cukup luas, maka keberadaan sampah tersebut

dapat diolah menjadi kompos (pupuk organik) yaitu

dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat

diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan

sampah yang tidak dapat diuraikan bakteri (proses

dibakar).

Berdasarkan hasil analisis tentang persampahan di

wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang

didasarkan pada pedoman, bila dibandingkan dengan

jumlah kecamatan mencapai 32 (tiga puluh dua)

kecamatan, 40 (empat puluh) desa/kelurahan dengan

luas wilayah mencapai 3.995,88 Km2, serta daya

jangkau dan kondisi bentang alam wilayah, maka

jumlah TPS dan hingga tahun 2032 dialokasikan setiap

desa, sedangkan untuk TPA dialokasikan di setiap

kecamatan.

Untuk lebih jelas perkiraan timbunan sampah hingga

tahun 2012 di wilayah Kabupaten Timor Tengah

Selatan yang dirinci per kecamatan tersaji pada tabel

2.9,

Standarliter/hari/jiwa

1 Mollo Utara 36,597 2.5 73 18 4 95 12 6 2 2 Tobu 11,869 2.5 24 6 1 31 4 2 1 3 Nunbena 5,904 2.5 12 3 1 15 2 1 1 4 Fatumnasi 10,365 2.5 21 5 1 27 3 2 1 5 Molo Selatan 28,716 2.5 57 14 3 75 9 5 2 6 Molo Tengah 16,518 2.5 33 8 2 43 5 3 1 7 Molo Barat 9,154 2.5 18 5 1 24 3 1 1 8 Polen 19,952 2.5 40 10 2 52 6 3 1 9 Kota SoE 78,275 2.5 157 39 8 204 25 13 5 10 Amanuban Barat 38,485 2.5 77 19 4 100 13 6 2 11 Kuatnana 24,638 2.5 49 12 2 64 8 4 1 12 Batuputih 17,645 2.5 35 9 2 46 6 3 1 13 Amanuban Selatan 39,702 2.5 79 20 4 103 13 6 2 14 Noebeba 15,912 2.5 32 8 2 41 5 3 1 15 Kuanfatu 31,787 2.5 64 16 3 83 10 5 2 16 Kualin 47,789 2.5 96 24 5 124 16 8 3 17 Amanuban Tengah 22,819 2.5 46 11 2 59 7 4 1 18 Oenino 19,461 2.5 39 10 2 51 6 3 1 19 Kolbano 22,548 2.5 45 11 2 59 7 4 1 20 Amanuban Timur 20,029 2.5 40 10 2 52 7 3 1 21 Fautmolo 8,449 2.5 17 4 1 22 3 1 1 22 Fatukopa 6,224 2.5 12 3 1 16 2 1 1 23 KiE 24,497 2.5 49 12 2 64 8 4 1 24 Kot’ Olin 16,964 2.5 34 8 2 44 6 3 1 25 Amanatun Selatan 21,104 2.5 42 11 2 55 7 3 1 26 Boking 10,915 2.5 22 5 1 28 4 2 1 27 Santian 7,701 2.5 15 4 1 20 3 1 1 28 Noebana 6,224 2.5 12 3 1 16 2 1 1 29 Nunkolo 15,637 2.5 31 8 2 41 5 3 1 30 Amanatun Utara 19,161 2.5 38 10 2 50 6 3 1 31 Kok Baun 3,650 2.5 7 2 0 9 1 1 1 32 Toianas 27,867 2.5 56 14 3 72 9 5 2

686,558 1,373 343 69 1,785 223 112 43 Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :A = Produksi Sampah Rumah Tangga ( M3 / Hari )B = Produksi Sampah Pasar ( 25% dari Sampah Rumah Tangga )C = Produksi Sampah Lainnya Fasilitas Sosial, Perkantoran ( 5% dari Sampah RT )D = Produksi Sampah ( m3/hari )E = Kebutuhan TPS ( Prod. Sampah / 8 m3 )F = Kebutuhan Armada Container = Asumsi ( 1 TPS : 2 Container )G = Kebutuhan Armada Truk = Asumsi 1 Hari 3 Rit ( 1 Rit = 5 m3 )

A B

TOTAL

PERKIRAAN PRODUKSI SAMPAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TIAP KECAMATAN TAHUN 2032

No. KecamatanPrediksi Penduduk Tahun 2032 (J iwa)

C D E F G

Tabel 2.9

2.4.2.2.3.2. Kebutuhan Sanitasi

Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih,

maka diperlukan adanya sistem pengelolaan limbah

khusus yang dihasilkan oleh setiap KK. Dalam

penanganan limbah khusus rumah tangga diperlukan

pengembangan fasilitas sanitasi. Upaya penanganan

permasalahan limbah khusus rumah tangga dibedakan

menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.

1. Pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi

diarahkan kepada pemenuhan fasilitas septic tank

pada masing-masing KK.

2. Pada wilayah perdesaan penanganan

3. Limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan

fasilitas sanitasi pada setiap KK serta fasilitas

sanitasi umum.

2.4.2.2.3.3. Drainase

Pengembangan jaringan drainase mempunyai hierarki

yang ditentukan berdasarkan skala pelayanannya.

Hierarki saluran yang dinyatakan dengan saluran

pembuangan induk/primer, pembuangan sekunder dan

tersier. Beberapa saluran alam (sungai) yang mengalir

di wilayah perencanaan yang berfungsi pula sebagai

saluran irigasi dapat dijadikan saluran primer

pembuangan air limbah dan air hujan (pematusan)

melalui saluran-saluran sekunder dan tersier yang ada.

Saluran tersier menampung air dari “catchment area”

dan air dari saluran persil. Sedangkan saluran sekunder

sebagai saluran yang menjadi penampungan air dari

saluran-saluran tersier lingkungan. Penetapan fungsi ini

di dasarkan pula pada pertimbangan adanya rencana

pengembangan wilayah perencanaan di masa

mendatang jika terjadi perubahan penggunaan lahan.

2.4.2.2.3.4. Sistim Jaringan Limbah

Rencana Sistem jaringan limbah di Kabupaten Timor

Tengah Selatan terdiri dari sistem jaringan limbah

rumah tangga dan sistem jaringan limbah industri.

Rencana sistem jaringan limbah rumah tangga dan

industri di buat secara terpisah dari sistem pematusan

dan di dukung dengan pengadaan sarana penunjang

pengolah limbah domestik seperti truck penguras

lumpur tinja dan pengolah lumpur tinja. Rencana

pengolahan limbah hasil industri secara terpadu di

kawasan industri. Perencanaan pemasangan pipa

pengolahan limbah industri di kawasan industri

menengah.

Sistem jaringan limbah yang direncanakan di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri atas :

a. Penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan

dengan memperhatikan desain peresapan;

b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air

limbah terpusat dan pengorganisasian (sistem off-

site) bagi pengelola kawasan industri dan pusat

kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan

c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal

untuk pusat kegiatan fasilitas umum.

2.4.2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-

kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola ruang adalah deliniasi (batas-batas)

kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam

kawasan budidaya dan delinasi kawasan lindung. Substansi dari rencana pola ruang

meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya

(kawasan lindung dan kawasan budidaya).

2.4.2.1.2.4.2.1. RRENCANAENCANA P POLAOLA R RUANGUANG K KAWASANAWASAN L LINDUNGINDUNG

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten Timor Tengah Selatan

bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup,

meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan

ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan

berkelanjutan.

2.4.2.2.2.4.2.2. RRENCANAENCANA P POLAOLA R RUANGUANG K KAWASANAWASAN B BUDIDAYAUDIDAYA

Kawasan budidaya pada dasarnya merupakan kawasan diluar lindung yang

kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu

dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan

ruang untuk permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Selatan penetapan kawasan ini

lebih bersifat memberikan arahan bagi pengembangan berbagai kegiatan

budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya (terutama lahan) yang ada dan

dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang, kawasan budidaya diklasifikasikan

sebagai berikut :

Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara

optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang

antara kegiatan budidaya yang berbeda;

Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis

kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Penetapan arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya

diarahan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang

untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk

mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor

kesesuaian dan kemampuan lahan. Klasifikasi kawasan budidaya yang

berkaitan dengan fungsi utama pemanfaatan ruang untuk menampung

kegiatan penduduk. Kaitannya dengan kondisi eksisting sering terjadi

permasalahan tumpang tindih antara kawasan budidaya yang ditetapkan

dengan kegiatan budidaya lain. Secara umum masalah tumpang tindih ini

berkaitan dengan penggunaan lahan yang telah berlangsung lama,

proyek/kegiatan sektoral atau status penguasaan lahan. Untuk mengarahkan

pengembangan apakah kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih tersebut dapat

terus berlangsung atau tidak pada masa yang akan datang, maka perlu suatu

arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengembangan kawasan budidaya

ini perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukungnya agar kawasan

tersebut berkembang sesuai fungsinya, hal ini diharapkan dapat memberikan

manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka kebijaksanaan pengembangan

kawasan budidaya akan menyangkut :

Pengembangan prasarana pendukung tiap kawasan budidaya;

Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat

mengganggu fungsi lindung;

Penanganan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budidaya;

Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara

optimal pada tiap kawasan budidaya masing-masing;

2.5. Sosial Budaya

2.5.1. Sarana dan Prasarana

1. Pendidikan

Sejak diberlakukan otonomi daerah sebagian kewenangan dibidang pendidikan

dasar dan menengah juga diserahkan ke daerah khususnya ke pemerintah

kabupaten/kota, maka penanganan sebagian besar masalah pendidikan menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sebagai salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penduduk usia sekolah

Keberadaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat

dikatakan sudah cukup baik. Penduduk sudah mempunyai pemahaman yang kuat

mengenai tingkat pendidikan. hal ini bisa dilihat oleh banyaknya tersedia fasilitas

pendidikan yang menyebar rata di seluruh wilayah kecamatan.

Fasilitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjenjang dari

PAUD, TK sampai SMTA, yang masing-masing adalah TKK sebanyak 212 buah,

SD berjumlah 497 buah, MI berjumlah 5 buah, SDLB 1 buah, SMP 129 buah, M.Ts 2

buah, SMA umum 31 buah dan SMK kejuruan 20 sekolah, untuk lebih jelasnya

dapat pada Tabel II-10.

TABEL II.10

JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN


Tahun 2010-2011

No Satuan Pendidikan Negeri Swasta Jumlah

1 TKK 8 204 212

2 SD 358 139 497

3 MI 2 3 5

4 SDLB 1 0 1

5 SMP 87 42 129

6 M.Ts 0 2 2

7 SMA 16 15 31

8 SMK 9 11 20

Jumlah 481 416 897

Sumber: Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. Kesehatan

Prioritas pembangunan kesehatan ditujukan pada peningkatan mutu pelayanan

kesehatan dasar, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB dan gizi,

peningkatan pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat. Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri

atas 1 (satu) buah rumah sakit umum, 1 (satu) rumah sakit swasta, 8 (delapan) buah

klinik, 26 buah puskesmas, 63 buah puskesmas pembantu dan 26 (dua puluh

enam) puskesmas keliling. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel II-11 (sarana pelayanan

kesehatan pemerintah) dan tabel II-12 (sarana pelayanan kesehatan swasta).

Tabel II.11

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun 2009

No Jenis Unit Pelayanan

Kesehatan

Jumlah

1 RSUD 1

2 Pukesmas Perawatan 8

3 Puskesmas Non Perawatan 18

4 Puskesmas keliling 26

5 Puskesmas Pembantu 63

6 Polindes 149

7 Poskesdes 12

8 Posyandu 712

9 GFK 1

Sumber : Bidang Pelayanan Medis & Pelayanan Kesehatan

TABEL II.12

SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN 2009

No Jenis Unit Pelayanan Kesehatan Jumlah

1 RSIA 1

2 Rumah/Klinik Bersalin 1

3 Balai pengobatan klinik 4

4 Praktek dokter perorangan 11

5 Apotek 3

6 Toko obat 3

Jumlah 23

Sumber : Bidang Pelayanan Medis & Pelayanan Kesehatan

2.5.2. Jumah KK Penduduk Miskin

Faktor kesehatan, pendidikan, perumahan, religius, konsumsi makanan, rekreasi dan olahraga merupakan bagian penting dalam menentukan tingkat kesejateraan keluarga. Penentuan lima kriteria dari pentahapan kesejateraan keluarga diukur dari pemenuhan semua kebutuhan diatas atau beberapa diantaranya. Di kabupaten TTS terdapat 5 tahap keluarga sejahtera yang terbagi menurut wilayah kecamatan. Untuk Keluarga sejatera I terbanyak di kecamatan Kualin 1,883 KK, Keluarga sejatera II terbanyak di kota So’e 3,034 KK, termasuk Keluarga sejatera III terbanyak 693 KK, dan Keluarga sejahtera III plus 60 KK, sedangkan kategori keluarga prasejatera terbanyak di kecamatan Amanuban Barat sebesar 3,428 KK dari 109,314 KK. Komposisi keluarga sejahtera beserta jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-13Jumlah Kepala Keluarga menurut tahapan Perkembangan Keluarga Sejahtera dan

KecamatanNo Pra Sehjatera KSI KSII KSIII KSIII Plus Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Mollo Utara 3.112 1.712 410 43 - 5.277

2 Fatumnasi 852 534 216 - - 1602

3 Tobu 1.691 609 84 11 - 2.395

4 Nunbena 758 550 10 - - 1318

5 Mollo Selatan 1.189 403 274 224 3 2.093

6 Pollen 2.333 933 236 23 - 3.525

7 Mollo Tengah 1.110 486 30 23 - 1.649

8 Mollo Barat 1.077 523 322 - - 1.922

9 Kota SoE 1.895 1.604 3.034 693 60 7.286

10 Amanuban Barat 3.428 1.046 514 41 - 5.029

11 Batu Putih 1.874 721 519 86 - 3.200

12 Kuatnana 3.023 526 122 5 - 3.676

13 Amanuban Selatan 4.395 1.161 241 6 - 5.803

14 Noebeba 2.206 531 100 8 - 2.845

15 Kuanfatu 3.196 1.410 67 60 - 4.733

16 Kualin 2.324 1.883 761 109 - 5.077

17 Amanuban Tengah 2.284 997 331 120 8 3.740

18 Oenino 2.153 589 5 - - 2.747

19 Kolbano 3.077 1.537 1.186 40 - 5.840

20 Amanuban Timur 3.759 282 265 68 - 4.374

21 Fautmolo 1.836 132 - - - 1.968

22 Fatukopa 1.229 71 1 - - 1.301

23 KiE 3.910 1.578 343 16 - 5.847

24 Kot’olin 2.011 746 144 17 - 2.918

No Pra Sehjatera KSI KSII KSIII KSIII Plus Jumlah

1 2 3 4 5 6

25 Amanatun Selatan 3.615 799 254 41 - 4.709

26 Boking 2.038 529 108 - - 2.675

27 Santian 1.314 405 66 13 - 1.798

28 Noebana 1.109 310 14 - - 1.433

29 Nunkolo 1.712 1.400 541 - - 3.653

30 Amanatun Utara 3.284 970 111 7 - 4.372

31 Toianas 2.139 1.263 51 - - 3.453

32 Kokbaun 496 428 59 73 - 1056 70.429 26.668 10419 1727 71 109.314

Sumber : BPS TTS dalam angka

2.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Secara institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan l terdiri atas 15

Dinas dan 16 Lembaga Teknis daerah. Dasar keberadaan dinas yang ada di Kabupaten Timor

Tengah Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun

2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, dimana

didalam Peraturan Daerah ini dinas-dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Timor Tengah

Selatan adalah:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

b. Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Dinas Kesehatan;

d. Dinas Koperasi, Perekonomian dan Perdagangan;

e. Dinas Pertanian dan Perkebunasn;

f. Dinas Peternakan;

g. Dinas Kelautan dan Perikanan;

h. Dinas Kehutanan;

i. Dinas Pekerjaan Umum;

j. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Timor Tengah Selatan

n. Dinas Pendapatan Daerah dan

o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sedangkan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun

2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka

Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya dapat disebut Bappeda;

b. Badan Lingkungan Hidup daerah;

c. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya dapat disebut BKD;

d. Inspektorat Daerah, selanjutnya dapat disebut Inspektorat;

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (BPMPD);

f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera (BPP, KB

dan KS);

g. Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah;

h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Persandian ;

i. RSUD SoE;

j. Satuan Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

k. Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KP2T);

l. Badan Penanggulanmgan Bencana Daerah (BPBD);

m. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

n. Sekretariat Daerah;

o. Sekretariat Dewan;

p. Sekretariat Korpri Kabupaten;



Documents

BPS BAB II okkk